Pemanfaaatan Laporan Realisasi Anggaran Bagi Instansi Pemerintah (Proposal)

Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi pada suatu instansi pemerintah. Tujuan laporan secara umum adalah sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban karyawan atau staf staf kantor atas segala sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pada

instansi

pemerintah,

laporan

keuangan

disusun

untuk

menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan (Kawedar, dkk, 2008). Kewajiban membuat laporan keuangan pada instansi pemerintah diantaranya diatur pada Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 pada Bab 2 pasal 6 nomor 2 bagian h yang ber bunyi “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”.  Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui pejabat pengelola keuangan daerah. Dan laporan keuangan tersebut disampaikan kepada kementerian lembaga masing masing dan pada akhirnya disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan

menyusun laporan arus kas dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara untuk disampaikan kepada Presiden. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk dan isi laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang secara lengkap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Salah satu bentuk laporan keuangan yang tidak dimiliki oleh perusahaan swasta adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/deficit LRA, dan pembiayaan, yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan : a. Menyediakan

informasi

mengenai

sumber,

alokasi,

dan

penggunaan sumber daya ekonomi b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh

yang

berguna

dalam

mengevaluasi

kinerja

pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan realisasi anggaran seharusnya menjadi salah satu acuan bagi kepala instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan instansi yang dilakukan. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisienfi suatu entitas pelaporan, dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja. Pemahaman serta pemanfaatan informasi dalam laporan keuangan pemerintah khususnya laporan realisasi anggaran sangat penting untuk membantu membuat keputusan ekonomi. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah pemilihan informasi yang relevan dalam laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tidak di rancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing masing kelompok pengguna (Cahyadi, 2009). Dengan demikian pengguna harus memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai untuk dapat memahami dan memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan khususnya laporan realisasi anggaran. Pengguna laporan keuangan dalam lingkungan pemerintah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu

kelompok tersebut harus memahami dan memiliki kemampuan dalam memahami laporan keuangan agar dapat memanfaatkan laporan keuangan secara optimal. Pihak eksekutif yang mengelola laporan keuangan dan membuat laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk keputusan perencanaan dan pengendaliannya. Pihak legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif juga harus dapat memanfaatkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai kinerja dan memberikan rekomendasi. Terakhir pihak yudikatif sebagai pemeriksa juga harus dapat memanfaatkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah untuk menentukan hasil pemeriksaan atas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam pemanfaatan laporan keuangan pemerintah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya : a. Pengaruh tingkat pendidikan Menurut Fortanella (2012) latar belakang pendidikan sebagai bagian dari kapasitas sumber daya manusia yang merupakan salah satu elemen kunci dalam penyediaan dan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, Fortanella menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Martianingsih (2008) pengaruh dari latar belakang pendidikan juga mempunyai pengaruh terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah. Di dalam Fortanella (2012), Hapsari (2008) memaparkan bahwa rendahnya pemahaman sumber daya manusia terhadap akuntansi pemerintahan berdampak pada kurangnya kebermanfaatan laporan keuangan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Paulsson (2006) yang menyebarkan kuisioner dan mewawancarai user di Swedia dan

menarik kesimpulan bahwa manager senior tidak menggunakan informasi akuntansi akrual ketidakpahaman mereka atas informasi akuntansi akrual yang disajikan. b. Pengaruh pengalaman Menurut Knoers dan Haditono (1999) menjelaskan bahwa pengalaman

merupakan

suatu

proses

pembelajaran

dan

pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat pada perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman, dan praktek. Pengalaman diperoleh melalui praktek, khususnya praktek mengambil keputusan.

Pengalaman

menumbuhkan

kemampuan

untuk

menimbang dan memilih informasi (Gibbins, 1984). Selanjutnya membentuk informasi relevan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan

(Libby,

1995).

