Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Kemenkes

2011

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA DI KEMENTERIAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Salah satu laporan berkala yaitu laporan tahunan. Laporan Tahunan di Kementerian Kesehatan disusun berjenjang mulai dari Unit Kerja Eselon II hingga tingkat kementerian. Laporan tahunan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon II akan menjadi salah satu bahan penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I, untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan. Laporan tahunan merupakan laporan yang bersifat komprehensif, mencerminkan semangat untuk maju, “think out of the box”. Laporan tahunan selain deskriptif menerangkan tentang resume kegiatan, program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun laporan, juga analitik, antara lain perbandingan target dengan capaian serta upaya terobosan yang dilakukan dalam mencapai target tersebut. Masalah yang dihadapi serta upaya mengatasi masalah tersebut perlu dijelaskan. Laporan tahunan juga upaya memanfaatkan menggambarkan sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana) yang dimiliki atau diterima unit kerja tersebut seefisien mungkin. Mekanisme penyampaian laporan tahunan secara elektronik melalui website www.depkes.go.id. Keluaran (output) Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II akan menjadi masukan (input) Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I serta masukan (input) Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan. Pedoman singkat ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyusunan laporan tahunan unit kerja di Kementerian Kesehatan dan dapat direalisasikan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, Desember 2011 Sekretaris Jenderal,

ttd. dr. Ratna Rosita, MPHM NIP. 195212051980032001

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................. Daftar Isi .............................................................................................................

i ii

I. PENDAHULUAN ................................................................................................. A. LATAR BELAKANG ..................................................................................... B. TUJUAN PEDOMAN ..................................................................................... C. RUANG LINGKUP PEDOMAN ......................................................................... C. PENGERTIAN .................................................................................................

1 1 1 2 2

II. ALUR DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN ......................... A. ALUR ............................................................................................................ B. MEKANISME ................................................................................................

3 3 3

III. SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA ESELON II …………………….…. A. SAMPUL DEPAN …...........………………..………………....………………………….…. B. KATA PENGANTAR …............……………………………………………………………….…. C. DAFTAR ISI ………………………………..……………………………………………………….…. D. BAB I. ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN ……………………………….…………….. 1. HAMBATAN TAHUN LALU ……………………………………………… 2. KELEMBAGAAN ……………………………………………………...…………….. 3. SUMBER DAYA …………………………………………………………………….. E. BAB II. TUJUAN DAN SASARAN KERJA ……………………………………….…….. 1. DASAR HUKUM ………….……………………………………………………….… 2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR ………………………………….. F. BAB III. STRATEGI PELAKSANAAN …………………………………………………………. 1. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN …….………………… 2. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN ……………….……… 3. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN ….……………………………………….…. G. BAB IV. HASIL KERJA ……………………..…….……………….…………….……………….…... 1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN …………..….………………..… 2. PENCAPAIAN KINERJA ……………….…………………..…………….……… 3. PENYERAPAN ANGGARAN ………………………………………………. 4. UPAYA WTP DAN REFORMASI BIROKRASI ……………….………. H. BAB V. PENUTUP …….……………….……………….…….…………………….……………. I. LAMPIRAN …………………………….………………….….…………………….…………………

6 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 11 11 11 11 11 11 12 13 13 13 13

IV. SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA ESELON I

…………………….….

14

V. PENUTUP ……………………………….………….…………………….…………………….……………….

15

LAMPIRAN

16

……………………………….………….…………………….…………………….……………….

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, menyebutkan bahwa setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Jenis-jenis laporan berkala antara lain : 1. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan). 3. Laporan nota keuangan dan RAPBN. 4. Laporan Sistem Akuntansi Intansi (SAI). 5. Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). 6. Laporan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA). 7. Laporan Tahunan.

Laporan Tahunan merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, perkembangan dan hasil yang dicapai oleh setiap unit kerja dalam setahun. Laporan Tahunan berisi uraian yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana), hasil kegiatan program, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan serta terobosan/inovasi sebagai upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan program. Berbeda dengan keenam laporan lainnya yang bersifat deskriptif,

Laporan

Tahunan diharapkan bersifat analitik, interpretatif, disertai saran dan tindak lanjut. Laporan Tahunan di Kementerian Kesehatan disusun berjenjang mulai dari Unit Kerja Eselon II hingga Kementerian. Laporan tahunan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon II akan menjadi salah satu bahan penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I, untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan.

1

B. TUJUAN PEDOMAN Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di Kementerian Kesehatan dalam menyusun Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun tersebut.

C. RUANG LINGKUP PEDOMAN Ruang lingkup penulisan pedoman laporan tahunan ini yaitu: BAB I Pendahuluan. BAB II Alur dan Mekanisme Penyampaian Laporan Tahunan. BAB III Sistematika Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II. BAB IV Sistematika Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I. BAB V Penutup.

