Pedoman Kajian Penetapan Sempadan Sungai dan Perijinan Pemanfaatan Sungai

Amanat PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengenai Sempadan Sungai:

Pasal 16

(1) Garis sempadan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dng ketentuan peraturan PUU. (2) Penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan. (3) Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan SDM utk melakukan kegiatan O&P sungai. (4) Kajian penetapan garis sempadan memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yg ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yg terdapat di dalam sempadan. (5) Kajian penetapan garis sempadan dilakukan oleh tim yg dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. (6) Tim kajian penetapan garis sempadan beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat.

Amanat PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengenai Sempadan Sungai: Pasal 19 ayat (3) Pengelolaan sungai dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 80 Dalam waktu paling lama 5 tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya.

PP Sungai 38/2011 Pasal 9 sampai dengan Pasal 12

H L

Di Dalam Kawasan Perkotaan: !  H < 3 M, L > 10 M !  3 M < H < 20 M, L > 15 M !  H > 20 M, L > 30 M

L

L

Di Luar Kawasan Perkotaan: !  DAS > 500 Km2, L > 100 M !  DAS < 500 Km2, L > 50 M

L

Di Dalam Kawasan Perkotaan L > 3 M Di Luar Kawasan Perkotaan L > 5 M

PP Sungai 38/2011 Pasal 15 Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m dari pusat mata air.

PP Sungai 38/2011 Pasal 14 Garis sempadan danau paparan banjir ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m dari tepi muka air tertinggi yg pernah terjadi.

PP Sungai 38/2011 Pasal 13 Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai, diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Lampiran Surat Edaran Menteri PU tentang Pedoman Kajian Penetapan Sempadan Sungai : Maksud: Tujuan:

memperlancar proses penetapan sempadan sungai sebagai mana diamanatkan dalam PP 38/2011. memberi petunjuk teknis bagi pelaksanaan kajian penetapan sempadan sungai. Sempadan sungai (riparian zone) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Sebagai upaya melindungi sungai agar fungsi sungai dapat berlangsung secara berkelanjutan.

a)  Sebagai aset lingkungan karena kaya dengan keanekaragaman hayati (flora & fauna). b)  Semak dan rerumputan berfungsi sebagai filter yang sangat efektif menangkap sedimen dan polutan sehingga kualitas air sungai terjaga dari kekeruhan dan pencemaran. c)  Tumbuh-tumbuhan di sempadan sungai memperkuat struktur tanah sehingga tidak mudah tererosi dan tergerus aliran air. d)  Rimbunnya dedaunan menyediakan tempat berlindung dan berteduh, sisa tumbuh-tumbuhan yang mati merupakan sumber makanan berbagai jenis spesies binatang akuatik dan satwa liar lainnya. e)  Kawasan tepi sungai yang sempadannya tertata asri menjadikan properti bernilai tinggi karena terjalin keharmonisan hidup antara manusia dan alam.

"  Menurunnya kualitas air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar non-point source. "  Terjadi peningkatan gerusan tebing sungai yang dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum lain karena tergerus arus sungai. "  Kemampuan alur sungai mengalirkan air menurun karena geometri tampang sungai berubah menjadi lebih lebar, dangkal, dan landai akibat terjadi gerusan tebing sungai. "  Menurunnya jumlah keanekaragaman hayati di sungai maupun di sempadan karena hilangnya tetumbuhan di sempadan sungai.

Langkah pertama utk itu adalah penyediaan lahan di kiri dan kanan palung sungai yg berfungsi sebagai sempadan sungai.

Kemudian penanaman tetumbuhan asli setempat meliputi rerumputan, semak dan pepohonan.

1. Ruas sungai yang berdekatan dengan atau dalam kawasan yang berkembang. 2. Ruas sungai yang menurut rencana akan 
 mengalami perubahan dimensi.

3. Revitalisasi bekas sungai (oxbows).

4. Ruas sungai yang tinggal menyisakan sedikit flora dan fauna spesifik. 5. Ruas sungai yang memiliki keanekaragaman 
 hayati tinggi.

