Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilu Kada

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PELAKSANA PELAKSANAAN AN PEMILU PEMILU KADA KADA PUTARA PUTARAN N KEDUA KEDUA DI KECAMA KECAMATAN TAN HARAU HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2010

Pemerintah

Pusat

secara

dominan

menentukan siapa yang harus terpilih dan DPRD hanya melegitimasi calon yang sudah ditentukan. Jika DPRD

(FAIZIL AZIZ-0921202060)

mengambil keputusan yang berbeda dengan arahan Pemerintah Pusat maka

PENDAHULUAN

akan diabaikan oleh Pemerintah Pusat Pemili Pemilihan han Kepala Kepala Daerah Daerah atau atau

karena Pemerintah Pusat tidak terikat

yang sekarang lebih dikenal dengan Pem Pemilu

Kada

secara ara

dengan

langsung sung

merupakan sebuah kebijakan

yang

kepada Presiden dan Menteri Dalam  Negeri, sedangkan

diharapkan oleh seluruh masyarakat

Kepala

Indonesia sebagai pilihan tepat untuk 

 berakibat

dengan salah satu tujuan reformasi,

Tahun

masa

1999

demokratisasi

malah

 persoalan

Pemerintah

Daerah. Pada era sentralisasi (masa

pela pelaks ksan anaa aan n

Pemi Pemilu lu

telah

Pemerintah

me mengakhiri Pusat

yang

baru,

money

politic

konflik

antar

seperti (pol politik

terjadinya ua uang) ng)

pendukung

dan

masing

masing calon. calon. Bahkan pemilih pemilihan an tidak  tidak 

 berlakunya UU No. 5 Tahun 1974), seti setiap ap

Daerah

dominan dominan,, tetapi tetapi justr justru u menimb menimbulk ulkan an

dianggap sebagai hambatan dalam  proses

199 1999

 pengaruh

 berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 dan Tahun

Kepala

daerah daerah setelah setelah berlakunya berlakunya UU UU No. 22

Apabil Apabilaa kembal kembalii meliha melihatt sejarah, sejarah,

No.22

seorang

Perubahan format pemerintahan

kedaulatan ke tangan rakyat.

UU

hanya

daripada daripada kepada daerahnya daerahnya sendiri. sendiri.

mengembalikan

pada

sifatnya

lebih besar kepada Pemerintah Pusat

yang yang lebih lebih demokra demokratis tis yang yang hanya hanya bisa

Kada

DPRD,

merasa memiliki tanggung jawab yang

yaitu untuk mewujudkan Indonesia

Pemilu

Daerah

kepada

memberikan laporan saja. Hal ini

menuju menuju demok demokrat ratisa isasi. si. Ini seir seiring ing juga juga

format

DPRD.

tahun memberi pertanggungjawaban

momentum momentum politik politik besar yang sangat

dengan

pemilihan

Konsekuensinya, Kepala Daerah setiap

diam diambi bill oleh oleh pemer pemerin inta tah h dan dan menj menjad adii

dicapai

hasil

langsung langsung ini menimbulkan menimbulkan kontroversi kontroversi,,

Kad Kada, a,

kare karena na sering seringka kali li calon calon-c -cal alon on yang yang

1

2

terpil terpilih ih tidak tidak memili memiliki ki kemamp kemampuan uan

sistem sistem Pemili Pemilihan han Kepala Kepala Daerah Daerah oleh oleh

dan

DPRD menjad menjadii Pemilu Pemilu Kada Kada langsung langsung

kapabilitas

un untuk

menjadi

 pemimpin daerah. Berbagai

oleh oleh rakya rakyatt adalah adalah kebutuh kebutuhan an yang yang sekitar 

sanga sangatt mend mendesa esak. k. Ha Hall ini ini juga juga ses sesua uaii

tersebut

denga dengan n UU UUD D 1945 1945 Pasa Pasall 18 18 aya ayatt (4) (4)

mend mendor oron ong g per perlu adan adany ya peru peruba baha han n

yang menyata menyatakan kan bahwa bahwa “Guber “Gubernur nur,,

form format at Pemi Pemilu lu Kad Kada, a, kare karena na fakt faktaa

Bupati dan Walikota masing-masing

seki sekittar Pemilu Ka Kada seb sebelum da dan

sebagai kepala pemerintahan daerah

setelah UU No. 22 Tahun 1999, adalah

 propinsi, kabupaten dan kota dipilih

kecenderungan proses pemilihan yang

secara demokratis”.

