Penggunaan Pengamanan Dan Pemeliharaaan BMD

DTSS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH MODUL

Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan BMD

Penulis : Sumini dan Oktavia Ester Pangaribuan Widyaiswara Muda Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Penilai : Arvan Carlo Djohansjah Widyaiswara Muda Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN 2010

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkat rakhmat-Nyalah kita semua masih diberikan kesempatan untuk menghasilkan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi orang banyak. Begitu pula dengan modul diklat ini yang tanpa restu-Nya tidak akan terselesaikan dengan baik. Modul “Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah” ini disusun oleh Saudara Sumini dan Oktavia Ester Pangaribuan dengan penilai Saudara Arvan Carlo Djohansjah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Nomor: KEP.01/PP.6/2010

tanggal

4

Januari

2010

tentang

Pembentukan

Tim

Penyusunan Modul DTSS Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pelatihan Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Daerah. Kami menyetujui modul ini digunakan sebagai bahan ajar bagi para peserta Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah. Modul ini disusun dengan maksud guna membantu pencapaian tujuan pembelajaran dalam diklat tersebut. Akhirnya, semoga Modul Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ini dapat bermanfaat bagi peserta diklat khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Jakarta,

November 2010

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Syamsu Syakbani NIP 195902241980031001

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….

ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………...

iii

DAFTAR TABEL

…………………………………………………………………..

v

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL ……………………………………………..

vi

PETA KONSEP MODUL ……………………………………………………………

vii

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Deskripsi Singkat

………………………………………………………

1

……………………………………………………

3

1.3. Prasyarat Kompetensi

………………………………………………

3

1.4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ……………………..

4

1.5. Relevansi Modul

5

……………………………………………………..

2. KEGIATAN BELAJAR 1; Dasar Hukum, Pengertian, dan Permasalahan Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.1. Indikator Hasil Belajar ………………………………………………..

6

2.2. Dasar Hukum Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ………………………………………………….

6

2.3. Pengertian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

...................…………….………………….

11

2.4. Permasalahan dalam Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ………………………………… 2.5. Latihan

………………………………………………………………..

13 15

2.6. Rangkuman

………………………………………………………….

16

2.7. Tes Formatif

………………………………………………………….

16

2.8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

……………………………………

20

3. KEGIATAN BELAJAR 2; Penggunaan Barang Milik Daerah 3.1. Indikator Hasil Belajar

………………………………………………

21

3.2. Penggunaan Barang Milik Daerah ………………………………….

21

3.3. Penetapan Status Penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah ………………………………………………………….. 3.4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

iii

……………………….……….

22 35

3.5. Penyerahan Tanah dan/atau bangunan idle kepada Pengelola ….

36

3.6. Latihan ………………………………………………………………….

36

3.7. Rangkuman …………………………………………………………….

36

3.8. Tes Formatif …………………………………………………………….

37

3.9. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ………………………………………

40

4. KEGIATAN BELAJAR 3; Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 4.1. Indikator Hasil Belajar ……………………………………………….

42

4.2. Ruang Lingkup Pengamanan Barang Milik Daerah…………………

42

4.3. Pengamanan Administrasi Barang Milik Daerah ……………………

43

4.4. Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah ….………………………..

44

4.5. Pengamanan Melalui Tindakan Hukum Terhadap Barang Milik Daerah …………………………………………………….…………...

48

4.6. Aparat Pelaksana Pengamanan Barang Milik Daerah ……………

49

4.7. Tujuan Pemeliharaan Barang Milk Daerah ………………………..

50

4.8. Sasaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah .........……………….

51

4.9. Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah …………………….

51

4.10. Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah …………………

52

4.11. Penerimaan Pekerjaan Pemeliharaan/Perawatan …………………

53

4.12. Latihan …………………………………………………………………..

54

4.13. Rangkuman ……………………………………………………………

55

4.14. Tes Formatif ……………………………………………………………

56

4.15. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ………………………………………

59

TES SUMATIF …………………………………………………………………………

60

KUNCI JAWABAN ……………………………………………………………………

65

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………….

66

iv

DAFTAR TABEL Gambar 1

Contoh Format Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan BMD ……………………………………………

Gambar 2

28

Lampiran Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas/Badan/Kantor 33

Gambar 3

Kartu Pemeliharaan Barang …………………………………………

v

53

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

A. Petunjuk Cara Belajar Agar peserta diklat dapat mengikuti mata pelajaran ini dengan baik dan mencapai hasil belajar yang maksimal, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai acuan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; 2. Lakukan diskusi dalam kelompok belajar untuk memperoleh pemahaman terhadap isi materi dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam modul ini; 3. Pelajari rangkuman dan selesaikan latihan-latihan yang dimuat pada tiap Kegiatan Belajar dalam modul ini; 4. Kerjakan tes formatif untuk tiap-tiap kegiatan belajar, kemudian lakukan umpan balik dengan mencocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang telah disediakan dalam modul ini. B. Perlengkapan/referensi yang Disiapkan Agar mencapai hasil yang maksimal, perlengkapan yang perlu disiapkan oleh peserta dan pengajar dalam mempelajari modul ini adalah: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D; 4. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. Peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Peraturan daerah tentang Penggunaan Barang Milik Daerah. 7. Peraturan daerah tentang Pengamanan Barang Milik Daerah 8. Peraturan daerah tentang Pemeliharaan Barang Milik Daerah 9. Kasus-kasus mengenai penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

vi

PETA KONSEP MODUL PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

Peserta mampu memahami dan dapat melaksanakan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dasar hukum pengggunaan, pengamanan dan pemeliharaan BMD

Pengertian penggunaan

Pengertian Pengamanan

Pengertian pemeliharaan penghapusan

Pejabat Pengguna Barang

Ruang Lingkup Pengamanan enghapusan

Tujuan Pemeliharaan

Penetapan Status Penggunaan

Secara Fisik

Sasaran Pemeliharaan

Secara Adminstrasi

Pengalihan Status Penggunaan

Rencana Pemeliharaan

Tindakan

Hukum

vi

Pelaksanaan Pemeliharaan

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Sistem Manajemen Aset Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya

undang-undang otonomi daerah mengalami banyak perubahan. Pemerintah daerah dituntut agar mengarah kepada model manajeman aset yang efektif dalam

pengadaan

dan

pengelolaan,

efisien

dalam

pemanfaatan

dan

pemeliharaan serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit,

penilaian

aset,

pemanfaatan aset

serta pengawasan dan

pengendalian dengan sistem informasi manajemen aset (SIMA). Keberadaan dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan (Kompas, Jawa Barat, 18 September 2008). Banyak pejabat dan aparat daerah yang kurang peduli dan belum mengelola aset itu secara efektif, efisien dan profitable. Akibatnya, tidak sedikit aset daerah yang pindah tangan secara tidak wajar atau dikelola oleh pihak lain dengan sewa yang sangat kecil. Kurangnya

profesionalisasi manajemen aset daerah

menimbulkan persoalan serius di belakang hari. Keberadaan aset daerah pada saat ini melahirkan paradoks dalam hal usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan aset daerah ibaratnya seperti penderita myopia atau rabun dekat. Akibatnya, potensi besar yang sudah ada di depan mata tidak tergarap secara optimal. Mereka justru mencari sumber PAD ke mana-mana yang belum pasti hasilnya. Mestinya aset daerah yang luar biasa besarnya itu dikelola lebih baik sehingga menghasilkan keuntungan optimal. Alangkah baiknya jika Kepala Daerah mulai dari Bupati, Walikota, hingga Gubernur begitu dirinya dilantik langsung mengetahui dan memahami secara persis kondisi aset daerah lalu melaporkannya kepada rakyat secara berkala. Kepala Daerah yang menjadi penanggung jawab utama aset daerah harus membangun Sistem Informasi Aset Daerah yang sesuai dengan regulasi. Sistem informasi itu sebaiknya sesuai dengan perkembangan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkini yang berbasis internet. Sudah cukup 1

banyak perangkat aplikasi untuk mengelola aset daerah yang harganya terjangkau dan hasil pengembang dalam negeri yang berbasis teknologi open sources software (OSS). Tidak bisa ditunda-tunda lagi bahwa aset daerah perlu segera diinventarisasi agar dapat dicegah adanya tindakan korupsi. Bahkan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyatakan cukup banyak modus sertifikat ganda yang telah menggerogoti aset negara dan menyebabkan ketidakjelasan status tanah yang berpengaruh terhadap pembangunan dan investasi. Pokok pangkal dari kasus di atas karena banyak instansi pemerintah hingga pemerintah desa sangat teledor dan belum tergerak untuk mendaftarkan dan mengelola asetnya secara benar. Kalaupun ada, itupun hanya bersifat insidentil atau proyek sesaat dan belum sistematis dalam kerangka manajemen aset. Perlu diingat penyertifikatan tanah merupakan langkah yang tepat untuk menata aset negara dan sesungguhnya pendaftaran tanah di seluruh NKRI adalah kewajiban Pemerintah. Namun, karena keteledoran, hingga saat ini diperkirakan 75 persen bidang tanah aset pemerintah belum bersertifikat. Ikwal rendahnya prosentase sertifikasi untuk tanah aset daerah juga terjadi di beberapa kabupaten/kota. Seperti, Aset tanah milik Pemprov Jawa Barat dan Kota Bandung yang belum bersertifikat mencapai jumlah puluhan ribu tempat. Bahkan banyak kantor dinas yang hingga saat ini belum juga memiliki sertifikat tanah

yang

bisa

menimbulkan

berbagai

modus

penyerobotan

dan

penyalahgunaan. Perlu disadari bahwa mengelola aset daerah jangan seperti menangani harta warisan nenek moyang yang bisa dilakukan seenaknya sendiri. Aset daerah

merupakan

titipan

generasi

mendatang

yang

membutuhkan

profesionalisasi dan political will yang kokoh. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa manajemen aset termasuk aset pemerintah pusat dan daerah merupakan bidang profesi atau keahlian tersendiri. Sayangnya, pada saat ini belum berkembang dengan baik di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi. Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia yang akan mengurus dan mengelola aset pemerintah. Untuk itulah, modul ini disusun untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dan handal dalam mengelola kekayaan daerah, khususnya adalah Barang Milik Daerah. 2

1.2.

Deskripsi Singkat Modul ini berjudul Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah, merupakan bagian dari materi yang akan disampaikan pada Diklat Teknis Subtantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Barang Milik Daerah. DTSS Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan diklat yang ditujukan untuk pengelola barang milik daerah (pejabat dan/atau pelaksana) agar pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modul Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ini akan membahas konsep dan tata cara penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang akan dituangkan dalam pokok bahasan dan selanjutnya dijabarkan dalam subpokok bahasan disertai dengan latihan dan tes formatif. 1.3.