D. PENGERTIAN 1.

Unit Kerja Eselon I Kementerian Kesehatan Unit Kerja Eselon I Kementerian Kesehatan merupakan unit struktural di bawah Menteri Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan.

2.

Unit Kerja Eselon II Kementerian Kesehatan Unit Kerja Eselon II Kementerian Kesehatan merupakan unit struktural di bawah Unit Kerja Eselon I termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang dikoordinasikan oleh Unit Kerja Eselon I, yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan. Laporan UPT Vertikal setingkat Eselon III tercakup dalam laporan tahunan Unit Kerja Eselon II yang mengkoordinasikannya.

3.

Laporan Tahunan Laporan Tahunan merupakan laporan mengenai kondisi sumber daya manusia (PNS dan Non-PNS), kondisi sarana prasarana, hasil kegiatan program, informasi keuangan (APBN dan Non-APBN), dan masalah, hambatan serta solusi dalam pelaksanaan kegiatan program, periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.

2

BAB II ALUR DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

A. ALUR KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT KERJA ESELON I

BANK DATA KEMENTERIAN KESEHATAN (website www.depkes.go.id)

UNIT KERJA ESELON II

Laporan Tahunan Secara elektronik melalui website www.depkes.go.id Kompilasi Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II menjadi salah satu bahan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I yang mengkoordinasikannya

B. MEKANISME Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II dilaporkan kepada Unit Kerja Eselon I terkait selambat-lambatnya pada minggu terakhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I dilaporkan kepada Menteri Kesehatan pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya. Laporan Tahunan secara elektronik juga disampaikan ke Bank Data Kementerian Kesehatan melalui website www.depkes.go.id yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi. Kompilasi keluaran (output) Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II sebagai bahan penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I dan dapat menjadi materi umpan balik serta pembinaan dari Unit Kerja Eselon I yang mengkoordinasikannya. Dan selanjutnya Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I akan menjadi bahan Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan.

3

Mekanisme Unggah ke Bank Data Kementerian Kesehatan 1. Setiap Unit Kerja Eselon II diberikan user id dan password untuk mengunggah laporan tahunan. Selain itu pedoman penyusunan laporan tahunan dan format lampiran dapat diunduh di situs yang sama.

2. Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Kementerian Kesehatan dapat diunduh setelah login dengan id dan password yang telah diberikan.

4

3. Laporan tahunan yang diunggah ke Bank Data Kementerian Kesehatan berupa soft copy narasi dan lampiran. 4. Absensi penerimaan laporan tahunan akan secara otomatis tertera setelah laporan tahunan diunggah. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dapat melihat secara langsung Unit Kerja Eselon II yang dikoordinasikan, yang sudah mengunggah laporan tahunan.

5. Laporan tahunan dapat dimutakhirkan (update) dan akan menggantikan (replace) file terdahulu/sebelumnya. 6. Pusat Data dan Informasi sebagai pengelola Bank Data Kementerian Kesehatan akan mengkompilasi lampiran Laporan Tahunan dari Unit Kerja Eselon II untuk Unit Kerja Eselon I yang mengkoordinasikannya. Berikutnya Unit Kerja Eselon I dapat mempergunakan lampiran Laporan Tahunan Unit Eselon II sebagai bahan penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I dan Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan. 7. Apabila mengalami kesulitan dalam mengunggah Laporan Tahunan, dapat menghubungi Pusat Data dan Informasi, contact person : Sdr. Andri Tryadi Adi Saputra, S.Si (kantor : 021-5203874 pes. 6902, 6903; Hp : 08121087006).

5

BAB III SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA ESELON II

Sistematika penulisan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II adalah sebagai berikut: A. SAMPUL DEPAN Berisi judul laporan tahunan, nama unit kerja dan tahun laporan. B. KATA PENGANTAR Berisi kata pengantar yang disahkan oleh Pimpinan Unit kerja. C. DAFTAR ISI Berisi daftar isi dari laporan tahunan. D. BAB I. ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN Bab Analisis Situasi Awal Tahun berisi mengenai hambatan yang dihadapi pada tahun yang lalu dan uraian tentang kelembagaan serta sumber daya unit kerja. 1. Hambatan tahun lalu Dijelaskan

mengenai

masalah

dan

hambatan

dalam

pelaksanaan

kebijakan/program pada tahun yang lalu. 2. Kelembagaan Dijelaskan secara umum tugas dan fungsi unit kerja sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; beserta tata kelola unit, organisasi tim dan kelompok kerja (POKJA). 3. Sumber daya Dijelaskan secara umum/singkat sumber daya yang dimiliki unit kerja yang mencakup: a. Sumber

daya

manusia;

diuraikan

mengenai

jumlah,

kualifikasi/jenis

pendidikan, jabatan (struktural dan fungsional), tenaga yang baru diangkat (CPNS), tenaga yang pensiun pada tahun laporan serta pegawai Non-PNS. Dapat pula ditampilkan dalam bentuk diagram. Contoh diagram sebagai berikut:

