PEDOMAN KESELAMATAN PASIEN

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Keselamatan (safety) telah menjadi isu global termasuk juga untuk Puskesmas (Pusat

Kesehatan Masyarakat). Pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien sesuai dengan yang diucapkan Hiprocrates kira-kira 2400 tahun yang lalu yaitu Primum, non nocere (First, do no harm). Namun diakui dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas menjadi semakin kompleks dan berpotensi terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan - KTD (Adverse event) apabila tidak dilakukan dengan hati-hati. Keselamatan pasien merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan dan hal tersebut terkait dengan isu mutu dan citra Puskesmas. Di Puskesmas sendiri terdapat beragam macam obat, tes-tes dan prosedur, banyak alat dengan teknologinya, bermacam jenis tenaga profesi dan non profesi yang siap memberikan pelayanan kepada pasien. Keberagaman dan kerutinan pelayanan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat terjadi KTD. Di Indonesia data tentang KTD apalagi Kejadian Nyaris Cedera (Near miss) masih langka, namun dilain pihak terjadi peningkatan tuduhan “mal praktek”, yang belum tentu sesuai dengan pembuktian akhir. Mengingat keselamatan pasien sudah menjadi tuntutan masyarakat maka pelaksanaan program keselamatan pasien Puskesmas perlu dilakukan. Karena itu diperlukan pedoman yang jelas untuk melaksanakan keselamatan pasien tersebut. Pedoman Keselamatan Pasien Puskesmas ini berisi Standar Keselamatan Pasien dan Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang diharapkan dapat membantu Puskesmas dalam melaksanakan kegiatannya dengan tetap mengemukakan keselamatan pasien. B.

Tujuan Pedoman Tujuan Umum : a. Memberikan informasi dan acuan Puskesmas dalam melaksanakan program keselamatan pasien Puskesmas. Tujuan Khusus : a. Terlaksananya program keselamatan pasien Puskesmas secara sistematis dan terarah. b. Terlaksananya pencatatan insiden di Puskesmas dan pelaporannya.

C.

Ruang Lingkup Pelayanan

Program Keselamatan Pasien dalam pedoman ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan keselamatan pasien di Puskesmas Bontang Utara II D.

Batasan Operasional a. Keselamatan pasien (patient safety) adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. b. KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) adalah kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (omission), dan bukan karena “underlying disease” atau kondisi pasien. c. KNC (Kejadian Nyaris Cedera) adalah terjadinya

insiden yang belum sampai

terpapar ke pasien. d. Will be added later depends on the contents E. Landasan Hukum a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

BAB II STANDAR KETENAGAAN

A.

Kualifikasi Sumber Daya Manusia Petugas yang memiliki kewenanangan dalam pelayanan resep narkotik dan psikotropika adalah Apoteker yang memiliki STRA dan SIPA dalam wilayah kerja tersebut dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki STR dan SIKTTK dalam wilayah kerja tersebut di bawah pengawasan Apoteker.

B.

Distribusi Ketenagaan Tenaga kefarmasian yang dibutuhkan dalam pelayanan ini adalah minimal 1 orang Apoteker dan 2 orang Tenaga Teknis Kefarmasian.

BAB III STANDAR FASILITAS

A.

Denah Ruang

A

C

B

D Keterangan

: A = Gudang Obat B = Lemari Khusus Psikotropik dan Narkotik C = Ruang Pelayanan Resep D = Pintu Pembatas Gudang dan Ruang Pelayanan

B.

Standar Fasilitas Terdapat lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika yang dilengkapi kunci ganda dan kunci hanya dikendalikan oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika dipersyaratkan agar tidak dapat dipindahkan.

BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN

1. PENGADAAN Narkotika dan psikotropik untuk kebutuhan Puskesmas diperoleh dari permintaan melalui LPLPO kepada Dinas Kesehatan. Bukti pengadaan ditelusuri melalui SBBK Obat Psikotropik dan Narkotik. 2. PENYIMPANAN DAN PELAPORAN a. Narkotika dan psikotropika yang berada di Puskesmas Bontang Utara II wajib disimpan secara khusus sesuai standar fasilitas. b. Apoteker penanggung jawab wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya. 3. PENYERAHAN a. Penyerahan Narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker b. Apoteker hanya dapat menyerahan Narkotika dan psikotropika kepada pasien berdasarkan resep dokter. c. Penyerahan Narkotika dan psikotropika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika dan psikotropika melalui suntikan d. Resep yang berisi obat Narkotika harus digarisbawahi dengan warna merah dan untuk obat Psikotropika digarisbawahi warna biru sebagai penanda khusus. e. Pasien yang menerima obat Narkotika dan psikotropika harus ditanyakan nomor telepon dan alamat lengkap. 4. PEMANTAUAN Pemantauan terhadap obat-obatan Narkotika dan psikotropika yang dilakukan meliputi pemantauan stok harian, pasien yang mendapatkan resep Narkotika dan psikotropika berulang kali dan masa kadaluarsa obat.

5. PEMUSNAHAN

Obat Narkotika dan psikotropika yang telah kadaluaRsa tidak dimusnahkan di puskemas, namun dikembalikan ke Dinas Kesehatan dengan Berita Acara Pengembalian.

BAB V LOGISTIK

Obat-obatan Psikotropik dan Narkotik yang tersdia di apotek Puskesmas Bontang Utara II adalah: a. b.

Obat Narkotika : tablet Kodein HCl 10 mg. Obat Psikotropika : tablet Diazepam 2 mg, injeksi Diazepam, tablet Alprazolam 0,5 mg dan tablet Fenobarbital 30 mg.

BAB VI KESELAMATAN PASIEN

Hal-hal yang dilakukan untuk menjamin keselamatan psien adalah: 1. Membuat daftar obat-obatan baik yang aman maupun yang harus diwaspadai 2. Memberikan label yang jelas pada obat-obat yang harus diwaspadai 3. Membatasi akses dimana hanya orang tertentu yang boleh masuk ke dalam tempat penyimpanan obat yang perlu diwaspadai untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja atau kurang hati-hati (restricted) 4. Obat narkotika dan psikotropika tidak boleh dletakkan didalam ruangan pelayanan 5. Tempat pelayanan obatobat yang terlihat mirip dan kedengaran mirip tidak boleh diletakkan dalam satu rak atau disandingkan

BAB VII KESELAMATAN KERJA

Hal-hal yang dilakukan untuk menjamin keselamatan kerja adalah: 1. Identifikasi, pengukuran dan analisis terhadap kondisi fisik petugas, sifat dan beban kerja, kondisi lingkungan kerja, dan kecelakaan kerja di lingkungan apotek. 2. Pengendalian meliputi : legislatif kontrol, administratif kontrol, dan medical kontrol.

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian

mutu

dilaksanakan

dengan

melakukan

kegiatan

pengawasan,

pemeliharaan, dan audit terhadap obat-obat narkotika dan psikotropika untuk menjamin mutu, mencegah kehilangan, kadaluarsa, rusak dan mencegah ditarik dari peredaran serta keamanannya sesuai dengan Kesehatan dan keselamatan kerja, dengan tahapan: 1. Mendefinisikan kualitas pelayanan obat yang diinginkan dalam bentuk kriteria 2. Penilaian kualitas pelayanan obat yang sedang berjalan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan 3. Pendidikan personel dan peningkatan fasilitas pelayanan jika diperlukan 4. Penilaian ulang kualitas pelayanan obat 5. Update kriteria

BAB IX PENUTUP

Demikian disusunnya buku Pedoman Penggunaan Narkotika dan Psikotropika ini dengan harapan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tenaga farmasi di Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan obat yang baik dan benar.