Pedoman Manajemen Kinerja PRINT VERSION (1)

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBL REPUBLIK IK INDONESIA INDONESIA NOMOR 289/K/X-XIII.2/6/2016 289/K/ X-XIII.2/6/2016 TENTANG PEDOMAN PEDOMAN MANAJ EMEN KINERJA KINERJA SEKRETARIS JENDERAL JENDERAL BADAN BADA N PEMERIKSA PEMERIKSA K EUANGAN REPUBL REPUBLIK IK INDONESIA, INDONESIA, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan manajemen kinerja di level organisasi, unit kerja eselon I, satuan kerja eselon II sampai pegawai, perlu adanya inovasi dalam pengelolaan manajemen kinerja sampai ke level individu serta acuan

untuk

menyamakan

persepsi

terkait

pengelolaan

manajemen kinerja; b.

bahwa berdasarkan berdasarka n pertimbangan pertimbanga n sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Manajemen Kinerja;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2006

Nomor

25,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

5.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem  Akuntabilitas  Akuntabilitas Kinerja Instansi Instansi Pemerintah;

6.

Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/IVIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan,

dan

Naskah

Dinas

pada

Badan

Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia; 7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi I nstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

atas

Implementasi

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); 9.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

10.

Keputusan

Badan

Pemeriksa

Keuangan

Nomor

3/K/I-

XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan

Pemeriksa

Keuangan

sebagaimana

telah

diubah

dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/IXIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa

Keuangan

Nomor

3/K/I-XIII.2/7/2014

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapk an

:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN BA DAN PEMERIKSA PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KINERJA.

LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI

NOMOR

:

289/K/X-XIII.2/6/2016

TANGGAL

:

24 JUNI 2016

PEDOMAN MANAJ EM EMEN EN KINER KINERJ JA

B ADAN PEMERI PEMERIKSA KSA KEUANGAN REPUBL REPUBL IK INDONESIA

2016

Pedoman Manajemen Kinerja

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI………………………………………………………… .........

i

BAB I

PENDAHULUAN…………………………………………..........

1

 A. B. C. D. E.

1 2 2 3 4

BAB II

Latar Belakang Tujuan Lingkup Dasar Hukum Sistematika

KERANGKA MANAJEMEN KINERJA BPK………….............

5

 A. Siklus B. Uraian

5 5

BAB III PERENCANAAN KINERJA……………………………............

 A. Lingkup Perencanaan Kinerja B. Pihak-pihak Terkait Perencanaan Kinerja C. Mekanisme Perencanaan Kinerja BAB IV MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA…………............

BAB V

BAB VI

8 8 8 10 14

 A. Lingkup Monitoring dan Penilaian Kinerja B. Pihak-Pihak Terkait Monitoring dan Penilaian Kinerja C. Mekanisme Monitoring dan Penilaian Kinerja

14 14 16

EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA…………… ...........

21

 A. Lingkup Evaluasi dan Pelaporan Kinerja B. Pihak-pihak Terkait Evaluasi dan Pelaporan Kinerja C. Mekanisme Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

21 22 24

PENUTUP……………………………………………................

28

LAMPIRAN ………………………………………………………….. ......... I. II. III.

Direktorat PSMK

Glosarium Flowchart Manajemen Kinerja BPK Contoh Perjanjian Kinerja

Badan Pemeriksa Keuangan

i

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab I

BAB I PENDAHULUAN

 A. 01

Latar Bel akang Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien

Pengelolaan

melalui pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya terkait program

kinerja

penguatan

akuntabilitas

kinerja,

BPK

telah

mengimplementasikan

organisasi di BPK

pengelolaan kinerja melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). SIMAK merupakan sistem informasi untuk memonitor dan menilai tingkat pencapaian Rencana Strategis

(Renstra)

BPK,

melalui

pengukuran

pencapaian

kinerja

organisasi mulai dari level BPK Wide, unit organisasi dan satuan kerja (satker). Pengelolaan SIMAK dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (Direktorat PSMK) selaku pengelola kinerja organisasi, dibantu oleh Manajer dan Inputer   SIMAK yang terdapat pada tiap satker di BPK. 02

BPK juga telah mengembangkan sistem Manajemen Kinerja Individu

Pengelolaan

(MAKIN). MAKIN adalah sistem manajemen kinerja yang mengatur

kinerja individu di

pelaksanaan penilaian terhadap kinerja individu Pegawai BPK atas

BPK

pelaksanaan tugas jabatan dalam satu periode penilaian. Sistem ini merupakan harmonisasi antara sistem penilaian kinerja individu di internal BPK dan penilaian prestasi kerja PNS yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. MAKIN juga merupakan kegiatan inisiatif strategis dalam hal mewujudkan reformasi birokrasi di BPK dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan dukungan manajemen berbasis kinerja. 03

Namun demikian, hubungan antara manajemen kinerja organisasi dan

Pengelolaan

Pegawai BPK belum terintegrasi, sehingga belum dapat ditunjukkan

kinerja

keterkaitan antara capaian kinerja individu dengan capaian kinerja organisasi. Siklus manajemen kinerja organisasi dan individu yang saling

organisasi dan individu belum terintegrasi

terpisah mengakibatkan keterlibatan atau kontribusi dari individu untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sulit diukur. Kondisi tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan bahwa penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada

tingkat

individu

dan

tingkat

unit

atau

organisasi,

dengan

memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

1

Pedoman Manajemen Kinerja

04

Bab I

Selain itu, pengelolaan kinerja di BPK juga mengalami beberapa kendala

Kendala dalam

antara lain penetapan target kinerja unit organisasi dan satker yang belum

pengelolaan

sepenuhnya

mengacu

pada

target

kinerja

BPK

Wide;

alignment

kinerja

(penyelarasan) indikator pengukuran antara BPK Wide, unit organisasi dan satker belum sepenuhnya dapat dilakukan. Selain itu pimpinan unit organisasi dan pimpinan satker belum melakukan pemantauan terhadap pencapaian kinerja secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Pencapaian Kinerja Unit Organisasi dan Satker belum mengungkapkan penyebab keberhasilan atau ketidaktercapaian target kinerja sehingga tidak dapat dibuat rencana aksinya. 05

Dengan memperhatikan kebutuhan dan untuk mendorong peningkatan kualitas

manajemen

kinerja

maka

perlu

disusun

suatu

pedoman

Kebutuhan terhadap Pedoman

manajemen kinerja yang menyelaraskan antara tujuan organisasi dengan

Manajemen

peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pegawai

Kinerja

pada Pelaksana BPK. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan dan kejelasan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan peran seluruh pihak dalam pengelolaan kinerja di BPK.

B.

Tujuan

06

Bagi organisasi, pedoman ini bertujuan untuk:

Tujuan bagi Organisasi

a. memberi panduan mengenai tahapan kegiatan dalam pengelolaan kinerja BPK; b. memberi kejelasan peran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan kinerja di BPK. 07

Bagi pegawai, pedoman ini bertujuan untuk:

Tujuan bagi Pegawai

a. menjadi dasar sistem penilaian kinerja pegawai pada pelaksana BPK; dan b. menjadi dasar pengelolaan SDM berbasis pada prestasi kerja PNS.

C.

Lingkup

08

Lingkup Pedoman mencakup pengelolaan proses-proses berikut:

Lingkup Pedoman

a. Perencanaan Kinerja; b. Monitoring dan Penilaian Kinerja; c. Evaluasi dan Pelaporan kinerja. Pedoman Manajemen Kinerja ini berlaku bagi BPK Wide serta seluruh unit organisasi, satker, dan pegawai di BPK.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

2

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab I

D.

Dasar Hukum

09

Dasar hukum penyusunan Pedoman Manajemen Kinerja adalah:

Dasar hukum penyusunan

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2014

Nomor

Pedoman

6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; f.

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

g. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 09/K/I-XIII.2/7/2008 tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Tata

Cara

Penyusunan

atau

Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan dan Non Pemeriksaan; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); i.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

 j.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

3

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab I

k. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan T ata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

E.

Sistematika

10

Sistematika Pedoman Manajemen Kinerja sebagai berikut:

Sistematika Pedoman

a. Bab I Pendahuluan berisi uraian umum mengenai latar belakang, tujuan, lingkup, dasar hukum, dan sistematika Pedoman Manajemen Kinerja; b. Bab II Kerangka Manajemen Kinerja BPK berisi siklus dan uraian mengenai pengelolaan kinerja di BPK; c. Bab III Perencanaan Kinerja berisi uraian mengenai mekanisme, pihak terkait, dan tahap perencanaan kinerja BPK Wide, Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, serta Pegawai; d. Bab IV Monitoring dan Penilaian berisi uraian mengenai mekanisme, pihak terkait, dan tahap monitoring dan penilaian kinerja BPK Wide, Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, serta Pegawai; dan e. Bab V Evaluasi dan Pelaporan berisi uraian mengenai mekanisme, pihak terkait, dan tahap evaluasi dan pelaporan kinerja BPK Wide Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, serta Pegawai; f.

Bab VI Penutup berisi uraian yang memuat harapan atas Pedoman Manajemen Kinerja dan hal terkait lainnya.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

4

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab II

BAB II KERANGKA MANAJEMEN KINERJA BPK

 A. 01

Siklus Kerangka manajemen kinerja BPK, baik organisasi maupun pegawai terdiri

Siklus Manajemen

atas tiga tahap berkesinambungan dengan siklus kerja selama satu

Kinerja BPK

periode yang mencakup perencanaan, monitoring  dan penilaian, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, seperti diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1. Siklus Manajemen Kinerja BPK

B.

