PENGERTIAN DEFINISI RESIKO DAN PENILAIAN MATRIKS RESIKO.docx

PENGERTIAN (DEFINISI) RESIKO DAN PENILAIAN (MATRIKS) RESIKO

Pengertian (definisi) resiko K3 (risk) ialah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Penilaian Resiko merupakan hasil kali antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu resiko. Untuk menentukan kagori suatu resiko apakah itu rendah, sedang, tinggi ataupun ekstrim dapat menggunakan metode matriks resiko seperti pada tabel matriks resiko di bawah : KEPARAHAN Tabel Matriks Resiko Sangat Ringan Ringan Sedang Berat Sangat Berat Sangat Sering Sedang Tinggi Tinggi Ekstrim Ekstrim Sering Sedang Sedang Tinggi Tinggi Ekstrim FREKUENSI Sedang Rendah Sedang Sedang Tinggi Ekstrim Jarang Rendah Sedang Sedang Tinggi Tinggi Sangat Jarang Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi Tabel di bawah merupakan contoh parameter keseringan dari tabel matriks resiko di atas : Kategori Contoh Parameter I Contoh Parameter II Keseringan Terjadi 1X dalam masa lebih Probabilitas 1 dari 1.000.000 jam kerja Sangat Jarang dari 1 tahun orang lebih Probabilitas 1 dari 1.000.000 jam kerja Jarang Bisa terjadi 1X dalam setahun orang Probabilitas 1 dari 100.000 jam kerja Sedang Bisa terjadi 1X dalam sebulan orang Sering Bisa terjadi 1X dalam seminggu Probabilitas 1 dari 1000 jam kerja orang Sangat Sering Terjadi hampir setiap hari Probabilitas 1 dari 100 jam kerja orang Tabel di bawah merupakan contoh parameter keparahan dari tabel matriks resiko : Kategori Contoh Parameter I Contoh Parameter II Keparahan Tidak terdapat cedera/penyakit, tenaga kerja Total kerugian kecelakaan kerja Sangat Ringan dapat langsung bekerja kembali kurang dari Rp. 1.000.000 Total kerugian kecelakaan kerja Cedera ringan, tenaga kerja dapat langsung Ringan antara Rp. 1.000.000 – Rp. bekerja kembali 1.500.000 Sedang Mendapat P3K atau tindakan medis, tidak Total kerugian kecelakaan kerja Page 1 of 10

antara Rp. 1.500.000 – Rp. 5.000.000 Memerlukan tindakan medis lanjut/rujukan, Total kerugian kecelakaan kerja Parah cacat sementara, terdapat jam kerja hilang antara Rp. 5.000.000 – Rp. 1X24 jam 10.000.000 Cacat Permanen, Kematian, terdapat jam Total kerugian kecelakaan kerja Sangat Parah kerja hilang lebih dari 1X24 jam lebih dari Rp. 10.000.000 Tabel di bawah merupakan representasi kategori resiko yang dihasilkan dari penilaian matriks resiko : Rendah Perlu Aturan/Prosedur/Rambu Sedang Perlu Tindakan Langsung Tinggi Perlu Perencanaan Pengendalian Ekstrim Perlu Perhatian Manajemen Atas Dari representasi di atas, maka dapat kita tentukan langkah pengendalian resiko yang paling tepat berdasarkan 5 (lima) hirarki pengendalian resiko/bahaya K3. ada hilang jam kerja lebih dari 1X24 jam

PENGERTIAN DAN ELEMEN SISTEM MANAJEMEN K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

Pengertian (Definisi) Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) secara umum merujuk pada 2 (dua) sumber, yaitu Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan padaStandar OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management Systems. Pengertian (Definisi) Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menurut Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung-jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sedangkan Pengertian (Definisi) Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Page 2 of 10

Kesehatan Kerja) menurut standar OHSAS 18001:2007 ialah bagian dari sebuah sistem manajemen organisasi (perusahaan) yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan Kebijakan K3 dan mengelola resiko K3 organisasi (perusahaan) tersebut. Elemen-Elemen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bisa beragam tergantung dari sumber (standar) dan aturan yang kita gunakan. Secara umum, Standar Sistem Manajemen Keselamatan Kerja yang sering (umum) dijadikan rujukan ialah Standar OHSAS 18001:2007, ILO-OSH:2001 dan Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tabel di bawah menjelaskan uraian singkat dari elemen-elemen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan standar-standar di atas : OHSAS 18001:2007 4. Elemen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4.1. Persyaratan Umum 4.2. Kebijakan K3 4.3. Perencanaan 4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penialaian Resiko dan Pengendalian Resiko 4.3.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya 4.3.3. Tujuan dan ProgramProgram K3 4.4.Penerapan dan Operasi 4.4.1. Sumber Daya, Peran, Tanggung-Jawab, Fungsi dan Wewenang 4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Pengetahuan 4.4.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi 4.4.4. Dokumentasi 4.4.5. Pengendalian Dokumen 4.4.6. Pengendalian Operasi 4.4.7. Persiapan Tanggap Darurat 4.5. Pemeriksaan 4.5.1. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja 4.5.2. Evaluasi