 pemilihan

persoalan

Kepala

dinilai

Daerah

mematikan

proses

Makna

demokratis

demokratisasi. Pada pemerintah yang

menimbulkan

sentralistik di bawah UU. No. 5 Tahun

dipilih langsung oleh rakyat serta bisa

1974 1974,, hasi hasill pemi pemili liha han n seca secara ra sepi sepiha hak  k 

 juga dipilih langsung oleh anggota

oleh

legislatif sebagai Wakil rakyat. Namun

Pemerintah

menjadikan

Pusat

Pemilu

Kada

telah sekedar 

makna

bisa

ganda,

bisa

dengan ad adanya re revisi UU No. 22

sandiwara sandiwara belaka. belaka. UU. No. 22 22 Tahun Tahun

Tahun 1999 menjadi UU No. 32

1999, telah memberi keleluasaan pada

Tahun 2004 2004 maka maksud dari dipilih dipilih

daerah atau kepada DPRD dalam

di sini sini yakni yakni secara secara demokr demokrati atiss dipilih dipilih

memilih

lang langsu sung ng

Kepala

Da Daerah.

Namun

ole oleh h

raky rakyat at..

Sehi Sehing ngga ga

 proses rekrutmen ini tidak kondusif 

diharapkan terwujudnya masyarakat

terhadap

yang

proses

politik

yang

demokratis di daerah, justru semakin

demokratisasi

sesuai

dengan

tujuan reformasi di atas.

 buruk, terutama dengan praktek money praktek money

Dalam konteks demokratisasi,

 politic (politik uang) dalam proses

masyarakat yang memiliki kesadaran

 pemilihan, maupun dilihat dari kualitas

 berdemokrasi adalah langkah awal

dan kapabilitas kapabilitas Kepala Daerah Daerah terpilih. terpilih.

menu menuju ju

Bertolak

dari

pemikiran

dan

kenyata kenyataan an terseb tersebut ut maka maka peruba perubahan han

demo demokr kras asii

Pembentukan

warga

yan yang g negara

bena benarr. yang

demokratis dilakukan secara efektif 

3

hanya

melalui

pendidikan

Dalam demokrasi konstitusional, civic

kewarganegaraan atau civic civic educat education ion..

education yang efektif adalah suatu

Aktualisasi

dari

keharusan karena kemampuan untuk 

sebenarnya

terletak

civic

education

pada

tingkat

 berpartisipasi

dalam

masyarakat

 partisipasi politik masyarakat di setiap

demokratis, berpikir secara kritis, dan

momentum

pemilu,

 bertindak secara sadar dalam dunia

media

yang plural, memerlukan empati yang

praktik 

memungkinkan kita mendengar dan

yang

oleh karenanya mengakomodasi pihak 

karena

politik

seperti

sekaligus

menjadi

 pembelajaran

serta

 berdemokrasi

bagi

diharapkan

dapat

kesadaran

rakyat

membentuk 

kolektif

segenap

unsur 

lain,

yang

benar

sesuai

nuraninya.

Barber

dalam

Branson

itu

memerlukan

kemampuan yang memadai.

 bangsa tentang pentingnya memilih  pemimpin

semuanya

Tujuan civic education menurut Benyamin (1999:6)

Barber

dalam

adalah

Branson

partisipasi

yang

(1999:5) menjelaskan bahwa ”civic ”civic

 bermutu dan bertanggung be rtanggung jawab dalam

education adalah pendidikan nutuk 

kehidupan politik dan masyarakat baik 

mengembangkan

memperkuat

di tingkat lokal, maupun nasional.

pemerintahan

Hasilnya adalah dalam masyarakat

dalam

atau

dan

tentang

otonom ( self  self government )”. )”. Pemerintahan

yang

demokratis

kemungkinan

otonom

yang

bahwa

warga

selalu

dalam

mempunyai pengetahuan, kemampuan

 pemerintahannya sendiri. Mereka tidak 

dan kemauan untuk mewujudkannya.