Uraian

02

Renstra BPK memuat visi, misi, tujuan strategis BPK, dan Sasaran

Perencanaan

Strategis (SS) yang kemudian diturunkan kepada Indikator Kinerja Utama

kinerja BPK Wide

(IKU) BPK Wide. Renstra BPK yang dijabarkan di dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK merupakan dasar yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja BPK Wide. 03

Perencanaan kinerja Pimpinan Unit Organisasi meliputi:

Perencanaan kinerja Pimpinan

a. dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi adalah

Unit Organisasi

Perjanjian Kinerja BPK Wide, dimana SS dan IKU Pimpinan Unit Organisasi merupakan hasil cascading  dari SS dan IKU BPK Wide serta Indikator Kinerja (IK) merupakan hasil identifikasi dari dokumen Organisasi dan Tata Kerja (OTK) dan uraian jabatan (urjab) masingmasing unit organisasi; Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

5

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab II

b. SS, IKU/IK, dan Target IKU/IK dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi untuk disepakati bersama Anggota yang membidangi; dan c. Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi merupakan representasi kinerja yang ingin dicapai oleh unit organisasi yang bersangkutan. 04

Perencanaan kinerja Staf Ahli meliputi:

Perencanaan kinerja Staf Ahli

a. dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Staf Ahli adalah Perjanjian Kinerja BPK Wide, dimana SS dan IKU Staf Ahli merupakan hasil cascading dari SS dan IKU BPK Wide  serta IK merupakan hasil identifikasi dari dokumen OTK dan urjab masing-masing Staf Ahli; dan b. SS, IKU/IK, dan Target IKU/IK dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Staf Ahli untuk disepakati bersama Anggota yang membidangi. 05

Perencanaan kinerja Pimpinan Satker meliputi:

Perencanaan kinerja Pimpinan

a. dasar

penyusunan

Perjanjian

Kinerja

Pimpinan

Satker

adalah

Satker

Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi, dimana SS dan IKU Pimpinan Satker merupakan hasil cascading dari SS dan IKU Pimpinan Unit Organisasi serta IK merupakan hasil identifikasi dari dokumen OTK, urjab, serta RKP/RKSP masing-masing Satker; b. SS, IKU/IK, dan Target IKU/IK dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pimpinan Satker untuk disepakati bersama Pimpinan Unit Organisasi; dan c. Perjanjian Kinerja Pimpinan Satker merupakan representasi kinerja yang ingin dicapai oleh Satker yang bersangkutan. 06

Perencanaan kinerja Pegawai lainnya meliputi:

Perencanaan kinerja Pegawai

a. dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Pegawai adalah perjanjian kinerja

lainnya

atasan langsung, dimana SS Pegawai merujuk kepada SS Pimpinan Satker dan IKU Pegawai merupakan hasil cascading  dari IKU atasan langsung serta IK merupakan hasil identifikasi dari dokumen OTK dan urjab pegawai yang bersangkutan; dan b. SS, IKU/IK, dan Target IKU/IK dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pegawai untuk disepakati bersama atasan langsung. 07

Kegiatan monitoring  atas kemajuan pencapaian kinerja Pegawai oleh

Monitoring Kinerja

atasan langsung dilakukan sebagai tindakan korektif dalam rangka pencapaian kinerja. Pada tahapan ini, kegiatan bimbingan dan konsultasi  juga

dilakukan

dalam

rangka

mengembangkan

keterampilan

dan

pengetahuan Pegawai, serta mendorong perilaku positif untuk pencapaian target kinerja Pegawai.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

6

Pedoman Manajemen Kinerja

08

Bab II

Penilaian kinerja pada level BPK Wide, Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli,

Penilaian Kinerja

Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya dilakukan dengan membandingkan realisasi IKU/IK dengan target IKU/IK yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada suatu periode penilaian kinerja. Output  pada tahapan ini adalah Nilai Kinerja (NK) dan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (Nilai SKP) seluruh pegawai. 09

Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker melakukan

Evaluasi Kinerja

evaluasi kinerja dan analisis bersama Anggota yang membidangi atas ketercapaian/ketidaktercapaian target kinerja pada suatu periode evaluasi kinerja. 10

Tahapan Laporan Pencapaian Kinerja meliputi:

Tahapan Laporan Pencapaian

a. Hasil dari evaluasi kinerja dituangkan dalam Laporan Pencapaian

Kinerja

Kinerja unit organisasi dan Laporan Pencapaian Kinerja Satker; b. Laporan Pencapaian Kinerja unit organisasi dan Laporan Pencapaian Kinerja Satker merupakan bahan penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja BPK Wide; c. Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja BPK Wide dilaksanakan oleh Direktorat PSMK, penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja unit organisasi dan Laporan Pencapaian Kinerja Satker dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Organisasi dan Pimpinan Satker masing-masing, dan penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja Staf Ahli oleh Staf Ahli masing-masing; dan d. Laporan Pencapaian Kinerja disampaikan kepada atasan langsung dengan tembusan kepada Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan

Pengembangan

Pemeriksaan

Keuangan

Negara

(Ditama

Revbang) atau Direktorat PSMK sesuai kewenangannya. 11

Output  kinerja individu adalah Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Nilai

Output Kinerja

Prestasi Kerja PNS (NPKP) Pegawai. NKP merupakan NK (Nilai Kinerja)

Individu

yang telah dijumlahkan dengan Nilai Tugas Tambahan, Nilai Kreatifitas, dan Nilai Perilaku. Sedangkan NPKP merupakan Nilai SKP yang telah dijumlahkan dengan Nilai Tugas Tambahan, Nilai Kreatifitas, dan Nilai Perilaku.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

7

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab III

BAB III PERENCANAAN KINERJA

 A. Li ngk up Perencanaan Ki nerja 01

Perencanaan kinerja adalah tahap awal dalam proses manajemen kinerja

Definisi

untuk mengonversi hal yang ingin dicapai dalam suatu pelaksanaan tugas

Perencanaan

dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas Pegawai menjadi

Kinerja

kinerja dan target yang harus dicapai pada suatu periode kinerja. Tahap perencanaan kinerja meliputi kegiatan perumusan SS, IKU/IK, dan Target IKU/IK,

penetapan

perjanjian

kinerja,

serta

penyusunan

rencana

pencapaian target kinerja dalam rangka merealisasikan target kinerja yang ditetapkan. 02

Perencanaan kinerja bertujuan untuk memberi kejelasan terhadap target yang

ingin

dicapai

oleh

organisasi

dan

pegawai

dan

bagaimana

mencapainya, mendapat komitmen dari pimpinan dan pegawai untuk

Tujuan Perencanaan Kinerja

mencapai kinerja yang diharapkan dan mendapat pemahaman yang sama mengenai kinerja yang dinilai setiap akhir periode penilaian kinerja. 03

Wide,

Pelaksana

Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, serta seluruh

Perencanaan

Perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan kinerja BPK

Pegawai BPK dikoordinasikan oleh Direktorat PSMK dan Biro Sumber Daya

Kinerja

Manusia (Biro SDM) sesuai kewenangannya. 04

Output  Perencanaan Kinerja adalah dokumen perjanjian kinerja BPK Wide, perjanjian kinerja Pimpinan Unit Organisasi, perjanjian kinerja Staf Ahli, perjanjian kinerja Pimpinan Satker, serta perjanjian kinerja seluruh Pegawai

Output Perencanaan Kinerja

BPK.

B. Pihak-Pihak Terkait Perencanaan Kin erja

05

Perencanaan Kinerja melibatkan Badan, Pimpinan Unit Organisasi, Staf

Pihak-pihak yang

 Ahli, Pimpinan Satker, Pegawai lainnya, serta Direktorat PSMK, Biro SDM,

Terlibat

dan Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker. 06

Badan berperan untuk:

Peran Badan

a. membahas, menyetujui, dan menetapkan SS dan IKU BPK Wide; b. membahas, menyetujui, dan menetapkan Target IKU BPK

Wide

sebelum periode penilaian kinerja (t-1); dan

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

8

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab III

c. menyetujui perjanjian kinerja Pimpinan Unit Organisasi dan perjanjian kinerja Staf Ahli, sesuai kewenangannya. 07

Pimpinan Unit Organisasi berperan untuk:

Peran Pimpinan Unit Organisasi

a. membahas dan memberikan masukan terhadap konsep SS, IKU, dan Target IKU BPK Wide; b. merumuskan IKU/IK dan Target IKU/IK berkoordinasi dengan Direktorat PSMK sebelum periode penilaian kinerja (t-1), sesuai kebutuhan; c. menandatangani perjanjian kinerja; dan d. menyetujui perjanjian kinerja Pimpinan Satker dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya. 08

Staf Ahli berperan untuk:

Peran Staf Ahli

a. membahas dan memberikan masukan terhadap konsep SS, IKU, dan Target IKU BPK Wide; b. merumuskan IKU/IK dan Target IKU/IK berkoordinasi dengan Direktorat PSMK sebelum periode penilaian kinerja (t-1), sesuai kebutuhan; dan c. menandatangani perjanjian kinerja. 09

Pimpinan Satker berperan untuk:

Peran Pimpinan Satker

a. merumuskan IKU/IK dan Target IKU/IK bersama Direktorat PSMK sebelum periode penilaian kinerja (t-1), sesuai kebutuhan; b. menandatangani perjanjian kinerja; dan c.

menyetujui

perjanjian

kinerja

Pegawai

dibawahnya

dan

Pejabat

Fungsional sesuai kewenangannya. 10

Pegawai lainnya berperan untuk:

Peran Pegawai lainnya

a. merumuskan IKU/IK dan Target IKU/IK dengan dikoordinasikan oleh Biro SDM bersama Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker, yang diatur lebih lanjut dalam perangkat lunak terkait; b. menandatangani perjanjian kinerja; dan c.

menyetujui

perjanjian

kinerja

Pegawai

dibawahnya

dan

Pejabat

Fungsional sesuai kewenangannya. 11

Direktorat PSMK berperan untuk:

Peran Direktorat PSMK

a. menyusun dan mengusulkan SS dan IKU BPK Wide  untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan oleh Badan; b. menyusun dan mengusulkan Target IKU BPK Wide  untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan oleh Badan. Target IKU BPK Wide  paling lambat

diusulkan

akhir

Juli

(tahun

t-1),

untuk

dijadikan

dasar

penyusunan perencaaan anggaran (tahun t); Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

9

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab III

c. menyusun dan mengusulkan SS, IKU, IK, dan Target IKU/IK Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker dalam suatu dokumen perjanjian kinerja untuk dibahas, disetujui, dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker bersama dengan atasan masing-masing sebelum periode penilaian kinerja (t-1), sesuai kebutuhan; dan d. memfasilitasi penandatanganan perjanjian kinerja BPK Wide, Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker. 12

Biro SDM berperan untuk:

Peran Biro SDM

a. bersama Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker mengoordinasikan penyusunan IKU/IK dan Target IKU/IK Pegawai lainnya; dan b. bersama Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker mengoordinasikan penandatanganan perjanjian kinerja Pegawai lainnya. 13

Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker

Peran

berperan untuk:

Penanggung

a. mengoordinasikan penyusunan IKU/IK dan Target IKU/IK Pegawai

Pengelolaan

Jawab

lainnya di lingkup satker masing-masing; dan b. mengoordinasikan penandatanganan perjanjian kinerja Pegawai lainnya

Kinerja Unit Organisasi dan Satker

di lingkup satker masing-masing.

