Pedoman Audit Pbj

Daftar Isi  Bab

I  Bab II  Bab III  Bab IV  Bab V  Bab VI

1

PEDOMAN AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Surat Kepala BPKP No.S-506/K/D1/2007 Tanggal,30 April 2007

2

BAB I PENDAHULUAN  Latar

belakang

 Tujuan

dan peruntukan pedoman

 Sistematika

3

pedoman

LATAR BELAKANG  Untuk

meningkatkan efektivitas dan keseragaman dalam pelaksanaan pengawasan /audit PBJ

4

TUJUAN DAN PERUNTUKAN PEDOMAN  Tujuan

: Untuk meningkatkan efektivitas hasil audit PBJ  Peruntukan Pedoman: 1.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2.SPI BI/BHMN/BUMN/BUMD/Badan Usaha lainnya 5

Sistematika Pedoman BAB I : Pendahuluan

BAB V : Pelaporan Hasil Audit

BAB II : Umum BAB III : Persiapan Audit BAB IV : Pelaksanaan Audit 6

BABVI : Pemantauan TL Hasil Audit Lampiran

BAB II UMUM  Jenis

dan lingkup audit  Tujuan dan sasaran audit  Standar audit  Tahapan audit  Metodologi audit  Output dan outcome yang diharapkan

7

Jenis dan lingkup audit  Jenis

audit; Termasuk dalam audit dengan tujuan tertentu (lihat;Pasal 4 ayat 4 UU No.15 tahun 2004)  Lingkup Audit; Seluruh kegiatan pengadaan PBJ sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kepres 80 Tahun 2003 8

ASPEK-ASPEK YANG DIAUDIT Perencanaan  Keuangan  Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan  Kewajaran harga  Ketepatan kuantitas  Ketepatan kualitas  Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan  Pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan 

9

TUJUAN DAN SASARAN AUDIT Untuk meyakinkan bahwa pengadaan BJ dilakukan secara efisien,efektif,terbuka dan bersaing,transparan,adil/tidak diskriminatif dan akuntabel

10

TUJUAN SPESIFIK 

Meyakinkan; 1.PBJ dilakukan sesuai dengan kebutuhan, baik segi jumlah, kualitas dan waktu 2.Prosedur PBJ yang digariskan terpenuhi 3.kuantitas,kualitas dan harga B/J sesuai dengan kontrak diserahterimakan tepat waktu

11

lanjutan 4.Barang yang diperoleh telah ditempatkan di lokasi yang tepat, dipertanggungjawabkan benar, dimanfaatkan sesuai tujuan penggunaan 5.Jasa yang diperoleh telah dimanfaatkan sesuai tujuan 12

 Mengidentifikasi;

1.Penyimpangan dalam PBJ 2.Kelemahan SPI atas PBJ

13

SASARAN AUDIT  Anggaran

belanja barang/jasa termasuk belanja modal satuan kerja instansi pemerintah,BI/BHMN/BUMN/BUMD dan Badan usaha lainnya

14

STANDAR AUDIT  Mengacu

kepada Standar Audit APIP (Kpts.Kepala BPKP No.-Kep-378/k/1996 tanggal 31 mei 1996) 1.Standar Umum 2.Standar Koordinasi dan kendali mutu 3.Standar Pelaksanaan 4.Standar Pelaporan 5.Standar Tindak lanjut 15

TAHAPAN AUDIT  Persiapan

Audit  Pelaksanaan Audit  Pelaporan hasil Audit  Pemantauan tindak lanjut hasil Audit

16

METODOLOGI AUDIT  Desk

Audit  Field Audit  Benchmarking  Penggunaan Tenaga Ahli  Audit Investigatif

17

OUTPUT DAN OUTCOME YANG DIHARAPKAN  OUTPUT;

Laporan hasil audit PBJ OUTCOME; Dimanfaatkannya LHA untuk pengambilan keputusan.