Prasyarat Kompetensi Modul ini ditujukan untuk Anda yang ingin memiliki kompetensi di bidang

pengurusan dan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah, secara khusus mengenai tatacara penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit pengguna/kuasa pengguna barang pada pemerintah daerah. Untuk dapat memahami secara baik isi dari modul ini, ada beberapa prasyarat kompetensi yang sudah Anda miliki, yaitu bahwa Anda telah: 1. mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan/pokok-pokok pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. mengetahui dan memahami perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah; 3. mengetahui dan memahami pengadaan barang milik daerah; 4. mengetahui dan memahami penerimaan, penyaluran dan pendistribusian Barang Milik Daerah; 5. mengetahui dan memahami penatausahaan Barang Milik Daerah;

3

1.4.

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Modul Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

ini disusun dan disampaikan kepada peserta diklat dengan tujuan agar para peserta dapat memiliki standar kompetensi yaitu memahami dan mampu melaksankan kegiatan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah sehingga dapat mengampu tugas penyelenggaraan pengelolaan Barang

Milik

Daerah

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

Kompetensi dasar dari modul ini adalah bahwa setelah mempelajari modul ini, peserta: 1. dapat memahami dan mampu menjelaskan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar hukum peggunaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah. 2. dapat memahami dan mampu menjelaskan pengertian penggunaan Barang Milik Daerah 3. dapat memahami dan mampu menjelaskan pengertian pengamanan Barang Milik Daerah. 4. dapat memahami dan mampu menjelaskan pengertian pemeliharaan Barang Milik Daerah. 5. dapat

memahami

dan

mampu

menjelaskan

permasalahan

dalam

pelaksanaan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah. 6. mampu menjelaskan tentang Pengguna Barang Milik Daerah. 7. dapat memahami dan mampu menjelaskan penetapan status penguasaan dan penggunaan Barang Milik Daerah. 8. dapat

memahami

dan

mampu

menjelaskan

tata

cara

penetapan

penggunaan Barang Milik Daerah. 9. dapat memahami dan mampu menjelaskan tata cara pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah. 10. dapat memahami dan mampu menjelaskan ruang lingkup pengamanan Barang Milik Daerah. 11. dapat memahami dan mampu menjelaskan pengamanan adminstratif Barang Milik Daerah. 12. dapat memahami dan mampu menjelaskan pengamanan fisik Barang Milik Daerah. 4

13. dapat memahami dan mampu menjelaskan pengamanan hukum Barang Milik Daerah 14. dapat memahami dan mampu menjelaskan tujuan pemeliharaan Barang Milik Daerah. 15. dapat memahami dan mampu menjelaskan sasaran pemeliharaan Barang Milik Daerah. 16. dapat memahami dan mampu menjelaskan rencana pemeliharaan Barang Milik Daerah. 17. dapat memahami dan mampu menjelaskan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah. 1.5.

Relevansi Modul Maksud dari modul Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan pedoman kepada Anda para peserta, bahwa untuk mengurus dan menertibkan pencatatan barang/aset daerah dalam pemakaian, Kepala Daerah harus menunjuk/menetapkan pengurus barang/aset masing-masing unit kerja yang memiliki skill dan pemahaman mengenai tatacara penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sehingga bertanggungjawab sesuai dengan

tugas

dan

fungsinya.

Modul

Penggunaan,

Pengamanan

dan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan pedoman kepada Anda para peserta, bahwa untuk melakukan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan untuk tercapainya tujuan tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi atas pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Adapun tujuan dari modul ini adalah agar peserta memiliki acuan yang jelas

dalam

mempelajari

ketentuan

penggunaan,

pengamanan

dan

pemeliharaan Barang Milik Daerah melalui kegiatan belajar yang dipandu oleh modul ini.

Anda juga dapat menggunakan modul ini untuk mengukur hasil

belajar melalui latihan soal yang dimuat dalam modul yang disertai dengan kunci jawaban serta umpan balik agar Anda dapat menilai diri Anda sendiri dalam penguasaan terhadap tatacara penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

5

BAB II KEGIATAN BELAJAR 1

DASAR HUKUM, PENGERTIAN, DAN PERMASALAHAN PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 2.1. Indikator Hasil Belajar Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 ini, peserta diharapkan: 1. dapat memahami dan mampu menjelaskan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar hukum peggunaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah. 2. dapat memahami dan mampu menjelaskan pengertian penggunaan Barang Milik Daerah 3. dapat memahami dan mampu menjelaskan pengertian pengamanan Barang Milik Daerah. 4. dapat memahami dan mampu menjelaskan pengertian pemeliharaan Barang Milik Daerah. 5. dapat

memahami

dan

mampu

menjelaskan

permasalahan

dalam

pelaksanaan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.2. Dasar Hukum Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disajikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk laporan barang milik negara/daerah. Adapun tujuan pemeriksaan terhadap pelaporan barang milik daerah adalah untuk menguji dan menilai: a. Informasi mengenai jumlah aset, khususnya tanah, bangunan gedung dan alat-alat angkutan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;

6

b. Entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan pengelolan aset daerah; c. Sistem Pengendalian Intern entitas laporan aset daerah maupun terhadap pengamanan atas aset daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian. Untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan penggunaan Barang Milik Daerah, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang dapat diandalkan dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kemampuan untuk dapat menjalankan tugas pengelolaan yang tepat sangat berkaitan dengan kemampuan personil tersebut dalam memahami ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pengelolaan tersebut. Bagaimana Barang Milik Daerah yang lebih banyak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat berdaya guna secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diawali dengan pemahaman atas dasar hukum penggunaan Barang Milik Daerah. 2.2.1. Dasar Hukum Penggunaan Barang Milik Daerah Ketentuan

penggunaan

Barang

Milik

daerah

yang

diatur

dalam

Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab VI Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 sebagai berikut: Pasal 21 Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Pasal 22 (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut:

7

a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya; dan b. pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk ditetapkan status penggunaannya. Pasal 23 (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna. (2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Pasal 24 (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Kepala Daerah, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud. (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya. 2.2.2. Dasar Hukum Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk dapat memberikan keyakinan bahwa pemerintah daerah selaku entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan aset daerah, termasuk di dalamnya adalah barang milik daerah, maka dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah harus diawali dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan. Bagaimana pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan tepat dan benar tentu saja kita harus mengetahui dasar hukumnya sebagai berikut:

8

1. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: 1) Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya, ayat (2) menyatakan bahwa pengamanan barang milik negara/daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. 2) Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan, ayat (2) menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan

bukti

kepemilikan

Indonesia/pemerintah

daerah

atas

nama

Pemerintah

yang

bersangkutan

dan

Republik ayat

(4)

menyatakan bahwa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan. 3) Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara/daerah yang ada di bawah penguasaannya dan ayat (2) menyatakan bahwa biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam Bab IX Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 sebagai berikut: Pasal 45 (1) Pengelola,

pengguna

dan/atau

kuasa

pengguna

wajib

melakukan

pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;

9

b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Pasal 46 (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah. (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. . (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. Pasal 47 Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48 (1) Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). (3 Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 49 (1) Pengguna

dan/atau

kuasa

pengguna

wajib

membuat

Daftar

Hasil

Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada Pengelola secara berkala.

10

(2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi. 3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah: 1) Poin II.4.c. menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab Kepala SKPD adalah melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dan point 4.e. menyatakan bahwa mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. 2) Poin VII.3.b. (penatausahaan) menyatakan bahwa Barang Milik/Kekayaan Negara yang dipergunakan pemerintah daerah, Pengguna mencatat dalam Buku Inventaris tersendiri dan dilaporkan pada pengelola dan point 3.c. menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah barang yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber dari APBD atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, warkat, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain. 3) Poin IX.b.2. (sasaran pemeliharaan) menyatakan bahwa barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris. 2.3.

Pengertian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan

2.3.1. Pengertian Penggunaan Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap manajemen aset daerah, persoalan yang sering muncul dalam penggunaan BMD adalah berupa penggunaan BMD yang tidak sesuai tupoksi dan terjadinya inefisiensi. Persoalan ini dapat disebabkan karena barang berlebih dan karena kecenderungan melanggar atau kekurangpahaman terhadap penggunaan suatu aset. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penggunaan? Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang dimaksud dengan penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan

oleh

pengguna/kuasa

pengguna

11

dalam

mengelola

dan

menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Istilah penggunaan BMD dalam pengelolaan BMD berbeda dengan istilah pemanfaatan BMD. Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Jadi barang milik daerah yang sedang tidak digunakan dapat dioptimalkan dengan cara pemanfaatan sehingga dapat menghasilkan pendapatan daerah atau dapat membantu SKPD lain melalui pinjam pakai. 2.3.2. Pengertian Pengamanan Pengamanan adalah kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

Yang dimaksud pengendalian dalam bentuk fisik adalah

merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh pengurus barang milik daerah agar secara fisik barang tersebut terjaga atau dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan barang tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administrasi. Pengamanan sebagaimana tersebut di atas, dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. 2.3.3. Pengertian Pemeliharaan Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi

bentuk

maupun

kontruksi

asal,

sehingga

dapat

dicapai

pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

12

2.4.

Permasalahan dalam Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang milik atau kekayaan negara/daerah yang dikelola baik oleh

pemerintah pusat maupun daerah, mempunyai peran strategis. Entah barang tersebut bergerak atau barang tidak bergerak mempunyai nilai yang amat tinggi. Sayang, masih ada permasalahan dalam pengelolaannya, antara lain, masih banyak instansi yang belum dapat menyajikan data secara pasti, berapa sesungguhnya nilai aset tersebut. Pencatatan yang ada pada instansi pemakai barang masih banyak yang sudah ketinggalan zaman karena nilai yang tercatat pada umumnya didasarkan atas nilai perolehan yang tentu tidak mencerminkan nilai sesungguhnya. Belum lagi permasalahan-permasalahan lain di bidang pengelolaan aset daerah seperti tidak jelasnya status hukum aset, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak mengikuti prosedur, tukar-menukar aset daerah yang cenderung merugikan daerah, pencatatan aset yang tidak tertib dan konflik kepentingan dalam

pemanfaatan aset daerah. Permasalahan mengenai

pengelolaan aset daerah ini harus segera ditertibkan. Hal ini sejalan dengan kehendak UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara yang pada hakikatnya bertujuan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Negara yang mencakup baik uang dan barang. Dalam perjalanan sejarahnya, tertib pengelolaan uang jauh lebih maju bila dibandingkan dengan tertib pengelolaan barang milik negara. Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap manajemen aset di beberapa daerah menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah terutama yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan. Berikut ini penulis sajikan temuan hasil pemeriksaan di beberapa daerah untuk memperlihatkan kepada Anda beberapa masalah yang terjadi. Temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang signifikan antara lain: 1. Kepemilikan aset tanah dan bangunan masih banyak yang tidak didukung dengan bukti hak atas tanah dan bangunan yang sah (sertifikat) sehingga hak atas aset tersebut tidak jelas dan rawan terhadap penyalahgunaan.