Menurut

Bonnner

(1990)

bahwa

pengalaman mempengaruhi penyeleksian dan pembobotan nilai informasi yang ada. Pada teori sikap dan perilaku menjelaskan bahwa pengalaman merupakan bagian dari faktor faktor sosial. Seorang pengguna laporan keuangan pemerintah yang memiliki pengalaman yang lebih banyak dapat memberi keputusan yang berkualitas. c. Pengaruh faktor sosial Faktor sosial mengacu pada budaya atau kebiasaan dari setiap pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu lingkungan kerja pada instansi pemerintah. Menurut Hofstede (1980), peranan budaya adalah sebagai gaya perilaku. Berdasarkan peran budaya inilah maka memungkinkan pengguna kurang memanfaatkan kemampuannya untuk menimbang dan memilih informasi, tetapi cenderung mengacu pada kebiasaan waktu menggunakan informasi dalam pengambilan

keputusannya. Budaya sebagai norma dan nilai yang natural dari orang akan mempengaruhi kesukaan manajemen ke atas ciri ciri informasi (Choe, 2008). Ini berarti ada hubungan antara budaya dengan penggunaan informasi. Pada teori sikap dan perilaku menjelaskan

lingkungan

kerja

pengguna

laporan

keuangan

pemerintah merupakan faktor sosial. Seorang pengguna laporan keuangan pemrintah yang memiliki faktor sosial yang baik dapat memberi keputusan yang berkualitas. Penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi pengguna terhadap pemanfaatan informasi laporan keuangan masih terbatas. Selain itu penelitian mengenai laporan keuangan seringkali dilakukan menyeluruh, bukan secara khusus pemanfaatan laporan keuangan. Penggunaan informasi oleh pengguna pada neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan dapat berbeda. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji secara khusus pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial terhadap pemanfaatan laporan realisasi anggaran. 1.2 Rumusan masalah

Fontanella (2012) mengungkapkan bahwa optimalisasi pemanfaatan laporan keuangan oleh pengguna sangat penting karena proses penyusunan laporan keuangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika pemanfaatan informasi tidak optimal maka dapat terjadi perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang tidak terarah dan pengawasan yang tidak efektif. Pemangku kepentingan pemerintahan membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian di instansi pemerintah. Pemahaman atas informasi sangat penting untuk membuat suatu keputusan, sehingga pengguna laporan keuangan harus memiliki kemampuan yang memadai. Banyaknya informasi yang tersedia mendorong pengguna untuk selektif terhadap informasi dalam laporan

keuangan tersebut dan memilih informasi yang relevan dalam membuat keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut : a. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan realisasi anggaran ? b. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan realisasi anggaran ? c. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan realisasi anggaran ?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tulisan ini bertujuan untuk : a. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemanfaatan laporan realisasi anggaran. b. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pengalaman terhadap pemanfaatan laporan realisasi anggaran. c. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh faktor sosial terhadap pemanfaatan laporan realisasi anggaran.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : a. Bagi pengguna laporan keuangan pemerintah, sebagai masukan dalam memanfaatkan informasi yang tersedia pada laporan realisasi anggaran. b. Bagi pihak eksekutif yakni pelaksana pemerintahan dan pembuat laporan keuangan, sebagai evaluasi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kinerja dalam penyajian laporan realisasi anggaran.

c. Bagi pihak legislatif yakni pengawas jalannya pemerintahan, sebagai pertimbangan dalam penilaian dan evaluasi pemahaman dan pemilihan atas informasi dalam laporan realisasi anggaran. d. Bagi pembaca, dapat mengetahui bagaimana pemahaman dan pemanfaatan pihak eksekutif dan legislatif terhadap laporan realisasi anggaran. e. Bagi peneliti yang ingin mengkaji di bidang yang sama, diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan landasan pijak penelitian selanjutnya.

