Pentingnya Sosialisasi Politik Dalam Pengembangan Budaya Politik

KATA PENGANTAR  Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta serta hidayah-Nya sehingga penyusunan penyusunan tugas ini dapat diselesaikan.

Tugas ini disusun untuk untuk diajukan sebagai sebagai tugas mata pelajaran pkn kls 2 semester ganjil.

Terima kasih disampaikan kepada Bpk/Ibu guru pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pelajaran demi lancarnya tugas ini.

Demikianlah tugas ini disusun semoga bermanfaat, agar dapat memenuhi tugas mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Kuta selatan, 07 agustus 2009 Penyusun

Fiki firmansyah…….8 Fadil arialdi………...7 Eka julianto………...5 Eka pradana………...6

1

DAFTAR ISI

1. 2.

3.

Pendahuluan ………………………………………………... 3  pentingnya sosialisasi politik dalam pengembangan budaya  politik………………………………………………………..4 a. pengertia pengertian n sosialisasi sosialisasi politik politik………… ………………... ……...………. ………...4 ..4  b. metode metode sosialisasi sosialisasi politik…… politik……………… …………………… ……………...5 …...5 c. sarana sarana sosialisasi sosialisasi polit politik…… ik……………… …………………… ……………….7 …….7 d. peranan peranan partai partai politik politik dalam sosialisasi sosialisasi budaya budaya politik politik .9 Peran serta budaya politik partisipan………………………17 a. penyebab penyebab timbuln timbulnya ya gerakan gerakan kea rah rah partisipasi partisipasi politik  politik  ……………...………………………………………...18  b. jenis jenis – jenis partisipasi partisipasi politik… politik…..……… ..………………… ……………19 …19 c. budaya budaya politik politik partisi partisipan…… pan……………… …………………… ……………..23 …..23 4. Daftar pustaka…………………………………… pustaka………………………………………………24 …………24

2

PENDAHULUAN

Kehid ehidup upan an manu manusi sia a di dala dalam m masya asyara raka kat, t, memi memili liki ki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi deng dengan an manu manusi sia a lain lain dala dalam m upay upaya a mewu mewuju judk dkan an kebut ebutuh uhan an hidupn hidupnya. ya. Kebutuh ebutuhan an hidup hidup manus manusia ia tidak tidak cukup cukup yang yang bersi bersifat fat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri diri dan dan peng pengha harrgaan gaan dari dari oran orang g lain lain dalam alam bent bentuk uk puji pujian an,, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya. Seti Setia ap warg arga negar egara, a, dalam alam keseh esehar ariiann annya ham hampir pir sela elalu bers bersen entu tuha han n deng dengan an aspe aspekk-as aspe pek k poli politi tik k prak prakti tis s baik baik yang yang bersim bersimbol bol maupu maupun n tidak. tidak. Dalam Dalam prose proses s pelaks pelaksana anaann annya ya dapat dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik poli politi tik. k. Jika Jika seca secara ra tida tidak k lang langsu sung ng,, hal hal ini ini seba sebata tas s mend menden enga garr informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika jika seraca seraca langs langsung ung,, berart berartii orang orang terseb tersebut ut terlib terlibat at dalam dalam peristiwa politik tertentu. Kehidu Kehidupan pan politik politik yang merupak merupakan an bagian bagian dari kesehari keseharian an dalam dalam intera interaksi ksi antar antar warga warga negara negara dengan dengan pemeri pemerinta ntah, h, dan ins instit titusi usi-institus institusii di luar pemerint pemerintah ah (non-for (non-formal mal), ), telah menghasi menghasilka lkan n dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-pr praktik-prakti aktik k perilak perilaku u politik politik dalam dalam semua semua sis sistem tem politik. politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuanpeng penget eta ahua huan, per perasaa asaan n dan sikap warga negar egara a ter terhada hadap p negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lai-lain. Budaya Budaya politi politik, k, merup merupak akan an bagian bagian dari dari kebuday ebudayaan aan masya masyarak rakat at deng dengan an ciriciri-ci ciri ri yang lebih khas. Istilah budaya politik politik meliputi meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan kebijakan pemerintah, kegiatan kegiatan partai-partai politik, peri perila lak ku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan dan sosi sosial al,, kehid ehidup upan an prib pribad adii dan dan sosi sosial al seca secara ra luas luas.. Deng Dengan an demikian, budaya politik langsu langsung ng mempeng mempengaru aruhi hi kehid kehidupan upan politik politik dan mene enentuk tukan keputus tusan nasional yang ang meny menyan angk gkut ut pola pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