Penetapan sempadan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1.  Sempadan sungai merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. 2.  Angka mengenai jarak garis sempadan sungai merupakan angka minimum. 3.  Sempadan sungai ditetapkan kontinyu menerus, tidak patah-patah. Di kawasan permukiman atau perkotaan dapat diperluas fungsinya menjadi ruang terbuka hijau kota yang menyatu menjadi ruang publik. 4.  Dalam hal sempadan sungai telah telanjur untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan, atau fasilitas umum lainnya, peruntukannya tetap tak akan diubah. 5.  Dalam hal lahan sempadan terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. 6.  Tujuan penetapan sempadan sungai adalah melindungi fungsi sungai, agar fungsi sungai dapat dipulihkan dan dilindungi dengan upaya pencegahan pencemaran air sungai. 7.  Penentuan kawasan apakah perkotaan atau perdesaan berdasarkan ciri fisik dan sosial. 8.  Mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta kelancaran kegiatan O&P sungai. 9.  Peran serta masyarakat sejak awal proses penetapan sempadan melalui sosialisasi dan konsultasi. 10. Penetapan batas sempadan sungai dilakukan dengan memberi patok batas sempadan sungai

A. Ruas sungai yang kurang jelas tepi palungnya Untuk menentukan tepi palung sungai pada ruas sungai ini perlu dibuat bantuan bidang horizontal menyinggung atau memotong bidang lengkung tebing sungai. Garis potong kedua bidang tersebut merupakan garis tepi palung sungai.

B. Ruas sungai dengan kemiringan memanjang sangat landai Penentuan tepi palung sungai dilakukan dengan membuat perkiraan elevasi muka air pada debit dominan (Q2th - Q5th) dan elevasi muka air banjir yang pernah terjadi. Elevasi tepi palung sungai terletak di antara dua elevasi tersebut. Selain itu rumpun tetumbuhan alami yang ada (existing vegetation) dapat digunakan sebagai petunjuk awal posisi tepi palung sungai.

C. Ruas sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan atau di luar kawasan perkotaan Desain tanggul banjir: I.  Ibukota Kabupaten/Kota adalah untuk mengalirkan debit rencana (Q10 – Q20); II.  Ibukota Provinsi adalah untuk mengalirkan debit rencana (Q20 – Q50); III.  Ibukota Negara/Metropolitan adalah untuk mengalirkan debit rencana (Q50 – Q100).

D. Ruas sungai dengan karakter spesifik (berbentuk delta, meander, braided, lahar dingin dll) Delta # dibatasi hanya pada bagian ruas sungai yang palungnya telah stabil. Sungai meander dan braided # mengikuti batas terluar perubahan alur. Sungai yang mengalami agradasi dan sungai yang membawa aliran lahar dingin # diambil jarak sempadan yang lebih lebar berdasarkan pengalaman luapan yang pernah terjadi.

E. Ruas sungai di daerah rawan banjir dan daerah urban Perlu diperhatikan: - peningkatan kapasitas palung sungai. - rencana perubahan tata ruang

F. Ruas sungai dengan tebing mudah runtuh Penentuan tepi palung sungai untuk palung sungai tertentu yang karena jenis tanah, kemiringan dan tinggi tebing berpotensi longsor maka harus memperhitungkan kemungkinan terjadinya longsoran dengan mengambil tepi palung sungai berjarak cukup aman dari tepi longsoran, misalnya dengan kemiringan 1:2.

G. Ruas sungai dengan jalan raya di tepi palung sungai Jalan yang berdekatan dengan palung sungai selain melanggar ketentuan sempadan sungai juga menyimpan potensi bahaya keruntuhan tebing sehingga memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi. Terhadap kondisi yang telah terlanjur tersebut ketentuan lebar sempadan tetap tidak berubah meskipun terpotong oleh keberadaan jalan. Artinya sempadan sungai dilanjutkan ke sisi luar di seberang jalan.

H. Ruas sungai dengan lahan basah (wetlands) di tepi palung sungai Sempadan sungai di daerah hilir dimana palung sungainya menyatu dengan kawasan lahan basah (wetlands) atau rawa tidak perlu lagi ditetapkan. Lahan basah yang ada di tepi sungai harus dijaga dan dilindungi keberadaannya. Namun ketika lahan basah ini mengalami penyusutan atau hilang, maka batas sempadan sungai harus ditetapkan, yaitu pada tepi lahan basah dimaksud.