6



Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Umur Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Umur 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

9 8

5

1

56

Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

38%

62%

Laki-laki

Perempuan

7



Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

S3

S2

S1

D4

D3

D2

D1

SMA/SMU

6 5 4 3 2 1 0

Pendidikan



Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan 0% 12% 25%

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV 63%

b. Sarana dan prasarana; diuraikan mengenai sarana dan prasarana baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang meliputi jenis, jumlah, keadaan/kondisi dan perkembangannya pada tahun laporan. Penjelasan mengacu pada laporan yang dihasilkan dari Aplikasi SIMAK-BMN. c. Dana; diuraikan mengenai alokasi dana untuk kegiatan/program, sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), mencakup semua sumber dana, baik APBN maupun Non-APBN .

8

E. BAB II. TUJUAN DAN SASARAN KERJA Bab Tujuan dan Sasaran Kerja berisi mengenai dasar hukum dan tujuan, sasaran serta indikator. 1. Dasar hukum Dijelaskan secara umum regulasi/peraturan yang menjadi acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran dan indikator. Adapun regulasi /peraturan yang dapat menjadi acuan Unit Kerja Eselon II adalah : 

Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;



Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;



Instruksi Presiden No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;



Instruksi Presiden No. 14 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011;



Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;



Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;



Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;



Pakta Integritas Menteri Kesehatan;



Rencana Aksi yang ditetapkan Pimpinan Unit Kerja.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Dijabarkan dan dijelaskan secara rinci tujuan, sasaran dan indikator mengenai target program/kegiatan unit kerja yang seharusnya dicapai pada tahun laporan, sesuai dengan Lampiran. Tujuan adalah target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik.

9

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana aksi. Indikator adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun laporan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana target masing-masing. Indikator dan target unit kerja mengacu pada dokumen : 

Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;



Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;



Instruksi Presiden No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;



Instruksi Presiden No. 14 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011;



Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;



Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;



Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;



Rencana Aksi yang ditetapkan Pimpinan Unit Kerja.

10

F. BAB III. STRATEGI PELAKSANAAN Bab Strategi Pelaksanaan berisi strategi pencapaian tujuan dan sasaran, hambatan dalam pelaksanaan strategi, dan terobosan yang dilakukan termasuk kerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). 1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Menjabarkan dan menjelaskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional kebijakan dan program sebagai upaya pencapaian target (sasaran kerja) unit kerja. Strategi dapat juga berupa kegiatan langsung maupun tidak langsung (pendukung) dalam upaya pencapaian target. Pengadaan barang dan jasa (procurement) merupakan salah satu strategi yang harus dijelaskan dalam laporan ini. 2. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi Menjelaskan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan strategi yang telah ditentukan/direncanakan pada awal tahun. Masalah dan hambatan bisa terjadi karena faktor dalam (internal), faktor luar (eksternal), faktor langsung maupun faktor tidak langsung. 3. Terobosan yang Dilakukan Menjelaskan mengenai upaya pemecahan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan strategi. Upaya ini dapat berupa terobosan/inovasi dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan oleh unit kerja.

G. BAB IV. HASIL KERJA Bab Hasil Kerja berisi pencapaian tujuan, sasaran dan indikator serta akuntabilitas kinerja. 1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Menjelaskan secara ringkas mengenai hasil kerja dari unit kerja melalui kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian indikator yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada tahun laporan. Penjelasan meliputi :

11

a. Masukan (input), segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya; b. Luaran (output), segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; c. Hasil (outcome), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya luaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan; d. Manfaat (benefit), kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik; e. Dampak (impact), ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. 2. Pencapaian Kinerja Menjelaskan pencapaian kinerja unit kerja dibandingkan dengan target. Indikator dan capaian unit kerja mengacu pada dokumen : 

Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;



Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;



Instruksi Presiden No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;



Instruksi Presiden No. 14 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011;



Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;



Keputusan Menteri Kesehatan No. 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

12



Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;



Rencana Aksi yang ditetapkan Pimpinan Unit Kerja.

3. Realisasi Anggaran Menjelaskan realisasi anggaran antara lain: 

persentase realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja;



persentase realisasi anggaran berdasarkan program/kegiatan.

