Pengertian Politik Dan Strategi Nasional

A. Pengertian Politik dan Strategi Nasional 1. Pengertian Politik Perkataan politik berasal dari kata Yunani “polistaia”. Polis, berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/ berdiri (Negara) dan taia berarti urusan. Dari penggunaannya kata politik sering mempunyai arti yang lain, untuk memberikan pengertian kata politik disampaikan dulu beberapa arti kata politik dari segi kepentingan penggunaannya yaitu: a) Dalam arti kepentingan umum (politics) “poliitik” dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan Negara di pusat maupun maupun di daerah lazim disebut politics yang berarti suatu rangkaian azaz atau prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Politik dalam artian ini adalah medan dimana bergerak keseluruhan individu atau kelompok individu masing-masing mempunyai kepentingan sendiri, ide sendiri. b) Dalam arti kebijaksanaan (policy) Merupakan penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang di angggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau keinginan dan keadaan yang kita kehendaki. Jadi politik dalam artian ini adalah tindakan dari satu individu atau satu kelompok individu mengenai satu masalah atau keseluruhan masalah dari masyarakat atau Negara (Lemhannas, 1995). Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa yunani “polisteia” yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu Negara dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang

erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan dan arah sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan dan arah tersebut sebaik-baiknya. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan Negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada (Sumarsono, 2002). Dari dua pengertian diatas dapat kami simpulkan politik adalah suatu bentuk proses kegiatan yang berlangsung di suatu negara yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mewujudkan tujuan suatu bangsa dengan berdasarkan kebijakan yang telah berlaku dan ditetapkan. 2. Strategi Nasional Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran nasionalnya. Agar strategi nasional ini berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak politik nasional, maka terlebih dahulu harus diadakan pemikiran strategi yaitu melaksanakan telaah strategi dan perkiraan strategi yang berarti berpikir secara intensif, ekstensif, analitis, sintetis serta menyeluruh (Lemhannas, 1995). Strategi berasal dari kata yunani “strategia” yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenagan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang-bidang militer, tapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah

asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan Negara tentang pembinaan (perencanaan,

pengembangan,

pemeliharaan,

dan

pengendalian)

serta

penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional (Sumarsono, 2002). Dari dua pengertian diatas dapat kami simpulkan strategi nasional adalah bentuk cara yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di politik nasional. Dengan kata lain, strategi nasional merupakan cara untuk mewujudkan politik nasional yang diharaapkan di suatu negara. B. Penyusunan Politik Strategi Nasional 1. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR dengan langkah awal menyusun Program Kabinet yang diikutu dengan menunjukkan para menteri kabinet sebagai pembantu presiden. Ditingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Masyarakat melalui pranata politik yang ada di era reformasi memiliki peranan yang penting, yaitu berupaya mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai GBHN maupun yang dilaksanakan oleh Presiden beserta penyelenggara negara lainnya. 2. Penentu Kebijakan Kebijakan Puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kebijakan Umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan DPR, bentuknya adalah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Inpres. Kebijakan Khusus dilakukan oleh Menteri dalam menjabarkan Kebijakan

Umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai tanggung jawabnya. Kebijakan Teknis dilakukan oleh Pimpinan Eselon I Departemen Pemerintahan dan Non Departemen. Bentuk kebijakannya adalah Peraturan Keputusan, atau Instruksi pimpinan Departemen dan Dirjen. Kebijakan di daerah, adalah Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakannya berupa Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah. C. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Strategi Nasional (Polstranas) Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”.

Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR,

Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi

nasional

di

tingkat

suprastruktur

politik

diatur

oleh

presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. Otonomi Daerah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah: a) Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking). b) Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking). b. Kewenangan Daerah a) Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan

daerah

mencakup

seluruh

kewenangan

bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. b) Kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro. D. Implementasi Politik dan Strategi Nasional 1. Politik Nasional adalah Politik Pembangunan Politik Nasional pada hakekatnya sama dengan Kebijakan Nasional sebagai landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Dalam penyusunan politik nasional hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan pertahanan negara. Oleh karena upaya untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional yang juga pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional, dilakukan melalui pembangunan, maka politik nasional disebut politik pembangunan. 2. Implementasi

Politik

dan

Strategi

Nasional

dalam

Bidang-Bidang

Pembangunan Nasional Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai arah penyelenggaraan negara dan segenap rakyat Indonesia, kaidah pelaksanaannya sbb:

1) Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk mengerahkan

semua

potensi

dan

kekuatan

pemerintahan

dalam

melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. 2) DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945. 3) Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam siding Tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945. 4) GBHN dalam pelaksanaan dituangkan dalam Program Pembangunan Negara Lima Tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terstruktur yang secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. 5) PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR. E. Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab. F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Polstranas Perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan di menangkan tidak atas dasar kekuatan senjata belaka.pemakaian seimbang dan serasi antara unsure inteligensi kekuatan jiwa bangsaindonesia di satu pihak, yang di dalam perjuangan fisik dapat mempersatukan rakyat lebih dari 13.667 buah pulau menjadi satu masa melawan belanda, dengan unsur kekerasan, yaitu militer dan rakyat yang militant di lain pihak, menghasilan kemenangan yang gilanggilang dalam waktu hanya 5 tahun saja. Karena cetusan kalbu bangsa Indonesia tersebut banyak bangsa terjajahberani mengadakan perjuangan terhadap penjajahan mereka masing-masing untuk memperoleh kemerdekaan.

Perjuangan bangsa Indonesia sejak awalnya sudah berazas Revolution of Human Conscience. Dengan demikian maka perjuangan bangsa Indonesia adalah prabawa dari azas geopolitik, satu panggilan untuk menyebarkan benih yang sudah lama terpendam, yaitu benih human conscienceness, benih fitrah khas umat manusia. Suatu perjuangan sebagai pancaran Amanat Penderitaan Rakyat, bahkan amanat penderitaan umat manusia, akibat penjajahan, penindasan dan pengisapan, mengakibatkan perjuangan Indonesia bercorak aneka muka dan merupakan perjuangan umat manusia dan atau perjuangan dunia, yang bercita-cita tinggi, yaitu pembentukan suatu Dunia baru bersih dari imperialisme dan kolonialisme di dalam segala bentuk dan manifestasinya menuju perdamaian dunia sempurna abadi. Perjuangan berdasarkan pancasila sebagai azas bangsa Indonesia, melandasi bukan saja pelaksanaan perjuanganya, melainkan juga penemuan kembali integritas bangsa Indonesia dan merupakan kekuatan pendorong penyebaran ideologi pancasila. Di tinjau dari sejarah dan dari letak geografi, jiwa manusia yang hidup di atasnya dan lingkungan, timbullah beberapa faktor yang merupakan potensi atau kekuatan yang di gunakan untuk merealisasikan perjuangan tersebut maupun adanya masalah-masalah atau problem yang harus di hadapi sebagai hakekat ancaman. Potensi serta masalah-masalah tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional, yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, Hankam, dan hekekat ancaman. a. Ideologi dan Politik Potensi ideologi dan politik di himpun dalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang menggambarkan kepribadian bangsa, keyakinan atas kemampuan sendiri dan yang berdaulat serta berkesanggupan untuk menolong bangsa-bangsa yang masih di jajah guna mencapai kemerdekaannya. Mengadakan kerja sama regional serta membentuk dan mewujudkan kesetabilan di wilayah Asia Tenggara dan mengusahakan adanya kerja sama internasional dalam rangka perjuangan dalam menghapuskan imperialism dan

kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan dari mana pun datangnya, keseluruhan itu tidak terlepas terhadap penggabdian untuk kepentingan nasional. b. Ekonomi Kesuburan, kekayaan alam, maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi ekonomi yang besar sekali bukan saja untuk mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia, bahkan kemungkinan mampu untuk membantu mencukupi keperluan dunia. Jumlah penduduk Indonesia secara cepat berkembang, dapat di dalam waktu yang tidak terlalu lama membawa Indonesia menjadi kekuatan yang perlu di perhitungkan adalah baik jiwa di kembangkan bakat dan kemampuan di bidang ekonomi yang di wariskan kepada kita. Secara fisik Indonesia menduduki posisi silang antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudra. Posisi silang Indonesia itu tidak hanya bersifat fisik saja. Tetapi saja mempunyai pengaruh terhadap ideologi, politik, sosial, ekonomi, militer, dan demografi, di mana penduduk terdapat di antara Negara yang berpendudukan minus di selatan (Australia) dan penduduk yang besar di utara (RRC). c. Sosial Budaya Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, bahasa, dan dialek serta beraneka warna tradisi atau adat-istiadat, mempersulit persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi justru ke-Bhinneka Tunggal Ika-an inilah merupakan kekuatan kita, karena ruang hidup (lebensraum) yang sama dan persamaan juga di dalam penderitaan serta penanggungan. Bahaya pemecahan mudah sekali timbul, sukuisme dan rasialisme merupakan tantangan dan ancaman laten. Oleh sebab itu segala daya dan dana harus di kerahkan dan di manfaatkan untuk kepentingan preservation of national unity. Ke- Bhennika Tunggal Ikaan merupakan pengikat persatuan ampuh. d. Hankam