13

2. Terdapat hasil pengadaan barang milik daerah yang belum dicatat dalam Laporan Hasil Pengadaan Barang dan ada juga yang belum dicatat dalam Buku Inventaris SKPD. 3. Aset berupa tanah dan bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bukan milik Pemerintah Daerah dicatat dalam Daftar Aset Tetap dan di sisi lain ada Barang Milik Daerah yang justru belum dimasukkan dalam Daftar Inventaris. 4. Administrasi terhadap bukti kepemilikan Aset Daerah masih banyak yang tidak tertib. 5. Terdapat beberapa Barang Milik Daerah yang belum diserahkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 6. Barang Milik Daerah hasil tukar menukar belum dicatat dalam Laporan Mutasi Barang dan Buku Inventaris Barang sedangkan aset pengganti untuk proses tukar menukar belum dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah. 7. Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan kepada Pihak Ketiga masih banyak yang tidak sesuai ketentuan dan tidak mempunyai dasar perjanjian yang jelas. 8. Aset Tetap yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan belum jelas statusnya. 9. Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD

ada yang belum

didukung dengan bukti kepemilikan/penyertaan modal sehingga kekuatan hukum atas penyertaan modal tersebut masih lemah. 10. Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah belum dilakukan secara maksimal. 11. Terdapat beberapa jenis aset dengan kondisi rusak berat yang tidak efisien untuk diperbaiki belum diusulkan untuk dihapuskan. 12. Pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah belum didukung dengan bukti perjanjian serta hasil/pendapatan sewa tidak/belum disetor ke Kas Daerah. 13. Luas Tanah dalam Laporan Penilaian Aset ada yang tidak sama dengan luas tanah sebenarnya.

14

14. Pengelolaan penghunian Rumah Dinas tidak tidak dilakukan secara tertib dan cenderung

dibiarkan dan

tidak

terurus

sehingga

potensi

terjadinya

penyalahgunaan fungsi dan penyerobotan oleh pihak lain. 15. Tanah Milik Pemda yang berstatus Bangun Guna Serah belum memiliki Bukti Kepemilikan yang Sah dan bangunan di atas tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain. Perlu penulis tegaskan di sini, bahwa temuan tersebut disajikan dalam modul ini semata-mata untuk menjadi perhatian peserta bahwa pemahaman terhadap masalah penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan BMD sangat diperlukan sehingga perlu kita lihat apa saja permasalahan yang masih terjadi. Karena dalam pelaksanaannya masih banyak daerah yang belum melaksanakan ketentuan mengenai penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan sesuai dengan peraturan yang ada. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut di atas sangat mungkin terjadi pula di daerah Anda. Mengapa demikian? Bisa jadi jawabannya adalah karena kurangnya pemahaman dan perhatian akan pentingnya pengelolaan BMD sebagai bagian dari aset/kekayaan daerah sehingga dalam pengelolaan BMD justru terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. 2.5.

Latihan Setelah Anda membaca uraian materi dalam Kegiatan Belajar 1,

kerjakanlah latihan berikut ini. Anda dapat juga mendiskusikannya dengan peserta lain. 1. Apa yang dimaksud dengan (a) penggunaan dan (b) pengamanan dan pemeliharaan? 2. Sebutkan tujuan pemeriksaan BPK terhadap pelaporan barang milik daerah! 3. Siapa saja yang wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah? 4. Mengapa pengguna barang harus memperhatikan masalah penggunaan? 5. Sebutkan apa saja penyebab terjadinya permasalahan dalam penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah!

15

2.6. Rangkuman Pengguna Barang dalam kaitannya dengan Barang Milik Daerah dibatasi oleh ketentuan mengenai penggunaan, di mana Barang Milik Daerah digunakan semata-mata untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja atau SKPD yang bersagkutan. Penggunaan mengatur bagaimana pengguna barang memperoleh hak, wewenang dan tanggung jawab terhadap Barang Milik daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan sesuai dengan tupoksinya dengan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Sedangkan pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan untuk pemeliharaan wajib dilakukan oleh pembantu pengelola,

pengguna dan/atau kuasa pengguna terhadap barang

yang berada di bawah penguasaannya. Berkaitan dengan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan ini masih terdapat permasalahan di beberapa daerah yaitu bahwa masih banyak daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini nampak dari laporan temuan hasil pemeriksaan manajemen aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan adanya permasalahan ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan upaya dalam melaksanakan pengelolaan atas Barang Milik daerah khususnya adalah kegiatan penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan. 2.7. Tes Formatif Pilih satu jawaban yang paling tepat! 1. Sistem

Pengendalian

Intern

dirancang

pengelolaan barang milik daerah, yaitu: a. penilaian b. pengamanan c. pemeliharaan

16

berkaitan

dengan

kegiatan

d. penggunaan 2. Barang yang dipelihara dan dirawat adalah: a. semua barang yang dibeli b. semua barang yang diterima c. semua barang yang tercatat dalam buku inventaris d. semua barang yang digunakan 3. Berikut ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan pemeliharaan, kecuali: a. Dilakukan terhadap barang dalam unit pemakaian b. Berdasarkan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD c. Menambah atau mengurangi bentuk dan konstruksi asal d. Untuk lebih meningkatkan pendayagunaan 4. Pasal 21 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. .....dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD adalah merupakan bagian siklus pengelolaan BMD berupa: a. penggunaan b. pengamanan c. pemeliharaan d. pemanfaatan 5. Untuk tetap mengoptimalkan fungsi BMD dilakukan tindakan: a. pengamanan b. pemeliharaan c. penilaian d. jawaban a dan b benar

17

6. Sedangkan untuk menghindari pengurangan secara fungsi dan fisik BMD dilakukan dengan: a. pengamanan b. pemeliharaan c. penilaian d. jawaban a dan b benar 7. Pengurusan sertifikat atas nama Pemerintah Daerah merupakan bagian dari tindakan pengamanan: a. adminstratif b. fisik c. hukum d. semua jawaban benar 8. Belum adanya dukungan berupa bukti kepemilikan seperti sertifikat atas tanah

dan

bangunan

yang

dimiliki

pemerintah

daerah

merupakan

permasalahan: a. penggunaan b. pengamanan c. pemeliharaan d. semua jawaban benar 9. Salah satu kegiatan pengelolaan BMD yang juga merupakan bagian dari kegiatan pengamanan adalah: a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran b. Pengadaan c. Penatausahaan d. Pemanfaatan 10. Administrasi terhadap bukti kepemilikan Aset Daerah masih banyak yang tidak tertib. Masalah ini berkaitan dengan: a. penggunaan b. pengamanan c. pemeliharaan

18

d. jawaban a dan b benar 11. Terdapat beberapa Barang Milik Daerah yang belum diserahkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini merupakan permasalahan dalam: a. penggunaan b. pengamanan c. pemeliharaan d. tidak ada jawaban yang benar 12. Terdapat beberapa jenis aset dengan kondisi rusak berat yang tidak efisien untuk diperbaiki belum diusulkan untuk dihapuskan. Hal ini merupakan permasalahan dalam: a. penggunaan b. pengamanan c. pemeliharaan d. semua jawaban benar 13. Berikut ini adalah persamaan antara penggunaan BMD dan pemanfaatan BMD oleh Pemda X: a. Keduanya digunakan untuk melaksanakan tupoksi Pemda X b. Keduanya menghasilkan pendapatan untuk Pemda X c. Keduanya menunjukkan status penggunaan ada pada Pemda X d. Semua jawaban benar 14. Permasalahan yaitu terdapat hasil pengadaan barang milik daerah yang belum dicatat dalam Laporan Hasil Pengadaan Barang dan ada juga yang belum dicatat dalam Buku Inventaris SKPD, berkaitan dengan: a. penggunaan b. pengamanan c. pemeliharaan d. semua jawaban benar

19

15. Pengelolaan penghunian Rumah Dinas tidak tidak dilakukan secara tertib dan cenderung

dibiarkan dan

tidak

terurus

sehingga

potensi

terjadinya

penyalahgunaan fungsi dan penyerobotan. Ini merupakan permasalahan: a. penggunaan b. pengamanan c. pemeliharaan d. semua jawaban benar 2.8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi. Rumus

=

Jumlah jawaban yang sesuai kunci

X 100%

Jumlah semua soal Penjelasan tingkat penguasaan: 90% - 100% = sangat baik 80% - 89% = baik 70% - 79% = cukup 70% - 69% = kurang Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.

20

BAB III KEGIATAN BELAJAR 2

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 3.1.

Indikator Hasil Belajar Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 ini, peserta diharapkan:

1. mampu menjelaskan tentang Pengguna Barang Milik Daerah. 2. dapat memahami dan mampu menjelaskan penetapan status penguasaan dan penggunaan Barang Milik Daerah. 3. dapat

memahami

dan

mampu

menjelaskan

tata

cara

penetapan

penggunaan Barang Milik Daerah. 4. dapat memahami dan mampu menjelaskan tata cara pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah. 3.2.

Pengguna Barang Milik Daerah Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), yang berwenang dan bertanggung jawab untuk: a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; b. mengajukan

permohonan

penetapan

status

untuk

penguasaan

dan

penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f.

mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;

21

g. menyerahkan tanah dan bangunan

yang tidak

dimanfaatkan untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang; h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; i.

menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

3.3.

