Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA KAUMAN KECAMATAN KARANGREJO PROPINSI JAWA TIMUR Oleh : Bilal Ma’ruf (1), Sumaryo(1), Gondang Riyadi (1), Kelmindo Andwidono Wibowo (2) (1)

Dosen Jurusan Teknik Geodesi FT UGM Alumni Jurusan Teknik Geodesi FT UGM Email : [email protected]

(2)

ABSTRAK Menurut Permendagri Nomor 27 Tahun 2006, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah. Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa. Oleh karena itu, kegiatan penetapan dan penegasan batas desa perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas batas desa. Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur merupakan desa yang mempunyai permasalahan perbatasan yang menarik untuk ditetapkan dan ditegaskan batas-batas wilayahnya dengan segera. Hal ini dikarenakan Desa Kauman terdiri dari dua wilayah yang terpisah, satu wilayah di bagian sebelah barat (Kauman Barat) dan lainnya  berada di sebelah timur (Kauman Timur). Selain itu, segmen-segmen batas yang memisahkan Desa Kauman dengan desa tetangga cukup kompleks. Secara garis besar penetapan dan penegasan batas Desa Kauman dilakukan melalui tahap, yaitu penetapan batas desa dan penegasan batas desa. Penetapan batas desa dilakukan melalui serangkaian tahapan penelitian dokumen batas, penentuan peta dasar, dan delineasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar. Penegasan batas desa dilakukan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar batas,  pengukuran batas dan pilar batas, penentuan koordinat titik-titik batas dan pilar batas serta  pembuatan peta batas wilayah desa. Mengingat segmen-segmen batas Desa Kauman cukup kompleks sehingga tidak memungkinkan dilakukan secara kartometrik, maka segmen-segmen  batas harus didelineasi langsung di lapangan dengan menggunakan teknologi GPS. Selain untuk  penentuan segmen-segmen batas, pemanfaatan teknologi GPS juga digunakan untuk  pengukuran dan penentuan posisi pilar-pilar batas. Adapun metode pengukuran dilakukan secara radial yang diikatkan terhadap titik TDT No : 12.20.027 Orde 3 BPN. Pekerjaan penetapan dan penegasan batas Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur telah memenuhi spesifikasi yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 27 Tahun 2006. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat ketelitian koordinat pilar-pilar batas berkisar antara 7,4 mm – 0,8 mm, dan ketelitian planimetris garis batas wilayah desa sebesar 0,06 mm jika diukur di atas peta skala 1 : 5000.

I. PENGANTAR Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,  berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri No.27/2006 : Pasal 1,

ayat 3). Berdasarkan pengertian ini, desa terdiri dari tiga unsur, yaitu (1) penduduk atau kesatuan masyarakat yang mempunyai kewajiban dan hak di dalam hukum, (2) wilayah desa yang ditandai dengan batas-batas yang memisahkan secara administratif dengan wilayah lain dan (3) pemerintahan desa yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Wilayah merupakan unsur yang sangat penting bagi desa, oleh karena itu batas-batas wilayahnya harus jelas dan tegas. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan batas sering menimbulkan konflik karena tidak ada kepastian hukum akan batas-batas desa. Batas desa merupakan batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah  penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain (Permendagri No. 27/2006 : Pasal 1, ayat 9). Untuk memberikan kepastian hukum yang bersifat tegas terhadap batas-batas desa diperlukan penetapan dan  penegasan batas desa (Permendagri No.27/2006 : Pasal 2). Agar penetapan dan  penegasan batas desa dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan benar maka dalam  pelaksanaannya harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006. Desa Kauman yang terletak di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu desa yang memerlukan penetapan dan  penegasan batas desa secepatnya. Hal ini dikarenakan wilayah desa ini terdiri atas dua wilayah yang berjauhan dan saling terpisah. Disamping itu segmen-segmen batas yang memisahkan desa ini dengan desa-desa tetangga cukup kompleks. Kekompleksan ini misalnya ada segmen batas yang berada di sepanjang as jalan, tepat di pinggir jalan, dan ada segmen batas yang terletak di sepertiga dari lebar jalan, dan lain sebagainya yang secara spasial didak memungkinkan diselesaikan hanya dengan proses kartometrik di atas peta dasar yang disepakati. Berdasarkan permasalahan-permasalahan ini dan untuk menghindari konflik maka diperlukan penetapan dan penegasan batas Desa Kauman ini secepatnya. II. TUJUAN Maksud penelitian ini adalah untuk menetapkan dan penegaskan batas Desa Kauman, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur. Adapun tujuan penelitian ini adalah tersedianya data koordinat titik-titik pilar batas Desa Kauman dalam datum DGN’95 dan tersedianya peta batas wilayah Desa Kauman yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan. III. TINJAUAN PUSTAKA Batas desa adalah batas pemisah wilayah antar desa yang saling bersebelahan. Batas pemisah tersebut dapat berupa batas alam maupun batas buatan manusia. Unsurunsur alam yang sering digunakan sebagai batas pemisah wilayah desa antara lain sungai, watershed, danau; sedangkan unsur-unsur buatan manusia antara lain pilar batas,  jalan, rel kereta api, saluran irigasi (Permendagri No.27/2006 : Pasal 1). Batas wilayah desa didefinisikan sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain (Permendagri No.27/2006 : Pasal 1). Tujuan dilakukannya penetapan dan penegasan  batas wilayah desa adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat No.27/2006 : Pasal 2).

Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah desa harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati. Adapun penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan  penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar batas,  pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta batas wilayah. Tahapan penetapan dan penegasan batas desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi. Menurut Permendagri No.27/2006, proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yakni penelitaian dokumen batas, penentuan peta dasar dan pembuatan peta desa secara kartometrik. Dokumen-dokumen batas tersebut antara lain : 1. Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan batas desa yang bersangkutan. 2. Peta administrasi desa yang telah ada, 3. Peta desa yang sudah ada, 4. Peta lainnya, seperti: peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan  bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit, 5. Data lainnya dan dokumen sejarah. Peta-peta yang dapat digunakan sebagai peta dasar peta dasar menggambarkan batas desa secara kartometrik, yaitu peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan  bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut maupun citra sateli t. Selanjutnya pembuatan  peta penetapan batas desa secara kartrometrik dibuat dengan spesifikasi sebagai  berikut : Tabel 1. Spesifikasi teknis pemetaan wilayah desa.  No. Jenis Persyaratan 1. Datum Horisontal DGN 95 2. Elipsoid Referensi WGS 1984 3. Skala Peta 1:1.000 – 1: 10.000 4. Sistem Proyeksi Peta Transverse Mercator (TM) 5. Sistem Grid Universal Transverse Mercator (UTM) dengan grid geografis dan metrik Penegasan batas wilayah desa dilakukan dengan menggunakan dasar unsur unsur alam dan buatan manusia. Jika dasar hukum untuk penegasan batas desa belum ada atau belum jelas, maka dapat diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Penggunaan batas alam seperti sungai, watershed , dan danau, 2. Penggunaan batas buatan manusia seperti jalan, jalan kereta api, saluran irigasi,  pilar batas ataupun koordinat-koordinat batas. Penggunaan sungai dan danau sebagai batas desa juga harus jelas apakah pinggir sungai, tengah sungai atau thalweg , demikian juga penggunaan jalan dan saluran irigasi apakah dipinggir atau tengah. IV. DASAR TEORI IV. 1. Prinsip-prinsip Penentuan Batas Unsur Alam Pada unsur sungai, penentuan batas dapat dilakukan pada pinggir sungai, tengah sungai ataupun thalweg . Gambar 1 menunjukkan prinsip penentuan batas dengan

 prinsip membagi 2 sama besar lebar sungai. Garis batas pada sungai adalah garis imajiner (garis putus-putus).

