Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan_Evaluasi 2015 Dan Rencana 2016-09112015
February 10, 2019 | Author: Shinta Liliana | Category: N/A
Short Description
permukiman dan lingkungan...
Description
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2015 DAN RENCANA PELAKSANAAN TAHUN 2016 November, Hotel Aston Bogor
Sub Direktorat Kawasan Permukiman Perkotaan
1
OUTLINE 01
Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan
02
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 • Capaian Tahapan Penyusunan RKP-KP Tahun 2015 • Pelaksanaan Kegiatan Fisik Tahun 2015 • Permasalahan dan Tindak Lanjut
03
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016
04
Contoh/Ilustrasi Best Practice
• Usulan RKP-KP Tahun 2016 • Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2016 Di 139 Kab/Kota dan Lokasi Rusun Eksisting
3
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
4
ISU, KONSEP, STRATEGI DAN POLA PENANGANAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
2
KOTA KOTA SEBAGAI SEBAGAI BASIS BASIS PEMBAN PEMBAN GUNAN GUNAN
PERATURAN PERUNDANG AN
Isu Strategis
UU 1/2011 UU 23/2014
4
3 KONSEP
PERMUKIMAN LAYAK HUNI & BERKELANJUTAN
UU 26/2007 PERPRES 2/2015 PENCEGAHAN PENCEGAHAN
WASDAL
n ga Bi Lin na gk un
i na m Bi ono Ek
Ekonomi Ekonomi & Investasi Investasi &
Tata Tata Kelola Kelola & & Kelembagaan Pemda Kelembagaan Pemda Kab/Kota Kab/Kota
Degradasi Lingkungan & Mitigasi Bencana
Penyediaan PS Permukiman Kesenjangan Antar Kota & Desa- Kota
STRATEGI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENINGKATAN PENINGKATAN KUALITAS KUALITAS
MEMBANG UN SISTEM
FASILITASI PEMDA PROVINSI/ KAB/KOTA
PEMUGARAN PEMUGARAN PEREMAJAAN PEREMAJAAN PEMUKIMAN PEMUKIMAN KEMBALI KEMBALI
PEMBERDAY AAN MASYARAKA T
POLA 5PENANGANAN LEGITIMASI SK BUPATI/WALIKOTA
PENETAPAN LOKASI
1
PENYUSUNAN PROFIL IDENTIFIKASI
Pengendalian & Pemanfaatan Ruang
Bina Manusia
5
1 •
Implementasi Rencana dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
•
Peran Kota sebagai Basis Pembangunan
•
Kesenjangan Antar-Kota dan Antara Desakota
•
Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman
•
Degradasi Lingkungan, Mitigasi, dan Adaptasi Bencana
Bina Lingkung an
TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS PERKOTAAN
• •
Tata Kelola dan Kelembagaan di Pemerintah Kota/Kabupate n
Bina Manusia
•
Pengembangan Ekonomi Perkotaan dan Investasi Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Perkotaan
Bina Ekonomi
KOTA SEBAGAI BASIS PEMBANGUNAN
6
2 01
PERATURAN PERUNDANGAN
UU No. 1/2011 Pasal 3 tentang Perumahan dan Pemerintah mendorong perwujudan kawasan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan Kawasan Permukiman hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.
02 03 04
UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang • Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya (Pasal 32) • Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana (Pasal 98 PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan UU No.Ruang). 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan kawasan permukiman, bahwa peran pemerintah pusat ditekankan pada penetapan sistem kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.
Perpres No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah nasional Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, dengan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan guna mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas permukiman di 38.341 Ha daerah perkotaan.
05
Renstra Ditjen Cipta Karya Tahun 2015 – 2019 Bidang Kawasan Pengembangan Permukiman Sasaran Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan melalui indiator kinerja yaitu meningkatnya kualitas permukiman di 38.341 Ha daerah perkotaan.
7
3
KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
PENCEGAHAN Pengawasan dan Pengendalian Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
PENINGKATAN KUALITAS Pemugaran Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni Peremajaan Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat Pemukiman kembali Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (co:8
3
POLA PENANGANAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BINA LINGKUNGAN
Tingkat Kekumuha n
Ringan
Sedang
Berat
Status Lahan Legal
Ilegal
Pemugaran
Peremajaan
Pemukiman Kembali
9
3
POLA PENANGANAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BINA MANUSIA
On The Job Training Pendataa n 100-0100
Pelatihan Penguatan kepada BKM/LKM dan Kepala Desa/Lurah
Pelatiha n KSM Pelatih an Unit Pengelo la Keuang an
Pelatih an RT
BINA MANUSIA
Pelatihan Forum Komunik asi LKM/BKM
Pelatih an Relawa n
Pelatihan Unit Pengelol a Lingkung an
Pelatiha n Sekretar iat Pelatih an Unit Pengelo la Sosial 10
4
Strategi Pelaksanaan
1
Membangun Sistem
2
Fasilitasi Pemda Provinsi/Kab/ Kota
3 Pemberdayaa n Masyarakat
Strategi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Sasaran Strategis
Output
Lokasi
Memberikan dukungan pembangunan sistem infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infastruktur Provinsi/Kab./Kot a
Bangkim Kawasan Perkotaan
Peningkatan kualitas kawasan kumuh perkotaan di 134 Kab/Kota di 33 Propinsi
Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan
Penyusunan NSPK Fasilitasi Rencana Daerah Kawasan Permukiman Binwas Pengembangan Permukiman
Pembinaan, Pengawasan, Kemitraan Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman di 507 Kab/Kota Pendampingan Penyusunan Ranperda Kumuh di 63 Kab/Kota Penyusunan RKP-KP di 100 Kab/Kota