3

A. PENTING INGNYA NYA SOSIALISA ISASI POLITIK PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK 

DALAM

1. PENGERTIAN SOSIALISASI POLITIK  Sosialisasi politik adalah cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi-posisi kemasyarakatan seperti yang diketengahkan melalui bermacam-macam badan masyarakat. Almond dan Powell, sosialisasi politik sebagai proses dengan mana sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai metreka dewasa dan orangorang dewasa direkrut ke dalam peranan-peranan tertentu. Greenstein dalam karyanya "International Encyolopedia of The Social Sciences" 2 definisi sosialisasi politik: a. Definisi sempit, sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab ini.  b. Definisi luas, sosialisasi politik merupakan semua usaha mempelajari politik baik  formal maupun informal, disengaja ataupun terencana pada setiap tahap siklus kehidupan dan termasuk didalamnya tidak hanya secara eksplisit masalah belajar politik  tetapi juga secara nominal belajat bersikap non politik mengenai karakteristikkarakteristik kepribadian yang bersangkutan. Easton dan Denuis, sosialisasi politik yaitu suatu proses perkembangan seseorang untuk  mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Almond, sosialisasi politik adalah proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan  pola-pola tingkah laku. Proses sosialisasi dilakukan melalui berbagai tahap sejak dari awal masa kanak-kanak  sampai pada tingkat yang paling tinggi dalam usia dewasa. Sosialisasi beroperasi pada 2 tingkat: a. Tingkat Komunitas Sosialisasi dipahami sebagai proses pewarisan kebudayaan, yaitu suatu sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan nilai-nilai, nilai-nilai , sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan  politik kepada generasi berikutnya.

4

 b.Tingkat  b.Tingkat Individual Proses sosialisasi politik dapat dipahami sebagai proses warga suatu Negara membentuk pandangan-pandangan politik mereka. Dalam konsep Freud, individu dilihat sebagai objek sosilaisasi yang pasif sedangkan Mead memandang individu sebagai aktor yang aktif, sehingga proses sosialisasi politik  merupakan proses yang beraspek ganda. Di satu pihak, ia merupakan suatu proses tertutupnya pilihan-pilihan perilaku, artinya sejumlah kemungkinan terbuka yang sangat luas ketika seorang anak lahir menjadi semakin sempit sepanjang proses sosialisasi. Di lain pihak, proses sosialisasi bukan hanya merupakan proses penekanan 2. METODE SOSIALISASI POLITIK ( oleh Rush dan Althoff)

1. Imitasi Peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain. Imitasi penting dalam sosialisasi masa kanak-kanak. Pada remaja dan dewasa, imitasi lebih  banyakbercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu deraja t  peniruannya terdapat pula pada instruksi mupun motivasi. 2. Instruksi Peristiwa penjelasan diri seseornag dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang intruktif sifatnya. 3. Motivasi Sebagaimana dijelaskan Le Vine merupakan tingkah laku yang tepat yang c ocok  yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (trial and error). Jika imitasi dan instruksi merupakan tipe khusus dari pengalaman, sementara motivasi lebih banyak diidentifikasikan dengan pengalaman pada umumnya. Sosialisasi politik yang selanjutnya akan mempengaruhi pembentukan jati diri  politik pada seseorang dapat terjadi melalui cara langsung dan tidak langsung. Proses tidak langsung meliputi berbagai bentuk proses sosialisasi yang pada dasarnya tidak bersifat politik tetapi dikemudian hari berpengatuh terhadap  pembentukan jati diri atau kepribadian politik. Sosialisasi politik lnagsung menunjuk pada proses-proses pengoperan atau pembnetukan orientasi-orientasi yang di dalam bentuk dan isinya bersifat politik. Proses sosialisasi politik tidak langsung meliputi metode belajar berikut: 1. Pengoperasian Interpersonal Mengasumsikan bahwa anak mengalami proses sosialisasi politik secar a eksplisitdalam keadaan sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam hubungnahubungan dan pemuasan-pemuasan interpersonal. 2. Magang

5

Metode belajat magang ini terjadi katrna perilau dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di dalam situasi-situasi non politik memberikan keahlian-keahlian dan nilai-nilai yang pada saatnya dipergunakan secara khusus di dalam konteks yang lebih bersifat politik.

