Pengelolaan Dan Pemantauan TPA
November 22, 2017 | Author: Arya Pratama | Category: N/A
Short Description
Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup TPA...
Description
Studi Dampak Lingkungan TPA Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun
5.1 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Dampak lingkungan yang diprakirakan terjadi akibat rencana pembangunan TPA Banjarsari Wetan wajib dikelola oleh Pemrakarsa. Maksud dari pengelolaan lingkungan hidup ini adalah untuk memberikan perlindungan
terhadap
sumber
daya
alam
dan
lingkungan
yang
diprakirakan terkena dampak baik geofisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, maupun kesehatan masyarakat, yang mengalami perubahan akibat
rencana
lingkungan pemrakarsa
pembangunan
hidup
juga
terhadap
TPA
merupakan pelaksanaan
Banjarsari bentuk
Wetan.
tanggung
kegiatan
Pengelolaan jawab
pembangunan
dari yang
berkelanjutan dan berawawasan lingkungan hidup. Sedangkan tujuan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup rencana pembangunan TPA Banjarsari Wetan adalah : 1. Menghindari atau mencegah dampak negatif yang diprakirakan terjadi akbiat rencana pembangunan TPA Banjarsari Wetan. 2. Menanggulangi,
meminimalisasi,
atau
mengendalikan
dampak
negatif yang diprakirakan terjadi akibat rencana pembangunan TPA Banjarsari Wetan. 3. Meningkatkan dampak positif sehingga memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa, masyarakat, maupun pihak lain yang menikmati dampak positif tersebut. 4. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Laporan Akhir
5-1
Studi Dampak Lingkungan TPA Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun
5.1.1 PENGELOLAAN PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI Bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak lingkungan yang diprakirakan terjadi dari masing-masing kegiatan pada tahap pra konstruksi diuraiakan sebagai berikut ini. 1) SURVEI DAN PERENCANAAN Pengelolaan Dampak Timbulnya Keresahan Masyarakat : ● Menetapkan batas area tapak proyek berdasarkan bukti penguasaan lahan yang dimiliki. ● Melaksanakan
kegiatan
survei
metode
yang
menggunakan
dan
pengukuran
tepat
sehingga
dengan
dihasilkan
dokumen perencanaan teknis (DED) yang sesuai. ● Koordinasi dan bekerjasama dengan aparat desa, dan RT/RW setempat
selaku
memberikan
penanggung
informasi
jawab
mengenai
wilayah,
rencana
untuk
pelaksanaan
kegiatan survei di lokasi tapak proyek sehingga kegiatan survei dapat dilaksanakan. ● Mengintruksikan memberikan
kepada
informasi
Konsultan
yang
jelas
Perencana kepada
untuk
masyarakat
mengenai kegiatan survei dan investigasi yang dilakukan di lokasi tapak proyek. Pengelolaan Dampak Persepsi dan Sikap Masyarakat : ● Untuk menimbulkan persepsi dan sikap positif masyarakat, tim survei wajib menghormati kearifan lokal, ketentuan yang berlaku di wilayah setempat, serta menjaga sikap selama pelaksanaan kegiatan. 2) SOSIALISASI DAN PUBLIKASI Pengelolaan Dampak Timbulnya Keresahan Masyarakat : ● Menyampaikan informasi rencana pembangunan TPA kepada masyarakat
Laporan Akhir
secara
jelas
dan
terbuka
sebagai
bentuk
5-2
Studi Dampak Lingkungan TPA Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun
transparansi Pemrakarsa mengenai rencana pembangunan kepada masyarakat. ● Menampung saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat melalui alamat yang telah dicantumkan dalam pengumuman rencana kegiatan (yang ada di kelurahan, tapak proyek, dan media
cetak),
serta
merespon
saran,
pendapatan,
dan
tanggapan tersebut dengan cepat dan tepat. ● Bersedia membuka komunikasi serta melakukan musyawarah mufakat dengan masyarakat terkena dampak yang difasilitasi oleh pihak kelurahan untuk membicarakan permasalahan, solusi,
atauapun
kesepakatan-kesepakatan
yang
harus
dipenuhi antara kedua belah pihak, dan jika diperlukan, kesepakatan tersebut dituangkan secacara notariat yang mengikat kedua belah pihak. ● Menaati dan melaksanakan komitmen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menjaga hubungan yang harmonis antara Pemrakarsa dengan masyarakat yang terkena dampak. ● Koordinasi dan bekerjasama dengan kelurahan setempat dalam rangka pemantauan kondisi sosial kemasyarakatan, proses sosial yang terjadi, serta isu-isu yang berkembang terkait dengan rencana pembangunan TPA. ● Koordinasi dan bekerjasama dengan Polsek dan Koramil dalam rangka penyelesaian konflik serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya pada tahap pra konstruksi. Pengelolaan Dampak Persepsi dan Sikap Masyarakat : ● Untuk menimbulkan persepsi dan sikap positif masyarakat, Pemrakarsa dan tim perencana sebagai penanggung jawab kegiatan wajib menghormati kearifan lokal, ketentuan yang berlaku di wilayah setempat, serta menjaga sikap selama pelaksanaan kegiatan.