Memberikan dukungan pembangunan infrastruktur melalui kegiatan
PIP Berbasis Masyarakat Bantuan Penyusunan Rencana Kerja
P2KP di 11.067 Kelurahan tersebar di 268 Kab/Kota
11
5
Proses Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
Identifikasi 1.Kondisi Bangunan Gedung 5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah 2.Kondisi Jalan Lingkungan 6. Kondisi Pengelolaan 3.Kondisi Penyediaan Air Persampahan Minum 7. Kondisi Proteksi 4.Kondisi Drainase Kebakaran dan Ruang Lingkungan Terbuka Hijau (RTH)
Penyusunan Profil
Luas kawasan kumuh 38.431Ha di 290 kab/kota, di 3.550 kawasan
gitimasi/SK Bupati/Walikota SK kumuh Bupati/Walikota yang sudah terbit 306 kab/kota (status: 03 November 2015)
12
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015
13
Perhitungan Capaian Penanganan Permukiman Kumuh Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib
0% Kawasan Kumuh
Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Sumate ra
Jawa
Kalimanta n& Sulawesi
14
Capaian Kelengkapan Database Penanganan Permukiman Kumuh Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib
0% Kawasan Kumuh
Kelengkapan Database penanganan Kumuh Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Sumate ra
Jawa
Kalimanta n& Sulawesi
15
Progres E-Monitoring Pelaksanaan Kegiatan TA. 2015 Satker PIP Kab/Kota
Status: 10 November 2015; pukul 16:00 wib
800.00 0
4.1 0
519.23 1
5,6 1
835.68 0
16. 8
32. 6
16
Progres E-Monitoring Pelaksanaan Kegiatan TA. 2015 Status: 10 November 2015; pukul 16:00 wib
Satker Kab/Kota (NUSP-2)
REALISASI No
SATKER
SATKER KABUPATEN/KOTA (NUSP-2)
PAGU
44.500.000
TOTAL 2.557.277
DEVIASI
KEU
FISIK
(%)
(%)
5,75
KEUANGAN (Rp)
1,97
(%)
(28.592.723)
(64,25)
53
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Batam
1.000.000
-
-
-
(700.000)
(70,00)
54
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi
1.500.000
-
-
-
(1.050.000)
(70,00)
55
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Tanjung Balai
3.500.000
-
-
-
(2.450.000)
(70,00)
56
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat
1.500.000
-
-
-
(1.050.000)
(70,00)
57
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Pekalongan
2.500.000
-
-
-
(1.750.000)
(70,00)
58
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Semarang
2.500.000
59
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Pasuruan
2.000.000
-
-
-
(1.400.000)
(70,00)
60
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bima
3.000.000
-
-
-
(2.100.000)
(70,00)
61
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Palangkaraya
1.000.000
-
-
-
(700.000)
(70,00)
62
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Banjarmasin
2.000.000
-
-
-
(1.400.000)
(70,00)
63
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bone
2.000.000
-
-
(1.400.000)
(70,00)
64
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Makassar
3.000.000
-
(900.000)
(30,00)
65
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Palopo
1.500.000
-
-
-
(1.050.000)
(70,00)
66
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Kendari
3.000.000
-
-
-
(2.100.000)
(70,00)
67
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Ambon
1.000.000
-
-
-
(700.000)
(70,00)
68
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Kapuas
3.000.000
-
-
-
(2.100.000)
(70,00)
69
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Palembang
2.000.000
-
-
-
(1.400.000)
(70,00)
70
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bandar Lampung
3.500.000
(1.092.723)
(31,22)
71
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Bengkulu
1.500.000
-
-
-
(1.050.000)
(70,00)
72
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Serang
3.500.000
-
-
-
(2.450.000)
(70,00)
400.000
-16,00
16,00-
1.200.000
40,00
1.357.277
38,78
-
25,00
(1.350.000)
(54,00)
17
PAKET PERKOTAAN TERKENDALA TA. 2015 Status: 9 November 2015; pukul 16:00 wib No. Nama Paket 1 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Limbungan Baru I
Pagu
Pelaksana
Keterangan
Satker PIP 5.400.000.00 Kota 0 Pekanbaru
Lelang dibatalkan/Tidak Dimanfaatkan atas permintaan PPK dan Kasatker
2
Pembangunan Infrastruktur Satker PIP Permukiman Kumuh 5.800.000.00 Kota Kawasan Limbungan Baru II 0 Pekanbaru
Lelang dibatalkan/Tidak Dimanfaatkan atas permintaan PPK dan Kasatker
3
Supervisi/Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Limbungan Baru I
Satker PIP 150.000.000 Kota Pekanbaru
Lelang dibatalkan/Tidak Dimanfaatkan atas permintaan PPK dan Kasatker
4
Supervisi/Pengawasan Satker PIP Pembangunan Infrastruktur 150.000.000 Kota Permukiman Kumuh Pekanbaru Kawasan Limbungan Baru II
Lelang dibatalkan/Tidak Dimanfaatkan atas permintaan PPK dan Kasatker
5
Peningkatan Jalan dan Satker PIP Saluran Kelurahan 5.562.260.00 Kota Setabelan, Kepatihan Wetan, 0 Surakarta Kepatihan Kulon, Keprabon, Mojosongo, Sudiroprajan
Lelang pertama gagal, namun tidak dilaksanakan lelang ulang mengingat waktu yang tersisa dinilai tidak cukup untuk melaksanakan pekerjaan 18
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NUSP-2 TAHUN 2015 •
•
•
NUSP-2 adalah program penanganan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan pada tahun 2015 s/d 2017 melalui kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Tujuan NUSP-2 adalah meningkatkan kualitas hunian, fungsi sarana dan prasarana serta utilitas umum pada kawasan permukiman kumuh secara mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan. Target kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2015 di 20 Kota/Kabupaten (88 Kelurahan), dengan asumsi jumlah tenaga yang terserap di tahun 2015 adalah 4,400 orang.