3. Generalisasi Terjadi karena nilai-nilai nila i-nilai social diperlakukan bagi bjek-objek politik yang lebih spesifik dan dengan demikian membentuk sikap-sikap politik ter entu. Proses sosialisasi langsung terjadi melalui: 1) Imitasi Merupakan mode sosiaisasi yang paling ekstensif dan banyak dialami anak  sepanjang perjalanan hidup mereka. Imitasi dapat dilakukan secara sadar dan secara tidak sadar. sadar. 2) Sosialisasi Politik Antisipatoris Dilakukan untuk mengantisipasi peranan-peranan politik yang diinginkan atau akan diemban oleh actor. Orang yang berharap suatu ketika menjalani pekerjaan pekerjaan professional atau posisi social yang tinggi biasanya sejak dini sudah mulai mengoper nilai-nilai dan pola-pola perilaku yang berkaitan dengan peranan peranan tersebut. 3) Pendidikan Politik  Inisiatif mengoper orientasi-orientasi politik dilakukan oleh “socialiers” daripada oleh individu yang disosialisasi. Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi yang tidak terhitung jumlahnya. Pendidikan politik sangat penting bagi kelestarian suatu system politik. Di satu pihak, warga Negara memerukan informasi minimaltentang hak-hak dan kewajiban yang mereka mliki untuk dapat memasuki arena kehidupan politik. Di lain pihak, warga Negara juga harus memperoleh pengetahuan mengenai seberapa jauh hak-hak mereka telah dipenuhi oleh pemerintah dan jika hal ini terjadi, stabilitas politik pemerintahan dapat terpelihara. 4) Pengalaman Politik  Kebanyakan dari apa yang oleh seseorang diketahui dan diyakini sebagai politik   pada kenyataannya berasal dari pengamatan-pengamatan dan pengalamn pengalamannya didalam proses politik.

6

3. SARANA SOSIALISASI POLITIK 

1. Keluarga Merupakan agen sosialisasi pertama yang dialami seseorang. Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap anggota-anggotanya. Pengaruh yang paling  jelas adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan. Bagi anak, keputusan bersama yang dibuat di keluarga bersifat otoritatif, dalam arti keengganan untuk mematuhinya dapat mendatangkan hukuman. Pengalaman  berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberikannya kecakapan-kecakapan untuk  melakukan interaksi politik dan membuatnya lebih mungkin berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik sesudah dewasa. 2. Sekolah Sekolah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran formal, beraneka ragam kegiatan ritual sekolah dan kegiatan-kegiatan guru. Sekolah melalui kurikulumnya memberikan pandangan-pandangan yang kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan hubungan-hubungan politik. Ia juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap terhadap aturan permainan  politik yang tak tertulis. Sekolah pun dapat mempertebal kesetiaan terhadap system politik dan memberikan symbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap system tersebut. Peranan sekolah dalam mewariskan nilai-nilai politik tidak hanya terjadi melalui kurikulum sekolah. Sosialisasi juga dilakukan sekolah melalui berbagai upacara yang diselenggarakan di kelas maupun di luar kelas dan berbagai kegiatan ekstra yang diselenggarakan oleh OSIS. 3. Kelompok Pertemanan (Pergaulan) Kelompok pertemanan mulai mengambil penting dala m proses sosialisasi  politik selama masa remaja re maja dan berlangsung terus sepanjang usia dewasa. Takott Takott Parson menyatakan kelompok pertemanan tumbuh menjadi agen sosialisasi politik  yang sangat penting pada masa anak-anak berada di sekolah menengah atas. Selama periode ini, orang tua dan guru-guru sekolah sebagai figur otoritas  pemberi transmitter proses belajar sosial, kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya  peranan kelompok-kelompok klik, gang-gang remaja dan kelompok-kelompok 

7

remaja yang lain menjadi semakin penting. Pengaruh sosialisasi yang penting dari kelompok pertemanan bersumber di dalam factor-faktor yang membuat peranan keluarga menjadi sangat penting dalam sosialisasi politik yaitu:

a. Akses yang sangat ekstensif dari kelompok-kelompok pertemanan terhadap anggota mereka.  b. Hubungan-hubungan pribadi yang secara emosional berkembang di dalamnya. Kelompok pertemanan mempengaruhi pembentukan orientasi politik individu melalui beberapa cara yaitu: a. Kelompok pertemanan adalah sumber sangat penting dari informasi dan sikapsikpa tentang dunia social dan politik. Kelompok pertemanan berfungsi sebagai “communication channels”.  b. Kelompok pertemanan merupakn agen sosialisasi politik sangat penting karena ia melengkapi anggota-anggotanya dengan konsepsi politik yang lebih khusus tentang dunia politik. c. Mensosialisasi individu dengan memotivasi atau menekan mereka untuk  menyesuaikan diri dengan sikap-sikap dan perilaku yang diterima oleh kelompok. Di satu pihak, kelompok pertemanan menekan individu untuk menerima orientasiorientasi dan perilaku tertentu dengna cara mengancam memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan penyimpangan terhadap norma-norma keluarga, seperti melecehkan atau tidak menaruh perhatian kepad amereka yang menyimpang. 4. Pekerjaan Organisasi-organisasi formal maupun non formal yang dibentuk   berdasarkan lingkungan pekerjaan, seperti serikat buruh, klub social dan yang sejenisnya merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang j elas. 5. Media Massa Media massa seperti surat kabar, radio, majalah, televise dan internet memegang peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa baru merdeka. Selain memberikan infoprmasi tentang informasi-informasi politik, media massa juga menyampaika nilai-nili utama yang dianut oleh masyarakatnya. 6. Kontak-kontak Politik Langsung Tidak peduli betapa positifnya pandangan terhadap system poltik yang tela h ditanamkan oleh eluarga atau sekolah, tetapi bila seseorang diabaikan oleh  partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, mengalami etidakadilan,