Desa A

P P1 ■

sungai

garis batas □ (PKB)

Pilar Kontrol Batas

Desa B

■P2

Gambar 1. Penentuan batas pada sungai dengan prinsip bagi 2 sama besar lebar Batas yang berpotongan dengan sungai seperti pada Gambar 1, yaitu P1 dan P2 dipasang pilar untuk mengetahui awal/akhir perpotongan garis batas dengan sungai tersebut. Pemasangan pilar harus pada lokasi yang stabil. Pilar batas tidak dapat dipasang tepat di perpotongan garis tengah sungai dengan pinggir sungai karena umumnya kondisi tanahnya labil. Jarak dari pilar P1 diukur ke tepi sungai terdekat dan ke tepi sungai terjauh, serta arahnya juga diukur. Demikian pula untuk pilar P2. Pada watershed , ketentuan-ketentuan penentuan batas adalah 1. Garis batas tidak boleh memotong sungai. 2. Jika terdapat lebih dari satu garis pemisah air maka garis batasnya adalah garis  pemisah air yang terpendek.

Gambar 2. Prinsip penentuan batas pada watershed  IV. 2. Prinsip-prinsip Penentuan Batas Unsur Buatan Manusia

Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua desa yang berbatasan sesuai kesepakatan dua desa yang berbatasan. Penentuan batas yang didasarkan pada as jalan dapat dijelaskan pada Gambar 3.

Desa B garis batas

□

PKB

Desa C Desa A garis perpotongan batas tiga desa

Gambar 3. Garis batas pada as jalan. Untuk jalan yang digunakan sebagai batas seperti pada Gambar 3, maka garis batasnya adalah pada perpotongan as/sumbu jalan tersebut. Untuk mengetahui as jalan maka  perlu dipasang Pilar Kontrol Batas (PKB) terutama pada belokan jalan, atau pada  perpotongan jalan untuk menentukan posisi garis batas (as jalan) tersebut, kemudian diukur ke kedua tepi jalan untuk mengetahui lebar jalan. Penentuan batas yang didasarkan pinggir jalan dijelaskan pada Gambar 4. garis batas

Desa B □ PKB

■ Pilar Batas

Desa C

■ Pilar Batas

P1=garis perpotongan batas tiga desa

Desa A Gambar 4. Garis batas pada pertigaan jalan. Khusus untuk batas yang terletak di sekitar pertigaan jalan seperti Gambar 4, maka  perlu ditempatkan Pilar Kontrol Batas dan Pilar Batas untuk menentukan posisi batas di  pertigaan jalan tersebut. Penempatan pilar-pilar harus memperhatikan kemungkinan adanya pelebaran jalan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran jarak dan sudut dari ke-3  pilar tersebut ke titik perpotongan garis batas antara desa A, desa B dan Desa C di titik P1. Dalam contoh seperti Gambar 3 dan Gambar 4 perlu dibuatkan peta situasi dengan skala peta 1:1.000. IV.3. Aplikasi teknologi GPS dalam penetapan dan penegasan batas desa Teknologi GPS dalam proses kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah desa mempunyai manfaat yang cukup penting, yaitu penentuan posisi pilar-pilar batas desa, dan penentuan titik-titik batas desa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam  penentuan posisi pilar batas dengan metode ini, yaitu : 1. Pengamatan GPS harus menggunakan metode diferensial 2. Minimal menggunakan 2 receiver GPS tipe geodetik

3. Lama pengamatan tergantung pada panjang baseline (lihat Tabel 2) 4. Apabila jarak titik referensi nasional cukup jauh dari lokasi batas, maka titik referensi tambahan dapat diadakan terlebih dahulu. Kemudian titik-titik batas dapat diikatkan dari titik referensi yang baru (lihat Gambar 5) Tabel 2. Spesifikasi lama pengamatan pilar batas dengan teknologi GPS Panjang Baseline

GPS satu frekuensi

GPS satu frekuensi

1–

3 km

15 menit

10 menit

3–

5 km

20 menit

15 menit

5 – 10 km

30 menit

20 menit

10 – 20 km

2 jam

1 jam

20 – 100 km

4 jam

2 jam

100 – 200 km

6 jam

3 jam

■

PBU 5

Titik ikat GPS

Desa B

nasional

▲ ■

pengikatan secara radial (baseline pendek) dari titik ikat GPS

PBU 4

pengikatan secara radial (baseline panjang) dari titik ikat nasional

PBU 3

■

▲

■

Desa A

Titik ikat GPS

PBU 2

■

PBU 1

garis batas desa

Gambar 5. Pembuatan titik referensi baru V. METODOLOGI PENELITIAN V.1. Peralatan dan Bahan Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 1. Tiga unit receiver GPS tipe geodetik satu frekuensi merk Leica system 300 2. Dua unit receiver GPS tipe geodetik frekuensi tunggal merk Leica SR20 3. Tiga unit receiver GPS tipe navigasi merk Garmin 4. Software GPS : SKI 2.3, LGO dan GeoGenius 2.0 5. Satu unit Laptop merk Compaq Pentium 4, 2 unit PC Komputer Pentium 4 6. Kamera digital 3 unit dan 3 buah baterai 60A/12V 7. Dua buah mobil dan 3 buah sepeda motor 8. Software AutoDesk Map 5, ArcView GIS 3.3 dan satu unit plotter 9. Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000, Lembar No. 1508-144 Wilayah Maospati terbitan Bakosurtanal tahun 2000, 10. Spesifikasi pembuatan pilar batas desa (tipe D), ketelitian posisi pilar batas desa dan ketelitian peta batas wilayah desa menurut PERMENDAGRI No.27 Tahun 2006,

V.3. Pelaksanaan Secara skematis pelaksanaan penelitian ini dijelaskan pada Gambar 6.

Mulai

Dokumen atau kesepakatan batas

PENELITIAN DOKUMEN BATAS

PENENTUAN PETA DASAR

Peta dasar

PEMBUATAN PETA PELACAKAN BATAS

PEMBUATAN & PEMASANGAN PILAR BATAS

Tidak

PENGUKURAN PILAR BATAS

DELINEASI GARIS BATAS

PENGOLAHAN  BASELINE

PENGOLAHAN  BASELINE

Kontrol kualitas

Kontrol kualitas

Ya

Ya

Koordinat  pilar batas

Koordinat titik batas PEMBUATAN PETA BATAS DESA

Analisis hasil

Kesimpulan dan Saran

Gambar 6. Diagram alir pelaksanaan penelitian

Tidak 

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN VI.1. Pilar-pilar Batas Desa Kauman dan Koordinatnya Terdapat sejumlah 25 pilar batas desa yang telah diukur dengan GPS di sepanjang batas Desa Kauman. Keduapuluhlima pilar batas tersebut terdiri dari 9 Pilar Batas Utama (PBU), dan 16 Pilar Batas Antara (PBA). Peta sebaran pilar-pilar PBU dan PBA ini dapat dilihat pada Gambar 8. Koordinat dan ketelitian pilar-pilar PBU dan PBA diperoleh melalui proses perataan baseline. Koordinat acuan yang digunakan dalam  proses pengolahan ini adalah koordinat titik ikat GPS nasional orde 3 (TDT 12.20.027) BPN yang mengacu pada Datum Geodetik Nasional 1995 (DGN’95). Dengan mengacu  pada titik ikat GPS nasional ini maka seluruh koordinat pilar-pilar batas Desa Kauman ini sudah mengacu pada datum DGN’95. Koordinat dan ketelitian pilar-pilar batas dalam sistem koordinat kartesian 3-dimensi yang mengacu pada datum DGN’95 disajikan pada Tabel 3 Tabel 3. Koordinat dan ketelitian pilar batas dalam sistem koordinat kartesian Jenis

PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBA PBU PBU PBU PBU PBU PBU PBU PBU PBU

No

3520.12023 3520.12025 3520.12026 3520.12027 3520.12028 3520.12029 3520.12030 3520.12032 3520.12035 3520.12037 3520.12038 3520.12039 3520.12040 3520.12041 3520.12042 3520.12043 3520.12020 3520.12021 3520.12022 3520.12024 3520.12031 3520.12033 3520.12034 3520.12036 3520.12044