Penetapan Status Penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah Penetapan status penggunaan barang milik daerah merupakan suatu hal

yang baru dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Kepmendagri No. 152/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan regulasi sebelumnya tidak mengatur tentang penetapan status penggunaan. Penetapan status penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Gubernur/bupati/walikota melakukan pengelolaan barang milik daerah untuk: 1. digunakan oleh instansi/SKPD lain yang memerlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan; 2. dimanfaatkan, dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna; atau 3. dipindahtangankan,

dalam

bentuk

penjualan,

tukar

menukar,

hibah,

penyertaan modal pemerintah pusat/daerah. Pengalihan status penggunaan merupakan wujud dari fungsi pelayanan oleh pemerintah daerah. Pengalihan status penggunaan untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi/SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Penetapan Status Penggunaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang

22

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Dan selanjutnya digunakan oleh SKPD lain yang memerlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan. Barang Milik Daerah ditetapkan statusnya untuk: 1) dipakai untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. 2) dioperasikan oleh pihak lain untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang menyerahkan Barang Milik Daerah tersebut. Contoh: Dinas

Perhubungan

membangun

bandara

kemudian

diserahkan

operasionalnya kepada PT. Angkasa Pura. Penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. jumlah personil/pegawai pada SKPD; b. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD; c. beban tugas dan tanggungjawab SKPD; dan d. jumlah, jenis dan luas, dirinci dengan lengkap termasuk nilainya. Status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD ditetapkan dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala SKPD. Tujuan pengaturan penggunaan BMN dengan penetapan status adalah: 1) Untuk tertib & pengamanan administrasi, pengamanan hukum dan fisik. Dengan penetapan status, maka bukti-bukti kepemilikan menjadi syarat suatu Barang Milik Daerah dapat ditetapkan statusnya akan diurus dan dikelola sesuai ketentuan. Dengan demikian, keamanan Barang Milik Daerah secara administrasi dan hukum akan dapat lebih baik terjamin. 2) Untuk

secepatnya

menyesuaikan

Daftar

Barang

Milik

Daerah

dan

penyediaan dana operasional & pemeliharaan. Adapun implikasi dari penetapan status penggunaan adalah bahwa dengan penetapan status tersebut akan berakibat: 1) biaya operasional dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi disediakan dalam APBD.

23

2) biaya

pemeliharaan

dan

operasional

Barang

Milik

Daerah

yang

dioperasionalkan oleh pihak lain ditanggung oleh operator. 3.3.1. Tata cara penetapan status penggunaan. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan tegas menyebutkan penetapan status barang milik daerah dan Daftar Barang Pengguna, sedangkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dengan tegas menyebutkan format penetapan status penggunaan, meskipun pada batang tubuh menyebutkan dengan jelas status penggunaan. Adapun tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang berada pada SKPD yang bersangkutan

kepada

pengelola

disertai

usul

penetapan

status

penggunaan; b. pengelola melalui pembantu pengelola, meneliti laporan barang milik daerah yang berada pada SKPD yang disampaikan oleh pengguna; c. setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD, pengelola mengajukan

usul

kepada

Kepala

Daerah

untuk

ditetapkan

status

penggunaannya. d. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan/atau dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan; e. penetapan status penggunaan ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah. Contoh format Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat dilihat pada Tabel 1. Sedangkan contoh daftar barang yang ditetapkan status penggunaannya sebagai lampiran Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status BMD dapat dilihat pada Tabel 2. f.

atas penetapan status penggunaan, masing-masing Kepala SKPD melalui penyimpan/pengurus barang wajib melakukan penatausahaan barang daerah yang ada pada pengguna masing-masing.

24

Proses penetapan status penggunaan barang milik daerah merupakan rangkaian dari kegiatan pengadaan, penerimaan, penyaluran dan penetapan status penggunaan yang bersumber dari APBD. Adapun Langkah-langkah Pengadaan, Penerimaan, Penyaluran dan Penetapan Status Penggunaan BMD adalah sebagai berikut: (1)

Kepala Daerah: menetapkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Surat Keputusan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa.

(2)

Pengguna Barang: menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

(3)

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa : berdasarkan SPK mengadakan lelang dan selanjutnya menetapkan pemenang lelang. Dan melaporkan hasil lelang kepada Kepala Daeah melalui Kepala SKPD.

(4)

Pemenang lelang: selanjutnya disebut pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dan menghasilkan barang. Spesifikasi barang tersebut harus sesuai dengan SPK yang diterbitkan oleh Pengguna Barang. Pihak ketiga membuat Berita Acara Penyerahan Barang ke penyimpan barang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa.

(5)

Panitia

Pemeriksa

Pengadaan

Barang

dan

Jasa:

melakukan

pemeriksaan dan verifikasi, apakah barang dari pihak ketiga sesuai dengan SPK yang diterbitkan oleh Pengguna Barang. Jika sesuai menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Penyimpan Barang.Jika ternyata bahwa barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana

tertera dalam

surat Perjanjian

dan/atau

dokumen

penyerahan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan yang melaksanakan pengadaan.Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang tersebut, Panitia/Pejabat penyelesaian,

Pengadaan jika

harus

pelaksanaan

segera

mengambil

penyelesaian

barang

tindakan dimaksud

memerlukan waktu yang lama, maka barang tersebut dapat diserahkan kepada penyimpan barang/pengurus barang untuk disimpan sebagai

25

barang titipan. Dalam hal ini harus dibuat Berita Acara sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangankekurangan barang dimaksud. (5)

Panitia

Pemeriksa

Pengadaan

Barang

dan

Jasa:

melakukan

pemeriksaan dan verifikasi, apakah barang dari pihak ketiga sesuai dengan SPK yang diterbitkan oleh Pengguna Barang. Jika sesuai menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Penyimpan Barang.Jika ternyata bahwa barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana

tertera dalam

surat Perjanjian

dan/atau

dokumen

penyerahan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan yang melaksanakan pengadaan.Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang tersebut, Panitia/Pejabat penyelesaian,

Pengadaan jika

harus

pelaksanaan

segera

mengambil

penyelesaian

barang

tindakan dimaksud

memerlukan waktu yang lama, maka barang tersebut dapat diserahkan kepada penyimpan barang/pengurus barang untuk disimpan sebagai barang titipan. Dalam hal ini harus dibuat Berita Acara sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang dimaksud. (6)

Penyimpan Barang: menerima barang dari pihak ketiga disertai dengan Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa. Pertama, periksa (cek) dulu dokumen penerimaan barang apakah telah ditanda tangani oleh Tim/Panitia Pemeriksa Barang. Pengurus/Penyimpan Barang akan berbahaya sekali kalau seandainya Team/Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan belum menandatangai Berita Acara Tanda Pemeriksaan Barang tersebut tapi telah diterima oleh Pengurus/Penyimpan Barang. Kedua, periksa (cek) dan hitung jumlah unit barang untuk setiap macam barang apakah sudah sesuai dengan dokumennya. Kalau belum cukup maka Pengurus/Penyimpan Barang melaporkan pada Panitia Pelaksana Pengadaan serta atasannya

26

dan mencatat keterangan kekurangan tersebut pada dokumen yang bersangkutan, dan penerima barang membuat Tanda Penerimaan Sementara Barang yang dengan tegas menyatakan sebab-sebab dari Penerimaan Sementara tersebut dan selanjutnya harus disetujui dan ditandatangani oleh yang menyerahkan barang tersebut. Ketiga, periksa (cek) setiap unit barang berdasarkan spesifikasinya apakah sudah cocok dan lengkap bahagian-bahagiannya serta alat-alat tambahan/kelengkapannya. Jika barang tersebut ada yang kurang bahagian-bahagiannya

atau

kelengkapannya

maka

Pengurus/Penyimpan Barang melaporkan pada atasannya dan mencatat keterangan kekurangan tersebut pada dokumen yang bersangkutan dan penerima barang membuat Tanda Penerimaan Sementara yang dengan tegas menyatakan sebab-sebab dari Penerimaan Sementara tersebut dan

selanjutnya

harus

disetujui

dan

ditandatangani

oleh

yang

menyerahkan barang tersebut, tetapi kalau semuanya telah lengkap dan sesuai maka penerimaan itu dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang. Keempat, Semua dokumen tertulis terhadap barang-barang tersebut harus disimpan dengan rapi sebagai arsip penting dari satuan unit kerja yang bersangkutan. (7)

Pengguna Barang: menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB), selanjutnya diserahkan kepada Penyimpan Barang dan tembusannya kepada Pengurus Barang.

(8)

Penyimpan Barang: menyalurkan barang ke unit pemakai berdasarkan SPPB.

(9)

Pengurus Barang: menyiapkan dokumen usulan penetapan status penggunaan barang yang selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Barang. Pengurus Barang menyiapkan usulan Buku Inventaris atau usulan Daftar Barang Pengguna dan menyerahkan kepada Pengguna Barang.

(10)

Pengguna Barang: Menandatangani usulan Buku Inventaris atau usulan

Daftar

Barang

Pengguna

dan

Mengajukan

permohonan

penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMD. (11)

Pembantu Pengelola: melakukan penelitian dan verifikasi terhadap

27

pengajuan usulan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna. Selanjutnya diajukan kepada Pengelola. (12)

Pengelola: Meneliti pengajuan usulan penetapan status penggunaan dari pembantu pengelola dan mengajukan usulan penetapan status kepada Kepala Daerah.

(13)

Kepala Daerah: Menetapkan status penggunaan barang milik daerah yang diusulkan oleh Pengelola dan selanjutnya menyerahkannya kepada Pengelola.

(14)

Pengelola : Menerima penetapan status penggunaan dan menyerahkan kepada Pembantu Pengelola

(15)

Pembantu Pengelola : Menerima penetapan status penggunaan dari Pengelola dan menyerahkan kepada Pengurus Barang.

(16)

Pengurus Barang : melakukan penatausahaan terhadap barang yang sudah ditetapkan statusnya tersebut.

Tabel 1 Contoh Format Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Penggunaan BMD

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA………… NOMOR……………… TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……PADA…..SKPD……. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA……………. Menimbang

:

a. bahwa tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris lainnya milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota……….yang berada pada SKPD…………….harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan; b. bahwa status penggunaan barang milik daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah…………

Mengingat

:

1. Undang-undang

28

No.

5

Tahun

1960

tentang

2.

3.

4.

5.

7. 8.

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ....... yang dipergunakan pada Dinas/Badan/Kantor..............sebagimana tersebut pada Lampiran keputusan ini;

KEDUA

:

Penggunaan tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan/Kantor............;

KETIGA

:

Apabila tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan/Kantor ........... wajib diserahkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola;

KEEMPAT

:

Tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya sebagaimana DIKTUM PERTAMA dijadikan lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan

29

dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru; KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan : Pada tanggal : GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

(.....................................................) Tembusan : 1. Yth. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota .............; 2. Yth. Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota ............; 3. Arsip.

3.3.2. Tata cara Pengalihan Status Penggunaan Tahapan langkah Penetapan Status Penggunaan BMD yang bersumber dari SKPD lain atau yang disebut dengan pengalihan status penggunaan adalah sebagai berikut: (1)

Unit Pemakai : Melaporkan kepada Pengguna Barang melalui Pengurus Barang, bahwa barang yang dalam penguasaan Unit Pemakai sudah tidak dapat mendukung tupoksi SKPD yang bersangkutan dan akan dilakukan penghapusan dari SKPD yang bersangkutan.