hanya

Partisipasi

demokratis negara

tuntutan

berarti aktif

menerima orang

terlibat

dan

Yang

ada,

jika

warga

warga

negaranya

negara

dalam

pada

masyarakat yang demokratis, harus

akhirnya cita-cita demokrasi dapat

didasarkan pada pengetahuan, refleksi

diwujudkan dengan sesungguhnya bila

kritis

setiap

 penerimaan

warga

lain.

memenuhi

mengadakan perubahan sosial akan

negara

dapat

 berpartisipasi dalam pemerintahannya.

dan

pemahaman akan

hak-hak

serta dan

tanggung jawab. Partisipasi semacam

4

itu

memerlukan

(1)

penguasaan

Sistem Pemilu Kada secara langsung

terhadap pengetahuan dan pemahaman

ini

tertentu,

terciptanya

(2)

kemampuan

pengembangan intelektual

 partisipatoris,

(3)

dan

dirasakan

lebih

menjanjikan

demokratisasi

dibandingkan

apabila

dengan

sistem

pengembangan

sebelum sebelumnya nya sesu sesuai ai denga dengan n UU No.5 No.5

karakter atau sikap mental tertentu,

Tahu Tahun n 197 1974 4 atau ataupu pun n UU No.2 No.22 2 Tah Tahun un

dan (4) komitmen yang benar terhadap

1999 1999 kare karena na kesem kesempa pata tan n masy masyar arak akat at

nilai

untuk memilih pemimpin di daerahnya

dan

prisip

fundamental

demokrasi.

secara bebas tanpa adanya tekanan ,

Sebagai proses dari transformasi  politik,

masyarakat

mengharapkan

agar agar Pemil Pemilu u Kad Kadaa dapa dapatt meng mengha hasi silk lkan an Kepala

daerah

 berkualitas, terhadap

yang

legitimate, kepentingan

akuntabel, dan

peka

masyarakat,

 baik

berupa

intimidasi

ataupun

kekerasan politik dirasakan sangat luas. Pelaksanaan lang langsun sung g KPUD

ini ini

Pemilu

Kada

disel diseleng engga gara raka kan n yang

oleh oleh

kemudian

 bukan Kepala daerah yang hanya

 bertanggungjawab

mementingkan

pribadi

Sebagaimana tercantum dalam UU No.

Deng De ngan an

32 Tahun 2004 pasal 57 ayat 1,2 (satu,

dibe diberl rlak akuk ukan anny nyaa UU No. No. 32 Tahu Tahun n

dua) tentang Pemerintahan Daerah

2004 sebagai revisi dari UU No. 22

yang berbunyi :

ata atau

kepentingan

gol golon onga gann nny ya

sa saja. ja.

Tahun 1999, masyarakat diberikan kesempatan

oleh

negara

dalam

menentukan

sendiri

segala

bentuk 

kebijakan baik itu menyangkut harkat maupun martabat rakyat di daerah. Masyarakat di daerah telah menjadi  pelaku

utama

atau

voter

turnout 

(pemilih) yang menentukan sendiri Kepala daerah yang mereka inginkan.

kepada

DPRD.

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang  bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan  penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

5

Dengan

sistem Pemilu

Kada

 berhubungan

langsung

langsung ini diharapkan masyarakat

 pelaksanaan

dapat lebih aktif dalam berpartisipasi

kedu keduaa tahu tahun n 2010 2010,, yaitu aitu mas masy yarak arakat at

 politik, khususnya dalam memberikan

umum selaku pemilih, Pemerintah

suara dalam Pemilu Kada 2010 ini,

Daerah, KPUD Lima Puluh Kota, Elit

sehingga

Politik dan Pemuka masyarakat di

Pemilu

suksesnya Kada

memberikan

pelaksanaan

2010 efek

ini

akan

Keca Ke cama mata tan n

positif

bagi

 berdasarkan

Pemilu

dalam

Har Harau au,,

Kada

putaran

dan dan

ter terak akhi hir  r 

dokumen-dokumen

terlaksananya pemerintahan yang lebih

 berupa data tertulis yang didapat dari

 baik ke depannya.