C. Mekanis me Perencanaan Kinerja

14

Mekanisme Perencanaan Kinerja terdiri dari lima tahap, yaitu:

Tahapan Perencanaan

a. Perencanaan Kinerja BPK Wide;

Kinerja

b. Perencanaan Kinerja Pimpinan Unit Organisasi dan Staf Ahli; c. Perencanaan Kinerja Pimpinan Satker; d. Perencanaan Kinerja Pegawai Lainnya; dan e. Input data rencana kinerja ke sistem informasi.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

10

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab III

Gambar 3.1

Gambar Tahapan Perencanaan

Tahapan Perencanaan Kinerja

Kinerja Perjanjian BPK Wide

Kinerja

Renstra RIR Perencanaan Kinerja BPK Wide

Perencanaan Kinerja Pimpinan Satker

Input Data Rencana Kinerja ke Sistem Informasi

Kebijakan badan

Perencanaan Kinerja Pimpinan Unit Organisasi dan staf ahli

Perencanaan Kinerja Pegawai lainnya

Rencana Kerja Tahunan Pencapaian Iku tahun Sebelumnya

15

Perjanjian Kinerja pimpinan unit organisasi dan staf ahli

Perjanjian Kinerja Pegawai lainnya

Mekanisme perumusan Target IKU BPK Wide sebagai berikut:

Mekanisme Penyusunan

a. Mekanisme perumusan Target IKU BPK Wide setiap awal periode

Target IKU BPK Wide

penilaian kinerja: 1) Direktorat PSMK menyusun rumusan Target IKU BPK Wide dengan memperhatikan Renstra, RIR, Rencana Kerja Tahunan, Kebijakan Badan, serta realisasi pencapaian IKU tahun sebelumnya; 2) Direktorat PSMK melalui Ditama Revbang menyampaikan rumusan Target IKU BPK Wide  kepada Pimpinan Unit Organisasi dan Staf  Ahli untuk mendapat masukan; 3) Direktorat PSMK melalui Ditama Revbang mengusulkan rumusan Target IKU BPK Wide kepada Badan untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan; dan 4) Target IKU BPK Wide diusulkan kepada Badan paling lambat akhir Juli (tahun t-1), untuk dijadikan dasar penyusunan perencanaan anggaran (tahun t). b. Direktorat PSMK memfasilitasi penandatanganan perjanjian kinerja BPK Wide  oleh Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK paling lambat akhir Desember (tahun t-1). 16

Mekanisme perumusan IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Unit Organisasi:

Mekanisme Penyusunan SS,

a. Setelah IKU dan Target IKU BPK Wide  ditetapkan, Direktorat PSMK

IKU/IK dan Target

menyusun dan mengusulkan IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Unit

IKU/IK Pimpinan

Organisasi kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan untuk

Unit Organisasi

dibahas sesuai kebutuhan dan disetujui oleh Pimpinan Unit Organisasi; b. Direktorat PSMK dan Biro SDM memastikan keselarasan (alignment) IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Unit Organisasi secara vertikal dan horizontal. Mekanisme alignment diatur dalam perangkat lunak terkait;

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

11

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab III

c. Direktorat PSMK mengoordinasikan penandatanganan perjanjian kinerja Pimpinan Unit Organisasi bersama Anggota yang membidangi; dan d. Penandatanganan perjanjian kinerja Pimpinan Unit Organisasi dengan  Anggota yang membidangi paling lambat akhir Desember (tahun t-1). 17

Mekanisme perumusan IKU/IK dan Target IKU/IK Staf Ahli:

Mekanisme Penyusunan SS,

a. Setelah IKU dan Target IKU BPK Wide  ditetapkan, Direktorat PSMK

IKU/IK, dan Target

menyusun dan mengusulkan IKU/IK dan Target IKU/IK kepada Staf Ahli

IKU/IK Staf Ahli

untuk dibahas sesuai kebutuhan dan disetujui oleh Staf Ahli yang bersangkutan; b. Direktorat PSMK dan Biro SDM memastikan keselarasan (alignment) IKU/IK dan Target IKU/IK Staf Ahli secara vertikal dan horizontal. Mekanisme alignment diatur dalam perangkat lunak terkait; c. Direktorat PSMK mengoordinasikan penandatanganan perjanjian kinerja Staf Ahli bersama Anggota yang membidangi; dan d. Penandatanganan perjanjian kinerja Staf Ahli dengan Anggota yang membidangi paling lambat akhir Desember (tahun t-1). 18

Mekanisme perumusan IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Satker:

Mekanisme Penyusunan SS,

a. Bersamaan dengan penyusunan IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan

IKU/IK, dan Target

Unit Organisasi dan Staf Ahli, Direktorat PSMK menyusun dan

IKU/IK Pimpinan

mengusulkan IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Satker untuk dibahas

Satker

sesuai kebutuhan, disetujui, dan ditandatangani oleh Pimpinan Satker setiap awal periode penilaian kinerja; b. Direktorat PSMK dan Biro SDM memastikan keselarasan (alignment) IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Satker secara vertikal dan horizontal. Mekanisme alignment diatur dalam perangkat lunak terkait; c. Direktorat PSMK mengoordinasikan penandatanganan perjanjian kinerja Pimpinan Satker bersama atasan langsung; dan d. Penandatanganan perjanjian kinerja Pimpinan Satker dengan atasan langsung paling lambat akhir Desember (tahun t-1). 19

Mekanisme perumusan IKU/IK dan Target IKU/IK Pegawai lainnya:

Mekanisme Penyusunan SS,

a. Setelah IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Satker ditetapkan, Biro

IKU/IK, dan Target

SDM bersama Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi

IKU/IK Pegawai

dan Satker mengoordinasikan Pegawai dalam melakukan perumusan

lainnya

IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Satker menjadi IKU/IK dan Target IKU/IK Pegawai secara berjenjang yang dirumuskan setiap awal periode penilaian kinerja; b. Biro SDM bersama Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker memastikan keselarasan (alignment)  KU/IK dan Target IKU/IK Pegawai secara vertikal dan horizontal; Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

12

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab III

c. Biro SDM bersama Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker mengoordinasikan penandatanganan perjanjian kinerja antara Pegawai dan atasan langsung; dan d. Mekanisme penandatanganan perjanjian kinerja Pegawai lainnya diatur dalam perangkat lunak terkait. 20

Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker melakukan pengadministrasian atau penatausahaan perjanjian kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Satker, dan Pegawai dalam lingkup tugasnya.

Pihak yang melakukan Pengadministrasian dan Penatausahaan Perjanjian Kinerja

21

Mekanisme peng-input-an ke dalam formulir/Sistem Informasi Pengelolaan

Mekanisme Peng-input-an

Kinerja sebagai berikut:

SS/IKU/IK dan

a. Direktorat PSMK melakukan peng-input-an SS, IKU, dan target IKU BPK Wide  ke dalam formulir/Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja di awal tahun;

Target SS/IKU/IK ke dalam formulir/ Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja

b. Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya melakukan peng-input-an SS, IKU/IK, dan Target IKU/IK ke dalam formulir/Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja masing-masing di awal tahun; dan c. Atasan langsung bertanggung jawab atas validitas data yang di- input Pegawai dibawahnya dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

13

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab IV

BAB IV MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA

 A. Li ngk up Monitoring dan Penilaian Kinerja 01

Monitoring  adalah aktivitas berkala untuk memantau kemajuan pencapaian

Definisi Monitoring

kinerja pegawai oleh atasan langsung dalam suatu periode monitoring.

Kinerja

Hasil monitoring  digunakan untuk melakukan tindakan korektif/perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja. 02

Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap kinerja BPK Wide dan Pegawai yang dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target

Definisi Penilaian Kinerja

kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada suatu periode penilaian kinerja. 03

Monitoring  dan penilaian kinerja bertujuan untuk memantau pencapaian

Tujuan Monitoring

kinerja selama periode tertentu, melakukan tindakan korektif/perbaikan dan

dan Penilaian

memberikan penilaian atas pencapaian kinerja pegawai. 04

Kinerja

Pelaksana monitoring  dan penilaian kinerja meliputi atasan langsung dan

Pelaksana

Pegawai yang dinilai yang dikoordinasikan oleh Direktorat PSMK, Biro

Monitoring dan

SDM, dan Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan

Penilaian Kinerja

Satker. 05

Output pelaksanaan monitoring dan penilaian kinerja yaitu:

Output Pelaksanaan

a. Laporan Pencapaian Kinerja Triwulanan BPK Wide, unit organisasi dan

Monitoring dan Penilaian Kinerja

satker; dan b. Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang menetapkan Nilai Kinerja (NK), Nilai Kinerja Pegawai (NKP), Nilai Sasaran Kerja Pegawai (Nilai SKP), dan Nilai Prestasi Kerja PNS (NPKP) seluruh Pegawai BPK secara tahunan.

B. Pihak-pihak Terkait Monitoring dan Penilaian Ki nerja

06

Monitoring  dan penilaian kinerja melibatkan Badan, Pimpinan Unit

Pihak-pihak yang

Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, Pejabat Struktural, dan Pegawai

Terlibat dalam

yang dinilai, serta Direktorat PSMK, Biro SDM, dan Penanggung Jawab

Monitoring dan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

14

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab IV

07

Peran Badan

Badan berperan untuk: a. memantau pencapaian kinerja BPK Wide; dan b. mengarahkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja Pimpinan Unit Organisasi dan Staf Ahli sesuai kewenangannya.

08

Pimpinan Unit Organisasi berperan untuk:

Peran Pimpinan Unit Organisasi

a. melaksanakan kegiatan dan mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja dan melakukan penilaian kinerja mandiri; b. memantau dan mengarahkan pelaksanaan kinerja Pegawai dibawahnya dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya melalui kegiatan bimbingan dan konsultasi secara berkala; c. memastikan validitas data yang di-input  Pimpinan Satker dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya ke dalam formulir/Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja; dan d. menyusun Laporan Pencapaian Kinerja Triwulanan unit organisasi. 09

Staf Ahli berperan untuk:

Peran Staf Ahli

a. Melaksanakan kegiatan dan mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja dan melakukan penilaian kinerja mandiri; dan b. Menyusun Laporan Pencapaian Kinerja Triwulanan Staf Ahli. 10

Pimpinan Satker berperan untuk:

Peran Pimpinan Satker

a. melaksanakan kegiatan dan mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja dan melakukan penilaian kinerja mandiri; b. memantau dan mengarahkan pelaksanaan kinerja Pegawai dibawahnya dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya melalui kegiatan bimbingan dan konsultasi secara berkala; c. memastikan validitas data yang di-input  Pegawai dibawahnya dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya ke dalam formulir/Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja; dan d. menyusun Laporan Pencapaian Kinerja Triwulanan satker. 11

Peran Pegawai lainnya:

Peran Pegawai lainnya

a. melaksanakan kegiatan dan mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja dan melakukan penilaian kinerja mandiri; b. memantau dan mengarahkan pelaksanaan kinerja Pegawai dibawahnya dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya melalui kegiatan bimbingan dan konsultasi secara berkala; Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

15

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab IV

c. memastikan validitas data yang di-input  Pegawai dibawahnya dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya kedalam formulir/Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja; dan d.

menyampaikan

hasil

monitoring

kinerja

secara

berkala

kepada

Pimpinan Satker sebagai bahan penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja Triwulanan Pimpinan Satker. 12

Direktorat

PSMK

berperan

untuk

mengoordinasikan

penilaian

dan

Peran Direktorat

melakukan validasi secara periodik atas pencapaian IKU/IK BPK Wide,

PSMK

Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker. 13

Biro SDM berperan mengoordinasikan penilaian dan validasi secara

Peran Biro SDM

periodik atas pencapaian Kegiatan SKP Pimpinan Unit Organisasi, Staf  Ahli, dan Pimpinan Satker serta pencapaian IKU/IK Pegawai lainnya. 14

Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker

Peran

berperan untuk:

Penanggung

a. berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM terkait monitoring

Pengelolaan

Jawab

dan penilaian kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya di lingkup satker masing-masing;

Kinerja Unit Organisasi dan Satker

b. memfasilitasi kebutuhan Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya terkait monitoring  dan penilaian kinerja di lingkup satker masing-masing; dan c. memberi masukan kepada Direktorat PSMK dan Biro SDM atas kendala dan permasalahan dalam pengelolaan kinerja.