(2)

Pengurus Barang : Menyiapkan dokumen usulan penghapusan BMD yang berada di SKPD yang bersangkutan, dan diserahkan kepada Pengguna Barang.

(3)

Pengguna Barang : Menandatangani dokumen usulan penghapusan BMD yang berada di penguasaan SKPD

yang

bersangkutan

dan

diserahkan kepada

Pembantu Pengelola. (4)

Pembantu Pengelola: Pembantu Pengelola melakukan penelitian dan verifikasi terhadap usulan dokumen penghapusan dari SKPD. Dan selanjutnya diserahkan

30

kepada Pengelola. (5)

Pengelola : Memberikan

persetujuan

dan

selanjutnya

menetapkan

status

penggunaan barang tersebut kepada SKPD lain yang membutuhkan guna mendukung tupoksi SKPD lain tersebut. (6)

Pembantu Pengelola : Melakukan penatausahaan pada Buku Induk Inventaris (BII) khususnya penghapusan status penggunaan dari SKPD lama ke SKPD lain yang membutuhkan (baru). Selanjutnya menetapkan status penggunaan ke SKPD lain yang membutuhkan. Dan memberikan persetujuan ke SKPD lama. Selanjutnya Pengurus Barang pada SKPD lama melakukan penghapusan pada BI/DBP SKPD yang bersangkutan.

(7)

Pengguna Barang (baru) : Menerima penetapan status penggunaan dari Pembantu Pengelola guna menunjang tuposi SKPD yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) kepada Pengurus Barang, selanjutnya diserahkan kepada Pengurus Barang.

(8)

Pengurus Barang : Melakukan penatausahaan (khususnya BI/DBP) terhadap dokumen yang diterima dari Pengguna Barang dan barang yang diterima dari Pembantu Pengelola. Dan Selanjutnya berdasarkan SPPB, barang tersebut disalurkan kepada Unit Pemakai.

3.3.3. Status Penggunaan atas Tanah Tanah merupakan suatu faktor sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari tanah. Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tanah juga merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan nasional. Setiap instansi atau lembaga pemerintahan, dalam menjalankan tugas yang

31

diembannya sudah tentu memerlukan bidang tanah, baik untuk pembangunan gedung kantor atau kegiatan operasionalnya. Di zaman Pemerintahan Hindia Belanda dahulu sudah ada ketentuan yang berlaku walaupun belum menyentuh tertib penguasannnya. Pada waktu itu berlaku ketentuan yang terdapat dalam Staatsblad 1911 no 110 juncto Staatsblad 1940 no 430. Di dalam lembaran Negara ini disinggung mengenai harta benda, bangunan dan lapangan militer. Mengenai bidang tanah disebut atau dirangkum ke dalam kata is landsonroerende goederen atau “harta benda tetap/harta benda tidak bergerak milik Negara”

sedangkan

tertib

administrasi

penguasaan

oleh

instansi

itu

dipergunakan oleh istilah in beheer atau “dalam penguasaan”. Sebagai bukti bahwa bidang tanah itu ada dalam penguasaan suatu instansi tertentu, ialah bahwa instansi tersebut memiliki anggaran belanja dari pemerintahan untuk membiayai pemeliharaannya. Saat ini ketentuan yang mengatur tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah mengikuti Permendagri No. 17 Tahun 2007, sebab tanah merupakan bagian dari barang milik daerah. Di mana Permendagri tersebut pada konsideran tetap merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. 3.3.3.1.

Pemberian Hak atas Tanah

Adapun asal-usul tanah terdiri dari: 1. tanah negara (tanah yang langsung dikuasai negara); 2. tanah hak masyarakat (tanah masyarakat hukum adat); dan 3. tanah hak (tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan. Setiap penguasaan tanah oleh pemerintah daerah untuk keperluan apapun perlu ada landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang dalam pemberian hak atas tanah ialah Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengadaan tanah di Pemerintah Daerah dilaksanakan/dikoordinasikan oleh Pengelola. Penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah dapat ditempuh melalui prosedur:

32

Tabel 2 LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA…………… NOMOR………… TANGGAL…………….. TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS/BADAN/KANTOR...... No.U rt

1

Nama Barang/Jenis Barang 2

Merk/Model

3

No. Seri Pabrik

4

Ukuran

5

Bahan

Tahun Pembuatan/ Pembelian

6

7

No. Kode Barang

Jumlah Barang/Register

Harga Perolehan

Keadaan Barang Baik

8

9

10

11

Kurang Baik 12

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA........

(...........................................)

33

Ket.

13

1. pemberian tanah negara (tanah yang langsung dikuasai oleh negara) oleh pemerintah melalui keputusan pemberian hak; 2. pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya; dan 3. penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya Hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu : 1. hak pakai, apabila tanahnya dipergunakan sendiri untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan; dan 2. hak pengelolaan, apabila tanahnya dipergunakan untuk keperluan lain yang tidak langsung berhubungan dengan tugas, seperti pengkaplingan untuk pegawai/anggota DPRD, pola kerjasama dengan Pihak Ketiga atau penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Kepala Daerah. Semua tanah yang pada saat ini statusnya masih dikuasai Pemerintah Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, dan masing-masing Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kepengurusan sertifikat dimaksud. 3.3.3.2. Bukti Kepemilikan Tanah Bukti kepemilikan tanah adalah berupa sertifikat hak atas tanah. Perolehan hak dan penyelesaian sertifikat hak atas tanah dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1)

Dengan selesainya proses pembebasan tanah, berubahlah status tanahnya menjadi tanah negara (tanah yang dikuasai oleh Negara secara langsung) dan untuk dapat dikuasai sebagai Hak Pakai atau Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, harus dipenuhi ketentuan permohonan hak dan penyelesaian sertifikat hak atas tanahnya;

2)

Permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3)

Setelah sertifikat Hak Atas Tanah tersebut diterima oleh pemerintah daerah, selesailah proses pengadaan tanahnya; Pengurusan lebih lanjut,

34

sepanjang

mengenai

inventarisasinya

terutama

didasarkan

kepada

penyimpanan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan tanah tersebut antara lain: a) berita acara pembebasan tanah; b) berkas (pertinggal) permohonan hak pakai/hak pengelolaan; c) salinan surat keputusan pemberian hak pakai/hak pengelolaan; d) sertifikat atas tanahnya. 4)

Perolehan hak berupa sumbangan/hibah. a) penerimaan sumbangan atau hibah atas tanah dari Pihak Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Hibah dengan mencantumkan luas tanah, nilai dan status kepemilikan; b) setelah ditandatangani Berita Acara Hibah, Pemerintah Daerah segera menyelesaikan status/dokumen kepemilikan; c) penerimaan sumbangan atau hibah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah,

dituangkan

dalam

masyarakat Berita

atau

Acara

badan

dan

hukum

segera

lainnya,

diselesaikan

status/dokumen kepemilikan; 3.4.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah

dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan

dan

Belanja

Daerah,

khususnya

biaya

pemeliharaan

dan

kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah. Pemanfaatan BMD oleh pengguna barang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dengan tidak merubah status kepemilikan. Pemanfaatan

barang

milik

daerah

berupa

tanah

dan/atau

bangunan

dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah,

35

selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Pemanfaatan BMD akan dibahas tersendiri dalam Modul Pemanfaatan Barang Milik Daerah. 3.5.

Penyerahan tanah dan/atau bangunan idle kepada Pengelola. Apabila di SKPD terdapat barang inventaris berupa tanah dan bangunan

yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD maka pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dipergunakan tersebut kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Kepala Daerah dapat menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna karena sudah tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Dalam hal ini, apabila pengguna barang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan tersebut. 3.6.

Latihan Setelah Anda membaca uraian materi dalam Kegiatan Belajar 2,

kerjakanlah latihan berikut ini. Anda dapat juga mendiskusikannya dengan peserta lain. 1) Apakah Barang Milik Daerah yang belum ditetapkan status penggunaannya tidak boleh digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD? 1) Apa tujuan penetapan status penggunaan? 2) Apa yang harus diselesaikan oleh Pengguna Barang setelah BMD diterima dari penyedia barang? 4) Bagaimana jika pengguna barang A membutuhkan BMD berupa tanah dan mengetahui bahwa pengguna barang B menguasai/memiliki

tanah yang

berlebih? 5) Apa sanksi terhadap Pengguna Barang yang tidak menyerahkan tanah dan/bangunan yang idle?

36

3.7.

Rangkuman Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa

pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Wewenang penggunaan diwujudkan dengan penetapan status penggunaan. Penetapan status penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang

milik

daerah

yang

ditetapkan

oleh

Kepala

Daerah

kepada

pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Pengguna Barang menyampaikan laporan BMD disertai dengan usul penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang melalui Pembantu Pengelola Barang melakukan penelitian atas kebenaran laporan BMN. Berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan BMD tersebut, Pengelola Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan kepada Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Daerah menetapkan status penggunaan BMD melalui Keputusan Kepala Daerah. Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya terhadap Pengguna Barang menjadi tanggung jawab Pengguna Barang dalam hal penatausahaannya, pengamanan dan pemeliharaannya. Untuk mengoptimalkan pendayagunaa BMD, Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan terhadap BMD

yang

sedang

tidak

digunakan

untuk

penyelenggaraan

tupoksi.

Pemanfaatan ini bisa dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna/bangun guna serah. 3.8.