ILO-OSH:2001 Permenaker No 5:1996 3. Sistem Manajemen Panduan Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Manajemen Keselamatan dan Kerja di Dalam Organisasi Kesehatan Kerja Kebijakan 1. Komitmen dan Kebijakan 3.1. Kebijakan K3 1.1. Kepemimpinan dan 3.2. Partisipasi Tenaga Kerja Komitmen 1.2. Tinjauan Awal K3 Pengorganisasian 3.3. Tanggung-Jawab dan Fungsi 1.3. Kebijakan K3 3.4. Kompetensi dan Pelatihan 2. Perencanaan 3.5. Dokumentasi Sistem 2.1. Perencanaan Identifikasi Manajemen Keselamatan dan Bahaya, Penilaian dan Kesehatan Kerja Pengendalian Resiko 3.6. Komunikasi 2.2. Peraturan Perundangan Perencanaan dan Implementasi dan Persyaratan Lainnya 3.7. Tinjauan Awal 2.3. Tujuan dan Sasaran 3.8. Perencanaan, Pengembangan 2.4. Indikator Kinerja dan Penerapan Sistem 2.5. Perencanaan Awal dan 3.9. Tujuan K3 Perencanaan Kegiatan yang 3.10. Pencegahan Bahaya Sedang Berlangsung 3.10.1. Pencegahan dan 3. Penerapan Pengukuran Pengendalian 3.1. Jaminan Kemampuan 3.10.2. Manajemen Perubahan 3.1.1. Sumber Daya Manusia, 3.10.3. Pencegahan dan Sarana dan Dana Persiapan Tanggap Darurat 3.1.2. Integrasi 3.10.4. Pembelian 3.1.3. Tanggung-Jawab dan 3.10.5. Kontrak Tanggung-Gugat 3.1.4. Konsultasi, Motivasi Evaluasi 3.11. Pemantauan dan dan Kesadaran Pengukuran Kinerja 3.1.5. Pelatihan dan 3.12. Investigasi Kecelakaan Kompetensi Kerja Kerja dan Penyakit Kerja dan 3.2. Kegiatan Pendukung Dampaknya terhadap Kinerja K3 3.2.1. Komunikasi 3.13. Audit 3.2.2. Pelaporan Page 3 of 10

Penyimpangan 4.5.3. Investigasi Insiden, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan 4.5.3.1. Investigasi Insiden 4.5.3.1. Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan 4.5.4. Pengendalian Catatan 4.5.5. Audit Internal 4.6. Tinjauan Manajemen

3.14. Tinjauan Manajemen Tindakan Peningkatan 3.15. Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 3.16. Peningkatan Berkelanjutan

3.2.3. Pendokumentasian 3.2.4. Pengendalian Dokumen 3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi 3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko 3.3.1. Identifikasi Bahaya 3.3.2. Penilaian Resiko 3.3.3. Tindakan Pengendalian 3.3.4. Perancangan dan Rekayasa 3.3.5. Pengendalian Administratif 3.3.6. Tinjauan Ulang Kontrak 3.3.7. Pembelian 3.3.8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana 3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden 3.3.10. Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat 4. Pengukuran dan Evaluasi 4.1. Inspeksi dan Pengujian 4.2. Audit Sistem Manajemen K3 4.3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 5. Tinjauan Ulang dan Peningkatan Oleh Pihak Manajemen

Page 4 of 10

Gambaran ILO-OSH : 2001

Page 5 of 10

Gambaran OHSAS 18001 : 2007

STANDAR ILO-OSH 2001 Standar ILO-OSH 2001Occupational Safety and Health Management Systems adalah standar Internasional yang diterbitkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa / United Nations) yang mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara Nasional maupun di tingkat organisasi (perusahaan). Kelebihan dari standar ILO-OSH 2001 ialah terdapat tuntunan untuk menerapkan Kebijakan K3 dan Standar K3 secara Nasional kemudian mewajibkan seluruh organisasi yang berda di wilayah ataupun kendali Negara menerapkan Kebijakan K3 dan Standar K3 sesuai yang ditetapkan oleh Negara. Akan tetapi standar ILO-OSH 2001 tidak mengharuskan teknis penerapan secara Nasional seperti itu karena standar ILO-OSH 2001 juga bisa diterapkan secara individual dalam organisasi (perusahaan).