I. Ruas sungai dengan tebing tinggi dan palung sungai membentuk huruf V Di bagian hulu atau perbukitan, palung sungai umumnya berbentuk huruf V. Untuk sungai dengan bentuk palung V, tepi palung sungai adalah di ujung puncak tebingnya. Jika tebing terlalu tinggi dan agak landai, tepi palung sungai dapat ditentukan di tempat perubahan kemiringan ketika kemiringan tebing sungai berubah menjadi lebih landai.

TIM PENGARAH ( dari unsur teknis di bidang pengelolaan SDA) Bertugas: memberi arahan dan saran dalam proses penetapan sempadan sungai dan/atau ruas sungainya. TIM NARASUMBER (dari unsur teknis di bidang pengelolaan SDA / perorangan memiliki pengetahuan perUUan) Bertugas: memberi masukan terhadap isi dan substansi teknis bagi pelaksanaan kajian penetapan sempadan sungai dan/atau ruas sungainya. TIM TEKNIS/PELAKSANA Bertugas: a. Menginventarisasi data karakteristik geomorfologi sungai, antara lain: 1. Fluktuasi aliran sungai; 2. Perubahan kandungan sedimen di sungai; dan 3. Kecendurungan perubahan geometri sungai yang meliputi: lebar dasar sungai, tinggi tebing, kemiringan memanjang sungai, pembentukan (meander) dan jalinan (braided) atau menganalisisnya dari data-data primer maupun sekunder yang ada. b. Menginventarisasi data tanggul; c. Menginventarisasi data kondisi sosial budaya masyarakat setempat; d. Menginventarisasi data jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan; e. Menginventarisasi data rinci jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan; f. Menentukan tepi palung sungai; g. Menentukan garis sempadan; h. Menyajikan garis sempadan di dalam gambar atau peta topografi dengan skala yang jelas; i. Membuat berita acara kajian penetapan sempadan; j. Menyampaikan hasil kajian kepada masyarakat, lengkap dengan rencana penetapan sempadan dan jadwal pelaksanaannya; k. Membuat laporan kajian penetapan sempadan sungai; l. Mengusulkan Penetapan sempadan kepada Menteri / gubernur / bupati / walikota sesuai kewenangannya.

Tim Teknis/Pelaksana terdiri dari instansi teknis dan unsur masyarakat meliputi antara lain: a.  Instansi teknis di bidang pemerintahan daerah b.  Instansi teknis di bidang penataan ruang dan/atau penataan kota c.  Instansi teknis di bidang pertanahan dan pemetaan d.  Instansi teknis di bidang drainase dan/atau pengendalian banjir e.  Instansi teknis di bidang kesejahteraan sosial f.  Instansi teknis di bidang keamanan dan ketertiban g.  Unsur masyarakat dari TKPSDA h.  Unsur masyarakat dari Kelurahan atau RT/RW setempat i.  Unsur masyarakat dari LSM yg bergerak di bidang lingkungan hidup.

1.  Latar belakang penetapan sempadan sungai. 2.  Kajian aspek penetapan sempadan sungai meliputi aspek hukum (peruntukan lahan, status kepemilikan lahan), lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknis. 3.  Kajian teknis memuat: a.  Gambar detail denah, potongan melintang dan letak garis sempadan pada tiap ruas sungai dengan skala yang jelas. Jarak potongan melintang pada ruas sungai yang lurus adalah 50 meter dan 25 meter untuk sungai berbelok-belok b.  Gambar denah rincian bangunan dan status kepemilikan (lahan dan bangunan) yang terletak di dalam sempadan sungai; c.  Letak patok-patok sempadan sungai dan tanggal penetapan. Patok terbuat dari kayu/beton dan/atau bahan lain sebagai batas terluar setiap 50 meter di ruas sungai yang lurus dan setiap 25 meter di ruas sungai yang berbelokbelok, atau menyesuaikan kondisi meandering sungai dan lingkungan setempat. 4.  Tahapan pembebasan lahan sempadan beserta perkiraan biaya; 5.  Saran-saran untuk pelaksanaan penetapan sempadan sungai.

