January 25, 2018 | Author: Oswar Mungkasa | Category: N/A
Merupakan rincian dari Strategi Nasional STBM yang diluncurkan pada Tahun 2008 melalui Keputusan Menteri Kesehatan....
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Manlak STBM PEDOMAN PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) Jakarta, 2011
DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DITJEN PP-PL KEMENTERIAN KESEHATAN Jl. Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta 10560
Sekretariat STBM Nasional Gedung Konsultan, Lt. II Kantor Ditjen PP & PL Kemenkes Jl. Percetakan Negara 29 Jakarta Pusat Tlp./Fax : 021 - 4226968 E-mail :
[email protected]
Kata Pengantar Diare, yang merupakan penyakit berbasis lingkungan, masih merupakan pembunuh nomor satu untuk kematian bayi di Indonesia dan menyumbang 42% dari penyebab kematian bayi usia 0-‐ 11 bulan. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2009, di Indonesia, sekitar 162 ribu balita meninggal setiap tahun atau sekitar 460 balita setiap harinya. Disadari bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat ber-‐Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu upaya yang penting dilakukan untuk mengurangi angka kesakitan diare dan penyakit-‐penyakit berbasis lingkungan lainnya. Upaya ini tengah mendapat perhatian lebih dari Pemerintah. Hal ini diindikasikan dengan tersedianya proporsi anggaran yang lebih besar untuk upaya-‐upaya preventif/promotif dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri no. 852/MENKES/2008 tentang Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pemerintah Republik Indonesia, kembali menegaskan komitmennya dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL), khususnya dalam mempromosikan PHBS. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-‐2014 menargetkan Indonesia untuk terbebas dari praktik buang air besar sembarangan (BABS) pada tahun 2014. Komitmen ini lebih lanjut diperkuat dengan masuknya STBM sebagai bagian dari Rencana Aksi Program Prioritas Pembangunan Berkeadilan sebagaimana diamanatkan di dalam Instruksi Presiden no. 1 tahun 2010, dimana sasaran pembangunan tidak lagi terbatas pada peningkatan akses pada sarana jamban sehat (Stop BABS), tetapi pada tujuan-‐tujuan lainnya termasuk mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman; mengelola sampah dengan aman; dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman (lima pilar STBM). Hal ini berimplikasi bahwa program STBM akan termasuk pada program yang secara langsung berada di bawah pengawasan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Lebih dari itu, pelaksanaan STBM juga diharapkan mampu untuk menyumbang 90% kebutuhan pencapaian MDGs target nomor 7.C. STBM sebagai program nasional membutuhkan kontribusi dan peran dari seluruh tingkatan pemerintah, lembaga non pemerintah, termasuk masyarakat dan swasta. Dengan dikeluarkannya pedoman pelaksanaan STBM ini diharapkan setiap pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan STBM dapat memahami perannya masing-‐masing yang saling melengkapi dan dapat bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah turut berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Jakarta , 13 Oktober 2011
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Singkatan
iii
BAB 1
PENDAHULUAN
1
BAB 2
PENGERTIAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
4
2.1.
Tujuan STBM
2.2.
Definisi Operasional
BAB 3
PELAKSANAAN STBM
3.1.
Komponen STBM
3.2.
Tahapan Pelaksanaan STBM
3.3.
Peran Kelembagaan
3.4.
Mekanisme dan Koordinasi
BAB 4
PEMBIAYAAN STBM
4.1.
Sumber Pembiayaan
4.2.
Pola Pembiayaan
4.3.
Komponen Pembiayaan
BAB 5
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN STBM
5.1.
Kerangka Pemantauan Pencapaian dan Kinerja Program
5.2.
Pemantauan Pencapaian
5.3.
Pemantauan Kinerja Program Pemerintah Daerah
5.4.
Pengelolaan Pengetahuan Program STBM
5.5.
