Pedoman Penyusunan Ukl Dan Upl

PENYUSUNAN USAHA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UPL) DAN USAHA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL) Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah AMDAL Dosen Pengampu : Drs.Ahmad,M.Si

Disusun oleh: SEFTIAN EVA WIDYAWATI (K5410054)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

PENYUSUNAN UKL DAN UPL

Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan Amdal atau UKL UPL. Dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis usaha dan kegiatan wajib dilengkapi dengan Amdal, dijelaskan bahwa ada berbagai sektor atau bidang yang wajib menyusun dokumen AMDAL, sedangkan untuk sektor yang tidak masuk dalam peraturan tersebut cukup menyusum dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL UPL). Jadi dari penjelasn diatas dapat diketahui bahwa untuk menjamin agar suatu usaha dan atau kegiatan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan maka setiap usaha harus menyusun dokumen Amdal atau UKL UPL sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun pada kesempatan kali ini, fokus bahasan lebih menekankan pada Studi UKL- UPL, tidak pada proses penyusunan Amdalnya. Berikut ini penjabaran singkat mengenai Studi UKL-UPL , yang diantaranya memuat pengertian, prosedur penyusunan dan sistematika formulir isian UKLUPL: A. Pengertian UKL-UPL Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dijelaskan bahwa studi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan pengelolaan atau pemantauan terhadap Uasaha dan/ Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Uaaha dan/ Kegiatan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, dijelaskan juga bahwa UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan bagi Usaha dan/ Kegiatan dalam memperoleh izin lingkungan. Studi UKL-UPL ini dilaksanakan ketika suatau kegiata dan/ usaha tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal. Selain PP Nomor 27 Tahun 2012, dasar hukum UKL-UPL juda dimuat dalam: 

UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hdup



PP No.27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)



PP No.25/2000 tentang Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom



Kepmen LH No B-1234/1999 tentang Kegiatan Wajib UKL-UPL\



Kepmen LH No. 17/2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL

B. TUJUAN PENYUSUNAN UKL-UPL Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai demikian halnya dengan penyusunan UKL-UPL. Tujuan penyusunan UKL-UPL dapat dikelompokan menjadi dua macam, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan penyusunan UKL-UPL pada prinsipnya merupakan bagian dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang menghendaki terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dalam pasal 1 Undang-undang RI nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.Sedangkan secara lebih khusus, tujuan dilakukannnya penyusunan UKL-UPL adalah untuk melakukan langkah pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan sekitar berdasarkan hasil prediksi dampak, yang mungkin ditimbukan dari adanya rencana kegiatan / usaha. Pada dasarnya, untuk mewujudkan ketercapain tujuan penyusunan UKLUPL seperti yang telah dijabarkan diatas tidak terlalu sulit. Hal ini dikarenakan dampak dari usaha dan/kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL mempunyai dampak yang tidak begitu besar dan penting, sehingga dampaknya lebih mudah dikelola dan dipantau dengan berbagai macam teknologi yang tersedia, sebagai contoh: Dikabupaten X, akan dibangun sebuah pabrik tempe dan tahu . Dalam proses pendiriannya untuk memperoleh izin usaha pihak pemrakarsa wajib melakukan proses penyusunan dokumen UKL-UPL . Pendirian pabrik tahu dan tempe ini, cukup menyusun dokumen UKL-UPL karena usaha/kegiatan ini tidak

menimbulkan dampak yang begitu besar dan penting bagi lingkungan, sehingga tidak masuk dalam kriteria wajib Amdal. Dari hasil studi UKL-UPL ternyata diketahui bahwa dampak lingkungan dari adanya pabrik temped an tahu tersebut salah satu diantaranya adalah adanya pencemaran air sungai. Sesuai dengan tujuan proses penyusuan UKL-UPL maka setelah diketahui dampak yang ditimbulakan maka pihak pemrakarsa seharusnya segera mempersiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi hal tersebut, seperti halnya dengan membuat alat penyaring limbah sebelum limbah tempe dan tahu sebelum dibuang kesungai. Dengan terwujudnya tujuan khususnya, maka secra tidak langsung tujuan umum dari penyusunan dokumen UKL-UPL juga akan terlaksana. Karena dengan adanya pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan akibat adanya pabrik tempe dan tahu, pencemaran sungai dapat dihindari ataupun diminimalisir sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan yang ditandai dengan kondisi air sungai yang tidak tercemar oleh limbah dan nantinya tetap bisa dimanfaatkan untuk kehidupan yang akan datang. Ilustrasinya kurang lebih sebagai berikut: Illustrasi Sederhana mengenai Tujuan Penyusunan UKL-UPL

