Pembangunan Gedung IRINA Kelas III - KAK

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) SATKER/SKPD

:

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD PROF.DR.H.ALOEI SABOE

PROGRAM

:

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT  JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

KEGIATAN

:

PENGADAAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL

NAMA PEKERJAAN PEKERJAA N

:

PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI RAWAT INAP KELAS III (IRNA KL III)

NAMA KPA

:

EFENDI TILOME, S.IP, M.Kes

SUMBER DANA

:

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) / APBD

TAHUN ANGGARAN

:

2017

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI RAWAT INAP KELAS III (IRNA KL III)

1.

LATAR BELAKANG Ketentuan pemerintah daerah dalam pembangunan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yaitu memprioritaskan pembangunan dibidang kesehatan. Telah banyak upaya dilakukan pemerintah daerah melalui programprogram kegiatan dibidang kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Pelayanan yang memenuhi syarat dan memadai serta sesuai standar pelayanan sebagai Rumah Sakit rujukan regional di Propinsi Gorontalo tidak akan dapat terpenuhi apabila sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan belum memadai/masih kurang. Seiring dengan berkembangnya pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr,H.Aloei Saboe Kota Gorontalo, maka setiap tahun diadakannya perbaikan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Aloei Saboe, sehingga pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Aloei Saboe lebih maksimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Hal ini pula merupakan tuntutan Komite Akreditasi Rumah Sakit yang di dasarkan pada hasil telusur bahwa disarankan pihak rumah sakit memperbaiki Ruang Rawat Inap Kelas III yang memenuhi standar dan semakin banyaknya pengguna jasa rumah sakit. Program pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Kelas III pada RSUD Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo mengacu pada Undang-undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 yang mengatur persyaratan bangunan Rumah Sakit, adalah bangunan khusus dan mengutamakan keamanan pasien, Rumah Sakit merupakan unit utama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dengan fasilitas ungggulan, kualitas yang baik dan terjangkau oleh masyarakat. Pencapaian mutu pelayanan dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, SDM, alat kesehatan, obat-obatan dan sarana penunjang lainnya. Semoga tahapan pembangunan Rumah Sakit ini, menjadi faktor penting dalam proses pembangunan kedepannya dan dapat mewujudkan harapan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo.

2.

DASAR HUKUM a) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. b) Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. c) Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

d) Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. e) Peraturan pemerintah no 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan f)

Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

g) Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa h) Pemerintah dan Perubahannya. i)  j)

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

k) Peraturan

Menteri

PU.

No.5/PRT/M/2014

Tentang

Pedoman

Sistem

Manajemen l)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

m) Peraturan Menteri Pekerjaa Umum No. 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara. n) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya. o) Peraturan-peraturan Pemerintahan Daerah Setempat yang masih berlaku. p) Pedoman teknis sarana dan prasarana Rumah Sakit Kelas B. q) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3.

MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Tersedianya Gedung Instalasi Rawat Inap Kelas III yang sesuai dengan standar dan syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Terlaksananya Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis serta sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo.

b. Tujuan Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional Provinsi, diharapkan sedapat mungkin menata lingkungan dengan baik dan juga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa rumah sakit. Tujuan dari pengadaan pekerjaan ini adalah untuk pemenuhan fasilitas sarana kesehatan khususnya Ruang Perawatan Pasien Kelas III yang lebih representatif

dan

memadai

sesuai

standar

pembangunan

gedung

kesehatan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

4.

TARGET/SASARAN Target/sasaran

yang

ingin

dicapai

dalam

pengadaan

pekerjaan

adalah

tersedianya 1 (satu) unit Gedung Instalasi Rawat Inap Kelas III yang representatif dan tertata dengan baik dan sesuai dengan standar Akreditasi.

5.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan pekerjaan ini adalah : K/L/D/I

: Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

Satker/SKPD

: RSUD Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo

Kuasa Pengguna Anggaran : Efendi Tilome, S.IP, S.IP, M.Kes

6.