Koordinat Kartesian X (m) Y (m) Z (m) -2310824.2763 5885814.4930 -833501.6670 -2310631.1812 5885896.1323 -833473.9530 -2310396.4223 5886045.6371 -833051.3522 -2310607.4532 5886017.8341 -832652.7070 -2310359.6377 5886003.7668 -833478.3421 -2310468.4066 5885962.7229 -833461.0972 -2310607.4024 5886013.5149 -832679.6515 -2308307.5879 5887063.8282 -831688.1316 -2307977.3179 5887178.1390 -831811.5528 -2307545.5708 5887277.3768 -832362.7654 -2307533.8490 5887256.6440 -832436.0520 -2307632.0740 5887212.2630 -832553.5660 -2308428.2123 5887011.8755 -831713.9057 -2307655.3265 5887215.0605 -832475.4480 -2307515.9901 5887170.7617 -833180.1166 -2308296.2207 5886898.8015 -832881.1446 -2311060.8172 5885797.0366 -832946.7054 -2310698.6830 5885955.4587 -832847.0562 -2310728.1521 5885967.6384 -832673.7329 -2310486.1532 5886064.9396 -832665.3265 -2310967.0713 5885758.9326 -833495.3970 -2307692.6600 5887230.4626 -832263.5188 -2308481.6294 5886973.3631 -831817.6382 -2307753.8961 5887223.4069 -832138.1873 -2308417.2084 5886842.7347 -832926.7440

Ketelitian (mm) σx

σy

σz

1.2 1.4 4.6 1.8 2.1 1.8 2.9 1.7 1.7 1.1 0.8 1.6 1.8 0.8 1.7 1.9 1.5 1.9 1.8 5.5 1.3 0.8 2.2 1.0 1.3

2.8 2.1 7.4 3.1 4.0 4.0 5.5 3.1 2.3 2.1 3.0 2.5 3.6 2.0 2.8 3.4 3.2 3.0 2.4 6.5 3.2 2.1 4.2 2.3 2.6

1.1 0.9 2.8 1.1 1.5 1.2 1.7 1.0 0.9 0.7 1.1 1.2 1.2 0.8 1.0 1.5 1.1 2.1 1.0 2.8 1.1 0.7 1.5 0.9 0.9

Pada Tabel 3 terlihat bahwa semua koordinat pilar yang dihasilkan mempunyai ketelitian yang memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu kurang dari 5 cm. Ketelitian yang dihasilkan berkisar antara 7,4 mm - 0,8 mm. Kisaran ketelitian ini jauh lebih tinggi/baik dibandingkan dengan spesifikasi ketelitian yang disyaratkan. Gambar 7 merupakan lokasi pilar batas PBU 3520.12020 dan PBA 3520.12027.

PBU 3520.12020

PBA 3520.12027 ARAH PANDANG KE BARAT

ARAH PANDANG KE SELATAN

Gambar 7. Foto lokasi pilar batas VI.2. Peta Batas Wilayah Desa Kauman Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 27 Tahun 2006, pembuatan peta batas wilayah desa dapat dilakukan secara kartometrik dengan menggunakan peta dasar yang disepakati. Pada pekerjaan ini peta dasar yang disepakati untuk pelacakan batas adalah peta Rupabumi Digital Indonesia skala 1: 25.000, Lembar 1508-144 Edisi : I-2000, Wilayah Maospati. Namun karena keterbatasan skala peta dasar yang digunakan, maka informasi-informasi yang tersaji di peta dasar (terutama garis batas desa) sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketidaksesuaian informasi batas desa yang ada di peta dan di lapangan ini jelas akan menyulitkan atau  bahkan tidak mungkin dalam penarikan batas secara kartometrik. Adanya kenyataan semacam ini maka pembuatan peta batas wilayah Desa Kauman tidak sepenuhnya dilakukan secara kartometrik. Unsur-unsur garis batas desa diukur secara langung di lapangan, sedangkan unsur-unsur lainnya menggunakan peta dasar yang disepakati. Garis batas Desa Kauman dengan desa yang berbatasan diukur secara langsung di lapangan dengan menggunakan GPS secara relatif (metode radial), yaitu dengan cara mendelineasi pada titik-titik batas. Berdasarkan titik-titik batas yang sudah diperoleh maka ditariklah garis-garis batas desanya. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa ketelitian titik-titik batas delineasi yang diperoleh lebih baik dari 0,3 m. Ketelitian titik-titik batas sebesar 0,3 m, jika disajikan dalam peta skala 1 : 5000 akan akan menghasilkan peta dengan ketelitian planimetris sebesar 0,06 mm diukur di atas peta. Dengan kata lain, ketelitian planimetris untuk unsur garis batas pada peta batas wilayah Desa Kauman jika disajikan dalam skala 1 : 5000 adalah sebesar 0,06 mm diukur di atas peta. Adapun spesifikasi peta batas wilayah Desa Kauman yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 1. Datum Horisontal : DGN 95 2. Elipsoid referensi : WGS 1984 3. Sistem proyeksi peta : Transverse Mercator (TM)