C. Mekanisme Monitoring dan Penilaian Kinerja 15

Mekanisme Monitoring dan Penilaian Kinerja terdiri dari empat tahap, yaitu:

Tahapan Monitoring dan

a. monitoring kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker,

Penilaian Kinerja

dan pegawai lainnya; b. pengumpulan dan penyiapan data realisasi kinerja; c. input pencapaian kinerja; dan d. penyampaian hasil penilaian kinerja.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

16

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab IV

Gambar 4.1

Gambar Tahapan Monitoring dan

Tahapan Monitoring dan Penilaian Kinerja Perjanjian BPK Wide

Penilaian Kinerja Laporan pencapaian kinerja Triwulanan BPK Wide, unit organisasi dan satker

Kinerja

Monitoring kinerja Pimpinan unit organisasi, staf ahli, pimpinan satker dan pegawai lainnya

Input pencapaian kinerja SK NK, NKP, SKP dan NPKP pegawai

Perjanjian Kinerja pimpinan unit organisasi dan staf ahli Pengumpulan dan penyiapan data realisasi kinerja

Penyampaian hasil penilaian kinerja Mekanisme Revisi target Kinerja

Perjanjian Kinerja Pegawai lainnya

16

Mekanisme monitoring  kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai Lainnya sebagai berikut:

Mekanisme Monitoring Kinerja

a. Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai Lainnya memantau dan mengarahkan pelaksanaan kinerja pegawai di bawahnya dan pejabat fungsional sesuai kewenangannya melalui kegiatan bimbingan dan konsultasi secara berkala dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan; dan b. Badan memantau dan mengarahkan kinerja Pimpinan Unit Organisasi dan Staf Ahli melalui kegiatan pengarahan dan konsultasi secara berkala. 17

Mekanisme pengumpulan dan penyiapan data realisasi dan dokumen pendukung pencapaian kinerja sebagai berikut: a. Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya mengumpulkan dan menyiapkan data realisasi dan dokumen pendukung pencapaian kinerja masing-masing setiap triwulan;

Mekanisme pengumpulan dan penyiapan data realisasi dan dokumen pendukung pencapaian kinerja

b. Direktorat PSMK mengumpulkan data realisasi pencapaian kinerja BPK Wide setiap triwulan dari Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja dan dokumen pendukung pencapaian kinerja yang diperoleh dari Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker; dan c. Mekanisme pengumpulan dan penyiapan data realisasi dan dokumen pendukung diatur dalam perangkat lunak terkait. 18

Peng-input-an pencapaian kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya dilakukan secara mandiri dengan persetujuan atasan langsung.

Direktorat PSMK

Peng-input-an Pencapaian Kinerja Secara Mandiri

Badan Pemeriksa Keuangan

17

Pedoman Manajemen Kinerja

19

Bab IV

Mekanisme peng-input-an data realisasi kinerja ke dalam formulir/Sistem

Mekanisme peng-input-an data

Informasi Pengelolaan Kinerja sebagai berikut:

realisasi kinerja ke

a. Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya melakukan peng- input-an data realisasi kinerja masing-masing ke dalam formulir/Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja paling lambat

dalam formulir/ Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja

15 hari kalender setelah berakhirnya periode triwulan; b. Direktorat PSMK melakukan peng- input-an realisasi kinerja BPK Wide ke

dalam

formulir/Sistem

Informasi

Pengelolaan

Kinerja

setelah

peng-input-an data realisasi kinerja seluruh Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Satker selesai di- input-kan oleh masing-masing Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli dan Pimpinan Satker; dan c. Atasan langsung bertanggung jawab atas validitas data yang di- input Pegawai dibawahnya dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya. 20

Ketentuan penilaian kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan

Ketentuan Penilaian Kinerja

Satker, dan Pegawai lainnya, sebagai berikut:

Pimpinan Unit

a. Nilai Kinerja (NK) merupakan hasil perbandingan realisasi dengan target IKU/IK berdasarkan formula yang diatur dalam manual penilaian kinerja dan dihitung dengan mempertimbangkan bobot dari setiap Perspektif,

Organisasi, Staf  Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya

SS, IKU/IK; b. Nilai Sasaran Kerja Pegawai (Nilai SKP) merupakan hasil perbandingan realisasi dengan target kegiatan berdasarkan formula yang diatur dalam manual penilaian kinerja; c. Nilai Perilaku (NP) merupakan hasil penilaian perilaku pegawai oleh atasan,

rekan

sejawat,

dan

bawahan

yang

dihitung

dengan

mempertimbangkan bobot masing-masing penilai. Mekanisme pemilihan rekan sejawat dan bawahan serta bobot masing-masing penilai di atur dalam perangkat lunak terkait; d. Nilai Kinerja Pegawai (NKP) merupakan penjumlahan dari Nilai Kinerja (NK)

ditambah

Nilai

Perilaku

(NP),

yang

dihitung

dengan

mempertimbangkan bobot NK (70%) dan nilai perilaku (30%). Tugas tambahan dan kreatifitas dapat dipertimbangkan sebagai penambah Nilai Kinerja (NK); e. Nilai Prestasi Kerja PNS (NPKP) merupakan penjumlahan dari Nilai SKP

ditambah

Nilai

Perilaku

(NP),

yang

dihitung

dengan

mempertimbangkan bobot Nilai SKP (60%) dan nilai perilaku (40%). Tugas tambahan dan kreatifitas dapat dipertimbangkan sebagai penambah Nilai SKP;

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

18

Pedoman Manajemen Kinerja

f.

Bab IV

Mekanisme penilaian SKP dan Perilaku mengacu pada perangkat lunak terkait. NKP

=

70% ( NK + Tugas tambahan + kreatifitas ) + 30% ( Nilai Perilaku )

NPKP

=

60% ( Nilai SKP + Tugas tambahan + kreatifitas ) + 40% ( Nilai Perilaku )

21

Ketentuan penilaian kinerja BPK Wide sebagai berikut:

Ketentuan penilaian kinerja

Nilai Kinerja (NK) BPK Wide  merupakan hasil perbandingan realisasi

BPK Wide

dengan target kinerja BPK Wide  berdasarkan formula yang diatur dalam manual penilaian kinerja dan dihitung dengan mempertimbangkan bobot dari setiap Perspektif, SS, dan IKU. 22

Mekanisme Penyampaian Hasil Penilaian Kinerja

Monitoring kinerja Pimpinan Unit

a. Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya

Organisasi,

Berdasarkan Nilai Kinerja (NK) yang diperoleh setelah pelaksanaan kinerja

dan

peng-input-an

data

realisasi

kinerja

Pimpinan

Unit

Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya

Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya ke dalam formulir/Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja, maka: 1) Pimpinan Unit Organisasi menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja dalam lingkup tugasnya satu bulan setelah berakhirnya periode triwulan kepada Anggota yang membidangi dan tembusan kepada Ditama Revbang; 2) Staf Ahli menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja dalam lingkup tugasnya satu bulan setelah berakhirnya periode triwulan kepada  Anggota yang membidangi dan tembusan kepada Ditama Revbang; 3) Pimpinan Satker menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja dalam lingkup tugasnya 15 hari kalender setelah berakhirnya periode triwulan kepada atasan langsung dan tembusan kepada Direktorat PSMK; dan 4) Pegawai lainnya menyampaikan pencapaian kinerja secara berkala kepada atasan langsung sebagai bahan penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja Triwulanan Pimpinan Satker. b. BPK Wide 1) Berdasarkan Nilai Kinerja (NK) yang diperoleh setelah peng- input-an data realisasi kinerja BPK Wide ke dalam formulir/Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja, Direktorat PSMK melaporkan pencapaian kinerja BPK Wide setiap triwulan kepada Badan; dan

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

19

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab IV

2) Badan memberikan arahan/masukan untuk perbaikan kinerja BPK Wide. 23

Biro SDM mengoordinasikan penilaian dan validasi secara periodik atas

Penilaian dan

pencapaian Kegiatan SKP Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan

Validasi SKP

Pimpinan Satker serta pencapaian IKU/IK Pegawai lainnya. 24

secara periodik

Berdasarkan hasil monitoring, bimbingan, dan konsultasi, Pimpinan Unit

Revisi Target

Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya dapat

Kinerja

mengajukan usulan revisi target kinerja. Mekanisme revisi target kinerja mengacu kepada perangkat lunak terkait.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

20

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab V

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

 A. Li ngkup Eval uas i d an Pelapo ran Ki nerja

01

Evaluasi pencapaian kinerja adalah evaluasi kinerja pegawai bersama

Definisi Evaluasi

atasan masing-masing dengan membandingkan antara capaian IKU/IK

pencapaian

dengan Target IKU/IK yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta

kinerja

melakukan analisis atas ketercapaian/ketidaktercapaian Target IKU/IK masing-masing beserta penyebabnya. 02

Evaluasi akuntabilitas kinerja adalah evaluasi yang dilaksanakan secara

Definisi evaluasi

berkala oleh Inspektorat Utama sesuai ketentuan yang berlaku dengan

akuntabilitas

memanfaatkan hasil-hasil kegiatan penilaian dan evaluasi atau reviu yang

kinerja oleh Inspektorat Utama

telah dilaksanakan di lingkungan BPK. Mekanisme evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Utama mengacu kepada perangkat lunak terkait. 03

Pelaporan kinerja adalah proses penyampaian hasil pencapaian kinerja dan analisa ketercapaian/ketidaktercapaian kinerja kepada pihak terkait.

04

Evaluasi dan pelaporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan identifikasi area perbaikan kinerja di periode berikutnya.

05

Evaluasi pencapaian kinerja meliputi:

Definisi Pelaporan Kinerja

Tujuan evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelaksana evaluasi

a. evaluasi pencapaian kinerja BPK Wide, evaluasi pencapaian kinerja

pencapaian

Pimpinan Unit Organisasi, dan evaluasi pencapaian kinerja Staf Ahli

kinerja

oleh Badan sesuai kewenangannya bersama dengan Pimpinan Unit Organisasi dan Staf Ahli terkait; b. evaluasi pencapaian kinerja Pimpinan Satker oleh Pimpinan Unit Organisasi bersama dengan Pimpinan Satker terkait; dan c. evaluasi pencapaian kinerja Pegawai lainnya oleh Pimpinan Satker bersama Pegawai terkait. 06

Pelaporan Kinerja meliputi:

Pelaksana Pelaporan Kinerja

a. pelaporan hasil evaluasi pencapaian kinerja BPK Wide  oleh Direktorat PSMK; b. pelaporan hasil evaluasi pencapaian kinerja unit organisasi oleh Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan; c. pelaporan hasil evaluasi pencapaian kinerja Staf Ahli oleh Staf Ahli yang bersangkutan; dan

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

21

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab V

d. pelaporan hasil evaluasi pencapaian kinerja satker oleh Pimpinan Satker yang bersangkutan. 07

Output Evaluasi dan Pelaporan Kinerja adalah Laporan Pencapaian Kinerja BPK

Wide,

Laporan

Pencapaian

Kinerja

unit

organisasi,

Output

Laporan

Pencapaian Kinerja Staf Ahli, Laporan Pencapaian Kinerja Satker, dan Laporan Implementasi Manajemen Kinerja Individu.