Komponen Program NUSP-2 :
Pelatihan dan WorkShop Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Manajemen Proyek Jasa Konsultan
-2 P S U N I S A LOK 19
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NUSP-2 TAHUN 2015 Komponen Program NUSP-2 :
PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
-2 P S U N I S A LOK
Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan kualitas permukiman Kumuh (SIAP) Peningkatan Kualitas Skala Lingkungan (Kontrak Masyarakat) Peningkatan Kualitas Skala Kawasan
• • •
Pembangunan Perumahan Baru (NSD) Penyediaan Lahan Oleh Pemda Investasi Infrastrukur oleh Pemerintah Biaya Konstruksi rumah oleh masyarakat, kredit mikro difasilitasi pemda
20
Capaian Tahapan Penyusunan RKP-KP Tahun 2015
Daftar Peserta Kolokium Kota Surakarta tgl 19-20 November 2015
LAMPUNG JATIM NAD DKI JKT SUMUT BABEL
SULTRA
SULSEL
tgl 24-25 November 2015
KALTENG
KALTIM
SULUT BALI
Kota Palu
KALSEL NTT SULBAR
SULTENG
DIY MALUKU JABAR JATENG BANTEN JAMBI
KALBAR SUMSEL
Terdapat 4 provinsi yang belum melaksanakan pembahasan Laporan Antara dan FGD
KEPRI
GORONTALO
PAPUA NTB
MALUT PAPBAR RIAU
BENGKULU
SUMBAR 21
Permasalahan dan Tindak Lanjut PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
KENDALA
1. Terdapat Pemkab/pemkot yang tidak siap sebagai pelaksana kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kab/Kota, sehingga berdampak pada kinerja Direktorat PKP dan DJCK secara keseluruhan. 2. Adanya revisi/penajaman dokumen perencanaan (DED) 3. Minimnya pengetahuan Satker PIP Kab/Kota dan NUSP-2 pada sistem RKAKL, e-Monitoring dan e-Procurement. 4. Konsultan pendamping kegiatan NUSP-2 (NMC dan RMC) baru terkontrak pada 25 Agustus 2015 setelah melalui proses pelelangan selama 9 Bulan (setiap tahapan pelelangan harus mendapatkan No Objection Letter dari ADB) 5. Adanya revisi DIPA serta SK Satker PIP Kab/Kota dan NUSP-2. 6. Kegiatan NUSP-2 mengalami keterlambatan penerbitan NOL sehingga berdampak pada
TINDAK LANJUT keterlambatan pencairan dana BLM untuk pembangunan infrastruktur.
1. Dilakukan “klinik” pada Satker PKP-PB Provinsi, Kumuh Kab/Kota dan NUSP-2 secara intensif dalam penyusunan strategi gerakan menuju 0% permukiman kumuh, penajaman DED, pemaketan, pelelangan, dan percepatan pelaksanaan kegiatan 2. Pendampingan secara intensif kepada Satker PIP Kab/Kota dan NUSP-2 dalam penginputan sistem RKAKL, e-Monitoring dan e-Procurement. 3. Pemantauan proses revisi DIPA serta SK Satker PIP Kab/Kota dan NUSP-2 oleh Subdit Perkotaan
22
CATATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN TA. 2015
1. Perlunya koordinasi secara intensif dengan pemda/pemkot terkait pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh, agar tidak terjadi Overlaping lokasi. 2. Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilaksanakan Satuan Kerja Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman belum mencakup 7 (tujuh) Aspek Kekumuhan, pada umumnya infrastruktur yang dibangun berupa pembangunan jalan lingkungan dan drainase. 3. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh, agar masyarakat ikut terlibat dan tidak ada hambatan di dalam pelaksanaan. 4. Terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur yang kurang sesuai dengan kebutuhan penanganan, baik spesifikasi maupun lokasi. 5. Terdapat DED yang memerlukan review sebelum dilaksanakannya kegiatan pembangunan infrastruktur, sehingga untuk kegiatan TA. 2016 Satuan Kerja PKP Provinsi perlu melakukan koordinasi intensif dengan Pemda kab/kota guna tersedianya DED yang siap lelang. 23