4. Sistem grid : Universal Transverse Mercator (UTM) Peta batas wilayah desa ini menyajikan semua unsur batas dan unsur topografi lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi dan transportasi. Peta ini dibuat sesuai dengan aspek kartografis dan aspek geometris yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 27 Tahun 2006. Peta batas wilayah Desa Kauman disajikan dalam 2 peta, yaitu Peta batas wilayah Desa Kauman Barat yang  berbatasan dengan Desa : Patihan, Baluk, Gebyok, Sobontoro, Sumursongo dan Desa Keras Kulon Kabupaten Ngawi; dan peta desa batas wilayah Desa Kauman Timur  berbatasan dengan desa : Patihan, Grabahan, Purwodadi dan Kelurahan Mangge. Peta Batas Wilayah Desa Kauman Barat disajikan pada Gambar 8, Peta Batas Wilayah Desa Kauman Timur disajikan pada Gambar 9.

Gambar 8. Peta Batas Wilayah Desa Kauman Barat

Gambar 9. Peta Batas Wilayah Desa Kauman Timur

VII. KESIMPULAN DAN SARAN VII.1. Kesimpulan Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 1. Pilar-pilar batas Desa Kauman dan koordinatnya telah memenuhi spesifikasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2006. Hal ini didasarkan pada ketelitian koordinat  pilar batas yang dihasilkan berkisar antara 7,4 mm - 0,8 mm. Kisaran ketelitian ini  jauh lebih tinggi atau baik dibandingkan dengan standar ketelitian pilar batas yang disyaratkan. 2. Peta Batas Wilayah Desa Kauman yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2006. Hal ini didasarkan pada ketelitian planimetris garis batas wilayah desa sebesar 0,06 mm jika diukur di atas peta skala 1 : 5000. 3. Penarikan garis batas Desa Kauman tidak semua dapat dilakukan secara kartometrik, tetapi sebagian harus dilakukan pengukuran delineasi batas di lapangan dengan menggunakan GPS. Hal ini disebabkan karena skala peta dasar yang terlalu kecil sehingga tingkat kedetilan informasi yang ada di peta dasar tidak dapat digunakan sebagai panduan penarikan garis batas. Disamping itu delineasi garis batas harus diukur langsung di lapangan mengingat beberapa segemen batas bukan unsur alamiah ataupun buatan manusia melainkan batas batas bidang tanah yang tidak memungkan kan diidentifikasi dan ditarik melalui  peta dasar. VII.2. Saran Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah perlu ada  pengkritisan Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan Batas Desa terutama terkait dengan delineasi garis batas desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delineasi garis batas Desa Kauman tidak semuanya dapat dilakukan secara kartometrik, melainkan harus pengukuran langsung di lapangan. Hal ini berarti bahwa delineasi secara kartometrik untuk penetapan dan penegasan batas  perlu dikritisi atau dikaji ulang. VIII. DAFTAR PUSTAKA Anonim, 1999, GeoGenius User’s Manual, Spectra Precision Terrasat, Germany. Anonim, 2006,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang  Pedoman Penegasan Batas Daerah, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Anonim, 2006,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang  Penetapan dan Penegasan Batas Desa,  Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta F.G.C.C., 1988, Geometric geodetic accuracy standards and specifications for using GPS relative positioning techniques (version 5). Pub. of the U.S. Federal Geodetic Control Committee, 50pp Prihandito, A., 1998, Proyeksi Peta, Kanisius, Yogyakarta. Rizos, C., 1994, Principle and Practice of GPS Surveying , SURV. 5221 Lecture Notes, School of Surveying University of New South Wales, Sidney. Wellenhoft, B.H.., Lichtenegger, Collins, J., 1992, GPS : Theory and Practice, Springer-Verlag Wien, Austria