Page 6 of 10

Kelebihan lain standar ILO-OSH 2001 ialah standar ILO-OSH 2001 memiliki elemenelemen Sistem ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja yang singkat dan praktis untuk diterapkan. Namun hal tersebut juga menjadi sedikit kekurangan dari standar ILO-OSH 2001 jika dibandingkan dengan standar OHSAS 18001 : 2007Occupational Health and Safety Management Systems dikarenakan dalam standar OHSAS 18001 : 2007 memiliki elemen-elemen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lebih detail termasuk dalam pengendalian operasional organisasi (perusahaan) terkait dengan Resiko K3 organisasi (perusahaan) bersangkutan. Elemen-elemen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja standar ILOOSH 2001 antara lain : 3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dalam Organisasi Kebijakan 3.1. Kebijakan K3 3.2. Partisipasi Tenaga Kerja Pengorganisasian 3.3. Tanggung-Jawab dan Fungsi 3.4. Kompetensi dan Pelatihan 3.5. Dokumentasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3.6. Komunikasi Perencanaan dan Implementasi 3.7. Tinjauan Awal 3.8. Perencanaan, Pengembangan dan Penerapan Sistem 3.9. Tujuan K3 3.10. Pencegahan Bahaya 3.10.1. Pencegahan dan Pengukuran Pengendalian 3.10.2. Manajemen Perubahan 3.10.3. Pencegahann dan Persiapan Tanggap Darurat 3.10.4. Pembelian 3.10.5. Kontrak Evaluasi 3.11. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja 3.12. Investigasi Kecelakaan Kerja dan Penyakit Kerja dan Dampaknya terhadap Kinerja K3 3.13. Audit 3.14. Tinjauan Manajemen Tindakan Peningkatan 3.15. Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 3.16. Peningkatan Berkelanjutan

Page 7 of 10

KUMPULAN PERUNDANG-UNDANGAN K3 Perundang-undangan K3 ialah salah satu alat kerja yang sangat penting bagi para Ahli K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) guna menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Tempat Kerja. Berikut merupakan kumpulan perundang-undangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Republik Indonesia yang memuat isi sebagai berikut antara lain : Undang-Undang K3 : 1. Undang-Undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordonnantie). 2. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 203 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah terkait K3 : 1. Peraturan Uap Tahun 1930 (Stoom Verordening). 2. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida. 3. peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan. 4. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1979 tentang keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Menteri terkait K3 : 1. Permenakertranskop RI No 1 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan. 2. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu. 3. Permenakertrans RI No 3 Tahun 1978 tentang Penunjukan dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja. 4. Permenakertrans RI No 1 Tahun 19879 tentang Kewajiban Latihan Hygienen Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis Perusahaan. 5. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. 6. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

Page 8 of 10

7. Permenakertrans RI No 4 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. 8. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja. 9. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1982 tentang Bejana Tekan. 10. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1982 tentang Kualifikasi Juru Las. 11. Permenakertrans RI No 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja. 12. Permenaker RI No 2 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis. 13. Permenaker RI No 3 Tahun 1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes. 14. Permenaker RI No 4 Tahun 1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi. 15. Permenaker RI No 5 Tahun 1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut. 16. Permenaker RI No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. 17. Permenaker RI No 1 Tahun 1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap. 18. Permenaker RI No 1 Tahun 1989 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat. 19. Permenaker RI No 2 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi-instalasi Penyalur Petir. 20. Permenaker RI No 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 21. Permenaker RI No 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 22. Permenaker RI No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 23. Permenaker RI No 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 24. Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan. 25. Permenaker RI No 4 Tahun 1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan tata Kerja Dokter Penasehat. 26. Permenaker RI No 3 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang. Keputusan Menteri terkait K3 : 1. Kepmenaker RI No 155 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 125/MEN/82 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan

Page 9 of 10

Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum RI No 174 Tahun 1986 No 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi. 3. Kepmenaker RI No 1135 Tahun 1987 tentang Bendera keselamatan dan Kesehatan Kerja. 4. Kepmenaker RI No 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja. 5. Kepmenaker RI No 245 Tahun 1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. 6. Kepmenaker RI No 51 Tahun 1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja. 7. Kepmenaker RI No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. 8. Kepmenaker RI No 197 Thun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya. 9. Kepmenakertrans RI No 75 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja. 10. Kepmenakertrans RI No 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. 11. Kepmenakertrnas RI No 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Instruksi Menteri terkait K3 : 1. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No 11 Tahun 1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran. Surat Edaran dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terkait K3 : 1. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No 84 Tahun 1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 407 Tahun 1999 tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift. 3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 311 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik.

Page 10 of 10