B. Pihak-pih ak Terk ait Evaluasi dan Pelapor an Kin erja 08

Evaluasi pencapaian kinerja melibatkan Badan, Sekretaris Jenderal,

Pihak terkait

Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pejabat

evaluasi

Struktural lainnya serta Direktorat PSMK, Biro SDM, dan Penanggung

pencapaian kinerja

Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker. 09

Evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Utama melibatkan Inspektorat

Pihak terkait

Utama dan Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Satker, dan Pejabat

evaluasi

Struktural lainnya, serta Direktorat PSMK, Biro SDM, dan Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker. 10

akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Utama

Pelaporan Kinerja melibatkan Badan, Sekretaris Jenderal, Inspektorat

Pihak terkait

Utama, Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pejabat

Pelaporan Kinerja

Struktural lainnya, serta Direktorat PSMK, Biro SDM, dan Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker. 11

Badan berperan untuk melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja BPK

Badan

Wide dan setiap Anggota berperan melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja Pimpinan Unit Organisasi dan Staf Ahli sesuai kewenangannya. 12

Sekretaris Jenderal berperan untuk menandatangani Laporan Pencapaian

Jenderal

Kinerja BPK Wide. 13

Sekretaris

Inspektorat Utama berperan untuk melakukan evaluasi atas pengelolaan

Inspektorat Utama

kinerja BPK Wide, Pimpinan Unit Organisasi, dan Pimpinan Satker serta melakukan reviu atas Laporan Pencapaian Kinerja BPK Wide, Pimpinan Unit Organisasi, dan Pimpinan Satker. 14

Pimpinan Unit Organisasi berperan untuk melaporkan pencapaian kinerja

Pimpinan Unit

unit organisasinya kepada Anggota yang membidangi dengan tembusan

Organisasi

kepada Ditama Revbang, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja atas pencapaian kinerja Pimpinan Satker dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya. 15

Staf Ahli berperan untuk melaporkan pencapaian kinerjanya kepada

Staf Ahli

 Anggota yang membidangi dengan tembusan kepada Ditama Revbang.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

22

Pedoman Manajemen Kinerja

16

Bab V

Pimpinan Satker berperan untuk melaporkan pencapaian kinerja Satkernya

Pimpinan Satker

kepada atasan masing-masing dengan tembusan kepada Direktorat PSMK, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja atas pencapaian kinerja Pegawai dibawahnya dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya. 17

Pejabat Struktural selain Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan

Pejabat Struktural

Satker berperan untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja atas

lainnya

pencapaian kinerja Pegawai dibawahnya dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya, kemudian menyampaikan hasil evaluasi kinerja kepada Pimpinan Satker sebagai bahan penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja Satker. 18

Direktorat PSMK berperan untuk:

Direktorat PSMK

a. mengoordinasikan pelaporan pencapaian kinerja unit organisasi dan satker; dan b. menyusun konsep Laporan Pencapaian Kinerja BPK Wide berdasarkan Laporan Pencapaian Kinerja unit organisasi dan satker. 19

Biro SDM berperan untuk menyusun Laporan Implementasi Manajemen

Biro SDM

Kinerja Individu yang memuat informasi terkait penyusunan SKP tahun berjalan

oleh

pegawai,

pelaksanaan

penilaian

kinerja

PNS

tahun

sebelumnya, update, dan validasi dokumen riwayat penilaian kinerja untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. 20

Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker

Penanggung Jawab

berperan untuk:

Pengelolaan

a. menyediakan data dan informasi terkait pelaporan kinerja Pimpinan Unit Organisasi dan Pimpinan Satker untuk disampaikan kepada Direktorat

Kinerja Unit Organisasi dan Satker

PSMK atau Biro SDM; b. memfasilitasi kebutuhan Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya terkait evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkup satker masing-masing; c. melakukan rekapitulasi dan validasi Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Nilai Prestasi Kinerja PNS (NPKP) seluruh Pegawai di lingkup satker masing-masing; dan d. memberi masukan kepada Direktorat PSMK dan Biro SDM atas kendala dan permasalahan. 21

Biro SDM menyusun Laporan Implementasi Manajemen Kinerja Individu

Pejabat Pembina

serta menyusun dan menyampaikan NKP dan NPKP seluruh Pegawai untuk

Kepegawaian

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

23

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab V

C. Mekanis me Evaluasi dan Pelapor an Kin erja 22

Mekanisme Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri dari tiga tahap, yaitu:

Tahapan Evaluasi dan Pelaporan

a. Evaluasi pencapaian kinerja Pegawai Lainnya, Kepala Satker, Staf Ahli,

Kinerja

dan Kepala Unit Organisasi; b. Evaluasi pencapaian kinerja BPK Wide; dan c. Penyusunan laporan dan penyampaian laporan capaian kinerja. Gambar 5.1

Gambar Tahapan Evaluasi dan

Tahapan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Laporan pencapaian kinerja BPK Wide, unit organisasi dan satker yang telah direviu Itama

Target IKU/IK

Penyusunan laporan dan penyampaian laporan capaian kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja pegawai lainnya, kepala satker, staf ahli dan kepala unit organisasi

NKP dan NKPP Pegawai lainnya

Data Capaian IKU/IK

Evaluasi pencapaian kinerja BPK Wide

23

Evaluasi pencapaian kinerja meliputi:

Evaluasi pencapaian

a. evaluasi pencapaian kinerja BPK Wide, evaluasi pencapaian kinerja

kinerja

Pimpinan Unit Organisasi, evaluasi pencapaian kinerja Staf Ahli oleh Badan

sesuai

kewenangannya

bersama

dengan

Pimpinan

Unit

Organisasi dan Staf Ahli terkait; b. evaluasi pencapaian kinerja Pimpinan Satker oleh Pimpinan Unit Organisasi bersama dengan Pimpinan Satker terkait; dan c. evaluasi pencapaian kinerja Pegawai lainnya oleh Pimpinan Satker bersama Pegawai terkait. 24

Badan

melakukan

evaluasi

pencapaian

kinerja

BPK

Wide  setelah

berakhirnya periode penilaian kinerja. 25

Evaluasi Pencapaian Kinerja BPK Wide

Evaluasi pencapaian kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan

Evaluasi

Satker, dan Pegawai lainnya dilakukan oleh atasan langsungnya, dengan

pencapaian

ketentuan sebagai berikut:

kinerja Pimpinan Unit Organisasi,

a. Pimpinan Unit Organisasi melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pimpinan Satker dibawahnya paling lambat satu bulan setelah periode

Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya

penilaian kinerja berakhir (tahun t+1); b. Anggota yang membidangi melakukan evaluasi kinerja Pimpinan Unit Organisasi dan Staf Ahli sesuai kewenangannya paling lambat satu setengah bulan setelah periode penilaian kinerja berakhir (tahun t+1);

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

24

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab V

c. Pimpinan Satker melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pegawai sesuai kewenangannya dengan mengacu kepada perangkat lunak terkait; dan d. Pegawai lainnya melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pegawai sesuai kewenangannya secara berjenjang dengan mengacu kepada perangkat lunak terkait. 26

Direktorat PSMK dan Biro SDM memfasilitasi Forum Evaluasi Pengelolaan

Forum Evaluasi

Kinerja secara periodik untuk diikuti oleh pihak-pihak terkait dalam rangka

Pengelolaan

evaluasi atas pengelolaan kinerja di BPK. Evaluasi atas pengelolaan kinerja

Kinerja

di BPK ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem manajemen kinerja secara makro dan mendapatkan masukan perbaikan untuk masa yang akan datang. 27

Mekanisme penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja sebagai berikut:

Penyusunan

a. Pimpinan Unit Organisasi menyusun dan menandatangani Laporan

Pencapaian

Laporan

Pencapaian

Kinerja

unit

organisasinya

yang

sekurang-kurangnya

Kinerja

menyajikan target dan realisasi untuk setiap IKU/IK serta analisis atas ketercapaian/ketidaktercapaian Target IKU/IK masing-masing serta rencana perbaikan untuk periode berikutnya. Laporan ini diterbitkan paling lambat satu setengah bulan setelah periode penilaian kinerja berakhir (tahun t+1); b. Staf Ahli menyusun dan menandatangani Laporan Pencapaian Kinerja yang sekurang-kurangnya menyajikan target dan realisasi untuk setiap IKU/IK serta analisis atas ketercapaian/ketidaktercapaian Target IKU/IK masing-masing serta rencana perbaikan untuk periode berikutnya. Laporan ini diterbitkan paling lambat satu setengah bulan setelah periode penilaian kinerja berakhir (tahun t+1); c. Pimpinan Satker menyusun dan menandatangani Laporan Pencapaian Kinerja Satker yang sekurang-kurangnya menyajikan target dan realisasi

untuk

setiap

IKU/IK

serta

analisis

atas

ketercapaian/ketidaktercapaian Target IKU/IK masing-masing serta rencana perbaikan untuk periode berikutnya. Laporan ini diterbitkan paling lambat satu bulan setelah periode penilaian kinerja berakhir (tahun t+1); d. Pegawai Lainnya menyusun dan menandatangani Laporan Pencapaian Kinerja pegawai yang sekurang-kurangnya menyajikan target dan realisasi

untuk

setiap

IKU/IK

serta

analisis

atas

ketercapaian/ketidaktercapaian Target IKU/IK masing-masing serta rencana perbaikan untuk periode berikutnya. Laporan ini merupakan sumbangan bahan untuk penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja Satker;

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

25

Pedoman Manajemen Kinerja

Bab V

e. Laporan Pencapaian Kinerja unit organisasi, Staf Ahli, dan satker merupakan bahan penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja BPK Wide. Selanjutnya, Direktorat PSMK menyusun konsep Laporan Pencapaian Kinerja BPK Wide yang sekurang-kurangnya menyajikan target dan realisasi

untuk

setiap

ketercapaian/ketidaktercapaian

IKU Target

serta IKU

analisis

masing-masing

atas serta

rencana perbaikan untuk periode berikutnya. Laporan ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan diterbitkan paling lambat dua bulan setelah periode penilaian kinerja berakhir (tahun t+1). 28

Mekanisme penyampaian pelaporan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Penyampaian Laporan

a. Pimpinan Unit Organisasi menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja

Pencapaian

masing-masing kepada Anggota yang membidangi dengan tembusan

Kinerja

kepada Ditama Revbang. Selanjutnya, Laporan Pencapaian Kinerja unit organisasi direviu oleh Inspektorat Utama dengan mengacu pada perangkat lunak terkait; b. Staf Ahli menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja masing-masing kepada Anggota yang membidangi dengan tembusan kepada Ditama Revbang. Selanjutnya, Laporan Pencapaian Kinerja staf ahli direviu oleh Inspektorat Utama dengan mengacu pada perangkat lunak terkait; c. Pimpinan Satker menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja Satker kepada atasan masing-masing dengan tembusan kepada Direktorat PSMK. Selanjutnya, Laporan Pencapaian Kinerja Satker direviu oleh Inspektorat Utama dengan mengacu pada perangkat lunak terkait; dan d. Pegawai Lainnya menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja pegawai kepada atasan masing-masing. 29