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016
24
90 Kab/kota USULAN RKPKP TAHUN 2016 PROPINSI : ACEH 1
2
3
Kab. Aceh Barat
Kab. Aceh Besar
Kab. Simeulue
PROPINSI : SUMATERA SELATAN 1
2
Kabupaten OKI
Kabupaten Banyuasin
Kota Sabang
PROPINSI : SUMATERA UTARA 1
Kab. Serdang Bedagai
2 Kab. Batu Bara
PROPINSI : SUMATERA BARAT
1
2
Kabupaten OKU 3
3 Kabupaten Empat Lawan
4
PROPINSI : KALIMANTAN PROPINSI : SULAWESI TENGAH TENGGARA
4
PROPINSI : LAMPUNG 1
2
Kab. Lampung Tengah
Kota Metro
PROPINSI : BANTEN 1Kota Cilegon
2 Kota Pariaman
2Kota Tangerang Selatan
3
4
Kab. Agam
Kota Bukittinggi
Kab. Lamandau
Kab. Barito Timur
PROPINSI : KALIMANTAN SELATAN
1KABUPATEN KONAWE
2KABUPATEN MUNA
PROPINSI : SULAWESI BARAT 1
Kab.. Banjar 1 2
3
1
Kab. Polewali Mandar
Kab. Majene 2
Kab. HSU
Kab.. Balangan
PROPINSI : KALIMANTAN TIMUR
Kota Payakumbuh 1
Kab. Barito Selatan
Kab. Kukar
PROPINSI : BALI 1KABUPATEN JEMBRANA
2KABUPATEN BANGLI 3
KABUPATEN KARANGASEM
PROPINSI : KALIMANTAN PROPINSI : NTB UTARA
3Kota Tangerang
1
PROPINSI : JAWA BARAT
2
Kota Bulungan Kota Nunukan
1KAB. SUMBAWA
2KAB. DOMPU
Kab. Indramyu 1
Kota Tarakan
PROPINSI : RIAU
3
3KAB. BIMA
Kab. Pangandaran 1
Kab. Kampar
2
PROPINSI : SULAWESI UTARA
PROPINSI : NTT
25
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2016 DI 139 KAB/KOTA dan LOKASI RUSUN EKSISTING (DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN)
26 Kab/Kota 2 Kab/Kota 1 Kab/Kota
26
CONTOH/ILUSTRASI BEST PRACTICE
27
Contoh Profil Kawasan Sabuga
Cihampela s Walk Balubur Town Square
Luas mencakup 101,15 Ha Mencakup Kel. Tamansari, Kel. Lebak Siliwangi, dan Kel. Cipaganti Jumlah penduduk mencapai 46.128 Jiwa (2010) Kondisi sosial masyarakat Penduduk Tahun 2010: Penduduk Miskin mencapai 5.729 jiwa sekitar 12,4 % (PPLS 2011) Jumlah Lokasi Kumuh 41 lokasi (Podes 2011) Jumlah KK di Lokasi Kumuh 2.397 KK (Podes 2011) Jumlah Bangunan di Lokasi Kumuh:
Permasalahan : 1. Permukiman padat penduduk 2. Bangunan ilegal di sekitar bantaran Sungai Cikapundung dan pada lahan milik Pemda Kota Bandung 3. Terdapat lahan (milik pemda) kegiatan yang diokupasi warga untuk parkir umum 4. Jaringan air limbah yang tidak teratur dan kurang memenuhi standar kesehatan 5. Orientasi bangunan yang membelakangi sungai menyebabkan sungai menjadi kotor 28 6. MCK tidak menggunakan sistem septic tank
Tamansari - Bandun Contoh Strategi Penangana
Penataan Kawasan Tamansari dilakukan untuk menciptakan ruang sempadan sungai yang representatif terhadap image kota bandung dan sebagai percontohan penataan kawasan sempadan sungai
29
Tamansari Bandun Contoh Pelaksanaan-Pembangu 1
PERBAIKAN SALURAN AIR (KI-KA)
3
2
PEMBANGUNAN JALAN
4 3
PEMBANGUNAN TAMAN
5
PEMBANGUNAN TAMAN
5
4
5 1 2
PEMBANGUNAN MCK KOMUNAL
PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL
30
TERIMA KASIH
31
Capaian Tahapan Penyusunan RKP-KP Tahun 2015 CAPAIAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali NTB NTT Maluku Utara Maluku Papua Barat Papua
LAPORAN ANTARA (Kab/Kota)
FGD
DRAFT FINAL
INDIKASI DED
Sudah
Belum
Sudah
Belum
Sudah
Belum
Sudah
Belum
4 3 3 1 7 3 1 5 6 5 7 -
2 2 3 1 4 3
4 3 2 1 1 1 7 3 5 5 1 6 -
3 2 2 4 1 1 4 1 3
7 -
4 3 2 3 2 3 1 4 1 3 1 5 6 5 7 3
3 7 2 -
4 2 3 2 3 1 4 1 3 1 5 6 5 5 3
3
2
1
-
3
-
3
3 5 3 2 1 7
2 -
5 -
3 3 2 2 1 7
-
3 5 3 2 2 1 7
5 -
3 3 2 2 1 7
5 4 3 4 2 6 -
3 3
1 4 2 6 3 3
5 3 3 -
-
5 4 3 4 2 6 3 3
4 3 -
5 4 3 2 6 3
Catatan : • Terdapat 3 Provinsi (Jambi, Papua dan Papua Barat) 7 Kab/Kota yang sudah menyelenggaraka n FGD namun belum menyelenggaraka n pembahasan Laporan Antara.