8

atau teraniaya oleh militer, maka pandangan terhadap dunia politik sangat mungkin berubah.

4. PERANAN PARTAI POLITIK DALAM SOSIALISASI BUDAYA BUDAYA POLITIK  POLI TIK  A. PENGERTIAN PARTAI POLITIK 

Di bawah mi disampaikan beberapa definisi mengenai partai politik: Carl J. Fredirch, mendefinisikan partai politik adalah: “Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengawasan mi memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material” (a political party is a group of  human beings stability organized with the objective of giving to members of the  party,  party, trough such control ideal and material benefits and advantages.

Raymond Garfield Gettel memberi batasan bahwa: “Partai politik terdiri dan sekelompok warga negara yang sedikit banyak  terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka” (a political party of a group of citizens, more or less organized who act s political unit and who, by the use of their voting  power and to control the government and carry out their general polingles. Menurut George B Huszr dan Thomas H. Stevenson, partai politik adalah:

“Sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dalam  jabatan” (a political party is a group at people organized to sucure control ‘f  government morder to puts program in to effect and it member in offce).” Sigmund Neumann dalam karangannya “Modern Political Parties” bahwa definisi  partai adalah:

“Organisasi dan aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai  pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang  berbeda” (a political party terniiculate organization of society as active political

9

agent those who are conserned with the control of the governmental power and who compete for popular support with another group holding divergent view).’2 Suatu batasajauh lebih sederhana dan batasan yang dikemukakan oleh Neumann, dikemukakan oleh RH. Soltau. Dalam hal mi Soultau menyatakan:

“Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak  terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan untuk menguasai  pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka” (a political party is a group of citizen more or less organized, who act as a political unit and who, bay the use of their voting power, aim to control the government and carry out their  general politicies). 13

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggota mempunyai orientasi nilai-nilai dan citacita yang sama. Menurut George B Huszr dan Thomas H. Stevenson, partai politik adalah: “Sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dalam  jabatan” (a political party is a group at people organized to sucure control ‘f  government morder to puts program in to effect and it member in offce).” Sigmund Neumann dalam karangannya “Modern Political Parties” bahwa definisi  partai adalah: “Organisasi dan aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai  pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang  berbeda” (a political party terniiculate organization of society as active political agent those who are conserned with the control of the governmental power and who compete for popular support with another group holding divergent view).’2 Suatu batasajauh lebih sederhana dan batasan yang dikemukakan oleh Neumann, dikemukakan oleh RH. Soltau. Dalam hal mi Soultau menyatakan: “Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak  terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan untuk menguasai  pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka” (a political party is a group of citizen more or less organized, who act as a political unit and who, bay the use of their voting power, aim to control the government and carry out their  general politicies). 13

10

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok  yang terorganisir yang anggota-anggota mempunyai orientasi nilai-nilai dan citacita yang sama.

B. MACAM – MACAM PARTAI POLITIK 

Menurut Haryanto, parpol dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi mejadi dua kategori, yaitu: 1. Partai Massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang  banyak. Meskipun demikian, parta jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya, jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok  ini akan mendirikan partai sendiri; 2. Partai Kader, kebalikan dari partai massa, partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya. (Haryanto: dalam buku suntingan Toni Toni Adrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasyah; Mengenal Teori-T Teori-Teori eori Politik. Cetakan Ceta kan I November 2005, Depok. Halaman 567568) Sedangkan tipologi berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, menurut Ichlasul Amal terdapat lima jenis partai politik, yakni: 1. Partai Proto, adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol partai ini adalah pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non-anggota “outs”. Selebihnya partai ini  belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena

11

itu sesungguhnya partai ini adalah faksi yang dibentuk berdasarkan  pengelompokkan ideologi masyarakat; 2. Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Keanggotaan  partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat; 3. Partai Massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta  pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa  berorientasi pada pendukungnya yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok  agama, dan memiliki ideologi cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya; 4. Partai Diktatorial, sebenarnya merupakan sub tipe dari parti massa, tetapi meliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa; 5. Partai Catch-all, merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah Catch-all  pertama kali di kemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi  pada kecenderungan perubahan karakteristik. Catch-all dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai  pengganti ideologi yang kaku (Ichlasul Amal. Teori-teori Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi. Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996) Menurut Peter Schroder, tipologi berdasarkan struktur organisasinya terbagi menjadi tiga macam yaitu; 1. Partai Para Pemuka Masyarakat, berupa gabungan yang tidak terlalu ketat, yang  pada umumnya tidak dipimpin secara sentral ataupun profesional, dan yang pada kesempatan tertentu sebelum pemilihan anggota parlemen mendukung kandidatkandidat tertentu untuk memperoleh suatu mandat; 2. Partai Massa, sebagai jawaban terhadap tuntutan sosial dalam masyarakat industrial, maka dibentuklah partai-partai yang besar dengan banyak anggota dengan tujuan utama mengumpulkan kekuatan yang cukup besar untuk dapat membuat terobosan dan mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, serta “mempertanyakan kekuasaan”; 3. Partai Kader, partai ini muncul sebagai partai jenis baru dengan berdasar pada

12

Lenin. Mereka dapat dikenali berdasarkan organisasinya yang ketat, juga karena mereka termasuk kader/kelompok orang terlatih yang personilnya terbatas. Mereka berpegangan pada satu ideologi tertentu, dan terus menerus melakukan  pembaharuan melalui sebuah pembersihan yang berkseninambungan.

C. SISTEM SI STEM KEPAR K EPART TAIAN

Sistem kepartaian adalah “pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara.” Sistem kepartaian  bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia  juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan alira n politik  yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik  yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada. Sistem kepartaian belumlah menjadi seni politik yang mapan. Artinya, tata cara melakukan klasifikasi sistem kepartaian belum disepakati oleh para peneliti ilmu  politik. Namun, yang paling mudah dan paling banyak dil akukan peneliti adalah menurut jumlah partai yang berkompetisi dalam sistem politik. Sistem partai di Negara manapun dalam suatu jangka waktu tertentu memiliki  persamaan – persamaan dan perbedaan - perbedaan sistem yaitu; 1. sist sistem em par partai tai plur plurali alist stis is 2. sist sistem em part partai ai domi domina nant nt

13

D. SYARAT – SYARAT PENDIRIAN PARTAI POLITIK 

1. Partai politik harus didirikan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. 2. Dalam pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. 3. Pendirian Partai Politik harus disertai dengan akta notaris. Dalam akta notaris tersebut harus memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat. 4. Anggaran Dasar (AD) partai politik memuat paling sedikit: a. asas dan ciri partai politik; b. visi dan misi partai politik c. nama, lambang, dan tanda gambar partai politik; d. tujuan dan fungsi partai politik; e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; f. kepengurusan partai politik; g. peraturan dan keputusan partai politik; h. pendidikan politik; dan i. keuangan partai politik 4. Kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. 5. Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.

14

E. TUJUAN PARTAI POLITIK

Tujuan umum Partai Politik adalah : a. Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Tujuan khusus Partai Politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

F. FUNGSI PARTAI POLITIK 

Adapun fungsi partai politik, menurut Sigmund Neumann (1981), ada 4 (empat) yaitu : 1. fungsi agregasi. Partai menggabungkan dan mengarahkan kehendak umum masyarakat yang kacau. Sering kali masyarakat merasakan dampak negatif suatu kebijakan  pemerintah, misalnya kenaikan BBM di Indonesia 1 Oktober 2005 lalu yang demikian tinggi. Namun ketidakpuasan mereka kadang diungkapkan dengan  berbagai ekspresi yang tidak jelas dan bersifat sporadis. Maka partai mengagregasikan berbagai reaksi dan pendapat masyarakat itu menjadi suatu kehendak umum yang terfokus dan terumuskan dengan baik. 2. fungsi edukasi. Partai mendidik masyarakat agar memahami politik dan mempunyai kesadaran politik berdasarkan ideologi partai. partai . Tujuannya Tujuannya adalah mengikutsertakan masyarakat dalam politik sedemikian sehingga partai mendapat dukungan masyarakat. Cara yang ditempuh misalnya dengan memberi penerangan atau agitasi menyangkut kebijakan negara serta menjelaskan arah mana yang