Tes Formatif

Pilih satu jawaban yang paling tepat! 1. Dalam pengelolaan BMD, pejabat yang berfungsi sebagai pengguna barang adalah: a. Kepala Daerah b. Sekretaris Daerah c. Kepala Biro Perlengkapan d. Kepala SKPD 2. Status penggunaan BMD ditetapkan oleh: a. Pengelola Barang

37

b. Pengguna Barang c. Kepala Daerah d. Kepala SKPD 3. Berikut ini wewenang yang berkaitan dengan penetapan status penggunaan, kecuali: a. melakukan penatausahaan terhadap BMD b. dapat melakukan pemanfaatan terhadap BMD c. dapat mengajukan usul alih status BMD d. dapat melakukan pemindahtanganan terhadap semua jenis BMD. 4. Penetapan status penggunaan BMD pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali: a. standar biaya pengadaan BMD b. standar kebutuhan BMD c. jumlah pegawai SKPD d. beban tugas dan tanggung jawab SKPD 5. Penetapan status penggunaan BMD berdampak pada hal-hal berikut ini, kecuali: a. dapat mengajukan biaya operasional dan pemeliharaan baik untuk BMD yang digunakan maupun yang diopersionalkan oleh pihak lain b. adanya kepastian wewenang dan tanggung jawab terhadap BMD c. keamanan BMD secara administrasi lebih terjamin d. keamanan BMD secara hukum akan lebih terjamin 6. Dalam proses pengajuan usul penetapan status penggunaan BMD, Pengguna Barang membuat laporan BMD yang berisi informasi-informasi berikut ini, kecuali: a. Nama/jenis barang b. Merk/model c. Keadaan barang d. Lokasi Barang

38

7. Selanjutnya laporan BMD dalam rangka pengajuan usul penetapan status penggunaan diteliti oleh: a. Penyimpan Barang b. Pengurus Barang c. Pembantu Pengelola Barang d. Pengelola Barang 8. Asal usul dari tanah yang digunakan oleh Pemda terdiri dari: a. tanah negara b. tanah hukum adat c. tanah hak perorangan/badan hukum d. semua jawaban benar 9. Adapun hak yang melekat atas tanah yang digunakan oleh Pemda adalah: a. hak milik b. hak pakai c. hak pengelolaan d. jawaban b dan c benar 10. BMD yang ada di bawah penguasaan Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk tupoksi yang harus diserahkan pada Pengelola Barang adalah: a. semua Barang Inventaris b. Barang Inventaris yang bernilai di atas Rp5 Milyar c. Barang Inventaris yang akan dipindahtangankan d. Tanah dan bangunan 11. Sanksi yang diberikan apabila BMD pada nomor 10 di atas tidak diserahkan adalah: a. pembekuan dana pemeliharaan atas BMD tersebut b. pengurangan dana pemeliharaan atas BMD tersebut c. pengurangan anggaran pengadaan BMD d. tidak boleh mengajukan anggaran pemeliharaan untuk tahun berikutnya

39

12. Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk tupoksi dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang b. Pengguna Barang c. Pengurus Barang d. Penyimpan Barang 13. Sedangkan untuk pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan dapat dilaksanakan oleh: a. Pengelola Barang b. Pengguna Barang c. Pengurus Barang d. Penyimpan Barang 14. Bukti kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan disimpan oleh: a. Pengelola Barang b. Pengguna Barang c. Pengurus Barang d. Penyimpan Barang 15. Sedangkan bukti kepemilikan atas Barang Inventaris selain tanah dan/atau bangunan dapat disimpan oleh: a. Pengelola Barang b. Pengguna Barang c. Pengurus Barang d. Penyimpan Barang 3.9.

Umpan Balik dan Tindak Lanjut Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada

di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi. Rumus

=

Jumlah jawaban yang sesuai kunci Jumlah semua soal

40

X 100%

Penjelasan tingkat penguasaan: 90% - 100% = sangat baik 80% - 89% = baik 70% - 79% = cukup 70% - 69% = kurang Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.

41

BAB IV KEGIATAN BELAJAR 3

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 4.1.

Indikator Hasil Belajar Setelah mempelajari kegiatan belajar 3 ini, peserta diharapkan:

1. dapat memahami dan mampu menjelaskan ruang lingkup pengamanan Barang Milik Daerah. 2. dapat memahami dan mampu menjelaskan pengamanan adminstratif Barang Milik Daerah. 3. dapat memahami dan mampu menjelaskan pengamanan fisik Barang Milik Daerah. 4. dapat memahami dan mampu menjelaskan pengamanan hukum Barang Milik Daerah 5. dapat memahami dan mampu menjelaskan tujuan pemeliharaan Barang Milik Daerah. 6. dapat memahami dan mampu menjelaskan sasaran pemeliharaan Barang Milik Daerah. 7. dapat memahami dan mampu menjelaskan rencana pemeliharaan Barang Milik Daerah. 8. dapat memahami dan mampu menjelaskan pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah. 4.2.

Ruang Lingkup Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengamanan barang milik daerah, meliputi: a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan

42

d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah. Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. 4.3.

Pengamanan Administrasi Barang Milik Daerah

4.3.1. Terhadap Barang Inventaris. Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara : a. pencatatan/inventarisasi. b. kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian dll. c. pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker. Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara : a. pencatatan/inventarisasi. b. penyelesaian bukti kepemilikan seperti: IMB, Berita Acara serah terima, Surat Perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya. Pengamanan administrasi termasuk di dalamnya adalah menyimpan dokumen bukti kepemilikan. Untuk dokumen bukti kepemilikan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, asli dokumen kepemilikannya disimpan oleh pengelola barang sedangkan pengguna barang menyimpan fotocopy/salinannya. Untuk barang milik daerah berupa barang bergerak, seperti kendaraan bermotor, asli bukti kepemilikan disimpan oleh pengguna barang. 4.3.2. Terhadap Barang persediaan. Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara

pencatatan

dan

penyimpanan

secara

tertib.

Untuk

pengamanan

administrasi ini, Anda dapat mempelajarinya secara lengkap dalam modul Penatausahaan Barang Milik Daerah, karena tujuan dari penatausahaan ini adalah dalam rangka pengamanan barang milik daerah secara administrasi.

43

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan,

pencatatan,

dan

pelaporan

hasil

pendataan

barang

milik

negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran; pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah. 4.4.

Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah

4.4.1. Terhadap Barang Inventaris 4.4.1.1.

Terhadap Barang-Barang Bergerak

Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara: a. pemanfaatan sesuai tujuan. b. penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka. c. pemasangan tanda kepemilikan. Pengamanan/penyimpanan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan atau dalam golongan barang bergerak sebelum diserahkan pada pemakainya merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pengguna barang. Semua barang-barang hasil kegiatan pengadaan sebelum sampai kepada si pemakai barang tentu saja harus disimpan dulu pada suatu tempat untuk tujuan pengamanan baik itu sifatnya sementara waktu atau dalam waktu yang agak lama. Penyimpanan ini tentu saja menuntut tanggung jawab yang berat dalam menjaga keselamatannya baik dari segi kerusakan fisik (pecah, rusak dan sebagainya) maupun dari segi kehilangan unit barang tersebut atau

44

bagian-bagiannya dari unit barang tersebut (onderdil/suku cadang atau perlengkapannya). Untuk menjaga keselamatan barang tersebut tentu memerlukan petugas dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Maka diperlukan Bendaharawan barang beserta beberapa orang stafnya, tergantung besar kecilnya bobot kerja yang akan diembannya. Maka sudah umum dijumpai pada setiap satuan kerja/instansi tertentu, selalu ada petugas yang ditunjuk sebagai Bendaharawan barang, Petugas gudang beserta adanya fasilitas pergudangan. Pengurus gudang atau Kepala Gudang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan keutuhan barang dalam gudangnya, sehingga pengurusan barang harus pula dilaksanakan kegiatan administratif menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. Melaksanakan pembukuan terhadap keluar masuk barang dari dan keluar gudang. 2. Melaksanakan penyimpanan barang secara tertib dan teratur. 3. Melaksanakan perawatan barang selama dalam

penyimpanan serta

pemeliharaan kebersihan ruangan tempat penyimpanan barang. 4. Merencanakan tempat penyimpanan barang untuk keperluan barang baru atau yang akan diterima dan barang yang tidak dipakai lagi/yang belum dihapuskan. 5. Mengadakan pencatatan atau stock opname pada tiap-tiap akhir tahun. 4.4.1.2.

Terhadap Barang Tidak Bergerak

Pengamanan fisik terhadap barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan untuk menjaga barang inventaris tersebut dari kerusakan fisik

dengan

cara

melakukan

tindakan-tindakan,

seperti

pemagaran,

pemasangan tanda batas, papan kepemilikan, dan dilakukan penjagaan di lokasi tanah dan/atau bangunan serta dengan melakukan perlindungan asuransi bagi gedung kantor. 4.4.2. Terhadap Barang Persediaan Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan/atau pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan

45

yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari kerusakan fisik. 4.4.3. Gudang untuk Tempat Pengamanan Fisik Barang Gudang merupakan tempat yang digunakan untuk pengamanan fisik terhadap barang-barang bergerak. Gudang sebagaimana dimaksud pada uraian di atas sebetulnya mempunyai beberapa fungsi yaitu: 4.4.3.1. Gudang Sebagai Tempat Penerimaan Barang: Gudang digunakan sebagai tempat penerimaan barang sehingga barangbarang yang masuk dapat dikontrol baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Berikut ini uraian penggunaan gudang sebagai penerimaan barang. 1. Gudang sebagai tempat penerimaan barang dari hasil kegiatan pengadaan, baik yang bersumber dari APBN/APBD ataupun dari pengadaan dengan biaya luar negeri (loan) atau dari sumber biaya lainnya. Dalam hal ini maksudnya barang baru yang diterima dibukukan pada Buku Pengadaan/ pembelian 2. Gudang sebagai penerimaan dari gudang lainnya. Dalam hal ini sebagai penyimpan

perantara

sampai

dengan

dikeluarkannya/dikirimnya

atau

didistribusikannya barang-barang tersebut, dibukukan dalam Buku Barang Persediaan. 3. Gudang sebagai penerimaan barang-barang bantuan, hibah, sitaan dan lain sebagainya, dibukukan dalam persediaan. 4.4.3.2. Gudang Sebagai Tempat Penyimpanan Barang Gudang sebagai penyimpanan barang adalah merupakan suatu kegiatan serta usaha untuk melaksanakan pengurusan, pengaturan barang di dalam ruangan khusus (gudang/penyimpanan). Tugas penyimpanan barang adalah untuk: 1. Menerima, menyimpan, mengatur, merawat dan menjaga keutuhan barang agar dapat digunakan sesuai dengan rencana secara tertib, teratur, rapi dan aman. 2. Menyelenggarakan administrasi penyimpanan atas semua barang yang ada dalam simpanannya.

46

3. Melakukan stok opname secara periodik atau insidental terhadap barang yang ada dalam penyimpanan/gudang. 4. Membuat laporan tentang keadaan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gudang sebagai penyimpanan barang maksudnya adalah supaya barang yang disimpan dalam gudang dengan tujuan guna menghindari kerusakan dan gangguan lingkungan dengan kata lain barang itu terjamin dan aman. Barang itu disimpan dengan penataan tertentu sehingga mudah dikenali, dicari, diambil, disajikan dan diawasi, jadi bukan ditaruh sembarangan/asal-asalan saja, dan minimal harus mempunyai: 1. Kartu Barang; yang merupakan dokumen pencatatan tentang jumlah barang barang persediaan dan perubahannya yang digantungkan pada tempat penyimpanan barang. 2. Kartu Persediaan: yang merupakan dokumen pencatatan barang-barang persediaan dalam gudang sebagai sumber data yang dapat digunakan dalam: a. Pertanggungjawaban barang-barang persediaan. b. Pengendalian persediaan. c. Informasi sisa persediaan barang. 3. Mempunyai

perencanaan

tatacara

penyimpanan/penempatan

barang

berdasarkan: jenis/sifat, kondisi, daya tahan/sensitifitasnya, dan sebagainya. 4.4.3.3.

