Pasien Dan Hak Informasi

Pasien dan Hak Informasi  Agar proses pengobatan berjalan lancar, lancar, pasien sebaiknya sebaiknya memahami hal-hal yang berkaitan dengan dengan proses pengobatan tersebut. Pasien memiliki hak tanya kepada tenaga kerja medis, dan tenaga kerja medis, di antaranya dokter, apoteker, perawat, menurut Undang-undang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pasien mengenai proses pengobatan.

Hak Pasien Atas Informasi

Menurut UU kesehatan no 23/1992 dalam Bab Penjelasan dari Pasal 53 ayat 2, hak -hak pasien meliputi: 1.

Hak untuk memperoleh informasi

2.

Hak untuk memberikan persetujuan

3.

Hak atas rahasia kedokteran

4.

Hak atas pendapat kedua (second opinion)

Pasien berhak memperoleh penjelasan dari tenaga kesehatan apabila hendak mendapatkan informasi seperti : penyakit yang diderita, tindakan medis yang hendak dilakukan, obat-obatan yang diresepkan dan alternatifnya, serta perkiraan biaya pengobatan termasuk di dalamnya harga obat-obatan.

Peran Aktif Pasien

Sebagai pihak yang menerima tindakan medis dan mengonsumsi obat-obatan, pasien harus berperan aktif  dalam mendapatkan informasi. Proses pengobatan adalah sebuah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Usia, alergi, penyakit yang pernah diderita, dan pola makan adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan obat. Dan hal-hal ini sebaiknya didiskusikan dengan dokter dan apoteker, agar tercapai pengobatan yang efektif.

 Ada beberapa hal yang berhubungan dengan dengan penggunaan obat-obatan yang sebaiknya diketahui diketahui oleh pasien dan dikonsultasikan dengan apoteker atau dokter. 1.

Penggunaan Obat Pasien harus memahami sepenuhnya cara penggunaan obat yang diresepkan oleh dokter. Penggunaan obat yang benar akan memastikan efektivitas pengobatan.

2.

Efek Samping Pasien harus mengetahui efek samping dari penggunaan obat yang akan dia konsumsi. Ini bertujuan untuk menghindari efek-efek yang merugikan dari obat yang hendak d ikonsumsi.

3.

Alergi dan Sejarah Medis Pasien sebaiknya mengkonsultasikan mengkonsultasikan alergi atau sejarah penyakit yang pernah diderita kepada dokter. Hal ini penting untuk menghindari penulisan resep yang dapat memberikan efek buruk kepada pasien, yang disebabkan oleh interaksi obat dengan tubuh pasien.

4.

Resep Alternatif  Pasien berhak menanyakan atau meminta alternatif terhadap obat yang diresepkan. Pasien ju ga berhak meminta resep obat generik apabila terdapat alternatif obat generik terhadap obat yang telah diresepkan. Obat generik memiliki efek terapi yang sama, tetapi dengan harga yang lebih rendah.

Kesimpulan

Proses pengobatan akan efektif apabila ada komunikasi dua arah dan terbuka antara pasien dan tenaga kesehatan. Adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi dari dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya mengenai proses pengobatan yang ia terima. Dan t enaga kesehatan wajib memberikan informasi yang berhubungan dengan proses penyembuhan dan pengobatan pasien, diminta atau tidak diminta.

http://farmasi.unpad.ac.id/padi/pasien-dan-hak-informasi-medis

Hak Pasien diatur dalam rangka melindungi kepentingan pasien yang seringkali tidak berdaya. Hak dan Kewajiban Pasien Menurut Undang-Undang Menurut „Declaration of Lisbon (1981) : The Rights of the Patient” disebutkan beber apa hak pasien, diantaranya hak memilih dok ter, hak dirawat dokter yang “bebas”, hak menerima atau menolak  pengobatan setelah menerima informasi, hak atas kerahasiaan, hak mati secara bermartabat, hak  atas dukungan moral atau spiritual. Dalam UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 53 menyebutkan beberapa hak pasien, yakni hak atas Informasi, hak atas second opinion, hak atas kerahasiaan, hak atas persetujuan tindakan medis, hak atas masalah spiritual, dan hak atas ganti rugi. Menurut UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 4-8 disebutkan setiap orang berhak  atas kesehatan, akses atas sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, lingkungan yang sehat, info dan edu kasi kesehatan yg seimbang dan bertanggungjawab, dan informasi tentang data kesehatan dirinya. Hak-hak pasien dalam UU No. 36 tahun 2009 itu diantaranya meliputi: - Hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan (kecuali tak sadar, penyakit menular berat, gangguan jiwa berat). - Hak atas rahasia pribadi (kecuali perintah UU, pengadilan, iji n ybs, kepentngan ybs, kepentingan masyarakat). - Hak tuntut ganti rugi akibat salah atau kelalaian (kecuali tindakan penyelamatan nyawa atau cegah cacat). Pada UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran khususnya pada pasal 52 juga diatur hak-hak  pasien, yang meliputi: - Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3. - Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. - Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. - Menolak tindakan medis. - Mendapatkan isi rekam medis. Terkait rekam medis, Peraturan Menteri kesehatan No.269 pasal 12 menyebutkan: - Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan. - Isi rekam medis merupakan milik pasien.

- Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis. - Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Hak Pasien dalam UU No 44 / 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 32 UU 44/2009) menyebutkan bahwa setiap pasien mempunyai hak sebagai berikut: - Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit. - Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. - Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. - Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. - Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; - Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. - Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. - Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain (second opinion) yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit. - Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. - Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. - Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tuj uan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. - Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. - Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak  mengganggu pasien lainnya. - Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya. - Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. - Menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit itu diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. - Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. Sementara itu kewajiban pasien diatur diataranya dalam UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik  Kedokteran, terutama pasal 53 UU, yang meliputi: -

Memberi informasi yg lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi. Mematuhi ketentuan yang berlaku di saryankes. Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Terkait kewajiban pasien seperti disebut di atas, sebenarnya ada “pesan” implisit terkait hal itu, diantaranya: - Masing-masing pihak, dalam hal ini pasien dan tenaga medis, harus selalu memberi informasi yang

tepat dan lengkap, baik sebelum maupun sesudah tindakan (preventif/diagnostik/terapeutik/rehabilitatif). - Keputusan di tangan pasien, dokter mengadvokasi prosesnya (kecuali keadaan darurat yang tak  bisa ditunda). - Layanan medis harus sesuai kebutuhan medisnya. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis Di dalam UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pada pasal 50 disebutkan adanya hakhak dokter, yakni: - Memperoleh perlindungan hukum sepanjang sesuai standar profesi dan SOP. - Memberikan layanan medis menurut standar profesi (SP) dan standar operasional prosedur (SOP). - Memperoleh info yg jujur & lengkap dari pasien atau keluarga pasien. - Menerima imbalan jasa.  Adanya perlindungan hukum bagi dokter ini mengingat bahwa pekerjaan dokter dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan bahwa dalam bekerja seorang dokter harus bebas dari intervensi pihak lain, dan bebas dari kekerasan. Jika pun terdapat dugaan  “malpraktik” harus melalui proses pembuktian hukum terlebih dahulu, termasuk diantaranya tentu saja seorang dokter bebas memperoleh pembelaan hukum. Pada pasal 52 UU yang sama diatur pula mengenai kewajiban dokter, yang meliputi: - Memberi pelayanan medis sesuai SP & SOP, serta kebutuhan medis pasien. - Merujuk pasien bila tak mampu. - Menjamin kerahasiaan pasien. - Pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila yakin ada orang lain yg bertugas dan mampu. - Menambah / ikuti perkembangan iptek kedokteran. Selain dokter, rumah sakit juga memiliki kewajiban dalam melayani pasiennya. Kewajiban itu dituangkan dalam UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kewajiban rumah sakit itu sudah tentu mengikat juga pada para tenaga medis. Dalam pasal 29 UU No.44 menyatakan kewajiban rumah sakit, diantaranya: - Informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. - Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, tidak diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. - Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. - Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya. - Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. - Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien ti dak  mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. - Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien. - Menyelenggarakan rekam medis. - Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia.

- Melaksanakan sistem rujukan. - Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika sert a peraturan perundang-undangan. - Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien. - Menghormati dan melindungi hak-hak pasien. - Melaksanakan etika rumah sakit. - Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. - Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional. - Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. - Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws). - Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas. - Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. Menurut Kode Etik Rumah Sakit Indonesia terdapat beberapa kewajiban bagi tenaga medis. Kewajiban itu meliputi kewajiban umum, kewajiban kepada masyarakat dan kewajiban terhadap pasien. Kewajiban umum rumah sakit terdiri dari menaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, mengawasi dan bertanggungjawab terhadap semua kejadian di RS (corporate liability), memberi pelayanan yang baik  (duty of due care), memberi pertolongan darurat tanpa meminta pembayaran uang muka, memelihara rekam medis pasien, memelihara peralatan dengan baik dan siap pakai, dan merujuk  kepada RS lain bila perlu. Kewajiban rumah sakit kepada Masyarakat terdiri dari berlaku jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik masyarakat, berusaha menjangkau pasien di luar dinding RS (extramural ). Sedangkan Kewajiban rumah sakit kepada pasien adalah mengindahkan hak-hak asasi pasien, memberikan penjelasan kepada pasien tentang derita pasien dan tindakan medis atasnya, meminta informed consent, mengindahkan hak pribadi (privacy), menjaga rahasia pasien.