15

diinginkan partai agar masyarakat turut terlibat perjuangan politik partai. 3. fungsi artikulasi. Partai merumuskan dan menyuarakan (mengartikulasikan) berbagai kepentingan masyarakat menjadi suatu usulan kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan suatu kebijakan umum (public policy). Fungsi ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kader suatu partai, karena fungsi ini mengharuskan partai terjun ke masyarakat dalam segala tingkatan dan lapisan. Bila fungsi ini dilakukan ditambah dengan fungsi edukasi, ia akan menjadi komunikasi dan sosialisasi politik yang sangat efektif dari partai yang selanjutnya akan menjadi lem perekat antara partai dan massa. 4. fungsi rekrutmen. Ini berarti partai melakukan upaya rekrutmen, baik rekrutmen politik  dalam arti mendudukan kader partai ke dalam parlemen yang menjalankan peran legislasi dan koreksi maupun ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan, maupun rekrutmen partai dalam arti menarik individu masyarakat untuk menjadi kader   baru ke dalam partai. Rekrutmen politik dilakukan dengan jalan mengikuti  pemilihan umum dalam segala tahapannya hingga proses pembentukan kekuasaan. Karenanya, fungsi ini sering disebut juga fungsi representasi. Sedangkan menurut Roy Macridis, fungsi-fungsi partai sebagai berikut: (a) Representatif (perwakilan), (b) Konvensi dan Agregasi, (c) Integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), (d) Persuasi, (e) Represi, (f) Rekrutmen, (g) Pemilihan  pemimpin, (h) Pertimbangan-pertimbangan, (i) Perumusan kebijakan, serta (j) Kontrol terhadap pemerintah. (Macridis : dalam buku karya Ichlasul Ic hlasul Amal, TeoriTeoriteori Mutakhir Partai Politik. Penerbit Tiara Wacana, Wacana, Yogyakarta, Yogyakarta, 1988).

G. HAK PARTAI ARTAI POLITIK  P OLITIK 

1. 2. 3. 4.

Perlak Perlakuan uan sama sama adil, adil, sede sederaja rajatt dari nega negara ra Mengat Mengatur ur RTO secara secara mandir mandirii Ikut pemilu Mencalo Mencalonka nkan n pres pres & wapr wapres es dll.

H. KEW K EWAJIBAN AJIBAN PARTAI ARTAI POLITIK 

1. 2. 3. 4.

Mengama Mengamalka lkan n Panca Pancasil silaa dan dan UUD UUD 1945 1945 Menj Menjag agaa keu keutu tuha han n NKR NKRII Menjun Menjunjun jung g tinggi tinggi hukum, hukum, demok demokras rasi, i, HAM Menyuk Menyukses seskan kan PEMIL PEMILU U dan Pemban Pembangun gunan an dll. dll.

16

B. PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN

Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik  hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para  pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik . Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan  penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberative democracy atau demokrasi musawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik  di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50 60 %). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam  proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir Barat yang lalu datang dengan konsep deliberative democracy . Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin "Saya mengharapkan partispasi masyarakat untuk  menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masihngmasing". Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan. Dengan meilhat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau  pemerintahan bisa dilihat dalam spektrum: •

•

•

•

Rezim otoriter - warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik  Rezim patrimonial - warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin, tanpa bisa mempengaruhinya. Rezim partisipatif - warga bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh  para pemimpinnya. Rezim demokratis - warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan  politik.

17

1. PENYEBAB TIMBULNYA GERAKAN KEARAH PARTISIPASI POLITIK  POLIT IK  Menurut Myron Weiner, Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut : a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.  b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak   berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi  partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi Terjadi perjuangan kelas menentang me nentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