Peran dan Fungsi Pemangku kepentingan dalam Pemantauan dan Evaluasi
BAB 6
PENUTUP
6
13
26
ii
17
Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
BAB 1 PENDAHULUAN Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah air minum, higien dan sanitasi masih sangat besar. Hasil Studi Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka lainnya. Studi Basic Human Services (BHS) di Indonesia tahun 2006, perilaku masyarakat untuk mencuci tangan dilakukan: (i) setelah buang air besar 12%; (ii) setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%; (iii) sebelum makan 14%; (iv) sebelum memberi makan bayi 7%; dan (v) sebelum menyiapkan makanan 6%. Sementara studi BHS lainnya terhadap perilaku pengelolaan air minum rumah tangga, menunjukkan 99,20% telah merebus air untuk mendapatkan air minum, akan tetapi 47,50% dari air tersebut masih mengandung Eschericia coli. Implikasinya, Diare, yang merupakan penyakit berbasis lingkungan, masih merupakan pembunuh nomor satu untuk kematian bayi di Indonesia dan menyumbang 42% dari penyebab kematian bayi usia 0-‐11 bulan. Di Indonesia, sekitar 162 ribu balita meninggal setiap tahun atau sekitar 460 balita setiap harinya (Riset Kesehatan Dasar 2009). Dari sudut pandang ekonomi, Indonesia mengalami kerugian sekitar $6,3 miliar akibat buruknya kondisi sanitasi dan higien. Ini setara dengan 2,3% dari besarnya produk domestik bruto.1 Hasil studi WHO (2007), intervensi lingkungan melalui modifikasi lingkungan dapat menurunkan risiko penyakit diare sampai dengan 94%. Modifikasi lingkungan tersebut termasuk didalamnya penyediaan air bersih menurunkan risiko 25%, pemanfaatan jamban menurunkan risiko 32%, pengolahan air minum tingkat rumah tangga menurunkan risiko sebesar 39% dan cuci tangan pakai sabun menurunkan risiko sebesar 45%. Laporan kemajuan Millenium Development Goals (MDGs) yang dikeluarkan oleh Bappenas pada tahun 2010 mengindikasikan bahwa peningkatan akses masyarakat terhadap jamban sehat (target MDGs 7.C) ini tergolong pada target yang membutuhkan perhatian khusus, karena kecepatannya akses yang tidak sesuai dengan harapan. Dari target akses sebesar 55,6% pada tahun 2015, akses masyarakat pada jamban keluarga yang layak pada tahun 2009 baru sebesar 34%. Terdapat ceruk 21% peningkatan akses dari sisa waktu 6 tahun (2009-‐2015). Untuk mencapai sasaran sanitasi MDGs tersebut, harus ditemukan cara untuk lebih mempercepat akses sanitasi baik di perdesaan maupun di perkotaan. Di sisi lain dengan anggaran pemerintah yang terbatas maka perlu dilakukan cara-‐cara yang lebih efektif dan inovatif. Mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengembangkan dokumen Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008, yang menjadikan STBM sebagai Program Nasional dan merupakan salah satu sasaran utama dalam RPJMN 2010 – 2014, yang
1
Economic Impacts of Sanitation in Indonesia, Studi Lima Negara dilaksanakan di Kambodia, Indonesia, Lao PDR, Philippina, dan Vietnam dalam rangka Economics of Sanitation Initiative (ESI). Water and Sanitation Program, Agustus 2008.
-‐1-‐
Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
menargetkan bahwa pada akhir tahun 2014, tidak akan ada lagi masyarakat Indonesia yang melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS).