18

BAB III PERSIAPAN AUDIT  Tujuan

persiapan audit

 Tahapan

 Audit

19

persiapan audit

program persiapan audit

TUJUAN PERSIAPAN AUDIT Untuk mendapatkan informasi umum mengenai kegiatan PBJ yang akan diaudit  Agar auditor memperoleh pemahaman secara umum dan menyeluruh mengenai kegiatan PBJ yang akan diaudit  Untuk memudahkan melakukan langkahlangkah audit selanjutnya 

20

TAHAPAN PERSIAPAN AUDIT 

Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan auditan



Pengumpulan informasi umum



Pengujian pendahuluan



Menyusun ikhtisar hasil persiapan audit 21

AUDIT PROGRAM PERSIAPAN AUDIT  Mencakup

; 1.langkah kerja 2.waktu 3.tempat 4.pihak-pihak yang akan ditemui/dimintai keterangan 5.informasi lainnya 22

BAB IV PELAKSANAAN AUDIT  Tujuan

pelaksanaan audit

 Tahapan

 Audit

23

pelaksanaan audit

program pelaksanaan audit

TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT  Untuk

memperoleh pembuktian mengenai kondisi pelaksanaan pengadaan BJ apakah telah sesuai dengan kriteria pengadaan yang efektif,efisien dan ekonomis

24

TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT  Pengujian

sistem pengendalian intern proses PBJ  Pengujian lanjutan atas pelaksanaan PBJ  Penyusunan ikhtisar hasil pelaksanaan audit  Pembahasan hasil pelaksanaan audit

25

AUDIT PROGRAM PELAKSANAAN AUDIT Diarahkan untuk menguji aspek-aspek pelaksanaan PBJ antara lain : -Perencanaan -Ketaatan prosedur pelaksanaan PBJ pada peraturan per-uu yang berlaku -Kewajaran harga -Ketepatan kuantitas -Ketepatan kualitas -Ketepatan waktu -Pemanfaatan -Indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)



26

PENYIMPANGAN DALAM PROSES PBJ 1. 2.

3. 4.

Perencanaan pengadaan Pembentukan panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan Penyusunan dan pengesahan HPS Penyusunan dan pengesahan dokumen pemilihan penyedia BJ

27

Lanjutan 1 5.

6.

7.

8.

Pengumuman pelelangan/seleksi/pengadaan Prakualifikasi/Pascakualifikasi penyedia BJ Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan penyedia BJ Penjelasan(Aanwijzing)

28

Lanjutan 2 9.

10. 11.

12. 13. 14.

Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran Evaluasi penawaran Pengumuman pemenang Sanggahan peserta lelang Penunjukan pemenang lelang Penandatanganan kontrak 29

Lanjutan 3 15. 16. 17.

Pelaksanaan kontrak/penyerahan BJ Pembayaran dan pelaporan Potensi penyimpangan dalam pemanfaatan

30

1. PERENCANAAN PENGADAAN  Penggelembungan

anggaran  Rencana pengadaan yang diarahkan  Pengumuman tidak terbuka  Paket direkayasa  Memecah pengadaan untuk menghindari pelelangan  Memecah paket yang merupakan kesatuan konstruksi 31

Lanjutan 1  Menyatukan

beberapa kegiatan yang tersebar dengan mengabaikan efisiensi  Menggabungkan paket pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan pengusaha kecil  Rencana pembelian tidak sesuai kebutuhan  Jadwal waktu tidak realistis 32

Lanjutan 2 Pemilihan metode pengadaan tidak tepat  Pemilihan metode evaluasi tidak tepat  Direncanakan swakelola tetapi dilaksanakan kontraktual  Jadwal waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen berbeda  Biaya pendukung pengadaan tidak tersedia 

33

2. PEMBENTUKAN PANITIA/PEJABAT/UNIT LAYANAN PENGADAAN Tidak memiliki sertifikat keahlian PBJ atau bukti keikut sertaan dalam pelatihan PBJ  Tertutup/tidak transparan  Tidak memiliki integritas  Memihak pada kelompok tertentu  Tidak independen  Perangkapan jabatan 

34

3. PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN HPS  

      



HPS tidak ada HPS tidak ditandatangani seluruh panitia HPS tidak disahkan PPK Harga B/J dalam HPS mengarah pada merk tertentu Nilai estimasi sulit diperoleh Mark up dalam HPS Harga dasar tidak standar Estimasi harga tidak sesuai aturan Referensi harga HPS fiktif Penambahan item biaya yang tidak diperkenankan

35

4. PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN PEMILIHAN PBJ Dokumen pemilihan tidak disahkan PPK  Persyaratan teknis mengada-ada  Kriteria evaluasi tidak ada  Spesifikasi teknis mengarah pada kelompok tertentu  Penambahan kriteria evaluasi yang tidak perlu  Dokumen lelang tidak standar  Dokumen lelang tidak lengkap 