32
Perhitungan Capaian Penanganan Permukiman KumuhSumatera Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib Provinsi
Kota
Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Barat Kota Subulussalam Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Simeulue Kota Banda Aceh Sumatera Utara Kota Medan Kab. Sedang Bedagai Kab. Deli Serdang Kab. Batu Bara Kab. Humbang Hasundutan Sumatera Barat Padang Payakumbuh Solok Kabupaten Agam Kabupaten Mentawai Riau Kota Pekanbaru Kabupaten Kampar Kabupaten Indragiri Hulu Kota Dumai Kepulauan Riau Kota Batam Kab. Bintan Kab. Karimun Kab. Natuna Sumatera Selatan Kota Lubuk Linggau Kota Palembang Bangka Belitung Kota Pangkal pinang Kabupaten Bangka Barat Jambi Kab. Kerinci Kab. Bungo Kota sungai Penuh Kota Jambi Bengkulu Kota Bengkulu Kab. Rejang Lebong Lampung Kab. Lampung Timur Kab. Pringsewu Kab. Pesawaran Kota Bandar Lampung Kinerja 2015 di Pulau Sumatera Kinerja 2015 Terhadap Nasional
Luas Luas Berkurang Penetapan SK 2015 90,14 22,03 208,5 40,08 189,59 13,46 175,49 19,02 61,77 15,46 61,83 33,62 62,97 1,48 97,92 65,38 778,81 407,8 175,49 57,82 60,03 22,74 272,22 272,22 63,08 63,08 107,96 10,71 59 17,2 168,03 168,03 342 342 12,46 12,46 124,81 74,45 38,04 38,04 140,1 127,11 127,6 73,68 177,99 44,5 98,01 84,41 792 151 60,12 60,12 111,82 111,82 2.581,84 1.087,66 196,2 106,5 65,2 10,46 117,87 105,68 82,35 78,17 26,74 26,74 689,1 107,84 86,31 39,07 55,32 12,79 103,68 96,72 46,92 26,85 765,94 38,83 266,64 5,06 9.741,89 4.092,09 38.431,79 8.162,15
% tertangani 24,44 19,22 7,10 10,84 25,03 54,37 2,35 66,77 52,36 25.08 37,88 100 100 9,92 29,15 100 100 100 59,65 100 90,73 57,74 25 86,12 19,07 100 100 42,13 54.28 16,04 89,66 94,92 100 15,65 45,27 23,12 93,29 57,22 5,13 1,9 42,01 21,24
33
Perhitungan Capaian Penanganan Permukiman Kumuh- Jawa Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib Luasan Kawasan Kumuh No
Paket Pekerjaan
JAWA BARAT 1Kab. Cianjur 2Kab. Garut 3Kota Sukabumi 4Kota Bogor 5Kota Bandung JAWA TENGAH 1Kabupaten Klaten 2Kabupaten Blora 3Kabupaten Kendal 4Kabupaten Pemalang 5Kabupaten Brebes 6Kota Pekalongan 7Kabupaten Kebumen 8Kabupaten Semarang 9Kabupaten Boyolali 10Kabupaten Batang 11Kabupaten Banyumas 12Kabupaten Purworejo 13Kabupaten Magelang 14Kabupaten Sukoharjo 15Kota Tegal 16Kabupaten Cilacap 17Kabupaten Karang Anyar 18Kota Semarang 19Kota Surakarta 20Kabupaten Grobogan DI YOGYAKARTA 1Kota Yogyakarta 2Kabupaten Sleman 3Kabupaten Bantul DKI JAKARTA 1JAKARTA UTARA PROVINSI BANTEN 1Kab. Pandeglang 2Kab. Tangerang 3Kab. Serang 4Kota Serang JAWA TIMUR 1Kab. Tulungagung 2Kab. Lumajang 3Kab. Jombang 4Kota Probolinggo 5Kota Pasuruan
Berdasarkan SK 1,937.05 34.40 44.83 139.02 91.64 1,420.80 4,103.47 236.50 66.11 230.19 137.30 94.74 195.59 213.62 477.92 0.36 108.36 69.58 197.40 85.09 35.28 191.13 26.88 74.71 415.93 467.61 90.49 339.77 271.07 41.41 27.29 1,024.52 345.54 1,197.48 201.63 161.48 287.19 339.38 1,466.54 150.05 15.76 42.95 197.97 58.87
Indikasi luasan kumuh yang tertangani (ha) 62.38 3.20 26.06 13.02 20.10 724.50 79.41 30.11 22.00 59.27 59.08 47.24 16.55 112.17 0.36 3.52 30.50 14.06 33.61 17.29 46.44 12.57 18.53 40.00 36.50 45.29 240.65 202.75 17.38 20.52 -
% Tertangani 0.03 0.09 0.58 0.09 0.01 0.18 0.34 0.46 0.10 0.43 0.62 0.24 0.08 0.23 1.01 0.03 0.44 0.07 0.39 0.49 0.24 0.47 0.25 0.10 0.08 0.50 0.71 0.75 0.42 0.75 -
290.69 65.97 12.57 13.42 198.73 194.29 14.38 7.93 25.71 48.32 38.20
0.24 0.33 0.08 0.05 0.59 0.13 0.10 0.50 0.60 0.24 0.65
34
Perhitungan Capaian Penanganan Permukiman Kumuh- Kalsul Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib
Luasan Kawasan Kumuh No
Paket Pekerjaan