DASAR HUKUM PERIZINAN: UU No. 7/2004 SUMBER DAYA AIR PERATURAN PEMERINTAH

KEPUTUSAN PRESIDEN

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

PP 16/2005 SPAM

PERPRES. 12/2008 DEWAN SUMBER DAYA AIR

PENGUSAHAAN SDA

PP 20/2006 IRIGASI

KEPRES. 26/2011 CEKUNGAN AIR TANAH

HAK GUNA AIR

PP 42/2008 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEPRES. 12/2012 PENETAPAN WILAYAH SUNGAI

DANAU

PP 43/2008 AIR TANAH

PENGENDALIAN PENCEMARAN & PENGELOLAAN KUALITAS AIR

PP 37/2010 BENDUNGAN

PP 38/2011 SUNGAI

PP 73/2013 RAWA

direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

Amanat PP No.42/2008 – Pengelolaan SDA mengenai Perizinan: Izin%Penggunaan%SDA,%untuk%pemenuhan%:% a.  kebutuhan*pokok*sehari0hari*dan*pertanian*rakyat*yang*dilakukan* dengan*cara*mengubah%kondisi%alami%sumber*air*(memper&nggi,+ memperendah+permukaan+air,+dan/atau+membelokkan+aliran+air+pada+ sumber+air)+ c.  kebutuhan*pokok*sehari0hari*yang*dilaksanakan**oleh*kelompok%orang% dan%badan%sosial;** d.  keperluan*irigasi*pertanian*rakyat*di%luar%sistem%%irigasi%yang%sudah% ada* e.  kegiatan*usaha%yang%menggunakan%sumber%daya%air.*

Izin%Pelaksanaan%Konstruksi:% konstruksi*yang*berada*pada*sumber*air*termasuk%pada%sempadan% sumber%air,*misalnya,*konstruksi*jembatan,*jaringan*perpipaan,*dan** jaringan*kabel*listrik/telepon.* % direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

Amanat PP No.38/2011 – Sungai mengenai Perizinan: Kegiatan%Pada%Ruang%Sungai%

Pemberi%Izin%

Pemberi%Rekomtek%

pelaksanaan%konstruksi%pada% ruang%sungai%

Menteri,*Gubernur,* Bupa>,**Walikota*

Pengelola*SDA**+

pelaksanaan%konstruksi%yang% mengubah%aliran%dan/atau% alur%sungai%

Menteri,*Gubernur,* Bupa>,*Walikota*

Pengelola*SDA**+

pemanfaatan%bantaran%dan% sempadan%sungai%

Menteri,*Gubernur,* Bupa>,*Walikota*

Pengelola*SDA**+

pemanfaatan%bekas%sungai%

Menteri,*Gubernur,* Bupa>,*Walikota*

Pengelola*SDA**+

pemanfaatan%air%sungai%selain% untuk%kebutuhan%pokok% sehari@hari%dan%pertanian% rakyat%dalam%sistem%irigasi% yang%sudah%ada%

Menteri,*Gubernur,* Bupa>,*Walikota*

Pengelola*SDA**+

pemanfaatan%sungai%sebagai% Menteri,*Gubernur,* Pengelola*SDA**+ penyedia%tenaga%air% direktoratBupa>,*Walikota* bina penatagunaan sumber daya air - 2013

Amanat PP No.38/2011 – Sungai mengenai Perizinan: Kegiatan%Pada%Ruang%Sungai%

Pemberi%Izin%

Pemberi%Rekomtek%

pemanfaatan%sungai%sebagai% prasarana%transportasi%

instansi*yang*menyeleng.* urusan*pemerintahan*di* bidang*transportasi**

Pengelola*SDA*

pemanfaatan%sungai%di% kawasan%hutan%

Menteri,*Gubernur,* Bupa>,*Walikota* *

pembuangan%air%limbah%ke% sungai%

Bupa>/walikota*

pengambilan%komoditas% tambang%di%sungai%

Bupa>/walikota* *

pemanfaatan%sungai%untuk% perikanan%menggunakan% karamba%atau%jaring%apung%

instansi*yang*menyeleng.* urusan*pemerintahan*di* * bidang*perikanan**

instansi*yang*menyeleng.* urusan*pemerintahan*di* bidang*kehutanan*/* BUMN*di*bid.*kehutanan.** * *

Pengelola*SDA* Pengelola*SDA* Pengelola*SDA*

direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

Prosedur Perizinan: PENGAJUAN PERMOHOHAN ONLINE/MANUAL identitas, lokasi, kebutuhan, gambar, spesifikasi, dok. LH, PKM, bukti bayar. VERIFIKASI (DJ-SDA) Kajian terhadap permohonan dan rekomendasi teknis dari BBWS

EVALUASI AWAL (DJ-SDA) SESUAI PERSYARATAN ? YA

PENYUSUNAN REKOMTEK (BBWS/BWS) - Presentasi - Tinjauan lapangan - Kajian teknis - REKOMENDASI (?)