Reviu oleh Inspektorat Utama:

Reviu oleh Inspektorat Utama

a. Inspektorat Utama melakukan reviu atas Laporan Pencapaian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker, serta mereviu konsep Laporan Pencapaian Kinerja BPK Wide, untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja yang disampaikan dalam laporan; b. Inspektorat Utama membuat surat pernyataan telah melakukan reviu dan memberikan simpulan reviu. Surat pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pencapaian Kinerja BPK Wide;

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

26

Pedoman Manajemen Kinerja

c. Setelah

direviu

Bab V

oleh

Inspektorat

Utama,

Direktorat

PSMK

menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja BPK Wide  yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal kepada pihak eksternal terkait, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Direktorat PSMK juga menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker kepada Biro SDM sebagai bahan penyusunan laporan implementasi manajemen kinerja individu. 30

Penyusunan Laporan Implementasi Manajemen Kinerja Individu oleh Biro

Laporan Biro SDM

SDM: a. Berdasarkan Laporan Pencapaian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai Lainnya, Biro SDM menyusun Laporan Implementasi Manajemen Kinerja Individu yang memuat informasi terkait penyusunan SKP tahun berjalan oleh pegawai, pelaksanaan penilaian kinerja PNS tahun sebelumnya, update, dan validasi dokumen riwayat penilaian kinerja untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; b. Sebagai output  penilaian kinerja secara individual, Biro SDM menyusun dan menyampaikan NKP dan NPKP seluruh Pegawai untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

27

Pedoman Manajemen Kinerja

Lampiran I

LAMPIRAN I

:

KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI

NOMOR

:

289/K/X-XIII.2/6/2016

TANGGAL

:

24 JUNI 2016

GLOSARIUM

 Alignment

Proses untuk menjamin bahwa sasaran strategis, indikator kinerja, dan kegiatan yang telah dibuat selaras dengan unit yang di atas (vertical alignment) dan unit yang sejajar (horizontal alignment).

Badan

Badan Pemeriksa Keuangan RI yang terdiri atas 9 orang anggota yang ditetapkan oleh Presiden.

Bimbingan

Komunikasi yang berkesinambungan yang dilakukan oleh atasan kepada

bawahan

untuk

memantau,

mengevaluasi,

dan

memberikan rekomendasi pengembangan individu yang bertujuan untuk membina ketercapaian target kinerja dan perilaku kerja.

BPK Wide

Pelaksana BPK dalam konteks sebagai organisasi.

Cascading

Proses penurunan SS, IKU dan/atau IK ke level unit yang lebih rendah.

Capaian kegiatan

Perbandingan antara realisasi kegiatan dengan targetnya.

Capaian kinerja

Perbandingan antara realisasi IKU dan/atau IK dengan targetnya.

Indikator Kinerja

Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan

(IK)

tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan serta menjelaskan secara kuantitatif dan/atau kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. IK ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, atau pegawai dalam OTK dan uraian jabatan.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

1

Pedoman Manajemen Kinerja

Lampiran I

Indikator Kinerja

Seluruh indikator kinerja yang ada di level BPK Wide disebut IKU.

Utama (IKU)

Seluruh indikator kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, atau pegawai yang merupakan cascading  dari IKU BPK Wide disebut IKU.

Kegiatan

Berbagai aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran (output).

Kinerja

Unjuk kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu selama periode tertentu.

Kinerja organisasi

Kinerja yang terdiri atas kinerja BPK Wide, kinerja level unit organisasi, dan kinerja level satker.

Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai secara individual.

Konsultasi

Komunikasi yang berkesinambungan, yang dilakukan bawahan kepada atasan mengenai kendala dan perkembangan kegiatan pelaksanaan tugas.

Kreativitas

Kemampuan Pegawai untuk menciptakan suatu gagasan/metode pekerjaan

yang

bersangkutan

yang

bermanfaat

bagi

unit

organisasi, organisasi, atau negara.

Laporan

Ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang capaian kinerja

Pencapaian Kinerja

BPK Wide selama periode tertentu.

BPK Wide

Laporan

Ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang capaian kinerja

Pencapaian Kinerja

Pimpinan Satker dalam satu periode.

Pimpinan Satker

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

2

Pedoman Manajemen Kinerja

Lampiran I

Laporan

Ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang capaian kinerja

Pencapaian Kinerja

Pimpinan Unit Organisasi dalam satu periode.

Pimpinan Unit Organisasi

Manual Penilaian

Dokumen yang berisi penjelasan IKU, IK, dan Kegiatan yang

Kinerja

berisi informasi mengenai definisi, tujuan, formula, pembobotan, sumber data, satuan pengukuran, polarisasi data, penanggung  jawab, periode pelaporan, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk melakukan pengukuran IKU, IK, dan kegiatan tersebut.

Nilai Perilaku

Hasil

penilaian

atas

perilaku

pegawai

sehari-hari

untuk

mendukung kinerjanya yang didasarkan pada standar kompetensi perilaku yang telah ditetapkan di lingkungan BPK.

Nilai Sasaran Kerja

Nilai Sasaran Kerja Pegawai yang merupakan rata-rata hasil

Pegawai (SKP)

perbandingan realisasi dengan target kegiatan.

Nilai Kinerja (NK)

Nilai Kinerja adalah hasil perbandingan realisasi dengan target kinerja berdasarkan formula yang diatur dalam manual penilaian kinerja dan dihitung dengan mempertimbangkan bobot dari setiap Perspektif, SS, IKU, dan IK (jika ada).

Nilai Kerja Pegawai

Nilai Kerja Pegawai adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh

(NKP)

pejabat penilai terhadap capaian kinerja Pegawai dan perilaku kerja yang merupakan nilai kinerja individu Pegawai, yang diukur dengan formulasi NKP = 70% (NK + Nilai Tugas Tambah + Nilai Kreativitas) + 30% (Nilai Perilaku)

Nilai Prestasi Kerja

Nilai Prestasi Kerja PNS adalah hasil penilaian secara sistematis

PNS (NPKP)

yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS yang merupakan nilai kinerja individu Pegawai, yang diukur dengan formulasi NPKP = 60% (NK + Nilai Tugas Tambah + Nilai Kreativitas) + 40% (Nilai Perilaku)

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

3

Pedoman Manajemen Kinerja

Lampiran I

OTK

Dokumen Organisasi dan Tata Kerja Pegawai Pelaksana BPK.

Pegawai Lainnya

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK selain dari Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker.

Pejabat Fungsional

Pegawai yang mempunyai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan

tertentu

serta

bersifat

mandiri

dalam

rangka

melaksanakan tugas Badan Pemeriksa Keuangan.

Penanggung

Pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Organisasi dan

Jawab

Pimpinan Satker sebagai penanggung jawab pengelolaan kinerja

Pengelolaan

di unit organisasi atau satker masing-masing dengan peran dan

Kinerja unit

tanggung

organisasi dan

Manajemen kinerja.

jawabnya

sebagaimana

diatur

dalam

Pedoman

satker

Penanggung

Pegawai

Jawab

penanggung jawab pengelolaan kinerja di satker terkait.

yang

ditunjuk

oleh

Pimpinan

Satker

sebagai

Pengelolaan Kinerja Satker

Penanggung

Pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Organisasi sebagai

Jawab

penanggung jawab pengelolaan kinerja di unit organisasi terkait.

Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi

Pengelola Kinerja

Satker yang bertanggung jawab dalam mengelola kinerja BPK

Organisasi

Wide, kinerja unit organisasi dan kinerja satker di BPK (dhi. Direktorat PSMK).

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

4

Pedoman Manajemen Kinerja

Lampiran I

Pengelolaan

Suatu pendekatan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi

Kinerja

melalui

penggunaan

sumber

daya

yang

tersedia

dalam

melaksanakan berbagai kegiatan organisasi. Dalam pedoman ini pengelolaan kinerja meliputi 3 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap monitoring & penilaian, dan tahap evaluasi & pelaporan.

Perangkat lunak

Pedoman/POS/juklak/juknis

atau

dokumen

lainnya

yang

mengatur tata cara pelaksanaan suatu proses bisnis di BPK.

Periode penilaian

Suatu rentang waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk melaksanakan Penilaian Kinerja.

Perjanjian Kinerja

Lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan

(PK)

dari

atasan

kepada

program/kegiatan.

bawahannya

Dokumen

untuk

perjanjian

melaksanakan

kinerja

sekurang-

kurangnya menyajikan informasi antara lain sebagai berikut: 1. Pernyataan kesanggupan pegawai; 2. Peta Strategi; 3. IKU/IK dan Target IKU/IK; 4. Program dan Anggaran; dan 5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Perspektif

 Arah

atau

orientasi

kinerja,

yaitu

perspektif

pemangku

kepentingan, proses internal, learning and growth.

Pimpinan Satker

Pegawai yang menduduki jabatan Pimpinan Satker.

Pimpinan Unit

Pegawai yang menduduki jabatan Pimpinan Unit Organisasi.

Organisasi

PPK

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Sekretaris Jenderal BPK.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

5

Pedoman Manajemen Kinerja

Lampiran I

Rencana

Dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis yang akan

Implementasi

dilakukan oleh BPK selama periode lima tahun dalam mencapai

Renstra (RIR)

Sasaran Strategis (SS) yang kesuksesannya diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam RIR, Rencana Strategis dijabarkan ke dalam rincian kegiatan yang akan dilakukan, hasil, dan keluaran yang diharapkan dari masing-masing kegiatan,  jadwal pelaksanaan setiap kegiatan dan satker pelaksananya, bentuk koordinasi dan komunikasi, serta sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan.

Rencana Kinerja

Dokumen yang menjabarkan sasaran dan program yang telah

Tahunan (RKT)

ditetapkan dalam Renstra dan RIR dan akan dilaksanakan oleh unit organisasi atau satker melalui berbagai kegiatan tahunan.

Renstra

Rencana Strategis BPK RI yang ditetapkan setiap lima tahun yang berisi Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama.

RKP

Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) adalah dokumen yang memuat rencana pemeriksaan yang meliputi pengelompokkan tema pemeriksaan, waktu, kebutuhan pemeriksaan, anggaran, dan infrastruktur lainnya.

RKSP

Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) dokumen yang memuat rencana kegiatan pada Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Utama (Ditama), dan Inspektorat Utama (Itama).

Sasaran Kerja

Rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Pegawai (SKP)

Sasaran Strategis

Suatu pernyataan yang diringkas dan padat yang menjelaskan apa

yang

harus

dicapai/dilakukan/dimiliki.

SS

merupakan

terjemahan dari visi, misi, dan tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra.