Gambar 1.1 Pencapaian target MDGs bidang sanitasi di Indonesia Mempertegas komitmen pemerintah Indonesia dalam pembangunan sanitasi perdesaan, saat ini STBM telah menjadi bagian dari Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro Rakyat yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3, tahun 2010, mengenai Program Pembangunan yang Berkeadilan dimana pelaksanaannya diawasi langsung oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Upaya lain dari Pemerintah adalah dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang memadai melalui kerjasama pendanaan dengan pihak lain, seperti lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta (investasi langsung maupun Corporate Social Responsibility) dan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut di atas, Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan STBM (Manlak STBM) yang disusun dengan tujuan memberikan pemahaman secara utuh kepada berbagai pihak pelaku STBM mulai dari tingkat Nasional sampai ke tingkat Desa. Pedoman ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program STBM secara nasional, agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pedoman Pelaksanaan ini dikembangkan berdasarkan pembelajaran dan pengalaman di banyak kabupaten yang telah melaksanakan STBM untuk pembangunan sanitasi di wilayah perdesaan. Namun demikian prinsip-‐prinsip pedoman ini dapat menjadi acuan untuk pembangunan sanitasi di wilayah perkotaan. Pedoman Pelaksanaan STBM meliputi : BAB 1
PENDAHULUAN
BAB 2
PENGERTIAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
BAB 3
PELAKSANAAN STBM
BAB 4
PEMBIAYAAN STBM
-‐2-‐
Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
BAB 5
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN STBM
BAB 6
PENUTUP
-‐3-‐
Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
BAB 2 PENGERTIAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT 2.1.
Tujuan STBM
Tujuan program STBM adalah untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku higien dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat. 2.2.
Definisi Operasional
1. Kondisi Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas (i) tidak buang air besar sembarangan; (ii) mencuci tangan pakai sabun; (iii) mengelola air minum dan makanan yang aman; (iv) mengelola sampah dengan aman; dan (v) mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. 2. Sanitasi dalam dokumen ini meliputi kondisi sanitasi total di atas. 3. Sanitasi dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. 4. Berbasis masyarakat adalah kondisi yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab dalam rangka menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, kesejahteraan, serta menjamin keberlanjutannya. 5. Tidak buang air besar sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak buang air besar di sembarang tempat, tetapi di fasilitas jamban sehat. 6. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. 7. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) adalah perilaku cuci tangan secara benar dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. 8. Sarana CTPS adalah sarana untuk melakukan perilaku cuci tangan pakai sabun yang dilengkapi dengan sarana air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah. 9. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-‐RT) adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya, serta pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga yang meliputi 5 (lima) kunci keamanan pangan yakni: (i) menjaga kebersihan, (ii) memisahkan pangan matang dan pangan mentah, (iii) memasak dengan benar, (iv) menjaga pangan pada suhu aman, dan (v) menggunakan air dan bahan baku yang aman. 10. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS-‐RT) adalah proses pengelolaan sampah dengan aman pada tingkat rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang. Pengelolaan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
-‐4-‐
Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
11. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-‐RT) adalah proses pengelolaan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. 12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 13. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14. Peningkatan kebutuhan sanitasi adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter. 15. Peningkatan penyediaan sanitasi adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi perdesaan. 16. Penciptaan lingkungan yang kondusif adalah menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total, yang tercipta melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan antara pelaku STBM, termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta. 17. Sanitasi komunal adalah sarana sanitasi yang melayani lebih dari satu keluarga, biasanya sarana ini dibangun di daerah yang memiliki kepadatan tinggi dan keterbatasan lahan. 18. Verifikasi adalah proses penilaian dan konfirmasi untuk mengukur pencapaian seperangkat indikator yang dijadikan standar. 19. LSM/NGO adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
-‐5-‐
Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
BAB 3 PELAKSANAAN STBM 3.1.