Perjuangan Indonesia sekaligus telah melahirkan Negara Republik Indonesia dan kekuatan-kekuatan bersenjata dari kandungan rakyat yang terus-menerus

di bimbingkan

dan dikembangkan. Kekuatan-kekuatan

bersenjata tersebut telah melampaui proses-proses penyempurnaan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara kronologis pertumbuhan itu selalu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional yang menjadi satu-satunya hak milik nasional yang masih tetap untuk walaupun telah menghadapi segala macam kekuatan sosial dalam perjuangan Indonesia serta memiliki potensi yang di sebut sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA). e. Ancaman Yang di maksud dengan “ancaman” yaitu semua bentuk bahaya yang bersifat ancaman, hambatan, dan tantangan, yang mempunyai akibat negatif dalam kelangsungan hidup, integritas, dan identitas suatu negara dan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, negara-negara besar dapat mewujudkan ambisinya sedemikian rupa. Perwujudan ambisinya itu di salurkan melalui bidang-bidang impoleksom, baik secara terbuka maupun secara tertutup, sehingga fisik maupun non fisik dengan menggunakan berbagai dalih untuk mencapai sasarannya. Wujud ambisinya merupakan suatu cetusan dari kepentingan-kepentingannya. Contoh ambisi dari beberapa negara besar di berbagai bidang di antaranya adalah: 

Bidang Ideologi merupakan keperluan untuk meluaskan ideologinya seperti yang dilakukan Uni Soviet dan RRC dalam usama pengkomunisan



dunia. Bidang Politik merupakan keperluan untuk memperluas pengaruhnya, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam



usahanya untuk merebut dominasi dunia. Bidang Ekonomi merupakan keperluan untuk mendapatkan bahan mentah serta pasaran bagi industrinya dan memelihara life-line-nya. Seperti yang di lakukan Jepang dalam usaha ekonominya.



Bidang

Sosial-Budaya

merupakan

keperluan

untuk

meluaskan

kebudayaanya, seperti yang di lakukan Amerika Serikat dengan usaha 

Amerikanisasi dunia. Bidang Militer merupakan keperluan untuk mempartahankan kepentingankepentingannya

di

luar

atau

untuk

membantu

sekutu-sekutunya

berdasarkan fakta-fakta militer, seperti yang di lakukan Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan move-move militernya (Lemhannas, 1995). C. Hubungan antara Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan Politik Strategis Nasional

Wawasan Nusantara adalah Wawasan Nasional bangsa Indonesia yang memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia. Wawasan tersebut merupakan orientasi hidup bangsa Indonesia yang bersifat integratif dan seimbang di bidang bangsa, wilayah, psikologi, ideologi, kebudayaan, politik, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan dan keamanan. Selain orientasi hidup integratif harus juga seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, antara jiwa dan pikiran, antara material dan spiritual, antara peri hidup darat, laut, dengan udara, antara nasional dan internasional dan antara individu dengan masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa orientasi hidup bangsa Indonesia harus diarahkan kepada tercapainya kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Berdasarkan hal tersebut, maka geostrategi harus dapat kita rumuskan yang di dalamnya secara tegas merumuskan kepentingan-kepentingan nasional utama (the national interest) yang merupakan suatu infrastruktur bagi penentuan politik dan strategi nasional. Selain itu, ketahanan nasional yang seimbang di segala bidang yakni politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam merupakan kekuatan di dalam pelaksanaan politik dan strategi nasionalnya, dan sebaliknya dengan berhasilnya pencapaian sasaran-sasaran nasional akan memberikan pengaruh kepada peningkatan Ketahanan Nasional. Dengan kata lain dapat juga dilihat hubungannya bahwa ketahanan nasional merupakan pedoman arah dan sasaran pembangunan nasional yang selalu diarahkan untuk mewujudkan Wawasan Nusantara, selain itu bahwa

pembangunan nasional diselenggarakan dengan pendekatan nasional untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembangunan nasional dengan menggunakan metode Astagatra dan keterpaduan menyeluruh. Ketahanan nasional yang seimbang di segala bidang merupakan kekuatan di dalam pelaksanaan politik dan strategi nasionalnya, dan sebaliknya dengan berhasilnya pencapaian sasaransasaran nasional akan memberikan pengaruh kepada peningkatan Ketahanan Nasional (Lemhannas, 1995).