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

6

Subdirektorat Manajemen Kinerja Nomor SK Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Tanggal Terbit Revisi Ke Pedoman Manajemen Kinerja Lampiran

289/K/X-XIII.2/6/2016 24 Juni 2016 II Halaman 1

PERENCANAAN KINERJA No

Uraian Kegiatan

Jangka Waktu

Direktorat PSMK

Ditama Revbang

Pimpinan Unit Organisasi

Staf Ahli

Konsep Target IKU BPK Wide

Konsep Target IKU BPK Wide

Memberikan masukan

Memberikan masukan

Badan

Perumusan target IKU BPK Wide 1

Direktorat PSMK menyusun rumusan Target IKU BPK Wide  dengan memperhatikan Renstra, RIR, Rencana Kerja Tahunan, Kebijakan Badan, serta realisasi pencapaian IKU tahun sebelumnya

Mulai

Renstra RIR RKT Kebijakan Badan Realisasi Pencapaian IKU t-1

1

2

Direktorat PSMK melalui Ditama Revbang menyampaikan konsep Target IKU BPK Wide   kepada Pimpinan Unit Organisasi dan Staf Ahli untuk mendapat masukan

umusan Target IKU BPK Wide

2

Rumusan Target IKU BPK Wide

3

Direktorat PSMK melalui Ditama Maksimal Akhir Revbang mengusulkan rumusan Target Juli (tahun t-1) IKU BPK Wide  kepada Badan untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan

3

Rumusan Target IKU BPK Wide

Membahas, menyetujui dan menetapkan 4

Direktorat PSMK memfasilitasi Maksimal Akhir penandatanganan perjanjian ki nerja BPK Desember (tahun t-1) Wide   oleh Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK

4

er an an Kinerja BPK Wide

A

Subdirektorat Manajemen Kinerja Nomor SK Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Tanggal Terbit Revisi Ke Pedoman Manajemen Kinerja Lampiran

289/K/X-XIII.2/6/2016 24 Juni 2016 II Halaman 2

PERENCANAAN KINERJA No

Uraian Kegiatan Perumusan IKU/IK dan Pimpinan Unit Organisasi

5

target

Jangka Waktu

Direktorat PSMK

Pimpinan Unit Organisasi

Badan

Biro SDM

IKU/IK

Direktorat PSMK menyusun dan mengusulkan IKU/IK dan Target IKU/IK kepada Pimpinan Unit Organisasi untuk dibahas sesuai kebutuhan dan disetujui oleh Staf Ahli yang bersangkutan

A

5

su an an Target IKU/IK Pimpinan Unit Organisasi

Membahas dan menyetujui

6

7

8

Direktorat PSMK dan Biro SDM memastikan keselarasan ( alignment ) IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Unit Organisasi secara vertikal dan horizontal. Mekanisme alignment   diatur dalam perangkat lunak terkait

Direktorat PSMK mengoordinasikan penandatanganan perjanjian kinerja Pimpinan Unit Organisasi bersama Anggota yang membidangi Pimpinan Unit Organisasi dan Anggota yang Akhir Desember membidangi menandatangani perjanjian (tahun t-1) kinerja

6

6

Konsep Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi

7

8

Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi

B

8

Subdirektorat Manajemen Kinerja Nomor SK Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Tanggal Terbit Revisi Ke Pedoman Manajemen Kinerja Lampiran

289/K/X-XIII.2/6/2016 24 Juni 2016 II Halaman 3

PERENCANAAN KINERJA No

Uraian Kegiatan Perumusan Staf Ahli

9

IKU/IK

dan

target

Jangka Waktu

Direktorat PSMK

Staf Ahli

Badan

Biro SDM

IKU/IK

Direktorat PSMK menyusun dan mengusulkan IKU/IK dan Target IKU/IK kepada Staf Ahli untuk dibahas sesuai kebutuhan dan disetujui oleh Staf Ahli yang bersangkutan

A

9

Usulan IKU IK dan Target IKU/IK Staf Ahli

Membahas dan menyetujui

10 Direktorat PSMK dan Biro SDM memastikan keselarasan ( alignment ) IKU/IK dan Target IKU/IK Staf Ahli secara vertikal dan horizontal. Mekanisme alignment   diatur dalam perangkat lunak terkait

10

10

Konsep Perjanjian Kinerja Staf Ahli

11 Direktorat PSMK mengoordinasikan penandatanganan perjanjian kinerja Staf Ahli bersama Anggota yang membidangi

12 Staf Ahli dan Anggota yang membidangi menandatangani perjanjian kinerja

11

Akhir Desember (tahun t-1) 12

e r a n a n ne r a Staf Ahli

C

12

Subdirektorat Manajemen Kinerja Nomor SK Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Tanggal Terbit Revisi Ke Pedoman Manajemen Kinerja Lampiran

289/K/X-XIII.2/6/2016 24 Juni 2016 II Halaman 4

PERENCANAAN KINERJA No

Uraian Kegiatan Perumusan IKU/IK Pimpinan Satker

dan

target

Jangka Waktu

Direktorat PSMK

Pimpinan Satker

Pimpinan Unit Organisasi

Biro SDM

IKU/IK

13 Bersamaan dengan penyusunan IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Unit Organisasi dan Staf Ahli, Direktorat PSMK menyusun dan mengusulkan IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Satker untuk dibahas sesuai kebutuhan, disetujui, dan ditandatangani oleh Pimpinan Satker setiap awal periode penilaian kinerja

B

13

Usulan IKU IK dan Target IKU/IK Pimpinan Satker

Membahas dan menyetujui

14 Direktorat PSMK dan Biro SDM memastikan keselarasan ( alignment ) IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Satker secara vertikal dan horizontal. Mekanisme alignment   diatur dalam perangkat lunak terkait

15 Direktorat PSMK mengoordinasikan penandatanganan perjanjian kinerja Pimpinan Satker bersama atasan langsung

14

14

Konsep Perjanjian Kinerja Pimpinan Satker

15

16 Pimpinan Satker dan atasan langsungnya Akhir Desember menandatangani perjanjian kinerja (tahun t-1) 16

Perjanjian Kinerja Pimpinan Satker

D

16

Subdirektorat Manajemen Kinerja Nomor SK Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Tanggal Terbit Revisi Ke Pedoman Manajemen Kinerja Lampiran

289/K/X-XIII.2/6/2016 24 Juni 2016 II Halaman 5

PERENCANAAN KINERJA No Uraian Kegiatan

Perumusan IKU/IK Pegawai Lainnya 17

dan

target

Jangka Waktu

Biro SDM

Pimpinan Satker

Pegawai Lainnya

Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker

IKU/IK

Biro SDM bersama Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker mengoordinasikan Pegawai dalam melakukan perumusan IKU/IK dan Target IKU/IK Pimpinan Satker menjadi IKU/IK dan Target IKU/IK Pegawai secara berjenjang yang dirumuskan setiap awal periode penilaian kinerja

D

D

17

17

Usulan IKU IK dan Target IKU/IK Pegawai Lainnya

18

19

Biro SDM bersama Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker memastikan keselarasan ( alignment ) KU/IK dan Target IKU/IK Pegawai secara vertikal dan horizontal

Biro SDM bersama Penanggung Jawab Pengelolaan Kinerja Unit Organisasi dan Satker mengoordinasikan penandatanganan perjanjian kinerja antara Pegawai dan atasan langsung

18

18

19

19

20 Pegawai lainnya dan atasan langsungnya menandatangani perjanjian kinerja 20

20

Perjanjian Kinerja Pegawai Lainnya

E

No

Uraian Kegiatan

Jangka Waktu

Direktorat PSMK

Pimpinan Unit Organisasi

Staf Ahli

Pimpinan Satker

Pegawai Lainnya

21 Peng-input -an data kinerja A

B

C

D

E

21

21

21

21

21

Selesai

Subdirektorat Manajemen Kinerja Nomor SK Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Tanggal Terbit Revisi Ke Pedoman Manajemen Kinerja Lampiran

289/K/X-XIII.2/6/2016 24 Juni 2016 II Halaman 6

MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA No

1

2

Uraian Kegiatan

Jangka Waktu

Mekanisme monitoring  kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker dan Pegawai Lainnya Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai Lainnya memantau dan mengarahkan pelaksanaan kinerja pegawai di bawahnya dan pejabat fungsional sesuai kewenangannya melalui kegiatan bimbingan dan konsultasi secara berkala dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan

Pimpinan Unit Organisasi

Staf Ahli

Pimpinan Satker

Pegawai Lainnya

Badan

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

1

1

1

1

Laporan kegiatan bimbingan dan konsultasi

Laporan kegiatan bimbingan dan konsultasi

Badan memantau dan mengarahkan kinerja Pimpinan Unit Organisasi dan Staf Ahli melalui kegiatan pengarahan dan konsultasi secara berkala

Direktorat PSMK

2 aporan eg atan bimbingan dan konsultasi Laporan kegiatan bimbingan dan konsultasi

3

4

5

6

Mekanisme pengumpulan dan penyiapan data realisasi dan dokumen pendukung pencapaian kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya mengumpulkan dan menyiapkan data realisasi dan dokumen pendukung pencapaian kinerja masingmasing setiap triwulan

3

3

3

3

ata an dokumen realisasi kinerja triwulanan Pimpinan Unit Organisasi

ata an dokumen realisasi kinerja triwulanan Staf Ahli

ata an dokumen realisasi kinerja triwulanan Pimpinan Satker

ata an dokumen realisasi kinerja triwulanan Pegawai Lainnya

Direktorat PSMK mengumpulkan data realisasi pencapaian kinerja BPK Wide  setiap triwulan dari Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja dan dokumen pendukung pencapaian kinerja yang diperoleh dari Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker

Mekanisme peng-input -an data realisasi kinerja ke dalam formulir/Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Maksimal 15 Ahli, Pimpinan Satker, dan hari Pegawai lainnya melakukan kalender peng-input -an data realisasi setelah kinerja masing-masing ke dalam berakhirnya formulir/Sistem Informasi periode Pengelolaan Kinerja triwulanan

Direktorat PSMK melakukan peng-input -an realisasi kinerja BPK ke dalam Wide   formulir/Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja setelah peng-input -an data realisasi kinerja seluruh Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Satker selesai di-input -kan oleh masingmasing Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker

4

Data dan dokumen realisasi kinerja triwulanan BPK Wide

5

5

5

5

Realisasi kinerja triwulanan Pimpinan Unit Organisasi

Realisasi kinerja triwulanan Staf Ahli

Realisasi kinerja triwulanan Pimpinan Satker

Realisasi kinerja triwulanan Pegawai Lainnya

A

B

C

D

6

Realisasi kinerja triwulanan BPK Wide

E

Subdirektorat Manajemen Kinerja Nomor SK Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Tanggal Terbit Revisi Ke Pedoman Manajemen Kinerja Lampiran

289/K/X-XIII.2/6/2016 24 Juni 2016 II Halaman 7

MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA No

7

Uraian Kegiatan Mekanisme Penyampaian Hasil Penilaian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja dalam lingkup tugasnya kepada Anggota yang membidangi dan tembusan kepada Ditama Revbang

Jangka Waktu

Maksimal satu bulan setelah berakhirnya periode triwulan

8

Staf Ahli menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja dalam lingkup tugasnya kepada Anggota yang membidangi dan tembusan kepada Ditama Revbang