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan / APBD Tahun  Anggaran 2017. b. Total perkiraan biaya yang diperlukan adalah Rp. 27.669.513.000 27.669.513.000 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 27.383.000.000 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah). d. Kode Rekening : 5.2.3.49.06.

7.

RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG a. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi terdiri dari : b. Lokasi pekerjaan konstruksi : RSUD Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo.

8.

PRODUK YANG DIHASILKAN Produk yang dihasilkan dari pengadaan jasa konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Kelas III, berupa : 1 unit bangunan Gedung Rawat Inap Kelas III lengkap dengan instalasiinstalasi didalamnya seperti : listrik, air, plumbing, interior, dll. Serta sesuai dengan standar dan yang tercantum dalam perhitungan volume pekerjaan; Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan; Laporan Back-Up Data; Laporan MC-0% dan MC-100%; Shop Drawing dan Request Pelaksanaan Pekerjaan;  As Build Drawing; Dokumentasi Lapangan (0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%)

9.

WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN  Jangka waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah 210 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandangani Surat Perjanjian / Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

10. TENAGA KERJA/PERSONIL INTI YANG DIPERLUKAN (DAFTAR TERLAMPIR) Kebutuhan Tenaga Kerja/ Personil Inti, yang menjadi syarat utama dalam menjalankan dan melaksanakan tiap – tiap tahapan pelaksanaan pekerjaan Tenaga Kerja dan Personil wajib untuk BPJS Ketenagakerjaan

11. BAHAN/MATERIAL (SESUAI SPESIFIKASI TEKNIS)

12. PERALATAN UTAMA YANG DIBUTUHKAN Excavator

1 unit

Concrete Mixer

3 unit

Concrete Vibrator

2 unit

Pompa Air

4 unit

Dump Truck

5 unit

Mobil Tanki Air

1 unit

Hand Stamper

2 unit

Scafolding

1.000 set

Compressor

1 unit

Genset min. 50 kVA (atau komulatif)

1 unit

Mesin Las

2 unit

 Alat Ukur Theodolite

1 set

 Alat Ukur Waterpass

1 set

Bar Bender

1 unit

Bar Cutter

2 unit

(Semua peralatan dilampirkan hasil pemindaian (scan) dokumen kepemilikan (faktur pembelian/STNK) atau surat Dukungan Sewa (termasuk Faktur).

13. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI (terlampir) a. Spesifikasi teknis yang ditawarkan harus memenuhi persyaratan b. Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi,meliputi: konstruksi,meliputi: Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan Ketentuan penggunaan tenaga kerja Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;

Ketentuan gambar kerja Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi

14.  JAMINAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN  Jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan konstruksi ini berupa Garansi Bank yang y ang diterbitkan oleh Bank Umum.

15.  JAMINAN UANG MUKA MUKA  Jaminan uang muka untuk pekerjaan konstruksi ini berupa Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank Umum.

16.  JENIS KONTRAK  Jenis kontrak untuk pekerjaan konstruksi ini adalah Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum.

17. TATA CARA PEMBAYARAN a. Pembayaran Uang muka Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain; Besaran uang muka dibayarkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Kontrak setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang akan diterima; Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada KPA disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; KPA harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima; Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 80% (delapan puluh perseratus).

b. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA, dengan ketentuan : Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Back Up Data Quantity dan Dokumentasi yang telah diperiksa dan disetujui Konsultan MK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

Pembayaran dilakukan dengan sistem prestasi pekerjaan; Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan.

c. Denda dan Ganti Rugi Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada KPA karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; Ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh KPA, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

18. PERSYARATAN LAIN YANG DISYARATKAN a. Persyaratan Kualifikasi :  Akta Pendirian dan Perubahan terakhir Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SIUJK, SITU/SIGU/DOMISILI Sertifikat Badan Usaha (SBU) : o

BG 008 – Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Kesehatan.

o

MK 001 – Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi.

o

MK

002

–  Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pemasangan Pipa Air

(Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya o

MK 003 –  Jasa Pelaksanaan Konstruksi Pemasangan Instalasi Gas Dalam Gedung

o

EL 001 – Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya

Memiliki Sertifikat Ketenagakerjaan dari BPJS Memiliki Laporan Keuangan tahun 2016 yang telah diaudit Akuntan Publik