KALIMANTAN TIMUR 1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Kota Bontang
KALIMANTAN SELATAN 1Kab. Kotabaru 2Kab. Banjar 3Kab. Barito Kuala 4Kab. Hulu Sungai Utara 5Kab. Tabalong 6 Kab. Hulu Sungai Tengah KALIMANTAN TENGAH 1Kab. Barito Selatan 2Kab. Kota Waringin Timur 3Kab. Pulang Pisau 4Kota Palangkaraya 5 Kab. Kota Waringin Barat KALIMANTAN BARAT 1Kota Pontianak 2Kota Singkawang 3 Kota Sambas
Berdasarkan Data final 761.29 387.49 282.20 91.60 1,895.51 149.60 389.85 54.79 179.20
807.44 48.02 59.86 93.33 50.00 16.24 186.56 70.90 40.30 75.77
Indikasi luasan kumuh yang tertangani (ha) 65.42 10.02 16.60 38.80 83.75 18.13 4.49 4.00 5.00
83.10 4.16 9.55 23.10
84.30 44.00 40.30
% Tertangani
0.09 2.59% 5.88% 42.36% 0.04 12.12% 1.15% 7.30% 2.79% 0.10
0.00% 6.95% 10.23% 46.20% 0.00% 0.45
62.06% 100.00% 0.00%
35
Perhitungan Capaian Penanganan Permukiman Kumuh- Kalsul Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib
N o
Luasan Kawasan Kumuh Paket Pekerjaan
Berdasarkan Data final
Indikasi luasan kumuh yang tertangani (ha)
% Tertangani
SULAWESI UTARA 1Kab. Minahasa 2Kota Manado 3Kota Bitung 4Kotamobagu 5Kab. Minahasa Selatan 6Kab. Bolaang Mongondow Utara GORONTALO 1Kota Gorontalo 2Kab. Puhowatu 3Kab. Gorontalo 4Kab. Boalemo SULAWESI BARAT 1Kab. Mamuju 2Kab. Majene 3Kab. Poliwali Mandar 4Kab. Mamuju Utara
258.68 159.10 21.50 23.86 6.8 47.39 48.74 42.69
92.61 60.10 21.50 4.21 6.80
35.80% 37.77% 100.00% 17.64% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
36
Perhitungan Capaian Penanganan Permukiman KumuhBANUSRAMAPA Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib NO . I 1 2 3
PROVINSI/KOTA/KAB BALI
4 8 7
Kab
Gianyar
Kab
Tabanan Jembrana Badung
Kab
Buleleng
Kab
Bangli
Kab
Klungkung
Kab 9
Karangasem
II NUSA TENGGARA BARAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kota Mataram Kota Bima Kab
Lombok Timur
Kab
Sumbawa
Kab
Lombok Tengah
Kab Kab Kab Kab Kab
Lombok Barat Sumbawa Barat Bima Lombok Utara Dompu
III NUSA TENGGARA TIMUR 1 2
Kota Kupang Kab
Belu
Kab 3 4 Kab 5 Kab 6 Kab
Sumba Timur
Kab 7 8 Kab
Alor
Kab 9 10 Kab Kab
11 12 Kab
INDIKASI KAWASAN KUMUH TERTANGANI (Ha)
480,88
Kota Denpasar
Kab 5 6 Kab
LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)
Manggarai Barat Ende Ngada Nagekeo Timor Tengah Utara Timor Tengah Selatan Sikka Flores Timur
15,01 30,84 116,35 61,96
37,00 36,37
2
27,07
23,27%
3
48,55% 46,44%
0,00%
0,00%
19,65%
128,82
42,44%
3,35
5,63%
6,45
2,71%
3,92
19,00 114,10
34,90
3,15%
480,88 Denpasar
15,01
Kab
Gianyar
30,84
Kab
Tabanan
Kab
Jembrana
Kab
Badung
2 3 4
Kota
Mataram
Kota
Bima
Kab
Lombok Timur
Kab
Sumbawa
Kab
Lombok Tengah
5 NUSA TENGGARA III TIMUR 1 2 3
116,35 61,96
Buleleng
Kab Bangli Kab Klungkung Kab Karangasem NUSA TENGGARA II BARAT
Kota
Kupang
Kab
Belu
Kab
Sumba Timur
94,75
303,57 59,48 238,10
124,29 599,20
19,00 114,10
Alor
58,05
50,88%
Kab
21,88
66,25% 0,00%
0,00%
9
Kab 10 11Kab 12Kab 13Kab 14Kab
Nagekeo Timor Tengah Utara Timor Tengah Selatan Sikka Flores Timur Lembata Manggarai
IV MALUKU UTARA 1 2
23,27% 48,55%
30,08
46,44% 0,00% 0,00% 0,00% 19,65% 42,44%
128,82
5,63%
3,35
2,71%
6,45
3,92
3,15% 23,88%
143,07 39,10
Kab 7 8 Kab
90,76%
-
65,21%
43,48%
27,07
142,54
12,39
28,21%
27,99
70,66%
(%)
6,53
725,44
Ende Ngada
27,63
(Ha)
44,00
88,60 37,00 36,37
Manggarai Barat
23,88%
INDIKASI KAWASAN KUMUH TERTANGANI
135,67
Kab 4 5 Kab 6 Kab
143,07
23,12
4 8 7 9
LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)
Kota
5 6 Kab
1
142,54
39,10
1
90,76%
599,20
I BALI
27,99
0,00%
238,10
22,98
43,48%
59,48
99,16
6,53
44,00
303,57
124,29
28,21%
725,44
-
135,67
30,08
94,75 88,60
(%)
N PROVINSI/KOTA/KAB O.
