Pelaksanaan K3 Pertambangan Dan Pengolahan Dan

 

Pelaksanaan K3 Pertambangan dan Pengolahan dan/atau Pemurnian Minerba 8 poin (Kepmen ESDM 1827/2018)

 

PERTAMBANGAN 

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral batubarastudi yangkelayakan meli meliputi puti tahapan kegiatan penyelidikan umumatau , eksplorasi, ke layakan , konstruksi, penambangan, pengelolaan dan atau pemurnian, pengangkutan pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.

Segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan

KESELAMAT KESELAMATAN AN PERTAMBANGAN

 

ZERO Insident in Mining Tujuan

 

KESELAMATAN KESELAMAT AN DAN KESEHAT KESEHATAN AN KERJA Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

KESELAMATAN OPERASI

Ruang Lingkup

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman dan efisien dan produktif. Melalui upaya : •Pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan sarpras, instalasi dan alat pertambanga pertambangan n •Pengamanan instalasi •Kelayakan sarpras •Kompetensi tenaga teknik •Evaluasi laporan laporan hasil kajian teknis pertambangan.

 

DASAR HUKUM

1. UU nomer 4 tahun tahun 2009 pertamb pertambanga angan n mineral dan dan batubara batubara 2. UU nomer 32 tahun 2009 tentang tentang perlindungan dan pengelolaan pengelolaan lingkungan lingkungan hidup 3. UU no 23 tahun tahun 2014 2014 tentang tentang pemerint pemerintah ah daerah daerah sebagaimana sebagaimana telah telah beberap beberapa a kali diubah, trakhir dengan UU no 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 4. Peraturan pemerintah no 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara. 5. Peraturan pemerintah no 78 tahun tahun 2010 tentang reklamasi reklamasi dan pascatambang 6. Peraturan presiden nomer 68 tahun tahun 2015 tentang kementrian kementrian energi ddan daya mineral 7. sumber Peratura Peraturan n menteri menter i energi dan sumber sumber daya mineral mineral nomer 13 tahun tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja kementerian energi dan sumber daya mineral.

 

Peraturan Kaidah Pertambangan yang Baik

Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara.

Kepmen ESDM No 1827K/30/MEM/2018 1827K/30/MEM/2018 Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Pertambangan yang Baik

 

Permen ESDM No 26 tahun 2018 Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Bab I Ketentuan Umum

Bab IV Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha

Bab II Pelaksana Pelaksanaan an Kaidah Teknik pertambangan yang baik

Bab III Pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan pertambang an minerba

Bab V Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan

Bab VI Sanksi Administraf 

Bab VII Ketentua Ketentuan n lain-lain

Bab IX Ketentuan penutup

pertambangan

Bab VIII Ketentuan peralihan

 

SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan) MINERBA   Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

SMKP Minerba adalah bagian dari sistem menejemen perusahaan secara keseluruhan keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.

 

SMKP Minerba Versi Permen ESDM No 38 Tahun 2014

Kebijakan Organisasi dan personil Perencanaan

implementasi

Perbaikan Berkesinambungan

Tinjauan Manajemen

Evaluasi dan ndak lanjut

Dokumentasi

 

SIKLUS SMKP Perusahaan wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, memelihara dan mendokumentasikan kebijakan K3 dan KO, serta mengkomunikasikan mengkomunikasikan keseluruh pihak yg bekerja atas nama perusahaan, dan selalu melakukan njauan ulang secara periodik.

Melakukan penelaahan awal utk mengetahui sejauh mana ketaatan terhadap peraturan K3 dan KO , melakukan manajemen resiko, mengidenkasi dan meninjau ulang p’aturan dan persyaratan yang harus di penuhi, membuat, menetapkan, menerapkan dn memlihara , mendokumentasikan TSP , menyusun dan menetapkan rencana anggaran KP dalam RKAB

Struktur organisasi: KTT, pengawas operasional, dan pengawas tehnik,pengelola K3 dan KO, pelahan kompeten dan mandiri

Pelaksanaan SMKP SMK P berdasarkan perenc. Yang telah dibuat, p’aturan p’aturan per UU an, dan prosedur kerja yg telah ditetapkan.

Melakukan evaluasi t’hadap kinerja K3 K 3 dan KO dan menindaklanju adanya adanya kedaksesuaian

Menetapkan, memelihara dan melakukan pengendalian dan sistem dokumentasi dengan baik mulai dari kebijakan Menetapkan, kebijakan,, TSP, pedoman, prosedur, IK, standar dan rekaman

Manajemen puncak wajib melakukan njauan manajement terhadap implementasi implementasi SMKP secara berkala dan terencana, dan rekaman terhadap pelaks njauan manajemen harus dipelihara dan dikomunikasikan.

 

Manajem en Resiko

Program Keselamat an Kerja

Pendidikan dan Pelahan Keselamatan Kerja

Kampany e

Pelaksanaan K3 Pertambangan dan Pengolahan dan/atau Pemurnian Minerba

Administra si Keselamat an Kerja

Manajeme n Keadaan Darurat

Inspeksi Keselamat an Kerja

Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya

 

Manajemen Resiko Suatu akvitas dalam mengelola risiko yang ada

1. komunikasi dan konsultasi

2. penetapan konteks

4. penilaian dan pengendalian risiko

3. idenkasi bahaya

5. pemantauan dan peninjauan

 

Program Progr am Keselamatan Kerja TUJUAN: untuk mencegah kecelakaan, kejadian berbahaya, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya serta menciptakan budaya keselamatan kerja. Disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan, kebutuhan, dan proses manajemen risiko.

5 Unsur Kecelakaan Tambang 1) benar-benar terjadi, yaitu dak diinginkan, dak direncanak direncanakan, an, dan tanpa unsur kesengajaan; 2) mengakibatkan cidera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh kepala teknik tambang (KTT) atau penanggungjawab teknik dan lingkungan (PTL); 3) akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan/atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya; 4) terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cidera atau seap saat orang yang diberi izin; dan 5) terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek.

Cidera Ringan Cidera Berat Ma

 

Pendidikan dan Pelahan Keselamatan Kerja

 

Kampanye Kampanye keselamatan kerja direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pelaksanaan kampanye keselamatan dievaluasi sebagai bahan peningkatan kinerja keselamatan kerja.

 

Administrasi Keselamatan Kerja mencakup : 1. Buku Tambang

4. Rencana Kerja, Anggaran dan Biaya Keselamatan Kerja

2. Buku Daar Kecelakaan Tambang

5. Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

3. Pelaporan Keselamatan Kerja

6. Dokumen dan Laporan Pemenuhan Kompetensi; dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta persyaratan lainnya

 

Manajemen Keadaan Darurat mencakup

1. dan Idenkasi Penilaian Potensi Keadaan Darurat

3. Kesiapsiagaa n Keadaan Darurat 2. Pencegahan Keadaan Darurat

5. Pemulihan Keadaan Darurat 4. Respon Keadaan Darurat

 

1. perencanaan inspeksi

2. persiapan inspeksi

3. Pelaksanaan inspeksi

Inspeksi Keselamatan Kerja (dilakukan di seluruh area kerja) 4. Rekomendasi dan ndak lanjut inspeksi

5. Evaluasi inspeksi

6. Laporan dan penyebarluasan hasil inspeksi