Pengelolaan Dan Pemantauan TPA

Studi Dampak Lingkungan TPA Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun

5.1 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Dampak lingkungan yang diprakirakan terjadi akibat rencana pembangunan TPA Banjarsari Wetan wajib dikelola oleh Pemrakarsa. Maksud dari pengelolaan lingkungan hidup ini adalah untuk memberikan perlindungan

terhadap

sumber

daya

alam

dan

lingkungan

yang

diprakirakan terkena dampak baik geofisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, maupun kesehatan masyarakat, yang mengalami perubahan akibat

rencana

lingkungan pemrakarsa

pembangunan

hidup

juga

terhadap

TPA

merupakan pelaksanaan

Banjarsari bentuk

Wetan.

tanggung

kegiatan

Pengelolaan jawab

pembangunan

dari yang

berkelanjutan dan berawawasan lingkungan hidup. Sedangkan tujuan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup rencana pembangunan TPA Banjarsari Wetan adalah : 1. Menghindari atau mencegah dampak negatif yang diprakirakan terjadi akbiat rencana pembangunan TPA Banjarsari Wetan. 2. Menanggulangi,

meminimalisasi,

atau

mengendalikan

dampak

negatif yang diprakirakan terjadi akibat rencana pembangunan TPA Banjarsari Wetan. 3. Meningkatkan dampak positif sehingga memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa, masyarakat, maupun pihak lain yang menikmati dampak positif tersebut. 4. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Laporan Akhir

5-1

Studi Dampak Lingkungan TPA Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun

5.1.1 PENGELOLAAN PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI Bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak lingkungan yang diprakirakan terjadi dari masing-masing kegiatan pada tahap pra konstruksi diuraiakan sebagai berikut ini. 1) SURVEI DAN PERENCANAAN  Pengelolaan Dampak Timbulnya Keresahan Masyarakat : ● Menetapkan batas area tapak proyek berdasarkan bukti penguasaan lahan yang dimiliki. ● Melaksanakan

kegiatan

survei

metode

yang

menggunakan

dan

pengukuran

tepat

sehingga

dengan

dihasilkan

dokumen perencanaan teknis (DED) yang sesuai. ● Koordinasi dan bekerjasama dengan aparat desa, dan RT/RW setempat

selaku

memberikan

penanggung

informasi

jawab

mengenai

wilayah,

rencana

untuk

pelaksanaan

kegiatan survei di lokasi tapak proyek sehingga kegiatan survei dapat dilaksanakan. ● Mengintruksikan memberikan

kepada

informasi

Konsultan

yang

jelas

Perencana kepada

untuk

masyarakat

mengenai kegiatan survei dan investigasi yang dilakukan di lokasi tapak proyek.  Pengelolaan Dampak Persepsi dan Sikap Masyarakat : ● Untuk menimbulkan persepsi dan sikap positif masyarakat, tim survei wajib menghormati kearifan lokal, ketentuan yang berlaku di wilayah setempat, serta menjaga sikap selama pelaksanaan kegiatan. 2) SOSIALISASI DAN PUBLIKASI  Pengelolaan Dampak Timbulnya Keresahan Masyarakat : ● Menyampaikan informasi rencana pembangunan TPA kepada masyarakat

Laporan Akhir

secara

jelas

dan

terbuka

sebagai

bentuk

5-2

Studi Dampak Lingkungan TPA Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun

transparansi Pemrakarsa mengenai rencana pembangunan kepada masyarakat. ● Menampung saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat melalui alamat yang telah dicantumkan dalam pengumuman rencana kegiatan (yang ada di kelurahan, tapak proyek, dan media

cetak),

serta

merespon

saran,

pendapatan,

dan

tanggapan tersebut dengan cepat dan tepat. ● Bersedia membuka komunikasi serta melakukan musyawarah mufakat dengan masyarakat terkena dampak yang difasilitasi oleh pihak kelurahan untuk membicarakan permasalahan, solusi,

atauapun

kesepakatan-kesepakatan

yang

harus

dipenuhi antara kedua belah pihak, dan jika diperlukan, kesepakatan tersebut dituangkan secacara notariat yang mengikat kedua belah pihak. ● Menaati dan melaksanakan komitmen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menjaga hubungan yang harmonis antara Pemrakarsa dengan masyarakat yang terkena dampak. ● Koordinasi dan bekerjasama dengan kelurahan setempat dalam rangka pemantauan kondisi sosial kemasyarakatan, proses sosial yang terjadi, serta isu-isu yang berkembang terkait dengan rencana pembangunan TPA. ● Koordinasi dan bekerjasama dengan Polsek dan Koramil dalam rangka penyelesaian konflik serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya pada tahap pra konstruksi.  Pengelolaan Dampak Persepsi dan Sikap Masyarakat : ● Untuk menimbulkan persepsi dan sikap positif masyarakat, Pemrakarsa dan tim perencana sebagai penanggung jawab kegiatan wajib menghormati kearifan lokal, ketentuan yang berlaku di wilayah setempat, serta menjaga sikap selama pelaksanaan kegiatan.