70,66%
27,63
65,21%
12,39
50,88%
58,05
21,88 34,90
99,16 22,98 231,54 38,42 632,67
Ternate
21,75
Kab
Halmahera Tengah
52,68
66,25%
23,12
0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
138,96
Kota
9,86 13,84
21,96% 45,33% 26,27%
37
Perhitungan Capaian Penanganan Permukiman KumuhBANUSRAMAPA Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib
VI 1 2 3 4 5 6 7 8 VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PAPUA BARAT Kab Manokwari Kab Sorong Kab Teluk Wondama Kab Raja Ampat Kab Teluk Bintuni Kab Tembrauw Kota Sorong Kab Fak-Fak PAPUA Kab Mimika Kab Nabire Kab Jayawijaya Kab Kepulauan Yapen Kab Supiori Kota Jayapura Kab Merauke Kab Jayapura Kab Biak Numfor Kab Mappi Kab Keerom Kab Boven Digoel Kab Yahukimo JUMLAH
237.24 43.51 67.00 18.00 7.00 12.80 20.00 51.70 17.23 646.26 66.73 67.60 23.49 21.44
129.83 43.51 67.00
54.72% 100.00% 100.00% 45.00% 19.96%
9.00 10.32
137.18 35.70
21.23% 53.50% 0.00% 0.00% 71.60% 41.41% 0.00% 0.00% 0.00% 49.66%
15.35
101.74 49.25
42.13
88.60 3,597.82
44.00 913.80
28.41 199.00
25.40%
38
Capaian Kelengkapan Database Penanganan Permukiman KumuhSumatera Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib NO
KAB/ KOTA
PROVINSI NAD 1 Kota Lhokseumawe 2 Kota Langsa Kabupaten Aceh 3 Tengah 4 Kabupaten Aceh Barat 5 Kota Subulussalam 6 Kab. Aceh Tamiang 7 Kab. Aceh Utara 8 Kab. Simeulue 9 Kota Banda Aceh PROVINSI SUMATERA UTARA Kab Humbang 1 Hasundutan 2 Kota Medan I 3 Kota Medan II 4 Kota Medan 5 Kota Medan III 6 Kab. Batu Bara 8 Kab. Serdang Begadai 9 Kab. Deli Serdang PROVINSI SUMATERA BARAT 1 Kota Padang 2 Kota Payakumbuh 3 Kota Solok 4 Kab Agam 5 Kab. Mentawai 6 Kota Payakumbuh PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1 Kab. Bintan 2 Kab. Karimun 3 Kab. Natuna 4 Kota Batam PROVINSI RIAU 1 Kab. Kampar 2 Kab. Indragiri Hulu 3 Kota Pekanbaru 4 Kota Dumai PROVINSI SUMATERA SELATAN 1 Kota Palembang 2 Kota Lubuklinggau PROVINSI BENGKULU 1 Kota Bengkulu 2 Kab. Rejang Lebiong PROVINSI BANGKA BELITUNG 1 Kab. Bangka Barat 2 Kota Pangkal Pinang PROVINSI JAMBI 1 Kabupaten Kerinci 2 Kabupaten Bungo 3 Kota Sungai Penuh 4 Kota Jambi PROVINSI LAMPUNG Kabupaten Lampung 1 Timur 2 Kabupaten Pringsewu
JUMLAH KAWASAN
INFORMASI UMUM KAWASAN LUAS KAWASAN
ASPEK KEKUMUHAN Kondisi Kondisi Kondisi Jalan Bangunan Penyediaan Lingkunga Gedung Air Minum n
JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH BANGUNAN
-
Ada Ada
Ada -
-
Ada
-
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
1
-
1 1 1 2 2 1 1
-
4 8 3 1 1 1
2 1 1 3
4 6 8 9
33 11
5 2
SK (DATA FINAL)
LUASAN YANG DITANGANI
6 5
3 3 2 1 1 1 5
Kondisi Drainase Lingkungan
Kondisi Kondisi Pengelolaa Proteksi Pemeliharaan n Kebakaran Air Limbah Persampah an
Ada Ada
Ada -
Ada Ada
-
-
-
-
-
-
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
-
-
-
Ada
-
Ada
-
-
-
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
-
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
-
-
-
-
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
-
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
-
-
-
-
Ada Ada Ada Ada
-
-
-
-
-
-
Ada Ada Ada Ada
-
Ada -
-
-
-
-
Ada Ada
-
-
-
-
-
-
Ada Ada
-
-
-
-
-
2 6
-
Ada Ada
-
Ada -
-
-
-
1 3 2 3
-
Ada Ada Ada Ada
-
Ada Ada Ada Ada
Ada Ada -
Ada Ada Ada -
Ada Ada Ada
5
-
Ada
-
-
-
-
-
4
-
Ada
-
-
-
-
-
39
Capaian Kelengkapan Database Penanganan Permukiman Kumuh Jawa Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib NO 1
2
3
4
5
PROVINSI KABUPATEN/KOTA Provinsi Banten 1Kabupaten Serang 2Kabupaten Pandeglang 3Kabupaten Tangerang 4Kota Serang Provinsi Jawa Barat 1Kota Bandung 2Kabupaten Garut 3Kabupaten Cianjur 4Kabupaten Sukabumi 5Kota Bogor Provinsi Jawa Tengah 1Kabupaten Klaten 2Kabupaten Blora 3Kabupaten Kendal 4Kabupaten Pemalang 5Kabupaten Brebes 6Kota Pekalongan 7Kabupaten Kebumen 8Kabupaten Semarang 9Kabupaten Boyolali 10Kabupaten Batang 11Kabupaten Banyumas 12Kabupaten Purworejo 13Kabupaten Magelang 14Kabupaten Sukoharjo 15Kota Tegal 16Kabupaten Cilacap 17Kabupaten Karanganyar 18Kota Semarang 19Kota Surakarta 20Kabupaten Grobogan Provinsi DIY 1Kota Yogyakarta 2Kabupaten Sleman 3Kabupaten Bantul Provinsi JAWA TIMUR 1Kabupaten Tulungagung 2Kabupaten Lumajang 3Kabupaten Jombang 4Kota Probolinggo 5Kota Pasuruan 6Kota Malang
INFORMASI UMUM KAWASAN DATA INDIKATOR KEKUMUHAN JUMLAH DATA JUMLAH KAWASAN LUAS JUMLAH BANGUNAN JALAN PENYEDIAAN DRAINASE PENGOLAHA PENGELOLA PROTEKSI RKP-KP PENDUDU DITANGANI KAWASAN BANGUNAN GEDUNG LINGKUNGAN AIR MINUM LINGKUNGAN N AIR LIMBAH AN SAMPAH KEBAKARAN K
PETA /SPASIAL KAWASAN
3 6 3 6
ada ada ada ada
ada ada -
ada -
ada ada ada -
ada ada -
-
-
-
-
-
-
-
1 2 1 3 0
ada ada ada ada ada
ada ada
ada
-
-
ada ada ada
-
-
-
-
-
-
-
3 6 2 3 5 2 3 2 1 1 2 1 3 3 2 2 5 2 19 12
ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada
ada -
ada -
ada ada ada ada ada -
ada -
ada -
ada -
ada -
ada -
ada -
ada -
10 13 6
ada ada ada
ada -
ada -
ada ada ada
ada -
ada -
ada -
ada -
ada -
ada -
ada -
ada ada ada
2 2 3 5 9 3
ada ada ada ada ada ada
ada ada
ada ada
ada ada ada ada
ada ada
ada ada
ada
ada ada
ada
ada
ada
ada -
ada
40
Capaian Kelengkapan Database Penanganan Permukiman Kumuh Kalsul Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib
41
Capaian Kelengkapan Database Penanganan Permukiman Kumuh Kalsul Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib
42
Capaian Kelengkapan Database Penanganan Permukiman KumuhBANUSRAMAPA Status: 10 November 2015; pukul 11:30 wib DATA ASPEK KEKUMUHAN NO.