BAB II Tinjauan Pustaka

2.1 Landan teori 2.1.1 Teori sikap dan perilaku

Menurut Green dan Kreuter (2000), perilaku merupakan hasil dari seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku dibentuk melalui suatu proses dan berlangsung dalam interaksi manusia dan lingkungan. Faktor faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern mencakup pengetahuan, kecerdasan, emosi, inovasi. Faktor ekstern meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non fisik seperti iklim, sosial ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Skinner (cit Notoatmodjo, 2005), menyatakan bahwa perilaku merupakan

respons

atau

reaksi

seseorang

terhadap

stimulus

(rangsangan dari luar). Oleh karena itu perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner disebut teori ”S -O-R” atau Stimulus-

Organism-Response. Berdasarkan teori S-O- R ini perilaku manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 1. Perilaku tertutup (covert behaviour): Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih terbatas

dalam

bentuk

perhatian,

perasaan,

persepsi,

pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan.

Bentuk covert behaviour yang diukur adalah pengetahuan dan sikap. 2.

Perilaku terbuka (overt behaviour): Perilaku terbuka ini terjadi bila respon terhadap stimulus sudah berupa tindakan atau praktek yang dapat diamati orang dari luar. Perilaku adalah suatu

fungsi

dari

interaksi

antara

individu

dengan

lingkungannya. Perilaku seseorang ditentukan oleh banyak faktor. Adakalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, adapula karena kebutuhannya dan ada juga yang dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya (Thoha,

2005).

Perilaku

merupakan

respon

seseorang

terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun luar dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif atau tanpa tindakan seperti berpikir, berpendapat, bersikap maupun aktif atau melakukan tindakan (Sarwono, 2004). Dalam konteks penelitian ini, pengguna informasi laporan keuangan dapat berkaitan dengan sikap dan perilaku yang dimiliki pengguna laporan keuangan. Sikap dan perilaku pengguna dapat berbeda beda tergantung pada faktor faktor yang melekat dalam diri pengguna. Pada penelitian ini, faktor faktor pengaruh didasarkan pada aspek individu, yakni pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial. Aspek yang melekat pada diri individu tersebut akan mempengaruhi perilakunya dalam menggunakan informasi yang ada pada laporan keuangan. 2.1.2 Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam

satu periode pelaporan. Tujuan laporan realisasi anggaran memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang undangan. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah : a. Dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat b. Dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/D) c. Dilaksanakan dengan peraturan perundang undangan

Laporan realisasi anggaran terdiri dari beberapa unsur yaitu : a. Pendapatan LRA Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum

negara/bendahara

umum

daerah

yang

mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. c. Transfer Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Surplus/defisit LRA Surplus/defisit LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. e. Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

f.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih kurang/lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

dalam

APBN/APBD

selama

periode

pelaporan.

2.1.3 Kebutuhan informasi dan informasi laporan keuangan yang relevan

Berdasarkan penjelasan PP No. 71 tahun 2010, terdapat beberapa pihak kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada : a. Masyarakat b. Wakil

rakyat,

lembaga

pengawas,

dan

lembaga

pemeriksa c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman d. Pemerintah

Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen dalam laporan keuangan harus disajikan sesuai ketentuan perundang undangan. Pemerintah sebagai penyusun dan pengguna laporan keuangan wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan

keputusan.

Untuk

itu,

pemerintah

harus

dapat

memanfaatkan sebaik mungkin informasi yang disajikan dalam laporan keuangannya.

2.1.4 Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan proses menghimpun dan meningkatkan pengetahuan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Menurut instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 13 September 1974, pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia. Tingkat atau jenjang pendidikan dapat menjadi indikator kompetensi sumber daya manusia. Menurut UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003,  jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas:

a. Pendidikan Dasar Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi  jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. b. Pendidikan Menengah Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), serta bentuk lain yang sederajat. c. Pendidikan Tinggi Pendidikan

tinggi

merupakan

jenjang

pendidikan

setelah

pendidikan menengah. Pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesalis, dan doktor yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Kesesuaian

jurusan

juga

dapat

menjadi

indikator

kompetensi sumber daya manusia. Kesesuaian jurusan atau latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang dijalani dapat berpengaruh. Hal ini berkaitan dengan kualifikasi seorang pegawai/karyawan. Ketika seorang pegawai ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik. 2.1.5 Pengalaman