LOKASI PABRIK TEMPE

Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah Limbahnya masuk dan mencemari sungai

Perlu menyusun UKL-UPL sebagai pertanggungjawaban izin lingkungan, yang didalamnya memuat mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari adanya pendirian pabrik tempe dan tahu

Tujuan Khusus Perlu diadakan upaya pengelolaan dan pemantauan untuk menaggulangi dampak yang dilakukan oleh pihak pemrakarsa, salah satunya dengan melakukan penyaringan limbah

Tujuan Umum Sungai di sekitar area pabrik tempe tidak tercemar dan dapat sehingga masih dapat digunakan karena kualitas airnya tetap terjaga (keberlanjutan lingkungan)

C. PROSEDUR PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA FORMULIR

UKL-

UPL UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan.

Berikut ini langkah penyusunan

dokumen UKL-UPL: 1. Langkah awal yang harus dilakukan untuk meyusun dokumen UKL-UPL, terlebih dahulu kita harus melakukan penapisan seperti halnya yang dilakukan dalam proses penyusunan dokumen Amdal. Tahap penapisan jenis usaha dan/ kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL –UPL salah satunya dijelaskan

dalam

Permen LH No 13 Tahun 2010, adalah sebagai berikut: 

Langkah Pertama, pastikan bahwa usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal. a. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal, baik yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup atau keputusan bupati/walikota sesuai kaidah penetapan wajib amdal. b. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di kawasan Lindung. Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan dan/atau berlokasi di kawasan lindung wajib dilengkapi amdal. c. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat.



Langkah kedua, Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut. Catatan: Jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, maka kemungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi amdal.

 Langkah ketiga, Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri\ departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

 Langkah keempat, lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL atau SPPL dengan menjawab pertanyaan berikut: Apakah rencana usaha dan/kegiatan tersebut akan

Ya/Tidak Jelaskan!

memberikan dampak terhadap lingkungan 

Jenis Kegiatan



Skala/besaran/ukuran



Kapasitas Produksi



Luasan lahan yang dimanfaatkan



Limbah dan/ cemaran dan/dampak lingkungan



Teknologi yang tersedia dan/ digunakan



Jumlah komponen lingkungan hidup yang terkena dampak



Besaran investasi



Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan



Jumlah tenaga kerja



Aspek social kegiatan Apabila diberikan jawaban “Ya” pada salah satu kriteria tersebut, maka diindikasikan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.  Langkah Kelima, tetapkan jenis dan skala/besaran rencana usaha dan/ kegiatan wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

2. Jika berdasarkan hasil penapisan suatu usaha dan/ atau kegiatan dinyatakan wajib menyusun UKL-UPL, maka langkag selanjutnya yang dilakukan adalah mengisi formulir isian UKL-UPL yang dilakukan oleh pihak pemrakarsa. (Format formulir pengisian UKL-UPL berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2010 dapat dilihat pada Lampiran 1) 3. Selanjutnya setelah itu formulir isian UKL-UPL diajukan pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang membidangi usaha. a. Menteri untuk usaha dan/kegiatan yang berlokasi :

1. Di lebih dari 1(satu) wilayah provinsi 2. Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan Negara lain 3. Di wilayah laut lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai kea rah laut lepas 4. Di lintas batas Negara Kesatuan Republk Indonesia dengan Negara lain. b. Gubernur, untuk usaha dan/kegiatan yang berlokasi 1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; 2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. c. bupati/walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. 4. Setelah itu

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan

kelengkapan administrasi formulir UKLUPL. 5. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan

tidak

lengkap,

Menteri,

gubernur,

atau

bupati/walikota

mengembalikan UKLUPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi. 6. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL. 7. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi. 8. Berdasarkan pemeriksaan

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota kemudian

menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL. Rekomendasi tersebut dapat berupa: a.persetujuan b.penolakan Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL; b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan

c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL. 9.

Setelah mendapatkan rekomendasi UKL-UPL dari menteri yang berupa

permohonan izin lingkungan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan. Pengumuman tersebut dapat dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/kegiatan paling lama 2(dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secra administrasi. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan. Saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA http://prolingkungan.blogspot.com/2012/05/format-penyusunanupaya-pengelolaan.html. dilihat tanggal 22 Desember 2012.

http://www.scribd.com/doc/34829224/26/ Penyusunan-UKL-UPLlengkap. Diunduh tanggal 22 Desember 2012.

http://ipsspensa.blogspot.com/2011/05/UKL-UPL-sesuai PERATURAN PEMERINTAH.PDF Diunduh tanggal 22 Desember 2012.