KPUD Lima Puluh Kota sebagai institusi pelaksana Pemilu Kada yang mana pada akhirnya data-data tersebut

BAHAN DAN METODE 1.

dikumpulkan, dianalisis sesuai dengan

Pend Pendek ekat atan an Pen Peneeliti litian an

Penelitian Penelitian yang peneliti peneliti lakukan lakukan ini

berupaya

mendeskripsikan

menganalisis

mengenai

dan

partisipasi

tahapan

Kada

putaran

untuk

kemudian

2.

Lok Lokasi asi Pe Penelit litian ian

Lokasi

penelitian

ini

adalah

di

Kecamatan Harau Kabupaten Lima

Kecamatan Kecamatan Harau tahun 2010. Sesuai

Puluh Puluh Kota. Kota. Alasan Alasan pemilih pemilihan an lokasi lokasi

dengan tujuan yang dicapai, maka

 penelitian di dasarkan sekaitan dengan

dalam penelitian ini menggunakan

tema penelitian yaitu partisipasi politik 

metode penelitian deskriptif kualitatif 

dalam Pemilu Kada, Kecamatan Harau

(descriptive

research). research).

merupakan

kecamatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam

 penurunan

tingkat

 penelitian ini berdasarkan pendapat

masyarakat tertinggi di antara 13

ahli di atas adalah Grounded theory.

kecamatan di Kabupaten Lima Puluh

Dalam penelitian ini data-data yang

Kota

dibutuhkan

 pengumpulan data serta tersedianya

kualitative

peneliti

kedua

atas

disimpulkan berupa sebuah teori.

 politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu

di

diambil

dari

informasi orang ataupun pihak yang

dan

dengan partisipasi

mem memudahk ahkan

dalam

6

fasilitas

dan

kemudahan

dalam

transportasi. 3.

wawancara dengan sumber informasi terpilih.

Jeni Jeniss dan dan Su Sumb mber er Data Data

Penelitian

yang

baik

4.

adalah

Rumusan Ma Masalah

1. Baga Bagaim iman anaa

 penelitian yang di dukung dukun g dengan data

 politik

yang

 pelaksanaan

akurat

sehingga

dalam

bent bentuk uk

par partisi tisipa pasi si

masyarakat Pemilu

dalam Kada

 perumusan masalah dan penarikan

 putaran kedua

kesimpulan memiliki suatu keterkaitan

Harau Kabupat paten Lima Pu Puluh

yang dapat dijelaskan secara ilmiah.

Kota Kota tahun tahun 2010? 2010?

Dalam penelitian dan penulisan Tesis

di Kecamatan

2. Apakah Apakah penyebab penyebab menuru menurunny nnyaa

ini penulis mempergunakan jenis dan

 partisipasi

sumber data sebagai berikut:

dalam pelaksanaan Pemilu Kada

a. Data Data U Umum mum (Sekun (Sekunder) der)

politik

 putaran kedua

masyarakat

di Kecamatan

Data sekunder adalah data yang

Hara Ha rau u Kabu Kabupa pate ten n Lima Lima Pul Puluh uh

diperoleh tidak secara langsung dari

Kota Kota tahu tahun n 2010 2010 dan dan apa apa fak fakto tor  r 

sumbernya,

yang mempengaruhinya?

melalui

dokumen-

dokumen atau catatan tertulis. Data yang tertulis yang bersumber pada dokumen,

sehingga

disebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

data

Demokrasi menurut asal katanya

dokumenter, yaitu data atau gambaran

 berarti

tentang

rakyat rakyat berku berkuasa asa di sini sini yaitu yaitu rakya rakyatt

lokasi

meliputi

:

penelitian, keadaan

yang

geografis,

yang

“rakyat

berkuasa”.

menentukan

sendiri

Makna

segala

demografi, ekonomi dan sosial budaya

 bentuk kebijakan baik itu menyangkut

 baik yang berupa data stastis maupun

harkat maupun martabat rakyat di

yang bersifat dinamis.

daerah. Setiap kebijakan yang akan

 b. Data Khusus (Primer)

diambil oleh pemerintah harus didasari

Data primer adalah data yang secara

langsung

sumbernya,

diperoleh

melalui

FGD

dari dan

oleh keinginan rakyat atau seperti istilah

yang

sering

kita

dengar 

7

“pemerintahan dari, oleh dan untuk 

ataupun paksaan dari pihak manapun.

rakyat”.

Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati

Dalam Wilhem

demokrasi

Henning

menurut

dalam

serta dijunjung tinggi.

(Pit Pito

Dengan adanya Pemilu Kada

2006:185) rakyat dapat menghentikan

langsung

 pemerintahan

 pembelajaran

yang

tidak

disukai

ini,

diharapkan politik

menjadi sekaligus

dengan cara yang sama sekali tidak 

member memberika ikan n pemaha pemahaman man politik politik bagi bagi

 berdarah. Hal ini juga sejalan dengan

masyarakat karena sukses tidak nya

nega negara ra demok demokra rati tiss diman dimanaa keda kedaul ulat atan an

 pelaksanaan Pemilu Kada langsung

tertinggi berada di tangan rakyat,

merupakan salah satu indikator dalam

melalui

menguji

kegiatan

bersama

untuk 

tingkat

partisipasi

politik 

menetapkan tujuan-tujuan, masa depan

masyarakat. Karena masyarakat bebas

serta serta dalam dalam menent menentukan ukan orangorang-ora orang ng

tanpa

yang

menyalurkan aspirasi dan menentukan

akan

memegang

tampuk 

adanya

kepemimpinan. Anggota masyarakat

sendiri

secara langsung memilih wakil-wakil

terwujudnya

yang

lembaga

demokrasi.

Pemilihan umum adalah salah

Partisipasi

akan

duduk

di

paksaan

pemimpinnya pemerintahan

dalam

demi yang

 pemerintahan.

satu satu

pila pilarr

demokrasi.

utam utamaa

dar dari

Dengan

kata

Politik

sebu sebuah ah

Dalam Pelaksanaan Pemilu Kada

lain,

Putaran Kedua Tahun 2010 Di

 partisipasi langsung dari masyarakat

Kecamatan Harau

dalam pelaksanaan Pemilu, Pilleg,

Bentuk

maupun

Pemilu

Kada

Masyarakat

partisipasi

politik 

merupakan

seseorang dapat dilihat dengan jelas

 pengejewantahan dan penyelenggaraan

melalui aktivitas-aktivitas politiknya,

kekuasaan politik yang absah dan oleh

 begitu juga dalam masyarakat dapat

rakyat, rakyat, karen karenaa di sinila sinilah h masyara masyarakat kat

dilihat dari aktivitas-aktivitas yang

 bebas

dilakukan bersama oleh masyarakat di

mengeluarkan

pendapatnya

masing-masing tanpa adanya tekanan

Kecamatan

Harau

berdasarkan

8

 pendapat Mas’oed (2001:47) “kegiatan

 politik

Konvensional

 politik konvensional adalah bentuk 

Konvensional.

dan

Non-

 partisipasi politik yang normal dalam demokrasi

modern.

Bentuk

non-

Penyebab

Menurunnya

Tingkat

konvensional termasuk beberapa yang

Partisipasi

mungkin legal maupun yang illegal,

Dalam Pelaksanaan Pemilu Kada

 penuh kekerasan, dan revolusioner”.