18

2. JENIS – JENIS PARTISIPASI POLITIK 

Partisipasi politik sangat terkait erat dengan seberapa jauh demokrasi diterapkan dalam pemerintahan. Negara yang telah stabil demokrasinya, maka  biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Negara yang otoriter kerap memakai kekerasan untuk memberangus setiap prakarsa dan  partisipasi warganya. Karenanya, alih-alih bentuk dan kuantitas partisipasi meningkat, yang terjadi warga tak punya keleluasaan untuk otonom dari jari jemari kekuasaan dan tak ada partisipasi sama sekali dalam pemerintahan yang otoriter. Negara yang sedang meniti proses transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi galib disibukkan dengan frekuensi partisipasi yang meningkat tajam, dengan jenis dan bentuk partisipasi yang sangat banyak, mulai dari yang bersifat “konstitusional” hingga yang bersifat merusak sarana umum. Karena begitu luasnya cakupan tindakan warga negara biasa dalam menyuarakan aspirasinya, maka tak heran bila bentuk-bentuk partisipasi politik ini sangat  beragam. Secara sederhana, jenis partisipasi politik terbagi menjadi dua: Pertama,  partisipasi secara konvensional di mana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga. Kedua, partisipasi secara nonkonvensional. Artinya, prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat yang melakukan partisipasi itu i tu sendiri (PPIM, 2001). Jenis partisipasi yang pertama, terutama pemilu dan kampanye. Keikutsertaan dan ketidakikutsertaan dalam pemilu menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi konvensional warganegara. Seseorang yang ikut mencoblos dalam pemilu, secara sederhana, menunjukkan komitmen partisipasi warga. Tapi Tapi orang yang tidak  menggunakan hak memilihnya dalam pemilu bukan berarti ia tak punya kepedulian terhadap masalah-masalah publik. Bisa jadi ia ingin mengatakan  penolakan atau ketidakpuasannya terhadap kinerja elite politik di pemerintahan maupun partai dengan cara golput. Partisipasi politik yang kedua biasanya terkait dengan aspirasi politik seseorang yang merasa diabaikan oleh institusi demokrasi, dan karenanya, menyalurkannya melalui protes sosial atau demonstrasi. Wujud Wujud dari protes sosial ini juga beragam, seperti memboikot, mogok, petisi, dialog, turun ke jalan, bahkan sampai merusak  fasilitas umum. 1. Partisipasi Politik di Negara Demokrasi Di negara demokrasi, partisipasi dapat ditunjukan di pelbagai kegiatan. Biasanya dibagi – bagi jenis kegiatan berdasarkan intensitas melakukan kegiatan tersebut. Ada kegiatan yang yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak   berdasarkan prakarsa sendiri besar sekali jumlahnya dibandingkan dengan jumlah

19

orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan. Di Negara yang menganut paham demokrasi, bentuk partisipasi politik  masyarakat yang paling mudah diukur adalah ketika pemilihan umum  berlangsung. Prilaku warga Negara yang dapat dihitung i tensitasnya adalah melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan me nggunakan hak pilihnya ( voter  turnout ) disbanding dengan warga Negara yang berhak memilih seluruhnya. Di Amerika Serikat umumnya voter turnout lebih rendah dari Negara – Negara eropa barat. Orang Amerika tidak terlalu bergairah untuk member suara dalam  pemilihan umum. Akan tetapi mereka lebih aktif mencari pemecahan berbagai masalah masyarakat serta lingkungan melalui kegiatan lain, dan menggabungkan diri dengan organisasi organisasi seperti organisasi politik, bisnis, profesi dan sebagainya. 2. Partisipasi Politik di Negara Otoriter  Di Negara otoriter seperti komunis, partisipasi masa diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. rak yat. Tetapi Tetapi tujuan yang utama dari dar i  partisipasi massa dalam masa pendek adalah untuk merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern dan produktif. Hal ini memerlukan  pengarahan yang ketat dari monopoli partai politik. Terutama, persentase yang tinggi dalam pemilihan umum dinilai dapat memperkuat keabsahan sebuah rezim di mata dunia. Karena itu, rezim otoriter  selalu mengusahakan agar persentase pemilih mencapai angka tinggi. Akan tetapi  perlu diingat bahwa umumnya system pemilihan di Negara otoriter berbeda dengan system pemilihan di Negara Demokrasi, terutama karena hanya ada satu calon untuk setiap kursi yang diperebutkan, dan para calon tersebut harus melampaui suatu proses penyaringan yang ditentukan dan diselenggarakan oleh  partai komunis. Di luar pemilihan umum, partisipasi politik juga dapat di bina melalui organisasi –  organisasi yang mencakup golongan pemuda, golongan buruh, serta organisasi –  organisasi kebudayaan. Melalui pembinaan yang ketat potensi masayarakat dapat dimanfaatkan secara terkontrol. Partisipasi yang bersifat community action terutama di Uni soviet dan China sangat intensif dan luas. Melebihi kegiatan  Negara demokrasi di Barat. Tetapi ada unsur mobilisasi partisipasi di dalamnya karena bentuk dan intensitas partisipasi ditentukan oleh partai. Di Negara – Negara otoriter yang sudah mapan seperti China menghadapi dilema  bagaimana memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol yang dianggap mutlak diperlukan untuk tercapainya masyarakat yang diharapkan. Jika kontrol ini dikendorkan untuk meningkatkan partisipasi, maka ada bahaya yang nantinya akan menimbulkan konflik yang akan mengganggu stabilitas. Seperti yang dilakuakn oleh China di tahun 1956/1957. Pada saat itu dicetuskannya gerakan “Kampanye Seratus Bunga” yaitu dimana masyarakat diperbolehkan untuk  menyampaikan kritik. Namun pengendoran kontrol ini tidak berlangsung lama, karena ternyata tajamnya kritik yang disuarakan dianggap mengganggu stabilitas nasional. Sesuda terjadi tragedy Tiananmen Square pada tahun 1989, ketika itu

20

ratusan mahasiswa kehilangan nyawanya dalam bentrokan dengan aparat, dan akhirnya pemerintah memperketat kontrol kembali.