9

Pimpinan Satker menyampaikan Maksimal 15 Laporan Pencapaian Kinerja hari dalam lingkup tugasnya kepada kalender atasan langsung dan tembusan setelah kepada Direktorat PSMK berakhirnya periode triwulan

10

Pegawai lainnya menyampaikan pencapaian kinerja secara berkala kepada atasan langsung sebagai bahan penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja Triwulanan Pimpinan Satker

Pimpinan Unit Organisasi

Staf Ahli

Pimpinan Satker

Pegawai Lainnya

A

Maksimal satu bulan setelah berakhirnya periode triwulan

B

Realisasi 2 kinerja Realisasi triwulanan kinerja Pimpinan triwulanan Satker Pimpinan Satker

Badan

Ditama Revbang

Realisasi 2 kinerja Realisasi triwulanan kinerja Pimpinan triwulanan Unit Pimpinan Organisasi Unit Organisasi

Realisasi 2 kinerja triwulanan Pimpinan Unit Organisasi

Realisasi 2 kinerja Realisasi triwulanan kinerja Staf Ahli triwulanan Staf Ahli

Realisasi 2 kinerja triwulanan Staf Ahli

Direktorat PSMK

C

Realisasi 2 kinerja ea sas triwulanan kinerja Pegawai triwulanan Lainnya Pegawai Lainnya

D

E 11

12

Direktorat PSMK melaporkan pencapaian kinerja BPK Wide dengan sumber data dari realisasi kinerja Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker, setiap triwulan kepada Badan

Badan member ikan arahan/ masukan untuk perbaikan kinerja BPK Wide

Realisasi kinerja triwulanan BPK Wide sebelum arahan/ masukan Badan

12

Realisasi kinerja triwulanan BPK Wide

Selesai

11

Subdirektorat Manajemen Kinerja Nomor SK Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Tanggal Terbit Revisi Ke Pedoman Manajemen Kinerja Lampiran

289/K/X-XIII.2/6/2016 24 Juni 2016 II Halaman 8

MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA No

Uraian Kegiatan

13

Biro SDM mengoordinasikan penilaian dan validasi secara periodik atas pencapaian Kegiatan SKP Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, dan Pimpinan Satker serta pencapaian IKU/IK Pegawai lainnya.

Jangka Waktu

Pimpinan Unit Organisasi

Staf Ahli

Pimpinan Satker

Pegawai Lainnya

Direktorat PSMK

Biro SDM

A

B

C

13

Selesai 14

Berdasarkan hasil monitoring, bimbingan, dan konsultasi, Pimpinan Unit Organisasi, Staf Ahli, Pimpinan Satker, dan Pegawai lainnya dapat mengajukan usulan revisi target kinerja. Mekanisme revisi target kinerja mengacu kepada perangkat lunak terkait.

Laporan kegiatan bimbingan dan konsultasi

Laporan kegiatan bimbingan dan konsultasi

Laporan kegiatan bimbingan dan konsultasi

Laporan kegiatan bimbingan dan konsultasi 14

Mekanisme revisi target kinerja mengacu kepada perangkat lunak terkait

14

14

Selesai

14

Mekanisme revisi target kinerja mengacu kepada perangkat lunak terkait

Selesai

D

Subdirektorat Manajemen Kinerja Nomor SK Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Tanggal Terbit Revisi Ke Pedoman Manajemen Kinerja Lampiran

289/K/X-XIII.2/6/2016 24 Juni 2016 II Halaman 9

EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA No

1

2

Uraian Kegiatan Mekanisme Evaluasi Pencapaian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pimpinan Satker dibawahnya

Anggota yang membidangi melakukan evaluasi kinerja Pimpinan Unit Organisasi dan Staf Ahli sesuai kewenangannya

Jangka Waktu

Maksimal satu bulan setelah periode penilaian kinerja berakhir (tahun t+1)

Maksimal satu setengah bulan setelah periode penilaian kinerja berakhir (tahun t+1)

Pimpinan Unit Organisasi

Staf Ahli

Pimpinan Satker melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pegawai sesuai kewenangannya dengan mengacu kepada perangkat lunak terkait

Pegawai Lainnya

Badan

Direktorat PSMK

Biro SDM

Mulai

1

Mulai

Konsep Laporan Pencapaian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi

Konsep Laporan Pencapaian Kinerja Staf Ahli

B 3

Pimpinan Satker

2

Mulai

A

3

Konsep Laporan Pencapaian Kinerja Pimpinan Satker

C 4

5

Pegawai lainnya melakukan evaluasi pencapaian kinerja Pegawai sesuai kewenangannya secara berjenjang dengan mengacu kepada perangkat lunak terkait

Direktorat PSMK dan Biro SDM memfasilitasi Forum Evaluasi Pengelolaan Kinerja secara periodik untuk diikuti oleh pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi atas pengelolaan kinerja di BPK. Evaluasi atas pengelolaan kinerja di BPK ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem manajemen kinerja secara makro dan mendapatkan masukan perbaikan untuk masa yang akan datang

Mulai

4

onsep Laporan Pencapaian Kinerja Pegawai Lainnya

A

B

C

D

D 5

Konsep Laporan Pencapaian Kinerja BPK Wide

E

5

Subdirektorat Manajemen Kinerja Nomor SK Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Tanggal Terbit Revisi Ke Pedoman Manajemen Kinerja Lampiran

289/K/X-XIII.2/6/2016 24 Juni 2016 II Halaman 10

EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA No

6

Uraian Kegiatan

Jangka Waktu

Mekanisme Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi Maksimal menyusun dan menandatangani satu Laporan Pencapaian Kinerja unit setengah organisasinya yang sekurangbulan kurangnya menyajikan target dan setelah realisasi untuk setiap IKU/IK serta periode analisis atas ketercapaian/ penilaian ketidaktercapaian Target IKU/IK kinerja masing-masing serta rencana berakhir perbaikan untuk periode (tahun t+1) berikutnya

Pimpinan Unit Organisasi

Staf Ahli

Pimpinan Satker

Pegawai Lainnya

Direktorat PSMK

A

6 Laporan Pencapaian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi

F

7

Staf Ahli menyusun dan Maksimal menandatangani Laporan satu Pencapaian Kinerja yang sekurangsetengah kurangnya menyajikan target dan bulan realisasi untuk setiap IKU/IK serta setelah analisis atas ketercapaian/ periode ketidaktercapaian Target IKU/IK penilaian masing-masing serta rencana kinerja perbaikan untuk periode berakhir berikutnya (tahun t+1)

B

7 Laporan Pencapaian Kinerja Staf Ahli

G 8

Pimpinan Satker menyusun dan Maksimal menandatangani Laporan satu bulan Pencapaian Kinerja Satker yang setelah sekurang-kurangnya menyajikan periode target dan realisasi untuk setiap penilaian IKU/IK serta analisis atas kinerja ketercapaian/ketidaktercapaian berakhir Target IKU/IK masing-masing serta (tahun t+1) rencana perbaikan untuk periode berikutnya

C

8 Laporan Pencapaian Kinerja Pimpinan Satker

H 9

Pegawai Lainnya menyusun dan menandatangani Laporan Pencapaian Kinerja pegawai yang sekurang-kurangnya menyajikan target dan realisasi untuk setiap IKU/IK serta analisis atas ketercapaian/ketidaktercapaian Target IKU/IK masing-masing serta rencana perbaikan untuk periode berikutnya. Laporan ini merupakan sumbangan bahan untuk penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja Satker

10 Laporan Pencapaian Kinerja unit Maksimal organisasi, Staf Ahli, dan satker dua bulan merupakan bahan penyusunan setelah Laporan Pencapaian Kinerja BPK periode Selanjutnya, Direktorat penilaian Wide . PSMK menyusun konsep Laporan kinerja Pencapaian Kinerja BPK Wide   yang berakhir sekurang-kurangnya menyajikan (tahun t+1) target dan realisasi untuk setiap IKU serta analisis atas ketercapaian/ketidaktercapaian Target IKU masing-masing serta rencana perbaikan untuk periode berikutnya. Laporan ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal

D

9 Laporan Pencapaian Kinerja Pegawai Lainnya

I

E

10 Laporan Pencapaian Kinerja BPK Wide

J

Subdirektorat Manajemen Kinerja Nomor SK Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Tanggal Terbit Revisi Ke Pedoman Manajemen Kinerja Lampiran

289/K/X-XIII.2/6/2016 24 Juni 2016 II Halaman 11

EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA No

11

12

13

14

Uraian Kegiatan Mekanisme Penyampaian Pelaporan Pencapaian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja masing-masing kepada Anggota yang membidangi dengan tembusan kepada Ditama Revbang. Selanjutnya, Laporan Pencapaian Kinerja Unit Organisasi direviu oleh Inspektorat Utama dengan mengacu pada perangkat lunak terkait Staf Ahli menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja masing-masing kepada Anggota yang membidangi dengan tembusan kepada Ditama Revbang. Selanjutnya, Laporan Pencapaian Kinerja Staf Ahli direviu oleh Inspektorat Utama dengan mengacu pada perangkat lunak terkait Pimpinan Satker menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja Satker kepada atasan masing-masing dengan tembusan kepada Direktorat PSMK. Selanjutnya, Laporan Pencapaian Kinerja Satker direviu oleh Inspektorat Utama dengan mengacu pada perangkat lunak terkait Pegawai Lainnya menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja pegawai kepada atasan masingmasing. Selanjutnya laporan pencapaian kinerja Pegawai Lainnya tersebut disampaikan kepada Biro SDM untuk ditetapkan

Jangka Waktu

Pimpinan Unit Organisasi

Staf Ahli

Pimpinan Satker

Pegawai Lainnya

Badan

Ditama Revbang

Direktorat PSMK

F

11

Laporan 2 Pencapaian Laporan Kinerja Pencapaian Pimpinan Kinerja Unit Pimpinan Organisasi Unit Organisasi

Laporan 2 Pencapaian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi

Laporan 2 Pencapaian Kinerja Pimpinan Unit Organisasi

Laporan 2 Pencapaian Laporan Kinerja Pencapaian Staf Ahli Kinerja Staf Ahli

Laporan 2 Pencapaian Kinerja Staf Ahli

Laporan 2 Pencapaian Kinerja Staf Ahli

G

12

H Laporan 2 Pencapaian Laporan Kinerja Pencapaian Pimpinan Kinerja Satker Pimpinan Satker

13

Laporan 2 Pencapaian Kinerja Pimpinan Satker

I

Laporan Pencapaian Kinerja Pegawai Lainnya

14

L

K

Pedoman Manajemen Kinerja

Lampiran III

LAMPIRAN III

:

KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI

NOMOR

:

289/K/X-XIII.2/6/2016

TANGGAL

:

24 JUNI 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20xx Dalam rangka mewujudkan manajemen organisasi yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : (nama pemilik Perjanjian Kinerja) Jabatan : ............................ .... selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : (nama atasan langsung pemilik Perjanjian Kinerja) Jabatan : ............................ .... selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 20xx (nama Unit Organisasi/Satuan Kerja). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung  jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan tindakan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini. Peta Strategi

Direktorat PSMK

Badan Pemeriksa Keuangan

1