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

!

informasi peraturan terkait kewenangan perizinan pengajuan izin status permohonan tanya - jawab

direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

Persyaratan____________% a. iden>tas*pemohon*:*pribadi*atau*perusahaan+ c. lokasi*:*nama*sumber*air,*peta*situasi,*koordinat* d. penggunaan*:*tujuan,*volume,*jangka*waktu* e. spesifikasi*teknis*:*metode*pengambilan,*penjelasan*penggunaan,*gambar* disain*bangunan,*manual*operasi*dan*pemeliharaan* f. dokumen*lingkungan*atau*laporan*pelaksanaannya*:* •  amdal** *vol.*>*250*liter/de>k,*bendungan* •  UKL0UPL** *vol.*50*s/d*250*liter/de>k,*bendung* •  SPPL * *vol.*k,*pek.*sederhana* k. berita*acara*sosialisasi*masyarakat* l. izin2*terkait*yang*telah*dimiliki*:*izin*lingkungan,*SIPPA*(untuk+perpanjangan+ izin),*pembuangan*limbah*cair,*dll.* m. buk>*pembayaran*pajak*air*permukaan*dan*BJPSDA*(untuk+perpanjangan+ izin)* direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

Pertimbangan ________________ % a.  konservasi%sumber%air%% •  keberlangsungan*fungsi* sumber*air* b.  penggunaan%sumber%daya%air%* •  pengembangan*daerah* irigasi** •  penyediaan*air*minum** •  ketersediaan*air* •  kebutuhan*air*** •  potensi*konflik** •  dll**

c.  pengendalian%daya%rusak%%air% •  pencemaran*air* •  banjir*atau*kekeringan* •  kerusakan*sumber*air,* prasarana*yg*dibangun,** e.  ketersediaan%data%%* •  hidrologi* •  sosial*ekonomi,*dll* f.  peran%serta%masyarakat%%% •  konservasi* •  data*hidrologi* •  pembiayaan*

direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

Kewajiban-Kewajiban dalam Izin Penggunaan SDA & Pelaksanaan Konstruksi :

Kewajiban ________________ % a.  mematuhi*ketentuan*dalam*izin* b.  membayar*biaya*jasa*pengelolaan*sumber*daya*air*dan*membayar* kewajiban*keuangan*lain*serta*membayar*retribusi*dan*kompensasi* lainnya*sebagai*akibat*dari*pelaksanaan*konstruksi*sesuai*dengan* peraturan*perundang0undangan* c.  melindungi*dan*memelihara*kelangsungan*fungsi*sumber*daya*air* d.  melindungi*dan*mengamankan*prasarana*sumber*daya*air* e.  melakukan*usaha*pengendalian*dan*pencegahan*terjadinya* pencemaran*air* f.  melakukan*perbaikan*kerusakan*lingkungan*yang*disebabkan*oleh* kegiatan*yang*di>mbulkan* g.  memberikan*akses*untuk*penggunaan*sumber*daya*air*dari*sumber*air* yang*sama*bagi*pemenuhan*kebutuhan*pokok*sehari0hari*masyarakat* di*sekitar*lokasi*kegiatan.* h.  memberikan*tanggapan*yang*posi>f*apabila*>mbul*gejolak*sosial* direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013 masyarakat*di*sekitar*lokasi*kegiatannya.*

Kewajiban-Kewajiban dalam Izin Kegiatan di Ruang Sungai :

Kewajiban ________________% a. melindungi*dan*memelihara*kelangsungan*fungsi*sungai* b. melindungi*dan*mengamankan*prasarana*sungai* c. mencegah*terjadinya*pencemaran*air*sungai* d. menanggulangi*dan*memulihkan*fungsi*sungai*dari*pencemaran*air*sungai* e. mencegah*gejolak*sosial*yang*>mbul*berkaitan*dengan*kegiatan*pada* ruang*sungai** f. memberikan*akses*terhadap*pelaksanaan*pemantauan,*evaluasi,* pengawasan,*dan*pemeriksaan.*