3. Partisipasi Politik di Negara Berkembang  Negara berkembang adalah negara – Negara baru yang ingin cepat mengadakan  pembangunan untuk mengejar ketertinggalannya dari Negara maju. Hal ini dilakukan karena menurut mereka berhasil atau tidaknya pembangunan itu tergantung dari partisipasi rakyat. Peran sertanya masyarakat dapat menolong  penanganan masalah – masalah yang timbul dari perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, agama dan sebagainya. Pembentukan identitas nasional dan loyalitas diharapkan dapat menunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik. Di beberapa Negara berkembang partisipasi bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas. Oleh karena itu jika hal ini terjadi di Negara Negara maju sering kali dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap  pengelolaan kehidupan politik. Tetapi Tetapi jika hal itu terjadi di Negara berkembang, tidak selalu demikian halnya. Di beberapa Negara yang rakyatnya apatis,  pemerintah menghadapi menghadapi masalah bagaimana caranya meningkatkan  partisipasi itu, sebab jika tidak partisipasi akan menghadapi jalan buntu, dapat menyebabkan dua hal yaitu menimbulkan anomi at au justru menimbulkan revolusi. Faktor-faktor Yang Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat 1. Faktor Sosial Ekonomi Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan  jumlah keluarga. 2. Faktor Politik  Arnstein S.R (1969) peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik  untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi : a. Komunikasi Politik. Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi  politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. (Nimmo, 1993:8). Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika (Surbakti, 1992:119) 1992:119) .  b. Kesadaran Politik.

21

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhat ian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik (Eko, 2000:14). Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiarjo, 1985:22).

c. Pengetahuan Masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan. Pengetahuan masyarakat terhadap proses  pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil (RamlanSurbakti 1992:196). d. Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek  kebijakan tertentu (Arnstein, 1969:215). Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik  (Setiono,2002:65). Arnstein1969:215), Arnstein1969:215), kontrol masyarakat dalam kebijakan  publik adalah the power of directing. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat rak yat (Widodo, 2000:192), 2000:192), untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan (Cristina, 2001:71). 3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan Faktor fisik individu sebagai sumber  kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor  lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial ant ara  berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya (K. Manullang dan Gitting,1993:13). 4. Faktor Nilai Budaya Gabriel Almond dan Sidney Verba Verba (1999:25), Nilai budaya politik atau civic culture merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik   baik etika politik maupun teknik (Soemitro 1999:27) atau peradapan masyarakat (Verba, (Verba, Sholozman, Bradi, 1995). Faktor  nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan keperca yaan politik.

22

3. BUDAYA POLITIK PARTISIPAN adalah salah satu jenis budaya politik bangsa. Budaya politik partisipan dicirikan dengan adanya orientasi yang tinggi terhadap semua objek politik, baik  obje objek k umum umum,, inpu input, t, outp output ut sert sertaa prib pribad adin inya ya send sendir irii selak selaku u warg wargaa nega negara. ra. Pelaksanaan budaya politik partisipan juga dapat diterapkan oleh seorang pelajar  dilingkungan sekolahnya.

23

DAFTAR PUSTAKA http://www.google.co.id/search?hl=id&q=hak+partai+politik&btnG=T http://www .google.co.id/search?hl=id&q=hak+partai+politik&btnG=Telusuri&meta elusuri&meta= = http://hukumham.info/images/O_ddi/pdf_syarat-syarat%20pendirian%20parpol.pdf  http://www.slideshare.net/supriono/partai-politik  http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/partai/uu_partai_babIII.htm http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_politik  http://mediakita-kita.blogspot.com/2009/01/perilaku-dan-partisipasi-politik-di.html http://www.google.co.id/search?q=budaya+politik+partisipan&hl=id&start=10&sa=N http://fikifirmansyah.blogspot.com/tugasku/ http://www.google.co.id/search?hl=id&q=kata+pengantar&btnG=T http://www .google.co.id/search?hl=id&q=kata+pengantar&btnG=Telusuri&meta elusuri&meta= =

24

25