I 1 2 3 5 6 4 8 7 9 II 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 III 1 2 3 4 8 9 5 14 15 10 11 16 17 12 13
KONDISI JUMLAH KONDISI KONDISI KONDISI KONDISI KONDISI PENGELOLAA PROVINSI/KOTA/KAB PROTEKSI KAWASAN BANGUNAN JALAN PENYEDIAAN DRAINAGE PEMELIHARAA N KEBAKARAN DAN GEDUNG LINGKUNGAN AIR MINUM LINGKUNGAN N AIR LIMBAH PERSAMPAHA N BALI Kota Denpasar 9 Kab Gianyar 11 Kab Tabanan 18 Kab Jembrana 5 Kab Badung Kab Buleleng 14 Kab Bangli 6 Kab Klungkung 7 Kab Karangasem 10 NUSA TENGGARA BARAT Kota Mataram 25 Kota Bima 29 Kab Lombok Timur 39 Kab Sumbawa 5 Kab Lombok Tengah 13 Kab Lombok Barat 23 Kab Sumbawa Barat 5 Kab Bima 57 Kab Lombok Utara 10 Kab Dompu 7 NUSA TENGGARA TIMUR Kota Kupang 13 Kab Belu 11 Kab Sumba Timur 6 Kab Manggarai Barat 4 Kab Ende 14 Kab Ngada 6 Kab Alor 3 Kab Nagekeo Kab Timor Tengah Utara 10 Kab Timor Tengah Selatan 2 Kab Sikka 5 Kab Flores Timur 4 Kab Lembata 13 Kab Manggarai 9 Kab Sumba Barat 10 -
43
NO . IV 1 2 8 3 4 5 6 7 V 1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 VI 2 3 5 6 7 4 1 8 9 10 VII 4 5 6 2 7 1 8 9 10 11 12 13 3 14
PROVINSI/KOTA/KAB MALUKU UTARA Kota Ternate Kab Halmahera Tengah Kab Halmahera Utara Kab Halmahera Selatan Kab Pulau Morotai Kab Halmahera Barat Kab Halmahera Timur Kota Tidore Kepulauan MALUKU Kota Ambon Kab Maluku Tengah Kota Tual Kab Maluku Tenggara Barat Kab Seram Bagian Timur Kab Seram Bagian Barat Kab Maluku Barat Daya Kab Kepulauan Aru Kab Maluku Tenggara Kab Buru PAPUA BARAT Kab Manokwari Kab Sorong Kab Teluk Wondama Kab Raja Ampat Kab Teluk Bintuni Kab Tembrauw Kota Sorong Kab Fak-Fak Kab Maybrat Kab Kaimana PAPUA Kab Mimika Kab Nabire Kab Jayawijaya Kab Kepulauan Yapen Kab Supiori Kota Jayapura Kab Merauke Kab Jayapura Kab Biak Numfor Kab Mappi Kab Keerom Kab Boven Digoel Kab Yahukimo Kab Waropen
JUMLAH KAWASAN 13 6 3 6 17 7 7 4 15 4 13 3 2 6 5 3 1 14 3 4 1 4 10 19 3 1 5 2 4 4 4 1 11 4 3 6 3 3 3
DATA ASPEK KEKUMUHAN KONDISI KONDISI KONDISI KONDISI KONDISI KONDISI JALAN PROTEKSI BANGUNAN PENYEDIAAN DRAINAGE PEMELIHARAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEBAKARAN DAN GEDUNG AIR MINUM LINGKUNGAN AIR LIMBAH PERSAMPAHAN -
44
Progres E-Monitoring Pelaksanaan Kegiatan TA. 2015 Satker PKPPB Wilayah 1
Status: 10 November 2015; pukul 16:00 wib
45
Progres E-Monitoring Pelaksanaan Kegiatan TA. 2015 Satker PKPPB Wilayah 2
Status: 10 November 2015; pukul 16:00 wib
46
View more...
Comments