36

5. PENGUMUMAN PELELANGAN/SELEKSI/ PENGADAAN Tidak diumumkan  Diumumkan tapi tidak dimedia yang ditetapkan  Pendaftaran/pengambilan dokumen harus membawa dokumen asli  Pengumuman lelang pada hari libur  Pengumuman lelang palsu  Materi pengumuman membingungkan  Jangka waktu pengumuman singkat  Pengumuman lelang tidak lengkap 

37

6. PRAKUALIFIKASI/PASCA KUALIFIKASI PENYEDIA B/J Tidak memenuhi syarat kualifikasi tetapi diluluskan  Dokumen kualifikasi dipalsukan  Dokumen kualifikasi tidak didukung data otentik  Evaluasi panitia tidak sesuai kriteria  Metode pelelangan tidak tepat  Kriteria evaluasi tidak ada/tidak jelas  Melakukan prakualifikasi massal 

38

7. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA BJ Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama  Waktu pendistribusian terbatas  Penyebarluasan dokumen cacat  Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari  Pendaftaran dan pengambilan dokumen dinyatakan tidak boleh diwakilkan  Pendaftaran/pengambilan dokumen harus membawa dokumen asli 

39

8. PENJELASAN(AANWIJZING) Penjelasan terbatas pada kelompok tertentu  Informasi terbatas  Tidak ada partisipasi masyarakat  Penjelasan kontroversial  Tidak ada dokumentasi rapat penjelasan  BA penjelasan tidak disebarkan ke peserta  Perubahan penting tidak dituangkan dalam dokumen pemilihan 

40

9. PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN  

     

Tempat penyerahan dokumen direlokasi Batas akhir pemasukan dokumen diundur atau dimajukan tanpa ada adendum dalam dokumen pemilihan Penyimpanan dokumen penawaran tidak aman Dokumen yang terlambat masih diterima Penyerahan dokumen fiktif Dokumen penawaran tidak lengkap Pembukaan dokumen penawaran hari libur Pembukaan dokumen penawaran ditunda tanpa alasan yang jelas

41

10. EVALUASI PENAWARAN  Kriteria

evaluasi cacat  Tempat evaluasi tersembunyi  Peserta lelang menurun secara mencolok  Dokumen penawaran diganti  Surat penawaran palsu

42

11. PENGUMUMAN PEMENANG  Pemenang

tidak diumumkan  Pengumuman pemenang tidak diberitahu ke seluruh peserta lelang  Pengumuman terbatas  Pengumuman tersembunyi  Tanggal pengumuman ditunda-tunda  Tidak sesuai kaidah atau tidak ada masukan dari masyarakat 43

12. SANGGAHAN PESERTA LELANG  Surat

sanggahan tidak ditanggapi  Jawaban sanggahan ditunda-tunda  Tidak seluruh sanggahan ditanggapi  Substansi sanggahan tidak ditanggapi  Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan proses lelang diatur

44

13. PENUNJUKAN PEMENANG LELANG  Surat

penunjukan tidak lengkap  Surat penunjukan ditunda pengeluarannya  Surat penunjukan dikeluarkan terburuburu  Surat penunjukan tidak sah  Tanggal kontrak mendahului tanggal penunjukan 45

14. PENANDATANGANAN KONTRAK Adanya kejanggalan kontrak  Penandatanganan kontrak kolusif  Penandatanganan konrak ditunda dengan sengaja  Panandatanganan kontrak tertutup  Penandatanganan kontrak tidak sah  Kontrak di atas Rp 50 juta tidak dilengkapi surat jaminan pelaksanaan  Tanggal surat jaminan pelaksanaan lebih belakangan dari tanggal kontrak 

46

15. PELAKSANAAN KONTRAK/PENYERAHAN B/J 

  

   

Volume pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai kontrak Kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak Kualitas pekerjaan rendah Penyerahan terlambat Perintah perubahan volume dalam rangka KKN Kriteria penerimaan barang bias Jaminan pasca jual palsu Data lapangan dipalsukan

47

16. PEMBAYARAN DAN PELAPORAN Pembayaran tidak sesuai kemajuan fisik  Pembayaran fiktif  Pajak/PNBP kurang dipungut/disetor  Pelaporan tidak dilaksanakan  Pelaporan tidak sesuai keadaan  Pelaporan tidak lengkap  Pelaporan tidak sesuai peraturan  Tidak dibuat BA pembayaran 

48

17. POTENSI PENYIMPANGAN PEMANFAATAN  Kuantitas

barang yang diterima tidak sesuai kebutuhan  Kualitas barang yang diterima tidak sesuai kebutuhan  Penyerahan barang dilokasi yang tidak tepat  B/J belum/tidak dapat dimanfaatkan

49

BAB V PELAPORAN HASIL AUDIT 1.