Komponen STBM
Program STBM dilaksanakan melalui proses pelembagaan 3 (tiga) komponen sanitasi total yang merupakan satu kesatuan integral saling berpengaruh yaitu: a). Penciptaan lingkungan yang kondusif; b). Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi; dan c). Peningkatan penyediaan sanitasi. !"#$#%&'('#)) *$#%&+#%'#)) ,'#%)&-#.+/$0)
5#/6(+/$-#'*$/'/$)
!"#$#%&'('#)) 1"2+(+3'#)/'#$('/$)
!"#$#%&'('#)) 4"#,".$''#)/'#$('/$)
Gambar 3.1. Komponen sanitasi total Ketiga komponen sanitasi total tersebut menjadi landasan strategi pelaksanaan untuk pencapaian 5 (lima) pilar STBM. A.
Penciptaan Lingkungan yang Kondusif
Komponen ini mencakup advokasi kepada para pemimpin Pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan komitmen bersama untuk melembagakan program pembangunan sanitasi perdesaan, yang diharapkan akan menghasilkan: •
Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan program STBM yang dinyatakan dalam surat kepeminatan;
-‐6-‐
Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
•
Kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi seperti SK Bupati, Perda, RPJMP, Renstra, dan lain-‐lain;
•
Terbentuknya lembaga koordinasi yang mengarusutamakan sektor sanitasi, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah, koordinasi sumber daya dari pemerintah maupun non pemerintah;
•
Adanya tenaga fasilitator, pelatih STBM dan program peningkatan kapasitas;
•
Adanya sistem pemantauan hasil kinerja program serta proses pengelolaan pembelajaran.
B.
Peningkatan Kebutuhan dan Permintaan Sanitasi
Komponen peningkatan kebutuhan sanitasi merupakan upaya sistematis untuk mendapatkan perubahan perilaku yang higienis dan sanitair, berupa : a.
Pemicuan perubahan perilaku;
b.
Promosi dan kampanye perubahan perilaku higiene dan sanitasi;
c.
Penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
d.
Mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
e.
Memfasilitasi terbentuknya komite/tim kerja masyarakat;
f.
Mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi.
C.
Peningkatan Penyediaan Sanitasi
Peningkatan penyediaan sanitasi secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang layak dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi perdesaan, yaitu : 1. Mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau; 2. Menciptakan dan memperkuat jejaringan pasar sanitasi perdesaan; 3. Mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi. 3.2.
Tahapan Pelaksanaan STBM
Pelaksanaan STBM dilakukan melalui tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam kurun waktu penyelesaian siklus, 3 sampai dengan 5 tahun. Keseluruhan tahapan persiapan pelaksanaan STBM di semua tingkat harus memperhatikan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, termasuk lintas program pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga didapatkan keterpaduan dalam persiapan dan pelaksanaan STBM.
-‐7-‐
Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Tahapan Pelaksanaan STBM
!"#$%&$'$$'()(-+',%$-( %"1$2$-$'(3$'( 2$&4$.$%$-,
!".&+$8$'(:*;,2'$0'>, ?" #$199'*),-8+$1(), -$%.)''2'-,*)194319'1, -$1234319,=-'2', 4'.3-'+$1,('('0'1", 5" #$%.'1931,(+0'+$9), :$%'('0'1,,K$%)+0''1, 2'1,4$.)/'4'1, .$4$0/'('%',2$19'1, (+'4$>8*2$0,-08-)1()", ?" #$19)2$1+)@)4'(), .$0.'9'),-)*)>'1, -$%.)'31", ?" D$0('%',P1(+'1(), 4$;'%'+'1, %$19)2$1+)@)4'(),2'1, %3*'),%$*'4('1'4'1, %$4'1)(%$,-$%);3'1, .$02'('04'1, 4$-$%)1'+'1,, -‐8-‐
!"#$%&$'$$')(*+',%$-( 5$678$-"'(3$'( %"1$2$-$'9, !" 62784'(),2'1,(8()'*)('(), -0890'%,BCD#,4$-'2', (+'4$>8*2$0,4$;'%'+'1, 5" #$1'1, -$0)*'43, ?" #$%.'1931, 4$%'%-3'1,(3--*", E" #$19'48%82'(), -$0%)1+''1,%'(