Gudang Sebagai Tempat Pengamanan Barang:

Gudang juga berfungsi sebagai pengamanan fisik barang adalah maksudnya dengan menyimpan barang dalam gudang tujuannya adalah menjaga keselamatan dan keamanan akan barang dari segala macam kemungkinan seperti kehilangan, kerusakan fisik dan lain sebagainya. Untuk itu penyimpanan barang dalam gudang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat mencegah barang dari kerusakan yang disebabkan oleh faktorfaktor sebagai berikut; a. Biologis: hama atau hewan perusak seperti tikus dan sebagainya. b. Cuaca, suhu dan sinar. c. Air dan kelembaban. d. Fisik: benturan, geseran, tekanan/himpitan dalam penumpukan barang.

47

e. Lain-lain yang dapat menurunkan kwalitas atau yang dapat menurunkan fungsi/kualitas dari penggunaan barang. Oleh sebab itu penempatan barang dalam penggudangan haruslah teratur sedemikian rupa agar tujuan utama penyimpanan tercapai yaitu: a. Cepat, tepat dan efisien dalam melayani permintaan, penerimaan dan penanganan. b.

Aman dan awet.

c. Memudahkan mengetahui persediaan. d. Memungkinkan mendahulukan pengeluaran barang yang diterima lebih dahulu. Untuk tujuan tersebut di atas maka dianjurkan cara-cara penyimpanan barang dengan penyusunan penempatan berdasarkan: a. Macam/sifat/jenis barang. b. Ukuran besar kecilnya barang. c. Frekuensi pemakaian/pengambilan barang. d. Jumlahnya barang. e. Daya tahan atau sensitivitas barang. f.

Kondisi barang

4.5.

Pengamanan Melalui Tindakan Hukum Terhadap Barang Milik Daerah Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang

bermasalah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara: a. negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian. b. Upaya pengadilan Perdata maupun Pidana. c. Penerapan hukum. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap tanah aset instansi pemerintah dan kepastian hukum dalam “kepemilikannya” perlu didasari oleh dasar-dasar penguasaan hak yang sah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah dapat diberikan melalui pendaftaran tanah. Dengan ini, kepada pemegang hak atas tanah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Inilah yang menjadi tujuan utama pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh Pasal 19

48

UUPA. Dengan demikian memperoleh Sertifikat bukan sekedar fasilitas melainkan merupakan “hak” pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh Undang-Undang.

4.6.

Aparat Pelaksana Pengamanan Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. a.

Pengamanan administratif. Pengamanan administratif dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pencatatan oleh Pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui Pembantu Pengelola; 2. Pemasangan label dilakukan oleh Pengguna dengan koordinasi Pembantu Pengelola; 3. Pembantu Pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah. b. Pengamanan fisik. Pengamanan fisik Barang Milik Daerah dilaksanakan sebagai berikut: 1. Pengamanan fisik secara umum tehadap barang inventaris dan barang persediaan dilakukan oleh pengguna. 2. penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola. 3. pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan dilakukan oleh pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh Pembantu Pengelola terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah. c. Tindakan Hukum. Tindakan hukum dalam pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah adalah dilakukan sebagai berikut:

49

1. musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya oleh Pembantu Pengelola . 2. Upaya pengadilan Perdata maupun Pidana dengan dikoordinasikan oleh Biro Hukum/Bagian Hukum. 3. Penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama-sama Biro Hukum/Pembantu Pengelola dan SKPD Terkait. 4.7.

Tujuan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua

barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam nomenklatur Permendagri No.13/2006 tidak

ada

nama

dan

nomor

rekening

belanja

pemeliharaan,

karena

“pemeliharaan” dianggap sebagai suatu aktivitas sehingga menjadi nama program atau kegiatan. Dalam Permendagri No.59/2007, istilah belanja pemeliharaan kemudian dimunculkan lagi. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa : a) Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh Unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran; b) Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara

berkala

oleh

tenaga

terdidik/terlatih

yang

mengakibatkan

pembebanan anggaran; dan c) Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga

sebelumnya,

tetapi

dapat

mengakibatkan pembebanan anggaran.

50

diperkirakan

kebutuhannya

yang

Penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah barang milik daerah terhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor: a) Biologis; b) Cuaca, suhu dan sinar; c) Air dan kelembaban; d) Fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat barang yang bersangkutan dan sifat barang lain, benturan, getaran dan tekanan; dan e) Lain-lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat-sifat lainnya yang mengurangi kegunaan barang. 4.8.

Sasaran pemeliharaan Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat

dalam buku inventaris yang ada pada Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Golongan Tanah, Golongan Peralatan dan Mesin, Golongan Gedung dan Bangunan, Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Golongan Aset Tetap Lainnya. 4.9.

Rencana pemeliharaan barang Rencana pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindakan atau

gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris, yang dengan tegas dan secara tertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya. Setiap unit diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan barang dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Harus memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya

atau

volume

pekerjaan,

perkiraan

biaya,

waktu

dan

pelaksanaannya; 2) Menjadi bahan dalam menyusun rencana APBD, khususnya Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang; dan 3) Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahun anggaran yang bersangkutan. Rencana Tahunan pemeliharaan barang bagi SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan diajukan pada waktu dan menurut prosedur yang ditetapkan,

51

dengan demikian maka Rencana Tahunan Pemeliharaan barang merupakan landasan bagi pelaksanaan pemeliharaan barang. Setiap perubahan yang akan diadakan pada Rencana Pemeliharaan Barang harus dengan sepengetahuan Kepala SKPD yang bersangkutan, sebelum diajukan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola. 4.10.

Pelaksanaan pemeliharaan Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh

pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) yang ada di masingmasing SKPD. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah, harus dibuat kartu pemeliharaan/perawatan yang memuat: 1) Nama barang inventaris; 2) Spesifikasinya; 3) Tanggal perawatan; 4) Jenis pekerjaan atau pemeliharaan; 5) Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan; 6) Biaya pemeliharaan/perawatan; 7) Yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan; 8) Lain-lain yang dipandang perlu Pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang dilakukan oleh pengurus barang. Contoh format kartu pemeliharaan/perawatan dapat dilihat pada Tabel 3. Kepala

Bagian

bertanggungjawab pemeliharaan

Umum

atas

Barang

dan

Perlengkapan

pemeliharaan Daerah

mengkoordinasikan

barang

dilakukan

Daerah.

oleh

Bagian

dan

Pelaksanaan Umum

dan

Perlengkapan/Kepala Unit Kerja dengan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD). Kepala unit kerja, dalam hal ini Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, bertanggungjawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan

barang

dalam

lingkungan

wewenang

dan

wajib

melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Bupati/Walikota setiap semester. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan

52

Tabel 3

SKPD KAB/KOTA PROVINSI

No. 1

Spesifikasi Barang No. Kode No. Register Barang 2 3

Kode Lokasi :…………………… KARTU PEMELIHARAAN BARANG TAHUN ANGGARAN …….. Nama Barang yang dipelihara 4

Jenis Pemeliharaan

Yang memelihara

5

6

Tanggal Pemeliharaan

Biaya Pemeliharaan

Bukti Pemeliharaan

7

8

9

Mengetahui Kepala SKPD

Pengurus Barang

(.........................)

(............................)

53

Keterangan 13

meneliti laporan dan menyusun dilakukan dalam 1 (satu) Tahun

daftar hasil pemeliharaan barang yang

Anggaran

sebagai lampiran perhitungan

anggaran tahun yang bersangkutan. 4.11.

Penerimaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan barang Adapun

dalam

pelaksanaan

penerimaan

pekerjaan

pemeliharaan/perawatan barang dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima harus dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang; 2. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang; 3. Pelaksanaan pekerjaan/pemeliharaan barang dilaporkan kepada Pengelola melalui pembantu pengelola; 4. Pembantu pengelola menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada Kepala Daerah; 4.12.

Latihan Setelah Anda membaca uraian materi dalam Kegiatan Belajar 3,

kerjakanlah latihan berikut ini. Anda dapat juga mendiskusikannya dengan peserta lain. 1. Sebutkan contoh-contoh tindakan yang merupakan kegiatan pengamanan administratif, pengamanan fisik dan tindakan hukum! 2. Apa sajakah tugas pengurus barang/gudang? 3. Sebutkan fungsi-fungsi gudang! 4. Sebutkan tujuan utama penyimpanan! 5. Dalam hal pengamanan, siapa saja yang harus melakukan pengamanan dan apa bentuk pengamanan harus yang dilakukan? 6. Apakah tujuan dari pemeliharaan? 7. Sebutkan jenis-jenis pemeliharaan dan jelaskan! 8. Apakah yang dimaksud dengan rencana pemeliharaan? 9. Apa saja yang harus dimuat dalam rencana pemeliharaan? 10. Apakah setiap pengguna barang harus membuat rencana pemeliharaan? Jelaskan!

54

4.13.

Rangkuman Pengamanan Barang Milik Daerah meliputi pengamanan administratif,

pengamanan fisik dan pengamanan melalui tindakan hukum. Semua barangbarang hasil kegiatan pengadaan sebelum sampai kepada sipemakai barang tentu saja disimpan dulu pada suatu tempat guna pengamanannya baik itu sifatnya sementara waktu atau dalam waktu yang agak lama. Sudah umum dijumpai pada setiap satuan kerja/instansi tertentu, selalu ada petugas yang ditunjuk sebagai Bendaharawan barang, Petugas gudang beserta adanya fasilitas

pergudangan.

Yang

mengurus

gudang

atau

Kepala

Gudang

bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan keutuhan barang dalam gudangnya. Gudang sebetulnya mempunyai beberapa fungsi yaitu: (1) Sebagai tempat untuk pembukuan terhadap keluar masuk barang dari dan keluar gudang, (2) Sebagai tempat penyimpanan barang secara tertib dan teratur, (3) Sebagai tempat perawatan barang selama dalam penyimpanan serta pemeliharaan kebersihan

ruangan

tempat

penyimpanan barang,

(4)

Sebagai tempat

penyimpanan barang untuk keperluan barang baru atau yang akan diterima dan barang yang tidak dipakai lagi/yang belum dihapuskan dan (5) Sebagai tempat pencatatan atau stock opname pada tiap-tiap akhir tahun. Pengamanan Barang Milik daerah dilakukan oleh aparat pelaksana pengamanan pada tingkat pengguna barang dan tingkat pengelola barang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang

milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan

secara berdaya

guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap

barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian

maupun

dari

segi

keindahan.