Pengalaman merupakan proses pembelejaran dan pertambahan potensi atau kemampuan diri. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung). Pengalaman juga dapat diartikan sebagai akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang dengan sesame benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan (Mathis, 2002). Pengalaman

yang

dimiliki

individu

akan

mempengaruhi

pelaksanaan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berfikir yang lebih terperinci, lengkap, dan rumit dibandingkan seseorang yang belum berpengalaman (Tahar, 2012). Lebih jauh, Sumardi (2001) mengungkapkan bahwa pengalaman memiliki hubungan dengan profesionalitas, yakni semakin tinggi pengalaman individu maka profesionalitasnya juga semakin tinggi. 2.1

Faktor sosial

Perilaku dapat diperoleh oleh aturan sosial yang berhubungan dengan pesan yang diterima dari yang lain dan apa yang orang orang pikirkan

akan

mereka

lakukan

(Triandis,

1971).

Pada

model

interpersonal, Triandis (1980) mendefinisikan faktor sosial sebagai

internalisasi individu dari kelompok budaya subyektif dan kesepakatan antar individu tertentu yang telah dijalin dengan individu individu lain dalam situasi sosial tertentu. Dari definisi tersebut, faktor sosial dapat diartikan sebagai tingkah seorang individu menganggap bahwa orang lain meyakinkan dirinya untuk menggunakan sesuatu. Thompson et al . (1991) mengembangkan penelitian mengenai faktor sosial dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Pertanyaan mengenai faktor sosial dalam penelitian ini mencakup tentang banyaknya rekan kerja yang menggunakan teknologi informasi, adanya manajer/atasan/rekan yang mendorong dalam memanfaatkan teknologi informasi, dan organisasi membantu dalam pemanfaatan/penggunaan teknologi informasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan  personal computer. Sebagian besar penelitian mengenai faktor sosial dihubungkan dengan penggunaan teknologi informasi. Dalam penggunaan informasi laporan keuangan, faktor sosial dapat dinyatakan sebagai tingkat seorang individu menganggap bahwa orang lain meyakinkan dirinya untuk menggunakan suatu informasi ataupun menggunakan informas tertentu. Ini berarti ada pengaruh dari orang orang di sekitar dan organisasi dalam menggunakan suatu informasi laporan keuangan. Dorongan dari rekan kerja, atasan, dan organisasi untuk menggunakan informasi keuangan dapat memberikan pengaruh dalam pemanfaatan informasi laporan keuangan oleh seorang individu.

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Variabel penelitian dan definisi operasional

Pada penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial terhadap pemanfaatan laporan realisasi anggaran. Selain itu penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk mengkaji penggunaan informasi pada laporan realisasi anggaran. Variabel dependen yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah pemanfaatan laporan realisasi anggaran. Variabel independen yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial. 3.2 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Kuesioner dengan indicator untuk setiap variable dibagikan kepada setiap sampel. Sumber data penelitian adalah jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden yang bekerja pada instansi pemerintahan. 3.3 Metode pengumpulan data

Data diberikan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung dengan mendatangi alamat kantor instansi pemerintahan yang akan dituju. Kuesioner akan dibagi menjadi dua bagian, bagian A pertanyaan pertanyaan yang berhubungan dengan profil responden yang sekaligus menjadi variable independen dan

bagian B pertanyaan pertanyaan tentang indikator

pemanfaatan laporan realisasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA Alfita Rakhmayanti 2014. “Studi Pemanfaatan Informasi Laporan Realisasi  Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah”.

http://eprints.undip.ac.id/42807/1/RAKHMAYANI.pdf (Tgl : 12 - 05  –  2015) 1:14 Wib Arina Husna Amalia dkk “Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual ”.

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33868007/LAPORAN_K EUANGAN_BERBASIS_AKRUAL.docx?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTN PEA&Expires=1434220157&Signature=q1KmhXHAx3PQXxy4D20WcBNHiXA% 3D (Tgl : 14 – 06 – 2015) 12:29 Wib Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan