Pedoman Pelaksanaan Ppip 2014_final140414

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya

P

uji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah sehingga penyusunan Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2014 dapat diselesaikan. Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis PPIP ini akan menjadi acuan bagi para pelaksana program di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan desa-desa sasaran dalam penyelenggaraan program. Buku pedoman ini juga dapat menjadi acuan dan masukan bagi para pelaku dan pemerhati perencanaan dan pembangunan perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat. PPIP merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada: (i) peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar permukiman perdesaan, (ii) peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat serta (iii) peningkatan kapasitas pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan pembangunan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan melalui PPIP, merupakan dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat desa sasaran untuk membiayai upaya peningkatan kualitas dan akses pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan pengembangan perekonomian masyarakat. PPIP memberikan peluang dan mendorong munculnya peran aktif masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta memanfaatkan dan mengelolanya sendiri tahapan pelaksanaan kegiatan. Dengan dukungan Pemerintah Daerah selaku pembina pembangunan di wilayahnya, diharapkan program ini dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dan energi yang positif bagi seluruh pelaku dalam menyelenggarakan program dan mewujudkan harmonisasi program pembangunan. Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun Anggaran 2014 ini merupakan penyempurnaan dari pedoman tahun sebelumnya dan disusun berdasarkan hasil evaluasi, pembelajaran dan masukan dari berbagai pihak. Kami harapkan, pedoman ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, sehingga program ini dapat mencapai tujuan, sasaran dan kinerja seperti yang diharapkan.

Direktur Jenderal Cipta Karya

Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc NIP. 110025718 Sambutan Dirjen Cipta Karya

i

DAFTAR SINGKATAN APBD APBDes APBN BAPPD Bappenas Bappeprop Bappekab BASPK BPD BPKP BPMPD Prov

: : : : : : : : : : :

BPMPD Kab

:

DIPA FM HU IPAS KD KMK KMP KPA KPP KPPN LKD LMK Kabupaten LMK Provinsi LMP Kabupaten LMP Provinsi MUSDES OMS Ormas O&P PAH PMA PODES POK PPIP PPK PKPS BBM PNPM Mandiri Pokmas PU P4IP

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

RAB

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran Fasilitator Masyarakat Hidran Umum Instalasi Pengolah Air Sederhana Kader Desa Konsultan Manajemen Kabupaten Konsultan Manajemen Pusat Kuasa Pengguna Anggaran Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lembaga Kemasyarakatan Desa Laporan Manajemen Keuangan Tingkat Kabupaten Laporan Manajemen Keuangan Tingkat Provinsi Laporan Manajemen Proyek Tingkat Kabupaten Laporan Manajemen Proyek Tingkat Provinsi Musyawarah Desa Organisasi Masyarakat Setempat Organisasi Masyarakat Operasi dan Pemeliharaan Penampungan Air Hujan Perlindungan Mata Air Potensi Desa Petunjuk Operasional Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pejabat Pembuat Komitmen Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelompok Masyarakat Pekerjaan Umum Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Rencana Anggaran dan Biaya

ii

RKM RPJM SAI Satker SD SE SKS SP3 SPM SPP SP2D SP2K SP3K TAMK TAMPr TKPKN TKPKD Prov TKPKD Kab TKPr TKKab TPP TPPr TPK UPM UPD

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Rencana Kegiatan Masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sistem Akuntansi Instansi Satuan Kerja Sumur Dalam Surat Edaran Survei Kampung Sendiri Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Surat Perintah Membayar Surat Perintah Pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten Tenaga Ahli Manajemen Propinsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tim Koordinasi Provinsi Tim Koordinasi Kabupaten Tim Pelaksana Pusat Tim Pelaksana Provinsi Tim Pelaksana Kabupaten Unit Pengaduan Masyarakat Usulan Prioritas Desa

iii

DAFTAR ISTILAH Dampak (impact)

:

Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan

Efektifitas

:

Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan

Efisiensi

: Derajat hubungan antara barang/ jasa yang dihasilkan melalui suatu program/ kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output)

Evaluasi

:

Hasil (outcome)

: Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

: Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Kegiatan

: Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Keluaran (output)

: Segala sesuatu berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Kinerja instansi pemerintah

: Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

: Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Upaya penilaian yang objektif dan sistematis terhadap kegiatan-kegiatan dan program-program termasuk disain, implementasi maupun hasilnya. Penilaian atas relevansi dan efektifitas, serta konsistensi program dan/ atau kegiatan terhadap tujuan kebijakan.

iv

Lembaga

: Organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundangundangan lainnya.

Manfaat (benefit)

: Kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Masukan (input)

: Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

Misi

: Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. : Upaya untuk memantau jalannya proses pelaksanaan agar seluruh proses dalam berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana telah direncanakan.

Monitoring

Pelaporan

: Sarana bagi instansi/ organisasi untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Pemantauan

: Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pemantauan kinerja

: Serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pencapaian/pemenuhan kinerja

: Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya menghasilkan output yang diharapkan dari setiap kegiatan.

Pengukuran kinerja

: Proses penilaian kinerja atas dasar data kinerja yang telah dikumpulkan dengan dasar indikator kinerja.

Perencanaan Strategis

: Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Program

: Instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.

Rencana strategis

: Dokumen yang memuat visi, misi, tujuan/ sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

v

Sasaran strategis

: Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Target

: Suatu ukuran yang ingin dicapai dalam waktu tertentu yang biasa tercantum dalam perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan strategis

: Hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Visi

: Suatu gambaran menantang tentang keadaam masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah dalam jangka waktu 5, 10 atau 15 tahun ke depan.

vi

DAFTAR ISI

Sambutan Dirjen Cipta Karya ................................................................................. i Daftar Singkatan .................................................................................................... ii Daftar Istilah .......................................................................................................... iv Daftar Isi ................................................................................................................ vii Daftar Gambar ....................................................................................................... ix Daftar Lampiran ..................................................................................................... x

Tentang Pedoman Sistematika Pedoman Pengguna Pedoman

1 2 2

Bab 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Tentang PPIP Latar Belakang Maksud dan Tujuan PPIP Komponen Program Prinsip dan Pendekatan Indikator Kinerja

5 5 7 8 11 13

Bab 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Organisasi dan Pembagian Peran Umum Lembaga Pelaksana Program di Tingkat Pusat Pelaksana Program di Tingkat Provinsi Pelaksana Program di Tingkat Kabupaten Pemerintah Kecamatan Pemerintah Desa Masyarakat Konsultan Manajemen Fasilitator Masyarakat

15 15 17 19 22 25 26 28 33 40

Bab 3. 3.1 3.2 3.3

Sumber Pendanaan Dan Mekanisme Pencairan Dana Sumber Dana Penerima Manfaat Dana BLM Mekanisme dan Proses Pencairan Dana

44 44 45 45

Bab 4. 4.1 4.2

Kriteria Teknis Infrastruktur Daftar Kegiatan Yang Dilarang (Negative List) Standar Teknis Infrastruktur Perdesaan

51 51 53

Bab 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Tahapan Pelaksanaan Umum Tahap Penyiapan dan Mobilisasi Masyarakat Tahap Perencanaan Partisipatif Oleh Masyarakat Tahap Pelaksanaan Fisik (Konstruksi) Tahap Operasional dan Pemeliharaan

62 62 64 78 87 101

vii

Bab 6. 6.1 6.2 6.3

Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan Pelaporan Evaluasi

108 108 112 120

Bab 7. 7.1 7.2 7.3 7.4

Penanganan Pengaduan dan Masalah Penanganan Pengaduan dan Masalah Masyarakat Prinsip Penanganan Pengaduan dan Masalah Media/ Saluran Pengaduan dan Masalah Tahapan Penanganan Pengaduan dan Masalah

123 122 124 125 127

Bab 8.

Penutup

129

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 3.1 Gambar 6.1 Gambar 6.2 Gambar 7.1

Struktur Organisasi PPIP Tahun 2014 Struktur Organisasi OMS Contoh Struktur Organisasi KPP Mekanisme Arus Dana dan Pencairan Bagan Alir Pelaporan Satker-Tim Pelaksana Bagan Alir Pelaporan oleh FM-KMK-KMPr-KMP Bagan Alir Penanganan Pengaduan dan Masalah

16 30 31 50 114 118 130

ix

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2

: Jadwal Pelaksanaan PPIP Tahun Anggaran 2014 : Poster PPIP Tahun Anggaran 2014

Lampiran 3

: Format Sosialisasi dan Perencanaan Parsitipatif (Format 3.1. s.d 3.32) : Berita Acara Rembug Warga : Daftar Hadir Peserta Rembug Warga : Notulensi Rembug Warga : Kop Surat Undangan Acara Sosialisasi : Berita Acara Sosialisasi : Daftar Hadir Peserta Acara Sosialisasi : Notulensi sosialisasi : Berita Acara Pakta Integritas : Format Spanduk PPIP : Kop Surat Undangan Acara Musyawarah Desa I : Berita Acara Musyawarah Desa I : Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa I : Notulensi Musyawarah Desa I : Hasil Pemilihan OMS, KPP dan KD : Hasil Ketetapan dan Pengesahan OMS, KPP dan KD : Hasil Identifikasi Permasalahan : Tahapan Pemetaan Swadaya : Matriks Pemetaan Swadaya : Pemetaan Batas Tapak : Prioritas Masalah, Potensi Infrastruktur Desa : Peta dan Profil Keluarga Miskin : Peta, Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat : Peta, Profil Masalah dan Potensi Sosial dan Budaya : Peta dan Profil Kelembagaan : Berita Acara Rembug SKS Penyelarasan Program Dengan RPJM Desa : SKS Penyelarasan atau Sinkronisasi Program PPIP dengan RPJM Desa atau Dokumen Program Sejenis : Contoh Surat Pengantar Usulan Prioritas Desa (UPD) : Contoh Cover Usulan Prioritas Desa (UPD) : Contoh Format Usulan Prioritas Desa (UPD) : Usulan Kegiatan UPD : Undangan Acara Musyawarah Desa II : Berita Acara Musyawarah Desa II : Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa II : Notulensi Musyawarah Desa II

-

Format 3.1 Format 3.2 Format 3.3 Format 3.4 Format 3.5 Format 3.6 Format 3.7 Format 3.8 Format 3.9 Format 3.10 Foramt 3.11 Format 3.12 Format 3.13 Format 3.14 Format 3.15 Format 3.16 Format 3.17 Format 3.18 Format 3.19 Format 3.20 Format 3.21 Format 3.22 Format 3.23 Format 3.24 Format 3.25

- Format 3.26 -

Format 3.27 Format 3.28 Format 3.29 Format 3.30 Format 3.31 Format 3.32 Format 3.33 Format 3.34

x

Lampiran 4 - Format 4.1 - Format 4.2 - Format 4.3 - Format 4.4 - Format 4.5 - Format 4.6 - Format 4.7 - Format 4.8 - Format 4.9 - Format 4.10 - Format 4.11 - Format 4.12 - Format 4.13 - Format 4.14 - Format 4.15 - Format 4.16 - Format 4.17

Lampiran 5 - Format 5.1 - Format 5.2 -

Format 5.3 Format 5.4 Format 5.5 Format 5.6 Format 5.7 Format 5.8 Format 5.9

Lampiran 6 - Format 6.1 - Format 6.2 - Format 6.3 - Format 6.4 - Format 6.5 - Format 6.6 - Format 6.7 - Format 6.8

: Format Verifikasi Rencana Masyarakat (Format 4.1 s.d 4.17) : Contoh Surat Pengantar Usulan RKM : Contoh Cover Usulan RKM : Contoh Format Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat : Petunjuk Pengisian Analisis Prioritas Usulan Kegiatan : Analisis Prioritas Usulan Kegiatan : Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat : Berita Acara Kebutuhan Lahan : Pemilik Lahan Untuk Hibah : Daftar Penerima Manfaat : Petunjuk Pengisian Formulir Verifikasi Usulan : Formulir Verifikasi usulan : Check List Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan RKM : Check List Pemeriksaan Dampak Lingkungan (Air Minum) : Check List Pemeriksaan Dampak Lingkungan (Sanitasi) : Check List Pemeriksaan Dampak Lingkungan (Jalan Perdesaan) : Check List Pemeriksaan Dampak Lingkungan (Irigasi dan Drainase) : Check List Pemeriksaan Dampak Lingkungan (Sanitasi Masyarakat) : Format Perencanaan Teknis (Format 5.1 s.d 5.9) : Contoh Format Gambar Desain : Contoh Format RAB dan Petunjuk Penyusunan dan Pengisian RAB : Contoh Format Rekapitulasi RAB : Contoh Format Daftar Harga Satuan Bahan/ Alat : Contoh Format Rencana Penggunaan Alat Berat : Formulir Pemeriksaan Desain dan RAB : Contoh Format Rencana Pelaksanaan Pekerjaan : Contoh Format Rencana Penyediaan Tenaga Kerja : Pemeriksaan Kualitas Material : Format Pelaksanaan MUSDES III (Format 6.1 s.d 6.8) : Kop Surat Undangan Acara Musyawarah Desa III : Berita Acara Musyawarah Desa III : Daftar Hadir Musyawarah Desa III : Notulensi Musyawarah Desa III : Daftar Sumbangan Dana Pemeliharaan : Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat : Contoh Format Surat Keputusan OMS : Rencana Jadwal Pelaksanaan dan Kurva S

xi

Lampiran 7 - Format 7.1 - Format 7.2 - Format 7.3 - Format 7.4 - Format 7.5 - Format 7.6 - Format 7.7 - Format 7.8

: Format Surat Perjanjian/ Kontrak (Format 7.1 s.d &.8) : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) : Contoh Surat Perintah Kerja (SPK) : Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Bahan/ Barang : Berita Acara Pelelangan Pengadaan Bahan : Undangan Pelelangan Pengadaan Bahan : Surat Penawaran Pengadaan : Surat Perjanjian Sewa Menyewa : Contoh Amandemen Kontrak

Lampiran 8

: Format Pelaporan dan Pengendalian Kegiatan oleh OMS (Format 8.1 s.d 8.12) : Catatan Harian Kegiatan : Daftar Hadir Pekerja Harian dan Penerimaan Insentif : Catatan Harian Penggunaan Material : Laporan/Rekapitulasi Mingguan Prestasi Kemajuan Pelaksanaan : Laporan Kemajuan Pelaksanaan Bulanan : Laporan Masalah yang Dihadapi Desa : Rekapitulasi Permasalahan Tingkat Kecamatan : Rekapitulasi Masalah dan Tindak Lanjut Tingkat Kabupaten : Buku Kas Umum : Buku Bimbingan : Buku Tamu : Contoh Format Papan Informasi Kegiatan

-

Format 8.1 Format 8.2 Format 8.3 Format 8.4 Format 8.5 Format 8.6 Format 8.7 Format 8.8 Format 8.9 Format 8.10 Format 8.11 Format 8.12

Lampiran 9 -

Format 9.1 Format 9.2 Format 9.3 Format 9.4 Format 9.5 Format 9.6 Format 9.7 Format 9.8 Format 9.9 Format 9.10 Format 9.11 Format 9.12

- Format 9.13 - Format 9.14 - Format 9.15 - Format 9.16

: Format Pelaporan dan Pengendalian Kegiatan oleh Konsultan Manajemen dan FM (Format 9.1 s.d 9.23) : Catatan Harian Fasilitator Teknik : Catatan Harian Fasilitator Pemberdayaan : Monitoring Persiapan dan Perencanaan Tingkat Desa : Monitoring Partisipasi Masyarakat Tingkat Desa : Monitoring Pelaksanaan FIsik Tingkat Desa : Monitoring Swadaya Masyarakat Tingkat Desa : Monitoring Partisipasi Masyarakat : Monitoring Penyelesaian Kegiatan Tingkat Desa : Laporan Pendahuluan : Laporan Bulanan : Monitoring Persiapan dan Perencanaan Tingkat Kabupaten : Monitoring Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan (Kabupaten) : Monitoring Pelaksanaan Fisik (Kabupaten) : Monitoring Swadaya Masyarakat dan Penyelesaian Kegiatan (Kabupaten) : Monitoring Persiapan dan Perencanaan (Provinsi) : Monitoring Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan (Provinsi) xii

- Format 9.17 - Format 9.18 - Format 9.19 - Format 9.20 - Format 9.21 - Format 9.22 - Format 9.23 Lampiran 10 -

Format 10.1 Format 10.2 Format 10.3 Format 10.4 Format 10.5 Format 10.6 Format 10.7 Format 10.8 Format 10.9

Lampiran 11 - Format 11.1 - Format 11.2 Lampiran 12 -

Format 12.1 Format 12.2 Format 12.3 Format 12.4

Lampiran 13

: Monitoring Pelaksanaan Fisik (Provinsi) : Monitoring Swadaya Masyarakat dan Penyelesaian Kegiatan (Provinsi) : Monitoring Persiapan dan Perencanaan (Nasional) : Monitoring Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan (Nasional) : Monitoring Pelaksanaan Fisik (Nasional) : Monitoring Swadaya Masyarakat dan Penyelesaian Kegiatan (Nasional) : Evaluasi Kemampuan OMS, KD dan KPP : Format Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (Format 10.1 s.d 10.9) : Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) : Realisasi Kegiatan dan Biaya : Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) : Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) : Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) : Undangan Acara Musyawarah Desa IV : Berita Acara Musyawarah Desa IV : Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa IV : Notulensi Musyawarah Desa IV : Format Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Terbangun (Format 11.1 s.d 11.2) : Administrasi Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) : Buku Kas Harian (KPP) : Format Laporan Manajemen Keuangan dan Proyek (Format 12.1 s.d 12.4) : Laporan Manajemen Keuangan Kabupaten : Laporan Manajemen Proyek Kabupaten : Laporan Manajemen Keuangan Propinsi : Laporan Manajemen Proyek Kabupaten : Format Standar Logo PU Infrastruktur Perdesaan

xiii

Tentang Pedoman

B

uku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2014 ini merupakan hasil perbaikan dari pedoman pelaksanaan sebelumnya. Revisi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan penegasan, penjelasan

dan penyederhanaan beberapa hal pada tahapan program sebagai hasil pembelajaran

pelaksanaan

dan

pengendalian

program

di

tahun

sebelumnya. Pedoman pelaksanaan ini memuat penjelasan prinsip dan pendekatan serta tahapan penyelenggaraan PPIP mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta operasionalisasi infrastruktur terbangun (tahap pemanfaatan dan pemeliharaan) dengan menitikberatkan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga memuat sistem pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana program di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan desa sasaran. Pedoman pelaksanaan ini akan dilengkapi dengan petunjuk teknis sebagai acuan

dalam

perencanaan

teknis,

pelaksanaan

konstruksi,

serta

pemanfaatan dan pemeliharaaan teknis infrastruktur di lapangan, yang juga sangat penting digunakan sebagai panduan pelaksanaan pendamping teknis di tingkat desa.

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Sistematika Pedoman Pedoman PPIP secara lengkap terdiri dari: 1. Pedoman Pelaksanaan Pedoman pelaksanaan memuat prinsip, prosedur dan ketentuan pelaksanaan program mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat desa, sebagai acuan dalam menyelenggarakan berbagai tahapan kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, pemangku kepentingan (stakeholder) dan Pemerintah Daerah, serta mendorong sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan kemandirian masyarakat. 2. Petunjuk Teknis Petunjuk teknis ini memuat tata cara dan aturan teknis pembangunan infrastruktur, antara lain: irigasi, air bersih, sanitasi serta jalan dan jembatan yang akan dibiayai oleh dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan swadaya masyarakat. Petunjuk teknis ini mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Pengguna Pedoman Penyelenggaraan PPIP melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa, terdiri dari masyarakat umum, Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Fasilitator Masyarakat (FM), konsultan manajemen dan perangkat pemerintah. Pedoman pelaksanaan ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi semua pihak secara proporsional sehingga mampu melaksanakan program secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Tentang Pedoman

2

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

T abel 1. Pe ngg una Pedo ma n No. 1.

Pe ngg una

Ma nfaa t

Penga mbil



Dasar penen tuan kebi ja kan.

keputu san di



Acua n dala m p enilaian kiner ja

tingkat

pelaksanaa n progr a m.

pe merintah 2.

Tim



progra m.

Koordinasi dan Ti m



Pelaksa na 3.

Satu an Ker ja

Dasar koordina si pelaksan aan

Me mb angun ke mitraan dan sinergi perencan aan p e mbang unan .



Acua n pen gendalian dan penga wasan pelaksa naan kegiatan .



Acua n dala m p enilaian kiner ja penda mpingan .

4.

Konsultan



dan pen gendalian ke giatan.

penda mping dan Fasilitator



Ma syara kat (FM)

Acua n pelaksanaa n pen da mpingan

Acua n dala m p enilaian kualitas peker jaan.



Acua n dala m p enyu sunan rencana ker ja dan e valuasi kegiatan .

5.

OMS d an KPP



Me ma ha mi ket entuan yan g haru s diikuti dala m pelaksanaa n ta hapan kegiatan.



Acua n pelaksanaa n, pe nga wasan , dan pe meliharaan infr astru ktur terbangu n.

Tentang Pedoman

3

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

No.

Pe ngg una

Ma nfaa t 

Men ja min ketepa tan sasar an dan peneri ma manfa at pr ogra m.

6.

Ma syara kat



Me mb angun ke mitraan dan sinergi .



Me ma ha mi ket entuan yan g haru s

luas

diikuti dala m pelaksanaa n ta hapan kegiatan. 

Men dapat kan ga mbaran ke se mpat an yang dita warka n di dala m pr ogra m .



Tentang Pedoman

Melaku kan kontr ol sosial .

4

Bab 1. Tentang PPIP 1.1 Latar Belakang Dala m rang ka me nduku ng up aya pen anggulangan ke miskinan dan peng e mbanga n infrastrukt ur per mu ki man di perde saan, Ke men terian Peker jaan Umu m mela lui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksa naka n be rbagai progra m , a ntar a lain: Progra m Ko mp ensa si Pen gurang an Su bsidi -Baha n Baka r Minya k di bidan g In frastrukt ur Perd esaan (PKPS - BBM IP) pada Tah un 2 005, Rur al Infr astru ctur e Support (RISP) pada Tahun 20 06, Pr ogra m Pe mb angun an Infrastrukt ur Perde saan (PPIP) yang telah di mulai se jak Tahu n 2007 sa mp ai denga n Tahun 2013 ter ma suk Progra m Per cepata n dan Perluasan Pe mban gunan I nfrastrukt ur Per mu kiman ( P4I P Perdesaan ) pada Tahu n 201 3. Progra m Per cepatan dan Perluasa n Pe mban gunan I nfrastrukt ur Per mu kiman ( P4I P Perdesaan ) meru pakan salah satu Progra m Ko mpe nsasi Bahan Bakar Minya k Pasca Kenaikan BBM 1 Ju ni 2013.

Progra m Pe mbang unan Infr astru ktur Per desaa n a tau yang lebih dikenal sebagai PPI P bertu juan mencipta kan da n

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

mening katkan ku alitas kehidupa n ma syara kat, baik se cara individu mau pun kelo mp ok sehingga ma mp u me me cahkan berb agai per masalaha n terkait ke mi skinan dan keter tinggalan yang a da di de sanya.

PPIP me rupa kan progr a m berba sis pe mberdayaan masyaraka t di bawa h payung PNPM Man diri, yang ko mponen kegiatann ya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyaraka t sehingga ma mp u mela kuka n identifikasi per masalaha n ketersediaan dan akses ke infrastruktur d asar , men yusu n perencan aan dan melaksanaka n pe mbangun an infra struktur da sar. R I Lokasi PPI P ter sebar di 32 (tiga puluh S

BOX 1.1 BENTUK DUKUNGAN PPIP 1. Mendukung program pembangunan pemerintah, melalui penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada masyarakat. 2. Memperluas upaya pembangunan dan penanganan wilayah desa-desa miskin. 3. Pengarusutamaaan gender, melalui promosi kesetaraan gender. 4. Pembangunan kapasitas untuk pemerintah setempat, melalui sosialisasi paradigma pembangunan berbasis masyarakat. 5. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan langkah-langkah anti korupsi melalui (i) transparansi, (ii) penyaluran dana secara langsung kepada masyarakat, dan (iii) pemantauan dan evaluasi yang komprehensif.

dua) provinsi, denga n sasar an lokasi menga cu kep ada Sura t Kepu tusan (SK) Menteri Peker jaan Umu m. P P I Dala P m pelaksanaan nya, PPI P teru s berupaya meningkatka n

kapasita s dan peran ma syaraka t dan pe mangku kep entingan (stake hold er) dala m pelaksanaa n pr ogra m. Hal -hal tersebu t d i dilakukan melalui: l

a) Peningka tan kepe d ulian dan ke sadaran mengen ai a pentingnya keter sediaan d an akses t erhadap infra stru ktur k dasardi se mu a ting katan pelaku; s b)a Peningka tan p artisipasi masyaraka t secara aktif dala m n pelaksanaa n progra m khu susn ya per an serta pere mpu an a dan masyara kat kelo mpok mi skin, ter uta ma d ala m proses k penga mbilan kep utusan; a

c)n Peningka tan kapa sitas p enyeleng gar a melalui pelatihan yang t erintegrasi d ala m s iste m penyelenggaraan progra m; d)d Peningka tan kualitas ker ja, melalui pe mant auan kiner ja e yang akan dilakukan secar a ber jen ja n g dari tingkat pu sat, n provinsi , ka bupate n, sa mpai di tingka t desa; g a n

Bab 1. Tentang PPIP b e b

6

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

e) Penilaian kiner ja ya ng dikaitka n deng an siste m, pengharga an, dan san g si bagi pen yelenggara progra m, dari tingkat p rovinsi , kabupa ten, dan t ingkat de sa; dan f)

Pengu atan meka nisme serta pelaksanaan pengadua n masyara kat.

pena ngana n

Dengan upaya terse but, dihara p kan dapa t men dor ong keterlibatan masyarakat se cara op ti mal dala m se mua t ahapan kegiatan, mulai dari pengor ga nisasian masyaraka t, penyusunan renca na pro gra m, pen entuan jenis kegiatan pe mbangun an infrastru ktur perd e saan, ser ta renca na pengelolaannya .

Disa mping itu dengan p eningkat an kapasitaspe mang ku kepentinga n ( stake hold er ) lainnya maka diharapkan ter jadi percepa tan p rose s ke man dirian masyaraka t da n ter wu judnya sinergi berbagai p elaku pe mban gunan dala m rang ka penanggulang an ke miski nan di per desaan.

1.2 Maksud dan Tujuan PPIP Mak sud: se bagai up aya me ndukung per cepat an penanggulang an ke miskinan da n me mper kuat i mple men tasi tata kelola pe merintahan yan g baik ( g ood go vernan ce ). T ujua n: un tuk me wu judkan pening katan akses 1ma syar akat mi skin, dan kau m pere mp uan, ter masuk kau m min oritas ke pelayanan infrastrukt ur dasar per mu ki man perd esaa n 2, yang men dukun g penge mb angan pot ensi desa denga n berbasi s pada pend ekata n pe mber dayaa n masyaraka t da n pening katan tata kelola pe merintahan yan g baik .

1

Yang dimaksud dengan akses adalah kemudahan untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar. Melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur - termasuk pendidikan dan kesehatan dasar yang lebih baik, proses pengurangan kemiskinan juga dapat lebih dipercepat. 2 Infrastruktur dasar yang bersifat publik dan sosial (dimana kelayakan finansial tidak mungkin dicapai, seperti di kawasan terpencil dan perdesaan), disediakan oleh Pemerintah.

Bab 1. Tentang PPIP

7

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

1.3 Komponen Program a) Peng uatan Kapasitas Pe re ncanaa n Mas yarakat Progra m ini akan men duku ng dan mening katkan ke ma mpuan masyarakat un tuk me mp rioritaskan , mere ncana kan, melaksanakan, me ngel ola dan me ma ntau pelaksanaa n pe mban gunan infr astruktur dasar per muki man. Pengua tan dilaksana kan melalui: (i) me mp osisikan ma syara kat sebag ai penentu /penga mbil kebi jaka n dan p elaku uta ma p e mb anguna n, (ii) men guta ma kan nilai -nilai universal dan bud aya sert a kearifan lokal dala m pelaksa naan tahapan kegiatan , sesuai deng an kara kter istik sosial, budaya dan geografis. BOX 1.2

Secar a khusus, hal -hal yang aka n dilakukan adalah seba gai berikut : a. Peningka tan kapa sita s ma syara kat melalui penda mpingan Organisa si Ma syara kat Sete mp at (O MS) , Kelo mpok Pe manf aat da n Pe melihara ( KPP) da n Kade r Desa ( KD)unt uk: i. Melaku kan pen yebar an secara luas di de sa;

KOMPONEN PPIP 1. Penguatan kapasitas perencanaan masyarakat. 2. Peningkatan layanan dan penyediaan infrastruktur permukiman perdesaan. 3. Peningkatan kapasitas pelaksanaan dan pengendalian. program.

infor ma si

tentang

PPI P

ii. Melaku kan Sur vei Ka mpung Se ndiri (SKS) ; iii. Men gidentifikasi masalah, kebu tuhan da n kese mpa tan unt uk mengen taskan ke miskinan sert a mening katkan pe mb angun an de sa; iv. Menilai tingkat partisipasi masyarakat da n kele ma han-kele ma han d ala m pelaksa n aannya ; v. Mening katkan mekanisme per encanaan proses-p rose s pe mb uatan kep utusan;

da n

vi. Meru mu skan Rencana Kegiat an Ma syarakat (RKM) dan rencana Op erasi & Pe meliha raan (O &P) dengan me mp erhitung kan secara rinci kebutu ha n pendanaa n dan pe mbiaya annya;

Bab 1. Tentang PPIP

8

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

vii. Melak sana kan RKM yang t elah di tet apkan ole h ma syara kat den gan me man faat kan dana BL M sesuai de ngan prinsip dan me kanisme progra m; viii. Men yelenggara kan kegiatan se cara tr ansparan d a n akunta bel ter masu k dala m pelaksanaa n pe mantau an da n pelapor an ke ma ju an fisik da n keuanga n, au dit fisik dan keu angan ; ix. Melaksana kan rencana O &P guna keberlan ju tan infra stru ktur terban gun.

b. Penda mping an masyar akat Ma syara kat (F M) ;

ole h

me ma stika n

Fasilitator

c. Pengu atan kapa sitas Pe me rintah Da erah (pro vinsi, kabupa ten, keca ma tan dan de sa) dala m pelaksanaan pe mbangun an partisipatif berba sis pe mb erdaya a n ma syara kat. Pe merint ah Daer ah diha rapkan ma mp u men jaga keberlan jutan prose s pere ncanaan da n pelaksanaa n pe mban gunan p art isipatif yang diperoleh dari PPI P. Ke giatan terkait dengan h al tersebu t an tara lain : i. Pelaksa naan pelatihan un tuk me mperku a t kapasita s peren canaan mulai dari tingka t ko munitas hingga tingka t daerah da n pengangg aran yang pro masyaraka t mi skin, serta pengintegra sian renca na de sa keda la m ren can a dan ang garan kabup aten ; ii. Melaksana kan orienta si dan loka kar ya, pelatiha n singkat menge nai fungsi -fung si tertentu, ser t a mat eri - ma teri infor masi da n ko mu nikasi. b) Peni ngkatan Laya nan Infrast rukt ur Desa Melal ui Mas yarakat (BL M)

dan Pe nyediaa n Bant uan La ngsung

Dana BL M disalurka n langsun g ke d esa sa saran u ntuk men dukun g pelaksa naan re ncana pe mba ngunan sesu ai dengan RKM ya ng telah ditetap kan masyara kat. Ko mpon en Bant uan La ngsu ng Masyar akat ( BL M) adalah dana sti mula n dari Pe merintah yang diberikan kepada ma syara kat un tuk me nu mbuh ka n keswadayaan

Bab 1. Tentang PPIP

9

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

dala mme mbiayai sebagian disusun oleh ma syaraka t.

ren cana

kegiatan

ya ng

Ma syara kat dap at me nyepaka ti apakah BL M dipergunakan untu k me mbiayai sat u jenis kegiatan a tau lebih sesuai dengan penilaian prioritas dan ke putu san mu sya warah desa . Secara rinci , kriteria infrastr uktur yang dap at dibang un di jelaskan dal a m Bab 4. Kriteria Teknis Infr astru ktur .

c) Peni ngkatan Kapasitas Penge ndalian Progra m

Pelak sanaan

dan

Peningka tan dan p en gua tan kapa sitas pelaksanaan progra m dilakukan d ari tingkat pu sat, pro vinsi dan kabupa ten, dengan kegiat an an tara lain: a. Penda mping an dan fasilitasi oleh konsulta n man a je me n untu k mendu kung Ti m Pe laksana Pusa t , Tim Pelaksan aPr ovinsi dan Tim Pelaksan a Kabup aten ser ta Sat uan Ker ja di setiap tingkatan . Penda mpinga n kon sultan a kan mencakup bantuan t eknis, man a je me n d an dukung an penge mban gan kapa sitas dala m perencanaa n progra m, pen gelolaan dan ko ordinasi; pelaksanaan penangan an penga duan; disain teknis dan kualitas konstr uksi; mana je men keuanga n dan akunt ansi , serta p elatihan kele mba gaan dan penge mban ga n su mber daya manusia. Pend a mpingan men caku p juga peningkata n kapa sitas un tuk pe man tauan dan evaluasi . b. Peningka tan pelaksan aan p engen dalian denga n men guat kan tug as dan fungsi se tiap unsur dala m strukt ur orga nisas i progr a m, c. Dala m rang ka pe ningkata n pelaksa naan kegiatan, progra m me mberikan ruang kep ada seluruh lapisa n ma syara kat t er masu k Le mb ag a Swadaya Ma syara kat(L SM) un tuk me mbe rikan kontribusi positif melalui pe mantau an dan e valuasi yang se suai dengan pedo man pelaksanaan .

Bab 1. Tentang PPIP

10

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

1.4 Prinsip dan Pendekatan a) Pri nsip Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPI P adalah: i.

Dapat dite ri ma (Ac ceptable), p e mi lihan kegiatan dilakukan ber dasar kan mu sya wara h desa sehingga dapat diteri ma oleh masyaraka t secara luas (accep table). Prinsip ini berlaku dari se ja k pe miliha n lokasi pe mbang unan infrastru ktur, pe nentu a n spesifikasi teknis, penen tuan mekanisme pengad aa n dan pelaksanaa n ke giatan, ter ma suk pada pe netap an me kanisme p e manfa atan dan p e meliharaan nya .

ii.

T ranspa ra nsi , pe nyelengga raan kegi atan dilakukan bersa ma ma syar akat seca ra terb uka dan diketah ui oleh se mua unsur ma syara kat ( transpare nt) . Transparan si antara lain dilakukan melalui penyebar an infor ma si pelaksan aan progr a m secaraa kurat dan mudah diakse s oleh ma syara kat.

iii.

Ak untabel, pen yelenggaraa n kegiatan yan g dilaksanakan ma sya r akat h arus dapa t dipertanggun g ja wabkan (acco untab le ), dala m hal ketepa tan sasar an, waktu, p e mbiayaan, da n mutu peker jaan.

iv.

Berkela nj ut an, penyelenggaraa n kegiatan dapat me mb erikan manfaa t kepad a ma syarakat se car a berkelan ju tan ( susta inab le) yang di tandai denga n adanya rencana p e manfa atan , pe meliharaan da n pengelolaan infrastr uktur terba ngun secara ma ndiri oleh ma syar akat .

b) Pendekatan Pende kata n PPIP adalah sebagai b erikut: i.

ii.

Pemberda yaa n Masya rakat , artinya seluruh proses pelaksanaan kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pe meliharaan) melibatkan peran aktif masyarakat. Keberpihaka n kepada orang orientasi kegiatan baik dalam

Bab 1. Tentang PPIP

miskin, p roses

artinya maupu n

11

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

pe manfaatan hasil diupayakan langsung bagi pendud uk miskin.

dapat

berda mpa k

iii.

Otonomi dan desentralisasi , artinya Pe merintah Daerah dan ma syarakat bertanggung ja wab penu h terhadap penyelenggaraan p rogra m dan keberl anjutan infrastruktur terbangun.

iv.

Partisipatif , artinya masyarakat , khususnya kelompok miskin, kau m pere mpuan serta kelompo k minoritas,diberikan kese mpatan untuk terlibat secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pe meliharaan dan peman faatan .

v.

Keswadayaa n, artinya ke mandirian masyaraka t men jadi faktor uta ma dala m keberhasilan pelaksanaan tahapan kegiatan PPIP .

vi.

Keterpaduan p rogram pe mbang una n , artinya program yang direncanakan dan dilaksanakan dapat bersinergi dengan program pe mbangu nan perdesaan lainnya.

vii.

Peng uatan kapasitas kelembagaan, artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat mendorong terwu judnya ke mandirian Pe merintah Daerah, organisasi masyarakat, dan stakeh olders lainnya dalam penyelenggaraan pe mbangunan partisipatif, khususnya penanganan per masalahan ke miskinan.

viii.

Kesetaraan dan keadilan gender , artinya pelaksanaan kegiatan mendorong terwu judnya kesetaraan antara pria dan perempua n dalam setiap tahap kegiatan dan pemanfaatannya.

ix.

Berbasis s umbe r da ya dan potensi desa , artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat me mberikan da mpak ekono mi yang menguntungkan masyarakat sete mpat dengan berbasis pada potensi unggulan atau su mberdaya do minan yang ada didesa/ka wasan.

Bab 1. Tentang PPIP

12

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

1.5 Indikator Kinerja Keberh asilan PPI P d apat diukur dari ketercapaian indikator kiner ja sep erti uraian p ada t a bel berikut ini:

T abel 1.1 Indikato r Ki ne rja PPIP No. 1.

2.

In d ikat or K inerja Uta ma Indi kator dampak (outcome )

Indi kator Kinerja Output

Bab 1. Tentang PPIP

In d ikat or

Keteran gan

Mendukung upaya penurun anangka kemi skinan di desa sasaran .

Men ingkatnya akse s masyara kat, khususnya masyara kat m isk in, perempuan dan kelompok minor itas ke pelayanan inf rastruktu r dasar permuk iman perdesaan .

Men ingkatnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan partis ipatif .

Mun culnya upaya s inerg i perencanaan pembangunandi tingkat mas yarakat d engan rencana pembangunan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemer intah Kabupaten .

Men ingkatnya kapasitas masyara kat (dan perempuan )dala m perencanaan dan pelaksanaa pembangunan partis ipatif .



Berf ungsinya Organisas i Ma syara kat Setempat (O MS ) di selu ruh desa sasaran, dengan keterwak ilan pe rempuan sekurang -ku rangnya 3 0%.



Terle mbaganya rembug rembug wa rga sebagai wujud demok rat i sasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan .



Adanya penyelarasan antara perencanaan masyara kat dan Pemerintah Desa.

13

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

No.

In d ikat or K inerja Uta ma

In d ikat or Peningkatan layanan dan inf rastruktu r desa melalu i penyalu ran dana BLM.

Peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan program dan Pemantauan dan Evaluasi

Bab 1. Tentang PPIP

Keteran gan 

Penyaluran dan pemanf aatan dana BLM yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabka n.



Inf rast ruktur yang terbangun memenuhi standar kual itas dan mem il iki f ungsi . pengaturan Operasional dan Pemeliharaan (O&P).



Pendampingan Konsultan Mana jemen dit ingkat Pusat, Prov insi dan Kabupaten dengan pendampingan mencakup aspek manajemen dan aspek teknis.



Mob il isas i dan pelat ihan Fasi litato r Ma syarakat (F M) te lah di laksanakan, min imal keter libatan 30% F M pere mpuan.



Penyusun an rencana kerja tahunan dan jadwal personil telah dilaksanakan.



Proses perencanaan masyara kat dan pembangunan inf rastruktur dilaksanakan berdasa rkan standar dan kr iter ia yang telah ditentukan.



Adanya penguatan dan pelaksanaan siste m Mon itor ing dan Evaluas i.



Adanya mekanis me penanganan pengaduan yang ef ektif .

14

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran 2.1.

Umum

Pada bab ini aka n di jelaskan me ng enai struktur or ganisasi dan pe mbagian peran p elaku dala m penyelenggara an PPI P. Penyelenggaraa n PPI P melibatka n be rbagai unsur p elaksan a dan insta nsi ter kait ya ng b er jen ja ng dari tingkat d esa, keca ma tan, kabupa ten, provinsi sa mp ai tingkat pusat den gan strukt ur orga nisasi terg a mbar p ada Ga mba r 2 .1.

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Gamba r 2.1 St rukt ur O rga ni sasi PPIP T ahun 20 14 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KMP

TKP (Tim Koordinasi Pusat)

Satker/PPK PPIP Pusat

TPPr (Tim Pelaksana Provinsi)

TKPr

Satker/PPK Provinsi

(Tim Koordinasi Provinsi)

(Konsultan Manajemen Pusat)

TAMPr (Tenaga Ahli Manajemen Provinsi)

Unsur Struktur Dinas PU

TPK (Tim Pelaksana Kabupaten)

KMK

(Tim Koordinasi Kabupaten)

Satker/PPK Kabupaten

Pemerintah Kecamatan

(Konsultan Manajemen Kabupaten)

Unsur Struktur Dinas PU

TKK

BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

PEMERINTAH DESA

KPP

OMS

(Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara)

(Organisasi Masyarakat Setempat)

FM (Fasilitator Masyarakat)

KD (Kader Desa)

Garis Pengendalian Garis Koordinasi Garis Pelaporan Garis Pembinaan

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

16

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

2.2. Lembaga Pelaksana Program di Tingkat Pusat Le mbaga Penyeleng gara PPI P pada ti ngkat pu sat terdiri atas: a) T im Pelaksana Pusat (T PP) Ke men terian Pe ker jaan Umu m melalui Direktorat Jenderal Cipta Kar ya , Direktora t Peng e mbang an Per muki man ber tugas selaku Ti m Pel aksana Pusa t . Ti m Pelaksa na Pusa t merupa kan institu si penyelenggara PPIP yang b ertang gung ja wab atas ke seluruhan penyelenggar a an pr ogra m. Tim Pelaksan a Pusat me mpun yai tug a s seb agai berikut : i. ii.

Men yusu n ke bi jaka n pen yelenggara an PPIP; Melaksana kan pe mbinaan pelaksanaa n PPIP;

iii.

Melapor kan pen yelenggar aan Direktur Jender al Cipta Karya ;

iv.

Men yusu n progra m dan serta kegiatan tahu nan.

dan

pengendalian

progr a m

pere ncan a an

kepada anggaran

b) Satua n Ke rja T ingkat Pusat Kegiatan PPIP di tingkat pusat ber ada pada Sa tuan Ker ja Pe mbinaan Pe mb anguna n In fra strukt ur Perde saan (Sat ker PPI P) di mana Kua sa Pengg un a Angg aran ( KPA) dan Pe ja bat Inti Satua n Ker ja ter sebut ditun juk dan diangkat oleh Me nteri PU. Pen yelengg a raan PPI P Tahun 2014 di tingkat pusat dilaksanakan oleh Pe jabat Pe mbua t Ko mit men Pe mbinaan Pe mb angun an Infrastrukt ur Per desa an (PPK PPI P). PPK PPIP tingkat pusat bert ugas men gelola anggaran PPI P Tahun 201 4 di tingkat p usat yan g telah ditetap kan dala m Daf ta r I sian Pelaksa naan Angg aran ( DI PA) . Tuga s dan fu ngsi PPK PPIP Pu sat me nga cu pad a Peratur an Men teri Pe ker jaan Umu m No .14/ PRT / M/201 1, Tangg al 14 Nove mb er 2011 tentang Pedo ma n Pelaksana Kegi atan Ke me nterian Peker jaan Umu m Yang Merupa kan Ke wenanga n

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

17

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Pe merintah da n Dilaksanakan Se ndiri , SK Menteri PU dan Pedo man Pelaksan aan ini.

PPK PPI P Tingka t Pusa t juga b ertuga s antara lain: i. ii.

Berko ordinasi dengan Ti m Pelaksa na Pusa t dala m penyelenggar aan pr ogra m tingkat pusat; Melaku kan pencairan dan pengelolaan dana;

iii.

Penga daan Kon sultan Mana je men Pu sat (KMP)

iv.

Me mb erikan ar ahan penyelenggar aan PPI P;

v.

kepad a

KMP

dala m

Men eri ma laporan d ari KMP;

vi.

Melapor kan hasil pelaksanaan kegiat an melalui E Monitoring;

vii.

Men yusu n laporan Sist e m Akun tansi I nstan si (SAI) ;

viii.

Men yusu n dan me nya mp aikan laporan yang diatur dala m Pet un ju k O perasional Kegiatan (PO K).

BOX 2.1

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pemantauan dan pelaporan maka asisten monitoring dan evaluasi di dalam struktur organisasi Satker/ PPK PPIP (Pusat, Provinsi, Kabupaten) ditugaskan untuk melakukan kegiatan: (i) pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan; (ii) pengumpulan data-data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari KMP,TAMPr dan TAMK; (iii) pemantauan pelaporan E-Mon dari tiap wilayah, (iv) pengelolaan pengaduan dan masalah.

Dala m pelaksa naan progra m, penyelenggara di tingkat pu sa t senantiasa ber koordinasi aktif deng an institusi p enga was, yaitu: a) Inspe ktorat Je nderal Ke men terian Pe ker jaan Umu m berperan dala m peng endalian dan penga wasan pelaksanaa n progr a m. b) Badan Penga wasa n Keuang an da n Pe mb anguna n ( BPKP), selaku au ditor pe me rintah b ertuga s unt uk melakukan pe mbinaan dan audit terhadap pelaksanaan progra m mulai dari tingkat p usat sa mp ai dengan tingkat desa.

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

18

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

2.3. Pelaksana Program di Tingkat Provinsi a) Peme rinta h Pro vi nsi Pe merintah Pro vinsi, dala m h al ini Gubernur, a dalah penanggu ng ja wab pelaksa naan pr ogra m di wilayah provinsi di man a kab upate n sa sar an PPI P bera da . Gubernur b ertang gung ja wab men gkoordina sikan pelaksanaa n dan peng endalian progra m. Tanggung ja wab G ubernur antar a lain: i. ii.

Men gkoordina sikan wilayah ker janya;

p enyeleng g araa n

Me mbina dan mengen dalikan PPIP di wilayah ker ja nya;

PPI P

di

pen yelengg araan

iii.

Men un ju k da n men ga ju kan usulan pe jabat sat uan ker ja kepa da Men teri PU ;

iv.

Me mb entu k T i m Ko ordinasi Pr ovinsi ;

v.

BO P Provinsi .

b) T im Koordinasi Pro vi nsi (T KPr) Sebag ai bagian dari PNPM Mandiri , ma ka ko ordinasi pelaksanaa n dan pen gendalian pelaksanaa n PPI P di tingkat provinsi dilakukan oleh Ti m Koordinasi PPI P Tingkat Pro vinsi , yang dibentu k di bawah koor dinasi Tim Koordinasi Pena nggulangan Ke miskinan Daer ah ( T KPKD Provinsi ) melalui Surat Kepu tusan ya ng ditandatang ani mi ni mal oleh Sekret aris Daera h (Sekd a) . Ti m Koordinasi Provinsi ter diri dari Kepala Bappe da Pro vinsi sebagai ketua, d engan an ggota - anggo ta terdiri dari unsur Bada n Pe mberd ayaa n Ma syara kat dan Pe merintah an Desa (BPMPD Pro vinsi ), Dinas PU Pr o vinsi , Masyara kat, Dunia Usah a, dan Pe mang ku kep entin gan lainnya dala m penanggulang an ke miskinan. Tugas Ti m Koordinasi Provinsi, a dalah sebag ai berikut: i.

ii.

Men gkoordina sikan subst ansi pedo man teknis operasional PPI P de ngan pr ogra m-pr ogra m PNPM Man diri lainnya di provinsi; Men gkoordina sikan

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

pen yusunan

an ggaran

dan

19

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

bantuan te knis ber bagai kegiatan pro gra m se ktoral di provinsi; iii.

Men gkoordina sikan p elaksana an kegiatan PPI P di provinsi;

iv.

Me ma ntau dan me ngevaluasi pelaksa naan PPIP di provinsi;

v.

Men sinergikan kegiatan pusa t dan dae rah;

vi.

Me ma ntau d an me mba ntu pe nyelesa ian berbagai per masalahan yang ti mb ul pada pelaksana an kegiatan serta menga mbil t ind akan yang diperlukan;

vii.

Melapor kan p erke mb angan kegiata n, hasil audit, dan evaluasi kepa da Gu bernur;

viii.

Me ma stikan ba h wa pr oses kegiatan sesuai dengan pedo man PPI P.

c) T im Pelaksana Provi nsi (T PPr) Tim Pelaksan a Provinsi (TPPr) adal ah pen yelenggara PPIP di tingkat provinsi. TPPr dibe ntuk di lingkungan Dinas PU Pr ovinsi bidang Cipta Kar ya dan diteta pkan melalui Sur at Kep utusan ( SK) Kepala Dinas PU. Dala m pelaksanaa n tu gasn ya, TPPr b er ada d i ba wah koordi na si Tim Koordinasi Provinsi. Kele mbagaa n TPPr terdiri dari Kep ala Bidang Cipta Karya Dinas PU ( Ketu a), PPK PPI P Satker Penge mb anga n Ka wa san Per mu ki ma n ( PKP) Provinsi, unsur Sat ker PKP Provinsi d an did ukung oleh un sur Dinas PU Pro vinsi. TPPr antar a lain bertug as u ntuk: i. ii.

Men sosialisasikan p rogra m di tingkat provinsi; Me mb erikan ara han d ala m pengendalian pro gra m; dan

evalua si

di

dan

iii.

Me ma ntau provinsi;

iv.

Melaku kan pert e muan den gan Ti m Koordinasi Provinsi, Ti m Koordina si Kabup ate n dan Ti m Pelaksa na Kabup aten sekur ang -kuran gnya 2 ( dua)

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

melaku kan

pelaksanaan

tingkat

20

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

kali dala m setahu n; v.

Men yusu n laporan penyelengg araan dan melapor kan ke pada Ti m Ko ordinasi Provinsi dan Tim Pelaksan a Pusat .

d) Satua n Ke rja T ingkat Provi nsi Kegiatan PPIP di tingkat provinsi be rada pada Sa tuan Ker ja Pen ge mbang an Ka wasan Pe r mu ki man di mana Kuasa Pe nggun a An ggaran ( KPA) dan pe ja bat inti satuan ker ja terse but ditun juk d an diangkat oleh Men teri PU. Penyelen ggaraan PPIP Tahun 2014 di tingka t provinsi dilaksanakan oleh Pe jaba t Pe mb uat Ko mit men PPIP ( PPK PPI P). PPK PPI P ting kat provinsi bertuga s men gelola anggaran PPI P Tahun 2 014 di tingkat provinsi yang telah ditetap kan dala m Daf tar Isian Pelaksanaan Anggar an (DIPA). Tu gas d an fun gsi PPK PPI P Tingkat Provinsi me ngacu pa da Pera turan Men teri Peker jaan Umu m No .14/ PRT / M/201 1, Tangg al 14 Nove mb er 2011 tentang Pedo ma n Pelaksana Kegi atan Ke me nterian Peker jaan Umu m Yang Merupa kan Ke wenanga n Pe merintah da n Dilaksanakan Se ndiri , SK Menteri PU dan Pedo man Pelaksa n aan ini.

PPK PPI P Sa tuan Ker ja Ting kat Pro vinsi j uga ant ara lain bertuga s unt uk: i.

Penga daan Tena ga Ahli Ma na je me n Provinsi dan Konsultan Man a je me n Kabupa ten;

ii.

Mere krut dan me mobilisasi Fasilitator Ma syara kat;

iii.

Setelah Mo bilisasi Konsultan Man a je me n Kabup aten d an Fasilitator Masyaraka t , selan ju tnya pe mbinaan dan pe ngendaliannya dilakukan oleh Tim Pelaksan a Kabupa ten;

iv.

Melaksana kan pelatihan kepada Fasilitator Ma syara kat, Organisasi Masyarakat Sete mpat dan Kelo mpok Pe ma nfaa t da n Pe melihara;

v.

Men e mpat kan Fasilitator Ma syara ka t (FM) dan Tenaga Ahli Ma na je me n Kabup aten (TAMK) di wilayah sasaran d an melaksanakan p e mbinaa n F M

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

21

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

dan TAMK Pe mban gunan Kabup aten; vi.

bersa ma -sa ma den gan Satker Infr astru ktur Per mu ki man (PIP)

Melaku kan pencairan dan pengelolaa n dana;

vii.

Melapor kan hasil pelaksanaan kegiat an melalui E Monitoring;

viii.

Men yusu n lapora n Siste m Aku tansi I n stansi ( SAI);

ix.

Men yusu n dan me nya mpaikan laporan yang diatur dala m Pet un ju k O perasional Kegiatan (PO K) ;

x.

Melaku kan koordina si dengan Satker yang b erada di pusat ma upun kabu paten ;

xi.

Melapor kan hasil pengendalian pelaksanaan progra m kepada Ti m Pelaksana Pro vinsi.

2.4. Pelaksana Program di Tingkat Kabupaten a) Peme rinta h Kab upaten Pe merintah Kabup aten dala m hal ini Bupati, adalah penanggu ng ja wab pelaksan aan pr ogra m di tingkat kabupa ten. Secar a u mu m tug as dari Pe merintah Kabup aten adalah me ngkoordinasika n pen yelenggaraa n progra m PPIP di wilayah ker janya .

Tugas Pe merintah Kabupa ten meliputi: i.

Men gkoordina sikan wilayah ker janya;

penyeleng garaa n

ii.

Me mbina dan meng endalikan PPIP di wilayah ker ja nya;

di

pen yelenggaraan

iii.

Men un ju k dan meng a ju kan usulan Satu an Ker ja ke pada Menteri PU;

iv.

Me mb entu k Ti m Ko ordinasi Kabupa ten ;

v.

PPI P

Pe ja bat

In ti

Men yiapkan BO P (Biaya Opera sional) pelaksanaa n progra m sesuai de ngan kebi ja kan pr og ra m.

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

22

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

b) T im Koordinasi Kabupaten (T KKab) Sebag ai bagian dari PNPM Mandiri , ma ka ko ordinasi pelaksanaa n da n pe ngend alian pelaksanaan PPIP tingkat kabupa te n dilakukan oleh Ti m Koordinasi Kabup aten yan g dibent uk di ba wa h koor dinasi Ti m Koordinasi Pena nggulangan Ke miskinan Daer ah ( T KPKD Kabup aten) melalui Surat Keputusan ya ng ditandatang ani mini mal oleh Se kretari s Daerah ( Sekda). Tim Koor dinasi Kabup aten t erdiri dari Kepala Bappe da Kabup aten se bagai ketua , dengan a nggota terdiri dari unsur Ba dan Pe mb erdayaan Ma syara kat dan Pe merintah an De sa (BPMPD Kabu paten), Dina s PU Kabup aten, Pe me rintah Keca matan , Ma syara kat, Dunia Usaha , dan Pe ma ngku kepentinga n lainnya dalam penanggulang an ke miskinan. Tugas Ti m berikut:

Koordina si

Kab upate n,

adalah

sebagai

i.

Men gkoordina sikan substansi pedo man te knis operasional PPIP deng an pr ogr a m-pr ogra m PNPM Ma ndiri lainnya di kabupa ten;

ii.

Men gkoordina sikan p enyu sunan ang garan da n bantuan teknis berba gai kegiata n prog ra m sektor;

iii.

Men gkoordina sikan pelaksanaan keg iatan PPI P di kabupat en;

iv.

Me ma ntau dan me ngevaluasi pelaksanaan PPI P kabupa ten;

v.

Men sinergikan kegiatan pusa t dan dae rah;

vi.

Me ma ntau da n me mbant u penyelesaian berbagai per masalahan yang ti mbul pada p elaksanaan kegiatan serta men ga mbil tindakan yan g diperlukan;

vii.

Melapor kan per ke mba ngan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepa da bu pati;

viii.

Me ma stikan bah wa pro ses dengan pedo man PPI P.

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

kegiat an

se suai

23

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

c) T im Pelaksana Kabupaten (T PK) Tim Pelaksana Kabupa ten (TPK)ad alah penyelengg ara PPIP di tingkat kabu paten . TPK dibe ntuk di lingkunga n Dinas PU Kabu paten bidang Cipt a Ka rya dan ditetapkan melalui SK Kepala Dinas PU kabupate n. Dala m pelaksanaa n tuga snya , TP K bera da di ba wah ko ordinasi Tim Koordinasi PPIP Ka bupat en . Kele mbagaa n TPK terdiri dari: Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU (Ke tua), PPK PPI P Kabupa ten, un sur Dinas PU, unsur Satker PI P Kabupa te n . Tugas T PK adalah sebag ai berikut: i.

Men gkoordina sikan pen yelenggar aa n ditingkat ka bupat en;

progra m

ii.

Me mb eri arahan dala m p elaksa naan pengendalian pro gra m di wilayah ker ja nya;

iii.

Me ma ntau d an melakukan evalua si pelaksanaan progra m di tingkat kabupa ten;

iv.

Men gadakan perte mu an dengan Ti m Koordinasi Kabup aten, satker ka bupat en , aparat keca matan dan apara t desa sekur ang kurangn ya dua kali dala m setah un;

v.

Men gkoordina sikan rencana dan kegiatan operasionalisasi dan pe meliharaan infrastru ktur terbangu n; kepada

da n

vi.

Melaku kan p e mbinaan desa, O MS dan KPP;

pe merintah an

vii.

Men yusu n Laporan Pelaksanaan PPI P di wilayah nya dan melaporkan nya kepada Ti m Koordinasi PPI P Kabup aten dan Ti m Pelaksana Provinsi.

d) Satua n Ke rja T ingkat Kabupaten Kegiatan PPI P di tingkat kabupa ten b erada pad a Satuan Ker ja Pe mba ngunan In frastrukt ur Per muki man ( PI P) Kabup aten di man a Kuasa Pe ngguna Angg aran ( KPA) dan pe ja bat inti satua n ker j a tersebut ditun juk dan ditetapkan oleh Menteri PU. Pen yelenggaraan PPI P di tingkat kabu paten dilaksan akan oleh Pe jaba t Pe mb uat

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

24

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Ko mi t men Pe mb angun an Infra stru ktu r Perdesaan (PPK PI P). PPK PI P tingka t kabu paten b ertugas me ngelola anggaran PPI P di ting kat kabup aten yang t elah ditetapkan dala m Daft ar I sian Proye k (DIPA). Tuga s da n Fungsi PPK PI P Tingka t Kabupa te n me ngacu pada Perat uran Men teri Pe ker ja an Umu m No.14 /PRT/ M/2 011, Tanggal 14 Nove mb er 2011 tent ang Pedo man Pelaksana Kegiatan Ke men terian Peker jaa n Umu m Yang Meru pakan Ke wena ngan Pe merinta h dan Dilaksan akan Sendiri, SK Menteri PU, dan Pe do man Pelaksanaan ini.

Satu an Ker ja Tingkat Kabupat en ber tu gas un tuk: i.

Men dukun g Ti m Pelaksana Kabup aten dala m men yelenggara kan progra m di tingkat Kabup aten;

ii.

Men eri ma d an melakukan pe mbinaa nTenaga Ahli Man a je me n Kabupa ten ( T AMK) da n Fasilitator Ma syara kat (F M) yan g dite mpa tkan di wilayah nya ;

iii.

Me meriksa do ku men pend ukung pe mb entuka n O M S dan KD;

iv.

Me mb eri arahan kepa da O MS;

v. vi. vii.

Melaku kan fa silitasi dana BL M;

pencairan dan

Melapor kan hasil pengen dalian kepada Ti m Pelaksana Kab upate n;

pengelolaan pelaksan aa n

Me mb antu TAMK dala m pen yelesai an yang mu ncul di wilayahn ya;

masalah

viii.

Melapor kan ha sil pelaksanaan kegiat an melalui E Monitoring ( Lapora n Mingguan) ;

ix.

Men yusu n lapora n Siste m Aku tansi I n stansi ( SAI);

x.

Men yusu n dan men ya mpaika n lapora n yang diatur dala m Pet un ju k O perasional Kegiatan (PO K) .

2.5. Pemerintah Kecamatan Pe merintah Ke ca mata n dala m hal ini adalah perang kat daerah Kabup aten sebag ai pelaksana an te knis ke wilayahan yan g dipi mp in oleh Ca ma t. Ca mat meru pakan an ggota dari Ti m Koor dinasi Kabupat en, dengan tu gas dan per an dala m penyelenggaraan PPIP

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

25

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

adalah meliputi : i.

Me mb antu pelaksan aan Ti m Koor dina si Kabupate n dala m p enyelengg a raan pe mb angunan di wilayah nya;

ii.

Me mf asilitasi pelaksanaan so sialisasi penyebarlua san infor ma si penye lengg araan di wilayahn ya;

dan PPI P

iii.

Men gkoordina sikan d engan TPK d a n melakuka n pe mantau an pelaksanaa n PPIP di wilayahnya;

iv.

Melaku kan pe nyelarasa n pe mberdayaan di wilaya hnya .

prog ra m-pr ogra m

2.6. Pemerintahan Desa Pe merintah an desa, dala m hal ini adalah Pe merinta h Desa dan Bada n Per mu sya warat an Desa (BPD) sebagai penyelenggar a ur usan pe merinta h an de sa , sesuai dengan peratu r an yang ditetap kan. Pe me rintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Pera ngka t Desa me mpun yai tugas unt uk menyelenggara kan urusan pe merintahan, pe mbangun an, d an ke ma syaraka tan. Seda ngka n BPD me mp unyai tuga s melakuka n peng a wasa n terhad ap pelaksanaa n Pe me rintah De sa serta mena mp ung dan men yalurkan aspirasi ma syara kat .

Dala m penyeleng garaan PPI P , tu gas Pe merintah Desa adalah seb agai berikut : 1. Men gkoordina sikan pen yelengg ara an PPIP di wilaya h ker jan ya; 2. Men yelenggara kan Musya war ah De sa Persiapan (sosialisasi dan pe mben tukan O MS, KPP da n KD) dan me mfa silitasi musya warah d esa selanjutnya; 3. Men ja min dan me mf asilitasi keterlibat an pere mpua n/ mi noritas dan ora ng miskin dala m setiap tahapa n kegi atan; 4. Me ma ntau pe nerapa n prinsip -prinsip pelaksanaa n tiap tahapa n ke giatan ;

PPIP

dala m

5. Me mf asilitasi terbentukn ya O MS, KPP dan KD yang

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

26

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

dilakukan melalui foru m mu sya wa rah tingkat desa ; 6. Me mb antu kelancar an pro ses penyusu nan RKM; 7. Men getah ui dan men yetu jui hasil perencanaa n dan hasil pelaksanaa n ke giatan; 8. Melaksana kan pe ngend alian pelaksan aan ke giatan; 9. Men ja min dan me mf asilitasi pelaksanaa n ke giatan;

transpar ansi

10. Men yiapkan PO SKO O MS ya ng digu nakan sebagai sekret ariat progr a m di desa; 11. Turut menanda tanga ni Surat Penyelesaian Kegiat an (SP2 K) yan g Ketu a O MS;

Pernya taa n dibuat oleh

12. Me mf asilitasi KPP un tuk melaku ka n penga wasan pelaksanaa n kegiatan dan peng elolaan hasil infrastruktur te rbangu n; 13. Men eri ma infr astru ktur terban gun d ari Pe merinta h Kabup aten dan mener uskan pengelolaannya ke pad a ma syara kat melalui KPP; 14. Men dukun g pelaksanaa n PPIP melalui sinkronisasi progra m da n ch anne ling ke sta keho lde rs lainnya; 15. Me mbina O MS agar dapat ber fungsi secara berkelan ju tan dala m prose s perencana an pe mbangun an par tisipatif selan jutn ya; 16. Men andat angani serta me ntaati bersa ma wakil masyarakat .

Pakta

Int egrita s

Sedan gkan BPD me mpu nyai tug as seb agai berikut: 1. Men dorong partisipasi ma syara k at; 2. Me mb antu penan ganan penga duan; 3. Melaku kan p e manta uan pelaksana an kegiatan d an kiner ja p erangkat de sa ; 4. Men dorong pen erapan prinsip tra nsparan si dan akunta bilitas dala m pelaksan aan taha pan ke giatan .

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

27

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

2.7. Masyarakat Ma syara kat d esa sasara n merupa kan pe neri ma ma nfaa t langsung PPI P sehingga sa ngat diharapkan dukungan dan peran aktif nya sela ma penyelen ggaraan progra m. Ma syara kat adalah pelaku uta ma p ada tiap tahap an, mulai dari proses pe nyiapan , sosialiasasi, peren canaa n, pelaksanaa n dan pe meliharaann ya.

Tanggung ja wab p engelolaan PPIP di tingkat desa dilaksanakan oleh O MS, KPP, dan KD yan g dipilih dan ditetapkan oleh masyara kat d ala m mu sya warah desa perta ma ( MUSDES I). Organisa si masyara kat tersebut akan melaksana kan ke giatan PPI P dengan menga cu pada pe do man yang sud ah di tetapkan de ngan dida mpingi dan dibi mbing oleh fasilitator.

OMS, KPP dan KD yang su dah dibent uk dala m PPI P ini diharapkan dapa t berfung si secara berkelan ju tan dan dapat berp eran dala m pere ncana an dan pelaksan aan pe mbangun an di desanya serta menge mb angkan jaringan dala m rang ka melakuka n channeling ke berbagai su mber pe mbiayaan progr a m pe mb anguna n lainnya. a) Organisasi Mas yarakat Setempat (OMS) OMS dipilih dan ditetapkan dala m Mu sya warah De sa I disetiap desa sa saran pr ogra m dan d isahkan oleh Ke pala Desa sert a dike tahui oleh Ti m Pelaksana Kabup aten . Jika dikehendaki ma syaraka t da pat me manfaat kan organisa si yang su dah ad a dan me me nuhi kriteria yang telah disepakati, dengan tet ap melalui Mu sya warah Desa I d an pengesa han oleh Kepala Desa. Apabila desa perna h melaksana kan pro gra m PPI P dan ke anggota an O MS -nya berkiner ja baik, disar ankan agar ma syarakat me nggun akan OMS yang suda h ada .

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

28

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Susu nan O MS terdiri dari Ket ua, Be ndahara, Se kretaris, Tenaga Teknis, dan an ggota , dengan keanggo taan mi ni mal terdiri dari 3 0% pere mp uan. Pe ra ngk at Pe me ri nta h Desa tidak diperbol ehka n dud uk dala m kepeng urusa n O MS dan t im pe nduk ung O MS la i nnya.

OMS dipilih oleh ma syar akat melalui pe milihan langsung di Mu sya warah De sa I ( MUSDES I), ap abila pe milihan tidak men capai ko nsen sus ma ka dilakuka n melalui me kanisme kesepa kata n. Tugas O MS meliputi : i.

Men taati Pakta I ntegritas yan g dise pakati ber sa ma kepala de sa da n wa kil ma syara kat;

ii.

Men gidentifikasi per ma salahan infrastru ktu r per muki man di tingkat de sa (p elaksanaan Surve y Ka mpun g Sendiri / SKS);

iii.

Men dorong d an me mfa silitasi kete rlibatan kau m pere mpuan , masyar akat miskin dan k elo mpok mi noritas dala m se tiap taha pan kegiat an;

iv.

Men yusu n UPD bagi Desa yang b elu m me mpunyai RPJM De sa a tau PJM Pron angkis sebagai e mbri o dari RPJM Desa serta menyusun Usulan RKM;

v. vi. vii. viii.

ix.

Men ga ju kan Usulan RKM kepa da Kabup aten untu k diverifikasi;

Tim

Pelaksana

Men yusu n pere ncan aan t eknis d an RAB; Melaksana kan RKM; Me mb uka rekening bantua n dana sosial (rekening harus ditanda tangani ber sa ma anta ra Ketua d a n Benda hara O MS) ; Men ja min da n me mfa silitasi transpara nsi kegiatan ;

x.

Men andat angani kon trak ker ja (oleh K et ua O MS) dengan Pe jaba t Pe mbua t Ko mi t me n (PPK) PPIP Kabup aten de ngan mela mpirkan ber ita acara da n daftar h adir ta hap MUSDES persia pan dan tahap MUSDES perencanaan ;

xi.

Melaku kan pen ga juan pen cairan kepada Sat ke r PI P/ PPK PPI P Kabupa ten d engan la mpiran L aporan Pelaksa naan Kegiat an, Buku Ka s O MS yan g dilengkapi nota/ bu kti pen geluaran da n fot o kopi buku rekening ba nk O MS;

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

29

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

xii.

Men yusu n l aporan Buku Ka s OMS men gu mpulkan bukti -bukti pen geluara n;

xiii.

Men yusu n laporan ke ma ju an pelaksanaan dengan for mat pedo ma n pelaksanaa n;

xiv.

Men yelenggara kan r e mbug -re mb ug warga u ntuk me mb ahas ke ma juan dan per ma salah an pelaksanaan kegiatan mini mal se mi nggu sekali;

xv.

Men yebarlua skan laporan ke ma ju an kegiatan melalui media ko munika si yang ada di tingkat de sa, p apa n infor ma si, dan media lainnya yang dap at diakses ole h se mua piha k mi ni mal se ming gu sekali;

xvi.

Men yusu n laporan akhir/ perta nggung ja wa ba n pelaksanaa n kegiatan yang dibahas dala m MUSDES IV;

xvii.

Men yelenggara kan MUSDES I V;

xviii.

Men ya mpaika n laporan akhir kepada Sa tker PIP Ka bupat en;

xi x.

hasil

da n sesu ai

MUSDES

IV

Men yi mp an seluruh doku me n per encanaa n da n pelaksanaa n se cara baik un tuk kepen t ingan audit.

KETUA

BENDAHARA

ANGGOTA

ANGGOTA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

Gamba r 2-2 St rukt ur O rga nisa si O MS

Setelah diteta pkan di dala m MUSDES I, selan jutn ya O MS akan me mbe ntuk Ti m Pengada an Bar ang dan Ja sa, yang akan mendu kung pelaksanaan tahapan progra m selan jutn ya.

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

30

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Untuk me nun jang pelaksanaa n pada t ahap kon struksi ,O MS me mb entu k Ti m Peng adaan Bar ang dan Ja sa pad a saa t Mu sya warah Desa III , Ti m Peng ada an Bar ang da n Ja sa dibentuk unt uk melaksanaka n prose s pengada an barang dan jasa denga n nilai di atas Rp. 50. 000.000 , - (li ma puluh juta r upiah).

Tim Pengad aan b ertuga s da n bert ang gung ja wa b langsu ng kepada O MS. Anggo ta ti m t erdiri dari per wakilan O MS d an warga ma syara kat, denga n str uktur tim t erdiri dari Ketua, Sekre taris, Be n dahara , dan Anggota ( 2 orang).

b) Kelompok Pema nfaat dan Pe meli hara (KPP) KPP adalah org anisasi warga ma syarakat yang dapa t terdiri dari unsur pe merinta han de sa (selain Ke pala Desa), per wa kilan ma syara kat desa yan g berkepen tingan selaku pengg u na/ pe man faat infrastruktur, d an p er wa kilan ma syara kat sete mpa t. KPP dibentu k dala m Mu sya wara h Desa I den gan difasilitasi oleh Fas ilitator Masyarakat, dan disahkan oleh Kepala Desa serta dike tahui oleh Ti m Pelaksan a Kabup aten.

MASYARAKAT DESA

KETUA

BENDAHARA

SEKSI JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI AIR MINUM

SEKRETARIS

SEKSI SANITASI

SEKSI IRIGASI

SEKSI INFRASTRUKTUR TERBANGUN

Gamba r 2.3 Co ntoh St rukt ur O rga nis asi KPP

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

31

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Tugas-tug as KPP adalah sebag ai berikut: i.

Me ma ntau dan me nga wasi pelaksanaa n kegiatan ;

ii.

Melaksana kan ren cana Opera sional dan Pe meliharaan ( O&P) yan g men caku p meka nisme pelaksanaa n operasional dan pe meliharaan sert a pendanaa nya ya ng ditetap kan dala m MUSDES III (penetap an seksi infra struktur) ;

iii.

Men yusu n renca na ker ja dan mekanisme operasional dan pe meliharaan in frastr uktur se car a lebih detail;

iv.

Men gu mpulkan d an mengelola dana untu k Operasional dan Pe meliharaan ( O&P) ya n g diperoleh dari iuran warga, kas d esa, ban tua n APBD dan pihak-pihak lainnya;

v.

Me mb uka da n me melihara rekening bank unt u k Dana O &P (te rpisa h dari rekenin g OMS). Re kening ini ditandata ngani oleh Ketu a KPP da n Bendahar a (re ke ning bersa ma). Ju ml a h dana O &P dite tapka n dala m MUSDES III. Ju mlah dan a O&P yang har us disiapkan da n men jadi persyaratan dala m pro ses pe ncairan dan a BL M a dalah se bagai berikut :

vi.



Si mpa na n Pert ama: mini mal 25% dar i rencana pe mbiayaan opera si dan pe meliharaan per tahun ya ng besar annya ditetapka n dala m MUSDES III;



Si mpa na n Ked ua: mini mal 50 % dar i rencan a pe mbiayaan opera si dan pe meliharaan per tahun;



Si mpa na n pe mbiayaan tahun.

Ketig a: oper a si

25% dari rencana dan pe meliharaan per

Melapor kan ke giatan pe man fa atan da n pe meliharaan serta p eneri maan dan pengguna a n dana KPP kepad a ma syar akat da n pe merinta h desa.

c) Kader Desa Di masing- masing desa sasara n akan dipilih dan ditetapkan Kader De sa ( KD) ya ng bertug as sebag ai

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

32

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

koordinator masyarakat untu k penyelenggar aan kegiatan di tingkat de sa.

mend ukun g

Kader Desa adalah warga sete mpa t yang dinilai ma mp u dan me miliki pengala man un tu k mendoron g da n me mo tivasi keterlibatan dan par tisipasi masyar akat dala m mela ksan akan kegiata n PPI P. Pe mili han dan penetap an KD dilakukan saat MUSDES I . Kriteria seor ang Kader De sa, antara lain: 

Dikenal oleh seluruh lapisan ma syara kat;



Me mp unyai citra yang baik da n men jadi pa nutan ma syara kat;



Me miliki ke ma mpu an, ke ma uan melaksana kan t ugasn ya .

dan

wa ktu

un tu k

Tugas da n fun gsi Kader desa antara lain: i.

Sebag ai me diator dan moti vator masyaraka t untu k berpartisipasi dala m pen yelenggar aa n PPI P agar sesuai de ngan pedo man ;

ii.

Melaku kan penga wasan p elaksana an kegiatan da n melaku kan tindak t urun tangan untu k penyele saia n per masalahan yang ti mbul;

iii.

Men dapat kan p engua tan kapasita s dari berkaitan d engan pelaksanaan tuga sn ya ;

iv.

Men da mpingi, me mf asilitasi selesainya pr ogra m.

masyar akat

PPI P set elah

2.8. Konsultan Manajemen Penyelenggaan PPI P didukung ole h konsultan ya ng me mb erikan dukun gan man a je me n dan teknis yang dite mpa tkan di tingka t Pusat , Provin si da m Ka bupat en. Konsultan Man a je me n PPIP terdiri dari Ko ns ulta n Ma na je me n Pusat ( KMP), T enag a Ahli Ma naje me n Pro vi nsi (T AMPr) da n Ko ns ul tan Ma naj eme n Kabup ate n ( KMK). a) Konsulta n Manaje me n Pusat (KMP) KMP bertu gas u ntuk me mberika n penda mpinga n man a je me n dan du kunga n teknis kep ada Ti m Pelaksa na

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

33

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Pusa t dala m p enyeleng garaan progra m di ting kat pusa t.

KMP terdiri dari beberapa te naga a hli yang bertugas untuk men duku ng pelaksanaan pro gr a m yang meliputi ruang lingkup pen ge mban gan ka pasit as, pe mb erdayaan ma syara kat, mana je men, aspe k te kn is dan monitoring serta e valuasi pro gra m.

Tugas KMP adalah seba gai berikut: 1. Pe nyeba rl ua sa n Informas i Prog ra m , peran KMP dala m p enye barluasan infor masi pro gr a m adalah: 1.1. Penyusun an Mod ul Ma syara kat (F M) PPI P;

Pelatihan

F asilitator

1.2. Melaksana kan Pelatihan T AMPr dan T AMK ; 1.3. Pe man tauan terhad ap pelaksanaa n sosialisasi di tiap tingkat an ;

prose s

1.4. Penilaian terhadap pro ses sosialisasi di tiap tingkatan ; 1.5. Pe man tauan terha dap pe ma san gan poster da n media lainnya ; 1.6. Penilaian terhadap efektifitas media infor ma si, distribusi dan pe ma san gannya ; 1.7. Reko me ndasi advise te knis terkait infor ma si progra m;

dan

non

tekni s

2. Pe nge ndali a n Prog ra m, menca kup: 2.1. Pelaporan ru tin ke ma ju an pelaksa na an kepada Tim Pelaksan a Pusat ; 2.2. Melaku kan kon solidasi dan laporan progre s lapang an ;

konsinyasi

terkait

2.3. Invent arisasi per masalah an di lapangan reko menda si Tindak Turu n Tang an (T3 ); 2.4. Random ch ecking ku n jun gan lapan gan pe mantau an da n peng endalian progr a m;

da n

dala m

2.5. Penilaian terhadap prose s pe ng endalian progra m di tiap lini; 2.6. Random ch ecking ku alitas RKM dengan desa yang dikun jungi;

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

d isesuai ka n

34

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

2.7. Reko me ndasi advise te knis dan non tekni s terkait pe ngen dalian pro gra m yang a kan data ng; 3. Mo nito ri ng Pel aksa naa n Prog ra m, mencaku p: 3.1. Melaku kan kun jungan lapan ga n untuk sosialisasi, pelatihan, samp ling , skala urgent T3 , pengadua n, pe r mint aan d an do ku men t asi; 3.2. Pel aporan hasil kun junga n lapanga n; 3.3. Penilaian terhada p pro ses pelaksa na an progra m yang t er jadi p ada d esa-de sa yang diku n jungi; 3.4. Reko me ndasi advise te knis pelaksanaa n mon itor ing;

dan

non

tekni s

4. Konso lidasi Dat a , men cakup: 4.1. Melaku kan an ali sis dan penilaian terhadap setiap data yang diperoleh sesuai for ma t yan g telah ditetap kan; 4.2. Pe mut akhiran d ata a khir ter ko mpilasi; 4.3. Men ya mpaika n desa -d esa se bagai be st pract ice yang direko me nda sikan u ntuk dapa t diresmikan; 4.4. Kesi mpulan d an re ko menda si kon solidasi data; 5. Eval ua si Pela ksa naa n Prog ra m , me n cakup : 5.1. I mple men tasi Pe do man Monitoring da n Evaluasi PPIP; 5.2. Evaluasi t erh ada p ke ma jua n per mi ng gu; 5.3. Evaluasi terhada p pelaksanaa n;

tiap

tahapa n

prose s

5.4. Evaluasi ter hadap par tisipasi Pe me rintah Daer a h dan ko mit men BOP; 6. Pelapo ra n da n Dok ume ntas i , me ncakup: Pelaporan konsultan ter diri dari laporan pendahuluan , laporan ming guan, b ulanan, draf t final dan laporan akhir. Laporan min gguan men jadi laporan yang sanga t penting, kare na aka n me muat inf or ma si proses pelaksanaa n sesuai d engan cap aian pada ming g u yang ber sangkutan d an berba gai per ma salahan ya ng

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

35

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

perlu ditindaklan juti. Lapora n bulanan KMP meru pakan kon solidasi dari laporan monitoring d an evaluasi oleh TAMPr yan g dikonsolidasikan oleh TAMK dan T AMPr. KMP haru s me ma stikan bah wa pela poran ini dapa t tersa mpaika n secara rutin, t epat wa ktu dan a kurat mulai dari tingkat de sa, kabup aten , provinsi da n pusat. KMP menya mpaikan reko me nd asi tindak turun tangan jika penya mpaian pelapor an me ngala mi keterla mbata n.

b) T enaga Ahli Ma najeme n Pro vi nsi (TAMPr) Tenaga Ahli Mana je men Pr ovinsi ( T AMPr) b ertang gung ja wab me mberikan dukungan teknis dan mana je men dala m p enyeleng garaan progra m pada tingkat Pro vinsi . Pada t ahap per siapan, T AMPr berke wa jiban menyiap kan pelaksanaa n so sialisasi, dise min asi dan pelatihan dengan nar asu mber dari TPP dan KMP. TAMPr a kan melaku kan p enda mpinga n dala m penyelengg araan sosialisasi di tingkat Kab upate n. Pada tahap pelaksanaan, TAMPr b ertanggu ng ja wab untuk melakukan p enda mpingan , super visi dan pe mantau an ( monitoring), ser t a penge ndalian pengelolaan ke giatan di wilayah ker ja nya .

Secar a rinci tug as da n ta nggung ja wa b TAMPr ad alah: i.

Men yusu n rencana ker ja p elaksan aan progra m ditingkat provinsi de ngan me ngacu pada ren cana ker ja progra m tingkat nasional;

ii.

Me mb antu T PPr dala m me nso sialisasikan PPIP kepada sta keho lder di provinsi dan ka bupaten ;

iii.

Me mb antu Satker Provinsi da n Tim Pelaksana Provinsi dala m pengelolaan man a je me n proye k men caku p pro gres fisik dan keu angan, serta penyaluran dana;

iv.

Melaku kan pe mant auan di wilayah ker janya un tuk men jaga agar pr osedur dala m asp ek perlindungan sosial, lingkungan, Qua lity Assura nce , gen der,

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

36

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

partisipasi masyarakat dan penye barluasan progra m serta pe ngendalian dapa t ber jalan dengan bai k sesuai de ngan kete ntuan ; v.

Melaku kan penge ndalian terh adap kin er ja Kon sultan Man a je me n Kabu p aten (KMK) dala m melaksana kan tugas dan ke wa ji bannya;

vi.

Men dukun g pengelolaan pe nga duan deng an me mb erikan saran penan ganan pen gaduan serta melaku kan tindak lan jut d an melapo rkan ha silnya kepada Ti m Pelaksana Pro vinsi;

vii.

Me mf asilitasi dan men yiapkan bahan rapa t koordinasi rutin yan g diselenggara ka n setiap bulan oleh TPPr di tingka t pro vinsi dan men ya mpaika n notulen ha sil rapat ke pada Ti m Pelaksana Provinsi ;

viii.

Melaku kan ko nsolidasi laporan dala m da tabase antara lain: ( 1) Base line d ata, (2) Ju mlah keterlibatan kau m p ere mpua n, (3) Peran ser ta ma syara kat miskin,( 4). In frastr uktur t erbangun , (5). Swa daya ma syara kat, (6) Ju mlah Ten aga Ker ja, (7). Titik koordinat lokasi infrastru ktu r terbangun , (8).Pe ngu mpulan daft ar no mo r kontr ak ( No. SPK) , (9).Pe ngu mpulan da ftar n o mor, t ang gal SPM d an SP2D, ( 10). Pengu mp ulan dat a ju ml ah pe manf aat infrastruktur te rbangu n;

ix.

Melaku kan e valuasi pelaksan aan PPI P di tingkat provinsi berdasar kan ha sil reviewkon solidasi evaluasi tingkat kabup aten yang d ilakukan oleh TAMK;

x.

Melaku kan do ku ment asi pada se tiap tahapan pelaksanaa n (so sialisasi, persiapan, perenca naan, pelaksanaa n fisik da n pe meliharaan) ;

xi.

Men yusu n laporan ren cana kegia tan, lapor an bulanan, lapora n interi m dan lapora n ak hir sesuai dengan ket entua n dala m ko ntrak sert a melapor kann ya kep ada Ti m Pelaksan a Pro vinsi dan Tim Pelaksan a Pusat melalui KMP.

xii.

Men yusu n L MP (Lap oran Ma na je men Pro vinsi) berdasar kan kon solidasi laporan L MK (L aporan Man a je me n Kabup aten) untu k disa mpaika n kepad a Tim Pelaksan a Provinsi .

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

37

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

c) Konsulta n Manaje me n Kabupate n ( KMK) KMK adalah kon sultan man a je me n di tingkat kab upate n yang unsur di dala mn ya menca kup tenaga ahli kabupa ten. Te naga a hli kabupate n dapat diada kan melalui pengada an ja sa konsultan si peroranga n atau perusaha an. Dan se cara u mu m bertu gas men dukun g sert a me mf asilitasi pelaksanaan taha pan kegiatan pro gra m dan pen ge mban gan kapa s itas b agi para p elaksan a progra m di tingkat kabu paten dan de sa .Melaporkan hasil penda mpingan kepad a Ti m Pelaksan a Kabu paten dan TAMPr . Secar a rinci tug as da n ta nggung ja wa b TAMK ad alah: i. Men yusu n rencana ker ja pelaksa naan progra m ditingkat kabup aten den gan menga cu pada rencana ker ja pelaksa naan p rogra m tingkat provinsi da n nasional; ii. Me mb antu Ti m Pelaksana Kabu paten dala m men sosialisasikan progra m PPIP kepa da stakeh old er di tingkat k abupa ten d an de sa; iii. Me mb antu Satker PI P Kabup aten dan Tim Pelaksa na Kabup aten dala m peng elolaan man a je men pro ye k men caku p progre s fisik dan ke uangan, serta penyaluran dana; iv. Men da mpingi FM d ala m penyelenggar aan so sialisasi dan pe mb erdaya an ditingka t ka bupat e n dan d esa; v. Me mbi mbing F M ag ar me maha mi p rosedur d ala m aspek perlindungan sosial, lingkungan, Qu ality Assurance, g ender, partisipa si masyara kat da n penyebarlua san pr ogra m serta penge n dalian; vi. Melaku kan pe man tauan unt uk me n ja g a agar prosedur dala m aspek perlindunga n sosial, lingkungan , Qualit y Assurance, gen der, p artisipasi masyaraka t dan penyebarlua san pr ogra m serta peng endalian dapa t ber jalan de ngan baik se suai den gan ketentua n; vii. Melaku kan pen gendalian terhada p kiner ja FM dala m melaksana kan t ugas dan ke wa jibann ya;

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

38

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

viii. Me mb antu Ti m Pelaksana Kabu paten dala m pengelolaan pengadu an dengan me mberika n sara n penangan an pengad uan sert a mel akukan tinda k lanju t dan melapor kan hasilnya kepada Ti m Pelaksa na Kabu paten ; ix. Melaku kan koordinasi den gan Tim Pelaksan a Kabup aten dan T AMPr den gan melaporka n pelaksanaa n ke giatan secara r utin dan te ru s men erus; x. Me mf asilitasi dan men yiapkan bahan rapat koordinasi rutin yang diselenggarakan setiap du a mi nggua n oleh Ti m Pelaksana Kab up aten di tingka t kabupa ten dan menya mpaikan n otulen hasil rapa t kepada Ti m Pelaksana Pro vinsi; xi. Melaku kan ko nsolidasi laporan dala m datab ase antara lain: ( 1) Base lin e da ta, (2) Ju mlah keterlibatan kau m pere mp uan, (3) Peran serta ma syara kat miskin,(4) . Infr astru ktur t erbangun , (5) . Swa daya ma syara kat, (6) Ju mlah Ten aga Ker ja, (7) . Titik koordinat lokasi infrastrukt ur terbangu n, (8).Pe ngu mpulan daf tar no mor kontra k ( No . SPK),( 9). Pengu mp ulan daf tar n o mor dan ta nggal SPM dan SP2D, (10) .Pe ngu mpulan data ju mlah pe manfaa t infrastrukt ur ter bangun ; xii. Melaku kan do ku ment asi pada setiap tahapan pelaksanaa n (so sialisasi, persiapan, perencan aan, pelaksanaa n fisik da n pe meliharaan) ; xiii. Men yusu n laporan L MK (Lapora n Mana je me n Kabup aten) untu k disa mp aikan kepad a Ti m Pelaksa na Kabu paten dan T AMPr; xiv. Melaku kan evaluasi pelaksanaan kabupa ten;

PPI P di tingkat

xv. Me mverifikasi doku men p erenca naan te knis infrastruktur desa ya ng direncana kan oleh OMS agar sesuai de ngan Pe tun juk Te knis ya ng d itetapkan ; xvi. Melaku kan verifika si doku men pen cairan agar sesu ai dengan persyarata n dan ke tentu an yang sud ah ditetapkan .

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

39

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

2.9. Fasilitator Masyarakat Fasilitator Masyarakat (F M) merup akan pend a mping ma syara kat dala m melaksanaka n keg iatan PPI P secar a langsung di ting kat d esa. Fasilitator Masyara kat bertuga s me mb erikan motivasi, bimbinga n dan pe mbinaan kepada O MS, KD, dan KPP. Setiap ti m F M ter diri dari 2 (dua) oran g yaitu sa tu oran g Fasilitator Pe mber dayaa n dan sa tu orang Fa silitator Tekni k, yang ditu gaskan untu k melaku kan penda mping an di desa sasar an. Dala m melaksana kan tuga snya , F M berkoordina si dengan TAMK. Tugas F M secar a u mu m meliputi: i.

Berko ordinasi dengan pe me rintahan desa, da n tokoh masyaraka t dala m pelaksa na an kegiat an PPIP;

ii.

Melaku kan sosialisasi dan men yebarluaskan progra m kep ada seluruh ma syara ka t di tingkat desa;

iii.

Melaku kan penda mpinga n pad a saa t pelaksanaa n MUSDES dan re mb ug-re mb ug de sa;

iv.

Me mo tivasi ma syara kat unt uk berparti sipasi dala m seluruh ke giatan;

v.

Melaku kan verifika si terhadap doku men pencairan dana;

vi.

Men gidentifikasi keangg otaan O MS, KPP, dan KD, pada ta nggun g ja wab dan perana nnya d ala m pelaksanaa n ta hapan ke giata n;

vii.

Me mb erikan pe ma ha man terkait denga n perlindungan sosial, perlindungan lin gkungan dan peran ser ta masyarakat kh usu snya kep ada ma syara kat miskin dan kau m pere mpu an;

viii.

Me mb erikan pelatihan dengan seg era kepad a OMS, KPP dan KD se telah dilakukan mu sya warah desa perta ma ( MUSDES I) dan me mberikan pelatihan secar a meneru s sesu ai tahapan kegiatan;

ix.

Me mb erikan pengara han dan penga wasan kepad a OMS, KPP dan KD dala m men jalankan tuga s dan fungsinya .

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

40

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

x.

Secar a khu sus me mberikan pengu at an kapasita s kepada KD sebagai pengg anti FM pada saat progra m selesai;

xi.

Berko ordinasi deng an KMK, Ti m Pelaksan a Kabup aten, dan Satker PI P Kabu paten, un tuk kelancaran kegiata n;

xii.

Men yusu n laporan pelaksana an ke giatan pada setiap tahap an progra m sesuai de ngan for mat yang telah ditet apka n da n disa mp a ikan kep ada KMK dan Ti m Pelaksana Kab upate n;

xiii.

Men ya mpaika n laporan bulanan F M ke Ti m Pelaksa na Kabu paten dan Satuan Ker ja Pro vinsi yang b erisikan ko nsolidasi cat atan harian dan evaluasinya ser ta dilengkapi deng an notulensi rapat dua ( 2) ming guan di tingka t ka bupaten yang telah ditandat anga ni oleh Ti m Pelaksana Kabup aten.

T ugas - tugas khusus FM Pe mberdayaan dan F M T eknik meliputi: a.

Fasilitato r Pe mbe rda ya an i.

Me mb antu dan me nda mpingi ma syarakat untu k melaksana kan seluruh prose s da n prosedur yan g tertuang dala m pe do man pelaksan aan PPIP.

ii.

Melaku kan sosialisasi dan pen yebarlu asan pro gra m kepada seluruh ma sya raka t;

iii.

Me mb erdaya kan seluruh ma syara kat u ntuk berper an aktif dala m pelaksanaan progra m mulai dari persiapan, pelaksanaan , perencanaan , pelaksanaan fisik dan pe meliharaan nya.

iv.

Melaku kan penyiapan masyarakat un tuk men gikuti sosialisasi, mu sya warah de sa, re mb ug desa dan pelatihan.

v.

Melaku kan pen yiapan ma syara kat te ruta ma u ntuk me me n ja min keterlibatan ma syara ka t miskin dan gender dala m pelaksan aan so sialisasi, mu sya warah desa, r e mbug desa dan pelatihan.

vi.

Melaku kan penda mping an dan fa silitasi dala m pelaksanaa n mu sya warah de sa, re mb ug desa, dan

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

41

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

pelatihan kepad a O MS dan KPP t erkait denga n aspek peningka tan kapa sitas p engelo la progra m. vii.

Men da mpingi dan me mber daya kan khusu snya O MS, KD, KPP dan apar at melaku kan identifikasi per masalaha n dan ke butuh an u ntuk aspek ekon o mi , lingkungan masyara kat.

viii.

Me mb erdaya kan dan mend a mpingi masyaraka t dala m pen yusun an RKM melalui SKS, identifikasi per masalahan , p enelaahan RPJM De sa (bila sudah me miliki RPJM Desa) at au do ku men hasil Mu srenban gdes.

ix.

Me mb erdaya kan dan mend a mpingi masyaraka t dala m p enyu sunan rencana t eknis dan RAB.

x.

Melaku kan i nvent arisasi peng aduan dan per masalahan yang ti mbul untuk dila porkan ke pada KMK ser ta Sat ker di tingkat kabupa ten dan p ro vinsi.

xi.

Me mb erdaya kan dan mend a mpingi masyaraka t dala m pelaksanaan mu sya warah , re mb ug desa pelaksanaa n dan dal a m pelaksan aan fisik di lapangan.

xii.

Melaku kan penda mping an dala m h al kele mbagaa n dan mana je men pelaksanaan kegiata n .

xiii.

Me mb erdaya kan dan menda mpingi ma syarakat desa mulai dari tahap persiapan , perencana an, pelaksanaa n fisik da n laporan perta ng gung ja waba n.

xiv.

Me mb erdaya kan dan mend a mpingi masyaraka t khusu snya KPP dala m menyusun Operasi dan Pe meliharaan I nfra struktur t erbangu n.

xv.

Me mb antu O MS d ala m melakukan publikasi dan penyebarlua san infor ma si pelaksan aan progra m secara rutin.

xvi.

Melaku kan koor dinasi dan melapor ka n se cara rutin kepada Sat ker dan Ti m Pelaksan a di tingkat kabupa ten.

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

masyaraka t de sa u ntuk ke miskinan sosial dan

42

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

b.

Fasilitato r T eknik i.

Men yusu n renca na ker ja pelaksanaa n progra m di tingkat desa deng an me ngacu kepada renca na ker ja pelaksana progra m di tingkat kab upate n;

ii.

Me mb erikan pe mah a man ter kait de ngan petu n ju k teknis infra struktur, penyusun an RAB, penyusun an RKM dan ma na je men pr oyek;

iii.

Melaku kan penda mpinga n mu sya wara h desa ;

iv.

Me mb erikan pelatihan ke pada O MS, KD dan KPP terkait denga n aspe k teknis dan man a je men pro ye k serta p enga wasa n pelaksanaan ;

v.

Men da mpingi dan me mber daya kan masyaraka t khusu snya O MS, KD, KPP, rela wan , dan aparat desa u ntuk melakukan identifika si per masalahan infrastruktur;

vi.

Melaku kan p enda mpingan teknis dalam pe nyu sunan RKM;

vii.

Me mbi mbing dan me nda mpingi men yusu n rencana op erasi dan infrastruktur te rbangu n;

KPP dala m pe meliharaan

viii.

Men da mpingi ma syara kat khusu snya OMS, KPP da n aparat d esa d ala m melakuka n identifikasi per masalahan ke miskina n dan kebu tuhan infrastruktur;

ix.

Melaku kan verifikasi terh adap usulan RKM;

x.

Melaku kan p enda mpingan tekni s dalam pe nyu sunan Peren canaa n Teknis dan RAB;

xi.

Melaku kan pen da mpingan te knis da n penga wa san kepada O MS d an Kader Desa dala m pelaksa naan pe mbangun an infra struktur;

xii.

Melaku kan penda mpinga n te knis dala m pen yusunan mekan isme pe meliharaan;

xiii.

Me mb erikan masukan d an araha n aspek t eknis kepada O MS dala m pe ngend alian dan pelaporan pelaksanaa n.

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran

t erhadap operasi

KPP dan

43

Bab 3. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana 3.1. Sumber Dana Su mber penda naan PPI P berasal dari: a) Dana Pe merintah (APBN), diperguna kan untuk me mbiayai BL M, ga ji dan pelatihan fasilitator serta operasional Sa tker PKP Provin si dala m pengendalian dan pe nga wasan yan g teralokasi di DIPA di tingkat provinsi. b) Dana Pe merint ah Provinsi ( APBD) sebesar 1% dari total BL M yang diteri ma u ntuk me mbia yai operasional Tim Pelaksan a Provinsi dala m p enyelenggara a n progra m yang teralokasi di DIPA SKPD di tingkat provinsi.

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

c) Dana Pe me rintah Ka bupat en (APBD) mi ni mal sebe sa r 5% d ari total BL M ya ng diteri ma un tuk me mbiayai operasional Sat ker PI P Ka bupat en, Tim Pelaksa na Kabup aten dala m pe ngendalian da n penga wasa n yang t eralokasi di DI PA SKPD di tingkat Kabupa ten. d) Dana swa daya masyarakat un tu k mendu kung pelaksanaa n mu sya warah dan r e mb u g-re mbug d esa, pe meliharaan dan pe nge mban gan manfa a t infrastruktur yang diban gun melalui PPI P.

3.2. Penerima Manfaat Dana BLM Peneri ma man faat da na BL M untu k pe mbangun an infrastruktur perdesaa n adalah ma syara kat de sa yang na ma desa nya ter ma suk dala m daftar Desa Sa saran PPI P Tah un 2014 yang dite tapkan melalui Sura t Kepu tusan ( SK) Men teri Pe ker ja an Umu m.

Box 3.1 Dana operasional hanya boleh dipergunakan untuk biayakonsumsi musyawarah desa, perjalanan OMS, pembelian ATK, materai, papan informasi, papan proyek, pelaporan, dokumentasi. Dana ini tidak diperbolehkan sebagai honor OMS, Kader desa, dan pelaku program lainnya.

Ju mlah dan a BL M untu k tiap desa sasaran ditetap kan sebesar Rp 2 50 juta. Dana ini sudah ter ma suk da na operasional O MS sebesar Rp 5 juta u ntuk melaksana kan persiapan, perencanaan , pelaksa naan , penga wasan dan pelaporan.

3.3. Mekanisme dan Proses Pencairan Dana a) Mekanis me Pencai ra n Da na Penyaluran dan pe ncairan da na kegiatan PPI P dilakuka n melalui me kanisme sebagai b erikut: i.

Dana BL M kegiatan PPI P disalurkan ke masyaraka t melalui rekening O MS.

ii.

Ketu a O MS bersa ma bendahara di wa jibka n me mb uka reke ning bantuan da na sosial di Bank Umu m terde kat de ngan lokasi desa at as na ma O MS [Na ma Desa].

Bab 3. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana

45

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

iii.

OMS men ya mpaikan f oto kopi buku rekening kepada PPK PPIP Satker PIP Kabupa ten;

iv.

Ma sing- masing pe ja bat Satke r yait u Kuasa Pengg una Anggar an, Pe mb uat Ko mit me n, Pe n gu ji Pe mbeba nan dan Pe nandat angan SPM, Bendah ar a, menya mp aikan na ma da n spesi men tanda ta ngan se rta men ya mpaikan cap dinas instan si pen erbit SPM ke pada KPPN sete mpa t;

v.

Kontr ak ker ja ditand atanga ni oleh PPK PPI P Satker PI P Kabup aten denga n O MS;

vi.

Dala m mela kukan pencairan O MS menga ju kan ber kas doku men pen cairan kepad a PPK Kabupate n dengan ketent uan : a) Tahap perta ma (seb esar 40 % dari nilai bantuan/Rp 100 ju ta) d engan mela mpirkan: - Kontr ak Ker ja dan fo toko pi buku rekening ban k milik O MS; - Renca na pe ngguna an da na; - Kuitansi yang sudah ditanda tangani; - Fotocopi re kening KPP yang suda h terisi dana O&P Taha p I. b) Tahap kedu a (seb esar 30 % d ari nilai bantuan /Rp 75 juta) a pabila ke ma juan fisik pelaksanaan kegiata n telah menca pai mini mal 30 %, dengan mela mpirkan : - Laporan ke ma juan fisik; - Renca na pe ngguna an da na Taha p II ; - Kuitansi yang sudah ditanda tang ani; - Fotocopi re kening KPP yang suda h terisi dana O&P Taha p II ; - Laporan pertan ggung ja waban Ta hap I :  Doku me n Kont rak/ SPK a sli yang men cant u mkan no mor r ekening O MS;  Berita Acar a Pe meriksaan Hasil Peker ja an atau Berita Acar a Penyelesaian Peker jaan;  Pakta In tegritas tingka t de sa;  Renca na penggu naan dan a yan g telah diverifikasi oleh Fasilitator Masyara kat dan diketahui oleh Konsultan Ma na je men Kabup aten (KMK) ;

Bab 3. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana

46

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

 Laporan ke ma ju an fisik dan keu ang an yang telah ditandatanga ni oleh Fasilitator Ma syara kat;  Berita Acar a Pe mbayaran;  Kuitansi yang disetu jui oleh PA/ K PA/Pe jabat yang ditun juk;  Ringkasa n ko ntrak;  Bukti pendukung, berupa Bu ku L apora n Harian Pelaksa naan Kegiat an , Bu ku Ka s Tingkat Desa, foto copi Buku Reke ning Ba nk, d an Bu kti pengeluaran (not a -nota) u ntuk p encairan Tahap I. c) Tahap ketiga (seb esar 30 % dari nilai bantuan/ Rp 7 5 juta) a pabila ke ma juan fisik pelaksanaan kegiata n telah menca pai mini mal 60 %, dengan mela mpirkan : - Laporan ke ma juan fisik; - Renca na pe ngguna an da na Taha p II I; - Surat Perintah Me mb ayar (SPM) Ta ha p III; - Bukti setora n dan a O &P Tahap II I. - Fotocopi re kening KPP yang suda h terisi dana O&P Taha p II I; - Laporan pertan ggung ja waban Ta hap II :  Doku me n Kon trak/ SPK asli yang men cant u mkan no mor r ekening O MS;  Berita Acar a Pe meriksaan Hasil Peker ja an atau Berita Acar a Penyelesaian Peker jaan;  Pakta In tegritas tingka t de sa;  Renca na penggu naan dan a yan g telah diverifikasi oleh Fasilitator Masyara kat dan diketahui oleh Konsultan Ma na je men Kabup aten (KMK)  Laporan ke ma ju an fisik dan keu ang an yang telah ditandatanga ni oleh Fasilitator Ma syara kat;  Berita Acar a Pe mbayaran;  Kuitansi yang disetu jui oleh PA/ KPA/Pe jabat yang ditun juk;  Ringkasa n ko ntrak;  Bukti pendukung, berupa Bu ku L apora n Harian Pelaksa naan Kegiatan , Bu ku Ka s Tingkat Desa, fot o ko pi Bu ku Rekening Ba nk, da n Bukti pengeluaran (not a -nota) untu k p encairan Bab 3. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana

47

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Tahap II . vii.

Pencairan dana untu k pe mb ayara n Kegiata n PPIP dilakukan setelah KPPN sete mpa t meneri ma Sur at Perintah Me mba yar (SPM) dari Satker PIP Kabup ate n sesuai de ngan tahap an at au ter min pe ncairan.

viii.

Sat ker PI P/ PPK PPI P Kab upate n dapat mela kukan penanggu han pen cairan dana ( untu k pencairan Taha p II dan III) jika ter jadi penyi mpanga n pelaksana an kegiatan ataupun dan a di lapangan sa mp ai dengan penyelesaian per masalahan oleh le mbaga penga wasan fung sional (Inspe ktorat Jen deral dan / ata u BPKP) ;

ix.

PA/KPA melaku kan p enca tatan pe neri maan SPP -L S dala m bu ku penga wasan peneri maan SPP - LS d an men yerah kan tanda teri ma SPP -L S serta melaku kan pe meriksana an ter hadap :  Kelengka pan b erka s SPP-L S;  Keab sahan doku men pe ndukung SPP - LS;  Keter sediaan pag u anggara n dalam DIPA unt u k me mp eroleh ke yakinan ba h wa tagihan tida k mela mpaui b atas pagu anggar an;  Pencapaian tu juan /sa saran kegiatan sesuai den ga n spesifikasi teknis ya ng telah ditetapka n dala m kontra k;  Keben aran ata s hak tagih, menyang kut pihak yang ditun juk un tuk meneri ma pe mba yara n, nilai tagihan yang har us dibayar (p re stasi ker ja yang h aru s dibayar sesuai d engan sp esifikasi teknis ya ng tercant u m dala m kontr ak), jad wal wa ktu pe mb ayaran (yang tercantu m dala m DIPA dan sp esifikasi teknis dala m kontra k).

x.

PA/KPA men erbitkan Sur at Perintah Me mb ayar (SPM) rangkap 3 (tiga) ya ng dilaksanakan oleh Pe ja ba t Penan datan gan SPM denga n lembar kesatu dan ked ua disa mp aikan kepa da KPPN Pe mb ayar, dan le mbar ketiga se bagai pertingg al pada kantor satua n ker ja yan g bersang kutan ;

xi.

Dala m pe nyusunan SPM, satu de sa u ntuk 1 (sat u) SPM, hal ini agar me muda hkan dala m laporan pengelolaa n

Bab 3. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana

48

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

ad ministra si keua ngan ; xii.

KPPN me nerbitkan Surat Perintah Pe ncairan Dana ata u SP2D yang ditu jukan ke pada kan tor cab ang Bank Indone sia/ bank pe merintah yan g telah ditunju k. Penerbita n SP2 D paling la mbat d alam waktu 1 ( satu) hari ker ja se ja k diteri man ya SPM secara leng kap . Apabila ber kas SPM tidak me me nuhi persyarata n, penge mbalian SPM dilakukan paling la mb at 1 (sat u) hari ker ja se jak diteri man ya SPM.

BOX 3.2 Informasi yang terdapat dalam SPP-LS memuat:  Nomor dan tanggal DIPA yang dibebankan;  Nomor dan Tanggal Kontrak;  Jenis/ lingkup pekerjaan, jadwal penyelesaian pekerjaan;  Nilai pembayaran yang diminta;  Identitas penerima pembayaran (Nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama Bank); serta,  Tanggal dan jatuh tempo pembayaran

b) Pengembalia n Da na Apabila di te mukan p enyele wengan dana oleh pelaku kegiatan, ma ka wa ji b menge mb alikan dana BL M kepad a ma syara kat sete mp at untu k diguna kan dala m kegiatan progra m. Me kanisme pencairan dana terga mb ar pada Gamba r 3.1 berikut ini:

Bab 3. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana

49

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

KABUPATEN/KOTA

PROPINSI

PUSAT

Kementerian Keuangan

DIPA PUSAT

Satker PPIP Pusat: Kegiatan:- Administrasi Operasional - Pembinaan Teknis - Pengendalian

KPPN

DIPA PROVINSI

Satker PKP Propinsi: Kegiatan:- Administrasi Operasional - Koordinasi dan Manajemen - Pengendalian

KPPN

DIPA Satker PIP Kabupaten: KABUPATEN Kegiatan:- Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

KPPN Perintah Pencairan Dana

Pengajuan Pencairan Dana

BANK

DESA

Pencairan Dana

Pokmas/OMS/LKD

Gamba r 3.1 Meka nis me Arus Da na d an Pe nc ai ra n

Bab 3. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana

50

Bab 4. Kriteria Teknis Infrastruktur 4.1. Daftar Kegiatan yang Dilarang (Negative List) PPIP me mberika n pilihan menu- men u peluang investa si bagi masyarakat. Penge cualiannya adalah aktivitas aktivitas yang ter ma suk dala m n egat ive list yang dilarang yaitu: se mua pr ogra m yan g akan melibatkan perubahan lingkungan ya ng sensiti f, kegiatan yang berbahaya dan kegia tan merusak, dianggap sebag ai bagian dari daf tar laranga n dan tidak akan diizinkan.

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Berikut adalah da ftar kegiatan yan g ti dak dii jinkan: a. Progra m yan g berloka si di dala m at au sekitar daerah peka seperti:  Ta man nasional, cagar ala m, sua ka marg asat wa, kebun raya, hutan konser vasi, hut an lindung dan daerah aliran sungai;  Cagar b udaya na sional, tradisional / bangu nan keaga maa n;  Ta man laut , garis pantai dan siste m gund ukan pasir, hut an ba kau, dan daerah - daera h ra wa . b. Setiap kegiatan di dala m cagar ala m a tau da era h lain yang di tun ju k oleh Pe merintah un t uk pengelolaan dan/ata u perlindungan keane karag a ma n hayati , kecuali secara eksplisit sebelu mn ya sudah ad a persetu juan tertulis dari instan si pe merintah yan g bertangg ung ja wab t erhadap peng elolaan dan/ ata u perlindungan ya ng ad a di daera h; c. Penga daan yang Ber baha ya  Penga daan pro duk ap apun yang men gandun g asbes;  Penga daan pestisida atau herbisida. d. Kegiatan De struktif:  Perta mb angan ata u peng galian karan g hidup;  Pe mban gunan jalan me nu ju hut an lindung;  Produ ksi, pen golahan , p enanga nan, p enyi mp ana n atau pen jualan te mbakau atau pr oduk yang men gandun g te mb akau ;  Pe mban gunan su mber da ya air pa da sungai sungai, yang masu k a tau keluar d ari negara negara lain;  Pengu bahan aliran sungai. e. Lain-Lain  Rekla masi t anah yang lebih be sar d a ri 50 hektar (ha);  Konstruksi pena mpun gan ata u pen yimpa nan air dengan kapa sitas p enyi mpanan yan g lebih besar dari 10.000 meter kubik;  Pengg unaan d ana un tuk p e mbelian ta nah apapu n; dan  Kegiatan e kono mi yan g melibatkan perputaran dana.

Bab 4. Kriteria Teknis Infrastruktur

52

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

4.2. Standar Teknis Infrastruktur Perdesaan a) Kriteria untuk Prasara na Jalan, Jembatan, dan Jalan Setapak Krite ria umum Inf rast rukt ur Jala n da n J embat a n Pe mban gunan jalan dan je mb atan perd esaan me mp erti mbangkan kriteria u mu m seb agai berikut: i. ii.

iii.

iv.

v. vi.

vii. viii.

Lahan untuk ruang milik jalan telah tersedia; Berorientasi pada pengembangan wilayah dan dapat berperan untuk membuka isolasi desa (jalan poros/penghubung desa); Menghubungkan pusat kegiatan (pasar, TPI, sentra produksi) ke outlet (jalan poros desa lain/jalan dengan fungsi lebih/ sungai/ laut/ feri); Jalan yang akan memberikan kemudahan akseske sarana kesehatan dan sarana pendidikan (terutama untuk perempuan hamil, orang berkebutuhan khusus, anak-anak, dan lanjut usia); Memenuhi standar teknis infrastruktur jalan dan jembatan perdesaan; Disain teknis yang memperhatikan masalah gender, misalnya fitur-fitur yang meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna infrastruktur; Harus fungsional; Dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Landasa n T ek nis unt uk Sel eksi ata u Prio ritas adala h sebagai be rik ut: i.

ii.

Kebutuhan dan prioritas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk jalan, jembatan, dan tambatan telah ditetapkan dengan baik (misalnya kebutuhan untuk akses ke pasar atau yang lebih penting akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan); Masyarakat telah membahas dan menyetujui pada prioritas kriteria (misalnya nilai ekonomis tinggi dari layanan harus menjadi salah satu kriteria tetapi tidak menjadi satu-satunya kriteria dalam prioritas);

Bab 4. Kriteria Teknis Infrastruktur

53

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

iii.

iv.

Desain teknis harus berisi fitur yang memperhatikan masalah gender misalnya penyediaan lampu untuk meningkatkan keselamatan pengguna fasilitas, terutama perempuan dan anak-anak); Konstruksi sederhana dengan mempertimbangkan sumberdaya setempat (tenaga kerja, bahan, peralatan dan teknologi) dan dapat dilaksanakan serta dipelihara oleh OMS dan KPP.

Unt uk konstruksi ya ng k hus us da n tidak t erdaft ar dalam Petunj uk T ekni s PPIP: Pe mban gunan je mba tan den gan pan jang lebih dari 10 met er, O MS har us men yiapkan pro posal teknis dan rencana t eknis, yang dise tu jui oleh Kepala Dinas Teknis Kabup aten.

Kompo ne n Mod ul sebagai be rik ut:

da n

Spesif ikas i

T eknis

adal a h

Jenis Konstruksi jalan yang dapat dipilih untuk pelaksanaan: a) Jalan Tanah yang dipadatkan; b) Jalan dengan Lapis Pasir-Batu / Kerikil (sirtu); c) Jalan dengan Lapis Telford; d) Jalan dengan Lapis Penetrasi (Lapen); e) Untuk jenis konstruksi jalan selain dari yang telah disebutkan di atas, diperlukan konsultasi mendetail dengan Tim Pelaksana Kabupaten; f) Dilengkapi dengan drainase (saluran tepi/gorong-gorong/got); g) Konstruksi Jembatan berupa konstruksi sederhana. Pembangunan Jembatan baru dengan konstruksi sederhana dapat berupa Jembatan Pelat, Jembatan Kayu, Jembatan Beton dan Jembatan Gantung (gelagar sederhana). Pe mban gunan infra struktur jalan dan je mbat an perdesaa n dap at b erupa pilihan lain dan tidak terba tas hanya pada pilihan di atas (tidak diperke na nka n jala n aspal hot mix). Pengg unaan alat be rat u ntuk di mini malisir penggun aannya .

Bab 4. Kriteria Teknis Infrastruktur

perkerasan

jalan

54

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

b) Kriteria Unt uk T ambatan Pe rahu Ta mba tan per ahu merup akan ter minal yan g men ghubun gkan jalan da rat de ngan siste m tran sport asi sungai, laut d an da nau. Ta mb atan perahu juga d apat berupa bagian keleng kapan siste m pelayan an ma syara kat, b aik yang sudah ad a mau pun yan g akan dibangun men caku p te mpa t pelelan ganikan, d er maga bongkar muat , te mpat rekre asi, lokasi p arkir u mu m, guda ng dan jal an pengh ubun g antar ta mbata n perahu d engan peru mah an da n per mu ki man. Persyarata n pen entua n lokasi: a) Tidak mudah erosi; b) Pada bagian sungai yang lurus; c) Lalu lintas perahu dan kegiatan berada di sekitar tambatan perahu; d) Sekitar lokasi harus bersih; e) Lokasi untuk penempatan bahan bangunan, tempat kerja dan tambatan perahu harus tersedia; f) Menguntungkan masyarakat miskin di desa. Spesifika si teknis jalan desa dan je mba tan desa dapa t dilihat pada Buku Petun juk Teknis Progr a m Pe mban gunan Infr astru ktur Per desaa n ( PPI P). Untuk je nis kon stru ksi yan g sp es ifikasinya tidak t erdapa t pada Bu ku Ped o man Teknis dapa t meng acu pada Stan dar Teknis Jalan d an Je mb at an lainnya ya ng diterbitkan oleh Ke me nt erian Peker jaa n Umu m. c) Kriteria Inf rastruktur Ai r Minum Pe mban gunan infra stru ktur air mi nu m perde saan dilakukan denga n me mperha tika n kriteria -kriteria sebagai beriku t: i.

Diperuntu kkan bagi masyaraka t miski n yang ra wan air minu m, yaitu de sa yang air tana h dang kalnya tidak layak min u m karen a paya u/asin atau langka dan selalu me ngala mi kekeringan pada musi m ke marau;

Bab 4. Kriteria Teknis Infrastruktur

55

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

ii.

iii.

iv.

v.

Meringan kan pere mpu an d ari per jalanan jauh da n men gantri air u ntuk me mbe baskan waktu me reka sehingga d apat dipakai kegiatan pr od uktif lainnya; Daerah ter sebut me miliki potensi air tanah dala m, sungai atau ma ta air yan g ber jarak kurang lebih 3 km dari per mu ki ma n; Untuk daera h yan g tidak me mpu nyai poten si su mber air baku sebag ai man a disebutkan pad a butir (iii) di atas, da erah terseb ut me miliki cura h hu jan mini mal 2.00 0 mm/t ahun; Untuk daerah yang tida k sesuai dengan kriteri a sebagai mana tertua ng pada butir (iii) dan (iv) di atas dan ata u mer upaka n daerah yang berada pada ke pulauan, daerah tersebut dap a t me ma nfaat kan p oten si su mber air baku air lau t melalui prose s de stilasi.

Ko mpon en mod ul berikut digun a kan : a. Komponen Perlindungan Mata Air (PMA)  Bangunan Penangkapan Mata Air: Tipe A (Artesis Terpusat) atau Tipe B (Artesis Tersebar) atau Type C (Artesis Vertikal) atau Tipe D (Gravitasi Kontak);  Pompa (untuk PMA sistem pemompaan): Pompa Benam (submersible) atau Pompa Sentrifugal;  Sumber Daya Listrik (untuk PMA sistem pemompaan)PLN atau generator set;  Pemipaan dan Perlengkapannya: Diameter 1 "sampai 4";  Hidran Umum (HU): Tiga tangki HU masing-masing dengan 3 m³ kapasitas. b. Komponen Sumur Dalam (SD)  Bangunan Sumur Dalam: Diameter pipa mangkuk (casing) minimal 4";  Pompa Benam (submersible) atau Pompa Sentrifugal;  Sumber Daya Listrik: PLN atau generator set;  Pemipaan dan perlengkapannya: Diameter 1" sampai 4";  Hidran umum (HU): Tiga tangki HU masing-masing kapasitas 3 m³;  Bangunan Rumah Pompa/ Generator Set.

Bab 4. Kriteria Teknis Infrastruktur

56

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

c. Komponen Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS)  Bangunan Pengambilan Air Baku Tipe Sumuran atau Tipe Jembatan atau Tipe Sadap Sungai atau Tipe Terapung;  Bangunan Pengolah air: Pengolahan Lengkap atau Saringan Langsung atau Saringan Pasir Lambat atau Saringan Pasir Cepat atau kombinasi di antaranya;  Pompa: Pompa Benam (submersible) atau pompa sentrifugal;  Sumber Daya Listrik: PLN atau generator set;  Pemipaan dan Perlengkapannya: Diameter 1" sampai 4";  Hidran Umum (HU): Tiga Tangki HU masing-masing kapasitas 3 m³;  Bangunan Rumah Pompa/ Generator Set. d. Komponen Penampung Air Hujan (PAH)  Bangunan Penampung Air Hujan: kapasitas minimum 50 m³;  Pompa Tangan sebanyak tiga (3) unit setiap bangunan PAH atau pompa listrik kapasitas 17 liter/menit untuk satu unit;  Sumber Daya Listrik: PLN atau generator set.

Spesifika si Teknis beriku t diguna kan: a. Bangunan Penampung Air Hujan  Terbuat dari fiberglass, atau pasangan batu bata yang dilengkapi dengan geomembran/ Geo-tekstil; b. Perpipaan dan Perlengkapannya  Untuk Pipa PVC sesuai standar SNI 06-0084-1987-A/SII0344-1982;  Untuk Pipa Poly Ethylene (PE) sesuai standar SNI 06-48291998/ISO 4427,96;  Untuk Pipa galvanis (GIP) menggunakan kelas medium sesuai British Standard 1387; c. Hidran umum  Terbuat dari bahan fiberglass (FG), atau Poly Ethylene (PE) atau pasangan bata/batu;  Untuk bahan fiberglass (FG) tebal badan, dasar dan dinding tangki minimal 3 mm;

Bab 4. Kriteria Teknis Infrastruktur

57

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

d. Pompa  Kapasitas dan tekanan (head) pompa disesuaikan dengan kebutuhan setempat; e. Power Supply  Besar daya listrik disesuaikan dengan kebutuhan setempat; f. Bangunan Rumah Pompa/Generator Set  Ukuran 3 x 4 m²;  Konstruksi dinding tembok/bata, atap seng. Spesifika si teknis air minu m perd esaan dapat dilihat pada Buku Pedo ma n Teknis Progr a m Pe mb angu nan Infrastrukt ur Perdesaan ( PPI P) . d) Kriteria Inf rastruktur Irigasi Perdesa an Pe mban gunan infr astru ktur irigasi pe rdesaan dilakukan dengan me mperha tikan kriteria -kriteria sebag ai berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Irigasi perdesaan adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat; Luas area irigasi perdesaan sekitar < 50 hektar; Bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk inventarisasi Dinas Pengairan; Kategori kegiatan adalah pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan; Jenis infrastruktur: bangunan pengambilan, saluran, bangunan air, dan bangunan pelengkap; Fasilitas irigasi akan menguntungkan petani miskin, laki-laki dan perempuan di desa; Adanya peningkatan partisipasi perempuan pada pembangunan dan pemeliharaan irigasi.

Pe milihan solusi perdesaa nperde saan berikut: i. ii. iii. iv. v. vi.

teknis untuk irigasi h arus me mp erti mban gkan hal

Kebutuhan Pelayanan; Sumber air baku; Kualitas dan kuantitas air baku; Peta geo-hidrologi; Data curah hujan; Data geologi.

Bab 4. Kriteria Teknis Infrastruktur

58

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Ko mpon en Modul da n Spe sifikasi Teknis adalah sebag ai berikut: a. Irigasi Desa  Irigasi yang dimaksud adalah irigasi yang dikelola oleh masyarakat;  Luas areal daerah irigasi perdesaan maksimum 150 hektar;  Bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk dalam inventaris Dinas Pengairan. b. Embung  Berada di daerah tadah hujan dengan luas maksimal 100 ha;  Kolam embung berkapasitas maksimum 100.000 m³;  Tinggi embung maksimum 5 m;  Jenis embung tipe urugan;  Pelimpah tanah, berupa saluran terbuka kapasitas paling besar/ sama dengan banjir 50 tahunan;  Embung milik masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan tidak termasuk dalam inventarisasi/ asset Kementerian Pekerjaan Umum;  Waktu pelaksanaan 3 (tiga) bulan. c. Bendung Sederhana  Bendung sederhana dapat dibuat dari cerucuk, bronjong, beton dan pasangan batu;  Panjang bendung maksimum 10 m;  Tinggi bendung maksimum 3 m, khusus bahan cerucuk tinggi maksimum 1 m;  Debit banjir rencana maksimum 30 m³/detik;  Waktu pelaksanaan 3 bulan;  Peralatan yang dibutuhkan dapat menyewa: miniroller, stamper, dump truck. d. Air Tanah/Mata Air  Dapat untuk meningkatkan pelayanan air irigasi seluas maks 15 ha dan air baku untuk 500 KK;  Dapat untuk memenuhi kebutuhan minum ternak. Spesifika si teknis irigasi perdesa an dapat dilihat pada Buku Pe do man Te knis Progra m Pe mba nguna n Infrastrukt ur Perdesaan ( PPI P) .

Bab 4. Kriteria Teknis Infrastruktur

59

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

e) Kriteria Inf rastruktur Sa nitasi Pe rde saan Kriteria untuk pe mb angu nan infr astruktur perdesaa n adalah seba gai berikut: i. ii.

iii. iv. v. vi.

sanita si

Memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat umum; Memastikan bahwa sistem yang akan direncanakan adalah sistem sanitasi yang terbaik yang dapat diterapkan di daerah tersebut; Pelaksanaan pembangunan sistem sanitasi terpilih harus dilaksanakan dengan biaya yang paling efektif; Sistem sanitasi terpilih merupakan kesatuan dari setiap bagian sistem yang dapat beroperasi secara terintegrasi; Merupakan infrastruktur sanitasi komunal yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat; Sistem sanitasi yang menghargai bahwa perempuan mempunyai kebutuhan sanitasi khusus.

Pe milihan solusi te knis u ntuk sa nitasi perdesaa n har us me mp erti mbangkan hal b erikut: i.

ii. iii. iv.

Mengurangi, bukan menghilangkan, bau yang menyengat yang biasanya dihasilkan dari proses pembusukan dari sistem sanitasi yang terbangun; Mencegah lalat atau serangga lain keluar masuk ke dalam bagian/elemen dari sistem sanitasi; Terjangkau oleh masyarakat penggunanya; Higienis, mudah dalam penggunaan dan pemeliharaannya oleh masyarakat umum.

Ko mpon en Mod ul yang dip erguna kan 

Mandi Cuci Kakus (MCK) 10-20 orang, dengan ketentuan:  Kamar mandi dengan atap, pintu, dinding, bak air, lantai, ventilasi dan penerangan dan drainase ke sumur peresapan; (atap dilarang menggunakan bahan asbes);  Sumber air bersih dan pipa penyalur air;  Sumur pompa tangan/mesin ataupun sumur gali;  Kelengkapan tempat cuci 12 m²;  Kakus dengan komponen leher angsa, tangki septik/ cubluk dilengkapi sumur peresapan, plat jongkok dan pipa saluran.

Bab 4. Kriteria Teknis Infrastruktur

60

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Spesifika si teknis sanitasi perd esaan dapat dilihat pada Buku Bu ku Pe do man Teknis Progr a m Pe mban gunan Infrastrukt ur Perdesaan ( PPI P) .

Bab 4. Kriteria Teknis Infrastruktur

61

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan 5.1. Umum Penyelenggaraa n PPI P dilaksanaka n melalui serangkaian tah apan kegiatan yan g sa ling terkait. Adapu n tahapan kegiatan yan g dilakukan di tingkat desa secara u mu m a dalah: a) T ahap penyiapan dan terdiri atas kegiatan: i.

mobilisasi

masyarakat ,

Re mbug Penyiapan W arga;

ii.

Sosialisasi Integritas;

Desa

dan

Penjelasa n

Pakta

iii.

Musya warah Desa I ( pe milihan OMS, KPP serta pe milihan KD) dan Penandatangan Pakta Integritas).

b) T ahap Perenca naan Partisipatif Perencanaan p artisipatif dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat desa. Pada tahapan ini terdapat perbedaan antara desa yang sud ah me mpunyai

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

doku men RPJM Desa/ PJM Pronangkis dengan desa yang belum me mpunyai doku men terse but. T abel 4.1 T ahapan Pere nca naan Part isipatif Desa Belu m ada RPJM De sa/ PJM Pronangkis

1. Survey Kampung Sendiri ; 2. Identif ikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan (Rembug Pra Musdes II) ; 3. Musyawarah Desa II (perumusan prioritas masalah, perumusan RKM serta pemilihan jenis inf rastruktur yang akan dibangun, termasuk menentukan besaran upah yang disepakati) ; 4. Menyusun UPD sebagai embrio dari RPJM Desa serta Penyusunan Usulan RKM;

Desa Sudah ada RPJM Desa/ PJM Pronangkis

1. Rembug W arga Sinkronisasi Program PPIP dengan RPJM Desa ; 2. Survey Kampung Sendiri Penyelarasan RPJM Desa (Pra Musdes II); 3. Musyawarah Desa II (perumusan prioritas masalah, perumusan RKM serta pemilihan jenis inf rastruktur yang akan dibangun, termasuk menentukan besaran upah yang disepakati) ; 4. Verif ikasi RKM;

5. Verif ikasi RKM;

5. Finalisasi RK M;

6. Finalisasi RK M;

6. Penyusunan Rencana Teknis dan RAB.

7. Penyusunan Rencana Teknis dan RAB.

c) T ahap Pelaksanaan Fisik , terdiri atas kegiatan: i.

Musya warah Desa III (rencana pe mbangunan infrastruktur);

ii.

Penandatanganan Kontrak Ker ja;

iii.

Pelaksanaan Pe mbangunan Infrastrukt ur;

iv.

Penga wasan Infrastruktur;

v. vi.

Pelaksanaan

pelaksanaan

Pe mbangunan

Infor masi Pelaksanaan/ Pelaporan Kegiatan; Re mbug W arga Pelaksanaan.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

63

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

d) T ahap Pasca kegiatan: i.

Pelaksanaan

Fisik ,

Musya warah Desa pertanggungja waban O MS pelaksanaan kegiatan);

terdiri

IV (laporan tentan g hasil

ii.

Serah Terima Infrastruktur Terbangun;

iii.

Operasi dan Pe meliharaan.

5.2. Tahap Penyiapan Masyarakat

atas

dan

Mobilisasi

Di dala m PPI P, masyarakat desa mer u pakan aktor uta ma pelaksana ke giatan di tingkat desa . Oleh karena itu perlu dilakukan per siapan yang ma tan g bagi ket erlibatan ma syara kat. Melalu taha pan ini diharapkan a gar di dala m diri masyara kat dapa t tu mbu h rasa me miliki dan rasa tanggu ng ja wab terhad ap progra m. Selain itu agar ma syara kat d apat be nar -ben ar men gerti akan t u jua n, sasaran , prinsip -prinsip serta nilai -nilai progra m. Bebera pa kegiatan yan g dilakuka n pa datahap Penyiapan dan Mobilisasi Ma syar akat adalah: a) Rembug Penyiapa n Wa rga Re mbug Pen yiapan W arga dilakukan melalui serangkaian kegiatan-kegiatan re mb ug/rap at atau perte mu an perte muan b aik perte mu an kelo mp ok, ke aga maan , arisan, mau pun perte mu an perte muan lain ya n g ad a di desa sasara n. Re mbug war ga dilakukan melalui beberapa kali pe rte mua n deng an melibatka n pere mp uan dan ma syara kat miskin. Peran F M dala m pelaksanaan kegiata n re mb ug warg a ini antara lain se bagai: i.

Pihak

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

yang

men gunda ng

untu k

perte muan,

64

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

mi salnya denga n me ngunda ng kelo mpo k miskin dan kelo mpok pere mpu an dala m p erte muan di salah sat u ru mah war ga. ii.

Pihak yang mengha diri kegiatan yang se dang dilaksanakan oleh ma syar akat , mi sa lnya: arisan, penga jian, dll.

iii.

Pihak ya ng ber kun jung se cara i nfor mal atau berte mu den gan individu/ warg a masyara kat, mi salnya : to koh ma syara kat, to koh aga ma, g uru atau ma syara kat u mu m.

a.1. T uj ua n Re mb ug Pe nyiapa n Wa rg a Tu juan dari Re mb ug Penyiapa n W arga adalah: i.

Sebag ai saran a per kenalan antara F M dan warga da mpingan;

ii.

Penyebarluasa n infor ma si a wal pro gra m;

iii.

Penyiapa n masyaraka t desa unt uk ber partisipas i dala m pelaksa naka n progra m sehingg a kegiatan yang aka n dilaksanakan di desa sasaran tidak hanya ditetapkan ole h perangka t desa ata u tokoh-t okoh masyarakat , na mun melibatka n ma syara kat, kh ususnya ma syara kat mi skin da n kau m per e mpuan ;

iv.

Identifikasi calon-calo n anggota O MS, KPP da n Kader De sa;

v.

Pen jelasan tenta ng Pakta In tegritas ;

vi.

Penyepakatan rencana jad wal selan jutn ya ( sosialisasi desa) .

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

perte mu a n

65

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BOX 5.1 Peningkatan keterlibatan dan peran serta perempuan dapat dilakukan pada: 1. Per temuan den gan kelompok-ke lo mpok di masyaraka t, ter masuk dala m se tiap musyawa rah desa ; 2. Per temuan deng an kelo mpok per empu an (ap abila diper lukan de ngan mendasarka n p ada hasil peny iapan masyarak at) ; 3. Keang go taan OMS ya ng terp ilih harus ter diri minimal 30% kaum perempu an ; 4. Pen ingka tan p eran ser ta perempuan di dala m me nyusun R KM, teru ta ma di da la m p enen tuan in frastruktur ya ng aka n d iban gun ; 5. Pen ingka tan peran ser ta perempuan dan kes etaraa n hak dengan lak i laki di se tiap tahapan p elaksan aan progra m.

a.2. Info rmasi ya ng disa mpa ik a n Remb ug Pe nyiapa n Wa rga: i.

FM

pada

saat

Pen jelasan me ngenai prinsip -prinsip d an kete ntuan PPIP;

ii.

Pen jelasan Integritas;

me ngenai

pen andat a ngan

Pakt a

iii.

Pen jelasan menge nai proses pe mbe ntukan O M S dan kriteria keanggo taan O MS;

iv.

Pen jelasan men genai proses pe mb entuka n KP P dan kriteria keanggo taan KPP;

v.

Pen jelasan menge nai proses pe milihan KD dan kriteria KD;

vi.

Pen jelasan men genai pelaksanaan So sialisasi dan Mu sdes I.

a.3. Pese rta Re mb ug Pe nyi apa n Warga: i.

Ma syara kat secara u mu m, t eruta ma kau m mi ski n dan ka u m pere mp uan , ter ma suk kau m mi noritas ;

ii.

Tokoh masyaraka t, perang kat p e merinta han, kelo mp ok/ organisa si ma syar akat yan g ada di de sa sasaran .

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

66

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

a.4. La ngka h-l ang ka h ya ng ha rus dilak uka n sebel um pelak sa naa n Re mb ug Pe nyi apan Wa rga:

FM

i.

Men e mui Kepala Desa dan Ke tua RT / RW / Dusun untuk me min ta i jin me mb erikan pen jelasan pr ogra m dala m setiap p erte mua n rutin ma syar a kat;

ii.

Men gu mpulkan data a wal desa, ( misalnya data de mografi, a dat istiada t, poten si de sa, da n lain sebagainya) ;

iii.

Melaku kan persiapa n sosial dengan mengad akan pendeka tan kep ada tokoh -to koh masyarakat , kelo mp ok/or ganisasi ma syara kat yang ada di de sa sasaran dari tingkat RT , RW sa mp ai di tingkat desa;

iv.

Melaku kan ku n jun gan interaktif ke kelo mpo kkelo mp ok di masyar akat desa sert a melaku ka n identifikasi potensi dan ke ma mpua n kelo mp ok kelo mp ok/or ganisasi ma syara kat yang ada di desa;

v.

Men gidentifikasi jenis - jenis pert e mua n rutin yan g biasa dilakukan oleh masyarakat d esa;

vi.

Me minta i jin kepa da t okoh - tokoh ma syar akat , kelo mp ok/ organisa si masyara kat untuk dapa t men gikuti acara - acara rapat , re mbug ata upu n perte muan- perte mu an yang a da di de sa sasaran;

vii.

Men gidentifikasi se cara u mu m karakteristi k ma syara kat dan me tode yang tepat untuk usaha mening katkan keterlibatan masyar akat dala m pelaksanaa n ke giatan;

viii.

Melaku kan kun jungan d an dialog interaktif denga n kelo mp ok pere mp uan unt uk mend oron g keterlibatan mer eka dala m seluruh keg iatan PPI P.

a.5. Proses Pe laksa na an Re mb ug Pe nyi apa n Warga: i.

FM me mper kenalka n diri sebagai penda mpin g pelaksanaa n PPI P di ting kat de sa , d engan men un ju kkan surat penu gasan dari Pe merinta h Provinsi;

ii.

FM men jelaska n bah wa penet apan d esa sasara n ditentukan ber dasar kan me kanisme pe miliha n

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

67

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

desa sasara n PPIP; iii.

FM men jelaskan se cara u mu m men genai tu ju an , sasaran , prinsip, dan mekanisme pelaksanaa n PPIP;

iv.

FM men ya mpaika n bah wa a ka n diadakan Sosialisasi PPI P dan Pe nanda tang anan Pakt a Integ rit aspada saat Musya warah Desa I , yait u kesepa kata n ant ara Kepala Desa, OMS d a n per wakilan warga t entang keten tuan progra m yang ditu jukan kepa da Pe merintah Kabu p aten (selaku penanggu ng ja wa b progr a m);

v.

FM menya mpaikan bah wa dala m pelaksanaan kegiatan nan ti harus melibatkan kau m pere mp ua n dan masyarakat miskin serta kau m mi noritas ;

vi.

FM men ya mpaika n bah wa yang aka n melaksana kan kegiata n adalah masyaraka t desa sendiri dengan dida mpingi oleh F M, Konsultan da n Pe merintah Kabu paten . Oleh karena it u ma syara kat haru s me milih OMS yang me miliki keanggo taan pere mpu an seban yak mi ni mal 30 %;

vii.

FM me nya mp aikan bah wa selain O MS, masyaraka t juga h arus me mb entu k KPP d an me milih se oran g KD;

viii.

FM menya mp aikan bah wa keangg otaan O MS , KPPd an KD akan dipilih oleh masya rakat sendiri melalui foru m Mu sya warah De sa I ;

ix.

FM men jelaskan kriteria -kriteria keang gotaan O MS , KPP dan KD;

x.

FM menga jak ma syara kat u nt uk me ngidentifikasi organisasi masyarakat ya ng telah a da di desa dan men gka ji kiner jan ya secar a u mu m;

xi.

FM menga jak ma syara kat unt uk me ngidentifikasi calon angg ota O MS, angg ota KPP dan calon KD;

xii.

FM me mf asilitasi agar masyara kat d a n aparat desa men yepa kati waktu pelaksanaan So sialisasi dan Mu sya warah Desa I;

xiii.

FM meng undan g seluruh kelo mp ok ter masu k kelo mp ok pere mpua n da n

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

ma syara ka t masyaraka t

68

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

mi skin untu k hadir Mu sya warah Desa I; xiv.

pada

So sialisasi

dan

FM menyiapkan Daf tar Hadir (Format 3.2) dan Notulen Re mbug Pen yiapan W arga (Format 3.3) dan Berita Aca ra (Format 3 .1 La mpi ra n 3), serta pendoku me nta sian kegiatan untu k setiap rapat / re mb ug pe nyiapan warga .

b) Sosialisasi T ingkat Desa Sosialisasi adalah upaya me mperkenalkan dan men yebarlua skan infor ma si men gen ai PPI P kep ada ma syara kat, seba gai peneri ma prog r a m dan pelaksana kegiatan di tingkat de sa, serta kepa d a para pelaku dan instansi ata u le mbaga pendu kung prog ra m.

Kegiatan So sialisasi di tingkat de sa dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Kepala De sa deng an dida mpingi oleh FM da n Ti m Pelaksana Kabup aten. Sosialisasi dilaksanakan den gan mengun dang u nsur Pe merinta han Desa ( Kepala De sa, BPD), Pe merintahKe ca mat an, Tokoh Masyaraka t, Toko h Aga ma dan Kelo mpok/Organisa si Masyaraka t sert a angg ota ma syara kat seca ra luas.

Narasu mb er dala m ke giatan sosialisasi tingkat desa adalah F M, Pihak Keca matan da n Ti m Pelaksa na Kabup aten.

Pada saat pelaksanaa n sosialisasi dilakukan ju ga sosialisasi Pakta Integ ritas , yaitu kesep akat an ma syara kat dala m melaksana kan progra m. Pakta Integritas ditandata ngani oleh Kepala Desa, O MS, KPP, KD dan wakil - wakil masyaraka t.

Apara t pe merintah an desa dan se luruh ma syara kat ter masu k O MS, Ka der Desa dan KPP yan g ter bentu k harus me ntaati kesep akat a n dala m Pa kta I ntegritas.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

69

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Di dala m Pa kta Int egritas dinyata kan bah wa masyara kat telah memut us ka n/ me nyep akati untu k: i.

Men eri ma ban tuan da na PPI P Tahu n 2014 dan sanggup melaksanaka n dan men yelesaikannya sesuai deng an Ped o ma n Pelaksana an PPIP T ahun 2014, serta tidak melakukan pe mo t ongan d ana BL M yang disalurkan kepada masyara kat.

ii.

Sepa kat un tuk tidak me mbe ri atau men jan ji kan akan me mberi se cara lan gsung ata u ti dak lang sung berupa su ap, hadiah, bantu an, ata u b entuk lainnya yang diket ahui atau patut diperki rakan, b ah wa yang me mint a, a tau yang akan diber i me mpu nyai hal yang ber sangkutan atau mu ngkin berkaitan dengan pen yalahgun aan dan a Ba ntu an Langsung Ma syara kat ( BL M) .

iii.

Bila mana dite muka n pen yalahgu naan dan a berdasar kan Ha sil Pe meriksaan/ Audit Tim Pe meriksa maka ma syara kat desa h arus men yelesaikan te mua n se cara tuntas dan men gopti malkan ma nfaa t BL M ba gi ma syarakat .

b.1. T uj ua n Sosia lisa si Sosialisasi dilaksana kan untu k me nye barluaskan prinsip prinsip dan mekanisme penyeleng g araan PPI P serta untuk menya ma kan persepsi/pa ndangan dala m pelaksanaa n progr a m.

Infor masi yang disa mpaikan pada sosi alisasi adalah: i.

Kete ntuan p elaksan aan progr a m, yang terdap a t dala m Ped o man Pelaksanaan ;

ii.

Jenis infrastru ktur progra m ini;

ya ng

bisa

diba ngun

melalui

iii.

Ma kna d an isi dari doku me n Pa kta I nt egritas.

b.2. Pese rta Kegiat a n Sosial isasi i.

Ma syara kat secar a u mu m, ter ma suk orang mi skin , kau m per e mpuan dan kelo mpok minori tas ;

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

70

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

ii.

Tokoh masyaraka t, kelo mpo k/ ma syara kat yang ada di desa sasaran;

organisasi

iii.

Pe merintah an Desa (Kepala Desa, BPD) , Perang kat Pe merintah an Ke ca mat an , Perang kat Pe merintah an Kabup aten , Satker PI P Kabup aten dan Ko nsultan Man a je me n Ka bu paten KMK) sebagai nar asu mbe r.

b.3. Pe rsiapa n F M sebel um p elaksa naan Sosialisasi i.

FM me mfa silitasi kesepakatan an tara aparat desa dan masyarakat de sa men genai wa kt u dan te mp a t Sosialisasi De sa da n Pen jelasan Pakt a Inte gritas;

ii.

FM mela kukan ku n jun gan dan dengan kelo mpok pere mp uan mi skin unt uk mendor ong agar dan ma syara kat miskin mau dan kegiatan Sosialisasi Desa dan Integritas;

iii.

FM me mf asilitasi ma syara kat ter ma suk kau m pere mpuan dan kelo mpok ma syaraka t miskin untu k men ghadiri Sosialisasi Desa dan Pen jelasan Pakt a Integritas;

iv.

FM me mf asilitasi Kepala Desa u ntuk men gundan g BPD, Aparat Keca ma tan, Tokoh Masyarakat, Toko h Aga ma dan Kelo mpo k/ Or ganisasi Ma syar akat serta a nggot a masyara kat secar a luas;

v.

FM me mf asilitasi Kepala Desa u ntuk men gundan g Sat ker PIP Ka bupate n dan Kon sultan untuk bertindak sebag ai narasu mb er;

vi.

FM me mbant u Aparat De sa dala m menyiapka n te mpat perte mu an, peralatan dan mat eri yang diperlukan;

vii.

FM men yiapkan d aftar hadir, me mb uat notulen si serta pen doku me ntasian kegiatan Sosialisasi (Format 3. 5 s.d 3.8 La mpi ra n 3 ).

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

dialog interaktif d an ma syar akat kau m pere mp ua n dap at meng hadiri Pen jelasan Pakt a

71

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BOX 5.2 Catatan materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tingkat desa meliputi: 1. Penjelasan tujuan, sasaran, pendekatan dan prinsip-prinsip PPIP, dan menekankan pada hal-hal pokok sebagai berikut.:  Program dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat harus berpartisipatif dalam seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk terlibat dalam pengawasan pada pelaksanaannya.  Program harus dilaksanakan secara transparan/terbuka sehingga perlu dilakukan penyebarluasan informasi atas pemanfaatan dananya.  Kegiatan pembangunan infrastruktur tidak boleh dikontraktualkan, tetapi dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara swakelola. 2. Penjelasan mekanisme pelaksanaan program.  Musyawarah desa merupakan pemegang keputusan tertinggi dalam program, sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan.  Musyawarah desa dilaksanakan empat kali, disamping akan dilakukan rembug-rembug warga secara rutin atau berdasarkan kebutuhan.  Seluruh Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau usulan atau masukan dalam setiap musyawarah desa.  Dalam pembangunan fisik, diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal dan material lokal.  Pengadaan material akan dilakukan oleh panitia pengadaan untuk mendapatkan material dengan kualitas yang baik tetapi dengan harga yang murah.  Hasil-hasil musyawarah desa dan penggunaan dana BLM harus dipublikasikan di papan informasi agar masyarakat dapat mengetahuinya. 3. Penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur.  Jenis infrastruktur yang diperbolehkan adalah jalan (bukan jalan hotmix), drainase jalan, irigasi, air bersih dan sanitasi.  Pemilihan infrastruktur harus sesuai dengan kriteria dan penilaian prioritas antara lain yaitu dimanfatkan oleh sebagian besar masyarakat miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. 4. Penjelasan sumber dana dan mekanisme penyaluran dana.  Jumlah dana BLM adalah Rp 250 juta, dimana didalamnya termasuk untuk operasional OMS dalam melaksanakan persiapan dan perencanaan sebesar Rp. 5 juta.  Masyarakat harus menyiapkan dana pemeliharaan yang besarannya ditentukan dalam musyawarah dan diwajibkan telah tersedia pada saat akan dilakukan pencairan dana BLM-nya. 5. Penjelasan mengenai peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan Desa).  Pengambilan keputusan dalam pemilihan OMS dan pemilihan jenis kegiatan di dasarkan pada hasil musyawarah desa dan bukan atas dasar keputusan Kepala Desa atau elit-elit/tokoh di tingkat desa.  Penjelasan kriteria OMS, Kader Desa, KPP.  OMS harus patuh dan taat pada kontrak.  Masyarakat dan pelaku-pelaku di tingkat desa harus patuh pada pakta integritas.  Seluruh Masyarakat harus berperan aktif (laki-laki dan perempuan) dalam setiap pelaksanaan tahapan.

b.4. Pro ses Pela ksa naa n Kegiat a n Sosialisa si Desa 1. Perke nalan sosialisasi;

antar a

narasu mber

d engan

pe sert a

2. Narasu mb er me ma parka n te ntang pe n jelasan u mu m, prinsip-prinsip serta me kanisme pelaksanaan PPI P; 3. Diskusi an tar nar asu mb er dan masyar akat; 4. Pen jelasan me ngenai p entingnya Pakt a Inte gritas; 5. Pengisian rapat.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

da ftar

h adir

dan

pe mbu atan

no tulensi

72

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BOX 5.3 CHECKLIST INFORMASI YANG DISAMPAIKAN PADA SAAT SOSIALISASI Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran Program PPIP. Prinsip-Prinsip Program. Sumber dan Alokasi Dana. Mekanisme Pencairan Dana. Para pelaku program dan tugas-tugasnya (khususnya yang berperan di tingkat desa).  Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 1. Tahap Penyiapan masyarakat 2. Tahap Perencanaan 3. Tahap Pelaksanaan Fisik 4. Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik     

c) Musyawa ra h Desa I

Mu sya warah De sa I merup akan foru m per te muan masyara kat desa yang dilaksana kan Ke pala Desa dan dibant u oleh F M, un tuk me milih OMS, KPP dan me milih KD serta men andat angani Pakt a Int egritas . Foru m ini juga masih bagian dari kegiatan sosialisasi progra m.

Narasu mb er dala m Mu sya warah Pelaksa na Kabu paten .

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

De sa

I

ad alah

Ti m

73

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BOX 5.4 PEMILIHAN OMS, KD & KPP 1. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah suatu organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa setempat, bukan di desa lain. Organisasi ini tumbuh dan berkembang serta diakui keberadaannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, bukan organisasi yang dibentuk karena ada proyek. 2. Pemilihan OMS, KD dan KPP dilaksanakan secara demokratis, tidak diperbolehkan adanya intervensi Kepala Desa, Tokoh Masyarakat atau elit-elit desa lainnya. 3. Bagi desa lama, keanggotaan OMS dan KPP yang berkinerja baik dapat diangkat kembali dengan dilakukan kesepakatan dan pengesahan dalam musyawarah desa. 4. OMS, KD dan KPP dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan, apabila pemilihan tidak mencapai konsensus maka dilakukan kesepakatan saat Musdes I. 5. Untuk desa lama, dimana sudah ada KD hasil pemilihan sebelumnya, maka KD diharapkan dapat lebih berperan dalam pendampingan masyarakat. Demikian pula dengan peran OMS dan KPP, diharapkan pada fase kegiatan ini mampu menunjukkan kapasitas yang lebih baik dari tahap sebelumnya sehingga pelatihan yang diberikan oleh FM hanya bersifat mengingatkan kembali materimateri yang pernah disampaikan sebelumnya.

c.1. T uj ua n kegiata n Mus yawa ra h De sa I i.

Me milih dan mene tapkan O MS seba gai penanggu ng ja wa b oper asional kegiat an di desa ;

ii.

Me milih dan menet apkan KPP se bag ai penga wa s pelaksanaa n kegiata n dan pen ang gung ja wa b operasi dan pe meliharaan infra stru ktur terbang un;

iii.

Me milih dan mene tapkan 1 (sat u) orang sebagai koordinator peran sert a masyarakat ;

iv.

Men etap kan lokasi sekret ariat O MS , KPP da n lokasi pe masang an papa n infor ma si untu k Kegiatan PPI P;

v.

Men yepa kati da n men etap kan jad wal pelaksanaa n Mu sya warah Desa II;

vi.

Pe mbua tan Berita Acara Musya wara h Desa I;

vii.

KD

Penan datan ganan Pa kta Inte gritas .

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

74

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

c.2. Proses Mus yaw a ra h adala h sebaga i be rik ut:

Desa

I

ya ng

di lak uka n

i.

Sa mbu tan oleh Kep ala Desa yan g sekaligu s pen jelasa n maksud dan t u jua n per te muan;

ii.

Pen jelasan tenta ng PPI P oleh F M d an/ at au Ti m Pelaksa na Kabu paten den gan ma teri yang sud a h dipersiapkan sebelu mnya;

iii.

Diskusi d an klarifikasi terhada p hal -hal dianggap ma sih belu m jelas oleh pe se rta;

iv.

Pen jelasan kriteria pengu rus O MS da n KD be sert a uraian tuga s, ha k da n ke wa jib a nnya serta pr ose s pe milihannya.

yan g

c.3. Pe mil i ha n K ade r De sa ( KD); i.

KD adalah pelaku pe mberd ayaan ya ng berasal dari ma syara kat sete mpa t yan g bisa men dorong ma syara kat a gar me miliki ke ma mpua n melaksana kan kegiatan dengan benar ;

ii.

KD diharapkan ma mp u me n jadi narasu mber , mediator , pen garah, dan mo tiva tor ba gi ma syara kat un tuk melak sanakan pro gra m d engan opti mal ;

iii.

KD a kan mener uska n prose s pe mber dayaan pa d a saat F M tidak berad a di loka si/ desa setela h seluruh pelaksanaan progr a m selesai dilakukan.

c.4. Pe mil i ha n Anggota O MS da n KPP i.

Disyarat kan di setiap d esa sasara n ditetapkan 1 (satu) O MS dan disahkan oleh Kep a la Desa dan diketahui oleh Ti m Pelaksana Ka b upaten . O MS me miliki strukt ur orga nisasi ya ng t erdiri dari Ketu a , Benda hara, Sekre taris, dan ang gota. Disyaratka n bah wa mini mal 30 % d ari ju mlah a nggota O MS adalah kau m pere mp uan.

ii.

Apabila di desa sudah ada O MS yan g diteri ma ole h ma syara kat ser ta me miliki kiner ja yan g baik, ma ka ma syara kat tidak p erlu me mb entu k organisasi baru. Na mun d e mikian penet apan O MS ter sebu t harus dilakukan mela lui pelaksana an Mu sya warah Desa I.

iii.

Mengenai KPP,

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

ma syara kat

dapa t men gguna ka n 75

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

KPP yan g sudah ada dan me miliki kiner ja yang baik. Jika KPP yang su dah ada be lu m me miliki kiner ja baik maka masyarakat deng an didukun g oleh FM dan peran gkat Pe merinta h Desa haru s mere vitalisasi organisasi ter sebu t. Ma syara kat dapat me ngusulka n pena mbahan un it pelaksan a tertent u dala m KPP se suai denga n kebutu han di lapangan. Ke butuh an biaya O & P sebagai akiba t pe mbangun an infrastru ktur baru har u s ditetapkan dala m tahap kegiat a n ini. c.5. Info rmas i ya ng di sa mpaika n i. ii. iii. iv. v. vi.

Pen jelasan singka t me ngenai prinsip -prinsip dan me kanisme p elaksan aan pr ogra m; Kriteria dan persyarata n ke anggot aan OMS; Kriteria dan persyarata n ke anggot aan KPP; Kriteria dan persyarata n KD; Prose s pe milihan dan pe mben tuka n O MS da n KPP; Prose s Pe milihan KD.

BOX 5.5 PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI ANGGOTA OMS DAN KPP 1.

Warga desa setempat, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga desa dan dipilih oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa I. 2. Memiliki latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. 3. Mempunyai kemampuan baca tulis dengan baik. 4. Mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya. 5. Mempunyai pengetahuan tentang peta desa dan arah pembangunan desa, serta peduli terhadap pembangunan di desanya, 6. Sabar dan mampu mengendalikan diri. 7. Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. 8. Diterima dan dihargai semua kalangan masyarakat. 9. Sebaiknya mempunyai pengalaman organisasi di bidang kegiatan pembangunan berbasis masyarakat, seperti Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), dan sebagainya. 10. Tidak memanfaatkan PPIP untuk tujuan pribadi, kelompok, dan politik praktis. 11. Khusus untuk bendahara, mempunyai pengalaman dalam mengurus laporan keuangan (minimal pendidikan SMA/ sederajat).

c.6. Pese rta Keg iata n Mus yawa ra h Desa I i. ii.

Ma syara kat secara u mu m, t er masu k kau m miski n dan ka u m pere mp uan; Tokoh masyaraka t , kelo mpo k/ ma syara kat yang ada di desa sasaran;

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

organisasi

76

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

iii.

Apara t De sa, per angkat Pe merintaha n Keca matan , perangka t Pe merintaha n Kabupa ten, Sat ker PI P Kabup aten dan Kon sultan sebag ai nar asu mber.

c.7. Hal- hal ya ng ha rus d ipe rsiapka n da la m Musdes I i. ii. iii. iv. v. vi.

Te mpa t: balai desa/ te mp at pe rte mua n yang lazi m dipakai ; Met ode: cera ma h, curah pendap at da n diskusi ; Pe mand u: F M dan Ti m Pe merintaha n Desa ; Alat: post er dan Pedo ma n Pelaksan aan , bahanbahan u ntuk melakukan pe mu ngut an suara ; Daftar hadir: da ftar ha dir disesua ikan For ma t 3.12La mpiran 3 ; Pakta In tegritas .

c.8. Pe rsiap an F M sebe l um pelak sa naan Mus des I: i.

FM mengu mpulkan informasi yang berhubungan dengan desa sasaran, baik data sekunder maupu n data primer (hasil rembug persiapan desa);

ii.

FM melakukan penyeleksian awal calon KD dan calon OMS dan calon KPP, berdasarkan catatan pengalaman OMS, KPP dan KD te rsebut pada kegiatan yang sejenis, serta masuka n dari Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan masyara kat;

iii.

Kepala Desa me mastikan te mpat perte muan dan peralatan lainnya yang me mungkinkan terselenggaranya pertemuan secara ef ektif;

iv.

FM me ma stikan bah wa calon - calon KD dan calo n anggota O MS da n KPP hasil identifikasi sebelu mnya dapa t hadir di Mu sya wara h Desa I;

v.

FM me ma stikan bah wa infor ma si pelaksan aa n Mu sya warah Desa I telah ter sebar di ma syara kat, baik melalui papan -papan infor masi atau me dia media p erte mua n ya ng ad a di de sa;

vi.

FM dan aparat desa menyiapkan Berita Acara Perte muan, Daftar Hadir, notulensi dan for mulir pe milihan OMS, KPP dan KD (Format 3.11-3.15 Lampiran 3), serta Pakta Integritas.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

77

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BOX 5.6 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN Persiapan materi (tulis di kertas lebar dengan huruf besar dan mudah dibaca oleh banyak orang dari jarak relatif jauh). Gunakan media, alat bantu yang telah tersedia seefektif mungkin agar masyarakat mudah memahami penjelasan tentang pelaksanaan PPIP. Hindari penggunaan bahasa asing yang akan menyulitkan masyarakat dalam mendengar dan memahaminya. Pastikan masyarakat yang paling miskin dan perempuan ikut dalam pertemuan.

   

5.3. Tahap Perencanaan Partisipatif oleh Masyarakat Tahapan Peren canaan Par tisipatif oleh Ma syar akat di Tingkat Desa (O MS ber sa ma de ngan KD dan F M ser ta relawan masyaraka t dari masing - ma sing Dusun / RW ) adalah seb agai berikut : a) Surve y Ka mpung Se ndiri Surve y Ka mp ung Sendiri (SKS) dilakukan untuk melaku kan p engu mpulan data dan infor masi meng enai kondisi desa, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaa n, kondisi kepen dudu kan, sa mp ai dengan per masalahan yang dihadapi seb a gai bahan un tuk men yusu n Renca na Ker ja Ma syara kat (RKM). Con toh for mat dan petun juk yang digun akan dala m pro ses ini dapat dilihat dala m Fo rmat 3. 16-3.2 4 Lampi ra n 3 . Data dan infor ma si yang akan digali melalui Surve y Ka mpun g Sendiri (SKS) ini adalah: i.

Kondisi Wila ya h, dilakukan dengan me mbuat peta sederhana kawa san desa, yang berisi: tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan, peta jaringan dan profil kondisi prasarana dan sarana

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

BOX 5.7 PELAKSANAAN SKS Untuk desa yang telah melaksanakan SKS sebelumnya atau pernah menerima program PPIP/ sejenis, maka pelaksanaan SKS ditujukan untuk melihat perubahan kondisi desa setelah adanya intervensi program. Dalam hal ini, topik diskusi diarahkan pada perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang terjadi di masyarakat setelah pelaksanaan program sebelumnya.

78

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

lingkungan yang ada, kondisi dan per masalahan sarana dan prasarana desa; ii.

Kondisi Demografi , dilakukan dengan: pengu mpulan data dan pe muta khiran data kependudukan; pengu mpulan d ata sosial masyakarat seperti tingkat pendidikan, strata ekono mi, dan sebagainya; pengumpulan data per masalahan ke pendudukan yang mencaku p per masalahan sosial seperti konflik antar penduduk;

iii.

Kondisi Kemiski nan, dilakukan dengan: identifikasi kelompok miskin yang po tensial men jad i sasaran program.

b) Identitifikasi Pe rmasala han da n Kemiski nan (Re mbug Pra Musdes II)

Pemetaa n

Dari hasil SKS, ke mu dian OMS, KD da n dida mpingi oleh FM mela kukan identifikasi per masalahan dan pe metaan ke miskinan ya ng ter dapat di desa. Hasil identifikasi per masalahan , ke mu dian dicer ma ti bersa ma oleh OMS dan KD yang dida mpingi FM u ntuk meru mu skan per masalahan yang dihadapi. Identifikasi Per masalahan dan dilakukan melalui :

Pe metaan

Ke miskinan

i.

Pe nyus una n dafta r ide ntif ikas i ma sala h , ya n g dilakukan den gan men gko mpilasi data dan per masalahan yan g ke mudian di sa t ukan secar a men yeluruh d ala m per ma salahan infrastru ktu r per muki man da n per ma salahan ke mi skinan.

ii.

Pe nyus una n ak ar ma sala h, dilakukan deng a n pe metaan p er masalaha n denga n men yusun p oho n ma salah, ag ar dap at diket ahui per ma salahan ya n g ada se cara ko mpreh ensif.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

79

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

iii.

Pe ne nt ua n p rio rit as mas ala h, pene n tuan prioritas ma salah diidentifikasi dari hasil pohon masala h yang disusun yan g ke mudian d inilai skala prioritasnya deng an menggu nakan me tod a met aplan. Denga n meng guna kan metaplan , peneri ma manf aat pr ogra m d an pe na nganan dapat dilakukan se ca ra opti mal;

iv.

Prio ritas alt ernat if pemeca ha n mas ala h , disusun dari hasil penen tuan prioritas yan g ke mu dian diverifikasi dala m Musya wara h De sa II .

Hasil dari peru mu san ma salah ke mu dian dijadikan bah an pada Mu sya warah Desa II . Khusus untu k de sa -de sa yang telah me mpun yai doku men RPJM Desa ataup un PJM Pronang kis dari progra m se je nis dap at lang sung d ilakukan Re mbug W arga SKS Penyelarasan progra m dengan RPJM Desa.(Fo rmat 3. 25 da n 3.26) . Ha sil dari penyelarasan atau sinkronisasi ters eb ut di jadikan b ahan Mu sya warah Desa II.

BOX 5.8 LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN SKS 1. 2. 3.

4.

5.

FM menjelaskan tentang arti penting SKS, dimana melalui SKS dapat diperoleh kondisi dasar desa serta permasalahan yang dihadapi. Menjelaskan format perangkat yang akan digunakan untuk memperoleh data. Melakukan Pemetaan Batas Tapak (Format 3.19 Lampiran 3). Pemetaan dibuat untuk melihat keadaan umum dusun dan lingkungannya yang menyangkut sumber daya dan sarana prasarana, keadaan fisik lingkungan, luas dan tata letak lahan termasuk peruntukkannya, penyebaran daerah permukiman, berhutan, nelayan, pertanian dsb sesuai dengan tipologi wilayahnya, aliran air, lembaga-lembaga yang ada di desa, sekolah, posyandu, puskesmas. Melakukan Pemetaan Infrastruktur Perdesaan (Format 3.20 Lampiran 3). Pemetaan infrastruktur dibuat untuk melihat kondisi infrastruktur desa serta akses pelayanan masyarakat terhadap infrastruktur. Pada pemetaan infrastruktur perlu dipetakan permasalahan masyarakat dalam mengakses pelayanan infrastruktur, seperti penduduk/daerah yang mengalami kekurangan air bersih. Hasil pemetaan infrastruktur diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara menyeluruh. Melakukan Pemetaan Penduduk Miskin (Format 3.21 Lampiran 3). Pemetaan penduduk miskin dilakukan secara swadaya. Dalam pemetaan ini, FM menjelaskan kriteria penduduk miskin, dan dimungkinkan adanya masukan dari OMS dan KD dalam menambah kriteria kemiskinan. Dari kriteria yang disepakati, kemudian dilakukan pemetaan penduduk miskin, termasuk identifikasi penyebab kemiskinan, serta kemungkinan mempengaruhi perubahan kondisi masyarakat.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

80

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

c) Musyawa ra h Desa II Setelah

dilaksa naka nnya

Identifika si Per masalahan ataupun SKS Penyelarasan Progra m dengan RPJM De sa, langkah selan jut nya adalah melaku kan Mu sya warah De sa II. Mu sya warah De sa II disiapkan oleh OMS dengan dukungan KD dan F M. Mu sya warah Desa I I dilaksana kan dala m bent uk disku si terbuka yang diharapka n ma mp u me ru mu skan prioritas per masalahan dan ren cana kegiatan sebagai masukan Renca na Ker ja Masyara kat ( RKM) . Mu sya warah Desa II bertu jua n unt uk: i. ii. iii.

iv.

Meru mu skan prioritas per masalahan yang terdapa t di desa sasara n; Men entu kan jenis infrastr uktur yang akan dibangun; Men yusu n calon pe ker ja dan men ent ukan be sara n upah pek er ja untuk pelaksa naa n peker jaa n konstr uksi fisik. Meru mu skan re ncana ke gi atan untu k penyusuna n RKM.

BOX 5.9 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENENTUAN RKM Jenis kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang diperbolehkan adalah infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, air minum dan sanitasi. Dari berbagai usulan dilakukan penilaian peringkat. Peringkat utama dari permasalahan yang ada akan menjadi prioritas pertama jenis infrastruktur yang akan dibangun. Proses pemeringkatan dilakukan masyarakat secara bersama dalam Musyawarah Desa II dengan mempertimbangkan suara dari kelompok perempuan, masyarakat miskin dan kelompok minoritas, meliputi: 1. Jumlah masyarakat miskin yang menerima manfaat secara langsung. 2. Manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung. 3. Besarnya biaya. 4. Metode pengerjaan. 5. Waktu pelaksanaan. Catatan: Pada Musdes II, FM mendorong masyarakat untuk melakukan integrasi RKM dengan PJM Desa (hasil Musrenbang) atau PJM Pronangkis dari PNPM Mandiri. Dalam hal PJM Desa (hasil Musrenbang) belum ada, maka masyarakat harus menyusun Usulan Prioritas Desa (UPD) dan selanjutnya diusulkan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan embrio RPJM Desa (Format UPD 3.27 , Lampiran 3 ). Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

81

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Prose s yang dilakuka n adalah seb agai berikut : i. ii.

iii. iv.

v.

vi.

vii.

viii. ix. x. xi. xii. xiii.

xiv.

xv.

dala m

Musya wara h

Desa

II

Pen jelasan ke mbali prinsip -prinsip PPIP; Pe maparan kondisi dan permasalaha n awal desa yang diperoleh dari hasil identifikasi masalah dan peru musan ma salah; Verifikasi permasalahan oleh seluruh peserta; Paparan FM mengenai alternatif solusi per masalahan, dalam kerangka masa sekarang dan masa yang akan datang; Masyarakat peserta musya warah dib agi ke dalam beberapa kelompok diskusi dimana masing -masing kelompok tersebut me mbuat prioritas per masalahan dan kondisi lingkungan pada masa yang akan datang (sesuai dengan Format Penentuan Prioritas); Ke mudian dilakukan rapat pleno untuk me mbaha s prioritas permasalahan dan kondisi lingkungan pada masa yang akan datang sertapenetapan pe mecahan masalah yang ditetapkan bersa ma dengan me mperti mbangkan kondisi masa yang akan datang; Pe mbahasan solusi teknis terhadap pe mecaha n per masalahan infrastruktur yang telah ditetapkan, teruta ma terkait dengan kebutuhan lahan, serta mekanisme dan pembiayaan Operasi &Pe meliharaan; Pentahapan dan Rencana Penanganan sertatentatif kebutuhan pendanaan; Penentuan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; Identifikasi penerima manfaat; Penentuan waktu pelaksanaan; Penetapan usulan besaran upah pekerja; Khusus untuk penetapan kegiatan (Usulan RKM) yang me mbutuhkan lahan, harus dibahas mengenai luas lahan yang dibutuhkan, serta status kepe milikan dan mekanisme pengadaa n lahannya; Menetapkan prioritas masalah, prioritas kegiatan sebagai Masukan RKM untuk ke mud ian disahkan oleh Kepala Desa; ( Format 3.20, 3.22 -3.28 Lampiran 3); Pe mbua tan Berita Aca ra Musya wara h Desa II yan g dilakukan oleh O MS d an dibant u o le h KD dan FM (Format 3. 32-3.3 4 La mpi ra n 3).

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

82

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

d) Penyus una n Us ula n RKM Penyusun an Usulan Renca na Keg iatan Masyaraka t (RKM) dilakukan oleh O MS d an KD d engan penda mpingan dari F M. Usulan RKM a kan me mu at rencana ker ja pe mban gunan infra strukt ur, renca na Operasi dan Pe meliharaan, ter masu k ren cana pe mbiayaan Opera si dan Pe meliharaan. Usulan RKM haru s selaras dengan ren cana pe mbangun an Pe merintah Daerah, kriteria t eknis yang ada dan prioritas pe mbangun an daer ah, dengan de mikian tidak ter jadipend anaan pe mb angun an yan g tu mpa ng -tindih. FM bert ugas me mbi mbing pro ses p enyusu nan usulan kegiatan ini se cara t eknis d an men dorong p artisipasi dari kau m pe re mpuan d an pendu duk miskin . Selain hal tersebu t, peran F M diharapkan ma mpu mening katkan ke ma mpuan te knis ma sya ra kat da la m meru muskan langkah-langka h pe mecah an per masa lahan yang ada di desa. d.1. Pro ses Pe nyus una n Us ula n RKM Penyusunan Usulan RKM ini diwu judkan dalam Rencana Kegiatan (Proposal) yang terbagi men jadi 3 (tiga) bagian yaitu: i. Usulan Ren cana Pe mban gunan In frast ruktur, ter diri dari:  Latar belakang yang mendasari kegiatan, didasarkan pada hasil identifikasi;  Tujuan dan sasaran yang hendak dica pai melalui pelaksanaan. Tujuan merupakan rumusa n rencana yang ingin dicapai pada tingkat desa, sedangkan sasaran merupakan hal -hal yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan;  Manfaat peker jaan terhadap masya rakat dan lingkungan hidup desa;  Pelaksanaan pekerjaan, baik yang berhubungan dengan dana, waktu, pelaksana da n pelakupelaku lain yang mungkin terlibat;  Kebutuhan lahan untuk kegiatan yang diusulkan, serta mekanisme pelaksanaannya;

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

83

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

 

ii.

Mekanisme pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan; Profil desa sasaran yang menun jukkan kondisi awal dan data infrastruktur perdesaan yang ada di tingkat desa.

Usulan Rencana O perasi da n Pe meliharaan Operasi dan Pe meliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan siste matis ya ng dilakukan secara rutin maupun berkala untuk men jaga agar prasarana dan sarana tetap dapat berfungsi dan ber manfaat sesuai rencana. Penyusu nan rencana kegiatan Operasi dan Pe meliharaan dilakukan oleh KPP dengan didampingi oleh FM. Tu juan kegiatan Op erasi dan infrastruktur te rbangu n adalah:   

Pe meliharaa n

Tersedianya infrastruktur yang tetap berfungsi dengankualitas dan umur pelayanan yang sesuai dengan rencana. Pe meliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, dapat menghe mat biaya pe meliharaan. Tersedianya organisasi pengelola yang aktif dan berfungsi dengan baik.

Pada tahap persiapan Usulan RKM, Rencan a Operasi dan Pe meliharaan baru disusun sebagai rencana awal. Sedangkan finalisasi Rencana Operasi dan Pe meliharaan dibahas dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa III. iii.

Usulan Rencana danPe meliharaan

Pe mbia yaan

Opera si

Pada dasarnya su mber pendanaan Operasi dan Pe meliharaan adalah warga pe manfaat infrastruktur dengan berlandaskan gotong royong dan kesadaran bahwa pe meliharaan, perbaikan dan penge mbangan infrastruktur adalah tugas bersa ma seluruh warga pemanfaat, bukan pe merintah atau aparat. Selain bersumber dari iuran warga, pe mbiayaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan diharapkan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belan ja

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

84

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Desa(APBDesa). Kepala Desa mendu kung bantuan pendanaan kepada KPP dengan menggunaka n dana yang bersumber dari APBDes a , dituangkan dalam Peraturan Desa (disesuaikan dengan ke ma mpuan ma sing -ma sing desa sasaran). Pada tahap Penyusunan RKM, aspek pe mbiayaan baru disusun pada tahap identifikasi dari rencana pe mbiayaan. Sedangkan secara mend etail terhad ap aspek Operasi dan Pemeliharaan didiskusi kan dalam Musya warah De sa III. Contoh Penyusunan Usulan dapat dilihat di Format 4.2-4.3 Lampiran 4 . Laporan Usulan Desa ini diserahkan kepada Tim Pelaksana Kabupaten disertai dengan Surat Pengantar Usulan Desa (Format 4.1 Lampira n 4 ). Finalisasi Usulan RKM dilakukan untuk perbaikan dan pe mbenahan teruta ma apabila dite mukan hal hal yang belum se mpurna, tetapi tidak menguba h kandungan isi secara substansi. d.2. Ve rifik asi RKM Verifikasi RKM dilakuka n oleh Tim Pelaksan a Kabup aten. Pada verifikasi ini, dapat dilakukan kun ju ngan lapang an oleh Tim Pelaksana Kab upate n untuk menge tahui situasi dan kondisi lapangan (Format 4.5-4 .6 La mpi ra n 4). Verifikasi dan asist ensi RKM disarankan t ida k lebih dari 7 (tujuh) hari dihitung se jak masuknya RKM ke Ti m Pelaksa na Kabup aten . d.3. Fi nal isasi RKM Usulan RKM yan g telah diverifikasi ke mudian difinalisasi oleh OMS dan KD de ngan penda mpingan dari F M dan Ti m Pelaksa na Kabu paten . Setelah dilakukan finalisasi maka do ku men RKM telah da pat digun akan dan

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

85

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

dilanjut kan pada tahap selan jutnya. e) Penyus una n Re nca na T eknis dan RAB Setelah RKM selesai difinalisasi, langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Teknis dan RAB yang dilaksanakan oleh OMS, KPP, KD dan dibantu oleh FM. Hasil dari kegiatan ini harus melalui persetujuan Pe merintah Desa.

Pada ta hap i ni d ilaks anaka n: i.

ii.

Penyusunan Rencana Teknis; hasil penyusunan Rencana Teknis diwu judkan dalam do ku men Rencana Teknis dan Ga mbar D isain Teknis (Format 5.1 Lampira n 5) . Penyu su nan Rencana Teknis harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Sektor (Jalan, Jembatan Perdesaan , Titian dan Tambatan perahu, Air Minu m, Irig asi Perdesaan, dan Sanitasi Perdesaan). Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB):hasil penyusunan RAB berupa perhitungan volume peker jaan, (berdasarkan Rencana Teknis yang telah disusun), harga berbagai maca m bahan/ material, alat dan tenaga yang dibutu hkan pada suatu konstruksi (Format 5.2-5.5 Lampiran 5).

Tujuan kegiatan penghitungan Rencana Anggaran Biaya adalah untuk me mperkirakan besarnya biaya pelaksanaan. Melalui penghitungan RAB dapat diketahui taksiran biaya setiap item/ sub kegiatan. Perlu dicatat bahwa taksiran biaya yang dibuat bukanlah biaya sebenarnya. Biaya sebenarnya akan diperoleh pada saat pelaksanaan. Dalam penyusunan RAB, OMS dan KD dapat didukung FM dan Konsultan Manaje me n Kabupaten (KMK) .

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

86

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

5.4. Tahap Pelaksanaan Fisik (Konstruksi) Tahap pelaksanaan fisik di mulai den gan melaksa naka n Mu sya warah De sa III , penanda tanga nan Kontr ak Ke r ja, dan pelaksana an fisik infrastruktu r. Dala m pelaksan aan fisik dilakukan supervisi yang terdiri atas pe mantau an kegiatan da n pelaporan . Setelah pelaksanaa n fisik infrastruktur selesai dilakukan penyelesaian kegiatan (finalisasi) dan se rah teri ma h asil infrastruktur terbangu n. a) Musyawa ra h Desa III

Mu sya warah De sa t ahap III ber tu ju an un tuk men etap kan ren cana pelaksanaa n pe mbangun an infrastruktur, penet apan rencana O perasi dan Pe meliharaan, serta me milih dan me netap kan Tim Penga daan Barang /Ja sa. Pelaksa naan pe mban gunan infrast ruktur disepakati secara swakelola (tidak me ngg unakan pi hak ke 3/kont ra ktor) , sehingga pelaksana an pe mb angun an diopti malkan u ntuk me mberikan ta mbahan pe ndapa tan kepada masyaraka t se te mpa t. Renca na pelaksanaa n pe mb anguna n infrastru ktur yang disepakati men cakup: i. ii.

Penga turan t enaga ker ja ( ju ml ah t enaga ker ja, calon tena ga ker ja dan besara n upa h) ; Penga turan bahan ;

iii.

Penga turan alat ;

iv.

Penga turan wa ktu .

Keang gotaa n Panitia Pen gadan Bar a ng dan Jasa yang disepakati b erasal d ari per wakilan O MS d an per wa kilan ma syara kat desa se te mpat yan g me miliki peng ala ma n dan pe ngeta huan teknis . Ju mla h anggo ta p anitia pengadaa n ini disesuai kan denga n kebu tuhan dan disepakati d engan me mperti mba ngka n besar an volu me

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

87

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

barang da n dan a unt uk ma terial/ ja sa yang ada d ala m RAB. For mat ya ng dibutuhka n dala m Pelaksanaan Mu sdes III dapa t dilihat dala m La mpi ran 6.2. Mek anis me Pel aksa naa n Mus yawa ra h Desa III: 1. OMS diban tu oleh KD dan F M menyia pkan ma teri yang akan disa mp aikan di dala m Musya warah Desa III antara lain meng enai:  Me kanisme dan re ncan a pelaksa naa n pe mbangun an infrastruktur;  Pene tapan ren cana O perasi dan Pe me liharaan serta rencana penda naann ya;  Pe mben tuka n Ti m Pe ngada an Barang / Jasa; 2. OMS dida mpingi FM men jelaskan ke mbali prinsip prinsip dasar pr ogra m me ngenai perlu nya ke terbu kaa n dala m pen gelolaan kegiatan da n adanya ha k ma syara kat untu k melaku kan p e manta uan; 3. Peser ta musya wara h me nyep akati rencana jad wa l pelaksanaa n ke giatan, yang ke m udi an me mberikan we wen ang kepad a O MS un tuk melaksanakann ya. Hasil Pelaksa naa n Mus ya wa ra h Des a III: i.

Peser ta musya wara h men yepa kati ren cana O&P sert a rencana penda naann ya;

ii.

Peser ta me nyep akati d ana a wal yang harus disiap ka n sebesar 25 % dari kebu tuh an operasi dan pe meliharaan;

iii.

Peser ta me nyep akati berita a cara realisasi su mbanga n/swada ya masyaraka t (no n -finansial) dan lahan yang akan digunaka n untu k pe mb anguna n infrastruktur di de sa;

iv.

Ketu a O MS me n jelaskan ke mbali dan men yi mp ulkan pokok-p oko k ha sil diskus i Musya wara h Desa II I.

b) Pena ndatangana n Ko ntrak Kerja Setelah Musya warah Desa III, pelaksanaan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja berupa Surat Per jan jian Pelaksa naan Peker jaan (SP3) antara OMS dengan PPK PPIP Satker Pe mbangunan Infrastruktur Per muki ma n Kabupaten.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

88

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Penga juan Dana untuk Peker jaan dilakukan dalam 3 (Tiga) Tahap, Tahap Pertama sebe sar 40% dapat dicairkan setelah penandatanganankontrak, selanjutnya 30% berikutnya dibayarkan pada saat progres pelaksanaan kegiatan sudah mencapai mini mal 30%, dan sisanya sebesar 30% dibayarkan pada saat progres pelaksanaan kegiatan sudah mencapai mini mal 60%. Satker PIP Kabupaten dapat melakuka n penangguhan pencairan dana untuk pencairan Tahap II dan III jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan penyalahgunaan dana di lapangan , sa mpai dengan penyelesaian permasalahan oleh mu sya warah desa dengan mediasi Tim Pelaksana Kab upaten . Apabila tidak terselesaikan di tingkat struktural akan dilanjutkan ke le mbaga penga wasan f ungsional yang berwenang (Inspektorat Jenderal dan/ atau BPKP). Contoh Surat Kontrak Ker ja/Per jan jia n Pelaksanaan Peker jaan dapat dilihat dalam (Forma t 7.1 Lampiran 7).

c) Pelaksanaa n Pe mbang una n Infrast ruktur Pelaksanaan Pe mbangunan Infrastru ktur Perdesaan dilaksanakan setelah Penandatanganan Kontrak.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

89

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Proses pelaksanaan pembanguna n infrastruktur antara lain perencanaan pekerjaan meliputi: penyiapan lokasi, pengadaan material dan barang, pelaksanaan konstruksi, sewa alat dan ju mlah tenag a kerja, jad wal pelaksanaan serta pengendalian pengeluaran dana oleh OMS. (contoh Rencana Jadwal Pelaksanaan dilihat pada Format 6.8 Lampiran 6).

c.1. Pe re nca na an Peke rjaa n Urutan u mu m tent ang kegiatan ya ng harus dilaksanaka n adalah seb agai berikut : i. ii. iii.

iv.

v.

Pengu kuran lapangan ; Pe mber sihan lahan, se ma k, po h on, ru mpu t penutup , rerun tuhan , hu mu s, dan seba gainya ; Penyiapa n lokasi, sebagai tindak lanjut dar i pe mbersihan laha n , de ngan pelaksan aa n pe masang an pato k tanda (benchm ark) ataupun papan p enyera ta ( leve ling); Penga daan dan pengelolaan material, yang ter kait dengan mekanisme pen yi mpa nan barang dan pengelolaan bah an da n alat; Kegiatan pe nyelesaian akhir (f in ish ing) sep erti tindakan perlindungan da ri erosi, pe mbersiha n akhir, dan lain sebagainya.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

90

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BOX 5. 11 PERUBAHAN KONTRAK (CONTRACT CHANGE ORDERS / CCO) Pada umumnya dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan infrastruktur hampir selalu mengalami perubahan kontrak, perubahan ini bisa disebabkan adanya perpanjangan waktu (time extension), penambahan ataupun pengurangan nilai kontrak sebagai akibat adanya revisi desain atau penambahan lingkup kegiatan. Faktor-faktor yang penting dalam mengajukan suatu proses perubahan kontrak adalah alasan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu, uraian pekerjaan apa yang akan diadakan perubahan, kemudian bagaimana dikaji (review) terhadap usulan perubahan tersebut. Ketiga unsur diatas merupakan suatu keharusan yang perlu dibahas dan dikembangkan untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam kelayakan teknis maupun biayanya. Tahapan dalam melakukan perubahan kontrak adalah: 1. OMS mengajukan usulan kepada PPK PPIP Satker PIP Kabupaten terkait dengan perubahan kontrak. Dalam usulan ini dijelaskan alasan terhadap perubahannya. Dalam proses penyusunan usulan ini dibantu oleh FM dan KD. 2. KMK dan Fasilitator melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan oleh OMS. 3. Change orders sesuai kebutuhannya dapat dilengkapi dengan sketsa-sketsa, justifikasi teknis, kemudian konpensasi sebagai akibat dari perubahan tersebut bisa berupa biaya dan tambahan waktu dan pelaksanaan bila diperlukan. 4. Dokumentasinya dibuat atas kesepakatan serta ditandatangani oleh OMS maupun Konsultan (KMK, FM) dan diserahkan kepada PPK untuk persetujuan, menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan adanya perubahan desain. 5. PPK PPIP Satker PIP Kabupaten melakukan pembahasan dengan Konsultan Pengawas (KMK dan Fasilitator) dan OMS untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk justifikasi teknis, yang merupakan pembenaran secara teknis terhadap adanya perubahan yang terjadi yang berisi penjelasan dan alasanalasannya. 6. PPK PPIP Satker PIP Kabupaten menyiapkan Berita Acara Pembahasan dan Amandemen Kontraknya(Contoh amandemen dapat dilihat pada Format 7.8 Lampiran 7).

Sebelu m me mbuat ren cana ker ja, berbagai infor ma si yang spesifik perlu diku mp ulkan, unt uk me mb uat suat u rencana ker ja yang realistis. Tanpa r encana yang baik dan realistis, sulit unt uk me mb uat esti ma si berapa b esar mat erial, peralatan, dan te naga ker ja yang diperlukan dan ter sedia. Dan tanp a ad anya re ncana ker ja a kan men ghasilkan t enaga ker ja yan g tida k terat ur dan tidak opti mal, sehingga tidak akan men capai ha sil ya ng diharapkan ( baik dala m kualitas dan kuantita s). Infor masi yan g diperlukan untu k dapat menyu sun rencana ker ja ad alah seb agai berikut :

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

91

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

i. ii. iii. iv. v.

Tanggal a wal da n ta nggal pen yelesaia n; Volu me dan lokasi berba gai jenis pe ker jaa n yang dilaksanakan ; Kebu tuhan ma sukan u ntuk t enaga ker ja, mat erial konstr uksi, p erka kas; Keter sediaan tenag a ker ja, peralata n, perkaka s, dan material ko nstru ksi ; Infor masi tent ang a wal dan akhir mu si m hu ja n secara u mu m.

Contoh pe mbua tan re ncana ker ja d an infor masi yan g dibutuhkan , dap a t dilihat dala m ( Format 5. 7 Lamp ira n 5). c.2. Ma na je me n T enaga Ke rj a Tenaga ker ja yang ter motiva si dengan baik penting artinya untuk keberha silan pelaksanaan peker jaan konstr uksi. Per an p enga was penti ng artinya dala m me mo tivasi tenag a ker ja denga n me lakukan beb erapa hal sebagai berikut: 







Men ciptaka n rasa pencapaian da n me nun jukkan pengharga an ata s peker jaan ya ng dilakukan oleh peker ja; Men delegasikan tang gung ja wab kepa da peker ja sert a me mb er petun juk da n pelatihan kepada peker ja sehingga me r eka dapa t melaksanaka n peker jaan nya dengan baik; Men gatur da n mengelola peker jaan d e ngan cara yang efektif dan efisien, d an me ngko mu nikasikan serta berperilaku benar di depa n pe ker ja ; Me ma stikan adan ya kondisi ker ja yang baik dan pantas di lapangan .

c.3. Pe ngat ura n T enaga Ke rj a Penga turan t enaga ker ja di lapangan sangat p enting bila kegiatan kon struksi dilaksana kan de ngan me nerap kan met ode ker ja Pe mban gunan Ber basis Ma syara kat (Commun ity Dr iven Developm ent ). Ada se ju mlah hal yang p erlu diperhatikan men gatur tenag a ker ja di lokasi peker jaan:

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

dala m

92

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Mobil isasi Peke rja . Rencana ker ja haru s disiapkan jauh seb elu mn ya aga r pendudu k sete mpa t dapat me mper siapkan diri apabila tenaga ker ja mere ka diperlukan. Ke mu dian tenaga ker ja yang tersedia harus dipastikan ag ar j u mlah nya tercukupi untuk peker jaan yang direncanaka n dala m hari atau minggu ter tentu . Mo bilisasi tenaga ker ja diusaha kan di sekitar tapak peke r jaan; Me netap ka n Kelo mpok Peke rj a . Kelo mpo k t enaga ker ja da pat disusu n untu k melaksana ka n peker jaan. Terga ntung p ada jenis dan volu me peker jaan, satu kelo mpo k terdiri dari 10 -25 peker ja. Tiap kelo mpok harus ada ketu a kelo mpok; Pe ngat ura n Ja rak Anta r Kelo mp ok Peke rja . Kelo mpok- kelo mpok peker ja seb a iknya tidak beker ja berd ekat an satu dengan lainnya. Bila mere ka beker ja terlalu terpisah , ini akan men yulitkan pe nga wasan . Ja rak a ntar a lokasi ker ja berbagai kelo mpok pe ker ja sebaiknya diatur sesua i dengan jenis p eker jaan yang dilaksan akan; Me nugask a n kegiat an- kegiata n ba gi kelo mpo k pekerja. Agar d apat me ngguna kan pengala ma n dan ket era mpilan yang diperoleh se cara opti mal , sebaiknya satu kelo mpo k ditugaskan untuk be ker ja terus dala m bidang dan kegiatan yang sa ma sela ma masa kon stru ksi ; Pe nyei mba nga n kelo mpok . Beb an agar ker ja dibagi rata antara berbagai kel o mp ok, dan me mb erikan ke sei mbanga n yan g baik dala m pe mbagian tugas an tara peker ja dala m kelo mpo k tertent u; Me netap ka n tugas -tug as ha ria n. Tu juannya un tu k me mu ngkinka n agar ra ta -rata peker ja men yelesaikan ker ja sehari dala m sekitar 75% dar i ja m ker ja nor mal. Metod e ini hanya d igunakan pada taha p a wal, unt uk selan jutn ya ditentukan melalui percob aan di t e mpat ker ja.

Contoh dala m ben tuk ilustra si penga t uran ten aga ker ja dapat dilihat dala m ( Fo rmat 5. 8 La mp ira n 5).

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

93

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

d) Pengadaan Bara ng/Jasa Penga daan material yang aka n digunakan dala m pe mbangun an fisik har us sesuai d engan spesifikasi teknis dan volu me ya ng telah disepakati dan disetu jui dala m RKM dan RAB. Jika te r jadi ketidaksesuaian volu me ya ng diakibatkan oleh kondisi lapangan ma ka harus di lakukan revisi/perhitungan ke mbali terhadap RAB tersebu t dengan me mint a perset u ju an kepada PPK PPI P Kabup aten. Dala m pelaksanaan pe mba ngun an infrastr uktur , pengg unaa n alat be rat di upa yakan se mini mal mungki n. Jika konstruksi yang diban gun me mbu tuhkan alat berat ma ka harus diperhitungka n tingkat efe siensi dala m pen ggunaa nnya sehingga progr a m ini benar -benar dapat me mberika n pendap atan se car a opti mal kepa da ma syara kat.

Pe ngadaa n ba ra ng dan jasa ole h OMS me ngik ut i ketent uan sebaga i be rik ut: i.

ii.

Penga daan b arang yang ber nilai kurang dari Rp 10.000. 000 ( sepuluh juta r upiah) dapat dibeli langsung kep ada pen yedia barang dan bukti perikatnya cukup beru pa bukti pe mbelian/nota / kuitansi pe mb elian pe mbayar an dengan ma terai se cukupnya . Untuk pen gadaan bara ng yang b ernilai di atas Rp 10.000. 000 ( Sep uluh juta r upiah) sa mpai d engan Rp 50.00 0.000 (li ma puluh juta ) dilakukan oleh panitia pengad aan yang ber ju mla h 5 (lima) ora ng yang bera sal dari OMS deng an cara me minta d an me mb andingkan se kurang - kurang nya 3 (tiga) pena war an dari 3 (tiga) penyedia barang yan g berbeda serta me milih pena waran d engan h arga

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

94

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

iii.

terendah , dan bu kti perikatann ya b erupa Sur at Perintah Ker ja ( SPK) deng an ma terai secukupnya. Dan untu k pengada an barang ya ng b ernilai diatas Rp 50.000 .000 (li ma puluh juta ru piah) sa mpai Rp.100 .000 .000 ( Serat us juta rupia h) dilakukan oleh panitia pengadaan yang b er ju ml ah 5 oran g yang bera sal dari OMS deng an cara me minta d an me mb andingkan se kurang - kurang nya 3 (tiga) pena war an dari 3 (tiga) penye dia dengan harga terendah , dan bu kti perikatann ya b erupa Sur at Per jan jian dengan mater ai secu kupn ya .

BOX 5.12

Pembebanan bea materai menggunakan ketentuan sebagai berikut:  Untuk transaksi > Rp 500.000 s.d < Rp 1.000.000 dikenakan bea materai sebesar Rp 3.000,-.  Untuk transaksi > Rp 1.000.000 dikenakan bea materei sebesar Rp 6.000,-.

Doku me n yan g harus disiapkan dala m pe mbentu kan da n pelaksanaa n pe ngadaa n bar ang/ jasa da pat dilihat dala m la mpiran p edo man ini . Pada taha p ini, Fasilitator be rtanggun g ja wab me mb erikan bi mbingan kepada panit ia dan OMS ag ar pelaksanaa n penga daan mat erial/ se wa alat da pat dilaksanakan se suai dengan tu juan d an sasaran . Untu k contoh surat- surat per ja n jian pe ngadaan b arang, penye waan alat, dan pen gadaa n bahan be serta undangan lelang da pat di lihat pada ( Format 7.3-7 .7 Lampi ra n 7) .

e) Pema ntaua n Konstruksi

dan

Pe ngawasan

Pelaksanaa n

Tu juan pe mant auan a dalah untuk me mastika n kesesuaian pelaksanaa n kegiatan fisik a gar se suai dengan ren cana dan t u jua n yang diharapkan. Dilakuka n

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

95

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

dengan peng u mpulan i nfor masi yang terkait peker ja an fisik, seper ti pengecekan kualitas ma terial, pe mantaua n pelaksanaa n kon struksi melalui pengukuran pro gress harian dan mingguan , pe mantau an p e ma nfaat an dana, pe mantau an ju ml ah peker ja yan g ber partisipasi. Selain itu ju ga dila kukan pe ma ntaua n terha dap per masalaha n dan ke sulitan yan g dihadapi sela ma p eker jaan konstr uksi, misalnya ke jadian alam seperti cu aca, ataupun bencana ala m. Penga wasan pelaksanaa n kon stru ksi dilaksanakan oleh KMK bersa ma F M. Dala m taha p ini meru pakan taha pa n yang pe nting, u ntuk itu diharap kan ma syara kat secar a luas ma mpu melaksa nakan fu ngsi kontr ol seba gai berikut: 1. Pe nge ndali a n Mut u Hal -hal yang ter kait deng an peng endalian mut u adalah: a. Pe nyi mpa na n Ba ha n/ Mate ria l Bahan- bahan h arus disi mpan sede mi kian rupa untuk men ja mi n perlindungan kua litas. Dan bahan-bah an yang disi mpan harus dite mpa tkan sede mi kian rupa sehingga mudah dip eriksa oleh penga was. b. Metode Pe nga ngk uta n Mate ria l/ Ca mpura n Penga ngku tan mat erial harus diatur agar tidak ter jadi gang guan di ant ara pelaksana an berbagai peker jaan. Bila perlu penga was dapat men genakan pe mbata san bobot pe ngangku tan untuk melindungi setiap jalan dan i nfrastru ktur yang a da di se kitar loka si. c. Pe me riks aa n Mate ri al Mat erial yang aka n digunakan haru s diperiksa oleh KMK de ngan dukun gan f or mat pe nga wa san. d. T est Lapanga n Setelah p eker jaan selesai untu k infrastru ktur infrastruktur tert entu ( khusu s unt uk infrastru ktur sanitasi dan air minu m) perlu dilakuka n pengu jian kualitas terhadap ha sil. Adapun me kanisme pengu jian yang melibatk a n instan si teknis terkai t seperti dinas kese hatan , atau dinas -dinas ber wena ng lainnya difasilitasi oleh Tim Pelaksa na Kabu paten .

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

96

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

2. Pe nge ndali a n Kua nt itas/ Vol ume Penga wasan Kuantita s, dilakukan u n tuk menge cek bahan-bah an yang dite mp atka n, dipindahkan , at au yang terpa sang. KMKbersa ma F M akan me meriksa bahan-bah an ber dasar kan volu me da n biaya yang direncanaka n. 3. Pe nge ndali a n Wakt u Untuk menda patkan jad wal p elaksan aan peker ja an yang opti mal, perlu diperhitungkan meng enai kebutu han alat dan kebut uhan ju mlah t enaga ker ja . a. Jadwal Pel aksa naa n Jad wal pelaksanaan yang dibuat O MS dicek oleh ti m peng arah ka bupat en dan KMKseb elu m peker jaan di mulai terhad ap:  Kelayakan ren cana target terhad ap kondisi cuaca ;  Met ode konstruksi yang siste ma tis dan benar;  Penge ndalian wa ktu oleh p enga wa s berdasar kan jad wal pelaksa naan terse but Jad wal pelaksana an ter sebu t di jaba rkan kedala m target harian, ke mudian di periksa terhadap pencapaian targ et h ariannya. Bila ta rget harian tidak terpenuhi maka selisih volu me harus di perogra mkan/dike jar un tuk hari berikut nya Bila dilaksanaka n de ngan baik ma ka p elaksanaan konstr uksi da pat disele saikan sesuai jad wal. b. Alat Be rat Jika alat berat dibutuhkan dal a m p elaksanaan konstr uksi, ma ka kap asitas alat / ko mbinasi alat harus dihitung lebih dahul u agar penggunaan alat berat da pat di mini malisir ataup un efisi en. c. T enaga Ke rja da n J umla h Ja m Kerja Jad wal kebu tuhan te naga ker ja harus disesuaikan dengan targe t waktu . Bila kondisi peker jaan diperkirakan tida k bisa diselesaikan, ma ka tenaga ker ja perlu dita mb ah a tau le mb ur . 4. Pe nge ndali a n Bia ya Yang perlu di p erhatika n dala m peng endalian biaya adalah peng ukura n ha sil peker ja an yang dilakuk an dengan a kurat d an benar sehingga kuantitas biaya Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

97

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

sesuai de ngan ga mbar r encan a. f)

Pelaporan Kegiatan Bagian lain dari pengawasan pelaksanaan adalah pencatatan dan pendokumentasian hasil dan proses di lapangan. Catatan dan dokumentasi ini disusun dalam bentuk laporan, yang harus dibuat secara sederhana dan seringkas mungkin dan dilakukan secara berkala. Hal -hal

yang

har us

di muat

dala m lapor an: i.

Laporan Harian (Pe ma su kan dan pengguna a n mat erial, alat, te naga ker ja dan cua ca) .

ii.

Buku Kas, yang men cata t se mua pe n eri maan dan pengeluaran dana.

iii.

Pengisian Buku Bi mbinga n (In struksi).

iv.

Ke ma juan keuanga n.

v. vi.

pelaksanaan

kegiat an

fisik

dan

Kese suaian waktu pelaksanaa n. Foto yan g mengg a mbarka n kon disi lapangan (0 %; 30%; 60 %; 100 %).

Secar a terperinci, for ma t pelaporan penga wasan pela ksana an ( sup ervisi) konstr uksi dapa t dilihat pada Format 8.1 s.d 8.6 La mpi ra n 8. Selain itu, O MS selaku penan ggung ja wab pelaksanaa n kegiatan wa jib melapor kan ke ma juan pelaksanaan kepada ma syar akat yang disa mpaikan melalui foru m re mb ug-re mbu g desa dan Papan In for masi di tingkat desa secara periodik setiap du a min gg u.

g) Rembug Wa rga Pelaksa naan

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

98

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Pelaksanaan rembug warga pelaksanaan dilakukan untuk melaporkan dan me mbahas laporan pelaksanaan kegiatan, kendala-kendala pelaksanaan dan rencana pelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya serta agenda lainnya yang sekiranya diperlukan. Re mbug warga dilaku kan se cara ru tin 1 (satu) mingg u sekali dan ha silnya dite mp el pada pa pan infor masi yang telah dibuat. Dala m p elaksana anya , O MS serta KD me map arkan laporan pelaksa naan kegiatan fisik dan keuanga n, laporan penggun aan material, kendala -kend ala pelaksanaa n kegiatan da n rencana pelaksana an kegiatan fisik ke depan. Selain itu, KPP dap at melapor kan per ke mba ngan p engu mp ulan dana ope rasi dan pe meliharaan. Pelaksa naan re mbu g warga ini diharapkan dap at men jadi wada h pe meca han per ma salahan serta wadah interaksi masyaraka t se bagai pe milik kegiatan selain sebagai salah satu bentu k tran spara n si pelaksanaa n dan pengelolaan ke giatan. Langkah-langkah yang perlu dis iapkan dalam Re mbug W arga Pelaksanaan a. Me mpersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh OMS: 1. Pelaksanaan Pelaporan kema juan Kegiatan Fisik dan Keuangan.

P elaksanaan

2. Laporan Penggunaan Material. 3. Kendala-kendala Pelaksanaan Kegiatan. 4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Fisik Kedepan.

b. Menyi mpulkan pokok -pokok bahasa n untuk Musdes I V.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

99

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

h) Papan Informasi Progra m

sebagai

wadah

traspa rans i

Dalam rangka me wu judkan transparansi pengelolaan dana bantuan PPIP, O MS berkewa jiban menya mpaikan informasi dalam bentuk Pene mpelan Papan Infor masi dan pe masangan Papan Proyek. Pene mp elan infor ma si ini dilakukan oleh O MS yang meliputi infor masi ten tang RKM, ha sil mu sya warah desa dan re mbu g warga, lapor an ke ma juan p elaksan aan kegiatan dan keua ngan, ser t a infor masi -infor masi lainnya. Pene mpelan infor masi melalui papan pengu mu man dite mpat kan di lokasi strategis, mi salnya di kantor desa /dusun, ma sjid, gere ja , balai perte mu an dan lain sebagain ya , de ngan bentu k dan ukuran yang mud ah dibaca oleh masyaraka t. Pe n e mp elan infor ma si dilakukan se cara r utin 1 ( satu) ming gu sekali. Papan pr oye k me muat infor ma si tentang na ma pelaksanaa n kegiatan, jenis da n vo lu me infra stru ktur yang dibangun, pag u dana untu k setiap jenis kegiatan, dan wakt u pelaksan aan. Papan pro yek dite mpatkan di lokasi kegiatan yang mudah terlihat ol eh masyaraka t. Setelah pelaksanaan fisik selesai O MS diwajib ka n pula untuk me mbu at/ mencantu mkan Logo PU Infrast rukt ur Pe rdesaa n, deng an keten tuan sebag ai berikut: 1. Unt uk jal a n: dibuat pato k pada titik a wal dan a khir jalan dan atau di persi mpan gan; 2. Unt uk ta mbata n pe ra hu: diletakkan di dar atan;

dibua tkan

3. Unt uk je mbat an: diletakkan pada sayap je mb atan;

pato k

dan

sandaran at au

4. Unt uk i rigasi: diletakkan p ada sayap bendung a ta u talud; 5. Unt uk ai r mi num: diletakkan pada HU, reservo ir , bagian ata s su mu r .

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

100

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Logo agar ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat dan dapat disesuaikan denga n kondisi l a pangan.

5.5. Tahap Operasional dan Pemeliharaan Secar a G aris Besar Tahap Oper asi dan Pe meliharaan Oleh Masyarakat di Tingkat Desa adalah seb agai berikut : a. Mu sya warah Desa I V. b. Serah Teri ma Infra stru ktur. c. Operasi dan Pe meliharaan. a) Musyawa ra h Desa IV Mu sya warah De sa IV ( Musdes I V) bertu juan un tuk me mb erikan infor masi hasil pelaksan aan kegiatan dan hasil pengelolaan dana bant uan o leh OMS ke pada ma syara kat de sa sa saran . Musde s IV dilaksana kan setelah pelaksanaan fisik selesai 100 % atau pa da saa t batas waktu p enyelesaian peker jaan h abis. Mu sdes I V merupa kan penilaian akhir pelaksanaa n progra m PPI P yang a kan men ja di dasar dala m pe meriksaan Inspekt orat Jender al/ BPKP/ Ba wasda . Foru m ini dipi mpin oleh Kep ala De sa d engan men gundan g Sa tker ka bupat en, KPP, KD, LSM, tokoh ma syara kat d esa, dan ma syara kat d e sa pada u mu mnya. Dala m Mu sya warah Desa I V, O MS men jelaskan secara rinci dan transp aran laporan pertan gg ung ja waban O MS . Mat eri dala m Musd es IV adalah: i.

Laporan (LP2 K)

Pe nyelesaian

Pelaksana a n

ii.

Realisasi Kegiatan d an Biaya dengan foto- foto pelaksan aan.

(RKB)

Ke giatan disertai

Hasil Musde s I V disa mpaikan ke pad a pe merintah de sa dan Satker ka bupate n se bagai pen cat atan ar sip.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

101

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Apabila peker jaa n fisik sudah selesai ( mencap ai 100 %), laporan pertan ggung ja waban O MS t e rdiri dari Laporan Penyelesaian Pelaksa naan Kegiat an (LP2 K) (Fo rmat 10.1 Lamp iran 10) , Realisasi Kegiata n dan Biaya (RKB) (Format 10 .2 La mpi ra n 1 0) .

Apabila pelaksana an kegiata n fisik tidak selesai pada waktu nya (pada akhir tahun ang gara n belu m men capai 100%) maka laporan pertangg ung ja waban O MS harus terdiri dari Laporan Pe mbu atan Realisasi Ke giatan da n Biaya (RKB), Pe mb uata n Berita Acar a Statu s Pelaksa naan Kegiatan ( BASPK), da n Pe mbua tan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksana a n Kegiat an ( SP3K) (Format 10 .3, La mpi ra n 10) . 1. Pe mb uata n Lapo ra n kegiata n (L P2K)

Pe nyelesa ia n

Pe laksa na an

Laporan p enyelesaian pelaksanaan kegiatan (L P2 K) adalah laporan yang ditan datan gani oleh Ketua O M S dan diketa hui KD dan FM untu k men yatakan bah wa seluruh jenis kegiatan telah selesa i dilaksanakan (kondisi 100%) ser ta siap diperiksa oleh Satke r Kabup aten. Kon disi 100% dap at d icapai setelah dilakukan pe meriksaan ber sa ma ol eh Sa tker PI P Kabup aten, F M, O MS, KPP d an Pe mer intah De sa. Pada saat L P2 K ditandat angani, selur u h ad ministr asi baik pertang gung ja wa ban da na mau pun jenis ad ministra si lainnya harus sudah d ilengkapi dan dituntaskan, ter ma suk r ealisasi kegiatan dan biaya (RKB). Le mbar LP2K yan g su dah ditandatang ani diserahkan pada F M dengan te mbusan kepada Sat ker Ka bupat en untu k mendap atka n tindak lan ju t berupa pe meriksa an di lapangan. Format L P2 K dapat dilihat pada Format 10.1 L amp iran 10 . 2. Pe mb uata n Reali sasi Kegi ata n da n Bia ya (RKB) OMS ber sa ma KD harus me mb uat ri ncian realisasi kegiatan dan biaya beriku t rekap itulasinya dan disetu jui Sa tker PIP Kabu paten . Hal ini sebagai bentuk pen jelasan ten tang apa sa ja yang telah dilaksanakan di lapangan ser ta pen ggunaan d an a

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

102

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

bantuan PPI P. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai den gan kondisi pada saat LP2 K dibuat pelaksanaa n di lapanga n. Hal -hal yan g harus dicatat meliputi harga-harga satuan , volu me , ju mlah HO K terserap , be sar dan distribusi dan a dari setia p kegiatan di luar infra struktur seluruhnya. Cata ta n harus berda sar kepa da kondisi aktu al di lapangan dan se suai den gan catat an pelapor an harian. Pada prin sipnya pe mb uatan RKB mere kap a ta u mera ngku m seluruh catat an pengg un aan dana dan pelaksanaa n kegiata n yan g dibuat sela ma pelaksanaa n. Ga mbar -g a mbar yan g dila mpirkan dala m doku me n p enyelesaian adalah denah atau la y out, p eta situasi, deta il kon struksi da n lain -lain yang juga b agian dari RKB. Jika ter jadi perubaha n pada infrastru ktur terban gun , dilakukan peruba han pad a ga mba r dan harus dituangkan dala m berita a cara r evisi. For ma t RKB dapat dilihat dala m Fo rmat 10 .2 La mp ira n 10. 3. Pe mb uata n Sura t Kegiata n (SP2 K)

Pe rnyataa n

Pe nyel esaia n

Surat pern yata an p enyelesaian ke giat an ini berisikan kesang gupan O MS un tuk menyelesaikan ke giatan sa mpai dengan waktu yang direnca nakan, de nga n sepenge tahua n PPK PPI P dari Sat ker PI P Ka bupat en dan Kepala De sa. For mat SP2 K dap at dilihat pada Format 10 .4 La mpi ra n 1 0 . Jika dala m pe meriksaan di lapangan dite mukan adanya ke kurang an d ala m pelaksa naan t er masu k dala m h al ad ministrasi maka Satker Kabupate n dap at me mb erikan kese mp atan waktu kepa da OMS untu k men yelesaikan kegiata n ko nstru ksi dan ata u melaku kan perbaikan dengan ba tas waktu sela mbat – la mbatn ya 6 0 (ena m puluh) h ari kalen der.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

103

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

4. Pe mb uata n Be rita Kegiata n ( BASPK)

Aca ra

St at us

Pe laksa naa n

Apabila sa mp ai bata s wakt u akhir ta hun ang garan, ternyat a ke giatan p e mbangu nan infra strukt ur belu m dapat diselesaikan, at au dan a bel u m disalur kan seluruhnya , ma ka Ke tua O MS da n FM denga n sepenge tahua n PPK PPIP dari Sa tker PI PKabupa ten , dan Kepala De sa me mbu at Berita Acar a Statu s Pelaksa naan Kegiatan ( BASPK) seb agai pengganti LP2 K. BASPK menu n ju kkan kondisi hasil pelaksanaa n ke giatan yang dicapai pa da saa t itu. La mpiran yang h arus dibua t jika muncul BASPK, yaitu realisasi ke giatan d an biaya h ingga saat it u mau pun ga mb ar -ga mbar infra stru ktur terban gun hingga saat itu. Jika pad a saat BASPK masih terdapat sisa dana yan g belu m t erse rap dari KPPN ma ka sisa dana ter sebut tida k dapat ditarik ke mb ali dan harus dike mb alikan ke kas n egara. For mat BASPK se perti pad a Format 10. 5 La mpira n 10. 5. Pe mb uata n Dok umen Pe nyele saia n Doku me n pen yelesaian me rupakan satu bu ku yan g secara garis besar berisi t en tang lapor an pertangg ung- ja wab an O MS selaku pelaksa na ter masu k rincian realisasi pengg un aan biaya da n la mpiran pend ukun g lainnya. Do ku men dala m la mpiran pend ukun g adalah ga mbar -ga mb ar infrastruktur t erbang un, lapor an h arian, lapora n mi nggua n dan laporan bulanan serta lapora n ke ma ju an fisik. Doku me n ter sebu t haru s sudah dap at diselesaikan oleh O MS bersa ma F M da n KD u ntu k disa mpaikan kepada Satker Kabupa ten sela mba t -Ia mbat nya 1 (satu) minggu se jak t anggal se rah ter ima pe ker ja an . Jika sa mpai bata s waktu ter se but doku me n penyelesaian belu m bisa ditun taska n, ma ka Ket ua OMS, F M dan Sat ker Kabupa ten h a rus me mbua t Berita Acara Keterla mbat an dan Kesan ggupan penyelesaiann ya unt uk disa mpaika n kepada ti m pengarah kabu paten .

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

104

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

b) Sera h T erima Infrastrukt ur Serah teri ma hasil peker jaa n dilakukan se telah pe mb anguna n infrastruktur di l apangan selesai dilaksanakan dan infrastrukt ur perdesaa n yan g dibangun suda h sepenuh nya dapa t berfun gsi dan ber manfaa t. Ser ah teri ma peker jaan dari O MS kepad a Sat ker PI P Ka bupat en melalui PPK PPIP , selan ju tnya serah t eri ma dari PPK PPI P den g an sep enget ahua n Kasa tker PI P Kabupa ten kepada Pe merintah Desa (diwa kili Kepala De sa) dan serah teri ma dari Pe merintah Desa ke pada Masyarakat yang dala m hal ini diwakili oleh ketua KPP ( La mpi ra n 10.10 – La mpi ra n 1 0.12).

Selan ju tnya , pengelolaan infrast r uktur terb angun diserahkan kepada KPP untu k di ma nfaatkan, dikelola dan dilestarikan oleh masyarakat.

c) Operasi dan Pe meli haraa n Ole h Mas ya rakat

Tahap Pas ca Pelaksanaan Fisik merupakan upaya oleh masyarakat untuk menggunakan dan me melihara infrastruktur fisik yang sudah diselesaikan secara optimal dan berkesinambungan, dengan bimbingan dari pe merintah sete mpat.

Kegiatan pe meliharaa n PPI P sang at tergantun g pada ke mauan dan k e ma mpuan masyara kat dala m melaksana kan, me nggu nakan , dan me melihara infrastruktur yang a da. Ju mlah da n jenis infrastru ktur , pelayanan d an pro sedur pe meliharaan adalah suatu

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

105

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

perti mba ngan yang pen ting dala m siste m p elaksana an dan pe meliharaan. BOX 5.13 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENGELOLAAN O&P  





Organisasi Pelaksana : KPP Pendanaan 1. Sebagian dana sudah dikumpulkan sejak awal. 2. Dana dari pemanfaatan infrastruktur. 3. Mekanisme pendanaan disepakati dalam musyawarah. Pengoperasian 1. Pelatihan operasi prasarana oleh FM kepada tenaga pelaksana. 2. Mekanisme kebutuhan bahan untuk operasi dan tenaga pelaksana. 3. Penghitungan kebutuhan bahan untuk operasi (kasus untuk prasarana air minum dan sanitasi. Pemeliharaan 1. Pelatihan pemeliharaan rutin dan berkala yang disampaikan oleh FM. 2. Perawatan rutin. 3. Perawatan berkala.

KPP haru s menge mba ngka n prosedur , yang akan diikuti dala m p elaksan aannya. Selain prosedur pelaksanaan , KPP juga p erlu untu k meru mu skan p e raturan, yang a kan men etap kan hak dan ke wa jiban angg ota da n pe ngelola, pe milihan pen gurus dan meka nisme pe milihan, men gadakan per te muan reguler, dan sebagainya.

KPP berke wa jiba n me mbu at pr osed ur -prosedur tersebut secara rinci, tran sparan da n menyelur uh. Pro sedur at au aturan tersebut didiskusikan dan diko nsultasikan ke pada ma syara kat, khususnya para p e ma nfaat , untu k men dapat kan perse tu ju an. Hasil pe rsetu juan terseb ut harus dike tahui oleh Kepala Desa .

Foru m diskusi desa da n konsultasi akan digelar sa mpai kesepa kata n dicapai dan disahkan o leh Kepala Desa. Setiap KPP dap at me nge mba ngka n prose dur ker ja sendiri, sesuai dengan kondisi dan budaya di daerah ma sing- masing. Se bagai co ntoh, infra strukt ur air minu m dan irigasi di daerah perdesaanh a rus dikelola oleh ma syara kat pen eri ma man faat , melal ui KPP yang telah dibentuk yang me miliki Ke ma mpua n d an Ke siapan te knis dan ke uangan untu k men capai ma na je men yan g baik.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

106

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Tugas KPP seba gai berikut: 1. Men gatur para angg otan ya dan masyaraka t pe manfaa t lainnya u ntuk mendu kung rencan a ker ja yang t elah disusu n pad a sa at Mu sdes III ; 2. Men ja min kep entingan pe ngguna dan me miliki ke ma mpuan unt uk men cari alternatif solusi untuk ma salah yang dihadapi; 3. Men ge mbang kan dan me melihara dengan le mba ga lain di luar KPP;

h ubungan

ker ja

4. Men erapka n san ksi kepa da angg ota organisasi atau peneri ma manfa at yang melan ggar a tu ran bersa ma.

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan

107

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan 6.1. Pengawasan Penga wasan pelaksa naan PPI P adalah prose s yan g dilakukan terus me nerus sepa n jan g tah apan progra m mulai dari persiapan, perencan aan, sosialisasi, pelaksanaa n sa mpai dengan tahap opera si dan pe meliharaan. Hasil dari kegiata n pen ga wa san digunakan un tuk p erbaikan kualitas pelaksan aan dan pe nye sua ian perencanaa n, serta men jadi input e valuasi pelaksanaa n progra m mau pun da sar pe mbina an ke pada p elaku -pelaku PPIP dan masyarakat.

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Di dala m pedo man ini lebih ditekanka n pada bagai mana pelaksanaa n progra m di tingkat desa dapa t dilaksanakan dengan o pti mal, serta bagai ma na setiap pelaku berfung si dala m mela kukan penga wasan pro gra m. Pedo man ini lebih men foku ska n pada bagai ma na melakukan penga wasan t erhada p prose s pe mberdayaan ma syara kat, p erenca naan par tisipatif, penyaluran dan pelaksanaa n BL M sa mpai denga n pasca pelaksa naan di tingkat d esa. Tahapan ini meru pakan t ahapan yang penting, un tuk itu diharapkan masyarakat secara luas ma mpu melaksana kan f ungsi kontrol un tuk me ngendalikan: i. ii. iii. iv. v.

Kualitas ba han d an ma terial; Kualitas da n volu me peke r jaa n; Ju mlah peker ja , hari ker ja , da n imbalan dibayarkan ; Peneri maan dan pengeluaran dana ; Su mban gan ma syar akat .

yang

a) Pengawasa n Oleh KPP KPP sebag ai wakil dari masyaraka t, bertangg ung ja wa b penuh un tuk melakuka n pen g a wasa n sela ma pelaksanaa n fisik dan ad mi nistrasi dib antu oleh F M, KD, dan KMK (Format 8 La mpi ra n 8) . Dengan de mikian, pelaksanaan kegiatan dapat se suai dengan pere ncan aan yan g telah disusun, da n prinsip akunta bilitas serta tra nspar ansi dala m pe nyelengg araan BL M dap at diterap kan den gan baik. Selain itu laporan tersebu t da pat digun akan seb agai proses che ck and balan ce yang o pti mal d ari tingkat desa . b) Pengawasa n Oleh Pe rangkat Desa Pe merintah De sa har us melaku kan pe manta uan da n penga wasan un tuk me ma stikan ba h wa prinsip -prinsip dala m pe do man pelaksana an telah dijalan kan den gan

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

109

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

baik. Pe nga wasann ya berikut ini: i. ii. iii. iv. v.

vi. vii. viii.

ix. x. xi. xii.

oleh

per ang kat

de sa

meliputi

Sosialisasi di tingkat desa; Seleksi/pe milihan O MS, KPP dan Kad er Desa ( KD); Prose s per enca naan partisipatif; Prose s pene ntuan prioritas pr ogra m, perencan aa n teknis da n ren cana anggar an da n biaya (RAB) ; Pelaksa naan pe nanda tanga n an per ja n jian/kon trak pelaksanaa n a n tara O MS den gan PPK PPI P Sat ke r PI P Kabup aten; Pengg unaand ana BL M oleh O MS; Ke ma juan pelaksanaa n fisik dan pen yerapan dana (dija dikan satu d engan LPJ O MS); Tingkat partisipasi pere mp uan da n orang -orang mi skin, ser ta kual itas partisipasi dala m ke giata n progra m; Kualitas penda mping an yang diberikan kepad a pendudu k de sa oleh Fa silitator Masyar akat; Penan ganan penga duan; Serah teri ma ke giatan; Kiner ja O MS, KPP, dan Ka der Desa .

c) Pengawasa n oleh BPD Badan Per musya war atan Desa ( BPD) seb agai unsur pe merintahan d esa juga diharapka n dapat melakukan pe mantau an pelaksanaa n PPIP ini. Pe man tauan yang dilakukan untu k me mastikan bah wa butir -butir Pakta Integritas diterapkan de ngan baik. Penga wasannya oleh BPD meliputi ber ikut ini: i. ii. iii. iv. v. vi.

Keterlibatan ma syaraka t desa ter uta ma ka u m pere mpuan dan ma syar akat mi skin; Penyelesaian pen angan an pe ngadua n; Keter paduan pere ncana an d an pelaksa naan progra m di tingkat de sa; Penga wasan t erhadap kiner ja pera ngkat desa; Transparan si pelaksa naan progra m; Penga wasan t erhadap Kiner ja O MS, KPP dan KD.

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

110

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

d) Pengawasa n Oleh F M Fasilitator Masyaraka t ter masu k dala m pihak yang ditugaska n untu k melaku kkan pe mant auan pelaksanaan PPIP. Penga wasan akan dilaku kan se cara berkala untuk men entu kan apakah kegiatan progr a m seda ng ber jalan sesuai rencana, da n apaka h prinsip -pr insip dan prosedur PPIP ditera pkan den gan benar . Pe mantauan dilakuka n sela ma kun jungan lapa ngan b erkala ke desa dan unit pelaksana lapangan . Fasilitator Masyarakat akan menga wasi bebera pa hal berikut ini: i. ii.

Penera pan pri nsip-prinsip d an pro sedu r PPI P; Tingkat partisipasi ma syara kat p erdesaan se mua t ahapa n pelaksanaan progra m;

iii.

Transparan si progra m;

infor ma si

ten tang

iv.

Peningka tan kualitas dan ma syara kat mi skin serta pelaksanaa n progr a m;

di

pelaksana an

ju mlah partisipasi pere mpuan dala m

v.

Kese suaian kegiatan yan g dilaku kan de ngan rencana pelaksanaan yan g diusulka n , yan g telah disetu jui saat p erte mu an de sa;

vi.

Me ma stikan b ah wa pencairan dana dan kegiata n pengadaa n dilakukan den gan bena r oleh OMS, d an tidak ada penyi mpan gan ter ja di;

vii.

Efe ktivitas bant uan teknis yang dibe rikan kepada ma syara kat dala m pelaksanaan progra m;

viii. ix. x.

Kualitas infra st ruktur yang sudah diselesaikan; Man faat infrastru ktur kepa da ma syara kat ; Penan ganan dan penyelesaian peng ad uan.

e) Pengawasa n di T ingkat Kecamatan Penga wasan di tingka t ke ca mat an dilakukan oleh apar at keca ma tan selaku b agian dari Ti m Ko ordinasi Kabup aten (TKK) (Fo rmat 12.1 Lamp ira n 12 ) dengan tuga s men ga wa si :

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

111

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

i.

Koordinasi pelaksanaan program masyarakat di wilayahnya ;

ii.

Penerapan pedo man denganperaturan lainnya;

pe mberdayaan

pelaksanaan

PPI P

iii.

Koordinasi pemeliharaan infrastruktur terbangun di wilayahnya;

iv.

Pe mbinaan kepada pe merintahan desa.

f) Pengawasa n di T ingkat Kabupaten Penga wasan di tingkat Kabup aten d ilakukan oleh Tim Pelaksa na Ka bupat en. Ti m Pela ksana Kabup aten melaku kan pe mant auan terha dap seluruh pelaksanaan di tingkat kabupa ten (Fo rmat 1 2.1 La mp ira n 12 ). Tim Pelaksan a Kabupa ten me mantau: i.

Pelaksa naan sosialisasi ditingkat desa ;

ii.

Pelaksa naan penet apan lokasi dan jen is kegiatan;

iii.

Prose s da n ha sil perencana an di ting kat desa;

iv.

Pelaksa naan penyaluran dan a ang gar an;

v.

Ke ma juan pelaksa n aan fisik dan p enyerapan d ana;

vi.

Penyebarluasa n infor ma si di tingkat kabupate n dan keca ma tan;

vii.

Pelaksa naan p enan ganan penga duan ma syara kat;

viii.

Kiner ja KMK d an Fasilitator Ma syara kat;

ix.

Kiner ja O MS , KPP d an KD d ala m pen yele nggaraan kegiatan tingkat desa .

6.2. Pelaporan Pelaporan adalah konsolidasi dari ren cana kegiatan dan tindak lan jut p enga wasa n tent ang pr oses da n hasil di lapangan. Lapora n har us ditulis secara sederh ana, ringkas, d an dilakuka n se cara berkal a. Selain me mu at data hasil dan proses pelaksa naan di lapangan, laporan juga me muat fo to/d oku men tasi kegiat an, per masalaha n, ha mbatan , dan reko me nda si tindakan .

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

112

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Ditinjau dari pelaku nya, pelaporan d a pat diklasifikasikan men jadi: 1. Pelaporan Pelaksa na.

secar a

str uktur al

oleh

Sat ker-Ti m

2. Pelaporan secara f ungsional oleh FM- KMK-TAMPrKMP.

a) Pelaporan ole h Satker-T im Pelaks ana Dilaksanaka n se cara b er jen jang mulai dari pelaporan Tim Pelaksan a Kabup aten , Ti m Pelaksana Pro vinsi, Ti m Pelaksa na Pusat un tuk disa mp aikan kepada Dir jen Cipta Karya . Isi laporan merup akan ko mp ilasi dari laporan yang disusun oleh Fasilitator Ma syarakat, Kon s ultan Man a je me n Kabupa ten, Te naga Ahli Mana je me n Pr ovinsi dan Kon sultan Mana je men Pusat. Disa mping itu, Satker wa jib me nyu sun lapor an E - Monitoring , SAI , d an lapora n yang diatur dala m Petu n ju k Oper asion al Kegiatan (POK) . Bagan alir pelaporan Satker-Ti m Pel a ksana se perti pada Ga mbar 6 .1 di hala man berikut .

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

113

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Gamba r 6.1. Baga n Al ir Pelapo ra n Satker-T im Pelaks ana

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

114

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Dala m ped o man ini hanya akan men je laskan mekanisme pelaporan oleh para pelaku PPI P yan g terkait langsung dengan pelaksan aan di d esa. a.1. T ingk at De sa Laporan tingkat de sa dilaksan akan oleh OMS dida mpingi oleh FM, KPP dan Apar at De sa. Untuk tingkat desa sendiri, O MS melapor kan pelaksan aan kegiatan pada masyaraka t dala m Re mbug W arga Pelaksanaan yang dilaksanakan secara ber kala (setiap sa tu minggu s e kali). a.

OMS Laporan OMS tediri :    

Laporan pelaksanaan kegiatan; Laporan keuangan/buku kas; Laporan penggunaan dana; Laporan Pertanggung Jawaban dilengkapi dengan:

(LPJ)

yang

1) Seluruh dokumen pelaksanaan , menca kup: - Laporan Harian. - Laporan Penggunaan Dana . - Kuitansi/Invoice pe mbelian. - Bukti Setoran Dana O&P. 2) Laporan administrasi penyelesaian kegiatan yang terdiri atas: - LP2K (Format 10.1 La mpira n 10 ). - SP3 K atau SP2K ( Format 10.3 dan 10.4 Lampiran 10). - Laporan Realisasi Kegiatan dan Biaya (Format 10.2 Lampira n 10). 3) Berita acara serah terima dana O &P kepada KPP (Format 10.5 Lampi ran 10 ).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan Penggunaan Dana dilaporkan OMS kepada Satker PI P Kabupaten tiap satu minggu setelah musya warah mingguan pelaksanaan kegiatan di desa. Untuk LPJ, diserahkan OMS pada saat proses pencairan dana

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

115

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

tahap II dan III serta saat pelaksan aan kegiatan selesai. b.

Perangkat Desa Perangkat Desa dapat melaporkan hasil pengawasan dan penga matan dilapangan tentang pelaksanaan kegiatan oleh OMS kepada Tim Pelaksana Kabupaten. Su mber data laporan dapat berupa hasil pengamatan langsung ma upun laporan dari KPP, KD dan FM.

Hasil laporan tingkat desa ini akan di olah oleh pihak pelaksana ti ngkat kabupaten, dan dijadikan arsip untuk pelaporan jen jang selanjutnya. a.2. T ingk at Kab upat en Pelaporan tingkat kabupa ten dilaksanakan oleh Ti m Pelaksa na Kabu paten . a. Satker PI P Kabupaten

Satker PIP Kabupaten akan meneri ma laporan dari Fasilitator Masyarakat berupa laporan keuangan, penggunaan dana, dan laporan pelaksanaan kegiatan. Ke mudian Laporan ini akan dijadikan arsip dalam penyusunan laporan jen jan g selanjutnya oleh Satker PI P Kabupate n. Laporan yang disusun oleh Satker PIP Kabupaten adalah Laporan Progres konstruksi fisik, keuangan, per masalahan dan tindak lanjutpenyelesaian per masalahan di Tingkat Kabupaten, yang merupakan bagian dari Laporan Tim Pelaksana Kabupaten. b. Tim Pelaksana Kabupaten

Tim Pelaksana Kabupaten akan menyusun L aporan Pelaksanaan Progra m Tingkat K abupaten, dan diserahkan kepada Tim Pelaksana Provinsi tiap bulan, serta dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi PPIP Kabupaten. Laporan Ti m Pelaksana Kabupaten setidaknya harus me muat: (i)

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

116

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Progres pelaksanaan baik fisik ma up un keuangan, (ii) Pengaduan yang diterima dan Tindak Turun Tangan (T3) yang dilakukan, (iii) Kinerja KMK da n FM, dan (iv) Evaluasi penyelenggaraan program di tingkat kabupaten.

Oleh pelaku tingkat provinsi laporan akan dijadikan masukan/ input dala m pelaporan jen jan g selanjutnya. b) Pelaporan oleh FM-KMK-TAMPr-KMP Pelaporan oleh F M- KMK-TAMPr- KMP adalah pelaporan yang dilaksa naka n oleh konsultan secara ber jen jang mulai dari Fasilitator Masyaraka t, KMK, TAMPr dan KMP, seperti terlihat p ada G a mbar 6 .2 .

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

117

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Tim Pelaksana Pusat

Laporan :  Bulanan  Akhir  Mingguan

Kompilasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa (bulanan)

Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

Laporan :  Bulanan  Akhir  Mingguan

Tim Pelaksana Provinsi

Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAMPr)

Laporan :  Bulanan  Akhir  Mingguan

Tim Pelaksana Kabupaten

Kompilasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa (bulanan)

Kompilasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa (bulanan)

Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK)

Kompilasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa (mingguan)

Fasilitator Masyarakat (FM)

Gambar 6.2. Baga n Alir Pe lapora n o leh F M-K MK -T AMPr -K MP

b.1.

Fasilitator Mas yarakat (FM) Fasilitator Masyarakat selaku pelaku fungsional tingkat desa, me mbuat laporan yang terdiri dari:

di

a) Laporan Pelaksanaan Kegiatan, yang berisikan: - Catatan Harian Catatan Harian dibuat FM dalam buku harian fasilitator dengan format seperti tertera pada (Format 9.1 dan 9.2 Lampira n 9). Laporan ini

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

118

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

dibundel, dilampirkan dan diserahkan bersamaa n dengan laporan mingguan kepada KMK dan laporan bulanan kepada Satker PKP Provinsi; - Laporan Kema juan Pelaksanaan Kegiatan ( Format 9.4 Lampiran 9 ). Untuk laporan kema juan pelaksanaan ini, forma t cukup diparaf oleh KMK untuk setiap pelaporannya. b) Laporan Penda mpingan Masyarakat, yang berisi : - Evaluasi Ke ma mpuan O MS dan KD ( Format 9. 3 Lampiran 9). - Laporan Pe mantauan Partisipasi Masyaraka t (Format 9.5 Lampira n 9 ). Laporan ini dilaporkan sebagai Laporan Mingguan kepada KMK. c) Laporan Bulanan Laporan bulanan merupakan laporan konsolidasi atau ko mpilasi dari laporan dari laporan mingguan. Laporan ini merupakan laporan pertanggungja waba n penugasan kepada Satker PKP Provinsi. Laporan bulanan fasilitator dibuat sesuai format pada lampiran dan disa mpaikan kepada Satker PKP Provinsi setiap awal bulan pada bula n berik utnya . Untuk Laporan Bulanan kepada Satke r PKP Provinsi, harus disertai catatan -catatan dari hasil rapat koordinasi dua mingguan di tingkat kabupaten . b.2.

Konsulta n Manaje me n Kabupate n (KMK) KMK ditugaskan untuk mendukung tu gas Tim Pelaksana Kabupaten dala m pelaksanaan di t ingkat kabupaten. Selain me mbuat laporan kepada Satker PIP Kabupaten, KMK juga harus mengkonsolidasikan laporannya dengan laporan tingkat Provinsi yang dibuat TAMPrdan melaporkannya sebagai laporan TAMPrkepada KMP dan Tim Pelaksana Provinsi. Untuk tingkat kabupaten, KMK me mbuat laporan yang ditujukan kepada Satker PI P cq.PPK PPI P Kabupaten yang terdiri dari: a) Ko mpilasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Desa, yang berisi kan: 

Ko mpilasi Laporan Mingguan FM;



Hasil

observasi

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

dan

pemantauan

KMK

di

119

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

lapangan; 

Hasil analisisKMK atas pelaksanaan progra m;



Pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya;



Per masalahan yang penanganannya;



Koordinat infrastruktur ter bangun, pelaksanaan kegiatan di lapangan.

timbul

dan

tindak

lanjut

foto-foto

b) Laporan Progres Tingkat Kabupaten, yang berisikan : 

Laporan Mana je men Keuangan (LMK) ;



Laporan Mana je men Proyek (L MP) .

Laporan KMK disa mpaikan tiap bulan, dan diteruskan oleh Satker PIP cq. PPK PPI P Kab upaten kepada tim pelaksana. Laporan dari KMK ini akan men ja di ele men dari Laporan Mingguan, Bulanan dan Akhir TAMPr yang ditujukan kepada Tim Pelaksana Provinsi dan KMP .

Box 6.1. Pentingnya Kecepatan dan Ketepatan Pengiriman Laporan Sebagai suatu program pembangunan berskala nasional, penyelenggaraan PPIP sangat bergantung kepada ketaatan para pendamping dan pelaku untuk dapat mengirimkan laporan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan format yang telah ditetapkan. Kegagalan dalam penyediaan data/ laporan secara cepat dan tepat dapat membuat terlambatnya pengambilan keputusan/ kebijakan yang diperlukan. Khusus untuk pelaporan fungsional bagi Konsultan (KMP, TAMPr, KMK) dan FM, PPIP telah menyiapkan format pelaporan di dalam LAMPIRAN 9 yang wajib diisi secara lengkap dan dikirimkan tepat waktu.

6.3. Evaluasi Bagian p enting d ala m pengelolaan pe mba ngunan adalah evaluasi ya ng b aik at as pelaksanaa n ren cana pe mbangun an. Evaluasi dilakukan untuk me mp eroleh u mp an balik agar dapat diken ali secara dini peyi mp angan-p enyi mpang an p elaksan aan dari re ncana

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

120

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

pe mbangun an, d an ke mu dian dapa t diru mu skan langkah langkah per baikan yang tepat sa saran dan tep at wakt u.

Evaluasi dilakukan deng an mer u ju k pada indikator kiner ja u ta ma yang diuraikan pada Bab 1. Tenta ng Progra m, meliputi: 1. Indikator da mpak ( imp act) . 2. Indikator kiner ja ( outp ut).

Evaluasi dilaksana kan pa da ting katan provinsi dan n asional berd asarkan :

kabupa ten,

1. Data pe nyelengg araan pr ogra m (da ta pri mer da n sekund er) di tingkat de sa, kabu paten , dan pro vinsi ; 2. Hasil rapat koordinasi ru tin; 3. Te mua n-te mua n lapangan;

dari

pe manta uan

langsung

ke

4. W awancara denga n para pelaku progr a m.

Hasil evaluasi dituan gkan dala m setiap laporan r utin di se mua ting katan .

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan

121

Bab 7. Penanganan Pengaduan dan Masalah 7.1. Penanganan Masyarakat

Pengaduan

dan

Masalah

Perso alan bisa mun cul pada berbagai tingkat pelaksanaa nbaik di tingkat ma sya rakat, kabupa ten, provinsi atau bah kan di tingka t pu sat. Hal ini dapa t men gakibat kan mu nculnya per tanya an, keluhan, atau tuntut an ya ng lebih serius dari masyarakat. Banya knya keluhan bukan berar ti kinerja progra m buruk. Ini bisa berarti bah wa ma syar akat me n jadi lebih berdaya da n lebih sadar, peduli dan se cara aktif b erpartisipasi dala m pelaksanaa n progra m. Hal terpen ting adalah bah wa pengadua n terse but be nar ditangani dan diselesaikan segera.

Penga duan masyaraka t mer upakan ben tuk dari penga wasan masyara kat yan g diwa kili oleh Le mbaga Swa daya Masyara kat (L SM), Orga nisasi Masyarakat (Or mas), Le mba ga Keag a maan, Perguru an Tinggi, W arga Masya raka t, da n ata u Media Massa.

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

a) Dima na dan Bagai mana Me na ngani Pengadua n Pengaduan mengenai disampaikan melalui:

pelaksanaan

PPI P

yan g

dapa t

i.

Unit Pengad uan Ma sya r akat kabupa ten a tau pr ovinsi ;

berada

di

ii.

Kotak pengaduan PPI P dite mpatkan di sekretariat OMS, kantor Kepala Desa, kantor dinas PU/Bappeda Provinsi dan Kabupaten;

iii.

SMS center ( Pusat, Pr ovinsi, Ka bupa ten), web site atau e mail;

iv.

Surat yang dikirim langsung ke pada Fasilitator Masyarakat atau ke pada Konsultan atau Pe merintah terkait yang berwenang .

b) Klasifikasi Pengadua n da n Masala h Se mua jenis penga duan har us dicatat da n segera ditangani, untuk me mu dahkan pencatat an dan penangan an pen gadua n dikelo mpo kkan ke dala m kelo mp ok b erdasa rkan jenis ma salah yang ter jadi, yaitu: i.

Penga duan yan g berkaitan den gan penyi mpangan prinsip dan p rosedur;

adanya

ii.

Penga duan yan g berkaitan den gan penyi mpangan , penyalahg unaa n penyele we ngan dana;

adanya atau

iii.

Penga duan yan g berkaitan den gan adanya tindakan intervensi yang me ngara h pada hal negatif dan merugikan masyara kat mau pun kepentinga n progr a m;

iv.

Penga duan yan g berkaitan den gan adanya ke jadian yang mengara h ke kondisi kahar/For ce Majeur (suatu keadaa n yan g ter jadi di luar ke ma mpuan man usia, seper ti; akibat b enca na ala m, keru suhan ma sal);

v.

Hal -hal yang diadukan seringkali tidak hanya terdiri dari satu kategori per masalaha n sa ja, tet api juga me nca kup bebera pa kateg ori p er ma salahan

Bab 7. Penanganan Pengaduan dan Masalah

123

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

lainnya. Untu k itu dala m meng kateg orikan suatu pengadua n perl u dilihat aspek apa yang paling men on jol yang me n ja di inti per ma sala hannya ; vi.

Pertanyaan, kritik, dan saran dari ma syarakat terhadap program. Selain sebagai masukan kepada Progra m juga untuk mengukur tingkat sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap pr ogra m.

7.2. Prinsip Masalah

Penanganan

Pengaduan

dan

Berikut ini adalah prinsip -prinsip yan g digunakan dala m men angani keluhan at au ma salah: i.

Ra hasia : Ide ntitas pelapor harus dirahasiakan kecuali yang bersangkutan menghedaki sebali knya. H al i ni di maksudkan untuk melindungi hak pelapor agar merasa aman, nyaman dan tenteram berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkannya.

ii.

T ranspa ra n: Pena nganan masalah h arus meng acu pada asa s DOUM ( Dari, Oleh, Un tuk Ma syara kat), artinya ma syar akat har us diberitahu dan dilibatkan dala m pro ses penang anan p engad uan/ masalah dengan dida mpingi oleh FM dan KD. Ke ma juan penangan an masalah harus disa mp aikan kepa da seluruh masyarakat baik melalui forum mu sya warah mau pun melalui papan infor masi da n media lain yang me mung kinkan se suai kondisi sete mpat. Ma syara kat di motiva si untuk berper an aktif da n men gontrol proses pena nganan p enga duan/ ma salah yang t er jadi. Tu gas F M dan KMK adal ah mendoro ng dan menga dvo kasi ser ta me ma stikan bah wa ma syara kat pro -a ktif dala m keselu ruhan prose s penangan an ma salah.

iii.

Proporsional: Penan ganan pengad uan harus sesuai dengan cakupa n kasus/ ma salah yan g ter jadi. Jika kasusnya berkaitan deng an pe nyi mp angan prinsip dan prosedur, ma ka foku s pen an ganan har us men genai prinsip dan prosedur t ersebut . Jika

Bab 7. Penanganan Pengaduan dan Masalah

124

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

per masalahan ber kaitan denga n penyi mpangan dana, maka masalah/ kasu s yang di tangani harus keduan ya, b aik pen yi mpa ngan prinsip dan pro sedur mau pun pen yi mp angan da na. Ke mung kinan penangan an ka sus ini akan me libatkan unit pe meriksa yang me mpu nyai ke we nan gan dan telah ditun juk oleh Pe merintah . iv.

Ak untabilit as: Pr oses kegiatan pengelolaan pengadua n dan ma salah sert a tin dak lan jut nya harus dapat dipert anggun g ja wab kan kepad a ma syara kat sesu ai dengan kete ntuan atau pro sedur yang b erlaku.

v.

Obyektif: Penanganan pengaduan, ditangani secara objektif yang artinya pengad uan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme u ji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pe mihakan kepada salah satu pihak, melainkan pe mihakan pada prosedur yang se mestinya.

7.3. Media/Saluran Pengaduan dan Masalah a) Media Pe ngaduan Pada prinsipnya pen gaduan dap at dilakukan oleh se mua unsur ma syara kat seperti warga, t okoh ma syara kat, kelo mp ok ma syara kat, LSM, orga nisasi ke ma syara kata n, organisasi sosial politik, aparat pe merintah, konsult an , warta wan, dan se bagainya . Untu k itu, pengadua n dan per masalahan t erkait pelaksanaan PPIP dap at dilakukan baik secara lang sung mau pun tidak langsung melalui media fasilitator, kon sultan, sms ce ntre, web sit e da n e mail . Penga duan secar a langsun g dapa t disa mpaikan kepada penda mping, konsulta n dan un sur pe laksana lainnya di lapangan, atau melalui berbagai f oru m ta tap mu ka dengan Ti m Pe ngend ali di Pusat dan Tim Ko ordinasi di daerah ( Pro vinsi dan Kab upate n ) d an ata u Konsultan

Bab 7. Penanganan Pengaduan dan Masalah

125

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

(Pusa t, Desa).

Propinsi,

Ka bupat en ,

Ke ca mat an

da n/

a tau

Sedan gkan penga duan tidak langsun g dapat dilakukan melalui: i.

Buku / for mulir pen gaduan ;

ii.

Telepon;

iii.

W ebsite;

iv.

SMS cen tre, e mail ;

v.

vi. vii.

Laporan h asil pe mantau an p erke mbang a n pelaksanaa n/ te mu an lapangan atau yang disa mp aikan melalui Tim Penge nd ali dan Tim Koordinasi PPI P, konsultan, pelaku pr ogra m, L SM, DPRD, Pergur uan Tinggi, le mbaga p enelitian dan organisasi ke ma syaraka tan lainnya; Berita media ma ssa; Laporan ha sil pe meriksa an/ te muan aparat penga was sep e rti Bada n Pen ga was Kiner ja Pe mban gunan ( BPKP), Badan Peng a was Da erah (Ba wasda) , dan lain sebagain ya.

b) Pengelolaan Pe ngaduan da n Masala h Segera se telah pen gaduan ata u ma salah diteri ma, langkah pert a ma ya ng haru s dilakukan adalah meng u ji kebenara n/ menginvestigasi p engaduan d an per masalahan yang a da meliputi (namun tidak terb atas pada) me ngu mpulkan bu kti -bukti dan do ku ment asi terkait deng an pen gaduan (lapo ran, data , dan sebagainya) . Taha p peng elolaan pengadu an da n ma salah unt uk selan ju tnya meliputi: i.

Pe ndok ume ntasia n Setiap p engad uan a tau ma salah yang diteri ma didoku menta sikan baik melalui pencatatan d ala m buku ar sip ( log bo ok) sebagai pen d oku ment asian a wal.

ii.

Pe ngelo mpoka n da n Dist ribusi Penga duan yang telah didoku menta sika n selan jutn ya dikelo mp okka n berd asar ka n:

Bab 7. Penanganan Pengaduan dan Masalah

126

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

  



iii.

Tingkat/ jen jang sub yek yang diadu kan un tuk men entu kan p elaku a wal penan ganan . Isu p engad uan untu k men entu kan kate gori ma salah. Stat us peng aduan , seper ti antara lain ter masu k kasus la ma, kasus lan jut an, d a mpak ikutan dar i ma salah yang a da, a t au infor masi ta mbahan tentang masalah yang sud ah ad a. Berda sarka n peng elo mpokan tersebut ke mudia n dilakukan pe ndistribusian ma salah ke jen ja n g satu tingka tdiatas jen jang subye k yan g diaduka n untuk dilakukanklarifikasi,u jisilang d an analisis ma salah. Jika dite mui kasu s -ka sus yan g dipandang akan be rda mpa k lebih luas dari keberada an kasus tersebut , ma ka te mbu sa n laporan dikirim lang sung ke pada konsultan yan g bertangg ang ja wab a tas penan ganan ma salah di provinsi/ wilayah. Un tuk me mper cep at prose s penangan an, penga duan/ ma salah yang telah dikelo mpo kkan pada tah ap ini ha rus mulai didoku menta sikan ke d ala m siste m p engelolaan data da n infor ma si PPI P. Pen doku me ntasian ke dala m siste m pengelolaan dan infor masi ini aka n men jadi baha n evaluasi dan analisi s penye mpur naan desain pr ogra m l ebih lanju t.

Uji Si la ng da n Anali s is Berda sarka n pe ngadua n/laporan ya ng diteri ma , ma ka pelaku progra m yang berada satu tingka t di atas jen jang sub yek yang diadukan melaku kan u ji silang untuk mengu ji keb enaran dari laporan/ pengadua n.

7.4. Tahapan Masalah

Penanganan

Pengaduan

dan

Tahapan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut: 1. Regist rasi da n Do kume nt asi Registra si atau pe ncat atan dan do ku menta si di dala m buku arsip (logboo k) di ma ksu dkan seba gai me kanisme kontrol.

Bab 7. Penanganan Pengaduan dan Masalah

127

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

2. Pe ngelo mpoka n da n Dist ribusi Penga duan ya ng telah dicata t atau dir egistrasi dan didoku menta sikan, ke mudian didistrib usikan se suai dengan jen ja ng ke wenan gan masing - masing subye k, isu dan statu s pe ngadua n. Jika dite mui kasus- kasus yang dipandang akan berda mpa k lebih luas dari kebe radaan ka sus ter sebut, maka pendistribusiannya disesuaikan d e ngan luasan da mpak yang diperkirakan muncul. Secar a u mu m, inti keluhan masya rakat dapa t dikelo mpo kkan men jadi 3 (tiga) kate go ri, yaitu:  Katego ri ri nga n, ber upa p engaduan ma syara kat yan g ber kaitan denga n per masalahan pelang garan/ pe nyimpanga n ad minisitrasi dan prosedur;  Katego ri seda ng, berupa p engaduan ma syara kat yan g ber kaitan denga n per masalahan pelang garan/ pe nyimpanga n yang salah sa saran (p eneri ma manfa at) dala m pelaksanaa n progr a m;  Katego ri be rat, ber upa pen gadua n masyara ka t yang ber kaitan de ngan p er ma salahan pelanggaran/ pe nyi mpanga n/ penye lewen gan dana. 3. Uji Si la ng da n Analis is Kasu s dari ha sil pengadua n ter sebut selan jut nya dilakukan u ji silang untu k mend apat ka n:  Kepa stian po kok per masalahan yang mun cul;  Kepa stian statu s ka sus. Ka sus terseb ut apa kah sudah ditanga ni, diselesaikan, dala m proses penangan an, d ala m prose s u ji silan g, prose s analisis, dan sebagainya ;  Men dapat kan infor ma si ta mb ahan;  Hasil u ji silang merupa kan ma sukan untuk men ganalisis per masalahan yang mun cul sehingga me ningkat kan akura si pe nyusun an alternatif pena nganan . Ha sil dari proses ini adalah reko men dasi tent ang pe nanganan kasus.

Bab 7. Penanganan Pengaduan dan Masalah

128

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

4. T indak La nj ut Tindak Turun T angan (T3) didasarkan a ta s reko menda si dari hasil uji silang dan analisis, yang dilakukan secara ber jen jang sesuai dengan wilayah ke wenang an ma sing - masing. Beberapa contoh tindak lanjut akan diajukan dalam foru m kegiatan masyarakat untu k menganal isis masalah dan mencari solusi alternatif, pemb entukan Ti m Ad hoc untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, me mberi peringatan atau sanksi kepada pihak pihak yang dinyatakan bersalah, dan lain sebagainya. 5. Pe ma nta ua n da n i nvest igasi la nj uta n Pe man tauan di maksudka n sebag ai alat kendali penangan an pen gadua n, sehingg a diketahui perke mban gan p enyelesaian ka susn ya . 6. Pe nyel esaia n Pe rmas ala ha n Penyelesaian masalah ini menged epa nkan prinsip transpar ansi dan partisipa si. Arti nya proses penyelesaian haru s dilakukan se cara terbuka dan melibatka n masyar akat . Ap arat da n konsultan atau Fasilitator Ma syara kat pen da mping han ya me mf asilitasi proses penyelesaia n masalah tersebu t. 7. Umpa n balik Umpan b alik ( feedba ck) mer upaka n tangg apa n balik masya raka t terha da p penyele saian kasu s yang mu ncul. Hal ini dapat be rupa:  Men eri ma dan me ngang gap kasu s tela h selesai;  Men eri ma dengan bebera pa catat an persyara tan da n me mberikan infor ma si ta mbahan ;  Men olak tan pa alasa n;  Men olak den gan alasan;  Tidak ada t angga pan sa ma sekali. Hasil u mpan b alik ini dituangkan melalui Beri ta Acara dan dila mpirkan dala m Lap or an Bulanan. Umpan balik terse but juga men jadi ma sukan b agi pelaku PPIP.

Bab 7. Penanganan Pengaduan dan Masalah

129

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Secar a rinci unt uk t ahapan pena ngan an dan penyelesaian pengadua n meng acu diagra m alir pada Ga mbar 7 .1. berikut ini:

Pengaduan Masyarakat

Pencatatan Pengaduan Oleh UPK Setempat

Pengkategorian Pengaduan

Database UPK

Identifikasi Jenjang Subyek Masalah

Validasi Pengaduan

Salah Informasi

Pencatatan Pengaduan

Identifikasi Masalah

Tidak Ada Masalah

Pencarian Fakta

Tidak Ada Kewenangan

Penerusan Pengaduan ke Tingkat Lebih Tinggi

Tidak Selesai

Ada Kewenangan

Analisis Penyelesaian Masalah

Tindak Turun Tangan

Penyelesaian Masalah

Pencatatan pengaduan selesai Penyampaian kepada masyarakat

G amb a r 7. 1 B ag an Al i r Pen an g an an P en g a d u an d an Mas al ah

Bab 7. Penanganan Pengaduan dan Masalah

130

Bab 8. Penutup Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam penyelenggaraan PPIP Tahun Anggaran 2014 pada berbagai tingkatan. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan pembangunan fisik akan dijelaskan pada buku Petunjuk Teknis PPIP Tahun Anggaran 2014.

Lampiran 1 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran 2 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran 3 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA REMBUG PENYIAPAN WARGA K E ……… 1 (FORMAT 3.1) Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014, di Desa …………………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Jam Tempat

: …………………………………………………… : Pukul …………… s.d. pukul …….……… : …………………………………………………...

Telah diselenggarakan Rembug Penyiapan Warga ke ……. yang dihadiri oleh: masyarakat sebagai kelompok2 ………………………………….. sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Rembug Penyiapan Warga ini, serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : Materi atau Topik    

Penjelasan awal mengenai prinsip, pendekatan, mekanisme program. Penjelasan tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan. Penjelasan tentang peran OMS, KPP, Kader Desa dan Relawan lainnya. Penjelasan rinci tentang Pakta Integritas.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat Notulis / Sekretaris Narasumber

: ………………………. dari ……………………………. : ………………………. dari …………………………….. : 1. ................................ dari .................................. 2. .................... ............dari ................................... 3. ................................ dari ................................... 4. ................................ dari ...................................

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesimpulan /keputusan dari Rembug Warga, yaitu: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. dst.

1

2

Diisi dengan: Rembug penyiapan warga ke:1,2,3, dsb. Kelompok miskin/ perempuan/ pengajian/ arisan/ dsb. Lampiran 3

Halaman 1

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .................... , tanggal ................................... 2014 Pemimpin Rembug / Kepala Dusun / RW

Notulen

(………………………………………..) Nama Jelas Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas

Mengetahui :

(………………………………………..) Nama Jelas

Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui : Wakil dan Peserta Rembug Warga Nama 1.

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

4. 5.

4. 5.

Dst.

Lampiran 3

Halaman 2

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Catatan isi kesimpulan/ keputusan Rembug Warga, meliputi : 1. Pemahaman peserta terhadap mekanisme dan prinsip-prinsip program. 2. Pentingnya partisipasi perempuan dan kaum miskin dalam setiap tahapan pelaksanaan program. 3. Pentingnya Pakta Integritas. 4. Usulan calon OMS, KPP dan KD.

Lampiran 3

Halaman 3

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

DAFTAR HADIR PESERTA REMBUG PENYIAPAN WARGA KE : .......... (FORMAT 3.2) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa No.

: : : :

Dusun / RW Tanggal Nama Fasilitator Masyarakat

Nama

Alamat Lengkap

Jenis Kelamin

: : :

Organisasi / Jabatan

Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. * dst * Daftar Hadir Peserta Rembug Warga ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang hadir dalam Rembug Warga. Kepala Desa

Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 4

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

NOTULENSI REMBUG WARGA KE : ........... (FORMAT 3.3) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara Pemimpin Rapat Narasumber

: : : : : Rembug Warga : :

Dusun / RW Tanggal Nama Notulis

: : :

………………………. (jabatan: ……………………………. ) 1. ............................. (jabatan .........................) 2. .................... .........(jabatan..........................) 3. ..............................(jabatan..........................)

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... dan dilanjutkan dengan penjelasan materi pertemuan. Materi Acara, meliputi :  Penjelasan awal mengenai prinsip, pendekatan, mekanisme program.  Penjelasan tentang arti pentingnya pastisipasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan.  Penjelasan tentang OMS, KPP, Kader Desa dan Relawan lainnya.  Penjelasan rinci tentang Pakta Integritas.

Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber sebagai berikut: (diisi sesuai dengan proses yang terjadi)

Lampiran 3

Halaman 5

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Kesimpulan/ Kesepakatan : Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber, dapat disimpulkan / disepakati: (diisi sesuai dengan proses yang terjadi)

Acara ditutup pada pukul ................. Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan Musyawarah

Fasilitator Masyarakat

Notulen

(………………………………..) Nama Jelas

(……………………………..) Nama Jelas

(……………………………) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 6

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

KOP SURAT DESA FORMAT UNDANGAN ACARA SOSIALISASI (FORMAT 3.4) Kepada Yth. 1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa .......................................... 2. Para Tokoh Masyarakat 3. Para Kepala Dusun/RT/RW 4. Organisasi-organisasi Masyarakat 5. Badan Permusyawaratan Desa Dengan hormat, Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi sasaran PPIP Tahun 2014 dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk: (i) Peningkatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat Desa, (ii) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui bantuan langsung masyarakat, dan (iii) Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kapasitas Pemantauan dan Evaluasi, maka kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara/ i untuk menghadiri Acara Sosialisasi dan Penjelasan Pakta Integritas yang akan dilaksanakan pada : Tanggal : ............................................................ Waktu : Pukul ........................ s.d ............................. Tempat : ............................................................ Acara : Sosialisasi dan Penjelasan Pakta Integritas PPIP Tahun 2014 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Desa...................................

( .................................................. ) Nama Lengkap Tembusan : 1. 2. 3. 4.

Camat (sebagai laporan); Tim Pelaksana Kabupaten (sebagai laporan); Satker PIP Kabupaten (sebagai laporan); ....................................................

Lampiran 3

Halaman 7

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA SOSIALISASI (FORMAT 3.5) Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Waktu Tempat

: …………………………………………………… : Pukul …………… s.d. …….……… : …………………………………………………...

telah diselenggarakan Sosialisasi yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun/ RW serta Tokoh Masyarakat / Organisasi Masyarakat di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Sosialisasi ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah: A.

Materi atau Topik 1. 2. 3. 4. 5.

Penjelasan tujuan, sasaran, pendekatan dan prinsip-prinsip PPIP. Penjelasan mekanisme pelaksanaan program. Penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur. Penjelasan sumber dana dan mekanisme penyaluran dana. Penjelasan mengenai peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan Desa). 6. Penjelasan mengenai Pakta Integritas.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat : ………………………. jabatan ……………………………. Notulen : ………………………. jabatan …………………………….. Narasumber : 1................................. jabatan .................................. 2................................. jabatan .................................. 3................................. jabatan .................................. 4................................. jabatan .................................. Setelah dilakukan diskusi terhadap materi di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal sebagai kesimpulan, yaitu : 1. 2. 3. 4.

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Dst.

Lampiran 3

Halaman 8

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................................... , tanggal ................................. 2014 Pemimpin Rapat

Notulen (………………………………………..) Nama lengkap

(………………………………………..) Nama lengkap

Mengetahui : Kepala Desa

Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui : Wakil dan Peserta Sosialisasi Nama 1.

Alamat

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

4. 5.

4. 5.

Dst.

Lampiran 3

Halaman 9

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI DESA DAN PENJELASAN PAKTA INTEGRITAS (FORMAT 3.6) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa No.

: : : :

Tanggal Nama Fasilitator Masyarakat

Nama

Alamat Lengkap

Jenis Kelamin

: :

Organisasi / Jabatan

Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. * dst * Daftar Hadir Peserta Sosialisasi ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalam Sosialisasi. Kepala Desa

Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Catatan isi kesimpulan sosialisasi, meliputi : 1. Pemahaman tentang tujuan, sasaran, pendekatan dan prinsip-prinsip PPIP. 2. Pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan program. 3. Pemahaman tentang komponen dan kriteria infrastruktur. 4. Pemahaman tentang sumber dana dan mekanisme penyaluran dana. 5. Pemahaman tentang peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan Desa). 6. Penjelasan mengenai Pakta Integritas.

Lampiran 3

Halaman 10

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

NOTULENSI SOSIALISASI DESA DAN PENJELASAN PAKTA INTEGRITAS (FORMAT 3.7) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara Pemimpin Rapat Narasumber

: Tanggal : : Nama Notulen : : : : Sosialisasi Desa dan Penjelasan Mengenai Pakta Integritas : :

………………………. jabatan……………………………. 1. ................................ jabatan ................................... 2. .................... ............jabatan ................................... 3. .................... ............jabatan ...................................

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Dilanjutkan dengan penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, meliputi:

Lampiran 3

Halaman 11

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

Lampiran 3

Halaman 12

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Kesimpulan/ Kesepakatan : Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat disimpulkan / disepakati : 1. ....................................................................................................................................... 2. ....................................................................................................................................... 3. ....................................................................................................................................... 4. dst Acara ditutup pada pukul .................

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan Rapat

Fasilitator Masyarakat

Notulen

(………………………………………..) (………………………………………..) (…………..………………..) Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 13

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CATATAN DALAM PENYAMPAIAN MATERI SOSIALISASI DESA DAN PENJELASAN PAKTA INTEGRITAS Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi desa dan penjelasan Pakta Integritas meliputi: 1.

Penjelasan tujuan, sasaran, pendekatan dan prinsip-prinsip PPIP, dan menekankan pada hal-hal pokok sebagai berikut:  Program dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat harus berpartisipatif dalam seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk terlibat dalam pengawasan pada pelaksanaannya.  Program harus dilaksanakan secara transparan/ terbuka sehingga perlu dilakukan penyebarluasan informasi atas pemanfaatan dananya.  Kegiatan pembangunan infrastruktur tidak boleh dikontraktualkan, tetapi dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara swakelola.

2.

Penjelasan mekanisme pelaksanaan program:  Musyawarah desa merupakan keputusan tertinggi dalam program, sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan.  Musyawarah desa dilaksanakan empat kali, disamping akan dilakukan rembug-rembug secara rutin.  Seluruh Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau usulan atau masukan dalam setiap musyawarah desa.  Dalam pembangunan fisik, diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal dan material lokal.  Pengadaan material akan dilakukan oleh panitia pengadaan untuk mendapatkan material dengan kualitas yang baik tetapi dengan harga yang murah.  Hasil-hasil musyawarah desa dan penggunaan dana BLM harus dipublikasikan di papan informasi agar masyarakat dapat mengetahuinya. Penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur:  Jenis infrastruktur yang diperbolehkan adalah jalan (bukan jalan hotmix), drainase jalan, irigasi, air bersih dan sanitasi.  Masyarakat desa dalam memilih infrastruktur harus sesuai dengan kriteria dan penilaian prioritas antara lain yaiut dimanfatkan oleh sebagian besar masyarakat miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Penjelasan sumber dana dan mekanisme penyaluran dana:  Jumlah dana BLM adalah Rp 250 juta, dimana didalamnya termasuk untuk operasional OMS dalam melaksanakan persiapan dan perencanaan sebesar Rp 5 juta.  Masyarakat harus menyiapkan dana pemeliharaan yang besarannya ditentukan dalam musyawarah dan diwajibkan telah tersedia pada saat akan dilakukan pencairan dana BLMnya. Penjelasan mengenai peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan Desa):  Pengambilan keputusan dalam pemilihan OMS dan pemilihan jenis kegiatan di dasarkan pada hasil musyawarah desa dan bukan atas dasar keputusan Kepala Desa atau elit-elit/tokoh di tingkat desa. Penjelasan kriteria OMS, Kader Desa, KPP:  OMS harus patuh dan taat pada kontrak.  Masyarakat dan pelaku-pelaku di tingkat desa harus patuh pada pakta integritas.  Seluruh Masyarakat harus berperan aktif (laki-laki dan perempuan) dalam setiap pelaksanaan tahapan. Penjelasan mengenai Pakta Integritas:  Masyarakat dan pelaku-pelaku tingkat desa diwajibkan melaksanakan dan menyelesaikannya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan.  Masyarakat dan pelaku-pelaku tingkat desa tidak boleh melakukan pemotongan dana BLM yang disalurkan kepada masyarakat.  Masyarakat dan pelaku-pelaku tingkat desa tidak boleh memberi atas pungutan apapun kepada pihak siapa pun.  Bilamana ditemukan Penyalahgunaan Dana berdasarkan Hasil Pemeriksaan/ Audit Tim Pemeriksa maka masyarakat desa harus menyelesaikan temuan secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat BLM bagi masyarakat.

3.

4.

5. 6.

7.

Lampiran 3

Halaman 14

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA PAKTA INTEGRITAS (FORMAT 3.8) Sesuai dengan Musyawarah Desa I PPIP Tahun 2014, yang diselenggarakan di Desa ............................., Kecamatan ............................, Kabupaten ............................., Provinsi ....................., pada hari ..................., tanggal ......, bulan ............................. tahun ............, jam ............... s.d. ................., tempat................................................................................................. Maka dengan ini masyarakat telah Memutuskan/ Menyepakati yaitu: 1. Menerima bantuan dana PPIP Tahun 2014 dan sanggup melaksanakan dan menyelesaikannya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2014, serta tidak melakukan pemotongan dana BLM yang disalurkan kepada masyarakat. 2. Sepakat untuk tidak memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut diperkirakan, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan penyalahgunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). 3. Bilamana ditemukan penyalahgunaan dana berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Audit Tim Pemeriksa maka masyarakat desa harus menyelesaikan temuan secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat BLM bagi masyarakat. Demikian Berita Acara Pakta Integritas ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................................... , tanggal .............................................. 2014 Kepala Desa ............................. (………………………………………..) Nama Jelas Nama 1.

Menyetujui: OMS, KD, KPP dan Wakil Masyarakat3 Jabatan 1.

2. 3.

2. 3.

4. 5.

Tanda Tangan

4. 5.

Dst.

Wakil masyarakat yang menyetujui Pakta Integritas terdiri dari: BPD, wakil-wakil organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, perwakilan kaum miskin, dll. 3

Lampiran 3

Halaman 15

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

FORMAT SPANDUK (FORMAT 3.9)

Desa Ini Mendapatkan Dana Pembangunan dari PPIP Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Program Akan Memberikan Manfaat yang Lebih Besar

Lampiran 3

Halaman 16

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

KOP SURAT UNDANGAN ACARA MUSYAWARAH DESA I (FORMAT 3.10) Kepada Yth. 1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa .......................................... 2. Para Tokoh Masyarakat 3. Para Organisasi Masyarakat 4. Para Kepala Dusun/RT/RW 5. Badan Permusyawaratan Desa Dengan hormat, Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi Sasaran PPIP Tahun 2014 dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat Desa, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui bantuan langsung masyarakat, dan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kapasitas Pemantauan dan Evaluasi, maka kami mengundang Bapak / Ibu/Sdr/i untuk menghadiri Acara Musyawarah Desa I yang akan dilaksanakan pada : Tanggal : ............................................................ Waktu : Pukul .................. s.d ........................ Tempat : ............................................................ Acara : Memilih dan menetapkan OMS dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat desa; Memilih dan menetapkan KPP dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun; Memilih dan menetapkan KD sebagai aktor pemberdayaan; Menetapkan lokasi sekretariat OMS, KPP dan lokasi pemasangan papan informasi untuk Kegiatan PPIP; Menyepakati dan menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa II Penyepakatan dan Penandatanganan Pakta Integritas. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Desa...................................

( .................................................. ) Nama Jelas Tembusan : 1. Camat (sebagai laporan); 2. Tim Pelaksana Kabupaten (sebagai laporan); 3. Satker PIP Kabupaten (sebagai laporan); 4. .................................................... 5. .................................................... Lampiran 3

Halaman 17

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA I (FORMAT 3.11) Berkaitan dengan pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Jam Tempat

: …………………………………………………… : Pukul …………… s.d. pukul …….……… : …………………………………………………...

telah diselenggarakan Musyawarah Desa I yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun/ RW serta Tokoh Masyarakat / Organisasi Masyarakat di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa I ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : A.

Agenda      

B.

Memilih dan menetapkan OMS dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat desa; Memilih dan menetapkan KPP dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun; Memilih dan menetapkan KD sebagai aktor pemberdayaan; Menetapkan lokasi sekretariat OMS, KPP dan lokasi pemasangan papan informasi untuk Kegiatan PPIP; Menyepakati dan menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa II Menyepakati dan Penandatanganan Pakta Integritas.

Materi atau Topik   

Penjelasan tujuan, prinsip dan pendekatan program. Penjelasan struktur organisasi program. Penjelasan kriteria pemilihan OMS, KPP dan KD.

C. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat Notulis / Sekretaris Narasumber

Lampiran 3

1. 2. 3. 4.

: ………………………. Jabatan ……………………………. : ………………………. Jabatan…………………………….. : ................................ Jabatan .................................. ................................ Jabatan .................................. ................................ Jabatan .................................. ................................ Jabatan .................................. Halaman 18

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh Peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa I, yaitu : ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ . Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting * Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................................... , tanggal ................................... 2014 Pemimpin Musyawarah

Notulis / Sekretaris

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Kepala Desa

Mengetahui :

(………………………………………..) Nama Jelas

Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui : Wakil dan Peserta Musyawarah Desa I Nama 1.

Alamat

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

Dst.

Lampiran 3

Halaman 19

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA I (FORMAT 3.12) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa No.

: : : :

Tanggal Nama Fasilitator Masyarakat

Nama

Alamat Lengkap

Jenis Kelamin

: :

Organisasi / Jabatan

Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. * dst * Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa I ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa I. Disetujui : Kepala Desa

Dibuat : Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 20

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

NOTULENSI MUSYAWARAH DESA I (FORMAT 3.13) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara Pemimpin Rapat Narasumber

: : : : : Musyawarah Desa I : :

Tanggal Nama Notulis / Sekretaris

: :

………………………. dari ……………………………. 1. ................................ dari ................................... 2. .................... ............dari ................................... 3. .................... ............dari ...................................

Agenda Acara :  Memilih dan menetapkan OMS dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat desa;  Memilih dan menetapkan KPP dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun;  Memilih dan menetapkan KD sebagai aktor pemberdayaan;  Menetapkan lokasi sekretariat OMS, KPP dan lokasi pemasangan papan informasi untuk Kegiatan PPIP;  Menyepakati dan menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa II;  Menyepakati dan Penandatanganan Pakta Integritas. Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, yaitu :  Penjelasan tujuan, prinsip dan pendekatan program.  Penjelasan struktur organisasi program.  Penjelasan kriteria pemilihan OMS, KPP dan KD. Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

Lampiran 3

Halaman 21

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Kesimpulan / Kesepakatan : Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber, beberapa hal yang disimpulkan / disepakati : 1. ....................................................................................................................................... 2. ....................................................................................................................................... 3. ....................................................................................................................................... Acara ditutup pada pukul ................. Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Pimpinan Musyawarah

(………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 3

Fasilitator Masyarakat

Notulen

(……………………………………..) (………………………………..) Nama Jelas Nama Jelas

Halaman 22

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

HASIL PEMILIHAN OMS (Ketua, Sekretaris, Bendahara), KPP (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Kader Desa (KD) (Format 3.14) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

: : : :

Acara Tanggal

: Pemilihan OMS,KPP dan KD :

A. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)4 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ketua Organisasi Masyarakat Setempat No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. Total Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Sekretaris Organisasi Masyarakat Setempat No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. Total Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bendahara Organisasi Masyarakat Setempat No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. Total Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Organisasi Masyarakat Setempat No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total Suara

4

Dalam Keanggotaan OMS diwajibkan melibatkan Kaum Perempuan sebanyak 30% Lampiran 3

Halaman 23

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

B. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)5 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ketua Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. Total Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Sekretaris Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. Total Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bendahara Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. Total Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara No. Nama Perolehan Suara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total Suara

5

Dalam Keanggotaan KPP diwajibkan melibatkan Kaum Perempuan sebanyak 30% Lampiran 3

Halaman 24

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

C. Kader Desa (KD) Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kader Desa (KD) No. Nama 1. 2. 3. Total Suara

Perolehan Suara

…………………………………, tanggal ……………..………… 2014 Kepala Desa

Mengetahui :

(………………………………………..) Nama Jelas

Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas TAMK

(………………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 25

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

HASIL KETETAPAN DAN PENGESAHAN OMS (Ketua, Sekretaris, Bendahara), KPP (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Kader Desa (KD) (Format 3.15) Provinsi

:

Acara

Kabupaten Kecamatan Desa

: : :

Tanggal

: Ketetapan dan Pengesahan OMS, KPP dan KD :

A. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)6 No. Nama 1. 2. 3.

Jabatan Ketua OMS Sekretaris OMS Bendahara OMS

B. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)7 No. Nama 1. 2. 3.

Jabatan Ketua KPP Sekretaris KPP Bendahara KPP

C. Kader Desa (KD) No. 1.

Nama

Jabatan Kader Desa

D. Lokasi Sekretariat OMS: ............................................................................................. E. Lokasi Pemasangan Papan Informasi: 1. .................................................................... 2. .................................................................... 3. dst. …………………………………, tanggal ……………..…………… 2014

6 7

Disahkan Oleh: Kepala Desa

Mengetahui Tim Pelaksana Kabupaten

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Dalam Keanggotaan OMS diwajibkan melibatkan Kaum Perempuan sebanyak 30% Dalam Keanggotaan KPP diwajibkan melibatkan Kaum Perempuan sebanyak 30% Lampiran 3

Halaman 26

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (FORMAT 3.16) 1. Lokasi (Dusun / RW) 2. Jumlah KK 3. Jumlah KK Miskin 4. Permasalahan dan Potensi

5. Kebutuhan 6. Jumlah Pemanfaat

Lampiran 3

: Diisi dengan Nama Dusun/RW yang ada di desa. Seluruh Dusun/RW yang ada harus diidentifikasi. : Diisi dengan data jumlah KK terbaru. : Diisi dengan data jumlah KK Miskin yang ada di desa. : Diisi dengan permasalahan yang ditemui pada dusun bersangkutan, dikategorikan berdasarkan permasalahan menyangkut infrastruktur, ekonomi, sosial dan/atau kelembagaan. Diuraikan pula potensi yang dimiliki dusun tersebut pada masing-masing Kategori Permasalahan. : Program pembangunan yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan terkait. : Diisi dengan jumlah KK yang akan menerima manfaat dari program pembangunan yang dibutuhkan tersebut.

Halaman 27

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (FORMAT 3.16) No.

1.

Lampiran 3

Lokasi (Dusun / RW)

Dusun / RW …………

Jumlah KK

Jumlah KK Miskin

Permasalahan dan Potensi

Kebutuhan

a. Infrastruktur

a. Infrastruktur

b. Ekonomi

b. Ekonomi

c. Sosial

c. Sosial

d. Kelembagaan

d. Kelembagaan

Jumlah Pemanfaat (KK)

Halaman 28

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

No.

Lokasi (Dusun / RW)

2.

3.

Jumlah KK

Jumlah KK Miskin

Permasalahan dan Potensi

Kebutuhan

a. Infrastruktur

a. Infrastruktur

b. Ekonomi

b. Ekonomi

c. Sosial

c. Sosial

d. Kelembagaan

d. Kelembagaan

Jumlah Pemanfaat (KK)

Dusun / RW …………

Dst Total

Lampiran 3

Halaman 29

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

TAHAPAN PEMETAAN SWADAYA (Format 3.17) Langkah Satu: Persiapan Agar proses pemetaan swadaya memperoleh hasil yang optimal, dan memperkecil resiko kegagalan, serta mempermudah pelaksanaan di lapangan, maka perlu dilakukan persiapan dengan baik. Di bawah ini dijelaskan mengenai langkah-langkah minimal yang harus dilaksanakan sebelum melaksanaakan Pemetaan Swadaya, antara lain adalah: 1. Kegiatan 1: Pembentukan Tim Pemetaan Swadaya Pada Tahap yang pertama, perlu disepakati dengan Tim Inti (Relawan), siapa yang akan memfasilitasi keseluruhan Kegiatan Pemetaan Swadaya. Dalam Pelaksanaannya, tidak mungkin keseluruhan warga masyarakat menjadi Fasilitator Masyarakat dalam Proses Pemetaan Swadaya, maka harus dibentuk Tim Pemetaan Swadaya yang akan terlibat untuk memfasilitasi dan mengorganisir proses pemetaan. Anggota Tim ini terdiri dari: (1) Relawan-relawan warga yang mau menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. (2) Tim Fasilitator Masyarakat dan apabila dirasa perlu dan memungkinkan jumlah Tim Pemetaan Swadaya ini dapat ditambah dengan melibatkan lembaga-lembaga atau individu yang mempunyai kepedulian dan atau kemampuan dalam hal-hal penggalian informasi dan kajian yang sifatnya teknis (sebagai narasumber untuk bidang-bidang teknis tertentu). juga akan sangat membantu apabila terdapat anggota tim yang ahli di bidang ilmu sosial kemasyarakatan. 2. Kegiatan 2: Bimbingan (Coaching) Tim Pemetaan Swadaya Untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada Tim Pemetaan Swadaya, maka dilakukan bimbingan oleh Tim Fasilitator Masyarakat atau pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang ini yang bersedia bekerja secara sukarela. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat (relawan) sebagai anggota Tim Pemetaan Swadaya benar-benar dapat berarti. Proses bimbingan kepada Tim Pemetaan Swadaya ini perlu disesuaikan dengan karakter masyarakatnya. Untuk kepentingan bimbingan Fasilitator Masyarakat menyusun Panduan Bimbingan, dengan penjelasan-penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami, sebaiknya dihindari penggunaan bahasa asing dan konsep yang abstrak. 3. Kegiatan 3: Penyusunan Bahan–Bahan Sosialisasi Tim Fasilitator Masyarakat (bersama dengan Tim Pemetaan Swadaya), harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mensosialisasikan siklus Pemetaan Swadaya. Materi sosialisasi tidak hanya menyangkut prosedur pelaksanaan Pemetaan Swadaya akan tetapi juga mengenai:    

Mengapa siklus pemetaan swadaya dilakukan? Apa hubungan siklus pemetaan swadaya dengan daur program partisipatif? Mengapa harus partisipatif? Apa manfaat pemetaan swadaya untuk masyarakat?

Lampiran 3

Halaman 30

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

4. Kegiatan 4: Kegiatan Pengkajian Data Sekunder Data ini antara lain mencakup keterangan mengenai keadaan masyarakat dan lingkungan tempat masyarakat tinggal, yaitu: topografi dan tata guna lahan, pengairan, jenis-jenis mata pencaharian masyarakat, pola konsumsi dan produksi, jumlah dan perubahan penduduk dari tahun ke tahun, kualitas dan fasilitas pendidikan, kualitas dan fasilitas kesehatan, lembaga-lembaga masyarakat dan kegiatannya, dan lain-lain yang dianggap perlu. 5. Kegiatan 5: Penyusunan Rancangan Kajian Rancangan Pemetaan Swadaya, berbeda dengan “Desain Penelitian” yang dilakukan oleh para peneliti yang sudah baku dan standar. Rancangan yang disusun bukan bentuk baku melainkan hanya sekedar acuan bagi pekerjaan di lapangan. Penyesuaian-penyesuaian akan dilakukan oleh Tim Pemetaan Swadaya sesuai dengan proses di lapangan. 5.1 Penetapan Tujuan Penerapan Pemetaan Swadaya (PS) Tujuan ini dicantumkan sebagai hasil yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan kegiatan penerapan Pemetaan Swadaya. 5.2 Penentuan Kebutuhan Informasi Setelah merumuskan tujuan pemetaan swadaya, kemudian dilakukan penentuan kebutuhan informasi yang dianggap penting untuk dikaji di lapangan. Penentuan informasi ini diperlukan untuk menghemat waktu, tenaga, serta biaya, juga diharapkan dapat memaksimalkan proses dan hasil lapangan. Tanpa kegiatan ini bisa jadi kita banyak membuang waktu untuk mengumpulkan berbagai informasi yang ternyata tidak diperlukan. 5.3 Pemilihan Metode/ Teknik Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknik/ metode:  Walau setiap teknik yang ada biasa digunakan untuk mengkaji Informasi tertentu, tetapi sebenarnya bisa disesuaikan dengan jenis informasi lain.  Sebuah teknik kajian dikatakan memiliki penekanan khusus untuk mengkaji informasi tertentu sebenarnya tidak tepat. Memang benar, sebuah teknik telah biasa dipergunakan untuk mengkaji informasi tertentu, tetapi sebenarnya tidak harus demikian karena bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian.  Sebuah informasi juga tidak hanya diperoleh dari sebuah teknik saja, tetapi dapat pula dilengkapi dengan hasil yang didapat melalui teknik-teknik lainnya. 5.4 Penentuan Sumber Informasi Beberapa contoh dalam mempertimbangkan Pemilihan Sumber Informasi, antara lain:  Kajian tentang alur pemasaran akan lebih baik apabila memperoleh informasi dari anggota masyarakat yang bekerja sebagai “pedagang–pengumpul” bandar untuk memahami bagaimana proses pemasaran dilakukan setelah pengumpul itu membeli dari produsen.  Kajian mengenai jenis-jenis usaha produktif (menghasilkan uang) yang dilakukan oleh perempuan, akan lebih baik bila dilakukan secara khusus dengan kelompok ibu-ibu selain dengan kelompok diskusi campuran antara bapak-bapak dan ibu-ibu (hasilnya seringkali berbeda).

Lampiran 3

Halaman 31

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

6. Kegiatan 6: Pembagian Tugas Tim Pemetaan Swadaya Tugas-tugas utama yang diselenggarakan oleh Tim Pemetaan Swadaya adalah: penyiapan bahan-bahan sosialisasi kepada warga masyarakat, sosialisasi kegiatan pemetaan swadaya, merumuskan tujuan dan menyusun rencana kegiatan serta membahas dan menyepakatinya bersama masyarakat, memandu dan memfasilitasi pelaksanaan sesuai tujuan, serta mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. 7. Kegiatan 7: Penentuan Waktu dan Tempat Waktu pelaksanaan kajian disepakati bersama masyarakat agar bisa berjalan dengan baik dan disesuaikan dengan ketersediaan waktu masyarakat. Biasanya, warga masyarakat tidak bisa mengikuti pertemuan sepanjang hari karena harus bekerja. Dengan demikian, sampaikan kepada masyarakat perkiraan lamanya waktu kegiatan, dan waktu-waktu pertemuan yang mungkin dilakukan pada setiap harinya. Sedangkan penyepakatan tempat, terdiri dari tempat anggota Tim Pemetaan Swadaya yang berasal dari luar lokasi desa dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk menyelenggarakan pertemuan masyarakat. Biasanya masyarakat sendiri yang akan mengatur penyediaan tempat ini. 8. Kegiatan 8: Persiapan Alat–Alat dan Bahan Alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan kajian adalah: kertas besar (plano), spidol besar beberapa warna, spidol kecil beberapa warna, lem, selotif, gunting, alat tulis, serta bahanbahan lokal bisa berupa biji-bijian, kerikil, ranting dan sebagainya sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Akan sangat baik apabila Tim Pemetaan Swadaya juga mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk rekaman diskusi dan pemotretan yang bisa dipergunakan kembali sebagai bahan diskusi dengan masyarakat apabila suatu saat diperlukan. Langkah Dua: Pelaksanaan 1. Sosialisasi (Kunjungan Persiapan dan Pengakraban) Meskipun Tim Fasilitator mendampingi masyarakat, akan tetapi kegiatan ini tetap penting untuk dilakukan, sebagai kegiatan sosialisasi yang menerus. Kegiatan pengakraban ini seharunya akan lebih mudah dilakukan karena sebenarnya sebagian besar sudah terjadi dan sebagian besar anggota Tim Pemetaan Swadaya adalah warga setempat. 2. Petemuan Awal dengan Warga Masyarakat Walaupun sebagian besar Tim Pemetaan Swadaya adalah anggota masyarakat setempat, akan tetapi sebaiknya tim ini memperkenalkan diri terlebih dahulu, dalam kaitannya dengan perannya sebagai Tim Pemetaan Swadaya. Perkenalan ini bisa dilaksanakan dalam pertemuan-pertemuan kecil ataupun pertemuan di tingkat Desa. 3. Pengumpulan Informasi Informasi setiap teknik selalu saling melengkapi, artinya pengkajian pertama selalu dijadikan dasar atau bahan pemilihan topik kajian selanjutnya. Begitu juga dengan pengkajian berikutnya, selalu menggunakan bahan-bahan diskusi sebelumnya. Dengan demikian tidak terjadi banjir informasi yang tidak perlu, dan proses seleksi dan mempersempit bahasan ke dalam sejumlah topik tertentu yang paling penting berlangsung berdasarkan hasil diskusi.

Lampiran 3

Halaman 32

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

4. Pendokumentasian Hasil Kajian Setiap kali dilakukan diskusi teknik, terdapat anggota Tim Pemetaan Swadaya yang mencatat. Gambar-gambar dan bagan-bagan yang dibuat pada saat melakukan kajian juga dikumpulkan dengan baik karena akan dipergunakan sebagai bahan diskusi pada saat Perumusan Masalah Tingkat Desa. Langkah Tiga: Lokakarya Desa untuk Perumusan Masalah 1. Persiapan Bahan Seluruh infromasi hasil kajian tingkat Dusun/ RW dikumpulkan oleh Tim Pemetaan Swadaya dan dikaji bersama. Untuk mempermudah proses, ditulis masing-masing pada selembar kertas besar mengenai:  Berbagai masalah yang terkumpul dari keseluruhan teknik.  Berbagai potensi yang terkumpul dari seluruh penerapan teknik. 2. Penyepakatan Waktu Sepakati waktu lokakarya dengan masyarakat, agar waktu pertemuan tidak mengganggu waktu warga masyarakat. Biasanya, pertemuan ini bisa sampai sehari penuh. 3. Persiapan Teknis Persiapan teknis yang perlu dilakukan antara lain adalah:  Menyepakati jadwal pertemuan dengan masyarakat.  Mengundang berbagai kelompok masyarakat untuk Hadir dalam pertemuan (lisan / menyebarkan undangan ).  Mempersipakan tempat pertemuan (yang agak luas).  Mempersiapkan konsumsi bersama masyarakat dan pihak desa.  Mempersiapkan alat dan bahan: kartu-kartu, kertas besar, lem, selotip dan alat tulis. 4. Pelaksanaan 4.1. Pembukaan, Penyampaian Maksud dan Tujuan Setelah peserta pertemuan terkumpul, maka Ketua “Tim Pemetaan Swadaya” akan menyampaikan kembali maksud dan tujuan dari pertemuan ini. Juga biasanya dari pemuka masyarakat, seperti Kepala Desa dan Tokoh setempat, akan menyampaikan sambutan singkat. 4.2. Penyajian Seluruh Hasil Infromasi Tahap selanjutnya adalah penyampaian seluruh hasil kajian kepada peserta pertemuan. Apabila kajian dilakukan oleh Tim Pemetaan Swadaya beserta masyarakat per Dusun/ RW, penyampaiannya dilakukan oleh masing-masing Dusun/RW. Seorang anggota masyarakat, mewakili Dusun/ RW masing-masing menyampaikan dalam bentuk rangkuman, dan menyampaikan masalah-masalah utama yang ditemukan di Dusunnya/ RW, serta potensi yang ada. Setiap temuan diskusikan dengan peserta. 4.3. Pengorganisasian Masalah Masalah-masalah yang muncul di masyarakat akan sangat beragam topik-topiknya. Topik-topik yang muncul pasti beragam dengan berbagai isu yang sebetulnya bisa jadi saling berkaitan. Semua masalah yang ada ditulis dalam kertas plano Lampiran 3

Halaman 33

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

(dikumpulkan), kemudian dikelompokkan berdasarkan kepada isu besar yang sama, misal kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Setelah semua masalah dikelompokkan kemudian ditarik hubungan sebab akibatnya menjadi pohon masalah, seperti yang dilaksanakan dalam refleksi kemiskinan, akan tetapi dalam kegiatan ini masalah-masalah yang muncul sudah lebih jelas karena hasil kajian yang mendalam. Masalah-masalah tersebut kemudian dirumuskan menjadi masalah tingkat desa. Masalah-masalah yang muncul di masyarakat akan sangat beragam topik-topiknya. Karena tidak mungkin untuk menangani semua masalah secara sekaligus pada saat yang bersamaan, perlu dilakukan “seleksi” dengan Proses Pengorganisasian Masalah. 4.3.1. Pengumpulan Masalah Setelah penyajian seluruh hasil kajian, masalahmasalah yang muncul kemudian ditampilkan seluruhnya di atas kertas lebar yang ditempelkan di dinding. Masalah-masalah dapat saja dikurangi atau di-drop atas usulan peserta, karena menurut mereka tidak layak dibahas. 4.3.2. Pengelompokan Masalah Tujuan dilakukannya Pengelompokkan Masalah ini antara lain:  Menyederhanakan tampilan seluruh permasalahan.  Mendiskusikan pembidangan pembangunan desa.  Mendiskusikan bidang/aspek kehidupan apa yang paling banyak masalah. 4.3.3. Kajian Hubungan Sebab Akibat Masalah Tujuan Kajian Hubungan Sebab Akibat antara masalah-masalah yang ada, yaitu:  Mengkaji masalah-masalah mana yang menjadi penyebab dari masalah yang lain.  Mengkaji masalah-masalah yang paling banyak menyebabkan masalah lainnya, disebut sebagai akar masalah.  Mengkaji masalah-masalah mana yang menjadi akibat masalah yang lain. Manfaat Kajian Hubungan Sebab Akibat antara lain adalah:  Masyarakat melihat permasalahan yang mereka hadapi secara menyeluruh dalam bentuk visual (bagan hubungan sebab akibat masalah).  Masyarakat menilai permasalahan itu sebagai suatu keadaan yang tidak bisa dipisah-pisahkan sehingga perlu dipecahkan bersama.

Lampiran 3

Halaman 34

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

4.3.4. Pendokumentasian Seluruh kegiatan ini didokumentasikan, termasuk hasil-hasil pengorganisasian masalah yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM).

Lampiran 3

Halaman 35

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MATRIKS PEMETAAN SWADAYA (Format 3.18) NO.

INFORMASI

URAIAN

1.

Peta dan Profil Keluarga Miskin

2.

Peda dan Profil Potensi Relawan dan Sumber Daya Manusia

3.

Peta dan Profil Masalah Infrastruktur

4.

Peta dan Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat

5.

Peta dan Profil Masalah serta Potensi Sosial dan Budaya

6.

Peta dan Profil Kelembagaan Setempat

7.

Peta dan Profil Kebutuhan Masyarakat

a. Kantung - kantung kemiskinan di tingkat Dusun/ RW (uraikan jumlah KK Miskin di tiap dusun dan penyebarannya) b. Karakterisitik Kemiskinan (uraikan penyebab kemiskinan) c. Profil Rumah Tangga Miskin (pendapatan, pola belanja, asal usul) d. Demografi Masyarakat Miskin (jumlah KK miskin, usia, Pendidikan, Gender, dll) e. Keterlibatan dalam Program Kemiskinan sebelumnya a. Orang yang dipercaya, dianggap jujur oleh masyarakat b. Figur-figur relawan, ikhlas tanpa pamrih c. Memiliki kepedulian, empati yang tinggi terhadap nasib masyarakat miskin d. Pemuda dan perempuan yang aktif serta memiliki komitmen ke masyarakat e. Figur-figur pemimpin formal dan pemimpin informal masyarakat f. Berpotensi keahlian g. Kemampuan ekonomi dll. a. Akses transportasi b. Akses sarana ekonomi (pasar, pertokoan dll.) c. Akses pertanian (irigasi, drainase) d. Akses air bersih e. Akses pendidikan f. Akses kesehatan g. Perumahan a. Akses usaha (pengusaha, pabrik, lokasi, bahan baku, pasar dll.) b. Akses modal c. Kelembagaan eknomi dan keuangan a. Nilai-nilai sosial b. Masalah sosial c. Kondisi gizi dan kesehatan d. Hubungan dengan desa lain a. Organisasi masyarakat, pemuda, perempuan b. Organisasi sosial, keagamaan dan politik c. Organisasi pemerintahaan lokal d. Norma-norma lokal (tradisi, kebiasaan, kepercayaan, dll.) a. Prioritas masalah mendesak ditangani b. Peluang-peluang yang ada

Lampiran 3

Halaman 36

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PEMETAAN BATAS TAPAK (Format 3.19) Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

: …………………………………………….. : …………………………………………….. : …………………………………………….. : ……………………………………………..

Berdasarkan hasil pemetaan pada Kegiatan PPIP Tahun 2014 yang dilakukan oleh masyarakat dan perangkat Desa pada hari ……………..…….., tanggal ……, bulan…………………………., tahun……..…., maka bersama ini disampaikan pertimbangan berupa Pemetaan Batas Tapak Desa sebagai berikut : A. Statistik

No.

Data Penduduk

1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Wanita Jumlah Penganggur Jumlah Keluarga Pra KS dan KS 1 Jumlah Keluarga Sejahtera (Non Pra / KS 1) Jumlah RT Jumlah RW Jumlah Dusun

6. 7. 8.

Data Yang Diperiksa PODES BKBN Desa Tahun..... Tahun ….. Tahun …..

B. Lokasi Sasaran Program Lain

No. 1. 2.

3. 4.

Program/Tahun Program Pengembangan Kecamatan (PKK) Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya yang bersumber dari Dana Pemerintah Pusat (sebutkan) Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya yang bersumber dari Dana Pemerintah Daerah (sebutkan) Program pemberdayaan lainnya ......................................

Lampiran 3

2012

2013

2014

Halaman 37

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

C. Batas Wilayah

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Batas Desa Sumber Daya Sarana dan Prasarana Keadaan Fisik Lingkungan Luas dan Tata Letak Lahan termasuk Peruntukannya Penyebaran Daerah Permukiman Aliran Air Lembaga yang ada di Desa Sekolah Posyandu, Puskesmas

Masukan dalam Peta

*) Bentuk dan Tampilan Format dapat disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Uraian Deskriptif Contoh Batas Wilayah

Lampiran 3

Halaman 38

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Lampiran 3

Halaman 39

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Lampiran 3

Halaman 40

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PRIORITAS MASALAH, POTENSI INFRASTRUKTUR DESA (Format 3.20) Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

: …………………………………………….. : …………………………………………….. : …………………………………………….. : ……………………………………………..

Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai Pembahasan Hasil Pemetaan Swadaya di Tingkat Desa pada hari ………………….., tanggal ………….., bulan …………………….., tahun …………, pukul …………… bertempat di ……………………… maka bersama ini ditetapkan dan disahkan Daftar Prioritas Masalah dan Potensi Infrastruktur Desa sebagai berikut:

No.

Prioritas Uraian Potensi dan Masalah Wilayah

Lokasi Tempat Tinggal (Dusun/ RW)

Profil dan Karakteristik Potensi Masalah Infrastruktur Akses Usaha, Prasarana Akses Kelembagaan Akses Modal dan Sarana Kesehatan, dan dan Lembaga Dasar Pendidikan Organisasi Ekonomi / Permukiman dan Sosial Masyarakat Keuangan

*) Bentuk dan Tampilan Tabel disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Peta dan Uraian Deskriptif Data Kondisi Prasarana dan Sarana No.

Prasarana dan Sarana

Kondisi (sebutkan lokasi dan data lainnya)

Masalah (sebutkan lokasi dan data lainnya)

Potensi (sebutkan lokasi dan data lainnya)

Beserta Daftar Prioritas Masalah dan Potensi Infrastruktur Desa ini juga dilampirkan Risalah/ Notulensi Pertemuan, Daftar Hadir Peserta Pertemuan, Peta Kemiskinan serta Profil Wilayah yang dirumuskan masyarakat dan lampiran lainnya. Lampiran 3

Halaman 41

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan PPIP Tahun 2014 di desa kami, khususnya bagi Proses Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat. ………………………., tanggal ……….……………… 2014 Mengetahui : Fasilitator Masyarakat

Ketua Tim Pemetaan

Pimpinan Pertemuan

(………………………………) Nama Jelas

(………………………………) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

TAMK

(…………………………………..) Nama Jelas Perwakilan Peserta

Perwakilan Peserta

Kepala Desa

(……………………………) Nama Jelas

(……………………………) Nama Jelas

(……………………………) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 42

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETA DAN PROFIL KELUARGA MISKIN (Format 3.21) Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

: ……………………………………………… : ……………………………………………… : ……………………………………………… : ………………………………………………

Berikut ini adalah Peta dan Profil Keluarga Miskin berdasarkan Hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh Masyarakat, OMS dan Perangkat Desa pada hari …………..……….., tanggal …………, bulan ……………………………………, tahun …………, pukul …………… bertempat di ………………………………. yang dihadiri oleh ……. Peserta.

No.

Nama Keluarga Pra KS dan KS 1

Lokasi Tempat Tinggal (Dusun / RW)

Profil dan Karakteristik Keluarga Pra KS dan KS1 Keterlibatan & Penerima Jumlah Pekerjaan Kondisi Manfaat Tanggungan Kepala RT & Pendidikan Rumah Program Keluarga Pendamping Tinggal Sejenis Sebelumnya

*) Bentuk dan Tampilan Tabel disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Peta dan Uraian Deskriptif Demikian Peta dan Profil Keluarga Miskin ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam Pelaksanaan PPIP Tahun 2014 terutama dalam Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat di Desa Kami. Saksi : 1. ……………………………………… (Kader Desa) 2. …………………………………….. (Ketua OMS) 3. …………………………………….. (Anggota Masyarakat) 4. ……………………………………… (Wakil RT/ RW) 5. ……………………………………… (..……………………)

Diketahui Oleh : Kepala Desa

TAMK

(………………………..) (……………….…………..) Nama Jelas Nama Jelas Lampiran 3

Fasilitator Masyarakat

(………………………..…..) Nama Jelas Halaman 43

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETA , PROFIL MASALAH DAN POTENSI EKONOMI MASYARAKAT (Format 3.22) Desa Kecamatan Kabupaten

: …………………………………………….. : …………………………………………….. : ……………………………………………..

Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadaya di tingkat desa pada hari ………. Tanggal ………….. pukul ……….. bertempat di ……….. maka bersama ini ditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah, potensi ekonomi masyarakat sebagai berikut : Profil dan Kereakterisitik Masalah No.

Potensi Ekonomi Desa

Prioritas Masalah

Lokasi (Dusun)

Akses Usaha (pemasaran, bahan baku, pabrik, dll)

Akses Modal

Kelembagaan Ekonomi/Keua ngan

*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta dan uraian deskriptif

Beserta daftar prioritas masalah, potensi ekonomi desa ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan. Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan PPIP di desa kami, khususnya bagi proses penyusunan usulan kegiatan pembangunan. Tanggal ……………………………….. 2014 Fasilitator Masyarakat

OMS

……………………………………….. Kader Desa

……………………………………….. Kepala Desa

………………………………………..

………………………………………..

Lampiran 3

Halaman 44

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETA, PROFIL MASALAH DAN POTENSI SOSIAL DAN BUDAYA (Format 3.23) Desa Kecamatan Kabupaten

: …………………………………………….. : …………………………………………….. : ……………………………………………..

Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadaya di tingkat desa pada hari ………. Tanggal ………….. pukul ……….. bertempat di ……….. maka bersama ini ditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah, potensi sosial budaya masyarakat sebagai berikut: Profil dan Kereakterisitik Masalah No.

Potensi Sosial dan Budaya

Prioritas Masalah

Lokasi (Dusun)

Nilai sosial/budaya/ Adat

Tingkat Pendidikan /Pelatihan

Akses Modal/pasar

*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta dan uraian deskriptif

Beserta daftar prioritas masalah, potensi sosial dan budaya desa ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan. Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelakasanaan PPIP di Desa kami, khususnya bagi proses penyusunan usulan kegiatan pembangunan. Tanggal ……………………………….. 2014 Fasilitator Masyarakat

OMS

……………………………………….. Kader Desa

……………………………………….. Kepala Desa

………………………………………..

………………………………………..

Lampiran 3

Halaman 45

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETA DAN PROFIL KELEMBAGAAN (Format 3.24) Desa Kecamatan Kabupaten

: …………………………………………….. : …………………………………………….. : ……………………………………………..

Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadaya di tingkat desa pada hari ………. Tanggal ………….. pukul ……….. bertempat di ……….. maka bersama ini ditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah kelembagaan masyarakat sebagai berikut :

No

Nama Kelembagaan

Jenis Lembaga (Ormas/LSM/Keaga maan/politik, pemuda/perempuan, dll)

Potensi

Prioritas Masalah

Profil dan Karakteristik Masalah Ekonomi

Sosial

Budaya

*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta dan uraian deskriptif

Beserta daftar prioritas masalah, potensi kelembagan masyarakat desa ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan. Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelakasanaan PPIP di Desa kami, khususnya bagi proses penyusunan usulan kegiatan pembangunan. Tanggal ……………………………….. 2014 Fasilitator Masyarakat

OMS

……………………………………….. Kader Desa

……………………………………….. Kepala Desa

………………………………………..

………………………………………..

Lampiran 3

Halaman 46

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA SKS PENYELARASAN PROGRAM DENGAN RPJM DESA (FORMAT 3.25) Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014, di Desa …………………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Jam Tempat

: …………………………………………………… : Pukul …………… s.d. pukul …….……… : …………………………………………………...

Telah diselenggarakan kegiatan Penyelarasan atau Sinkronisasi Program PPIP dengan RPJM Desa yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan masyarakat sebagai kelompok8 ………………………………….. sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Rembug Penyelarasan atau Sinkronisasi Program PPIP dengan RPJM Desa ini, serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : 1. Ketua OMS. 2. Unsur Pemerintah Desa. 3. BPD. 4. Fasilitator Masyarakat. Materi atau Topik “Identifikasi Permasalahan Desa serta pembahasan dokumen RPJM Desa” Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat : ………………………. dari ……………………………. Notulis / Sekretaris : ………………………. dari …………………………….. Narasumber : 1. ................................ dari .................................. 2. .................... ............dari ................................... 3. ................................ dari ................................... 4. ................................ dari ................................... Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesimpulan /keputusan dari Rembug Warga, yaitu: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Dst.

8

Kelompok miskin/perempuan/pengajian/arisan/dsb. Lampiran 3

Halaman 47

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .................... , tanggal ................................... 2014 Pemimpin Rembug / Kepala Dusun / RW

Notulen

(………………………………………..) (………………………………………..) Nama Jelas Nama Jelas Mengetahui : Kepala Desa Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) (………………………………………..) Nama Jelas Nama Jelas Menyetujui : Wakil dan Peserta Rembug Warga Nama Tanda Tangan 1.

1.

2. 3. 4.

2. 3. 4.

Dst.

Lampiran 3

Halaman 48

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

SKS PNYELARASAN ATAU SINKRONISASI PROGRAM PPIP DENGAN DOKUMEN RPJM DESA ATAU DOKUMEN PROGRAM SEJENIS (Format. 3.26) Desa

Usulan dari Nama Kegiatan Jenis Kegiatan Lokasi Kegiatan Kelompok Pengusul

Kelompok Perempuan

Jumlah Pemanfaat L P Jml. 1.

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Kelompok Campuran

Pemanfaat Langsung Pemanfaat Tidak RTM (Rumah Umum RTM Langsung Tangga Miskin) ……. org L ……. org L ……. org ……. org P ……. org P ……. org ……..... org ………. % ……. org Jml. ……. org Jml. ……. org

Latar Belakang (jelaskan nsalaha yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)

2.

Tujuan yang ingin dicapai (Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah

3.

Kegiatan yang akan dilakukan (Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membeutuhkan pendanaan PPIP, swadaya ataupun sumber lain. Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)

4.

Manfaat yang akan diperoleh (Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai, misal: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad kesehatan, meningkatkan kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah, dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)

5.

Keterlibatan kelompok miskin dalam perencanaan (Jelaskan bagaimana dan berapa banyak kelompok orang msikin terlibat dalam perencanaan dalam penentuan usulan ini)

6.

Potensi sumberdaya (Sebutkan apa saja potensi desa yang dapat mendukung kegiatan, termasuk pelayanan pendidikan dan kesehatan dan swadaya lokal)

7.

8.

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan) Rencana Pelestarian Kegiatan (Jelaskan rencana pengelolaan, pemeliharaan dan atau keberlanjutannya setelah dana bantuan PPIP)

9.

Lampiran: a. Berita Acara penyelarasan program dengan RPJM Desa b. Daftar Long List RPJM Desa c. Peta Situasi Disiapkan Oleh Tim Sinkronisasi RPJM Desa 1. ……………………………...…………. (Ketua OMS) 2. ……………………………...…………. (Kader Desa) 3. ……………………………...…………. (Fasilitator)

Lampiran 3

Mengetahui: 1. …………………………….………………. (Kepala Desa) 2. …………………………….………………. (BPD)

Halaman 49

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CONTOH SURAT PENGANTAR USULAN PRIORITAS DESA (UPD) 9 DESA _________ (FORMAT 3.27)

Lampiran : 1 bundel

Tanggal……………… 2014

Kepada Yth. Tim Pelaksana Kabupaten ………. Dengan hormat, Melalui surat ini, kami sampaikan bahwa kami telah mengajukan Usulan Prioritas Desa: ________________ yang akan menjadi masukan dokumen perencanaan pembangunan desa. Usulan Kegiatan ini merupakan hasil dari Musyawarah Desa II yang telah diadakan di: Desa Kecamatan Kabupaten Pada tanggal

: : : :

dan telah ditindaklanjuti agar sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Adapun Usulan ini kami ajukan agar dapat dilakukan proses verifikasi di tingkat kabupaten sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ketua OMS

Tembusan : 1. Camat; 2. BPD; 3. Kepala Desa; 4. Arsip

9

(...............................................) (Nama Jelas)

Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau Dokumen dari Program Sejenis Lampiran 3

Halaman 50

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CONTOH COVER USULAN PRIORITAS DESA (UPD) (FORMAT 3.28) [KOP DESA]

USULAN PRIORITAS DESA TAHUN 2014 – 2016

DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI

: : : :

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2014

Lampiran 3

Halaman 51

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CONTOH FORMAT USULAN PRIORITAS DESA (TAHUN 2014 – 2016) (FORMAT 3.29) Desa Kecamatan 1.

2.

3.

4.

: :

Kabupaten Provinsi

: :

Latar Belakang Kegiatan Dalam latar belakang dipaparkan tentang kondisi awal desa, dari segi keadaan geografis, ekonomi, sosial, kelembagaan, serta prasarana dan sarana fisik. dijelaskan pula hal-hal yang menjadi permasalahan yang mengakibatkan kondisi tersebut, misalnya penyebab kemiskinan, penyebab kondisi sosial yang buruk, dan sebagainya. Visi, Misi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Menjelaskan mengenai visi dan misi pembangunan desa jangka menengah. serta menjelaskan strateginya dalam melaksanakan pembangunan/pengembangan desa tersebut terutama terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Maksud, Tujuan dan Sasaran UPD 3.1 Tujuan Menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan UPD ini (misalnya pembangunan perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan kelembagaan yang sesuai dengan tata ruang desa, potensi masyarakat dan permasalahannya). 3.2 Sasaran Adalah pemaparan target yang ingin dicapai, manfaat yang akan diperoleh (misalnya berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan produksi/ pemasaran, dan sebagainya). Profil Desa Menjelaskan Tentang Kondisi Awal dan Data Infrastruktur Terbangun yang ada di Tingkat Desa. 4.1 Data Penduduk (Jumlah Penduduk, Tingkat Ekonomi dan Data Pendukung lainnya) 4.2 Data Monografi Desa (Profil, Tingkat Ekonomi Desa dan Kondisi Awal Infrastruktur Desa) 4.3 Data Infrastruktur a. Jalan  Panjang Jalan Aspal : km  Panjang Jalan Tanah : km  Panjang Jalan Makadam : km b. Jembatan  Jembatan Beton : unit  Jembatan Kayu : unit  Lainnya (sebutkan) :

Lampiran 3

Halaman 52

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

c. d.

e.

f.

i. …………….. ii. …………….. iii. …………….. Saluran Irigasi  Panjang  Areal yang diairi Air Minum  Hidran umum  HIPPAM  Sumur Dalam  Lainnya (sebutkan) i. …………….. ii. …………….. iii. …………….. Sanitasi  Jamban Komunal  (MCK)  Lainnya (sebutkan) i. …………….. ii. …………….. iii. …………….. Prasarana dan Sarana lainnya  Kantor  Puskemas  Gedung Sekolah  Pasar  Lainnya (sebutkan)

: : :

unit unit unit

: :

m Ha

: : :

unit unit unit

: : :

unit unit unit

: : : : : :

unit unit unit unit unit unit

: : : : :

unit unit unit unit unit

Kapasitas :

liter

4.4 Kelembagaan Menjelaskan kelembagaan yang sudah ada dan menjelaskan ruang lingkup yang ditangani serta hasil - hasil yang sudah dicapai. 4.5 Rumusan Prioritas Masalah dan Pemecahan Masalah Menjelaskan tentang masalah-masalah yang menjadi prioritas berdasarkan hasil Musdes I, serta menjelaskan upaya-upaya pemecahannya. 4.6 Lampiran: a. Usulan Kegiatan UPD; b. Hasil Identifikasi; c. Pemetaan Swadaya; d. Pemetaan Batas Tapak; e. Prioritas Masalah dan Potensi Infrastruktur Desa; f. Peta dan Profil Keluarga Miskin; g. Hasil Rembug Warga (Desa).

Lampiran 3

Halaman 53

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

USULAN KEGIATAN UPD (FORMAT 3.30) Desa Kabupaten

: :

Kecamatan Provinsi

:

:

Berdasarkan Hasil Identifikasi dan Pembahasan Usulan - usulan Masyarakat melalui Rembug Warga (Desa), dan dengan mempertimbangkan Prioritas Usulan Kegiatan: No.

Kegiatan

Tujuan

Manfaat

Pemanfaat

Volume

Total Harga

Rencana Pelaksanaan

…………………………., tanggal …………………………… 2014 Fasilitator Masyarakat

TAMK

OMS

Kader Desa

Kepala Desa

(…………………………..) Nama Jelas

(……………………..) Nama Jelas

(…………………………..) Nama Jelas

(……………………………..) Nama Jelas

(………………………..) Nama Jelas

*) Format dapat disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Uraian Deskriptif.

Lampiran 3

Halaman 55

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

KOP SURAT UNDANGAN ACARA MUSYAWARAH DESA II (FORMAT 3.31) Kepada Yth. 1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa .......................................... 2. Para Tokoh Masyarakat 3. Para Organisasi Masyarakat 4. Badan Permusyawaratan Desa Dengan hormat, Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi Sasaran PPIP Tahun 2014 dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk peningkatan kapasitas perencanaan masyarakat desa dan kapasitas pembangunan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur perdesaan melalui bantuan langsung masyarakat, dan peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan dan kapasitas pemantauan dan evaluasi, maka kami mengundang Bapak / Ibu seluruh Masyarakat Desa ..............................................................., untuk menghadiri Acara Musyawarah Desa II yang akan dilaksanakan pada : Tanggal Jam Tempat Acara

: : : :

............................................................ ........................ s.d ............................. ............................................................ ............................................................

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Desa...................................

( .................................................. ) Nama Jelas Tembusan : 1. Camat (sebagai laporan); 2. Tim Pelaksana Kabupaten (sebagai laporan); 3. Satker PIP Kabupaten (sebagai laporan); 4. ....................................................

Lampiran 3

Halaman 56

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA II (FORMAT 3.32) Berkaitan dengan pelaksanaan PPIP Tahun 2014, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Waktu Tempat

: …………………………………………………… : Pukul …………… s.d. pukul …….……… : …………………………………………………...

telah diselenggarakan Musyawarah Desa II yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun/ RW serta Tokoh Masyarakat/ Organisasi Masyarakat di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa II ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : A.

Materi atau Topik  Perumusan prioritas permasalahan yang terdapat di desa;  Perumusan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJM Desa10;  Ketersediaan lahan/hibah lahan;  Pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun;  Perumusan dan Penentuan Besaran Upah Pekerja; - Kepala Kelompok : Rp. ………… - Kepala Tukang : Rp. ………… - Tukang : Rp. ………… - Pekerja : Rp. …………  Penyusunan Calon Pekerja  Perumusan rencana kegiatan untuk penyusunan RKM.

B.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat : ………………………. Jabatan ……………………………. Notulis / Sekretaris : ………………………. Jabatan …………………………….. Narasumber : 1. ................................ Jabatan .................................. 2. ................................ Jabatan .................................. 3. ................................ Jabatan .................................. 4. ................................ Jabatan ..................................

10

Untuk Desa yang belum mempunyai dokumen RPJM Desa

Lampiran 3

Halaman 57

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa II, yaitu : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... . Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat/ aklamasi dan pemungutan suara / voting * Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................................... , tanggal ................................... 2014 Pemimpin Musyawarah

Notulis / Sekretaris

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Kepala Desa

Mengetahui :

(………………………………………..) Nama Jelas

Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui : Wakil dan Peserta Musyawarah Desa II Nama 1.

Alamat

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

4. 5.

Lampiran 3

4. 5.

Halaman 58

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA II (FORMAT 3.33) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa No.

: : : : Nama

Tanggal Nama Fasilitator Masyarakat

Alamat Lengkap

Jenis Kelamin

: :

Organisasi / Jabatan

Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. * dst * Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa II ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalam Musyawarah Desa II. Disetujui : Kepala Desa

Dibuat : Fasilitator Masyarakat

(……………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………) Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 59

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

NOTULENSI MUSYAWARAH DESA II (FORMAT 3.34) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara Pemimpin Rapat Narasumber

: : : : : Musyawarah Desa II : :

Tanggal Nama Notulis / Sekretaris

: :

………………………. dari ……………………………. 1. ................................ dari ................................... 2. .................... ............dari ................................... 3. .................... ............dari ...................................

Mtari atau Topik : 1. Perumusan prioritas permasalahan yang terdapat di desa; 2. Perumusan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKM; 3. Ketersediaan lahan/ hibah lahan; 4. Pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun; 5. Perumusan dan Penentuan Besaran Upah Pekerja; 6. Penyusunan Calon Pekerja Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Penjelasan materi acara diberikan oleh Narasumber, meliputi : Diisi sesuai yang terjadi

Lampiran 3

Halaman 60

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber. Diisi sesuai yang terjadi

Kesimpulan/ Kesepakatan : Berdasarkan pemaparan narasumber dan tanya jawab, serta voting yang dilakukan oleh peserta dapat disimpulkan/ disepakati : 1. .......................................................................................................................... 2. .......................................................................................................................... 3............................................................................................................................ Acara ditutup pada pukul ................. Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Pimpinan Musyawarah

Fasilitator Masyarakat

Notulen

(………………………………………..) ………………………………………..) (…………………………..) Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 61

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

LAMPIRAN PENYUSUNAN CALON PEKERJA PELAKSANAAN PPIP (Format 3.35) No.

Nama Calon Pekerja

Alamat

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Diketahui Oleh: Pimpinan Musyawarah

Fasilitator Masyarakat

Notulen

(………………………………………..) ………………………………………..) (…………………………..) Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas

Lampiran 3

Halaman 62

Lampiran 4 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CONTOH SURAT PENGANTAR USULAN RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM) (Format 4.1) Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal …………………….. 2014

Kepada Yth. Ketua Tim Pelaksana Kabupaten Selaku Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014 Dengan hormat, Melalui surat ini, kami sampaikan bahwa kami bermaksud mengajukan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat Desa ………………………………….. yang merupakan pelaksanaan Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014. Usulan Kegiatan ini merupakan Hasil dari Musyawarah Desa II yang telah selenggarakan di: Desa Kecamatan Kabupaten Pada tanggal

: ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : …………………………………………………………..

dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Adapun usulan kegiatan ini kami ajukan agar dapat dilakukan proses verifikasi di tingkat kabupaten sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ketua OMS

(...............................................) (Nama Jelas) Tembusan : 1. Satuan Kerja PIP Kabupaten; 2. Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK); 3. Camat; 4. Kepala Desa; 5. BPD; 6. Arsip.

Lampiran 4

Halaman 1

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CONTOH COVER USULAN RKM (Format 4.2) PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) TAHUN ANGGARAN 2014

JENIS KEGIATAN :

(PEMBUATAN JALAN DESA)*

LOKASI : DESA KECAMATAN KABUPATEN

: …………………………………………….. : …………………………………………….. : ……………………………………………..

DISUSUN OLEH : MASYARAKAT DESA : ………………………………………………

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2014 * Diisi sesuai dengan Usulan RKM

Lampiran 4

Halaman 2

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CONTOH FORMAT USULAN RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (Format 4.3) Desa Kecamatan 1.

2.

3.

: …………………………… Kabupaten : …………………………………… Provinsi

: ………………………………… : ………………………………

Latar Belakang Kegiatan Dalam latar belakang dipaparkan tentang kondisi prasarana dan sarana transportasi (jalan, jembatan, titian dsb), irigasi, air minum dan sanitasi perdesaan. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan 2.1 Maksud Menjelaskan hasil atau manfaat apa yang diharapkan dari kegiatan infrastruktur ini secara umum. 2.2 Tujuan Menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan infrastruktur ini (misalnya pembangunan sarana infrastruktur ini untuk mempermudah akses/pencapaian ke desa tetangga, untuk memenuhi kebutuhan air minum, dan sebagainya). 2.3 Sasaran Adalah pemaparan target yang ingin dicapai, manfaat yang akan diperoleh (misalnya berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan produksi/ pemasaran, penyehatan lingkungan, dan sebagainya). Profil Desa Menjelaskan tentang kondisi awal dan data infrastruktur yang ada di desa. 3.1 Data penduduk (jumlah penduduk dan data pendukung lainnya) 3.2 Data monografi desa (profil, tingkat ekonomi desa dan kondisi awal infrastruktur desa) 3.3 Data Infrastruktur a. Jalan  Panjang Jalan Aspal : km  Panjang Jalan Tanah : km  Panjang Jalan Makadam : km b. Jembatan  Jembatan Beton : unit  Jembatan Kayu : unit  Lainnya (sebutkan) : i. …………….. : unit ii. …………….. : unit iii. …………….. : unit c. Saluran Irigasi  Panjang : m  Areal yang diairi : Ha

Lampiran 4

Halaman 3

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

d.

e.

f.

4.

Air Minum  Hidran umum  HIPPAM  Sumur Dalam  Lainnya (sebutkan) i. …………….. ii. …………….. iii. …………….. Sanitasi  Jamban Komunal  (MCK)  Lainnya (sebutkan) i. …………….. ii. …………….. iii. …………….. Prasarana dan Sarana lainnya  Kantor  Puskemas  Gedung Sekolah  Pasar  Lainnya (sebutkan)

: : :

unit unit unit

: : :

unit unit unit

: : : : : :

unit unit unit unit unit unit

: : : : :

unit unit unit unit unit

Kapasitas :

liter

Rincian Kegiatan 4.1 Jenis (Paket) Kegiatan Dalam bagian ini dijelaskan tentang jenis kegiatan yang dilakukan. 4.2 Lokasi Kegiatan Menjelaskan di mana kegiatan akan dilaksanakan, perlu dilampirkan peta desa yang menunjukkan detiail lokasi. 4.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Rencana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan infrastruktur 4.4 Pelaksana Kegiatan Menjelaskan siapa yang menjadi Pelaksana Kegiatan, berupa susunan anggota OMS, KD dan Fasilitator Masyarakat. 4.5 Jumlah Pemanfaat a. KK (berdasarkan Kepala Keluarga); b. Jiwa; c. % orang miskin (dari Pemanfaat seluruhnya).

4.6 Ketersediaan Lahan dan Bahan a. Luas Lahan; b. Kondisi Lahan; c. Kepemilikan Lahan; d. Jenis dan Jumlah Bahan; e. Ketersediaan Bahan. Lampiran 4

Halaman 4

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

5.

Rencana Operasi dan Pemeliharaan Menjelaskan tentang pandangan masyarakat ke depan terhadap infrastruktur yang dibangun. yaitu tentang pelestarian atau keberlanjutan infrastruktur terkait, bagaimana operasionalisasi, pengelolaan dan pemeliharaannya serta memaparkan kepada siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

6.

Rencana Pendanaan Operasi dan Pemeliharaan Menjelaskan tentang kesanggupan masyarakat dalam melakukan pendanaan terhadap infrastruktur terbangun. yaitu dengan menjelaskan kepada siapa pembebanan pendanaan di tujukan serta menjelaskan kesanggupan masyarakat dalam melakukan pendanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

7.

Lampiran: a. Daftar Penerima Manfaat (langsung dan/ atau tidak langsung sesuai jenis kegiatan); b. Ceklist Kelengkapan Dokumen Usulan RKM; c. Formulir Verifikasi; d. Analisis Prioritas Usulan Kegiatan.

Disiapkan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa II, Desa ……………………………………, Kecamatan ………………………………, Kabupaten ………………………………………………………, Provinsi ………………………………………… 1. 2. 3. 4.

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

(Ketua OMS ) (Anggota OMS ) (Anggota OMS ) (Kader Desa)

Mengetahui : Kepala Desa

Fasilitator Masyarakat

( ..................................................... ) ( Nama Jelas)

( ..................................................... ) ( Nama Jelas)

Lampiran 4

Halaman 5

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN ANALISIS PRIORITAS USULAN KEGIATAN (Format 4.4) Aspek penilaian disusun berdasarkan prioritas tingkat kepentingan terhadap kemungkinan terlaksananya kegiatan. Penjelasan aspek penilaian adalah sebagai berikut; pada urutan teratas adalah Aspek Penerima Manfaat, karena tujuan PPIP adalah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke infrastruktur dasar permukiman di pedesaan. Manfaat itu harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya menerima efek samping dari PPIP Tahun 2014. Mengenai ketersediaan lahan dan besarnya biaya sudah jelas menjadi batasan yang mutlak harus diperhitungkan sehingga untuk penentuan prioritas berada pada posisi ketiga dan keempat. Metode pengerjaan diprioritaskan yang mudah dikerjakan, mengingat PPIP Tahun 2014 memberikan porsi yang besar dalam hal pemberdayaan masyarakat. Sedangkan waktu pelaksanaan memang sudah jelas ditentukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan bahwa waktu pelaksanaan adalah 3 (tiga) bulan, dengan alasan masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama untuk menikmati manfaat program ini. Nilai untuk setiap aspek berada pada kisaran 1 - 3, di mana nilai 3 adalah Nilai Paling Tinggi dalam artian paling mungkin dilaksanakan. Setelah semua aspek diberi nilai bobot, maka nilai tersebut dijumlahkan. Usulan Kegiatan yang paling mungkin dilaksanakan adalah yang memiliki total bobot paling tinggi. Apabila didapati total bobot yang sama, maka dilihat bobot aspek yang menempati urutan pertama, usulan kegiatan manakah yang memiliki bobot lebih tinggi, maka usulan kegiatan itulah yang diprioritaskan untuk dilakukan. Adapun langkah-langkah pembuatan Analisis Prioritas Usulan Kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Peserta musyawarah mengajukan usulan-usulan yang kemudian dicatat sebagai Daftar Usulan Masyarakat. 2) Daftar Usulan Masyarakat kemudian dimasukkan ke dalam kolom Usulan Kegiatan pada Tabel Analisis Prioritas Usulan Kegiatan sesuai dengan urutan penomorannya. 3) Masing-masing Usulan Kegiatan kemudian diberi nilai sesuai dengan relevansi terhadap aspek penilaian yang ada. 4) Selanjutnya masing-masing Usulan Kegiatan dijumlahkan nilai total untuk diberikan peringkatnya. 5) Infrastruktur dengan nilai tertinggi di berikan peringkat teratas dan selanjutnya.

Lampiran 4

Halaman 6

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

ANALISIS PRIORITAS USULAN KEGIATAN (Format 4.5) Daftar Usulan Masyarakat: 1. …………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………. 4. …………………………………………………………………………. 5. …………………………………………………………………………. 6. …………………………………………………………………………. 7. Dst.

No.

Aspek Penilaian

1.

Kegiatan mendukung peningkatan ekonomi dan menjadi akses langsung terhadap pemanfaatan potensi (pertanian, perkebunan, perikanan, sumber air baku, dll) yang ada di desa

2.

3.

4.

5.

6.

a. Sangat mendukung b. Mendukung c. Tidak Penerima Manfaat a. < sepertiga jumlah penduduk b. antara sepertiga sampai dengan dua pertiga jumlah penduduk c. > dua pertiga jumlah penduduk Manfaat dirasakan secara langsung oleh masyarakat miskin a. Ya b. Tidak Ketersediaan Lahan a. Ada, dari lahan eksisting b. Ada, namun berupa ruang/fasilitas umum c. Tidak tersedia Lokasi kegiatan berada pada kantung-kantung kemiskinan a. Ya b. Tidak Besarnya biaya a. < 250 Juta b. 250 – 300 Juta c. > 300 Juta

Lampiran 4

Nilai

Nilai Dari Tiap Usulan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 Dst

a=3 b=2 c=1 a=1 b=2 c=3 a=3 b=1 a=3 b=2 c=1 a=3 b=1 a=3 b=2 c =1 Halaman 7

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

No.

Aspek Penilaian

7.

Metode Pengerjaan a. Teknologi sederhana yang dapat diterapkan oleh masyarakat b. Memerlukan peralatan berat, sulit dalam pengerjaan Waktu Pelaksanaan a. < 3 bulan b. > 3 bulan

8.

Nilai

Nilai Dari Tiap Usulan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 Dst

a=3 b=1 a=3 b=1

TOTAL NILAI PERINGKAT

Fasilitator Masyarakat

(…………………………………..) Nama Jelas

TAMK

(…………………………………..) Nama Jelas

OMS

Kader Desa

(…………………………………..) Nama Jelas

(…………………………………..) Nama Jelas

KPP

(…………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 4

Halaman 8

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

USULAN RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (Format 4.6) Berdasarkan hasil SKS dan Identifikasi Permasalahan, maka disusun usulan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) sebagai berikut: DESA KECAMATAN No.

Lampiran 4

Kegiatan

: ……………………………………………. : ……………………………………………. Volume

Satuan

KABUPATEN PROVINSI

: ……………………………….. : ……………………………….. Harga

Sumber Dana

Halaman 9

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA KEBUTUHAN LAHAN (Format 4.7) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun

2014

di

Desa

………………………………………………,

Kecamatan

…………………………, Kabupaten …………………, Provinsi …………………, maka pada: Hari dan Tanggal

: …………………………………………………………

Jam

: Pukul ……………… s.d...…………….........

Tempat

: …………………………………………………………

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa ……… yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun/ RW serta Tokoh Masyarakat/ Organisasi Masyarakat di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir peserta terlampir. Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa diperlukan adanya : Pengadaan Lahan untuk

: …………………………………………………………

Luas Lahan

: …………………………………………………………

Lahan Milik

: …………………………………………………………

Mengetahui : Perwakilan Warga

Ketua OMS

Kepala Desa

(………………………………) Nama Jelas

(………………………………) Nama Jelas

(………………………………) Nama Jelas

Lampiran 4

Halaman 10

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PEMILIK LAHAN UNTUK HIBAH (Format 4.8) Pengadaan Lahan untuk

: ………………………………………..

Luas Lahan

: ………………………………………..

Lahan Milik

: ………………………………………..

Dengan kebutuhan tersebut, maka Pemilik Lahan dengan ini bersedia untuk memanfaatkan lahan mereka untuk digunakan bagi kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 untuk kepentingan pembangunan …………………………………………………………………………………….. tersebut. Dalam rangka melengkapi persyaratan hibah tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumendokumen pendukung, seperti : 1. Kepemilikan Lahan Yang Sah Secara Hukum; 2. Hasil Diskusi dengan Warga (Berita Acara); 3. ……………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………… Demikian kami sampaikan Surat ini untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan ……………………………………………………………………………………………………………… ………….. Mengetahui : Pemilik Lahan

Perwakilan Warga

Ketua OMS

(………………..……………) Nama Jelas

(………………………) Nama Jelas

(…………….…………) Nama Jelas

TAMK

Kepala Desa

(………………..……………) Nama Jelas

(……………………..……………) Nama Jelas

Lampiran 4

Halaman 11

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

DAFTAR PENERIMA MANFAAT (Format 4.9) Kegiatan Infrastruktur

No.

Hasil yang Diharapkan

Lokasi

Dampak Kegiatan

Penerima Manfaat

……………… Tanggal, …………………………………2014 Fasilitator Masyarakat

OMS

Kader Desa

(…………………………………) (…………………………………) (…………………………………) Kepala Desa

(…………………………………)

Lampiran 4

Halaman 12

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR VERIFIKASI USULAN (Format 4.10) Formulir ini diisi oleh Tim Pelaksana Kabupaten setelah semua persyaratan dan dokumen usulan dinyatakan lengkap. Di dalam Formulir ini terdapat beberapa panduan/ uraian yang merujuk pada catatan-catatan yang berguna bagi proses verifikasi. Masing-masing uraian tersebut adalah: 1. Usulan merupakan hasil keputusan Musyawarah Desa II, dibuktikan dengan salinan Berita Acara Musyawarah Desa II. 2. Tumpang tindih atau berkaitan dengan Program Pemerintah lainnya. 3. Ada masalah kepemilikan tanah/ganti rugi. 4. Banyaknya penerima manfaat ≥ 2/3 jumlah penduduk desa. 5. Ada Daftar Penerima Manfaat dan daftar tersebut sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang ditemukan di lapangan. 6. Sebanyak 60 % penerima manfaat adalah masyarakat miskin. 7. Swadaya masyarakat, jelaskan. 8. Layak secara lingkungan: 8.1 Tidak menyebabkan erosi, longsor atau banjir. 8.2 Tidak menyebabkan kerusakan dan mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan. 8.3 Tidak menyebabkan kerusakan dan mengganggu kelangsungan hidup hewan. 9. Layak secara Teknis: 9.1 Menggunakan teknologi yang relatif sederhana. 9.2 Banyak melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat. 9.3 Bahan, alat, dan tenaga ahli mudah didatangkan. 9.4 Dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat. 10. Kesimpulan usulan layak dengan syarat/alasan tidak layak. Kesepuluh item uraian ini dinilai dan harus dijawab dengan Ya atau Tidak, yang cukup dicantumkan dengan memberi tanda check (√) pada kotak kecil di samping kanan. Perlu diperhatikan untuk memberi catatan-catatan kecil pada masing- masing uraian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai usulan kegiatan yang diajukan. Pada akhir dokumen harus diberikan Kesimpulan Rekomendasi/ Catatan dari Tim Verifikasi yang berguna bagi keberlangsungan proses verifikasi dan juga finalisasi usulan nantinya.

Lampiran 4

Halaman 13

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

FORMULIR VERIFIKASI USULAN (Format 4.11) Kabupaten Kecamatan

: …………………………………… : …………………………………….

Desa Jenis Kegiatan

: …………………… : …………………...

Kriteria

Penilaian Ya

Tidak

1. Usulan merupakan Hasil Keputusan Musyawarah Desa II, dibuktikan dengan Salinan Berita Acara Musyawarah Desa II. Catatan : 2. Tumpang Tindih atau berkaitan dengan Proyek Pemerintah lainnya. Catatan : 3. Ada masalah Kepemilikan Tanah/ Ganti Rugi. Catatan : 4. Banyaknya Penerima Manfaat ≥ 2/3 Jumlah Penduduk Desa. Catatan : 5. Ada Daftar Penerima Manfaat dan Daftar tersebut sesuai dengan Jumlah Penerima Manfaat yang ditemukan di lapangan. Catatan : 6. Sebanyak 60 % Penerima Manfaat adalah Masyarakat Miskin. Catatan : 7. Swadaya Masyarakat, jelaskan. Catatan : 8. Layak secara Lingkungan. a. Tidak menyebabkan Erosi, Longsor atau Banjir b. Tidak menyebabkan Kerusakan dan Kelangsungan Hidup Tumbuhan c. Tidak menyebabkan Kerusakan dan Kelangsungan Hidup Hewan Catatan : 9. Layak secara teknis a. Menggunakan teknologi yang relatif sederhana b. Banyak melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat. c. Bahan, alat, dan tenaga ahli mudah didatangkan. Lampiran 4

Halaman 14

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Penilaian

Kriteria

Ya

Tidak

d. Dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat. Catatan : 10. Kesimpulan Usulan Layak dengan Syarat / Alasan tidak layak (coret yang tidak sesuai) : Catatan:

Tanggal …………………………… 2014 Dibuat Oleh : Tim Pelaksana Kabupaten

(..........................................................) Nama Terang *) coret yang tidak perlu

Lampiran 4

Halaman 15

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CHECK LIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN RKM (Format 4.12) Desa Kecamatan

: ……………………………………... : ……………………………………...

Pemeriksaan Isi Proposal Desa Ada Tidak Ada Layak Kurang Salah

No.

Uraian

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Surat Pengantar Cover/Sampul Proposal Daftar Isi Uraian/Penjelasan RKM Analisis Priositas Kegiatan Pemetaan Batas Tapak Peta lokasi Infrastruktur Berita Acara Musyawarah I Daftar Hadir Musyawarah I Berita Acara Musyawarah II Daftar Hadir Musyawarah II Berita Acara Pemilik Lahan Untuk Hibah Berita Acara Swadaya/ Sumbangan Masyarakat Daftar Sumbangan (Lamp. BA)

12. 13. 14.

Kabupaten : …………………………… Provinsi : …………………………… Penjelasan dan Rekomendasi

KESIMPULAN PEMERIKSAAN : Bahwa Dokumen Usulan RKM Desa tersebut diatas dinyatakan *) : 1. LAYAK atau TELAH MEMENUHI SYARAT maka bisa dilanjutkan dengan Proses Verifikasi. 2. KURANG LAYAK atau BELUM MEMENUHI SYARAT maka perlu diperbaiki dulu oleh Desa Dibuat di …………………………………….. tanggal …………………………………… 2014 Nama 1. 2. 3. 4. *) coret yang tidak perlu

Lampiran 4

Diperiksa Oleh : Jabatan

Tanda Tangan 1. 2. 3. 4.

Halaman 16

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (AIR MINUM) (Format 4.13) Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah Kepala Keluarga

: : : : : : :

Jiwa Ha KK

NO.

DAFTAR PERTANYAAN

A. 1. 2.

Lokasi Proyek Lokasi Kawasan Padat Penduduk ? Kawasan Pusat Kegiatan ? Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan Terhadap Lingkungan. . Kawasan Peninggalan Budaya . Kawasan Lindung . Rawa . Hutan Bakau . Muara Sungai . Kawasan Penyangga . Kawasan Lindung Pengembangan Biodiversity . Pantai

3.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ya

Keterangan

Dampak Langsung Proyek Terhadap Lingkungan Pencemaran Sumber Air Baku oleh Limbah yang berasal dari Penduduk, Industri, Pertanian dan Erosi Tanah ? Kerusakan Bangunan Bersejarah / Monumen dan Kehancuran Bangunan tersebut. Bahaya dari Penurunan Muka Tanah akibat Pengambilan Air Tanah yang berlebihan. Konflik Sosial pada penduduk. Konflik Pemanfaatan Air Baku (Permukaan dan Air Tanah) antara Pemanfaatan untuk Air Minum dan Pemanfaatan lainnya (Irigasi, dan lain - lainnya). Air Baku yang tidak memenuhi Baku Mutu. Distribusi Air kepada Pengguna yang tidak memenuhi Baku Mutu ? Perlindungan Sumber Air (Air Permukaan dan Air Tanah) terhadap Potensi Pencemaran. Pemanfaatan / Eksploitasi Air Tanah berlebihan, menyebabkan Intrusi Air Laut dan Penurunan Muka Tanah.

Lampiran 4

Halaman 17

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

NO. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

DAFTAR PERTANYAAN

Ya

Keterangan

Pertumbuhan enceng gondok pada Reservoir / Bak Penampungan ? Peningkatan Debit Saluran Buangan akibat Pemanfaatan Fasilitas / Prasarana Masyarakat. Pembuangan Limbah Instalasi Pengolahan Air yang tidak memenuhi syarat. Kapasitas Kawasan penyangga yang tidak mampu mengurangi Dampak Kebisingan dan Polusi lainnya. Jalur Transmisi melintasi Jalan Penghubung. Perpindahan Penduduk dengan paksa. Konflik Sosial antara Pekerja Pendatang dan Pekerja Pribumi (masyarakat setempat). Kebisingan dan Pencemaran Udara selama Kegiatan Konstruksi. Peningkatan lalu - lintas kendaraan selama berlangsungnya Kegiatan Konstruksi. Peningkatan Erosi Tanah atau Lumpur selama Pekerjaan Kontruksi. Peningkatan Penggunaan Air pada Pengguna. Persaingan Penggunaan Air. Peningkatan Air Genangan sebagai Dampak Pemanfaatan Air Bersih ? Peningkatan Volume Limbah.

Lampiran 4

Halaman 18

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (SANITASI) (Format 4.14) Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah Kepala Keluarga

: : : : : : :

Jiwa Ha KK

NO.

DAFTAR PERTANYAAN

A. 1. 2.

Lokasi Proyek Lokasi Kawasan Padat Penduduk. Kawasan Pusat Kegiatan. Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap Lingkungan . Kawasan Cagar Budaya . Kawasan Lindung . Daerah Rawa . Hutan Bakau . Muara sungai . Kawasan Penyangga . Kawasan Lindung Pengembangan Biodiversity . Pantai Dampak Langsung Proyek Terhadap Lingkungan Kerusakan Monumen Bersejarah atau Tempat Bersejarah dan Kehancuran Bangunan tersebut ? Terputusnya Akses dan Hubungan dengan Sarana dan Prasarana; Ketidakharmonisan Lingkungan akibat Kebisingan, Bau dan Gangguan Serangga, Tikus dan lain –lain ? Perpindahan Penduduk dengan paksa (Involuntary) ? Pencemaran Air Tanah akibat Pengolahan Limbah yang tidak memenuhi syarat diolah ? Genangan Air Limbah belum diolah mengganggu Lingkungan ? Kebisingan dan Pencemaran Udara selama Kegiatan konstruksi ? Masuknya Bahan Berbahaya ke dalam Saluran Limbah? Kapasitas Kawasan Penyangga yang tidak mampu mengurangi Dampak Kebisingan dan Polusi lainnya ? Konflik Sosial antara Pekerja Pendatang dengan Pekerja Pribumi (masyarakat setempat) ? Penutupan jalan dan adanya genangan air selama proses penggalian pada musim hujan ? Kebisingan dan Pencemaran Udara selama aktivitas Konstruksi ?

3.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Lampiran 4

Ya

Keterangan

Halaman 19

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

NO.

DAFTAR PERTANYAAN

12. 13.

Gangguan lalu - lintas akibat Pengangkutan Material dan Limbah ? Gangguan aliran lumpur selama Pekerjaan Konstruksi ? Ancaman terhadap Kesehatan Masyarakat akibat Kegagalan Sistem Pengolahan Limbah ? Penurunan Kualitas Air akibat dari Pembuangan Limbah secara langsung (tanpa melalui sistem pengolahan) ? Pencemaran Air Baku akibat Pembuangan Endapan Limbah pada permukaan tanah ?

14. 15. 16.

Lampiran 4

Ya

Keterangan

Halaman 20

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (JALAN PERDESAAN) (Format 4.15) Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah Kepala Keluarga NO. A.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

: : : : : : :

Jiwa Ha KK

DAFTAR PERTANYAAN Lokasi Proyek Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap Lingkungan - Kawasan Cagar Budaya - Kawasan Lindung - Daerah Rawa - Hutan Bakau - Muara Sungai - Kawasan Penyangga - Kawasan Lindung Pengembangan Biodiversity Dampak Langsung Proyek Terhadap Lingkungan Kerusakan Areal Bersejarah / Cagar Budaya; Perubahan Fisik Lingkungan akibat Pekerjaan Jalan ? Kerusakan Lingkungan Hidup (misalnya : Kawasan Lindung / Daerah Khusus) ? Perubahan dan atau Pengalihan Aliran Air di sungai yang mengakibatkan Pengendapan Sungai ? Penurunan Kualitas Air Permukaan akibat Buangan Limbah yang berasal dari Barak Pekerja dan Penggunaan Zat Kimia dalam Pekerjaan ? Peningkatan Polusi Udara akibat Kegiatan Pemecahan Batu, Pengerukan dan Penimbunan serta Polusi dari Bahan Kimia dari Kegiatan Pengaspalan ? Gangguan Kebisingan dan Getaran selama Proses Pelaksanaan Pekerjaan ? Perpindahan Penduduk dengan Paksa (Involuntary) ? Polusi udara tinggi menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas dan stress di sekitar Lokasi Proyek ? Ketidaknyamanan berlalu - lintas di Lokasi akibat Pekerjaan yang bersinggungan dengan Jaringan Jalan yang sudah ada ? Sanitasi yang buruk dan limbah padat di lokasi kerja, dan kemungkinan penularan penyakit dari para pekerja kepada masyarakat sekitar ? Terbentuknya tempat berkembang - biaknya nyamuk pembawa penyakit ? Relokasi penduduk di sepanjang daerah milik jalan ? Peningkatan resiko kecelakaan akibat bertambahnya volume lalu - lintas kendaraan ? Peningkatan polusi suara dan udara akibat dari volume kendaraan ? Peningkatan resiko pencemaran air yang berasal dari bensin/ solar, minyak pelumas dan tumpahan minyak serta material lainnya dari kendaraan yang melintas ?

Lampiran 4

Ya

Keterangan

Halaman 21

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (IRIGASI DAN DRAINASE) (Format 4.16) Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah Kepala Keluarga

: : : : : : :

NO.

DAFTAR PERTANYAAN

A.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Jiwa Ha KK Ya

Keterangan

Lokasi Proyek Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap Lingkungan. - Kawasan Lindung - Daerah Rawa - Hutan Bakau - Muara Sungai - Kawasan Penyangga - Kawasan Lindung Pengembangan Biodiversity Dampak Langsung Proyek Terhadap Lingkungan Penurunan Nilai-nilai Ekologi secara Ekstrim (contoh: akibat kerusakan hutan/ daerah rawa atau gedung/ tempat historis/ budaya, kerusakan hidrologi pada sumber air alam, banjir lokal, dan kerusakan drainase) ? Masalah Pemanfaatan Air baku dan Hubungannya dengan Masalah Sosial ? Permasalahan dalam Aktivitas Pergerakan makhluk hidup ? Munculnya Masalah Ekologi akibat dari Peningkatan Erosi Tanah dan Pengendapan, sebagai penyebab utama dari Penurunan Kapasitas Saluran ? Ketidakmampuan Saluran Drainase untuk mencegah Rembesan Air Laut. Pemanfaatan / Eksploitasi Air Tanah yang berlebihan mengakibatkan Intrusi Air Laut dan Penurunan permukaan Tanah. Penurunan Kualitas Air berakibat menurunnya Manfaat. Perpindahan Penduduk secara Paksa (Involuntary) ? Konflik Sosial Penggunaan Lahan. Erosi Tanah sebelum Pemadatan dan Pekerjaan Plester Saluran Air (lining saluran). Kebisingan akibat Peralatan Pekerjaan. Debu (pencemaran udara). Persoalan Sosial khususnya jika menggunakan Tenaga Kerja dari luar ? Pencemaran Air akibat Manajemen Pertanian dan Saluran Irigasi yang tidak tepat. Penggerusan Humus dan Perubahan Karakteristik Tanah akibat Penggunaan Saluran Irigasi secara berlebihan. Suplai Air penduduk berkurang selama masa tanam. Bahaya Pencemaran Tanah, Pencemaran Air Pertanian dan Air Tanah serta Bahaya Kesehatan Masyarakat akibat dari Penggunaan berlebih pupuk dan pestisida. Pengikisan Tanah pada Saluran Air.

Lampiran 4

Halaman 22

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

NO. 19. 20. 21. 22. 23.

DAFTAR PERTANYAAN

Ya

Keterangan

Pembersihan Saluran Air. Pendangkalan Saluran Air. Penyumbatan Saluran Air oleh Tanaman Liar (gulma). Perembesan Air Limbah Pertanian ke dalam Sistem Air Bersih. Peningkatan Pencemaran Air dan Penyakit yang berasal dari Air.

Lampiran 4

Halaman 23

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (SANITASI KESEHATAN MASYARAKAT) (Format 4.17) Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah Kepala Keluarga NO. A. 1. 2. 3.

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

: : : : : Jiwa : Ha : KK DAFTAR PERTANYAAN

Ya

Keterangan

Lokasi Proyek Lokasi Kawasan Padat Penduduk Kawasan Pusat Kegiatan Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap Lingkungan  Kawasan Cagar Budaya  Kawasan Lindung  Daerah Rawa  Hutan Bakau  Muara Sungai  Kawasan Penyangga  Kawasan Lindung Pengembangan biodiversity  Pantai Dampak Langsung Proyek Terhadap Lingkungan Kerusakan monumen bersejarah atau tempat bersejarah dan kehancuran bangunan kesehatan masyarakat tersebut ? Terputusnya akses dan hubungan dengan sarana dan prasarana; ketidakharmonisan lingkungan akibat kebisingan, bau, dan gangguan serangga, tikus dan lain-lain ? Pencemaran air tanah akibat pengolahan limbah yang tidak memenuhi syarat diolah ? Genangan air limbah belum diolah mengganggu lingkungan sarana kesehatan masyarakat ? Kebisingan dan pencemaran udara selama kegiatan konstruksi ? Masuknya bahan berbahaya ke dalam saluran limbah ? Kapasitas kawasan penyangga yang tidak mampu mengurangi dampak kebisingan dan polusi lainnya ? Penutupan jalan dan adanya genangan air selama proses penggalian pada musim hujan ? Gangguan lalu - lintas akibat pengangkutan material dan limbah ? Gangguan aliran lumpur selama pekerjaan konstruksi ? Ancaman terhadap kesehatan masyarakat akibat kegagalan sistem pengolahan limbah ? Penurunan kualitas air akibat dari pembuangan limbah secara langsung (tanpa melalui sistem pengolahan) ? Pencemaran air baku akibat pembuangan endapan limbah pada permukaan tanah ? Gangguan terhadap proses berobat ketika proyek ini berlangsung ?

Lampiran 4

Halaman 24

Lampiran 5 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS (DED) DAN RAB

(Format 5.1) A.

PENDAHULUAN Secara umum, dokumen DED adalah penyusunan laporan suatu pekerjaan yang berupa gambar kerja secara lengkap dan terdiri dari berbagai skala gambar. Pelaksanaan penyusunan dokumen DED melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Pekerjaan persiapan; 2. Survey lapangan; 3. Analisis dan perencanaan; 4. Penyusunan rancangan teknis (Detailed Engineering Design/DED).

B.

SISTEMATIKA PELAKSANAAN DED

B.1 Persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi kegiatan mobilisasi personil, peninjauan lokasi kegiatan (survey pendahuluan), penyusunan rencana kerja yang meliputi waktu dan lama pengukuran lokasi dan memantapkan rencana kerja dalam pelaksanaan perencanaan. Pada pekerjaan persiapan ini juga dilakukan penilaian kondisi awal pada lokasi yang akan direncanakan, yang meliputi: 1. Melakukan pengamatan kondisi eksisting. 2. Mengkaji beberapa fasilitas pelengkap/pendukung atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan teknis.

B.2 Survey Lapangan

Untuk lebih memahami permasalahan dan perencanaan, maka perlu diadakan survey lapangan di lokasi kegiatan. Survey lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk analisis. Beberapa survey yang akan dilakukan disesuaikan dengan jenis dan kriteria dari DED yang akan disusun.

B.3 Analisis dan Perencanaan

Berdasarkan data yang didapat dari hasil survey kemudian dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan perencanaan suatu kegiatan. Dalam perencanaan tentunya sangat dibutuhkan data-data yang akurat agar hasilnya sesuai dengan diharapkan.

B.4 Penyusunan DED 1.

2.

Lampiran 5

Menyusun Rencana Teknis Beserta Gambar Teknisnya Meliputi kegiatan perencanaan teknis yaitu perencanaan sesuai dengan jenis masing-masing kegiatan yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah teknis, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan gambar kerja/rencana teknis. Gambar kerja ini disusun berdasarkan hasil yang didapat dari perencanaan teknis dan dibuat rapi dalam satu bentuk album gambar. Menyusun Spesifikasi Teknis Kegiatan Pada kegiatan ini akan disusun spesifikasi teknis bahan bangunan dan syarat pelaksanaan yang berhubungan dengan desain teknis.

Halaman 1

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

C.

SISTEMATIKA RENCANA ANGGARAN BIAYA Pada dasarnya anggaran biaya merupakan bagian terpenting dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Membuat anggaran biaya berarti menafsir atau memperkirakan harga suatu barang, bangunan atau benda yang akan dibuat dengan teliti dan secermat mungkin. Yang dimaksud dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu bangunan atau proyek adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biayabiaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut. Anggaran biaya merupakan harga dari bangunan yang dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat. Anggaran biaya pada kegiatan yang sama akan berbeda-beda di masing-masing daerah, disebabkan perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja. Sebagai contoh, misalnya harga bahan dan upah tenaga kerja di Padang, berbeda dengan harga bahan dan upah tenaga kerja di Medan, Pekan Baru, Palembang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Secara umum pelaksanaan perhitungan anggaran biaya dapat dilihat pada diagram berikut ini:

C.1 Persiapan

Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam perhitungan rencana anggaran adalah sebagai berikut: 1. Bestek Gunanya untuk menentukan spesifikasi bahan dan syarat-syarat teknis. Bestek adalah uraian yang sejelas-jelasnya tentang pelaksanaan bangunan yang terdiri dari:  Keterangan tentang proyek yang akan dibangun.  Keterangan tentang bagaimana melaksanakan bagian proyek tersebut.  Keterangan mengenai administrasi proyek. 2.

Lampiran 5

Gambar Bestek Gunanya untuk menentukan/menghitung besarnya masing-masing volume pekerjaan. Gambar bestek terdiri dari:  Gambar rencana dengan perbandingan tertentu, biasanya digunakan skala 1:100.  Gambar-gambar penjelasan dengan skala 1:5 dan 1:10 bagi konstruksikonstruksi yang sulit. Halaman 2

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

3.

Dengan adanya bestek dan gambar bestek, maka pelaksana dapat membayangkan bentuk dan macam bangunan yang diingini oleh Pemberi Tugas. Harga Satuan Pekerjaan Didapat dari harga satuan bahan dan harga satuan upah berdasarkan perhitungan analisa harga setempat.

C.2 Tata Cara Perhitungan RAB

Sebagai langkah lanjut dalam pelaksanaan perhitungan RAB setelah dilakukan persiapan dengan data-data gambar adalah: 1. Tenaga Kerja 2. Harga Bahan 3. Analisa Satuan Pekerjaan1 4. Volume Pekerjaan 5. Jumlah Tiap Jenis Pekerjaan 6. RAB

C.3 Tenaga Kerja

Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah besarnya jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Besarnya harga pekerja tergantung dari masing-masing keahlian yang dimiliki oleh personil tersebut dan bervariasi pada setiap daerah. Harga tenaga kerja dihitung per hari kerja yaitu 8 jam per hari. (Contoh perhitungan): o Kepala Tukang Rp. 30.000/ hari o

Tukang Batu

Rp. 25.000/ hari

o

Tukang Kayu

Rp. 25.000/ hari

o

Pekerja (Pembantu Tukang Batu / Kayu)

Rp. 17.000/ hari

Jika Menggunakan Analisa BOW Misalkan dalam analisis BOW dapat dilihat contoh sebagai berikut: Besarnya Jumlah Tenaga yang dibutuhkan untuk menggali 1 m³ tanah. Dalam analisa A.1 diperlukan tenaga: o 0,75 pekerja o 0,025 mandor Indeks (angka) 0,75 dan 0,025 di atas mempunyai pengertian bahwa 0,75 pekerja bekerja bersama-sama dengan 0,025 Mandor akan menghasilkan 1 m³ galian tanah dalam satu hari. Jika Menggunakan Analisa SNI Misalkan dalam Analisa SNI dapat dilihat contoh sebagai berikut: Besarnya jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk menggali 1 m³ tanah. Dalam Analisa SNI DT-91-006-2007, penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Tanah, diperlukan tenaga: 1

Analisa yang digunakan bisa menggunakan BOW, SNI ataupun analisa Bina Marga

Lampiran 5

Halaman 3

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Menggali 1 m³ tanah biasa sedalam 1 meter Kebutuhan Satuan Indeks Tenaga Kerja Pekerja OH 0,750 Mandor OH 0,025 Indeks (angka) 0,75 dan 0,025 di atas mempunyai pengertian bahwa 0,75 pekerja bekerja bersama-sama dengan 0,025 Mandor akan menghasilkan 1 m³ galian tanah dalam satu hari.

C.4 Harga Bahan/Material Yang dimaksud dengan bahan dan material adalah besarnya jumlah bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Besarnya Harga Bahan dan Material tergantung bervariasi pada setiap daerah misalnya harga Semen, Pasir, Batu Kali dan sebagainya. Harga Bahan dihitung dengan satuan per unit, buah atau m³ disesuaikan dengan Jenis Bahan tersebut. (Contoh perhitungan): o Semen Rp. 25.000/zak o Batu Kali Rp. 65.000/m³ o Pasir Rp. 75.000/m³ o Batu Bata Rp. 250/buah Contoh Penggunaan Analisa BOW. Sedangkan untuk Kebutuhan Bahan dapat dilihat dari Analisa BOW sebagai berikut; untuk Pekerjaan 1 m3 Pasangan Batu Kali dengan campuran 1 semen : 4 pasir. Dalam Analisa G. 32 h diperlukan Bahan : o 1,2 m³ batu kali o 4,0715 zak semen o 0,522 m³ pasir Indeks (angka) 1,2 ; 4,0715 dan 0,522 di atas mempunyai pengertian bahwa 1,2 m³ Batu Kali dan 4,0715 Zak Semen serta 0,522 m³ Pasir akan menghasilkan 1 m³ Pasangan Batu Kali. Contoh Penggunaan Analisa SNI Kebutuhan Bahan dapat dilihat dari Analisa SNI DT-91-007-2007 sebagai berikut; untuk Pekerjaan 1 m3 Pasangan Batu Kali dengan campuran 1 semen : 4 pasir pasang. Bahan Tenaga Kerja

Lampiran 5

Kebutuhan Batu Belah 15 cm/20 cm PC PP Pekerja Tukang Batu Kepala Tukang Mandor

Satuan m³ Kg m³ OH OH OH OH

Indeks 1,200 163,000 0,520 1,500 0,600 0,060 0,075

Halaman 4

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

C.5 Analisa Satuan Pekerjaan

Yang dimaksud dengan Harga Satuan Pekerjaan adalah Jumlah Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja berdasarkan Perhitungan Analisa suatu Kegiatan. Harga Bahan didapat dipasaran, dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Bahan. Upah Tenaga Kerja didapatkan dilokasi dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Upah. Ada 3 (tiga) istilah yang harus dibedakan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu : Harga Satuan Bahan, Harga Satuan Upah dan Harga Satuan Pekerjaan. Harga Satuan Pekerjaan dihitung berdasarkan satuan per pekerjaan. Sebagai contoh adalah Harga Satuan Pekerjaan untuk 1 m3 Pasangan Batu Kali dengan campuran semen 1 semen : 4 Pasir. Dari komposisi campuran di atas, kita didapatkan analisa G 32 h yang berbunyi berikut "1 m³ Pasangan macam A memakai perekat 1 Semen Portland, 4 Pasir (G 19)”. Kemudian Perhitungan dilakukan sebagai berikut : 1,2 m³ Batu Kali 4,0715 Zak Semen 0,522 m3 Pasir 1,2 Tukang Batu 0,12 Kepala Tukang Batu 3,6 Pekerja 0,18 Mandor Analisa Satuan Pekerjaan

@ Rp 65.000 = Rp 78.000 @ Rp 25.000 = Rp 101.787,50 @ Rp 75.000 = Rp 39.150 Bahan = Rp 218.937,50 @ Rp 25.000 = Rp 30.000 @ Rp 30.000 = Rp 3.600 @ Rp 17.000 = Rp 61.200 @ Rp 35.000 = Rp 6.300 Upah = Rp 101.100 = Bahan + Upah = Rp 218.937,5 + Rp 101.100 = Rp 320.037,50

Sehingga dapat dilihat bahwa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Batu Kali dengan Campuran Semen ; 1 Semen : 4 Pasir adalah Rp 320.037,50/m³.

C.6 Volume Pekerjaan

Yang dimaksud dengan Volume Pekerjaan adalah menguraikan secara Rinci Besar Volume atau Kubikasi suatu Pekerjaan. Menguraikan, berarti Menghitung Besar Volume masing - masing pekerjaan sesuai dengan Gambar Bestek dan Gambar Detail. Seperti dijelaskan sebelumnya, untuk Menghitung Volume masing - masing pekerjaan terlebih dahulu harus dikuasai tata cara Membaca Gambar Bestek berikut Gambar Detail / Penjelasan. Perhitungan Volume adalah Perhitungan untuk Menghitung Isi, Luas dan Keliling suatu benda sehingga perlu diketahui Rumus dan Satuan benda yang akan dipergunakan seperti : o Satuan Panjang : cm, m, hm, km, inch dan mile. o Satuan Luas : cm², ca, are, ha. o Satuan Isi : dm³, m³ dan lain - lain.

Lampiran 5

Halaman 5

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Berikut adalah rumus yang biasa dipergunakan yaitu : o Perhitungan Luas : p (panjang) x l (lebar) o Perhitungan Isi : p (panjang) x l (lebar) x t (tinggi)

Misalkan Kubus diatas adalah Pasangan Batu Kali dengan campuran 1 semen : 4 pasir Ukuran : p = 3 m ; l =1m ; t =2m maka Volume Pekerjaan Pasangan Batu Kali adalah : p x l x t v = 3 x 1 x 2 = 6 m³

C.7 Rencana Anggaran Biaya

Anggaran Biaya yang dihitung adalah Jumlah dari masing - masing Hasil perkalian Volume dengan Harga Satuan Pekerjaan yang bersangkutan. Secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut : RAB = Volume x Harga Satuan Pekerjaan Sebagai contoh dapat dilihat kembali untuk Pekerjaan Pasangan Batu Kali dengan Campuran 1 semen : 4 pasir sebagai berikut : o Harga Satuan Pekerjaan = Rp. 320.037,50/m³ o Volume Pekerjaan = 6 m³ Jadi Harga Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Komposisi 1 Semen : 4 Pasir adalah sebesar = 6 m³ x Rp 320.037,50/m3 = Rp 1.920.225,-

Lampiran 5

Halaman 6

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CONTOH BINGKAI GAMBAR DESAIN (Format 5.1) PPIP TA. 2014 Provinsi .......................... Kabupaten .......................... Kecamatan .......................... Desa .......................... Jenis Prasarana .......................... Lokasi .......................... JUDUL GAMBAR : .......................... Dibuat Oleh : OMS (______________) Diperiksa Oleh : Fasilitator (______________) Diverivikasi Oleh TAMK (______________) Diketahui Oleh : Kepala Desa (______________)

Lembar ke .... dari ...... Lampiran 5

Halaman 7

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGISIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (Format 5.2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan Dokumen Perhitungan Volume Pekerjaan berdasarkan Rencana Teknis, Harga dari berbagai macam Bahan/ Material, Alat dan Tenaga yang dibutuhkan pada suatu Konstruksi. Melalui RAB dapat diketahui Taksiran Biaya setiap item/ sub Kegiatan. RAB disusun oleh OMS dan KD yang didukung oleh Satker PIP Kabupaten dan Tim Pelaksana Kabupaten, demi mendukung tidak terjadi deviasi yang terlalu besar antara Biaya sebenarnya dengan RAB. Langkah-langkah teknis dalam Perhitungan RAB dapat dilihat pada Buku Pedoman Pelaksanaan. Formulir RAB ini memuat Perhitungan Dasar RAB. 1. Tuliskan Nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang bersangkutan. 2. Pada Kolom 1 (uraian) merupakan Uraian dalam Bentuk Bahan, Upah dan Alat. 3. Kolom 2 (volume) merupakan Besar Volume yang ada, dihitung secara Total. 4. Kolom 3 (satuan) merupakan Satuan yang digunakan. 5. Kolom 5 (Jumlah Total) didapat dari Volume dikalikan dengan Harga Satuan yang kemudian ditotalkan. Demikianlah RAB ini dibuat oleh OMS dan KD dengan diketahui Kepala Desa, diperiksa dan disetujui oleh Fasilitator Masyarakat.

Lampiran 5

Halaman 8

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

RENCANA ANGGARAN BIAYA (Format 5.2) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

: : : :

No.RAB Program Jenis Kegiatan Ukuran / Dimensi

: : PPIP Tahun 2014 : :

VOLUME URAIAN

Total

Dari Swadaya

Dari Dana

Satuan

HARGA SATUAN (Rp)

JUMLAH TOTAL (Rp)

BAHAN 1. 2. 3. 4. Sub Total 1) ALAT 1. 2. 3. 4. Sub Total 2) UPAH 1. 2. 3. 4. Sub Total 3) TOTAL BIAYA Sumber Dana

Lampiran 5

Dana Bantuan Sosial : Swadaya :

Halaman 9

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Catatan: 1. Sumbangan dalam bentuk Bahan, Upah dan Alat ditulis dalam Kolom Volume dari swadaya. 2. Nilai RAB didapat dari Kolom Volume dari Dana dikalikan dengan Kolom Harga Satuan yang kemudian ditotalkan. 3. Sumbangan dalam bentuk Uang dimasukan pada baris terbawah (sumber dana dari swadaya). 4. Swadaya dalam bentuk Lahan ditulis dalam Format lain. Diperiksa Oleh :

Dibuat Oleh :

Fasilitator Masyarakat

Ketua OMS

Kader Desa

(………………………….) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

Diverifikasi Oleh TAMK

(………………………….) Nama Jelas

Lampiran 5

Halaman 10

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (Format 5.3) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

: …………………………… : …………………………… : …………………………… : ……………………………

No

URAIAN PEKERJAAN

I 1. 2. 3. 4. II 1. 2. 3. 4.

PEKERJAAN ………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. PEKERJAAN ………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

No. RAB Program Jenis Kegiatan Ukuran/Dimensi

: …………………………………………… : PPIP Tahun 2014 : …………………………………………… : ……………………………………………

SATUAN

HARGA SATUAN (Rp)

…………. …………. …………. ………….

……….. ……….. ……….. ………..

…………………. …………………. …………………. ………………….

…………. …………. …………. ………….

……….. ……….. ……….. ………..

…………………. …………………. …………………. ………………….

VOLUME

JUMLAH BIAYA (Rp)

TOTAL I + II

Diperiksa Oleh :

……………………...

……………………...

……………………...

Dibuat Oleh :

Fasilitator Masyarakat

Ketua OMS

Kader Desa

(………………………….) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

Diverifikasi Oleh TAMK

(………………………….) Nama Jelas

Lampiran 5

Halaman 11

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN/ ALAT (Format 5.4) Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi No.

: …………………………………………………. : …………………………………………………. : …………………………………………………. : ………………………………………………….

Jenis Bahan / Material

Satuan

Harga Satuan Bahan Hasil Survey Realisasi Supl. I Supl. II Supl. III Pelaksanaan

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dst

Lampiran 5

Diverifikasi Oleh TAMK

Diperiksa Oleh : Fasilitator Masyarakat

Dibuat Oleh : OMS

(………………………..) Nama Jelas

(………………………..) Nama Jelas

(………………………..) Nama Jelas

Halaman 12

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

RENCANA PENGGUNAAN ALAT BERAT (Format 5.5)

Diperiksa Oleh : Fasilitator Masyarakat

Mengetahui : Kepala Desa

Dibuat Oleh : OMS

(………………………….) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

(………………………….) Nama Jelas

Diverifikasi Oleh: TAMK (………………………..) Nama Jelas

Lampiran 5

Halaman 13

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PEMERIKSAAN DESAIN DAN RAB (Format 5.6)

Diverifikasi Oleh: TAMK (………………………..) Nama Jelas

Lampiran 5

Halaman 14

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN PPIP TAHUN 2014 (FORMAT 5.7) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

: …………………………… : …………………………… : …………………………… : ……………………………

No

URAIAN PEKERJAAN

I 1. 2. 3. 4. II 1. 2. 3. 4.

PEKERJAAN ………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. PEKERJAAN ………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

Program Jenis Kegiatan Ukuran/Dimensi

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN (Rp)

…………. …………. …………. ………….

……….. ……….. ……….. ………..

…………………. …………………. …………………. ………………….

…………. …………. …………. ………….

……….. …………………. ……….. …………………. ……….. …………………. ……….. …………………. TOTAL I + II

: PPIP Tahun 2014 : …………………………………………… : ……………………………………………

JUMLAH BIAYA (Rp) ……………………...

……………………...

……………………... BOBOT RENCANA BOBOT RENCANA (KOMULATIF) BOBOT REALISASI BOBOT REALISASI (KOMULATIF) DEVIASI ( + / - )

Bobot (%)

1

Pelaksanaan Minggu ke 3 4 5 6

2

7

8

Skala (%)

……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

Verifikasi Oleh TAMK

Diperiksa Oleh : Fasilitator Masyarakat

OMS

KD

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

Lampiran 5

Dibuat Oleh :

Halaman 15

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

RENCANA PENYEDIAAN TENAGA KERJA UNTUK PELAKSANAAN PPIP TAHUN 2014 (FORMAT 5.8) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Jenis Tenaga Kerja

: …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… Upah/Hari (Rp)

Minggu I Orang/hr

Hari/minggu

Minggu II HOK

Orang/hr

Hari/minggu

Jumlah Tenaga Kerja Minggu III HOK

Orang/hr

Hari/minggu

Minggu IV HOK

Orang/hr

Hari/minggu

HOK

Total HOK

Kepala Kelompok Tukang Pekerja

Disetujui Oleh: Perwakilan Masyarakat Nama 1. ………………………………… 2. ………………………………… 3. ………………………………… 4. ………………………………… 5. ………………………………… Lampiran 5

Mengetahui : Ketua OMS

Kepala Desa

(…………………………………)

(…………………………………)

Tanda Tangan 1. ………………….. 2. ………………….. 3. ………………….. 4. ………………….. 5. …………………..

Halaman 16

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PEMERIKSAAN KUALITAS MATERIAL (Format 5.9) No.

PEMERIKSAAN/ PENILAIAN ADMINISTRASI

URAIAN

Nilai 1.

Material bangunan yang digunakan dipilih dari jenis bahan yang memenuhi kriteria.

2.

Material yang ada di lokasi spesifikasinya telah sesuai dengan ketentuan dalam RKS.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Penyimpanan material di lokasi berada ditempat yang kering dan aman terhadap kerusakan. Semua material yang digunakan masih dalam keadaan fres dan baru. Material yang produksi pabrikan masih dalam kemasan utuh dan asli. Penggunaan material selalu mendahulukan material yang datang lebih dulu (tidak menggunakan yang baru datang sebelum stok lama habis). Pengadaan / pendatangan material disesuaikan dengan waktu pengerjaan/ penggunaannya (didatangkan saat menjelang dipergunakan). Material yang masuk tetapi tidak sesuai spesifikasi, telah ditolak dan dibawa ke luar lokasi

9.

Keluar masuknya material dilakukan pencatatan dalam buku logistik.

10.

Semua material dapat dipastikan tidak ada yang mengandung unsur asbes. Contoh-contoh material yang telah disepakati, memenuhi sepesifikasi dalam RKS dan akan digunakan, tersedia di direksi keet. Material batu yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dalam RKS dan Panduan Teknis Pasir bersifat kasar dan bersih dari lumpur dan kotoran lainnya Batu yang dipasang berupa batu pecah (bukan batu gundul) untuk menjamin kelekatan spesi. Sumber mata air baku untuk infrastruktur Air Bersih sudah dilakukan uji kualitas dari instansi teknis terkait

11. 12. 13. 14. 15.

Saran

Keterangan Nilai

1 : Tidak memenuhi/ dibawah standar 3 : Memenuhi/ sesuai spesifikasi

2 : Terpenuhi Sebagian 4 : Melebihi/ di atas spesifikasi

Saran-saran: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lampiran 5

Dibuat Oleh: Ketua OMS

Diperiksa Oleh: TAMK

(………………………………………)

(……………………………………..)

Halaman 17

Lampiran 6 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

KOP SURAT UNDANGAN ACARA MUSYAWARAH DESA III (Format 6.1) Kepada Yth. 1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa ................................... 2. Para Tokoh Masyarakat 3. Organisasi-organisasi Masyarakat 4. BPD Dengan hormat, Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi sasaran PPIP Tahun 2014 dan akan mendapatkan bantuan dana yang digunakan untuk peningkatan kapasitas perencanaan masyarakat desa dan kapasitas pembangunan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur perdesaan melalui Bantuan Langsung Masyarakat, dan peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan dan kapasitas monitoring dan evaluasi, maka kami mengundang Bapak/ Ibu/ Sdr/i untuk menghadiri Acara Musyawarah Desa III yang akan dilaksanakan pada : Tanggal Waktu Tempat Acara

: : : :

............................................................ Pukul..................... s.d ........................ ............................................................ ............................................................

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Desa...................................

( .................................................. ) Nama Jelas Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5.

Camat (sebagai laporan); Tim Pelaksana Kabupaten (sebagai laporan); Satker PIP Kabupaten (sebagai laporan); .................................................... ....................................................

Lampiran 6

Halaman 1

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA III (Format 6.2) Berkaitan dengan Pelaksanaan PPIP Tahun 2014, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ……………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Waktu Tempat

: …………………………………………………… : Pukul …………… s.d. pukul …….……… : …………………………………………………...

telah diselenggarakan Musyawarah Desa III yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun/ RW serta Tokoh Masyarakat/ Organisasi Masyarakat di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa III ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : A. Materi atau Topik 1. Penetapan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur; 2. Penetapan rencana Operasi dan Pemeliharaan; 3. Pemilihan dan penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat Notulis / Sekretaris Narasumber

: ………………………. Jabatan ……………………………. : ………………………. Jabatan …………………………….. : 1. ................................ Jabatan .................................. 2. ................................ Jabatan .................................. 3. ................................ Jabatan.................................. 4. ................................ Jabatan ..................................

Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Memutuskan dan Menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Musyawarah Desa III, yaitu : 1.

Pengaturan Tenaga Kerja (HOK) a. Kepala Kelompok : ………...… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. b. Tukang : …………… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. c. Pekerja : …………… Orang, Nilai Upah : Rp. …………………….

Keterangan: Jika dalam pelaksanaan konstruksi jumlah tenaga kerja melebihi dari jumlah tersebut di atas maka disesuaikan penjadwalan/ mobilisasi tenaga kerjanya. Lampiran 6

Halaman 2

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

2. Penetapan Penyimpanan Material

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

3. Menetapkan Rencana Pengumpulan Dana O&P

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

4. Menetapkan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu a. Ketua : ……………………………. b. Sekretaris : ……………………………. c. Bendahara : ……………………………. d. Seksi-seksi : ……………………………. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .............................. , tanggal ................................... 2014 Pemimpin Musyawarah

Notulis/ Sekretaris

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Kepala Desa

Mengetahui :

(………………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 6

Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

Halaman 3

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Menyetujui : Wakil dan Peserta Musyawarah Desa III Nama 1.

Alamat

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

4. 5.

4. 5.

Dst.

Lampiran 6

Halaman 4

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA III (Format 6.3) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa No.

: : : :

Tanggal Nama Fasilitator Masyarakat

Nama

Alamat Lengkap

Jenis Kelamin

: :

Organisasi / Jabatan

Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. * dst

* Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa III ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalam Musyawarah Desa III. Disetujui : Kepala Desa

Dibuat : Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 6

Halaman 5

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

NOTULENSI MUSYAWARAH DESA III (Format 6.4) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara

: : : : : Musyawarah Desa III

Pemimpin Rapat Narasumber

: :

Tanggal Nama Notulis / Sekretaris

: :

………………………. dari ……………………………. 1. ................................ dari ................................... 2. .................... ............dari ................................... 3. .................... ............dari ...................................

Materi atau Topik 1. Penetapan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur; 2. Penetapan rencana Operasi dan Pemeliharaan; 3. Pemilihan dan penetapan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa. Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, meliputi : 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur (jadwal, tenaga kerja, material, dll); 2. Menetapkan rencana Operasi dan Pemeliharaan (skenario/mekanisme pengumpulan dana O&P harus disepakati); 3. Memilih dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa; 4. Penandatangan Perjanjian Pelaksanaan Secara Swakelola. Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

Lampiran 6

Halaman 6

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Kesimpulan/ Kesepakatan : Berdasarkan diskusi dan voting dapat disimpulkan/ disepakati : 5. Pengaturan Tenaga Kerja (HOK) (lampirkan daftar calon pekerja) a. Kepala Kelompok : ………...… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. b. Tukang : …………… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. c. Pekerja : …………… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. Keterangan: Jika dalam pelaksanaan konstruksi jumlah tenaga kerja melebihi dari jumlah tersebut di atas maka disesuaikan penjadwalan/ mobilisasi tenaga kerjanya.

6.

Penetapan Penyimpanan Material

7.

Menetapkan Rencana Pengumpulan Dana O & P

8.

Menetapkan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu: a. Ketua : ……………………………. b. Sekretaris : ……………………………. c. Bendahara : ……………………………. d. Seksi-seksi : ……………………………. ………………………………………………………………………………………………………… …………

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Acara ditutup pada pukul ................. Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Pimpinan Musyawarah

FM

Notulen

(……………………………..) Nama Jelas

(………………………………..) Nama Jelas

(………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 6

Halaman 7

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

DAFTAR SUMBANGAN DANA PEMELIHARAAN (Format 6.5) No.

Nama

Sumbangan Wajib

Sukarela

Jumlah

Paraf

TOTAL

Lampiran 6

Halaman 8

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA KESANGGUPAN SWADAYA MASYARAKAT (Format 6.6) Terhadap Usulan Kegiatan :……………………………………………… Pada hari ini …………………, tanggal ..……, bulan ………………….,tahun………, bertempat di…………………………...., Desa ……………………, Kecamatan…….……………….. Kabupaten ………………..…………….……., Provinsi…………….…………..…….., berdasarkan Hasil Musyawarah Desa, kami yang bertandatangan di bawah ini mewakili dan atas nama Masyarakat Desa menyatakan bahwa jika Usulan dari Desa kami disetujui dalam Musyawarah Desa III untuk didanai melalui PPIP Tahun 2014, kami sepakat dan sanggup memberikan swadaya sebagaimana di bawah ini : No.

Bentuk Swadaya

1.

Bahan a. b. c. d. e.

2.

Lahan a. b. c. d. e.

3.

Lainnya

Volume

Satuan

Nilai (Rp)

Keterangan

Rincian dari Swadaya tersebut, termasuk nama-nama Penyumbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini. Swadaya atau Sumbangan Masyarakat sebagaimana tersebut di atas akan direalisasikan setelah Adanya Keputusan Penetapan Usulan yang didanai oleh PPIP Tahun 2014 melalui Musyawarah Desa III sampai pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Lampiran 6

Halaman 9

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar Musyawarah Masyarakat Desa agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. …………………………., tanggal ……………. 2014 Fasilitator Masyarakat

Ketua OMS

(……………………………….)

(…………………………………)

Atas nama Masyarakat Desa Nama

Alamat

Jabatan (dalam masyarakat)

Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

*Coret yang tidak perlu

Lampiran 6

Halaman 10

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CONTOH SURAT KEPUTUSAN (Format 6.7) KETUA OMS DESA .................................. NOMOR : .................................. TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014 ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT DESA ………. KECAMATAN …………….. KABUPATEN ................. PROVINSI ................ MENIMBANG : a. Surat Penetapan OMS Desa ............ Kecamatan ................. Kabupaten ............. Nomor : ........................ tangal .......................................... 2014. b. Dalam rangka menciptakan transparansi dan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan PPIP Tahun ........... sesuai Pedoman Pelaksanaan. c. Dalam rangka pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan yang tercantum dalam Rencana Anggaran dan Biaya untuk Desa ............ Kecamatan ................. Kabupaten ................................ Provinsi ...................... d. Perlu dibentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang anggotanya dari masyarakat setempat yang dianggap mampu melaksanakannya. MENGINGAT : Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun Anggaran 2014. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA OMS DESA .................. TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PPIP PERTAMA

: Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan PPIP untuk Desa .............. Kecamatan ............... Kabupaten ................ Provinsi ..............., dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: NO.

NAMA

1. 2. 3. 4. 5.

KEDUDUKAN DALAM PANITIA

Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota



Jumlah panitia disesuaikan dengan nilai kegiatan. Lampiran 6

Halaman 11

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

KEDUA

: Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan data terkait dengan jenis, jumlah dan kualifikasi material/jasa kegiatan yang dibutuhkan sesuai RAB dan DED; b. Melaksanakan proses pengadaan material/jasa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan; c. Mengundang toko/ supplier/ penyedia jasa untuk memasukkan penawaran; d. Melakukan penilaian terhadap semua penawaran yang masuk dan menyusun calon pemenang; e. Melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap harga penawaran dari toko/ supplier/ penyedia jasa; f. Mengumumkan pemenang pengadaan barang/jasa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Ketua OMS.

KEEMPAT

: Masa kerja Panitia Pengadaan Barang/ Jasa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan SPK ditandatangani.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Kepala Desa ...................... Kecamatan .............. Kabupaten ................. Provinsi ................ 2. Kepala BPD Desa ................. Kecamatan ............. Kabupaten ................ Provinsi ................ DITETAPKAN DI : .................. PADA TANGGAL : ............................. 2014 KETUA OMS DESA ...................

NAMA LENGKAP

Lampiran 6

Halaman 12

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN RENCANA JADUAL PELAKSANAAN DAN KURVA - S (Format 6.8) Formulir ini dibuat oleh OMS, selaku pelaksana, sebagai acuan untuk penilaian prestasi pekerjaan. Formulir ini merupakan tindak lanjut dari hasil perhitungan RAB. Petunjuk pengisian formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Kolom Uraian Pekerjaan diisi sub bagian pekerjaan yang disusun sesuai urutan waktu pelaksanaan. 2. Kolom Volume diisi sesuai dengan angka yang menunjukkan volume masing-masing pekerjaan. 3. Kolom Satuan diisi sesuai dengan satuan yang dipakai untuk mengukur volume pekerjaan, misalnya m, m², liter, lump sump, dan sebagainya 4. Kolom Harga Satuan diisi sesuai nilai harga satuan yang didapat dari perhitungan RAB. 5. Kolom Jumlah Harga adalah jumlah hasil perkalian antara nilai volume pekerjaan dikalikan nilai harga satuan. 6. Kolom Bobot adalah jumlah prosentase yang didapat dari jumlah harga dibagi jumlah total harga seluruh pekerjaan dikalikan 100%. 7. Kolom Waktu Pelaksanaan adalah penempatan waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan minggu kalender pelaksanaan; waktu pelaksanaan pekerjaan didapat dari nilai volume pekerjaan dibagi jumlah rencana hok; diisi dengan membuat garis sepanjang waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pada kolom minggu kalender pelaksanaan. 8. Bobot/ Minggu adalah jumlah rencana pencapaian bobot pada suatu minggu kalender pelaksanaan; diisi dengan menjumlah bobot rencana seluruh pekerjaan yang ada pada minggu tersebut. 9. Bobot Kumulatif adalah jumlah akumulasi nilai bobot/ minggu. 10. Kurva S adalah grafik cartessius yang dibuat dari gabungan poin-poin rencana pencapaian bobot tiap minggu kalender, dengan koordinat x adalah minggu kalender dan koordinat y adalah nilai prosentase bobot kumulatif (0 - 100).

Lampiran 6

Halaman 13

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA - S (Format 6.8) PPIP Tahun 2014

:

Desa / Kecamatan / Kabupaten

:

No.

Uraian Kegiatan

Volume

/

Satuan

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

/ Bobot (%)

1

2

3

4

Jenis Kegiatan

:

Masa Kerja

:

Waktu Pelaksanaan Minggu ke 5 6 7 8 9 10

11

12

13

Jumlah Bobot/ Minggu Bobot Kumulatif Verifikasi Oleh TAMK

Diperiksa Oleh : Fasilitator Masyarakat

OMS

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

Lampiran 6

Dibuat Oleh :

KD

(...............................................) Nama Jelas

Halaman 14

Lampiran 7 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3) PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) TAHUN 2014 (Format 7.1)

DESA

: ………………………………… KECAMATAN : ……………………………………

KABUPATEN :

Lampiran 7

………………………………… PROVINSI

: ………………………………..

Halaman 1

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3) PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) TAHUN 2014 (Format 7.1) Antara SATKER PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERMUKIMAN KABUPATEN ........................................................................ dengan OMS ........................................................................ Nomor : .................................. Pada hari ini ...................., tanggal ……......., bulan ............................., tahun ............., bertempat di ..........................................., yang bertanda tangan di bawah ini : 1. NAMA JABATAN ALAMAT INSTANSI NIP.

: ........................................................................................................... : Pejabat Pembuat Komitmen PPIP, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Kabupaten ……………….. : ........................................................................................................... : ........................................................................................................... : ........................................................................................................... Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten…………………………….……Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan ................................................ Nomor : ……………………………………………............................................, Tanggal ..............................., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. NAMA JABATAN ALAMAT

: ........................................................................................................... : Ketua OMS : ........................................................................................................... Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa ..................................................................................., sesuai dengan Hasil Musyawarah Desa I, pada hari ......................, tanggal ........., bulan ................., tahun ........., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Lampiran 7

Halaman 2

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERDASARKAN : 1. SK Kementerian Pekerjaan Umum No. ....../KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014, 2. Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2014. 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-25/PB/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). 4. ………………………………………………………………… *) 5. ………………………………………………………………... *) 6. ………………………………………………………………... *) *) diisi dengan aturan hukum yang berlaku di kabupaten. Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan Ikatan Kontrak Swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya didapat dari Dana Bantuan Sosial Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, untuk Desa …………………., Kecamatan ..........................., Kabupaten ………………….........., dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 TUJUAN PERJANJIAN Tujuan Kontrak adalah bahwa Pihak Kedua harus melaksanakan Pekerjaan yang menjadi Pokok Perjanjian, sehingga Hasil Pekerjaan mencapai hasil yang diharapkan Pihak Pertama, sesuai dengan Ketentuan - ketentuan di dalam Dokumen Kontrak. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN Pihak Pertama memberi Dana kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima Tugas Pekerjaan dari Pihak Pertama yaitu untuk menyelenggarakan Pekerjaan : Nama Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur ...................................................... Lokasi Kegiatan : Desa : …………………………………………………………… Kecamatan : …………………………………………………………… Kabupaten : …………………………………………………………… Pasal 3 DOKUMEN PERJANJIAN Kontrak ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut : Surat Perjanjian (Kontrak) yang dilampiri : a. Pakta Integritas; b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); c. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM); d. Rencana Teknis dan Rencana Anggaran Biaya.

Lampiran 7

Halaman 3

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang. Pasal 4 PENGAWASAN 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pihak Kedua seperti Pasal 1 Perjanjian ini dilakukan oleh Pihak Pertama. 2. Pihak Pertama menunjuk Tim Supervisi dari masyarakat yaitu KPP Desa ................................., Kecamatan ......................., Kabupaten ......................., yang bertindak dan atas nama Pihak Pertama. Pasal 5 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA 1.

Pihak Kedua wajib melaksanakan Kegiatan PPIP Tahun 2014 ini berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah diperjanjikan.

2.

Pihak kedua wajib mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani oleh kepala desa dan disetujui oleh wakil masyarakat pada saat sosialisasi desa.

3.

Hasil Kegiatan yang harus diserahkan pada saat Penyerahan Pekerjaan adalah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), yang memuat : a. Catatan Harian, yang berisi tentang : a.1 Jumlah Tenaga Kerja; a.2 Jumlah Bahan Material yang digunakan; a.3 Peralatan yang digunakan; a.4 Hasil item Pekerjaan yang dilaksanakan; a.5 Perintah, Saran, Petunjuk Pelaksanaan atau Penolakan Bahan; a.6 Catatan Cuaca atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Kegiatan dan lain sebagainya. b. Laporan Bulanan, yang merupakan Rekap dari Catatan Harian; c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Konstruksi; d. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan setiap Pembayaran Angsuran; e. Gambar-gambar Hasil Pelaksanaan; f. Notulen Rapat-rapat/Rembug Warga; g. Realisasi Biaya dan Kegiatan; h. Realisasi Kurva-S Pelaksanaan.

4.

Penyusunan LP2K PPIP Tahun 2014 ini dibuat dalam Rangkap 5 (lima) serta dikonsultasikan lebih dahulu kepada Pihak Pertama.

Lampiran 7

Halaman 4

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK Jenis kontrak ini adalah Kontrak Swakelola, dan Pihak Kedua harus menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga batas waktu akhir Tahun Anggaran 2014, dengan jumlah harga pasti dan tetap, serta menanggung semua resiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan. Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah: Harga = Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Nilai ini sudah termasuk Dana Non Fisik sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai Dana Persiapan, Perencanaan dan Operasional OMS dan tidak diperuntukkan untuk Honorarium. Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 1.

Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus sudah dimulai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal ………………………………………………………………………….

2.

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah ……………… hari kalender, terhitung ………………..…. mulai tanggal ………, bulan…………………, tahun ………… sampai dengan tanggal ………, bulan…………………, tahun …………

3.

Segera setelah seluruh Pekerjaan diselesaikan, Pihak Kedua dapat meminta secara tertulis Serah Terima Pekerjaan.

4.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Pihak Pertama wajib mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut. Pasal 8 JANGKA WAKTU KONTRAK

Jangka waktu Kontrak adalah sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal ………, bulan…………………, tahun ………… sampai dengan tanggal ………, bulan…………………, tahun ………… Pasal 9 PEMBAYARAN 1.

Semua Pembayaran dilakukan secara bebas tetap (SPP-BT). Pembayaran dilakukan melalui …………………………………………………………………………………………

2.

Kuasa Pengguna Anggaran Satker PIP Tingkat Kabupaten ………………………… menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN setempat setempat setelah ditandatanganinya Surat Pemberian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dengan OMS ………………………………………………………………………………………

Lampiran 7

Halaman 5

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

3.

Pengajuan Dana untuk Pekerjaan dilakukan dalam 3 (Tiga) Tahap, Tahap Pertama sebesar 40% dapat dicairkan setelah Penandatangan Kontrak, selanjutnya 30% berikutnya dibayarkan pada saat Progres Pelaksanaan Kegiatan sudah mencapai minimal 30%, dan sisanya sebesar 30% dibayarkan pada saat Progres Pelaksanaan Kegiatan sudah mencapai minimal 60%.

4.

Pengajuan Pencairan Dana harus dilengkapi dengan : a. Dokumen Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) asli yang mencantumkan Nomor Rekening Masyarakat; b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; c. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang telah diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat; d. Rencana Penggunaan Dana yang telah diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat; e. Berita Acara Pembayaran; f. Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk; g. Ringkasan Kontrak; h. Untuk Kegiatan Pencairan Tahap I, Buku Rekening Bank milik masyarakat harus menunjukkan minimal sebesar 25% dari Total Dana Pemeliharaan; i. Bukti Pendukung, berupa Buku Laporan Harian Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas Umum, Fotokopi Buku Rekening Bank, dan bukti Pengeluaran (nota-nota pengeluaran) untuk Pencairan Tahap II dan III.

5.

Apabila terjadi Penyimpangan di lapangan, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan Penangguhan Pembayaran tahap berikutnya sampai dengan adanya Penyelesaian Permasalahan di lapangan. Pasal 10 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KEDUA

1.

Apabila Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaannya, Pihak Kedua membuat Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) dan telah disetujui dalam Forum Musyawarah Desa IV, untuk menyatakan seluruh Pekerjaan telah selesai dan siap diperiksa oleh Pihak Pertama.

2.

Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan pasal 7 ayat 2, Pihak Kedua belum mampu menyelasikan Pekerjaan seperti yang ditetapkan dalam Kontrak, maka Pihak Pertama akan memberikan penambahan waktu, sesuai dengan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) yang dibuat oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

3.

Apabila sampai batas waktu akhir Tahun Anggaran 2014, Pihak Kedua tetap belum dapat menyelesaikan Pekerjaan, atau Dana belum tersalurkan seluruhnya, maka Pihak Kedua harus membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai Pengganti Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K). BASPK harus memuat Kondisi Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang tercapai pada saat itu dan disertai Lampiran Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) hingga saat itu beserta gambar - gambar Prasarana Terbangun hingga saat itu.

Lampiran 7

Halaman 6

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

4.

Apabila hingga Penandatanganan BASPK, masih terdapat Sisa Dana yang belum terserap dari KPPN maka Sisa Dana tersebut dapat ditarik kembali dan harus dikembalikan ke Kas Negara. Pasal 11 PERSELISIHAN

1.

Bila terjadi Perselisihan antara Kedua Belah Pihak, Penyelesaiannya diutamakan dengan Musyawarah.

2.

Apabila secara Musyawarah tidak dapat dicapai, maka dapat diserahkan kepada Panitia Arbitrasi sesuai Keputusan Musyawarah Desa dan yang mewakilinya adalah terdiri dari : a. Seorang Wakil Pihak Pertama b. Seorang Wakil Pihak Kedua c. Seorang Wakil yang tidak ada sangkut pautnya dan pengangkatannya disetujui oleh Kedua Belah Pihak.

3.

Dalam Hal ini melalui cara di atas tidak terdapat Penyelesaian, maka akan diteruskan melalui Saluran Hukum yang berlaku. Pasal 12 DOMISILI

Kedua Belah Pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten……………………………………………………………. Pasal 13 KEADAAN KAHAR 1.

Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah : a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana Alam sepert banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan; e. Kebakaran; f. Gangguan Industri lainnya.

2.

Apabila terjadi hal - hal seperti pada ayat 1 di atas, sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kontrak ini tidak dapat terpenuhi, Kedua Belah Pihak Sepakat akan diselesaikan secara Musyawarah.

Lampiran 7

Halaman 7

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Pasal 14 KETENTUAN PENUTUP 1.

Dengan ditandatanganinya Kontrak ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen - dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang - undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan - ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

2.

Yang dimaksud dengan Dokumen - dokumen tersebut ayat 1 pasal ini adalah Dokumen dokumen yang pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua meliputi dokumen - dokumen seperti tersebut pada pasal 3 Surat Perjanjian ini.

3.

Dengan dan karena ketentuan pasal 14 ayat 1 tersebut di atas, ketentuan pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya.

4.

Kontrak ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, Kontrak beserta lampiran - lampirannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dibuat Rangkap 2 (dua) bermaterai, yang masing - masing mempunyai Kekuatan Hukum yang sama, masing - masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta tembusan Rangkap 9 (sembilan) yang masing - masing diperuntukan :

Ganda ke - 1 : (Bupati)…………………………………………………………………….. Ganda ke - 2 : (Tim Pelaksana Pusat) ………………………………………………. Ganda ke - 3 : (Tim Pelaksana Kabupaten) ………………………………………. Ganda ke - 4 : (Camat) ……………………………………………………………………. Ganda ke - 5 : (Kepala Desa) …………………………………………………………… Ganda ke - 6 : (Konsultan Manajemen Kabupaten) …………………………… Ganda ke - 7 : (Fasilitator Masyarakat) …………………………………………….. Ganda ke - 8 : Persediaan Pihak Pertama ………………………………………… Ganda ke - 9 : Persediaan Pihak Kedua …………………………………………… Pihak Pertama

Pihak Kedua

(……………………………………………….) Nama Jelas

(……………………………………………….) Nama Jelas

Lampiran 7

Halaman 8

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CONTOH SURAT PERINTAH KERJA (SPK) (Format 7.2) NOMOR : .................................. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat

: : Ketua OMS Desa ................................................ : .............................................................................

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU Dengan ini memberikan perintah pekerjaan kepada : Nama Jabatan Perusahaan Alamat

: : : (jika bukan perusahaan ditulis ”perseorangan”) :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Untuk melaksanakan pekerjaan : 1. Nama Pekerjaan : Pengadaan ..................................................................................... 2. Alamat Pekerjaan

: ...............................................................................................................

3. Lokasi Pekerjaan

: Desa ................................., Kec. ............................, Kab. ...................

4. Waktu Pelaksanaan : ....... hari kalender, terhitung sejak SPK ditandatangani. 6. Nilai Pekerjaan

: Rp. .............................,- ( tertulis ) termasuk pajak-pajak yang berlaku.

7. Tanggal Penyerahan : ........................................... 2014 8. Cara Pembayaran : Demikian Surat Perintah Kerja ini diberikan untuk dilaksanakan. .................. , ............................2014

Lampiran 7

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU Ketua OMS

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

Halaman 9

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN BAHAN / BARANG (Format 7.3) A. Yang bertanda tangan di bawah ini kami : I. Nama : ……………………………………………………………………… Jabatan : Ketua OMS Desa …………………………………………………. Kecamatan ……………………….. Kabupaten ………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………… Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa I, Tanggal …………..…………….. bertindak sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan OMS di Desa …………………………………………….. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. II.

Nama : ……………………………………………………………………(Supplier) Jabatan : ……………………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………… Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

B. Dengan ini setuju untuk melakukan Perjanjian berdasarkan Proses Pelelangan : a. Jenis Pekerjaan : …………………………………………………………… b. Lokasi : …………………………………………………………… c. Deskripsi : …………………………………………………………… d. Nilai Pekerjaan : Rp. ………………………………………………… (tertulis) termasuk pajak-pajak yang berlaku1. e. Waktu Pelaksanaan : ……. Hari, sesudah Penandatanganan Perjanjian tanpa masa garansi. f. Cara Pembayaran : Sampai dengan ..….. % sebagai Uang Muka, yang dilunasi dari Pembayaran Dua Bulan Pertama. Dapat dibayar setiap 2 minggu sesuai Kemajuan Pelaksanaan menurut Bukti yang disertifikasi oleh Fasilitator Masyarakat dan Penerimaan Akhir. g. Persyaratan : Sesuai Persyaratan Umum terlampir. h. Lain - lain : Dibuat Rangkap 5, dua dengan materai Rp. 6.000,-

Satu Eksemplar dikirim kepada Tim Kabupaten. Pihak Kedua Supplier

Pihak Pertama OMS

(…………………………)

(…………………………) Mengetahui

Tim Kabupaten

Fasiltator Masyarakat

(…………………………)

(..…………………………)

Berlaku untuk Perusahaan atau badan usaha Lampiran 7 1

Halaman 10

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA PELELANGAN PENGADAAN BAHAN (Format 7.4) Pada hari ini ………………., tanggal ….……, bulan …………..……………, tahun ……… telah diselenggarakan Acara Penentuan Pemenang yang akan memasok bahan/ peralatan yang diperlukan bagi Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 di Desa …..…………………… Kecamatan ………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi ……………………… Lokasi Kegiatan

Penawaran oleh Supplier I ………………….. Rp.

Penawaran oleh Supplier II ……………………… Rp.

Penawaran oleh Supplier III …………………….. Rp.

Pemenangnya adalah Supplier ……………………, untuk Kegiatan ……………………………. Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebagai Catatan Hasil Penyelenggaraan Acara Penentu/ Pemenang yang akan memasok Bahan/ Alat. Peserta Penawaran : 1. 2. 3. 4. 5.

Panitia Pelaksanaan :

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

Mengetahui : Fasilitator Masyarakat

Diisi Oleh : OMS

(…..………………………….)

(…..………………………….) Verifikasi: TAMK

(…..………………………….)

Lampiran 7

Halaman 11

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

UNDANGAN PELELANGAN PENGADAAAN (Format 7.5) I. UNDANGAN PELELANGAN 1.1 Pekerjaan Pengadaan …………………………… untuk Kegiatan ……………………….. ……………………………………………………………………………………………………… 1.2 Kabupaten ………………………., Kecamatan ……………………., Desa …………………. 1.3

Prosedur Pelelangan

No. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

Kegiatan Pengambilan Dokumen Pelelangan Penjelasan Dokumen Penyerahan Dokumen Pelelangan Evaluasi Supplier Penunjukan Supplier Penandatanganan Perjanjian

Lokasi

Tanggal

Waktu

Keterangan Tanpa Biaya Kunjungan Lokasi Materai Rp 6.000 Materai Rp 6.000

II. PENJELASAN KEPADA SUPPLIER 2.1 Supplier akan dipilih melalui proses lelang dengan meninjau minimal 3 (tiga) Surat Penawaran. 2.2 Formulir Penawaran yang harus diisi Supplier terlampir. 2.3 Format Perjanjian (untuk supplier terpilih) terlampir. 2.4 Jadwal pada formulir penawaran: jadwal pengiriman barang/ peralatan dan harga barang, alat serta keperluan lain yang dilelang harus memenuhi kriteria antara lain, harga kompetitif, mutu terjamin serta pelayanan antar yang dapat diandalkan. 2.5 Periode Perjanjian …………………………………s/d ………………………………………… 2.6 Jenis Kontrak: Lump sum 2.7 Pembayaran sesuai prestasi. III. PERSYARATAN UMUM 3.1 TAMK berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengadaan melalui; (a) Supervisi Pelaksanaan Pengadaan Bahan/ Peralatan; (b) Persiapan Dokumen Pembayaran untuk Pengadaan Bahan/ Peralatan yang sudah diterima; (c) Penerimaan Pengadaan Barang/ Peralatan yang sudah diterima. 3.2 Tugas Supplier adalah mengadakan Bahan Baku atau Peralatan sesuai dengan Spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian dan Pedoman Teknis PPIP. 3.3 Pekerjaan /Pengadaan ini tidak dapat dikontrakan kepada pihak lain oleh penyedia bahan/ supplier (sub-kontrak) tanpa persetujuan tertulis dari OMS yang diketahui oleh FM dan TAMK. 3.4 Supplier harus mentaati segala perundang-undangan dan hukum yang berlaku, serta memperhatikan adat istiadat setempat. 3.5 Force Majeure adalah suatu keadaan yang menghambat/merusak pengadaan yang dilakukan dan terjadinya di luar kekuasaan semua pihak seperti bencana alam, kerusuhan, dan sebagainya. Bilamana terjadi force majeure maka Supplier harus melaporkan hal tersebut kepada OMS ditembuskan ke FM dan TAMK dalam waktu paling Lampiran 7

Halaman 12

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

lambat 7 (tujuh) hari terhitung dari telah terjadinya force majeure tersebut. FM boleh menyetujui Perubahan Harga sebagai akibat force majeure dalam menyiapkan Addendum Perjanjian jika diperlukan dengan konsultasi terinci bersama FM dan TAMK. 3.6 Bila terjadi Perbedaan Pendapat antara OMS dan Supplier maka hal ini harus segera dibahas dengan TAMK. Penyelesaian Masalah akan diputuskan setelah dibahas dalam rapat dua mingguan di tingkat kabupaten dengan mempertimbangkan perjanjian dan kenyataan di lapangan. Bila rapat memutuskan bahwa ada penambahan biaya yang wajar, karena perubahan spesifikasi, maka Addendum Kontrak harus dibuat. 3.7 Supplier akan mendapat sanksi apabila melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat, melalui surat tertulis dari OMS ditembuskan ke FM dan TAMK 3.8 Bila Supplier dianggap melanggar maka pembayaran kepada Supplier akan ditunda sampai sebab kelalaian telah diperbaiki dan diterima oleh OMS, sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian. 3.9 Bila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima peringatan tertulis, Supplier masih belum mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelalaian, maka OMS mengajukan pembatalan Perjanjian dan Menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan Pengadaan tersebut setelah dilakukan pembahasan dalam rapat dua mingguan di kabupaten. 3.10 Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan Penilaian Pekerjaan oleh atau FM sebagaimana disebut dalam Perjanjian atau Addendum (bila ada). 3.11 Laporan oleh Supplier: a) Tiap Minggu tentang Peralatan. b) Tiap Minggu tentang Kemajuan Pengadaan.

Lampiran 7

Halaman 13

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

SURAT PENAWARAN PENGADAAN (Format 7.6) Kepada Yth :

Tim Pengelola Kegiatan ………………………………………. Desa …………………………………………………………………… Kecamatan …………………………………………………………. Kabupaten …………………………………………………………..

1. Setelah mengikuti Undangan Pelelangan termasuk Penjelasan kepada Supplier dan Persyaratan Umum (terlampir), kami bermaksud mengajukan Penawaran seperti yang tercantum dalam tabel ini : No.

Nama/ Jenis Barang

Volume

Harga Satuan

Total Harga

Keterangan/ Jadwal Pengiriman

1

2

3

4

5=3x4

6

TOTAL

Total Harga Penawaran Rp. ………………….., Terbilang …………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… Jadwal Pelaksanaan Terlampir. 2. Kami akan memulai Pengadan Bahan/ Barang tersebut pada saat menanda tangani perjanjian ini dan akan menyerahkan Bahan/ Barang yang disebutkan dalam Perjanjian sesuai dengan Periode Waktu sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pelelangan. 3. Penawaran ini berlaku salama satu bulan. Tanggal

: __________________________________________________

Nama Supplier : __________________________________________________ Alamat Supplier : __________________________________________________ __________________________________________________ Tanda Tangan : __________________________________________________

Lampiran 7

Halaman 14

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA (Format 7.7) Pada hari ini …………………., tanggal …..…, bulan …………………………….tahun ………… Kami yang bertanda tangan di bawah ini : I.

Nama

: ………………………………………

Alamat

: ………………………………………

Jabatan : Ketua OMS Desa

: ……………………, Kecamatan : ……………………, Kabupaten : ………………

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa I, Desa …………………………. tanggal …..…, bulan …………………………….tahun ………… Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II.

Nama

: ……………………………………….

Jabatan : ………………………………………. Alamat

: ……………………………………….

Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama telah sepakat mengikat Perjanjian Sewa - Menyewa dengan Pihak Kedua, dimana Pihak Pertama menyewa kepada Pihak Kedua. Uraian alat yang disewa adalah sebagai berikut : NO.

NAMA ALAT

LAMA PENYEWAAN

1. 2. 3.

Lampiran 7

Halaman 15

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Perjanjian Sewa Menyewa diatur dalam pasal - pasal berikut ini : Pasal 1 Jangka Waktu 1. Jangka Waktu Sewa - Menyewa adalah Selama yang tercantum di atas berlaku sejak ditanda tanganinya perjanjian ini. 2. Bila di kemudian hari ternyata terjadi Perubahan Jangka Waktu Penyewaan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan mengadakan Kesepakatan untuk merubah Jangka Waktu Sewa - Menyewa sebagaimana tercantum dalam Pasal ayat 1 di atas. Pasal 2 Biaya 1. Biaya Sewa yang telah disepakati oleh Kedua Belah Pihak adalah sebesar Rp. ………………… (dengan huruf ………………………………………….), sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku2. 2. Biaya Sewa - Menyewa mengikat, kecuali bila terjadi Penambahan atau Pengurangan Jangka Waktu Sewa - Menyewa. Pasal 3 Hak dan Kewajiban 1. Pihak Pertama berhak menerima Barang dalam Keadaan Baik/ Layak Jalan, dan berkewajiban memenuhi Pembayaran yang telah disepakati. 2. Pihak Kedua berhak menerima Pembayaran sesuai dengan pasal 2 Surat Perjanjian ini atau telah disepakati dan berkewajiban menjaga serta merawat barang / alat selama dalam penyewaan sehingga tidak merugikan pihak pertama. Pasal 4 Tanggung Jawab 1. Pihak Kedua akan bertanggung jawab bahwa keadaan barang yang disewakan dalam keadaan Baik, serta bertanggung jawab atas Kelancaran Pekerjaan. 2. Bilamana terjadi Kerusakan Barang pada masa penyewaan, maka Pihak Kedua akan memperbaiki Kerusakan Barang dengan Biaya dari Pihak Kedua. 3. Bila pada Masa Penyewaan terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama sedemikian rupa sehingga memerlukan perbaikan kerusakan, maka Pihak Pertama akan mengeluarkan Biaya Perbaikan maksimal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2

Berlaku untuk Perusahaan atau badan usaha

Lampiran 7

Halaman 16

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Pasal 5 Sistem Pembayaran dan Biaya Operasional 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, pembayaran dilakukan dengan perincian sebagai berikut : a. …………………………………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………………… d. …………………………………………………………………………………………… 2. Pihak Pertama akan menanggung biaya operasional dari barang / alat yang disewa, misalnya biaya bahan bakar. Pasal 6 Perbedaan Pendapat 1. Bilamana dalam Jangka Waktu Sewa - Menyewa terjadi perbedaan pendapat atau ketidak sepakat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan ditempuh cara Musyawarah untuk menyelesaikannya yang dihadiri oleh FM. 2. Bila Penyelesaian secara Musyawarah Pertama tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan diminta KMK dan Pokja Kecamatan sebagai penengah untuk memutuskan jalan keluarnya, selanjutnya keputusan tersebut mengikat. Dengan ditanda tanganinya Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mematuhi pasal - pasal tersebut di atas. Surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

(Nama terang) KETUA OMS

(Nama terang) PEMBERI SEWA Mengetahui, Saksi I

(Nama terang) FASILITATOR MASYARAKAT

Lampiran 7

(Nama terang) KADER DESA

Halaman 17

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CONTOH AMANDEMEN (Format 7.8)

AMANDEMEN Nomor :_________________________ Tanggal __________

atas

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3) PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) Tahun _______ DESA__________________KEC____________ KAB_____________________PROVINSI ____________________ Nomor : _______________________ Tanggal ________________

ANTARA SATKER PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN__________

DENGAN

OMS DESA __________

Lampiran 7

Halaman 18

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

AMANDEMEN Nomor : ____________________ Tanggal _____________ Pada hari ini _______ tangan di bawah ini : Nama Jabatan Alamat

tanggal _______ bulan _______ tahun ______, kami yang bertanda : : Pejabat Pembuat Komitmen PPIP, Satker PIP Kabupaten :

Bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten_______ , selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Nama : Jabatan : OMS Desa ________ Alamat : Bertindak untuk dan atas nama masyarakat desa ________, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan : a. Laporan realisasi pelaksanaan di lapangan b. Surat permohonan oleh OMS Nomor ……………tentang………………… c. Berita Acara Pembahasan bersepakat untuk membuat perjanjian pekerjaan tambah kurang (Amandemen ke ____) yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor ________, tanggal ____ bulan _____ tahun______ tersebut di atas dengan perubahan sebagai berikut : 1. 2. 3. (menjelaskan perubahan-perubahannya) Demikian Amandemen No.___ ini dibuat atas persetujuan kedua belah pihak PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Ketua OMS Desa _________

PPK PPIP Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten ________

______________________

______________________ NIP. : ………………..

Lampiran 7

Halaman 19

Lampiran 8 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN CATATAN HARIAN KEGIATAN (FORMAT 8.1) Catatan Harian Kegiatan ini diisi oleh OMS setiap harinya, untuk menunjukkan Progres Kegiatan dan membantu Proses Pemantauan dari hari ke hari. Dalam Catatan Harian ini terdapat Uraian Pekerjaan, Rencana Kerja untuk hari ini, Realisasinya, Realisasi Kumulatif, Jumlah HOK (Kontrol Absensi), Kondisi Cuaca, dan Catatan/ Keterangan lain. 1. Tuliskan Nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten tempat OMS bekerja. 2. Tuliskan Jenis Kegiatan, Masa Kerja, Tanggal Kerja (tanggal hari ini), Nama Pelaksana dan Nama Pendamping di atas Tabel. 3. Kolom 2 (Uraian Pekerjaan); mohon diuraikan jenis pekerjaan yang akan dan telah dilakukan hari ini. 4. Kolom 3 - 4 (Rencana); mohon dicantumkan Rencana Kegiatan untuk hari ini dalam Volume dan Satuannya. 5. Kolom 5 - 6 (Realisasi Hari Ini); setelah merujuk pada Rencana, mohon dituliskan Realisasi dari Perencanaan hari ini dalam Volume dan Satuan. Dari sini akan terlihat Progress / Prestasi pekerjaan. 6. Kolom 7 - 8 (Realisasi Kumulatif); merupakan Perhitungan Kumulatif dari hari - hari sebelumnya. 7. Kolom 9 - 11 (Jumlah HOK); mohon dituliskan Jumlah HOK pada hari ini, sesuai dengan Jabatan dan Porsi Pekerjaannya (pekerja / tukang / mandor). 8. Kolom 12 (Cuaca); dicantumkan Kondisi Cuaca pada hari ini, berguna untuk memantau apakah Pelaksanaan terganggu oleh cuaca. 9. Kolom 13 (Catatan); dicantumkan beberapa Catatan apabila perlu. Catatan Harian kegiatan ini dibuat oleh OMS, dengan diperiksa oleh KPP dan diketahui oleh KD, dan disimpan sebagai arsip dalam sebuah buku administrasi OMS, dan menjadi alat bantu untuk menyusun laporan - laporan selanjutnya.

Lampiran 8

Halaman 1

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CATATAN HARIAN KEGIATAN (Format 8.1) PPIP Tahun 2014 Desa / Kec. / Kab. / Provinsi Jenis Kegiatan Masa Kerja No. 1

Uraian Pekerjaan 2

Mengetahui :

(KD)

Lampiran 8

: : : :

Rencana Satuan Volume 3 4

Tanggal Kerja : Pelaksana :: Pendamping : Realisasi Hari ini Satuan Volume 5 6

Realisasi Kumulatif Satuan Volume 7 8

Diperiksa Oleh :

(KPP)

Pekerja 9

Jumlah HOK Mdr/Kk Tukang 11 10

Cuaca

Catatan

12

13

Dibuat Oleh :

(OMS)

Halaman 2

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR HADIR PEKERJA HARIAN DAN PENERIMAAN INSENTIF (Format 8.2) Formulir ini diisi oleh Ketua OMS bekerja sama dengan mandor dan ditandatangani oleh bendahara mengenai Jumlah Penerimaan Insentif, dan oleh karenanya berkaitan dengan Daftar Hadir Pekerja Harian. Formulir ini menjelaskan tentang Daftar Hadir Pekerja Harian di Tingkat Desa dan Jumlah Insentif yang harus diberikan per kurun waktu tertentu. Keterangan singkatan: HOK : Hari Orang Kerja Pk : Pekerja Tk : Tukang Kk/Md : Kepala Kelompok/Mandor 1. Tuliskan Nama Desa / Kecamatan, Jenis Kegiatan / Jenis Prasarana, Lokasi Kegiatan, Tanggal Kerja (tgl ... s/d tgl ...), dan Masa Kerja (... hari). 2. Insentif untuk masing-masing pekerja / tukang / mandor; mohon dituliskan Jumlah Insentif untuk masing - masing pekerja dihitung dari posisi klasifikasinya, yang dapat digunakan sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Insentif. 3. Nama, Kategori, Asal, HOK diisi dengan mencantumkan tanda () pada masing -masing kolom yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi sebenar - benarnya. 4. Jumlah HOK merupakan Penjumlahan hari di mana pekerja / tukang / mandor bekerja. 5. Jumlah Insentif (Rp) merupakan Perhitungan dari Jumlah HOK dikalikan dengan Insentif untuk 1 tenaga kerja. 6. Tanggal Pembayaran; mohon dituliskan Tanggal Pembayaran Insentif bagi masing - masing pekerja. Contoh : Kategori Asal

No. 1.

Nama Sutanti

Lampiran 8

Jumlah Hari Orang HOK Kerja(HOK) L P Kk/ dl lr Menurut Tanggal Pk Tk Kk/ Md ds ds Pk Tk Md 1 2 3 4 5 6 7 5        

Jumlah Insentif (Rp)

Halaman 3

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

DAFTAR HADIR PEKERJA HARIAN DAN PENERIMAAN INSENTIF (Format 8.2) Desa / Kecamatan : ______________________ Jenis Kegiatan : ______________________

Lokasi Kegiatan : ______________________ Tanggal Kerja : ______________________ Masa Kerja : ______________________

Kategori

No.

Nama

Insentif untuk 1 (satu) HOK Pekerja : _____________________ Insentif untuk 1 (satu) HOK Tukang : _____________________ Insentif untuk 1 (satu) HOK Kep. Kelompok / Mandor : ____________________

Jumlah Jumlah HOK Insentif Kk/ Pk Tk Kk/ (Rp) Md Pk Tk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Md Hari Orang Kerja (HOK) Menurut Tanggal

Tanda tangan / Cap Jempol Tangan Kiri 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Jumlah :

Jumlah :

Tanggal Pembayaran : ...................................... 2014

Lampiran 8

Fasilitator Masyarakat

KPP

Bendahara

Ketua OMS

(.......................................)

(..............................................)

(...................................................)

(...........................................) Halaman 4

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CATATAN HARIAN PENGGUNAAN MATERIAL (Format 8.3) Desa / Kec. / Kab. / Propinsi Jenis Kegiatan Masa Kerja

No.

Tanggal

Uraian Material

Sumber Dana Swadaya PPIP (Rp) (Rp)

KD

(…………………..………………..) (………………………...…...………..) Lampiran 8

Material Keluar Vol. Sat.

Material Masuk Vol. Sat.

Stok Material Vol. Sat.

Catatan

: : :

Paraf Penanggung Pengambil Jawab Stok Material

Dibuat Oleh :

Diperiksa Oleh :

Disetujui Oleh :

FASILITATOR MASYARAKAT

No. Kontrak Lokasi Kerja Pelaksana

: : : :

KPP

OMS

(……………..………………..)(………………………………….…………………..) Halaman 5

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MINGGUAN PRESTASI KEMAJUAN PELAKSANAAN (Format 8.4) Formulir ini dibuat oleh OMS, selaku Pelaksana, dibuat tiap satu minggu pelaksanaan terhitung dari mulainya pelaksanaan pekerjaan. Formulir ini merupakan rekapitulasi dari Catatan Kegiatan Harian, yang harus diisi oleh OMS setiap hari. Laporan ini diperiksa oleh KPP, selaku Pengawas dari Masyarakat, dan harus diketahui oleh KD, selaku Konsultan Pendamping. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Kolom Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan, Jumlah Harga, dan Bobot diisi sesuai Urutan Pekerjaan, seperti yang dimuat dalam Formulir Rencana Jadwal Pelaksanaan. 2. Kolom Hasil Pekerjaan, terdiri dari 4 sub kolom,  Minggu Lalu, diisi sesuai dengan bobot kemajuan yang sudah dicapai minggu lalu;  Minggu Ini, diisi sesuai dengan bobot kemajuan yang sudah dicapai minggu ini;  Jumlah, merupakan hasil penjumlahan bobot kemajuan minggu lalu dengan minggu ini;  Sisa, merupakan hasil pengurangan dari nilai kolom Bobot dengan sub kolom jumlah 3. Kolom Prosentase Kemajuan Tiap Pekerjaan adalah Nilai Prosentase yang didapat dari nilai sub kolom jumlah dibagi nilai kolom Bobot dikalikan 100%; 4. Kolom Prosentase Terhadap Seluruh Pekerjaan adalah Nilai Kolom Prosentase Kemajuan Tiap Pekerjaan dikalikan Nilai Jumlah Harga dibagi Total Jumlah Harga dikalikan 100%. 5. Prestasi Rencana diisi sesuai dengan Nilai Bobot Rencana pada minggu tersebut yang diajukan dalam Rencana Jadwal Pelaksanaan. 6. Deviasi Rencana adalah Nilai Total Jumlah Bobot Terlaksana pada minggu tersebut dikurangi Nilai Prestasi Rencana, bila nilainya minus berarti Pelaksanaan mengalami Keterlambatan dari Rencana.

Lampiran 8

Halaman 6

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

REKAPITULASI MINGGUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN MINGGUAN (Format 8.4) Desa / Kec. / Kab./ Propinsi

No.

Uraian Kegiatan

Volume

Jenis Kegiatan Masa Kerja

:

Satuan

Harga Satuan (Rp)

Jmlh Harga (Rp)

Bobot (%)

Hasil Pekerjaan Mg Lalu

Mg Ini Jmlh Sisa

: :

Prosentase Kemajuan Tiap Pekerjaan

Prosentase Kemajuan Thd Seluruh Pekerjaan

Jumlah Prestasi Rencana Deviasi Prestasi Verifikasi Oleh TAMK

Diperiksa Oleh : FM

Disetujui Oleh : KPP

Dibuat Oleh : OMS

(…………………………….)

(…………………………….)

(…………………………….)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

(…………………………….) Nama Jelas

Lampiran 8

Halaman 7

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN BULANAN (Format 8.5) : :

Desa / Kec. / Kab. / Propinsi

No.

Uraian Kegiatan

Volume

Satuan

Harga Satuan (Rp)

Jenis Kegiatan Masa Kerja

Jumlah Harga (Rp)

Bobot (%)

Hasil Pekerjaan Bln Lalu

Bln Ini Jmlh

Sisa

: :

Prosentase Kemajuan Tiap Pekerjaan

Prosentase Kemajuan Thd Seluruh Pekerjaan

Jumlah Prestasi Rencana Deviasi Prestasi Verifikasi Oleh TAMK

Diperiksa Oleh : FM

Disetujui Oleh : KPP

Dibuat Oleh : OMS

(…………………………….)

(…………………………….)

(…………………………….)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

(…………………………….) Nama Jelas

Lampiran 8

Halaman 8

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

LAPORAN MASALAH YANG DIHADAPI TINGKAT DESA (Format 8.6) Bulan : Provinsi : Kabupaten

No.

:

Kendala dan Masalah

Kecamatan

:

Desa

:

Upaya yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah

Bantuan yang diharapkan Dalam Penyelesaian Masalah

Tanggal ................................ 2014

Lampiran 8

Ketua OMS

Kader Desa

(………………………………………….)

(………………………………………….) Halaman 9

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

REKAPITULASI PERMASALAHAN TINGKAT KECAMATAN (Format 8.7) Provinsi Kabupaten Kecamatan

: : :

No.

Desa

Masalah

NB: Status masalah diisi : Belum selesai / Proses / Selesai

Jenis / Derajad

Penyelesaian Masalah

Tgl. Informasi Masuk/ Tanggal Penanganan

Status Masalah

Tanggal .................................. 2014

(__________________) Fasilitator Masyarakat Lampiran 8

Halaman 10

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

REKAPITULASI MASALAH DAN TINDAK LANJUT TINGKAT KABUPATEN (Format 8.8) Provinsi Kabupaten No.

: :

Kecamatan

Desa

Masalah

NB : Status masalah diisi : Belum Selesai/ Proses/ Selesai

Jenis / Derajat

Penyelesaian Masalah

Tgl. Informasi Masuk/ Tanggal Status Masalah Penanganan

Tanggal ………………………….. 2014

(___________________________) TENAGA AHLI MANAJEMEN KABUPATEN

Lampiran 8

Halaman 11

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN BUKU KAS UMUM (BKU) (Format 8.9) Formulir ini dibuat oleh OMS – selaku Pelaksana dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana di Tingkat Desa – sebagai Acuan Penilaian Ketertiban Administrasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Proyek. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Periode Penggunaan Dana: Tahap (I/II/III). Tahap I, II dan III dipilih sesuai dengan Pentahapan Penerimaan atau Pencairan Dana yang meliputi Tahap I (40% atau Rp 100 juta), Tahap II (30% atau Rp 75 juta) dan Tahap III (30% atau Rp 75 juta). Periode (....... s/d ..... ) diisi berdasarkan Tanggal Mulai dan Akhir Pencatatan Buku Kas Umum untuk setiap Tahapannya. 2. Kolom No, diisi dengan Urutan Nomor Pencatatan Penerimaan atau Pengeluaran Dana. 3. Kolom Tanggal, diisi dengan Tanggal terjadinya Penerimaan atau Pengeluaran, yang dicatat secara berurutan. 4. Kolom Sumber Penerimaan, diisi dengan Sumber Dana. 5. Kolom Jumlah Penerimaan, diisi dengan Jumlah Dana yang diterima, sesuai dengan Sumber Penerimaannya. 6. Kolom Pengeluaran meliputi Nama/Jenis Pekerjaan, Kategori/Jenis Pengeluaran dan Jumlah Pengeluaran. 7. Kolom Jenis Pekerjaan, diisi bila Pekerjaan yang dilaksanakan didesa meliputi lebih dari satu jenis pekerjaan (misalnya : jalan dan irigasi). 8. Kolom Kategori/Jenis Pengeluaran. Kategori Pengeluaran diisi dengan Jenis Kategori dari Pengeluaran, yang meliputi : Bahan, Alat, Upah dan Biaya Operasional. Jenis Pengeluaran diisi dengan Jenis Pengeluaran untuk setiap Kategorinya, misalnya untuk Kategori Bahan (misal : pasir 30 M3), alat (cangkul: 2 buah). 9. Kolom No. Bukti, diisi dengan No. Bukti dari Pengeluaran Dana. Bukti - bukti Pengeluaran yang berupa Kuitansi dan / atau Nota diberi No. Urut sesuai dengan Urutan Tanggalnya. Nilai Pengeluaran yang dicatat dalam Buku Kas Umum harus sama jumlahnya dengan yang tercatat didalam Bukti - bukti Pengeluarannya. 10. Kolom Jumlah Pengeluaran, diisi dengan Jumlah Pengeluaran sesuai dengan bukti Pengeluarannya.

Lampiran 8

Halaman 12

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN 2014 BUKU KAS UMUM (BKU) (Format 8.9) Periode Penggunaan Dana : Tahap I / II / III (…………… s/d ……………) Tahun Anggaran Desa / Kec. / Kab.

; ……………………………………. ; ………… / …………… / …………

Bank / Nomor Rekening Penandatangan Buku Bank / Rek.

PENERIMAAN NO.

TANGGAL

Sumber Penerimaan

JUMLAH PENERIMAAN

Lampiran 8

: ……. / …………. : …………………..

PENGELUARAN Jumlah

Nama Pekerjaan

Kategori / Jenis Pengeluaran

No, Bukti

Jumlah

JUMLAH PENGELUARAN

Halaman 13

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CONTOH FORMAT PAPAN INFORMASI (FORMAT 8.12)

PAPAN INFORMASI Jumlah Dana Bantuan - Pembangunan Infrastruktur - Operasional dan perencanaan

Organisasi OMS Ketua : Bendahara : Anggota : Kader Desa

: Rp. 250 juta : Rp. 245 juta : Rp. 5 juta

Organisasi KPP Ketua : Bendahara : Anggota :

:

Jenis Infrastruktur

Volume

Jumlah Dana

1. 2. Total Jenis Material 1. Batu 2. Pasir 3. Semen Diisi material yg bervolume besar Total

Lampiran 8

Volume

Harga

Total

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Tenaga Kerja 1. Tukang 2. Pekerja Total

Jumlah

Upah

Total

PROGRES : Pencairan dana Tahap I : Rp. 100 juta pada tanggal....... Pencairan dana Tahap II : Rp. 75 juta pada tanggal....... Pencairan dana Tahap III : Rp. 75 juta pada tanggal....... FOTO-FOTO Pencairan dana PELAKSANAAN Tahap III: Rp. 100 juta pada tanggal.......

Halaman 14

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN BUKU BIMBINGAN (Format 8.10) Buku Bimbingan ini diisi oleh Fasilitator, Konsultan Tenaga Ahli Manajemen dan Satker PIP Kabupaten/ Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) sebagai bentuk pembinaan kepada OMS yang membantu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan. Buku Bimbingan ini diperlukan sebagai sarana untuk membimbing dan memberikan saran dan rekomendasi bagi pelaksanaan PPIP Tahun 2014 khususnya di tingkat desa. Di awal tabel dituliskan Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, Jenis Kegiatan, Masa Kerja, dan nama Pelaksana. Karena tujuannya adalah juga untuk sarana berkomunikasi antara pendamping dan pelaksana, maka yang perlu dicantumkan adalah nama pelaku/pendamping, jabatan pelaku/ pendamping, saran dan dilengkapi dengan paraf.

Lampiran 8

Halaman 15

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BUKU BIMBINGAN (Format 8.10) PPIP Tahun

: 2014

Desa /Kecamatan

:

Jenis Kegiatan Masa Kerja

Kabupaten / Provinsi

:

Pelaksana

No.

Hari / Tanggal

Lampiran 8

Nama Pendamping/Pembina

Jabatan

: : :

Saran dan Rekomendasi

Tanda Tangan

Halaman 16

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BUKU TAMU (Format 8.11) PPIP Tahun

: 2014

Desa /Kecamatan

:

Jenis Kegiatan Masa Kerja

Kabupaten / Propinsi

:

Pelaksana

No.

Hari / Tanggal

Lampiran 8

Nama

Jabatan

: : :

Kesan dan Saran

Tanda Tangan

Halaman 17

Lampiran 9 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CATATAN HARIAN FASILITATOR TEKNIK (FORMAT 9.1) Nama Fasilitator Teknik

:

Hari/Tanggal

: URAIAN

LOKASI

Aktifitas :

Tujuan :

Sasaran :

Hasil :

Permasalahan :

Tindak Lanjut :

Diverifikasi Oleh TAMK

(……………...) Nama Jelas

Lampiran 9

Diketahui Oleh Ketua OMS

(……………...) Nama Jelas

Dibuat Oleh Fasilitator Teknik

(……………...) Nama Jelas

Halaman 1

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

CATATAN HARIAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN (FORMAT 9.2) Nama Fasilitator Pemberdayaan

:

Hari/Tanggal

: URAIAN

LOKASI

Aktifitas :

Tujuan :

Sasaran :

Hasil :

Permasalahan :

Tindak Lanjut :

Diverifikasi Oleh TAMK

(……………...) Nama Jelas Lampiran 9

Diketahui Oleh Ketua OMS

(……………...) Nama Jelas

Dibuat Oleh Fasilitator Pemberdayaan

(……………...) Nama Jelas Halaman 2

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MONITORING PERSIAPAN DAN PERENCANAAN TINGKAT DESA (Format 9.3) Tahapan

Persiapan

Desa Sasaran

Kegiatan

(Nama Desa)

(Nama Desa)

(Nama Desa)

Tgl. Rembug Persiapan Tgl. Sosialisasi Tgl. Musyawarah Desa I Tgl. Identifikasi Permasalahan SKS Penyelarasan Program dg RPJM Desa1 Tgl. Musyawarah Desa II Tgl. Penyusunan UPD2

Perencanaan

Tgl. Penyusunan RKM Tgl. Verifikasi RKM Tgl. Gambar Desain Tgl. Penyusunan RAB Tgl. Verifikasi DED & RAB Tgl. Musyawarah Desa III Jumlah Dana O & M

..........................., Tanggal...................................2014 Verifikasi TAMK

( Nama )

Dibuat Oleh : Fasilitator Teknik Fasilitator Pemberdayaan

( Nama )

Berlaku untuk desa yang sudah mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen sejenis Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen sejenis Lampiran 9

( Nama )

1 2

Halaman 3

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MONITORING PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TINGKAT DESA (Format 9.4) Kegiatan

Nama Desa Sasaran

Uraian 1

Sosialisasi

Musyawarah Desa I

Musyawarah Desa II

Musyawarah Desa III

2

3

Jumlah Undangan Jumlah Total Peserta Jumlah Peserta Perempuan Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir Jumlah Undangan Jumlah Total Peserta Jumlah Peserta Perempuan Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir Jumlah Undangan Jumlah Total Peserta Jumlah Peserta Perempuan Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir Jumlah Undangan Jumlah Total Peserta Jumlah Peserta Perempuan Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir ..........................., Tanggal...................................2014

Verifikasi TAMK

Mengetahui: Ketua OMS

(……………….)

(……………….)

Lampiran 9

Dibuat Oleh : Fasilitator Teknik

(……………….)

Fasilitator Pemberdayaan (……………….)

Halaman 4

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MONITORING PELAKSANAAN FISIK TINGKAT DESA (Format 9.5) Desa Sasaran Kegiatan

Uraian Nama Desa

Nama Desa

Nama Desa

Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Jangka Waktu Kontrak Tanggal SPMK

Kontrak

Volume Jenis Infrastruktur Terkontrak : 1. Transportasi a. Jalan (pjg x lbr) b. ....................... 2. Irigasi a. Bendung b. Saluran 3. Air Minum a. Perpipaan b. Sumur c. ............. 4. Sanitasi a. MCK b. ...........

..............m2 ...............

..............m2 ...............

..............m2 ..............

............unit .............m’

............unit .............m’

............unit .............m’

.............m’ ............ unit

.............m’ ............ unit

.............m’ ............ unit

............unit

............unit

............unit

Tgl. Pengajuan Pencairan oleh OMS Tgl. Pengajuan SPM Pencairan Dana Tahap I

Tgl. Penerbitan SP2D

Pencairan Dana Tahap II

Tgl. Pengajuan SPM

Tgl Dana Masuk Rekening OMS Tgl. Dimulai Pelaksanaan Fisik Tgl. Pengajuan Pencairan oleh OMS

Tgl. Penerbitan SP2D Lampiran 9

Halaman 5

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Desa Sasaran Kegiatan

Uraian Nama Desa

Nama Desa

Nama Desa

Tgl Dana Masuk Rekening OMS Progres Fisik (%) Tgl. Pengajuan Pencairan oleh OMS Pencairan Dana Tahap III

Tgl. Pengajuan SPM Tgl. Penerbitan SP2D Tgl Dana Masuk Rekening OMS Progres Fisik (%) ..........................., Tanggal...................................2014

Verifikasi TAMK

Mengetahui: Ketua OMS

(....................)

(....................)

Lampiran 9

Dibuat Oleh : Fasilitator Teknik Fasilitator Pemberdayaan

(....................)

(....................)

Halaman 6

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MONITORING SWADAYA MASYARAKAT TINGKAT DESA (Format 9.6) Jenis Swadaya

Desa

Uraian

Nama Desa

Nama Desa

Nama Desa

Jenis Lahan Lahan

Luas lahan (m2) Harga Lahan/ m2 Total Swadaya (Rp) Jenis Lahan

Material

Luas Lahan Harga Lahan Total Swadaya (Rp) Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Hari Kerja

Tenaga Kerja

Jumlah HOK Upah Kerja Total Swadaya (Rp)

Lain-lain

TOTAL SWADAYA PER DESA (Rp) ..........................., Tanggal...................................2014 Verifikasi TAMK

Mengetahui: Ketua OMS

(...................)

(...................)

Lampiran 9

Dibuat Oleh : Fasilitator Teknik Fasilitator Pemberdayaan

(...................)

(...................) Halaman 7

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Format 9.7) Formulir ini diisi oleh Fasilitator Masyarakat setiap bulannya. Formulir ini menjelaskan tentang Partisipasi Masyarakat di dalam PPIP Tahun 2014. 1. Tuliskan Nama anda, Tanggal pengisian, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. 2. Tanggal Pelaksanaan Kegiatan – Isilah Tanggal Pelaksanaan Kegiatan. Jika Kegiatan membutuhkan Waktu beberapa lama, mohon tuliskan Jangka Waktu Kegiatan tersebut, contoh : 4 - 20 Juni, 2013. 3. Jumlah orang yang berperan aktif di setiap kegiatan – Daftar Hadir, tulislah berapa orang yang hadir pada setiap Kegiatan, jumlah Laki-laki, Perempuan dan Orang Miskin. 4. Kualitas Partisipasi – Tabel Sesi Pertama akan menunjukkan Kualitas Partisipasi Masyarakat pada setiap Kegiatan.  Partisipasi Sangat Aktif (SA)  Semua atau sebagian besar peserta (lebih dari 70%) turut terlibat dalam Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan.  Setiap orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya dan berperan sangat aktif. Semua orang dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan.  Dalam setiap pertemuan, mereka mengajukan pertanyaan dan merasa tertarik serta antusias dengan program ini.  Kelompok Perempuan dan Orang Miskin berpartisipasi Sangat Aktif dalam setiap Tahapan.  Partisipasi Aktif (A)  Lebih dari separuh (51-70%) warga desa turut terlibat dalam Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan.  Setiap orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya dan berperan aktif. Hampir semua orang dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan.  Partisipasi Rata-rata (Rt)  Partisipasi masih terbatas pada sedikit orang atau pada beberapa elit desa saja.  Hanya sebagian kecil orang atau beberapa elit saja yang terlibat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan.  Hanya ada beberapa orang yang merasa bebas untuk mengungkapkan pendapatnya dan berperan aktif. Proses pengambilan keputusan didominasi oleh para elit desa atau hanya melibatkan beberapa orang saja.  Hanya sedikit perempuan dan orang miskin yang ikut berpartisipasi.  Partisipasi Rendah (Rd)  Partisipasi terbatas hanya pada satu atau dua elite desa yang mempunyai pengaruh. Tidak satupun warga desa yang merasa bebas untuk mengemukakan pendapatnya dan berperan aktif. Satu atau dua orang/ elite desa yang membuat keputusan.  Kelompok perempuan dan orang miskin sulit berpartisipasi dalam Tahap Perencanaan dan Pengambilan Keputusan. 5. Komentar Umum – Mohon dituliskan seluruh maupun beberapa komentar umum dari setiap aktifitas.

Lampiran 9

Halaman 8

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PEMANTAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Format 9.7) Nama Fasilitator : …………………… Tanggal : ……………… Provinsi : ……..…………… Kabupaten : ………………… Kecamatan : ……………… Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Jumlah Laki-Laki Perempuan

Kualitas Partisipasi *)

Musyawarah Desa I

SA

A

Rt

Rd

Identifikasi Permasalahan

SA

A

Rt

Rd

Musyawarah Desa II

SA

A

Rt

Rd

Penyusunan UPD3 dan RKM

SA

A

Rt

Rd

Musyawarah Desa III

SA

A

Rt

Rd

Pelaksanaan Kegiatan (Tenaga kerja, pengadaan bahan dan material)

SA

A

Rt

Rd

Musyawarah Desa IV

SA

A

Rt

Rd

Pelestarian (Jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian)

SA

A

Rt

Rd

Mengetahui: *) Isi dengan tanda silang

3

Komentar Umum

Dibuat Oleh :

Ketua OMS

Fasilitator Teknik

Fasilitator Pemberdayaan

(....................)

(....................)

(....................)

Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen sejenis

Lampiran 9

Halaman 9

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MONITORING PENYELESAIAN KEGIATAN TINGKAT DESA (Format 9.8) Desa

Uraian Kegiatan

(Nama Desa)

(Nama Desa)

(Nama Desa)

Tgl. Pembuatan

LP2K

Tgl. Verifikasi Tgl. Pembuatan

RKB

Tgl. Verifikasi Tgl. Pembuatan

SP2K

Tgl. Verifikasi Tgl. Pembuatan

BASPK

Tgl. Verifikasi Jumlah Undangan Tgl. Musyawarah Desa IV

Musyawarah Desa IV

Jumlah Total Peserta Jumlah Peserta Perempuan Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir

Serah Terima Infarstruktur Dokumen Penyelesaian/ Lap. Akhir OMS

Tgl. Serah Terima ke Satker Tgl. Serah Terima Ke Masyarakat Tgl. Penyusunan Tgl. Penyerahan ke Satker

..........................., Tanggal...................................2014 Mengetahui: Ketua OMS

(..........................)

Lampiran 9

Dibuat Oleh : Fasilitator Teknik Fasilitator Pemberdayaan

(..........................)