Pemeliharaan

dapat

berupa

pemeliharaan ringan, pemeliharaan sedang dan pemeliharaan berat. Setiap tahun SKPD harus menyusun rencana pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BKPBMD).

55

4.14.

Tes Formatif

1. Pengamanan BMD merupakan tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD dalam bentuk: a. Fisik b. Administrasi c. Tindakan hukum d. Semua jawaban benar 2. Pengedalian fisik terhadap barang ditujukan untuk mencapai keadaan sebagai berikut, kecuali: a. aman secara jumlah b. aman secara hak kepemilikan c. aman secara kondisi d. aman secara fungsi 3. Kegiatan pembukuan, inventarisasi dan penyimpanan dokumen kepemilikan merupakan pengamanan secara: a. Fisik b. Administrasi c. Hukum d. Legalitas 4. Pemasangan label kode lokasi dan kode barang dengan stiker merupakan tindakan pengamanan: a. Fisik b. Administrasi c. Hukum d. Legalitas 5. Kepemilikan atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan harus didukung oleh dokumen bukti kepemilikan. Pengurusan dokumen bukti kepemilikan merupakan pengamanan: a. Fisik b. Administrasi

56

c. Hukum d. Legalitas 6. Sedangkan penyimpanan terhadap bukti kepemilikan merupakan tindakan pengamanan: a. Fisik b. Administrasi c. Hukum d. Legalitas 7. Berikut ini adalah definisi pemeliharaan, kecuali: a. dilakukan terhadap barang dalam unit pemakaian b. tanpa merubah bentuk c. dapat menambah dan mengurangi d. agar pendayagunaan barang dapat dicapai 8. Penggantian kran air yang dilakukan oleh pengurus barang merupakan: a. pemeliharaan ringan b. pemeliharaan sedang c. pemeliharaan berat d. bukan pemeliharaan 9. Membersihkan virus komputer yang dilakukan oleh pegawai merupakan: a. pemeliharaan ringan b. pemeliharaan sedang c. pemeliharaan berat d. bukan pemeliharaan 10. Kegiatan

up-grade

komputer

dengan

merupakan: a. pemeliharaan ringan b. pemeliharaan sedang c. pemeliharaan berat d. bukan pemeliharaan

57

menggunakan

jasa

rekanan

11. Perbaikan mobil dengan cara turun mesin yang dilaksanakan oleh bengkel merupakan: a. pemeliharaan ringan b. pemeliharaan sedang c. pemeliharaan berat d. bukan pemeliharaan 12. Pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah barang dari hal-hal berikut ini, kecuali: a. pengaruh cuaca b. proses penuaan c. pengambilalihan oleh orang yang tidak berhak d. pengotoran debu 13. Yang menjadi sasaran pemeliharaan dari SKPD adalah: a. BMD yang status penggunaannya ada pada SKPD b. BMD yang dibeli oleh SKPD c. BMD yang tercatat dalam Buku Inventaris d. Semua barang (BMD dan BMN) yang tercatat dalam Buku Inventaris 14. Penegasan urutan tindakan atau gambaran pekerjaan yang dilaksanakan dalam pemeliharaan disebut: a. Rencana pemeliharaan b. Sasaran pemeliharaan c. Tujuan pemeliharaan d. Pelaksanaan pmeliharaan 15. Rencana

Tahunan

Pemeliharaan

penyusunan: a. Renstra b. Renja c. RKT d. RAPBD

58

Barang

digunakan

sebagai

bahan

4.15.

Umpan Balik dan Tindak Lanjut Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada

di bagian belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi. Rumus

=

Jumlah jawaban yang sesuai kunci

X 100%

Jumlah semua soal Penjelasan tingkat penguasaan: 90% - 100% = sangat baik 80% - 89% = baik 70% - 79% = cukup 70% - 69% = kurang Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.

59

Tes Sumatif A. PILIHAN GANDA Pilih salah satu jawaban yang paling tepat! 1. Untuk tetap mengoptimalkan fungsi BMD dilakukan tindakan: a. pemanfaatan b. pemeliharaan c. penilaian

d. penggunaan 2. Untuk pengamanan terhadap tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah harus diurus sertifikat atas nama: a. Pemerintah pusat b. Pemerintah Daerah c. Kepala Daerah

d. Kepala SKPD 3. Menjamin bahwa BMD digunakan/dimanfaatkan sesuai tujuan merupakan pengamanan secara: a. fisik b. adminstrasi c. hukum

d. tidak ada jawaban yang benar 4. Penetapan status penggunaan BMD pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: a. Biaya standar b. standar kebutuhan BMD c. rencana kebutuhan d. rencana anggaran 4. Berikut ini wewenang yang berkaitan dengan penetapan status penggunaan: a. melakukan penatausahaan terhadap BMD

60

b. tidak dapat melakukan pemanfaatan terhadap BMD c. tidak dapat mengajukan usul alih status BMD d. dapat melakukan pemindahtanganan terhadap semua jenis BMD. 5. Pejabat yang melakukan pengamanan dan pemeliharaan adalah sebagai berikut, kecuali: a. pengelola b. pembantu pengelola c. pengguna

d. pengurus dan penyimpan 6. Pejabat/petugas yang terkait langsung dengan kegiatan pengamanan BMD adalah: a. pengelola b. pembantu pengelola c. pengguna

d. penyimpan 7. Gudang, berkaitan dengan pengelolaan BMD, memiliki beberapa fungsi berikut ini, kecuali : a. Tempat penerimaan barang b. Tempat pengamanan barang c. Tempat penatausahaan barang

d. Tempat penyimpanan barang 8. Berikut ini adalah tujuan utama penyimpanan barang dalam gudang sehingga penempatan barang dalam penggudangan haruslah teratur sedemikian rupa, kecuali: a. Cepat, tepat dan efisien dalam melayani permintaan, penerimaan dan penanganan b. Aman dan awet c. Cepat dapat dihabiskan

d. Memudahkan untuk mengetahui jumlah persediaan 61

9. Cara-cara penyimpanan barang yang baik adalah penyusunan penempatan hendaknya berdasarkan hal-hal berikut ini, kecuali: a. Macam/sifat/jenis barang b. Harga barang c. Daya tahan atau sensitivitas barang

d. Ukuran besar/kecilnya barang 10. Melakukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat merupakan upaya: a. Pengamanan fisik b. Pengamanan adminstrasi c. Pengamanan secara hukum

d. Dalam rangka pemeliharaan 11. Tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan oleh pengguna, bukti kepemilikannya disimpan oleh: a. pengelola b. pembantu pengelola c. pengguna

d. pengurus dan penyimpan 12. Sedangkan untuk tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola, kegiatan pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan dilakukan oleh: a. pengelola b. pembantu pengelola c. pengguna

d. pengurus dan penyimpan 13. Upaya pengadilan perdata dan pidana merupakan tindakan pengamanan secara: a. fisik

62

b. administrasi c. hukum

d. legal 14. Upaya tindakan hukum seperti tersebut di atas dilakukan dengan berkoordinasi dengan: a. Kepala Daerah b. Sekretaris Daerah c. Biro/Bagian Hukum

d. Biro/Bagian Perlengkapan 15. Kartu pemeliharaan dibuat oleh: a. pengelola b. pembantu pengelola c. pengguna

d. jawaban a dan b benar B. BENAR SALAH Jawablah B bila pernyataan di bawah ini benar dan S jika pernyataan di bawah ini salah. 1. B -

S Sebelum

ditetapkan

status

penggunaannya,

BMD

boleh

digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. 2. B -

S Penetapan status penggunaan dimaksudkan agar tercapai tertib administrasi dan tertib pengelolaan.

3. B -

S Tidak semua BMD harus ditetapkan statusnya oleh Pengelola Barang.

4. B -

S Setelah barang diterima, Pengguna Barang harus mengurus dokumen kepemilikan.

5. B -

S Sanksi menelantarkan BMD berupa tanah/bangunan hanya terbatas pada dicabutnya status penetapan penggunaan.

6. B -

S Melengkapi dokumen bukti kepemilikan merupakan tindakan pengamanan administratif.

63

7. B -

S Menjamin pemanfaatan Barang Milik daerah sesuai dengan tujuannya merupakan tindakan pengamanan hukum.

8. B -

S Penyimpanan

barang

di

gudang

merupakan

tindakan

pengamanan adminstratif dan pengamanan fisik. 9. B -

S Melakukan perawatan terhadap Barang Milik Daerah selama dalam penyimpanan merupakan bagian dari pengamanan yaitu mencegah barang dari kerusakan.

10. B -

S Aparat pelaksana pengamanan atas Barang Milik Daerah dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah.

11. B -

S Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam

unit

pemakaian,

dapat

merubah,

menambah

atau

mengurangi bentuk maupun kontruksi asal. 12. B -

S Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari hari oleh Unit pemakai/pengurus barang dengan membebani anggaran;

13. B -

S Setiap SKPD tidak wajib menyusun rencana pemeliharaan barang apabila sudah menyusun RKA-SKPD.

14. B -

S Dalam penerimaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan barang harus dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah.

15. B -

S Kepala unit kerja bertanggungjawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenang dan wajib melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Bupati/Walikota.

64

KUNCI JAWABAN

A. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 1 1. b 6. d 11. a 2. c 7. c 12. a 3. c 8. b 13. c 4. a 9. c 14. a 5. c 10. b 15. b B. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 2 1. d 6. d 11. a 2. c 7. c 12. a 3. d 8. d 13. b 4. a 9. d 14. a 5. a 10. d 15. b C. TES FORMATIF-KEGIATAN BELAJAR 3 1. d 6. b 11. c 2. b 7. c 12. c 3. b 8. a 13. d 4. b 9. a 14. a 5. c 10. b 15. d D. TES SUMATIF I. Pilihan Ganda 1. b 2. b 3. a 4. b 5. a

6. d 7. c 8. c 9. b 10. c

11. a 12. b 13. c 14. c 15. c

II. Benar Salah 1. B 6. B 2. B 7. S 3. B 8. B 4. S 9. B 5. S 10. B

11. S 12 B 13. S 14. B 15. B

65

DAFTAR PUSTAKA Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, Modul 4: Verifikasi, Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian dan Pengamanan Barang/Aset, http://www.daneprairie.com. Penetapan Status Barang Milik Daerah, http://www.asetdaerah.wordpress.com

66

posting

by

Riris

in