Menjelaskan masalah dan hambatan dalam realisasi anggaran. 4. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh unit kerja untuk mencapai hasil penilaian keuangan “wajar tanpa pengecualian” (WTP) dan kesiapan reformasi birokrasi.

H. BAB V. PENUTUP Berisi kesimpulan pada rencana aksi yang dilakukan dan strategi serta upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan tujuan unit kerja dan saran perbaikan di masa mendatang.

I. LAMPIRAN Lampiran terdiri dari: Lampiran 1. Inpres No. 3 tahun 2010 (sesuai unit/program kerja) Lampiran 2. Inpres No. 9 tahun 20111 (sesuai unit/program kerja) Lampiran 3. Inpres No. 14 tahun 2011 (sesuai unit/program kerja) Lampiran 4. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 (sesuai unit/program kerja) Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama Kementerian Kesehatan (sesuai unit/program kerja) Lampiran 6. Laporan Spesifik Unit Kerja

Pedoman ini juga disertai file Ms. Excel pada CD terlampir. Lampiran 1 sampai dengan lampiran 7, hanya lampirkan yang sesuai dengan program/unit kerja saja.

13

BAB IV SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA ESELON I

Sistematika penulisan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I sama dengan sistematika penulisan laporan tahunan Unit Kerja Eselon II. Laporan tahunan Unit Kerja Eselon I juga menjelaskan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan hasil kerja dalam rangka mencapai indikator MDGs dan indikator kesehatan global.

14

BAB V PENUTUP

Diharapkan Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja di Kementerian Kesehatan ini dapat menjadi panduan dalam menyusun laporan tahunan sehingga program serta kegiatan Kementerian Kesehatan dapat direncanakan dan dievaluasi dengan baik.

15

Lampiran 1

INPRES 3 TAHUN 2010 KEMENTERIAN KESEHATAN D3 - PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

1

2

3

4

D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat D3P29A75: Kementerian Peningkatan Kualitas Gizi Anak Kesehatan

Pemerintah Daerah Provinsi: NTT, Maluku, Sulteng, Kalsel, NAD, Gorontalo, Sulbar, NTB, Kalteng, Papua Barat, Malut, Sumut, Sultra, Kalbar, Riau, Papua, Sumbar, Kaltim, Jambi

UKURAN KEBERHASILAN 5

Peningkatan TARGET 2011: persentase balita gizi 100%. buruk yang mendapat perawatan

Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang dibagi seluruh balita atau D/S)

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12

% CAPAIAN

KETERANGAN

6

7

8

Target B.03 : Jumlah Gizi Buruk yang ditemukan dan ditangani sebanyak 9.000 kasus Target B.06: Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani sebanyak 18.000 kasus Target B.09: Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani sebanyak 30.000 kasus Target B.12: Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani sebanyak 40.000 kasus TARGET 2011 : Target B.03 : 70 % Cakupan balita yang ditimbang di Posyandu mencapai 60 % Target B 06: Cakupan balita yang ditimbang di Posyandu mencapai 65 % Target B.09 : Cakupan balita yang ditimbang di posyandu mencapai 67%. Target B.012: Cakupan balita yang ditimbang di posyandu mencapai 70 %

B.03 : XX %

B.06 : XX %

B.09 : XX %

B.12 : XX %

B.03 : XX %

B.06 : XX %

B.09 : XX %

B.12 : XX %

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

1

2

3

4

D3P29::Perbaikan Masyarakat D3P34 PenurunanGizi Angka Kematian Anak D3P34A86: Kementerian Peningkatan pelayanan Kesehatan kesehatan Anak

Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi diprioritaskan di: NAD, Sumut, Papua Barat, Maluku, Jambi, Kalsel, Papua, Kalbar, Babel, Sulsel, Gorontalo, Malut, Sulteng, Sumbar, Sumsel, Sulbar

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak

UKURAN KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12

% CAPAIAN

KETERANGAN

6

7

8

5

TARGET 2011: 85 %

Target B.03: Presentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak mencapai 10%

B.03 : XX %

Target B.06 : Presentase B06 : XX % bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak mencapai 29% Target B.09: B.09 : XX % Presentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak mencapai 48% Target B.12 : Presentase B.12 : XX % bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak mencapai 85%

Kementerian Kesehatan

D3P35: Penurunan Angka Kematian Ibu D3P35A87: Kementerian Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Ibu

KemenPP&PA, KemhukHAM, Setneg, Kemnkartrans

Perumusan TARGET 2011 : Rancangan Peraturan pemerintah tentang pemberian ASI secara

Target B.03 Target B.06 Target B.09 Target B.12

B.03 : XX % B.06 : XX % B.09 : XX % B.12 : XX %

Kemendagri, Pemerintah daerah provinsi terutama provinsi dengan angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di bawah angka rata-rata nasional (