D. Proses Perencanaan Pembangunan Nasional

Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan nasional adalah perencanaan pembangunan nasional itu sendiri. Suatu perencanaan yang sifatnya strategis nasional harus mengikat semua aparatur pemerintah, swasta maupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya untuk menjamin terjadinya usaha di bidang rencana maupun pada pelakanaannya, untuk penyusunan strategi yang akan ditempuh dalam pencapaian sasaran-sasaran nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu disusun rencana dalam bentuk program sebagai berikut : 1.

Perencanaan pelaksanaan politik dan strategi nasional.

2.

Interalasi system perencanaan.

3.

Saat dan waktu perencanaan. Di dalam pelaksanaan pembangunan harus melalui tahap-tahap pembangunan. Tahap yang satu harus jelas kaitannya dan fungsinya terhadap tahap yang lain, harus merupakan kelanjutan dan peningkatan dari tahap selanjutnya. Tahap-tahap inilah yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah yang meliputi jangka waktu lima tahun yang dikenal dengan Repelita. Pada

pembangunan nasional terdapat pola umum yang terdiri dari program-program yang dikelompokkan dalam empat bidang : 1.

Pembangunan bidang ekonomi, yaitu strategy of unbalanced growth artinya pembangunan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada semua sektor di bidang ekonomi dengan intensitas dan volume serta waktu yang sama.

2.

Pembangunan bidang sosial budaya, pembangunan di bidang ini meliputi keluarga

berencana,

transmigrasi,

kesehatan,

pendidikan,

tenaga

kerja,

kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan agama. 3.

Pembangunan bidang politik, secara strategis diporoskan kepada pembangunan kekuasaan yang berdasarkan atas hokum sesuai dengan UUD 1945.

4.

Pembangunan bidang hankamnas, dalam realisasi pembangunan hankamnas tergantung pada kondisi-kondisi yang dapat diciptakan oleh pelaksanaan rangkaian rencana-rencana jangka menengah dalam bidang ekonomi, yang menjadi

sumber

dan

penyediaan

sarana-sarana

bagi

rencana-rencana

pembangunan dalam bidang hankamnas (Lemhannas, 1995).

Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang diterapkan oleh MPR. Selanjutnya, pelaksanaannya dilaksanakan oleh presiden/mandataris MPR. GBHN pada dasarnya merupakan haluan Negara tentang pembangunan nasional yang diterapkan setiap lima tahun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tingkat kemajuan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Pelaksanaan dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditentukan oleh presiden sebagai mandataris MPR dengan mendengarkan dan memperhatikan sungguhsungguh pendapat dari lembaga tinggi negara khususnya DPR, merupakan politik pemerintah. Jadi, politik pemerintah tidak menyalahi jiwa demokrasi dan tetap berpedoman pada ketetapan MPR. Politik pembangunan sebagai pedoman dalam

pembanguan nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, kita memerlukan sistem manajemen nasional. Sistem manajemen nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka mewujudkan ketertiban sosial, politik, dan administrasi.

Makna Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin (Sumarsono, 2002). Kaidah Pelaksanaan Politik dan Strategi Nasional Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia. Karena itu, perlu ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1.

Presiden selaku kepala pemerintahan negara menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara dan berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.

2.

Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban melak¬sanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.

3.

Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Garis- garis Besar Haluan Negara dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan fungsi, tu¬gas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.

4.

Garis-garis Besar Haluan Negara dituangkan dalam Program Pem¬bangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara terperinci dan terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

5.

Program Pembangunan Nasiona lima tahun (PROPENAS) dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 merupakan produk politik nasional yang ditetapkan oleh MPR hasil pemihhan umum 1998. GBHN tersebut berlaku sejak tanggal ia ditetapkan sampal ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara oleh Sidang Umum Majehs Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum pada tahun 2004. Pada tahun pertama pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004, Presiden diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah

persiapan

dan

penyesuaian

guna

menyusun

program

pembangunan nasional serta rencana pembangunan tahunan yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara dengan tetap memelihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara. Selama rencana pem¬bangunan tahunan berdasarkan GBHN tahun 1999-2004 belum ditetapkan, pemerintah dapat

menggunakan rencana Anggaran Pen¬dapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan sebelumnya . Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita bangsa tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara negara. Sehubungan dengan hal itu, semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan GBHN . Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, perlu dikembangkan peran aktif masyarakat dalam rangka menyiapkan GBHN yang akan datang. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya pembangunan nasional yang merupakan wujud nyata politik dan strategi nasional akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis, tentram, aman, dan damai.