5.1.2 PENGELOLAAN PADA TAHAP KONSTRUKSI
Laporan Akhir
5-3
Studi Dampak Lingkungan TPA Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun
Bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak lingkungan yang diprakirakan terjadi dari masing-masing kegiatan pada tahap konstruksi diuraiakan sebagai berikut ini. 1) REKRUITMEN TENAGA KERJA Pengelolaan Dampak Terbuka Kesempatan Kerja : ● Mempersyaratkan bagi Kontraktor Pelaksana untuk melakukan rekruitmen tenaga kerja secara profesional, terbuka dan transparan,
dan
sesuai
peraturan
perundang-undangan
Ketenagakerjaan. Syarat tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang harus dipatuhi Kontraktor, yaitu : ‒
Melakukan rekuitmen tenaga kerja yang sesuai dengan posisi
dan
keahlian
yang
dibutuhkan
dalam
proses
konstruksi. ‒
Membuat kesepatan atau perjanjian kerja yang jelas dengan tenaga kerja konstruksi, minimal memuat identitas pekerja, posisi kerja, hak dan kewajiban, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
‒
Melaksanakan ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.01/Men/1980 Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan.
‒
Mengikutsertakan tenaga kerja konstruksi dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan PP No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
● Melakukan pengawasan melalui Konsultan Pengawas terhadap pelaksanaan rekruitmen tenaga kerja, serta memberikan peringatan, teguran, dan sanksi yang tegas kepada Kontraktor Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan dalam bidang ketenagakerjaan.
Laporan Akhir
5-4
Studi Dampak Lingkungan TPA Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun
● Koordinasi dan bekerjasama dengan kelurahan setempat dalam
mendapatkan
dipersiapkan
oleh
informasi
pihak
tenaga
kelurahan,
kerja
serta
yang
dalam
telah proses
rekruitmen tenaga kerja konstruksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengelolaan Dampak Peningkatan Pendapatan : ● Mempersyaratkan
kepada
Kontraktor
Pelaksana
untuk
memberikan upah dan kesejahteraan kepada tenaga kerja konstruksi yang termuat dalam RKS, yaitu : ‒
Memberikan upah kepada tenaga kerja konstruksi baik upah minimum maupun lembur dan bentuk kesejahteraan lainnya sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja yang telah disepakati.
‒
Memberikan
upah
minimum
kepada
tenaga
kerja
konstruksi minimal sesuai dengan UMK. ‒
Memberikan upah kepada tenaga kerja konstruksi dengan tepat waktu sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja.
Pengelolaan Dampak Timbulnya Keresahan Masyarakat : ● Mempersyaratkan bagi Kontraktor Pelaksana untuk melakukan penyerapan tenaga kerja lokal di desa setempat. Syarat tersebut termuat dalam RKS, yaitu memasang pengumuman lowongan
kerja
dipublikasikan
ke
di
kantor
luar
desa
wilayah,
setempat
sehingga
sebelum
wilayah
desa
setempat mendapatkan informasi awal. ● Mempersyaratkan
bagi
Kontraktor
Pelaksana
untuk
penyerapan tenaga kerja lokal di desa setempat. Syarat tersebut termuat dalam RKS, yaitu : ‒
Merekrut tenaga kerja lokal di kelurahan setempat minimal 50% dari tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan, sebagai bentuk pelibatan tenaga kerja lokal.
‒
Melakukan
seleksi terhadap tenaga kerja lokal yang
diusulkan oleh pihak desa setempat untuk ditempatkan
Laporan Akhir
5-5
Studi Dampak Lingkungan TPA Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun
pada posisi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja setempat. ‒
Mengecek identitas tenaga kerja untuk memastikan bahwa tenaga kerja tersebut berasal dari masyarakat lokal di kelurahan setempat, bukan dari luar wilayah.
● Melakukan pengawasan kepada Kontraktor Pelaksana terhadap jumlah tenaga kerja lokal di kelurahan setempat yang terserap sebagai
tenaga
kerja
konstruksi,
serta
memberikan
peringatan, teguran, dan sanksi jika tidak sesuai dengan ketentuan prosentase penyerapan tenaga kerja lokal. ● Membangun
dan
meningkatkan
hubungan
serta
jalinan
komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat di kelurahan setempat,
melalui
penyampaian
informasi
secara
berkesinambungan kepada masyarakat. ● Tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama proses rekruitmen tenaga kerja konstruksi, agar proses kerjasama dan akomodasi
yang
telah
terbentuk
tidak
menjadi
proses
disosiatif. ● Koordinasi dan bekerjasama dengan kelurahan setempat, Polsek, dan Koramil dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama tahap pra konstruksi dan tahap konstruksi, serta dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan sosial yang mungkin terjadi, melalui komunikasi dan musyawarah. 2) MOBILISASI PERALATAN DAN MATERIAL Pengelolaan Dampak Penurunan Kualitas Udara : ● Mempersyaratkan
kepada
Kontraktor
Pelaksana
untuk
melakukan pengelolaan penurunan kualitas udara. Syarat tersebut dimuat dalam RKS, yaitu : ‒
Mengatur kecepatan kendaraan proyek dengan kecepatan
View more...
Comments