(..........................)

Halaman 10

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

LAPORAN PENDAHULUAN (Laporan Bulan ke-1) (Format 9.9) Desa dampingan : I. Desa 1 ……………..Kecamatan…………………….Kabupaten…………………. II. Desa 2 ………………Kecamatan…………………….Kabupaten…………………. III. Desa 3 ………………Kecamatan…………………….Kabupaten…………………. I.

Pelaksanaan Pendampingan Desa 1 PENDAHULUAN Penjelasan pemahaman fasilitator terhadap PPIP PROFIL DESA a. Letak geografis desa; b. Aksesibilitas menuju desa; c. Data Kependukan; d. Data Potensi Desa (Ekonomi, Sosial, Budaya); e. Permasalahan Umum (Ekonomi, Sosial, Budaya); RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN a. Jadwal kegiatan di tingkat desa b. Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa PENDAMPINGAN PELAKSANAAN a. Progres pelaksanaan kegiatan di tingkat desa s.d. bulan bersangkutan - Menjelaskan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan. (Progres tahapan yang telah dicapai harus dijelaskan dengan poin-poin seperti dibawah ini, secara akumulatif sesuai dengan realisasi kemajuan) b. Koordinasi awal - Menjelaskan proses koordinasi awal dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. c. Rembug persiapan - Menjelaskan aktifitas dalam melaksanakan rembug persiapan. - Menjelaskan peran masyarakat terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. d. Sosialisasi - Menjelaskan proses yang terjadi dalam forum sosialisasi. - Menjelaskan peran fasilitator dalam sosialisasi yang dilaksanakan.

Lampiran 9

Halaman 11

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

-

e.

f.

g. h.

i.

j.

k.

l.

Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan. - Menjelaskan tentang Pakta Integritas. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Musyawarah Desa I - Menjelaskan proses yang terjadi dalam pemilihan OMS, KPP dan KD. - Menjelaskan peran Fasilitator dalam Musdes I yang dilaksanakan. - Menjelaskan peran masyarakat terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. - Penyepakatan dan Penandatangan Pakta Integritas. Identifikasi Permasalahan - Menjelaskan aktifitas dalam melaksanakan identifikasi permasalahan. - Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Penyusunan SKS Penyelarasan atau sinkronisasi program dengan RPJM Desa atau Dokumen Sejenis4 Musyawarah Desa II - Menjelaskan proses pengusulan kegiatan. - Menjelaskan proses yang terjadi dalam pemilihan jenis infrastruktur. - Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Penyusunan UPD5 dan RKM - Menjelaskan aktifitas dalam penyusunan UPD dan RKM. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Verifikasi UPD dan RKM - Menjelaskan mengenai proses verifikasi UPD dan RKM. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Penyusunan Desain dan RAB - Menjelaskan mengenai proses penyusunan desain dan RAB. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Pengawasan Pelaksanaan Fisik - Menjelaskan jenis pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan. - Menjelaskan aktifitas Fasilitator dalam pengawasan pelaksanaan fisik. - Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan. - Menjelaskan tentang swadaya masyarakat. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya.

Berlaku untuk desa yang sudah mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen sejenis Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen sejenis Lampiran 9 4 5

Halaman 12

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

m. Penyelesaian Kegiatan - Menjelaskan dalam penyusunan dokumen penyelesaian. - Menjelaskan manfaat dari infrastruktur terbangun. n. Musyawarah Desa IV - Menjelaskan mengenai proses penyusunan desain dan RAB. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. II.

Pelaksanaan Pendampingan Desa 2 - Outline laporan sama dengan di atas.

III. Pelaksanaan Pendampingan Desa 3 - Outline laporan sama dengan di atas LAMPIRAN 1. Catatan Harian Fasilitator; 2. Rencana Kerja Fasilitator; 3. Format Monitoring 2 Mingguan; 4. Dokumentasi.

Dibuat oleh: FASILITATOR MASYARAKAT

(…………………………………………)

Lampiran 9

Halaman 13

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

LAPORAN BULANAN (Laporan Bulan ke-2 dan seterusnya) (Format 9.10) Desa dampingan : I. Desa 1 ……………..Kecamatan…………………….Kabupaten…………………. II. Desa 2 ………………Kecamatan…………………….Kabupaten…………………. III. Desa 3 ………………Kecamatan…………………….Kabupaten…………………. I.

Pelaksanaan Pendampingan Desa 1 1.1. Pendahuluan Gambaran singkat kemajuan kegiatan desa dampingan. 1.2. Review Jadwal Pelaksanaan Kegiatan a. Jadwal kegiatan di tingkat desa. b. Review Jadwal Pelaksanaan (percepatan atau keterlambatan). c. Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa. 1.3. Pendampingan Pelaksanaan a. Status capaian bulan lalu. b. Progres pelaksanaan kegiatan di tingkat desa s.d. bulan bersangkutan - Menjelaskan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan. (Progress tahapan yang telah dicapai harus dijelaskan dengan poin-poin seperti di bawah ini, secara akumulatif sesuai dengan realisasi kemajuan kegiatan bulan berjalan/ Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan bukan pengulangan laporan) c. Koordinasi awal - Menjelaskan proses koordinasi awal dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. d. Rembug persiapan - Menjelaskan aktifitas dalam melaksanakan rembug persiapan. - Menjelaskan peran masyarakat terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. e. Sosialisasi - Menjelaskan proses yang terjadi dalam forum sosialisasi. - Menjelaskan peran Fasilitator dalam sosialisasi yang dilaksanakan. - Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan. - Menjelaskan tentang Pakta Integritas.

Lampiran 9

Halaman 14

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

f.

g.

h. i.

j.

k.

l.

m.

n.

- Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Musyawarah Desa I - Menjelaskan proses yang terjadi dalam pemilihan OMS, KPP dan KD. - Menjelaskan peran Fasilitator dalam Musdes I yang dilaksanakan. - Menjelaskan peran masyarakat terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. - Penyepakatan dan Penandatangan Pakta Integritas. Identifikasi Permasalahan - Menjelaskan aktifitas dalam melaksanakan identifikasi permasalahan. - Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Penyusunan SKS Penyelarasan atau sinkronisasi program dengan RPJM Desa atau Dokumen Sejenis6 Musyawarah Desa II - Menjelaskan proses pengusulan kegiatan. - Menjelaskan proses yang terjadi dalam pemilihan jenis infrastruktur. - Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Penyusunan UPD7 dan RKM - Menjelaskan aktifitas dalam penyusunan UPD dan RKM. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Verifikasi UPD dan RKM - Menjelaskan mengenai proses verifikasi UPD dan RKM. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Penyusunan Desain dan RAB - Menjelaskan mengenai proses penyusunan desain dan RAB. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Pengawasan Pelaksanaan Fisik - Menjelaskan jenis pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan. - Menjelaskan aktifitas Fasilitator dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik. - Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan. - Menjelaskan tentang swadaya masyarakat. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. Penyelesaian Kegiatan - Menjelaskan dalam penyusunan dokumen penyelesaian. - Menjelaskan manfaat dari infrastruktur terbangun.

Berlaku untuk desa yang sudah mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen Sejenis Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen sejenis Lampiran 9 6 7

Halaman 15

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

o. Musyawarah Desa IV - Menjelaskan mengenai proses penyusunan Desain dan RAB. - Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya. 2. Pelaksanaan Pendampingan Desa 2 - Outline laporan sama dengan di atas. 3. Pelaksanaan Pendampingan Desa 3 - Outline laporan sama dengan di atas. LAMPIRAN 1. Catatan Harian Fasilitator; 2. Rencana Kerja Fasilitator; 3. Format Monitoring 2 Mingguan; 4. Dokumentasi.

Dibuat oleh: FASILITATOR MASYARAKAT

(......................................)

Lampiran 9

Halaman 16

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MONITORING PERSIAPAN DAN PERENCANAAN (KABUPATEN) (Format 9.11) Kabupaten Provinsi Jumlah desa

No.

Desa

: : : Persiapan Rembug Persiapan

Sosialisasi

Perencanaan Musdes I

Identif. Permasalahan

SKS Penyelara san RPJM Desa8

Musdes II

Penyusunan UPD9

Penyu Verifikasi sunan RKM RKM

Gambar Desain

RAB

Musdes III

………………………..,…………………..2014

8 9

Diketahui oleh : PPK PPIP Kabupaten

Dibuat oleh : TAMK

(...........................................)

(…………………………….)

Berlaku untuk desa yang sudah mempunyai Dokumen RPJM Desa atau Dokumen dari Program Sejenis Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau Dokumen dari Program Sejenis

Lampiran 9

Halaman 17

Biaya Pemelihar aan

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MONITORING PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN (KABUPATEN) (Format 9.12) Kabupaten Provinsi Jumlah desa

: : : Musdes I

Sosialisasi No.

Desa

Jumlah Undangan

Peserta yang hadir Total

Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Musdes II

Peserta yang hadir Total

Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Musdes III

Peserta yang hadir Total

Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Peserta yang hadir Total

Perempuan

………………………..,…………………..2014

Lampiran 9

Diketahui oleh : PPK PPIP Kabupaten

Dibuat oleh : TAMK

(……………………..)

(……………………..)

Halaman 18

Kaum Miskin

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MONITORING PELAKSANAAN FISIK (KABUPATEN) (Format 9.13) Kabupaten Provinsi Jumlah desa

: : : Pencairan

Kontrak/SP3 No.

Tanggal Kontrak

Desa Nomor Kontrak

Tanggal mulai

Jenis Infrastruktur Tanggal berakhir

Infrastruk tur

Volume

Dana

SPMK (nomor dan tgl)

Tahap I Tgl dan Nomor SPM

Tgl dan Nomor SP2D

Tahap II Tgl dan Nomor SPM

Tgl dan Nomor SP2D

Tahap III Tgl dan Nomor SPM

Tgl dan Nomor SP2D

Progres Fisik (%)

………………………..,…………………..2014

Lampiran 9

Diketahui oleh : PPK PPIP Kabupaten

Dibuat oleh : TAMK

(....................................)

(....................................)

Halaman 19

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MONITORING SWADAYA MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN KEGIATAN (KABUPATEN) (Format 9.14) Kabupaten Provinsi Jumlah desa

: : : SWADAYA MASYARAKAT

No.

Desa

Lahan

Material

PASCA PELAKSANAAN

Tenaga Kerja

Dana

TOTAL

Infrastruktur Terbangun Musdes IV

Luas

Rp.

Volume

Rp

OH

Rp

Rp

Rp

Infrastruktur

Volume

Dana

Pembukaan Rekenin g KPP

………………………..,…………………..2014

Lampiran 9

Diketahui oleh : PPK PPIP Kabupaten

Dibuat oleh : TAMK

(....................................)

(....................................)

Halaman 20

Serah Terima

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MONITORING PERSIAPAN DAN PERENCANAAN (PROVINSI) (Format 9.15) Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

: : : Persiapan

No.

Kabupaten

Kecamatan

Jumlah Desa

Rembug Persiapan

Sosialisasi

Perencanaan Musdes I

Identif. Permas alahan

SKS Penyelara san RPJM Desa10

Musd es II

Penyusunan UPD11

Penyusunan RKM

Verifikasi RKM

Gambar Desain

RAB

Musdes III

………………………..,…………………..2014

10 11

Diketahui oleh : PPK PPIP Provinsi

Dibuat oleh : TAMPr

(………………………….)

(.....................................)

Berlaku untuk desa yang sudah mempunyai Dokumen RPJM Desa atau Dokumen dari Program Sejenis Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau Dokumen dari Program Sejenis

Lampiran 9

Halaman 21

Biaya Pemelihar aan

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

MONITORING PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN (PROVINSI) (Format 9.16) : : : Musdes I

Sosialisasi No .

Kabupaten

Keca mata n

Juml ah Desa

Jumlah Undangan

Peserta yang hadir Total

Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Musdes II

Peserta yang hadir Total

Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Musdes III

Peserta yang hadir Total

Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Peserta yang hadir Total

Perempuan

………………………..,…………………..2014

Lampiran 9

Diketahui oleh : PPK PPIP Provinsi

Dibuat oleh : TAMPr

(……………………….)

(……………………….)

Halaman 22

Kaum Miskin

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

MONITORING PELAKSANAAN FISIK (PROVINSI) (Format 9.17)

: : :

Kontrak/SP3 No.

Kabupaten

Kecamatan

Jumlah Desa

Pencairan

Jenis Infrastruktur Kontrak Infrastruktur

Volume

Dana

SPMK (nomor dan tgl)

Tahap I Tgl dan Nomor SPM

Tahap II

Tgl. Dan Nomor SP2D

Tgl dan Nomor SPM

Tgl. Dan Nomor SP2D

Tahap III Tgl dan Nomor SPM

Tgl. Dan Nomor SP2D

………………………..,…………………..2014

Lampiran 9

Diketahui oleh : PPK PPIP Provinsi

Dibuat oleh : TAMPr

(........................................)

(..............................................)

Halaman 23

Progres Fisik (%)

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

MONITORING SWADAYA MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN KEGIATAN (PROVINSI) (Format 9.18)

: : :

SWADAYA MASYARAKAT No.

Kabupaten

Keca matan

Jumlah Desa

Lahan Luas

Rp.

Material Volume

Rp

Tenaga Kerja OH

Rp

Musdes IV Dana

TOTAL

Jumlah Undangan

Peserta yang hadir

Rp

Rp

Org

Org

PASCA PELAKSANAAN Pembukaan Infrastruktur Terbangun Rekening KPP Infrastruktur Volume Dana

………………………..,…………………..2014

Lampiran 9

Diketahui oleh : PPK PPIP Provinsi

Dibuat oleh : TAMPr

(............................................)

(............................................)

Halaman 24

Serah Terima

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Jumlah Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

MONITORING PERSIAPAN DAN PERENCANAAN (NASIONAL) (Format 9.19)

: : :

Persiapan No.

Provinsi

Kabupaten

Jumlah Kecamatan

Jumlah Desa

Rembug Persiapan

Sosial isasi

Perencanaan Musdes I

Identif Permas alahan

SKS Penyelaras an RPJM Desa12

Diketahui oleh : PPK PPIP Pusat

(.........................................) 12 13

Musd es II

Penyusunan UPD13

Penyusunan RKM

Verifi -kasi RKM

Gambar Desain

RAB

Musdes III

………………………..,…………………..2014 Dibuat oleh : Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

(……………………………….)

Berlaku untuk desa yang sudah mempunyai Dokumen RPJM Desa atau Dokumen dari Program Sejenis Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau Dokumen dari Program Sejenis

Lampiran 9

Halaman 25

Biaya Pemeli ha-raan

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Jumlah Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

MONITORING PERAN SERTA MASYARAKAT (NASIONAL) (Format 9.20)

: : :

Sosialisasi No.

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlah Undangan

Musdes I

Peserta yang hadir Total

Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Musdes II

Peserta yang hadir Total

Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Musdes III

Peserta yang hadir Total

Perempuan

Kaum Miskin

Jumlah Undangan

Peserta yang hadir Total

Perempuan

………………………..,…………………..2014

Lampiran 9

Diketahui oleh : PPK PPIP Pusat

Dibuat oleh : Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

(.........................................)

(……………………………….)

Halaman 26

Kaum Miskin

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MONITORING PELAKSANAAN FISIK (NASIONAL) Format 9.21 Jumlah Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

: : : Pencairan

Kontrak/SP3 No.

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Jumlah Desa

Jenis Infrastruktur Kontrak Infrastruktur

Volume

Dana

SPMK (Nomor dan tgl)

Tahap I Tgl dan Nomor SPM

Tahap II

Tgl dan Nomor SP2D

Tgl dan Nomor SPM

Tgl dan Nomor SP2D

Tahap III Tgl dan Nomor SPM

Tgl dan Nomor SP2D

………………………..,…………………..2014

Lampiran 9

Diketahui oleh : PPK PPIP Pusat

Dibuat oleh : Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

(.........................................)

(……………………………….)

Halaman 27

Progres Fisik (%)

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

MONITORING SWADAYA DAN PENYELESAIAN KEGIATAN (NASIONAL) (Format 9.22) Jumlah Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa No .

Provinsi

: : : Jumlah Kabupaten

SWADAYA MASYARAKAT Kec.

Jumlah Desa

Lahan Luas

Rp.

Material Volume

Tenaga Kerja Rp

OH

Rp

Musdes IV Dana

Total

Jumlah Undangan

Peserta yang hadir

Rp

Rp

Org

Org

PASKA PELAKSANAAN Infrastruktur Terbangun Infrastruktur

Volume

Pembukaan Rekening KPP

Dana

………………………..,…………………..2014

Lampiran 9

Diketahui oleh : PPK PPIP Pusat

Dibuat oleh : Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

(.........................................)

(……………………………….) Halaman 28

Serah Terima

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

EVALUASI KEMAMPUAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS), KPP DAN KADER DESA (KD) (FORMAT 9.23)

Tidak Relevan atau belum dapat dinilai

Tidak Mampu

Kurang Mampu

URAIAN

Nama Fasilitator Masyarakat : ……………………………………..

Cukup Mampu

…………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………

: : : :

Sangat Mampu

Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

Struktur dan Organisasi : Peranan dan Dukungan Kepala Desa Peranan Ketua OMS Peranan Sekretaris, Bendahara dan Anggota OMS Kemampuan KD Pengaturan Biaya Umum Partisipasi Masyarakat : Pengambilan Keputusan selalu melalui Musyawarah Penggerakan Peran Perempuan Pemerataan Kesempatan Kerja Penciptaan / Perwujudan Keterbukaan atau Transparansi Pembangkitan Kontribusi Swadaya Masyarakat Kemampuan Administrasi : Pembuatan RPD untuk Penarikan Dana Pertanggungjawaban Dana termasuk LPD Pembukuan Keuangan Pembuatan Laporan (Pelaporan) Pengarsipan Pengelolaan Pelaksanaan : Pengaturan Logistik (bahan, alat, tenaga kerja & dukungan dana) Stabilisasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan sesuai Jadwal Pengendalian Kualitas Pembuatan Rencana Pelestarian / Pemeliharaan

……………………..………..,

Keterangan

………………………..... 2010 2014

: diisi dengan tanda V pada masing-masing keterangan

Lampiran 9

Mengetahui : TAMK

Dibuat Oleh : Fasilitator Masyarakat

( ……………….……… ) Nama Jelas

( ……………….……… ) Nama Jelas

Halaman 30

Lampiran 10 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

LAPORAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LP2K) (Format 10.1) Tanggal ……………………………… 2014 Kepada: Pejabat Pembuat Komitmen PPIP Satker PIP Kabupaten ................................................................................ Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014 Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama : ……………………………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………………… Jabatan : Ketua OMS Desa : ……………………………………………………………………………… Kecamatan : …………………………………………………………………………………… Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa IV, Desa ……………………..……………, pada hari ……………………, tanggal …..…, bulan ……………….…………., tahun …........ II. Nama Alamat Jabatan

: ……………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………… : Kader Desa

Melaporkan bahwa seluruh Jenis Kegiatan telah selesai dilaksanakan (Kondisi 100%) pada hari ……….……..……, tanggal ….…, bulan ……………………., tahun ………….. dan telah dilakukan Testing and Commisioning pada hari …..……………………., tanggal ……., bulan …………………., tahun …………... Sebagai bahan periksa, bersama ini kami lampirkan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB), dan gambar-gambar Infrastruktur yang telah terbangun. Kader Desa

Dibuat Oleh :

Ketua OMS

(………………………………..) (………………………………..) Nama Jelas Nama Jelas Diketahui : Kepala Desa

Tembusan : 1. Fasilitator Masyarakat; 2. Desa; 3. Arsip. Lampiran 10

(………………………………..) Nama Jelas

Halaman 1

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

REALISASI KEGIATAN DAN BIAYA (Format 10.2) Provinsi Desa / Kab. / Kec. Uraian

: ……………………………… Jenis Kegiatan : ……………………………… Ukuran / Dimensi DBS / Swadaya

Volume

: …………………… : ……………………

Harga Satuan (Rp)

Satuan

Jumlah Total (Rp)

1. Bahan 1.1. 1.2 1.3. 1.4 Sub Total 1) 2.Peralatan 2.1. 2.2 2.3. 2.4 2.5 Sub Total 2) 3. Upah 3.1. 3.2 3.3. 3.4 3.5 Sub Total 3) TOTAL BIAYA 1. Dana Hibah Infrastruktur 2. Swadaya

Sumber Pembiayaan

……………………, tanggal ……..……………2014 Diketahui : Kepala Desa

Dibuat Oleh : Kader Desa

Ketua OMS

(..................................) Nama Jelas

(..................................) Nama Jelas

(..................................) Nama Jelas

Diperiksa Oleh :

Lampiran 10

TAMK

Fasilitator

(..................................) Nama Jelas

(..................................) Nama Jelas

Halaman 2

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN (SP3K) (Format 10.3) Kami yang bertanda tangan dibawah ini : I.

Nama : …………………………………………………………………………………….. Alamat : …………………………………………………………………………………….. Jabatan : Ketua OMS Desa : …………………………………………………………………………………… Kecamatan : …………………………………………………………………………………… Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa IV, Desa ……………………..……………, pada hari ……………………, tanggal …..…, bulan ……………….…………., tahun …........

II. Nama : ………………………………………………………………………………….. Alamat : ………………………………………………………………………………….. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen PPIP, Satker PIP Kabupaten ……………………………………………………… Menyatakan bahwa Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 di Desa …………………………………………… telah selesai. Tanggal ………………………………… 2014 Ketua OMS

Dibuat Oleh : PPK PPIP Kabupaten

(......................................) (......................................) Nama Jelas Nama Jelas Mengetahui : Kepala Desa

(......................................) Nama Jelas

Lampiran 10

Halaman 3

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN KEGIATAN (SP2K) (Format 10.4) Kepada : Tim Pelaksana Kabupaten Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014 Kabupaten : ……………………. Pada hari ……………….,tanggal ........, bulan ....................., tahun .......... bertempat di Desa ............................ Kecamatan .......................... Kabupaten ........................... Propinsi ....................................... Kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili dan atas nama masyarakat desa menyatakan bahwa Dokumen Penyelesaian yang berisi tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K), Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), serta Rincian Realisasi Penggunaan Biaya dan Lampiran Pendukung lainnya belum dapat diselesaikan, dikarenakan: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ............................................................................................... Bersama dengan Berita Acara ini, kami sampaikan kesanggupan untuk menyelesaikan Penyelesaian Fisik pada tanggal ............................................. Dibuat Oleh : Ketua OMS

(......................................) Nama Jelas Mengatahui : Kepala Desa

Pejabat Pembuat Komitmen PPIP Kabupaten

(......................................) Nama Jelas

(......................................) Nama Jelas

Lampiran 10

Halaman 4

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA STATUS PELAKSANAAN KEGIATAN (BASPK) (Format 10.5) Pada hari ini ….....................,tanggal …......,bulan ………...................,tahun…......... bertempat di …….....................,Desa .........................,Kecamatan…………………….. Kabupaten .........................................., Provinsi ....................................................... Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat Jabatan

: ......................................................................................................... : ......................................................................................................... : KETUA OMS

menyatakan bahwa Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 belum dapat diselesaikan, dengan Status Kemajuan Fisik ...............%, dimana Penyerapan Dana telah mencapai ...................% atau Rp. ………….......................................,00 Rincian dari Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya BASPK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini, yaitu berupa Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) dan gambar-gambar Infrastruktur terbangun hingga ditandatanganinya Berita Acara ini. Laporan mengenai penyelesaian pekerjaan akan kami sampaikan setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan kesanggupan kami untuk menyelesaikan pekerjaan, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K). Tanggal ................................................. 2014 Dibuat Oleh : Fasilitator Masyarakat

Ketua OMS

(......................................) Nama Jelas

(......................................) Nama Jelas

Kepala Desa

(......................................) Nama Jelas

Lampiran 10

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen PPIP Kabupaten

(......................................) Nama Jelas

Halaman 5

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

KOP SURAT UNDANGAN ACARA MUSYAWARAH DESA IV (Format 10.6) Kepada Yth. 1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa .......................................... 2. Tokoh Masyarakat 3. Organisasi Masyarakat Dengan hormat, Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi Sasaran PPIP Tahun 2014 dan mendapatkan bantuan dana yang digunakan untuk membangun infrastruktur permukiman perdesaan dengan mekanisme swakelola/ padat karya oleh masyarakat, maka kami mengundang Bapak/ Ibu seluruh masyarakat desa .............................................................., untuk menghadiri acara Musyawarah Desa IV yang akan dilaksanakan pada : Tanggal Jam Tempat Acara

: : : :

............................................................ ........................ s.d ............................. ............................................................ ............................................................

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Desa...................................

( .................................................. ) Nama Jelas Tembusan : 1. Bapak Camat (sebagai laporan); 2. Tim Koordinasi Kabupaten (sebagai laporan); 3. Satker PIP Kabupaten (sebagai laporan); 4. Arsip.

Lampiran 10

Halaman 6

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA IV (Format 10.7) Berkaitan dengan Pelaksanaan PPIP Tahun 2014, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini: Hari dan Tanggal Jam Tempat

: …………………………………………………… : Pukul …………… s.d. pukul …….……… : …………………………………………………...

telah diselenggarakan Musyawarah Desa IV yang dihadiri oleh masyarakat desa dan seluruh Dusun/ RW serta Tokoh Masyarakat/ Organisasi Masyarakat di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa IV ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : A. Materi atau Topik 1. Memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana bantuan oleh OMS kepada masyarakat desa sasaran. 2. Serah terima dana pengelolaan infrastruktur kepada KPP. B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat Notulis / Sekretaris Narasumber

: ………………………. dari ……………………………. : ………………………. dari …………………………….. : 1. ................................ dari .................................. 2. ................................ dari .................................. 3. ................................ dari .................................. 4. ................................ dari ..................................

Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Memutuskan dan Menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa IV, yaitu : 1. 2. .

Menerima / Menolak Laporan Pertanggung jawaban OMS. Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada PPK PPIP Satker PIP Kabupaten dan Dana Operasional kepada KPP.

Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting *

Lampiran 10

Halaman 7

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................................... , tanggal ................................... 2014 Pemimpin Musyawarah

Notulis / Sekretaris

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Mengetahui : Kepala Desa

Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas TAMK

(………………………………………..) Nama Jelas Menyetujui : Wakil dan Peserta Musyawarah Desa IV Nama 1.

Alamat

Tanda Tangan 1.

2. 3.

2. 3.

4. 5.

4. 5.

Dst.

Lampiran 10

Halaman 8

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA IV (Format 10.8) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa No.

: : : :

Tanggal Nama Fasilitator Masyarakat

Nama

Alamat Lengkap

Jenis Kelamin

: :

Organisasi / Jabatan

Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. * dst * Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa IV ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalam Musyawarah Desa IV. Disetujui : Kepala Desa

Dibuat : Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

(………………………………………..) Nama Jelas

Lampiran 10

Halaman 9

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

NOTULENSI MUSYAWARAH DESA IV (Format 10.9) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara Pemimpin Rapat Narasumber

: : : : : Musyawarah Desa IV : :

Tanggal Nama Notulis / Sekretaris

: :

………………………. dari ……………………………. 1. ................................ dari ................................... 2. .................... ............dari ................................... 3. .................... ............dari ...................................

Agenda Acara: ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ................................................................................................ Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, meliputi : 1. ................................................................................................ 2. ................................................................................................ 3. ................................................................................................ Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber. Penanya 1 : ............................................................................................................. Penanya 2 : ............................................................................................................. Penanya 3 : ............................................................................................................. Jawaban dari Narasumber : ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ................................................................................................ Kesimpulan / Kesepakatan : Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber, dapat disimpulkan / disepakati : 1. ................................................................................................................................ 2. ................................................................................................................................ 3. ................................................................................................................................ Acara ditutup pada pukul ................. Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lampiran 10

Halaman 10

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (Format 10.10) Nomor : …………………… Antara OMS Desa_______ Dengan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten ______ Pada hari ini, ..…...... tanggal ……..……….............................. bulan ……………..... tahun …………..( – – ), kami yang bertanda tangan dibawah ini : I………………

: Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten ………………………… atas dasar Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. …………tanggal …….… Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah. Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. . ………………

: Ketua OMS Desa ………….. atas dasar hasil Musyawarah Desa I (Mudes I) pada tanggal …………. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa………….……Kecamatan………………Kabupaten…………… Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Hasil Pelaksanaan PPIP Tahun 2014, berupa : NO.

JENIS PEKERJAAN

VOLUME

HARGA (Rp.)

KETERANGAN

1. 2. 3. 4. dst. JUMLAH

Atas dasar: 1, Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor: …………., Tanggal ……… 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : ………………, Tanggal ……………… 3. Berita Acara Musyawarah Desa IV, Tanggal ………………………………………….

Lampiran 10

Halaman 11

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Pasal 1 PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima atas penyerahan PIHAK KEDUA yaitu hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana tersebut diatas. Pasal 2 Dengan telah dilaksanakannya serah terima ini, maka seluruh wewenang dan tanggung jawab, sudah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU. Pasal 3 Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur bersama-sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Pasal 4 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA OMS Desa …………………………

(………………………..) Ketua

Lampiran 10

PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen PPIP Satker PIP Kabupaten …………

(………………………..) NIP. ………………………………

Halaman 12

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (Format 10.11) Nomor : …………………… Antara Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ______ Dengan Pemerintah Desa _________Kabupaten_______ Pada hari ini, ..…...... tanggal ……..……….............................. bulan ……………..... tahun…………………., kami yang bertanda tangan dibawah ini : I………………

: Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten ………………………… atas dasar Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. …..………tanggal …….…….. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah. Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ………………

: Kepala Desa ..........................………….. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten……….................................. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Hasil Pelaksanaan PPIP Tahun 2014, berupa : NO.

JENIS PEKERJAAN

VOLUME

HARGA (Rp.)

KETERANGAN

1. 2. 3. 4. dst. JUMLAH

Atas dasar: 1. 2. 3. 4. 5.

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. …..………Tanggal …….…….. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor …………., Tanggal ……… Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : ………………, Tanggal ……………… Berita Acara Musyawarah Desa IV, Tanggal …………………………………………. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara OMS desa ……. dengan PPK PPIP Satker PIP Kabupaten Nomor :………………………, Tanggal ………………….

Lampiran 10

Halaman 13

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Pasal 1 PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima atas penyerahan PIHAK KESATU yaitu Hasil Pembangunan sebagaimana tersebut di atas untuk dilakukan pencatatan hasil pembangunan. Pasal 2 Dengan telah dilaksanakannya serah terima ini, maka pembinaan pengelola dan pengembangan infrastruktur menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 3 Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur bersama-sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Pasal 4 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA Kepala Desa ………………….…

PIHAK KESATU PPK PPIP Satker PIP Kabupaten …………………….

(………………………..) NIP.

(………………………..) NIP.……………………………… MENGETAHUI,

Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten …………………….

(………………………..) NIP. ………………………………

Lampiran 10

Halaman 14

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (Format 10.12) Nomor : …………………… Antara Pemerintah Desa _________ Kabupaten_________ Dengan Masyarakat Desa___________ Pada hari ini, ..…...... tanggal ……..……….............................. bulan ……………..... tahun ……………………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini: I. ………………

: Kepala Desa …………….. Kabupaten……………….. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten………......... Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ………………

: Ketua KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) Desa ……………….… atas dasar hasil Musyawarah Desa I (Mudes I) pada tanggal ............................. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa……...………Kecamatan……………….Kabupaten …………….. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Hasil Pelaksanaan PPIP Tahun 2014, berupa: NO.

JENIS PEKERJAAN

VOLUME

HARGA (Rp.)

KETERANGAN

1. 2. 3. 4. dst. JUMLAH

Atas dasar : 1. 2. 3. 4.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : …………., Tanggal ……… Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : ………………, Tanggal ……………… Berita Acara Musyawarah Desa IV, Tanggal …………………………………………. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara OMS desa ……. dengan PPK PPIP Satker PIP Kabupaten Nomor :………………………, Tanggal …………………. 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK PPIP Satker PIP Kabupaten dengan Pemerintah Desa ............. Kabupaten ……….... Nomor:………………………, Tanggal ………………….

Lampiran 10

Halaman 15

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Pasal 1 PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima atas penyerahan PIHAK KESATU yaitu Hasil Pembangunan sebagaimana tersebut di atas. Pasal 2 Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima ini, maka seluruh wewenang dan tanggung jawab pengelolaan pengoperasian dan pemeliharaan dari hasil pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas, sudah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 3 Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur bersama-sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Pasal 4 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA KPP Desa …………………………

(………………………..) Ketua

Lampiran 10

PIHAK KESATU Kepala Desa …………………..

(………………………..) NIP.

Halaman 16

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

ADMINISTRASI KELOMPOK PEMELIHARA DAN PEMANFAAT (KPP) : BUKU ANGGOTA (Format 11.1) Penjelasan: 1. Buku Anggota merupakan bukti keanggotaan KPP; 2. Kolom Tanggal : diisi aktivitas anggota dalam melakukan iuran; 3. Kolom Nama : diisi dengan nama anggota; 4. Kolom Iuran Wajib : diisi jumlah iuran wajib yang disetorkan anggota perbulannya; 5. Kolom Iuran Sukarela : diisi jumlah iuran sukarela yang disetorkan oleh anggota perbulannya; 6. Kolom Jumlah: diisi jumlah total setoran masing-masing anggota per bulannya; 7. Kolom Paraf: diisi dengan tanda tangan anggota setelah menyerahkan setoran/ iuran. Contoh Pembuatan:

Bulan Kegiatan

BUKU ANGGOTA

: Januari 2014 : Iuran I

No.

Nama

Setoran Wajib Sukarela 20.000 5.000

Jumlah

Paraf

1.

Sudjatmiko

2.

Petrus Bulet Ujan

20.000

-

20.000

3.

Rumiatun

20.000

10.000

30.000

4.

Asih Kosasih

20.000

15.000

35.000

5.

Budi Herianto

20.000

-

20.000

6.

Ragil Hidayat

20.000

-

20.000

7.

Djauhari

20.000

-

20.000

8.

Dst. Jumlah

25.000

170.000

Mengetahui :

Lampiran 11

Ketua KPP

Bendahara

(.....................................)

(.....................................)

Halaman 1

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BUKU ANGGOTA Bulan Kegiatan No.

: …………………….... : Iuran I Nama

Setoran Wajib Sukarela

Jumlah

Paraf

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Jumlah

Mengetahui :

Lampiran 11

Ketua KPP

Bendahara

(.....................................)

(.....................................) Halaman 2

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BUKU KAS HARIAN (Format 11.2) Penjelasan : Buku Kas Harian merupakan catatan keluar masuknya uang sesuai dengan transaksi yang terjadi. Tata cara pengisian dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.

Kolom Tanggal : diisi dengan Tanggal terjadinya Transaksi, dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir bulan; Kolom Keterangan: diisi Jenis Transaksi apa yang dilakukan (misal: iuran anggota, pembeliaan bahan bakar genset, pembayaran honor pekerja, perawatan, dll); Kolom No. Bukti : diisi dengan Penomeran Bukti Transaksi yang dapat berupa nota-nota Pembayaran ataupun kuitansi-kuitansi; Kolom Debet : diisi Jenis Transaksi yang termasuk dalam Kategori Penerimaan; Kolom Kredit : diisi Jenis Transaksi yang termasuk dalam Kategori Pengeluaran; Kolom Saldo : diisi Pengurangan dari kolom debet (+) dan kredit (-), kolom saldo tidak boleh minus.

2. 3. 4. 5. 6.

Contoh Pembuatan :

BUKU KAS HARIAN

Bulan : Januari 2014 No.

Tanggal

1.

Keterangan

No. Bukti

Debet

Kredit

Saldo

Saldo Awal

-

500.000

-

500.000

-

650.00

2.

5

Iuran Wajib anggota

1

150.000

3.

5

Iuran Sukarela Anggota

2

50.000

4.

9

Bensin Genset 20 Lt

3

-

100.000

600.000

700.000

100.00

600.000

5.

700.000

Dst.

6. Jumlah

Mengetahui :

Lampiran 11

Ketua KPP

Bendahara

(.....................................)

(.....................................) Halaman 3

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

BUKU KAS HARIAN Bulan : ………….. 2014 No.

Tanggal

Keterangan

No. Bukti

Debet

Kredit

Saldo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16. 17. Jumlah

700.000

100.00

600.000

Mengetahui :

Lampiran 11

Ketua KPP

Bendahara

(.....................................)

(.....................................)

Halaman 4

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

ADMINISTRASI KELOMPOK PEMELIHARA DAN PEMANFAAT (KPP) : BUKU ANGGOTA (Format 11.1) Penjelasan: 1. Buku Anggota merupakan bukti keanggotaan KPP; 2. Kolom Tanggal : diisi aktivitas anggota dalam melakukan iuran; 3. Kolom Nama : diisi dengan nama anggota; 4. Kolom Iuran Wajib : diisi jumlah iuran wajib yang disetorkan anggota perbulannya; 5. Kolom Iuran Sukarela : diisi jumlah iuran sukarela yang disetorkan oleh anggota perbulannya; 6. Kolom Jumlah: diisi jumlah total setoran masing-masing anggota per bulannya; 7. Kolom Paraf: diisi dengan tanda tangan anggota setelah menyerahkan setoran/ iuran. Contoh Pembuatan:

Bulan Kegiatan

BUKU ANGGOTA

: Januari 2014 : Iuran I

No.

Nama

Setoran Wajib Sukarela 20.000 5.000

Jumlah

Paraf

1.

Sudjatmiko

2.

Petrus Bulet Ujan

20.000

-

20.000

3.

Rumiatun

20.000

10.000

30.000

4.

Asih Kosasih

20.000

15.000

35.000

5.

Budi Herianto

20.000

-

20.000

6.

Ragil Hidayat

20.000

-

20.000

7.

Djauhari

20.000

-

20.000

8.

Dst. Jumlah

25.000

170.000

Mengetahui :

Lampiran 11

Ketua KPP

Bendahara

(.....................................)

(.....................................)

Halaman 1

Lampiran 12 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN KABUPATEN (LMK KABUPATEN) (FORMAT 12.1) Formulir ini dibuat oleh Satker PIP Kabupaten, selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan PPIP Tahun 2014 di tingkat kabupaten, sebagai acuan penilaian ketertiban administrasi dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan. Petunjuk pengisian formulir ini adalah sebagai berikut: 1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) mingguan kalender, sehingga Periode Laporan akan meliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu maksimal 1 (satu) mingguan kalender. 2. Laporan Manajemen Keuangan Kabupaten (LMK Kabupaten) meliputi beberapa bagian, yaitu (a) Nama Kecamatan dan Desa, (b) Rekapitulasi Data Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang meliputi Alokasi Dana Hibah non Infrastruktur untuk Komponen Pekerjaan Sipil, dan Rencana Dana Swadaya Masyarakat untuk Komponen Pekerjaan Sipil dan Operasional, serta Total Dana, (c) Rekening OMS, yang meliputi : Nama Bank, Nomor Rekening Bantuan dan Nama Pemilik Rekening, (d) Pencairan Dana Hibah Infrastruktur, yang meliputi Tahapan Pencairan (I, II, atau III), Nomor dan Tanggal Surat Perintah Membayar (SPM) dan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), (e) Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana, yang meliputi : Realisasi s/d periode lalu, Realisasi pada periode ini dan Realisasi s/d periode ini, serta Pencatatan dan Bukti. 3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kecamatan dan Desa. Nomor Urut Kecamatan diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan. Nomor Urut Desa diurutkan berdasarkan Urutan Desa pada masing - masing Kecamatan. 4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kecamatan dan Nama Desa. Nama satu Kecamatan diikuti dengan desa - desanya, dilanjutkan dengan Kecamatan lainnya yang diikuti dengan desa desanya, dan seterusnya. 5. Kolom 3, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber Dana Hibah Infrastruktur yang Tertuang di dalam RAB. 6. Kolom 4, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Biaya Operasional yang bersumber dari APBN yang Tertuang di dalam RAB. 7. Kolom 5, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber dari Swadaya Masyarakat yang tertuang di dalam RAB. 8. Kolom 6, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Biaya Operasional yang bersumber Swadaya Masyarakat yang Tertuang di dalam RAB. 9. Kolom 7, diisi dengan Total Dana, yang merupakan Penjumlahan Kolom 3, Kolom 4, Kolom 5 dan Kolom 6. 10. Kolom 8, diisi dengan Nama Bank, dimana OMS membuka Rekening untuk Penyaluran Dana Hibah Infrastruktur. 11. Kolom 9, diisi dengan Nomor Rekening OMS di Bank yang disebut Kolom 8, dimana melalui Rekening tersebut Dana disalurkan ke OMS. Lampiran 12

Halaman 1

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

12. Kolom 10, diisi dengan Nama Pemilik Rekening OMS. Rekening atas Nama OMS, dengan Pemberi tanda tangan Ketua dan Bendahara OMS. Rekening atas Nama pribadi tidak dibenarkan. 13. Kolom 11, diisi dengan Tahap Pencairan Dana Terakhir yang telah dilakukan sampai dengan Periode Laporan ini, yang kemungkinannya meliputi : Pencairan Dana Tahap I, Tahap II atau Tahap III. 14. Kolom 12, diisi dengan Jumlah Dana yang dicairkan sesuai dengan Tahap Pencairan pada Kolom 11. 15. Kolom 13, diisi dengan Nomor dan Tanggal SPM untuk Pencairan Dana sesuai dengan Tahapan Pencairan pada Kolom 11. 16. Kolom 14, diisi dengan Nomor dan Tanggal SP2D untuk Pencairan Dana sesuai dengan Tahapan Pencairan Dana pada Kolom 11. 17. Kolom 15, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah Infrastruktur sampai dengan periode lalu. (Bila periode lalu belum terjadi Pengeluaran atau Penggunaan Dana, terutama untuk LMK yang pertama kali, maka kolom 15 dikosongkan). 18. Kolom 16, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada Periode Laporan ini. 19. Kolom 17, disi dengan Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana sampai dengan periode ini, yaitu dengan menjumlahkan periode lalu (Kolom 15) dengan pada periode ini (Kolom 16). 20. Kolom 18, disi dengan Persentase Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah Infrastruktur terhadap Total Alokasi Dana Hibah Infrastruktur. 21. Kolom 19, diisi dengan Jumlah Realisasi Swadaya Masyarakat. Swadaya Masyarakat dapat berbentuk Dana (tunai), atau Peralatan, Bahan dan Tanah yang diuangkan atau dinilai dalam bentuk uang (Rp). 22. Kolom 20, disi dengan Pencatatan Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada periode ini didalam Buku Kas Umum. Oleh karena itu isiannya berupa pilihan, dicatat (ya) atau tidak dicatat (Tidak). 23. Kolom 21, diisi dengan keberadaan bukti-bukti Penggunaan atau Pengeluaran Dana, seperti bukti nota atau kwitansi. Oleh karena itu, isiannya berupa pilihan, ada atau tidak ada.

Lampiran 12

Halaman 2

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN KABUPATEN (LMK KABUPATEN) (FORMAT 12.1) LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN KABUPATEN (LMK KABUPATEN) PERIODE : ………………………………….. S/D ………………..…………. 2014 : ………………………………………………………… JUMLAH KECAMATAN : …………………………………………………………………………. : ………………………………………………………… JUMLAH DESA : …………………..……………………………………………………..

KABUPATEN PROVINSI

RAB Dana Hibah Infrastruktur No.

(1)

Rekening Pokmas / OMS

Nama Kecamatan / Desa

(2)

Pek. Sipil (3)

Pencairan Dana Hibah

Realisasi Penggunaan Dana

Swadaya

Operasional

Pek. Sipil

Opera sional

(4)

(5)

(6)

Dana Hibah Total

Nama Bank

No. Rek.

Nama Pemilik Rek.

Tahap Pencairan (I/II/III)

Jumlah Dana (Rp)

Nomor & Tgl. SPM

Nomor & Tgl. SP2D

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Realisasi s/d Periode Lalu

Realisasi Periode Ini

(15)

(16)

Kumulatif Realisasi s/d Periode Ini % Thd Jumlah Total Hibah (17) (18)

Pencatatan dan Bukti Swadaya

(19)

Pencatatan Kelengkapan dalam BKU Bukti (Ya/Tidak) (Ya/Tidak) (20)

(21)

JUMLAH

Lampiran 12

Halaman 3

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN (LMP KABUPATEN) (Format 12.2) Formulir ini dibuat oleh Satker PIP Kabupaten, selaku penanggung jawab pengelolaan pelaksanaan PPIP Tahun 2014 di tingkat kabupaten dan sebagai acuan penilaian kemajuan dan pertanggung jawaban pelaksanaan proyek. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) bulan kalender, sehingga Periode Laporan akan meliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu maksimal 1 (satu) bulan kalender. 2. Laporan Manajemen Proyek Kabupaten (LMP Kabupaten) meliputi beberapa bagian, yaitu (a) Nama Kecamatan dan Desa, (b) Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker denganOMS, yang meliputi : Nomor dan Tanggal Kontrak, Waktu Pelaksanaan (mulai s/d selesai), serta sektor/ Jenis Pekerjaan, Volume Pekerjaan dan Nilai atau Jumlah Dana Terkontrak, yang tertuang didalam RAB dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kontrak, (c) Kemajuan Pelaksanaan Fisik (Kontrak), yang meliputi : Pencapaian Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan s/d periode lalu, Pencapaian Fisik atau Volume Pekerjaan pada periode ini, dan Pencapaian Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan s/d periode ini, (d) Keberadaan Data Pendukung Kemajuan Fisik pada periode ini, yang meliputi : Laporan Penggunaan Material dan Penggunaan Pekerja (HOK). 3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kecamatan dan Desa. Nomor Urut Kecamatan diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan. Nomor Urut Desa diurutkan berdasarkan Urutan Desa pada masing - masing Kecamatan. 4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kecamatan dan Nama Desa. Nama satu Kecamatan diikuti dengan desa - desanya, dilanjutkan dengan Kecamatan lainnya yang diikuti dengan desa desanya, dan seterusnya. 5. Kolom 3, diisi dengan Nomor Kontrak atau Nomor Perjanjian Pemberian Bantuan antara Sakter dengan OMS. 6. Kolom 4, diisi dengan Tanggal Kontrak atau Tanggal Penandatanganan Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker dengan OMS. 7. Kolom 5, diisi dengan Tanggal dimulainya Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan. 8. Kolom 6, diisi dengan Tanggal berakhirnya Waktu Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan. 9. Kolom 7, diisi dengan Sektor atau Jenis Pekerjaan Fisik, misalnya : Jalan, Irigasi, dll. 10. Kolom 8, diisi dengan Volume untuk Sector atau Jenis Pekerjaan, misalnya Jalan dengan Volume 1100 M. 11. Kolom 9, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Dana Hibah Infrastruktur untuk setiap Jenis Pekerjaan. 12. Kolom 10, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Swadaya Masyarakat untuk setiap Jenis Pekerjaan.

Lampiran 12

Halaman 4

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

13. Kolom 11, diisi dengan Total Dana atau Nilai Kontrak untuk setiap Jenis Pekerjaan, yang merupakan Penjumlahan Kolom 9 dengan Kolom 10. 14. Kolom 12, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu. 15. Kolom 13, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu, yaitu dengan membandingkan Kumulatif Pencapaian sampai dengan periode lalu dengan Volume Total. 16. Kolom 14, diisi dengan Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan pada periode ini. 17. Kolom 15, diisi dengan % Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan pada periode ini, yaitu dengan membandingkan Pencapaian pada periode ini dengan Volume Total. 18. Kolom 16, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yang merupakan Penjumlahan. 19. Kolom 17, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yaitu dengan membandingkan Kumulatif Pencapaian sampai dengan periode ini dengan Volume Total. 20. Kolom 18, diisi dengan Laporan Penggunaan Material, dengan pilihan ada atau tidak ada. 21. Kolom 19, diisi dengan Daftar Hadir Pekerja (HOK), dengan pilihan ada atau tidak ada. 22. Kolom 20, diisi dengan masalah - masalah yang timbul dalam Pelaksanaan selama periode laporan ini. 23. Kolom 21, diisi dengan Tindak Turun Tangan (TTT) atas masalah yang timbul pada setiap desa.

Lampiran 12

Halaman 5

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN (LMP KABUPATEN) (Format 12.2) LAPORAN MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN (LMP KABUPATEN) PERIODE : ………………………………….. S/D …………………..………. 2014 : …………………………………………………………. JUMLAH KECAMATAN : …………………………………………………………. : …………………………………………………………. JUMLAH DESA : ………………………………………………………….

KABUPATEN PROVINSI

Waktu Pelaksanaan No.

(1)

Nama Kecamatan / Desa

(2)

Nomor (3)

Tanggal (4)

Tgl Mulai

Tgl Selesai

(5)

(6)

Kontrak Sektor, Volume, Nilai dan Sumber Dana Nilai (Rp) Sektor / Volume Jenis Hibah Swadaya Total (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Kemajuan Pelaksanaan Kontrak Progres s/d Progres pada Progres s/d Periode Lalu Periode Ini Periode Ini Volume

%

Volume

%

Volume

%

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Data Pendukung Pelaksanaan Laporan Daftar Penggunaan Hadir Material Pekerja (Ada/Tdk) (HOK) (18) (19)

Masalah Pelaksanaan dan Tindak Turun Tangan Masalah Pelaksanaan

Tindak Turun Tangan

(20)

(21)

JUMLAH

Lampiran 12

Halaman 6

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN PROVINSI (LMK PROVINSI) (Format 12.3) Formulir ini dibuat oleh Satker Provinsi, selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan PPIP Tahun 2014 di Tingkat Provinsi, sebagai Acuan Penilaian Ketertiban Administrasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Proyek. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) minggu kalender, sehingga periode laporan akan meliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu maksimal 1 (satu) minggu kalender. 2. Laporan Manajemen Keuangan Provinsi (LMK Provinsi) meliputi beberapa bagian, yaitu (a) Nama Kabupaten, Kecamatan dan Desa, (b) Rekapitulasi Data Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang meliputi Alokasi Dana Hibah Infrastruktur untuk Komponen Pekerjaan Sipil, dan Rencana Dana Swadaya Masyarakat untuk Komponen Pekerjaan Sipil dan Operasional, serta Total Dana, (c) Rekening OMS, yang meliputi : Nama Bank, Nomor Rekening Bantuan dan Nama Pemilik Rekening, (d) Pencairan Dana Hibah Infrastruktur, yang meliputi Tahapan Pencairan (I, II, atau III), Nomor dan Tanggal Surat Perintah Membayar (SPM) dan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), (e) Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana, yang meliputi : Realisasi s/d periode lalu, Realisasi pada periode ini dan Realisasi s/d periode ini, serta Pencatatan dan Bukti. 3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Nomor Urut Kabupaten diurutkan berdasarkan Urutan Kabupaten. Nomor Urut Kecamatan diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan pada masing - masing Kabupaten. Nomor Urut Desa diurutkan berdasarkan Urutan Desa pada masing - masing Kecamatan. 4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kabupaten, diikuti dengan Nama Kecamatan tertentu, dan pada Kecamatan tertentu tersebut diikuti dengan Nama - nama Desa Penerima Dana Hibah Infrastruktur pada Kecamatan bersangkutan, dilanjutkan dengan Kabupaten kabupaten lainnya. 5. Kolom 3, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber Dana Hibah Infrastruktur yang Tertuang didalam RAB. 6. Kolom 4, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Biaya Operasional yang bersumber Dana APBN yang Tertuang didalam RAB. 7. Kolom 5, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber Swadaya Masyarakat yang Tertuang didalam RAB. 8. Kolom 6, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Biaya Operasional yang bersumber dari Swadaya Masyarakat yang Tertuang didalam RAB. 9. Kolom 7, diisi dengan Total Dana, yang merupakan Penjumlahan Kolom 3, Kolom 4, Kolom 5 dan Kolom

Lampiran 12

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

10. Kolom 8, diisi dengan Nama Bank, dimana OMS membuka Rekening untuk Penyaluran Dana Hibah Infrastruktur. 11. Kolom 9, diisi dengan Nomor Rekening OMS di Bank yang disebut Kolom 8, dimana melalui Rekening tersebut Dana disalurkan ke OMS. 12. Kolom 10, diisi dengan Nama Pemilik Rekening OMS. Rekening atas Nama OMS, dengan Pemberi tanda tangan Ketua dan Bendahara OMS. Rekening atas Nama pribadi tidak dibenarkan. 13. Kolom 11, diisi dengan Tahap Pencairan Dana terakhir yang telah dilakukan sampai dengan periode laporan ini, yang kemungkinannya meliputi : Pencairan Dana Tahap I, Tahap II atau Tahap III. 14. Kolom 12, diisi dengan Jumlah Dana yang dicairkan sesuai dengan Tahap Pencairan pada Kolom 11. 15. Kolom 13, diisi dengan Nomor dan Tanggal SPM untuk Pencairan Dana sesuai dengan Tahapan Pencairan pada Kolom 11. 16. Kolom 14, diisi dengan Nomor dan Tanggal SP2D untuk Pencairan Dana sesuai dengan Tahapan Pencairan Dana pada Kolom 11. 17. Kolom 15, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah Infrastruktur sampai dengan periode lalu. (Bila periode lalu belum terjadi Pengeluaran atau Penggunaan Dana, terutama untuk LMK yang pertama kali, maka kolom 15 dikosongkan). 18. Kolom 16, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada periode laporan ini. 19. Kolom 17, disi dengan Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana sampai dengan periode ini, yaitu dengan Menjumlahkan periode lalu (Kolom 15) dengan pada periode ini (Kolom 16). 20. Kolom 18, disi dengan Persentase Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah Infrastruktur terhadap Total Alokasi Dana Hibah Infrastruktur. 21. Kolom 19, diisi dengan Jumlah Realisasi Swadaya Masyarakat. Swadaya Masyarakat dapat berbentuk Dana (Tunai), atau Peralatan, Bahan dan Tanah yang diuangkan atau dinilai dalam bentuk uang (Rp). 22. Kolom 20, disi dengan Pencatatan Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada periode ini didalam Buku Kas Umum. Oleh karena itu isiannya berupa pilihan, dicatat (ya) atau tidak dicatat (Tidak). 23. Kolom 21, diisi dengan keberadaan Bukti - bukti Penggunaan atau Pengeluaran Dana, seperti Bukti Nota atau Kwitansi. Oleh karena itu, isiannya berupa pilihan, ada atau tidak ada.

Lampiran 12

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN PROVINSI (LMK PROVINSI) (Format 12.3) PROVINSI JUMLAH KABUPATEN

LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN PROVINSI (LMK PROVINSI) PERIODE : …………………………….…… S/D …………………………..…. 2014 : …………………………………………………………………….. JUMLAH KECAMATAN : ……………………………………………………… : …………………………………………………………………….. JUMLAH DESA : ……………………………………………………… RAB Dana Hibah Infrastruktur

No.

(1)

Nama Kabupaten / Kecamatan / Desa

(2)

Rekening Pokmas/OMS

Pencairan Dana Hibah

Realisasi Penggunaan Dana

Swadaya

Pek. Sipil

Operasional

Pek. Sipil

Operasional

(3)

(4)

(5)

(6)

Dana Hibah Total

Nama Bank

No. Rek.

Nama Pemilik Rek.

Tahap Pencairan (I/II/III)

Jumlah Dana (Rp)

Nomor & Tgl. SPM

Nomor & Tgl. SP2D

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Realisasi s/d Periode Lalu

Realisasi Periode Ini

(15)

(16)

Kumulatif Realisasi s/d Periode Ini % Thd Jumlah Total Hibah (17) (18)

Pencatatan dan Bukti Swadaya

(19)

Pencatatan Kelengkapan dalam BKU Bukti (Ya/Tidak) (Ya/Tidak) (20)

(21)

JUMLAH

Lampiran 12

Halaman 9

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MANAJEMEN PROYEK PROVINSI (LMP PROVINSI) (Format 12.4) Formulir ini dibuat oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi, selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Pelaksanaan PPIP Tahun 2014 di Tingkat Provinsi, sebagai Acuan Penilaian Kemajuan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) bulan kalender, sehingga periode laporan akan meliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu maksimal 1 (satu) bulan kalender. 2. Laporan Manajemen Proyek Provinsi (LMP Provinsi) meliputi beberapa bagian, yaitu (a) Nama Kabupaten, Kecamatan dan Desa, (b) Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker dengan OMS, yang meliputi : Nomor dan Tanggal Kontrak, Waktu Pelaksanaan (mulai s/d selesai), serta Sektor / Jenis Pekerjaan, Volume Pekerjaan dan Nilai atau Jumlah Dana Terkontrak, yang tertuang didalam RAB dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kontrak, (c) Kemajuan Pelaksanaan Fisik (Kontrak), yang meliputi : Pencapaian Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan s/d periode lalu, Pencapaian Fisik atau Volume Pekerjaan pada periode ini, dan Pencapaian Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan s/d periode ini, (d) Keberadaan Data Pendukung Kemajuan Fisik pada periode ini, yang meliputi : Laporan Penggunaan Material dan Penggunaan Pekerja (HOK). 3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Nomor Urut Kabupaten diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan. Nomor Urut Kecamatan diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan untuk setiap Kabupaten. Urutan Desa diurutkan berdasarkan Urutan Desa pada setiap Kecamatan. 4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kabupaten, Kecamatan dan Nama Desa. Nama satu Kabupaten diikuti dengan Nama satu Kecamatan, dan setelah Nama Kecamatan diikuti nama desa - desa dari Kecamatan yang bersangkutan, dan seterusnya. 5. Kolom 3, diisi dengan Nomor Kontrak atau Nomor Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker dengan OMS. 6. Kolom 4, diisi dengan Tanggal Kontrak atau Tanggal Penandatanganan Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker dengan OMS. 7. Kolom 5, diisi dengan Tanggal dimulainya Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan. 8. Kolom 6, diisi dengan Tanggal berakhirnya Waktu Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan. 9. Kolom 7, diisi dengan Sektor atau Jenis Pekerjaan Fisik, misalnya: Jalan, Irigasi, dll. 10. Kolom 8, diisi dengan Volume untuk Sector atau Jenis Pekerjaan, misalnya Jalan dengan Volume 1100 M. 11. Kolom 9, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Dana Hibah Infrastruktur untuk setiap Jenis Pekerjaan.

Lampiran 12

Halaman 10

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

12. Kolom 10, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Swadaya Masyarakat untuk setiap Jenis Pekerjaan. 13. Kolom 11, diisi dengan Total Dana atau Nilai Kontrak untuk setiap Jenis Pekerjaan, yang merupakan Penjumlahan Kolom 9 dengan Kolom 10. 14. Kolom 12, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu. 15. Kolom 13, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu, yaitu dengan membandingkan Kumulatif Pencapaian sampai dengan periode lalu dengan Volume Total. 16. Kolom 14, diisi dengan Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan pada periode ini. 17. Kolom 15, diisi dengan % Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan pada periode ini, yaitu dengan membandingkan Pencapaian pada periode ini dengan Volume Total. 18. Kolom 16, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yang merupakan Penjumlahan. 19. Kolom 17, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yaitu dengan membandingkan Kumulatif Pencapaian sampai dengan periode ini dengan Volume Total. 20. Kolom 18, diisi dengan Laporan Penggunaan Material, dengan pilihan ada atau tidak ada. 21. Kolom 19, diisi dengan Daftar Hadir Pekerja (HOK), dengan pilihan ada atau tidak ada. 22. Kolom 20, diisi dengan masalah - masalah yang timbul dalam Pelaksanaan selama periode laporan ini. 23. Kolom 21, diisi dengan Tindak Turun Tangan (TTT) atas masalah yang timbul pada setiap desa.

Lampiran 12

Halaman 11

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK PROVINSI (LMP PROVINSI) (Format 12.4) LAPORAN MANAJEMEN PROYEK PROVINSI (LMP PROVINSI) PERIODE : ……………………………… S/D …………………………. 2014 PROVINSI JUMLAH KABUPATEN

: …………………. : ………………….

JUMLAH KECAMATAN JUMLAH DESA

Waktu Pelaksanaan No.

(1)

Nama Kabupaten / Kecamatan / Desa (2)

Nomor (3)

Tanggal (4)

Tgl Mulai

Tgl Selesai

(5)

(6)

Kontrak Sektor, Volume, Nilai dan Sumber Dana Nilai (Rp) Sektor/ Volume Jenis Hibah Swadaya Total (7)

(8)

(9)

(10)

(11)

: ………………………………………………. : ……………………………………………….

Kemajuan Pelaksanaan Kontrak Progres s/d Progres pada Progres s/d Periode Lalu Periode Ini Periode Ini Volume

%

Volume

%

Volume

%

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Data Pendukung Pelaksanaan Laporan Daftar Penggunaan Hadir Material Pekerja (Ada/Tdk) (HOK) (18) (19)

Masalah Pelaksanaan dan Tindak Turun Tangan Masalah Pelaksanaan

Tindak Turun Tangan

(20)

(21)

JUMLAH

Lampiran 12

Halaman 12

Lampiran 13 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

LOGO PU INFRASTRUKTUR PERDESAAN (Format 13) Setelah pelaksanaan kegiatan fisik selesai, OMS diwajibkan pula untuk membuat/ mencantumkan logo PU Infrastruktur Perdesaan di lokasi yang mudah untuk dilihat dan dibaca, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk Jalan : Logo diletakkan di Titik Awal dan Akhir Jalan dan atau di Persimpangan. 2. Untuk Tambatan Perahu : Logo diletakkan di Daratan yang tidak terlalu jauh dari infrastruktur yang dibangun. 3. Untuk Jembatan : Logo diletakkan pada Sandaran atau Wing Jembatan. 4. Untuk Irigasi : Logo diletakkan pada Wing Bendung atau Talud. 5. Untuk Air Minum : Logo diletakkan pada HU, Reservoir, Ring Sumur, dan sebagainya. 6. Untuk Sanitasi: Logo diletakkan pada Halaman Depan Tempat Kesehatan Masyarakat. Adapun bentuk Logo PU Infrastruktur Perdesaan adalah sebagai berikut:

Lampiran 13

1