PENOLAKAN PASIEN

PENOALAKAN PASIEN

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Keperawatan Pembimbing: Agus Santoso, S. Kp, M. Kep

Disusun oleh: Rinda Dwi Oktaviani 22020111130067 A11.1

JURUSAN KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO 2014 A; PENGERTIAN

Kesehatan menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa memandang status sosial. Penoalakan pasien masih sering terjadi walaupun ada landasan hukum yang melindungi pasien. Dan yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah tenaga kesehatan dan rumah sakit yang merupakan pemberi fasilitas kesehatan kepada setiap orang. Pasien memiliki hak dan kewajiban dalam mendapatkan fasilitas kesehatan. Hak dan kewajiban setiap orang terhadap kesehatan yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . Setiap orang berhak, yaitu : 1; Memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan 2; Memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau 3; Bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan

bagi dirinya. 4; Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan 5; Mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. 6; Memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap kesehatan, yaitu : 1; Ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan 2; 3; 4; 5;

masyarakat yang setinggi-tingginya. Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Hak dan kewajiban tersebut seharusnya dapat diterapkan, tetapi kenyataannya masih banyak penolakan pasien di rumah sakit. Kasus – kasus tersebut masih sering kita dengar di berbagai rumah sakit. Tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter meruapakan pelindung pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak dan kewajiban perawat itu sendiri terdapat dalam UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 37, yaitu : 2

1; Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar 2; 3; 4; 5;

pelayanan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat. Mendokumentasi asuhan keperawatan sesuai standar, memberi informasi yang lengkap, jujur, dan jelas kepada klien dan keluarga. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensi perawat, melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan pemerintah.

Dalam UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran pada pasal 37 Kewajiban dokter meliputi: 1; Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar operasional serta kebutuhan medis pasien. 2; Merujuk pasien ke dokter yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik. 3; Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan setelah pasien meninggal. 4; Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusian. 5; Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Saat ini masih sering terjadi penolakan pasien di rumah sakit. Dapat dijelaskan juga pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan : 1; Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 2; Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan

rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit 3; Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit 4; Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit. Dalam UU kesehatan no. 36 tahun 2009 pasal 190 ayat 1 menjelaskan bahwa Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam

3

pasal 32 (ayat 2) atau pasal 85 (ayat 2) dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00. B; KASUS

Menurut beberapa kasus yang terjadi dikarenakan masalah sistem pembayaran yang akan dilakukan apabila rumah sakit memberikan pelayanan medis gratis kepada pasien. Kebanyakan kasus terjadi kepada warga miskin yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Pemerintah harus segera memperbaiki sistem pembayaran kepada ruamah sakit yang telah memberikan pelayanan kesehatan gratis ke pada pasien. Sosialisasi pembayaran harus segera dilakukan agar warga dapat di permudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Menolak pasien melakukan masalah yang seharusnya tidak dilakukan oleh dokter. Dalam kode etik kedokteran yang tercantum dalam SK PB IDI No. 221/PB/A.4/04/2002 pasal 7c terdapat kewajiban dokter menghormati hak pasien, sedangkan hak pasien adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal 13 juga menjelaskan bahwa setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai tugas perikemanusiaan. Apabila kondisi pasien dalam keadaan darurat dan tidak segera dilakukan tindakan medis maka dapat di kenakan sanksi. Dalam kasus penolakan pasien yang seharusnya bertanggung jawab adalah tenaga kesehatan, pihak rumah sakit dan pasien itu sendiri. Tenaga kesehatan juga tidak dapat disalahkan apabila mereka hanya mematuhi kebijakan dari rumah sakit. Untuk rumah sakit, tidak ingin memdapatkan kerugian jika memberikan pelayanan kesehatan gratis. Hal ini sebaiknya segera di lakukan perbaikan sistem dari pemerintah. Untuk pasien, jika mereka rajin membayar setiap bulan, maka rumah sakit tidak akan susah mengurus biaya admistritrasi dan dapat ditempatkan sesuai kelas yang mereka pilih. Tata cara pendaftaran dan pembayaran diatur dalam peraturan badan pemerintah jaminan sosial kesehatan nomor 4 tahun 2014 pembayaran dapat dilakukan di setiap bank yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk pembayaran iuran diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan kesehatan pasal 17, yaitu: 1; Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan seluruh Peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. 2; Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. 3; Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan akan dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja.

4

4; Peserta

Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. 5; Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dapat dilakukan diawal untuk lebih dari 1 (satu) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Kedokteran Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan kesehatan Peraturan Badan Pemerintah Jaminan Sosial Kesehatan nomor 4 tahun 2014 Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 221/PB/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia

5