Laporan Neraca Perusahaan Tahun 2016 NPWP Perusahaan SPT Tahun Pajak 2016 Sertifikat Kendali Mutu ISO 9001 : 2008 Sertifikat K3 OHSAS 18001 : 2007 Sertifikat Lingkungan OHSAS 14001 : 2004 Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia  yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dengan melampirkan Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara PHO. Surat Keterangan tidak sedang dalam berperkara perdata maupun pidana dari pengadilan negeri setempat.

b. Persyaratan Teknis : 1) Metode Pelaksanaan Pekerjaan Metode pelaksanaan pekerjaan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis. Dalam tahapan pelelangan, klarifikasi teknis merupakan tahapan penting dalam menentukan kebenaran dan konsistensi dalam menerapkan metode pelaksanaan dan schedule pelaksanaan pekerjaan. a) Tahapan Pekerjaan Persiapan Pengukuran Kembali/ MC 0 Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan, dengan perincian metode  yang

akan

diterapkan

dan

penyesuaian

terhadap

waktu

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan schedule pelaksanaan yang disampaikan. b) Penanganan Pekerjaan Utama (mayor item) atau Pekerjaan Spesifik Menguraikan urut – urutan/ tahapan pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh

dan

dapat

dipertanggungjawabkan,

beserta

produktivitas yang dihasilkan per item pekerjaan, penyesuaian terhadap schedule pelaksanaan yang disampaikan (Kurva S, Bar Chart, Network Planning). Test Commissioning, metode pelaksanaan pekerjaan terhadap item

–  item bangunan yang telah selesai dikerjakan, penyampaian metode secara jelas dan terinci dan menggambarkan tahapan proses pekerjaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

c) Penanganan Masa Pemeliharaan Menjelaskan tahapan – tahapan dalam pelaksanaan pemeliharaan sejak Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) sampai dengan Penyerahan Pekerjaan Kedua (FHO)

Gorontalo, 20 April 2017 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EFENDI TILOME, S.IP, M.Kes NIP. 19620525 198402 1 001

DAFTAR TENAGA KERJA/PERSONIL KERJA/PERSONIL INTI Kualifikasi No

Personil

Jumlah

Ijazah (minimal)

Pengalaman (minimal)

1

Project Manager

1 orang

S1 Teknik Sipil

10 tahun

2

Site Manager

1 orang

S1 Teknik Sipil

8 tahun

3

Pelaksana Struktur

1 orang

S1 Teknik Sipil

7 tahun

4

Pelaksana  Arsitektur Pelaksana Mekanikal

1 orang

S1 Teknik  Arsitektur 2 orang S1 Teknik Mesin

7 tahun

5

7 tahun

7 tahun

6

Pelaksana Elektrikal

1 orang

S1 Teknik Elektro

7 tahun

 Ahli Sistem Manajemen Mutu Ahli K3 Konstruksi

1 orang

S1 Teknik Sipil/Arsitektur

7 tahun

1 orang

S1 Teknik Sipil/Arsitektur

5 tahun

Surveyor /  Juru Ukur 10 Drafter /  Juru Gambar 11 Tukang Cor Beton

1 orang

12

13

7 8

9

14

D3 Teknik Sipil 1 orang D3 Teknik  Arsitektur

5 tahun

1 orang

SMA/STM

3 tahun

Tukang Besi

1 orang

SMA/STM

3 tahun

Tukang Pasang Bata Tukang Pipa Gas

1 orang

SMA/STM

3 tahun

1 orang

SMA/STM

3 tahun

5 tahun

Bidang Keahlian (SKA/SKT) Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) Madya  Arsitek (101) Ahli Madya Teknik Mekanikal (301) Ahli Madya Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi (302) Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik (401) Ahli Madya Manajemen Mutu (604) Ahli Muda K3 Konstruksi (603) Juru Ukur (TS-004) Juru Gambar (TA-003) Tukang Cor Beton / Concretor / Concret Operation (TS-013) Tukang Besi Beton / Barbender / Barbending (TS-012) Tukang Pasang Bata (TA-004) Tukang Pipa Gas (TT-006)

