Penyimpangan Konstitusi

 

Penyimpa Penyimp ang an K onstitusi   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1945, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik (amandemen), Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemelukpemeluknya". Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Peri ode UUD 1945 (1945-1949) (1945-1949)   Penyimpangan yang terjadi, antara lain : a. Komite Nasional Indonesia Pusat berubah fungsi dari pembantu pemerintah menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Seharusnya tugas-tugas itu dikerjakan oleh DPR dan MPR. b. Sistem cabinet presidensial berubah menjadi cabinet parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat [ BP-KNIP] pada tanggal 11 November 1945 kemudian disetujui oleh presiden.

Periode K onstitusi R IS (1949-19 (1949-1950) 50)  Penyimpangan yang terjadi, antara lain : a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Federasi Republik Indonesia Serikat [ RIS ].Perubahan tersebut berdasarkan pada Konstitusi RIS. b. Kekuasaan legislative yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan Senat.

Peri ode UUDS 1950 (1950-1959 (1950-1959)  Penyimpangan yang mencolok pada masa UUDS 1950 adalah praktik adu kekuatan politik. Akibatnya, dalam rentang waktu 1950 - 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Selain itu ada pertentangan tajam dalam Konstituante yang merembet ke masyarakat, termasuk partai politik. Periode Berlakunya Kembali UUD 1945 pada Pemerintahan Orde Lama (1959-1966) Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya: • Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Wa kil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. • MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.   • Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.   Periode Berlakunya kembali UUd 1945 [ 5 Juli 1959-19 Oktober 1999 ]   Indonesia berhasih mengadakan pemilu untuk memilih anggota DPR pada tahun 1955. Tugasnya adalah untuk membuat rancangan Undang-undang untuk mengganti UUDS 1950. 

 

Pada tanggal 10 November 1956, Konstituante bersidang di Bandung. Namun sudah lebih dari 2 tahun tidak ada hasilnya.   Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkanlah Dekret Presiden yang isinya, antara lain berlakunya kembali UUD 1945.  a. Pemerintahan Orde Lama   1. Presiden telah mengeluarkan produk legislative yang   pada hakikatnya adalah undang-undang dalam   bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR.   2. MPRS No. I/MPRS/1960 telahKembali mengambil keputusan tanggal 17dengan Agustusketetapan 1959 yang berjudul “ Penemuan Revolusi Kita”.  menetapkan pidato presiden 3. Konsepsi Pancasila berubah menjadi Konsepsi Nasakom.  4. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, dan membentuk DPRGR   5. Presiden membentuk MPRS, dan seluruh anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh presiden.   6. Presiden diangkat seumur hidup melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963   b. Pemerintahan Orde Baru   1. Penyelenggaraan Negara yang bersifat otoriter   2. Presiden menjabat selama 32 tahun sehingga tidak 

Penyimpangan Penyimpan gan Konstitusi 1. Penyimpangan terhadap Konstitusi  Salah satu tujuan penyusunan konstitusi adalah membatasi kekuasaan Negara. Dengan adanya konstitusi, penyelenggara Negara diharapkan dapat menggunakan kekuasaannya secara bertanggung jawab.   Dalam kenyataannya, ada banayak penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi kita. Berikut akan dikemukakan sejumlah penyimpangan konstitusi yang terjadi pada masa UUD 1945 (Konstitusi I), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950  Penyimpangan konstitusi paling parah terjadi pada masa berlakunya UUD 1945 (Konstitusi I), baik pada masa Orde Lama (1945 – 1949 1959 – 1966) maupun Orde Baru (1967 – 1998). Penyimpangan relatif penyimpangan kecil pada masaterhadap berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Bahkan, konstitusi pada masa Konstitusi RIS 1949 bisa dikatakan tidak ada. Ini karena Konstitusi RIS 1949 hanya berlangsung beberapa bulan (Desember 1949 – Agustus 1950)  Penyimpangan yang mencolok pada masa UUDS 1950 adalah praktik adu kekuatan politik. Akibatnya, dalam rentan waktu 1950 – 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Selain itu, ada pertentangan tajam dalam Konstituante yang merembet ke masyarakat, termasuk partai politik.   Pada masa Orde Lama dan Lama dan Orde Baru, Baru, ada begitu banyak penyimpangan konstitusi. Adapun bentuk – bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde Lama, Lama, misalnya : 

 

Kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang – wenang. Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh presiden.    MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden    Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri . dengan  







 

demikian, MPR dan DPR berada di bawah bmenteri, awah presiden Pimpinan MA diberi status sebagai ini merupakan penyelewengan terhdap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka  dia tur dengan   Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur undang – undang (yang harus dibuat bersama DPR). Dengan demikian, presidrn melampaui kewenangannya    Pembentukan lembaga Negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu Front Nasional    Presiden membubarkan DPR, padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR 

 









Sedangkan bentuk – bentuk penyimpangan UUD 1945 pada masa Orde  meliputi, antara lain Baru meliputi, Baru 1.  2.  3. 

4.  5.  6.  7.  8. 

Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter  Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah (presiden)  Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus dipilih kembali   Terjadi monopol penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya.  Pembatasan hak hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat  Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka  Pembentukan lembaga lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas   Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi

2. Pelajaran dari Pengalaman Penerapan Konstitusi di Masa Lalu 

 

 

Berbagai penyimpangan terhadap konstitusi memberikan pelajaran berharga, terutama bagi kehidupan berkonstitusi di masa depan. Ada beberapa pelajaran berharga yang bisa dipetik dari berbagai penyimpangan konstitusi tersebut, di antaranya :  1.  2.  3.  4.  5. 

Rumusan ketentuan dalam konstitusi sebaiknya tegas, tidak kabur, supaya tidak menimbulkan penafsiran bermacam – macam  Perlu ada jaminan HAM yang lebih tegas dan terinci dan perlu ada pembatasan kekuasaan presiden yang lebih jelas  Perlu ada lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi, menguji undang undang dan sengketa antarlembaga Negara   Perlu ada saling kontrol antarlembaga tinggi Negara   Lembaga peradilan harus diatur sedemikian rupa sehingga bebas dari campur tangan pihak lain (independen) 

Konstitusi yang digunakan selama ini, terutama UUD 1945 (konstitusi I) ,mengandung kelemahan mendasar. Konstitusi tersebut member ruang bagi berbagai penyimpangan, baik terjadi pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru  Sebuah konstitusi yang baik seharusnya mampu    



 



Membatasi kekuasaan penguasa Melindungi hak asasi (HAM) warga Negara  

Kenyataannya, pada masa berlakunya UUD 1945, kekuasaan penguasa  justru makin besar, kasus pelanggaran HAM warga Negara sering terjadi.   Berikut adalah beberapa kelemahan mendasar UUD 1945 :  Isi ketentuan dalam UUD 1945 terlalu singkat, sehingga pengaturan suatu masalah tidak lengkap dan tegas. Akibatnya, banyak dibuat aturan hokum yang isinya justru memperbesar kekuasaan pemerintah.    Ada ketentuan ketentuan yang tidak jelas/kabur. Misalnya tentang  jabatan presiden. Dikatakan bahwa presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Karena tidak jelas berapa kali masa jabatan, amat sulit dilakukan pergantian presiden.   ta npa diikuti   Memberi porsi kekuasaan terlalu besar kepada presiden, tanpa kontrol yang memadai     Tidak ada jaminan hak asasi warga Negara (HAM) yang lengkap dan rinci dalam konstitusi tersebut. Akibatnya, pemerintah dengan seenaknya melanggar HAM warga Negara   