5.1.2 PENGELOLAAN PADA TAHAP KONSTRUKSI

Laporan Akhir

5-3

Studi Dampak Lingkungan TPA Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun

Bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak lingkungan yang diprakirakan terjadi dari masing-masing kegiatan pada tahap konstruksi diuraiakan sebagai berikut ini. 1) REKRUITMEN TENAGA KERJA  Pengelolaan Dampak Terbuka Kesempatan Kerja : ● Mempersyaratkan bagi Kontraktor Pelaksana untuk melakukan rekruitmen tenaga kerja secara profesional, terbuka dan transparan,

dan

sesuai

peraturan

perundang-undangan

Ketenagakerjaan. Syarat tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang harus dipatuhi Kontraktor, yaitu : ‒

Melakukan rekuitmen tenaga kerja yang sesuai dengan posisi

dan

keahlian

yang

dibutuhkan

dalam

proses

konstruksi. ‒

Membuat kesepatan atau perjanjian kerja yang jelas dengan tenaga kerja konstruksi, minimal memuat identitas pekerja, posisi kerja, hak dan kewajiban, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

‒

Melaksanakan ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.01/Men/1980 Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan.

‒

Mengikutsertakan tenaga kerja konstruksi dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan PP No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

● Melakukan pengawasan melalui Konsultan Pengawas terhadap pelaksanaan rekruitmen tenaga kerja, serta memberikan peringatan, teguran, dan sanksi yang tegas kepada Kontraktor Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan dalam bidang ketenagakerjaan.

Laporan Akhir

5-4

Studi Dampak Lingkungan TPA Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun

● Koordinasi dan bekerjasama dengan kelurahan setempat dalam

mendapatkan

dipersiapkan

oleh

informasi

pihak

tenaga

kelurahan,

kerja

serta

yang

dalam

telah proses

rekruitmen tenaga kerja konstruksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.  Pengelolaan Dampak Peningkatan Pendapatan : ● Mempersyaratkan

kepada

Kontraktor

Pelaksana

untuk

memberikan upah dan kesejahteraan kepada tenaga kerja konstruksi yang termuat dalam RKS, yaitu : ‒

Memberikan upah kepada tenaga kerja konstruksi baik upah minimum maupun lembur dan bentuk kesejahteraan lainnya sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja yang telah disepakati.

‒

Memberikan

upah

minimum

kepada

tenaga

kerja

konstruksi minimal sesuai dengan UMK. ‒

Memberikan upah kepada tenaga kerja konstruksi dengan tepat waktu sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja.

 Pengelolaan Dampak Timbulnya Keresahan Masyarakat : ● Mempersyaratkan bagi Kontraktor Pelaksana untuk melakukan penyerapan tenaga kerja lokal di desa setempat. Syarat tersebut termuat dalam RKS, yaitu memasang pengumuman lowongan

kerja

dipublikasikan

ke

di

kantor

luar

desa

wilayah,

setempat

sehingga

sebelum

wilayah

desa

setempat mendapatkan informasi awal. ● Mempersyaratkan

bagi

Kontraktor

Pelaksana

untuk

penyerapan tenaga kerja lokal di desa setempat. Syarat tersebut termuat dalam RKS, yaitu : ‒

Merekrut tenaga kerja lokal di kelurahan setempat minimal 50% dari tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan, sebagai bentuk pelibatan tenaga kerja lokal.

‒

Melakukan

seleksi terhadap tenaga kerja lokal yang

diusulkan oleh pihak desa setempat untuk ditempatkan

Laporan Akhir

5-5

Studi Dampak Lingkungan TPA Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun

pada posisi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja setempat. ‒

Mengecek identitas tenaga kerja untuk memastikan bahwa tenaga kerja tersebut berasal dari masyarakat lokal di kelurahan setempat, bukan dari luar wilayah.

● Melakukan pengawasan kepada Kontraktor Pelaksana terhadap jumlah tenaga kerja lokal di kelurahan setempat yang terserap sebagai

tenaga

kerja

konstruksi,

serta

memberikan

peringatan, teguran, dan sanksi jika tidak sesuai dengan ketentuan prosentase penyerapan tenaga kerja lokal. ● Membangun

dan

meningkatkan

hubungan

serta

jalinan

komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat di kelurahan setempat,

melalui

penyampaian

informasi

secara

berkesinambungan kepada masyarakat. ● Tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama proses rekruitmen tenaga kerja konstruksi, agar proses kerjasama dan akomodasi

yang

telah

terbentuk

tidak

menjadi

proses

disosiatif. ● Koordinasi dan bekerjasama dengan kelurahan setempat, Polsek, dan Koramil dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama tahap pra konstruksi dan tahap konstruksi, serta dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan sosial yang mungkin terjadi, melalui komunikasi dan musyawarah. 2) MOBILISASI PERALATAN DAN MATERIAL  Pengelolaan Dampak Penurunan Kualitas Udara : ● Mempersyaratkan

kepada

Kontraktor

Pelaksana

untuk

melakukan pengelolaan penurunan kualitas udara. Syarat tersebut dimuat dalam RKS, yaitu : ‒

Mengatur kecepatan kendaraan proyek dengan kecepatan