Sanksi ___________________ % • administra>f*:**peringatan,*pembekuan*sementara,*pencabutan*izin* • pidana*:*denda*dan*penjara* • gan>*rugi*atas*kerusakan*dan*kerugian*masyarakat*

direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR: TINDAK PIDANA DALAM UU NO. 7 TAHUN 2004% a.  mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; b.  melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.%

PIDANA% SENGAJA : Penjara paling lama 9 th dan denda paling banyak Rp. 1,5 milyar* LALAI : Penjara paling lama 18 bln dan denda paling banyak Rp. 300 juta

a.  melakukan kegiatan penggunaan air yang SENGAJA : Penjara mengakibatkan kerugian terhadap orang atau paling lama 6 th dan pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat Rp. 1 milyar* (3); atau; LALAI : Penjara paling b.  melakukan kegiatan yang mengakibatkan lama 1 th dan denda kerusakan prasarana sumber daya air paling banyak Rp. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat 200 juta* (7). direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

TINDAK PIDANA SUMBER DAYA AIR: TINDAK PIDANA DALAM UU NO. 7 TAHUN 2004%

a.  menyewakan%atau*memindahtangankan%sebagian* atau*seluruhnya*hak%guna%air%sebagaimana* dimaksud*dalam*Pasal%7%ayat%(2);* b.  melakukan*pengusahaan%sumber%daya%air%tanpa% izin%dari*pihak*yang*berwenang*sebagaimana* dimaksud*dalam*Pasal%45%ayat%(3);** c.  melakukan*kegiatan*pelaksanaan%konstruksi% prasarana*sumber*daya*air*yang*>dak*didasarkan* pada*norma,*standar,*pedoman,*dan*manual* sebagaimana*dimaksud*dalam*Pasal%63%ayat%(2);% d.  melakukan*kegiatan*pelaksanaan%konstruksi%pada* sumber*air*tanpa%memperoleh%izin%dari* Pemerintah*atau*pemerintah*daerah*sebagaimana* dimaksud*dalam*Pasal%63%ayat%(3).*

PIDANA% SENGAJA : Penjara paling lama 3 th dan denda paling banyak Rp. 500 juta LALAI : Penjara paling lama 6 bln dan denda paling banyak Rp. 100 juta (kecuali huruf a. tidak termasuk unsur kelalaian)

direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

STANDAR OPERASIONAL

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

DASAR HUKUM ! KUHAP ! UU No.7/2004 ! PERKAPOLRI No. 6/2010

izin !  tegur !  beku !  cabut

L K

laporan kejadian

!  masyarakat !  petugas

wasmat Pengawasan & pengamatan

administratif pidana

BP

berkas perkara

PPNS – korwas JPU

sidik !  tkp !  panggil !  periksa !  segel/sita !  saikara

direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

•  melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air •  melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air •  memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air •  melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana •  menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti •  meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air •  membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia •  menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

penegakan hukum

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

pengawasan

pembinaan direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2013

TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN PERIZINAN: " Pembagian/alokasi air sesuai dengan prioritas (kebutuhan pokok sehari-hari, irigasi rakyat, industri, dll) " Pengelolaan konflik penggunaan sumber daya air (misalnya penggunaan irigasi dengan PDAM) " Sinkronisasi pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dengan pengembangan wilayah untuk menjamin ketersediaan air baku " Penerapan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan keberadaan sumber-sumber air " Pemanfaatan daya air untuk pembangkitan energi listrik direktorat bina penatagunaan sumber daya air - 2014

1.  Luas DAS = 387 km2 2.  Panjang sungai = 119 km (ruas Cisaat – PA. Manggarai) 3.  Stasiun hujan = 12 stasiun 4.  Hulu sungai

= Gunung Pangrango

Mengalir ke utara masuk DKI Jakarta melalui wilayah: !  Kabupaten Bogor !  Kota Bogor !  Kota Depok !  DKI Jakarta

Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan

S. Ciliwung

Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan

Situ Cisaat

Layout Garis Sempadan Sungai (GSS)

Layout Garis Sempadan Sungai (GSS)

Layout Garis Sempadan Sungai (GSS)