Keterangan

15

Tukang Pasang Rangka  Atap Baja Ringan 16 Tukang Plumbing

1 orang

SMA/STM

3 tahun

Tukang Rangka  Aluminium (TS-054)

1 orang

SMA/STM

3 tahun

17

Tukang Pasang Scaffolding

1 orang

SMA/STM

3 tahun

Tukang Plumbing (TT-015) Tukang Pasang Scaffolding (TS-015)

18 19

Logistik Administrasi dan Keuangan

1 orang 1 orang

SMA/STM S1 Ekonomi

3 tahun 3 tahun

Daftar Personil Inti : 1. Project Manager 1 orang Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil SKA Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201), pengalaman 10 Tahun di bidang Gedung 2. Site Manager 1 orang Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil SKA Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201), pengalaman minimal 8 tahun 3. Pelaksana Struktur 1 orang Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil SKA Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201), pengalaman minimal 5 tahun 4. Pelaksana Arsitek 1 orang Pendidikan minimal S1 Arsitektur SKA Madya Arsitek (101), pengalaman minimal 6 Tahun 5. Pelaksana Mekanikal 2 orang Pendidikan minimal S1 Teknik Mesin SKA Ahli Madya Teknik Mekanikal (301), pengalaman minimal 5 tahun SKA Ahli Madya Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi (302), pengalaman minimal 5 tahun 6. Pelaksana Elektrikal 1 orang Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro SKA Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik (401), pengalaman minimal 5 tahun 7.  Ahli K3 Konstruksi 1 orang Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil/Arsitek SKA Ahli Madya K3 Konstruksi (603), pengalaman minimal 5 tahun 8.  Ahli Sistem Manajemen Mutu 1 orang orang Pendidikan minimal S1 Sipil/Arsitek SKA Ahli Madya Manajemen Mutu (604), pengalaman minimal 5 tahun 9. Surveyor / Juru Ukur 1 orang Pendidikan minimal D3 Teknik Sipil SKT Juru Ukur (TS-004), pengalaman minimal 5 tahun 10.Drafter 10.Drafter / Juru Gambar 1 orang Pendidikan minimal D3 Teknik Arsitektur SKT Juru Gambar (TA-003), pengalaman minimal 5 tahun 11.Tukang 11.Tukang Cor Beton 1 orang Pendidikan minimal SMA/STM, pengalaman minimal 3 tahun SKT Tukang Cor Beton / Concretor / Concret Operation (TS-013), pengalaman minimal 3 tahun 12.Tukang 12.Tukang Besi 1 orang Pendidikan minimal SMA/STM, pengalaman minimal 3 tahun SKT Tukang Besi Beton / Barbender / Barbending (TS-012) 13.Tukang 13.Tukang Pasang Bata 1 orang Pendidikan minimal SMA/STM, pengalaman minimal 3 tahun SKT Tukang Pasang Bata (TA-004) 14.Tukang 14.Tukang Pipa Gas 1 orang Pendidikan minimal SMA/STM, pengalaman minimal 3 tahun

SKT Tukang Pipa Gas (TT-006) 15.Tukang 15.Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan 1 orang Pendidikan minimal SMA/STM, pengalaman minimal 3 tahun SKT Tukang Rangka Aluminium (TS-054) 16.Tukang 16.Tukang Plumbing 1 orang Pendidikan minimal SMA/STM, pengalaman minimal 3 tahun SKT Tukang Plumbing (TT-015) 17.Tukang 17.Tukang Pasang Scaffolding 1 orang Pendidikan minimal SMA/STM, pengalaman minimal 3 tahun SKT Tukang Pasang Scaffolding (TS-015) 18.Logistik 18.Logistik 1 orang Pendidikan minimal SMA/STM, pengalaman minimal 3 tahun 19. Administrasi  Administrasi dan Keuangan 1 orang orang Pendidikan minimal S1 Ekonomi, pengalaman minimal 3 tahun