Tujuan pelaporan hasil audit

2.

Materi pokok laporan hasil audit

3.

Format laporan hasil audit

4.

Distribusi laporan hasil audit 50

1. TUJUAN LAPORAN AUDIT 

Memberikan informasi objektif pada pihak terkait



Menyajikan hasil penilaian atas kondisi pelaksanaan pengadaan B/J



Menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan,perencanaan,pelaksanaan,pengen dalian

51

3. MATERI POKOK LAPORAN HASIL AUDIT A. B. C. D. E. F. G.

Dasar audit Tujuan audit Ruang lingkup audit Data pengenal Uraian hasil audit Uraian temuan hasil audit Hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan 52

A. DASAR AUDIT  Peraturan

atau ketentuan yang mendasari dilakukan audit

53

B. TUJUAN AUDIT  LIHAT

54

BAB II DI ATAS

C. RUANG LINGKUP AUDIT  Tahun

anggaran

 Periode

 Luas

55

audit

pengujian

D. DATA PENGENAL  LIHAT

56

LAMPIRAN III

E. URAIAN HASIL AUDIT  Memuat;

1.realisasi keuangan 2.pencapaian target penyelesaian kegiatan 3.pemenuhan kewajiban pajak/PNBP 4.hasil pengujian proses pengadaan

57

F. URAIAN TEMUAN HASIL AUDIT  Harus

memenuhi atribut;

1.judul 2.kondisi 3.kriteria 4.penyebab 5.akibat 6.komentar penanggung jawab kegiatan 58

LANJUTAN 7.tanggapan auditor atas komentar tersebut 8.rekomendasi perbaikan 9.tindak lanjut jika sudah ada

59

TEMUAN YANG DAPAT DITERUSKAN KEPADA USERS  Material

 Berdasarkan

fakta,bukti cukup,relevan dan kompeten

 Dikembangkan

60

secara objektif

KLASSIFIKASI TEMUAN 









Kode 01;kejadian yang merugikan keuangan negara Kode 02;kewajiban penyetoran kepada negara,BI/BHMN/BUMN/BUMD/BUL Kode 03;pelanggaran peraturan perundangundangan Kode 04;pelanggaran prosedur/tatakerja yang berlaku khusus bagi organisasi ybs Kode 05;penyimpangan ketentuan pelaksanaan anggaran

61

Lanjutan Kode 06;hambatan terhadap kelancaran proyek  Kode 07;hambatan terhadap kelancaran tugas/fungsi  Kode 08;kelemahan administrasi  Kode 09;ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat  Kode 10;temuan audit lainnya 

62

G. HAL-HAL PENTING LAINNYA YANG PERLU DIPERHATIKAN  Hal-hal

yang perlu diinformasikan kepada users namun tidak dimasukkan dalam temuan audit

63

3. FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT  LIHAT

64

LAMPIRAN III

4. DISTRIBUSI LAPORAN HASIL AUDIT  Disesuaikan

dengan ketentuan yang berlaku diorganisasi masing-masing  Sesuai pasal 48 keppres 80/2003(Perpres 8/2006)tembusan laporan disampaikan ke BPKP  Penyampaian selambat-lambatnya 2 minggu setelah tanggal laporan

65

BAB VI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT  TUJUAN

PEMANTAUAN TINDAK

LANJUT  PELAKSANAAN

AUDIT

66

PEMANTAUAN HASIL

TUJUAN PEMANTAUAN TL HASIL AUDIT  Untuk

mendorong percepatan pelaksanaan serta ketepatan pelaksanaan TL sesuai rekomendasi

67

PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT  Sebelum

penyampaian laporan diterbitkan surat penegasan  Satu bulan setelah laporan terbit tidak ada TL,dibuat surat penegasan kedua  Dua bulan setelah penegasan kedua tidak ada TL,dibuat penegasan ketiga,tembusan keatasan auditan ybs

68

Dalam hal rekomendasi tidak ditindak lanjuti ,dilakukan pembahasan dengan pimpinan auditan sebab-sebab tidak dilakukan TL  Setelah penegasan ketiga ,untuk rekomendasi yang mengandung potensi kerugian negara tidak ada TL,maka perlu dipertimbangkan untuk audit investigatif 

69

70