Dan Faktor Yang Mempengaruhi

Bent Bentuk uk-b -ben entu tuk k

Partisipasi

part partis isip ipas asii

poli politi tik  k 

konvensional menurut Mas’oed adalah  pemberian

suara

 politik,

kegiatan

membentuk

dan

kelompok

(voting ), ),

bergabung

dalam

kepentingan

dan

Politik

Berdasarkan responden  pihak

dan

terkait,

 penurunan

 politik

masyarakat

di

disebabkan

oleh

 bentuk

administratif.Sedangkan

partisipasi

politik

Non-

Masyarakat

informasi

dari

wawancara

dengan

peneliti

menarik 

kesimpulan bahwa tingginya tingkat

komunikasi individual dengan pejabat dan

Masyarakat

Tahun 2010

diskusi

kampanye,

Politik

partisipasi

politik 

Kecamatan

Harau

beberapa

alasan,

konvensional konvensional adalah adalah Pengajuan Pengajuan petisi, petisi,

diantaranya, alasan teknis, ekonomis,

Berde Berdemo monst nstra rasi, si, Konf Konfro ront ntas asi, i, Mogo Mogok, k,

apatis dan pesimis, idealis, kurangnya

Tindak

kesadaran, dan alasan karena tidak 

kekerasan

politik

terhadap

harta-benda (perusakan, pengeboman,  pembakaran),

Tindakan

kekerasan

 berada di tempat. 1. Golput karena karena alasan alasan teknis

 politik terhadap manusia (penculikan,  pembunuhan),

Perang

gerilya

dan

revolusi.

cenderung dilakukan dimana pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih

Dalam pelaksanaan Pemilu Kada  putaran kedua di Kecamatan Harau tahun 2010, bentuk partisipasi politik  masyarakat

Golput dengan alasan teknis ini

mencakup

partisipasi

Tetap (DPT), hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain: a. Umum

Kesa Ke sala laha han n Kom Komis isii Pem Pemil ilih ihan an Daerah

(KPUD)

dalam

 pendataan nama-nama calon pemilih,

9

atau dapat dapat juga dikarenakan dikarenakan kurangnya kurangnya koordinasi dengan perangkat nagari

3. Golput karena alasan apatis dan  pesimis

yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.  b.

Golput dengan alasan apatis dan  pesimis ini bisa terjadi dikarenakan

Kesalahan dari pihak pemilih

 beberapa hal, antara lain:

itu sendiri, misalnya pemilih telah terdaftar, akan tetapi pada hari “H” yang

bersangkutan

 berkesempatan memberikan

tidak 

untuk suara

hadir 

di

Tempat

Pemung Pemunguta utan n Suara Suara (TPS) (TPS) karena karena ada

karena

pertimbanga pertimbangan n

Pertimbangan

ekonomis

ini

 biasanya dihadapi oleh kelompok yang terdiri terdiri dari dari rakyat rakyat kecil kecil yang bermata bermata pada

sektor

informal,

dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitas pekerjaan, sehingga masyarakat pada kelompok ini akan merasa rug rugi apabila

menin ninggalkan kan

 pekerjaan tersebut. Pekerjaan pada sektor informal informal ini ini seperti seperti petani dan  pedagang-pedagang

kecil

yang

mencari makan bergantung kepada  penghasilan

 percaya dengan pemerintah dan calon yang

ada.

menjadi

Akibatnya

tidak

bisa

kebijakan-kebijakan

pemerintah melaksanakan

mereka

di

 berpartisipasi, begitu juga dengan para calon, masyarakat menganggap calon-

ekonomis.

 pencaharian

Sika Sikap p acu acuh h tak tak acuh acuh dan dan tid tidak  ak 

karenakan masyarakat tidak mau ikut

hal lain lain yang yang lebih lebih pent penting ing.. 2. Golput

a.

harian,

begitu

juga

karyawan dengan upah harian dan  pekerja serabutan lainnya.

calon

yang

ada

tidak

memenuhi

kriteria pemimpin yang baik, tidak ada yang ideal/sempurna, dan tidak akan  bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga sehingga lebih memilih memilih golput. golput.  b.

Kebingungan

masyarakat

dalam dalam menent menentuka ukan n pili pilihan han.. Hal ini disebabkan

banyak

pemilih

yang

 belum mengenal pemimpinnya, selain wajah-wajah

yang

terpampang

di

 baliho-baliho kampanye maupun iklan di media media massa, massa, terleb terlebih ih lagi lagi nyaris nyaris tidak ada calon yang memaparkan  program-programnya

dengan

jelas.

Sehingga masyarakat menjadi ragu dan lebih memilih untuk golput.

10

c.

Ketidaktahuan

kapan

jadwal

Kurangnya

kesadaran

 pemilihan. Hal ini lebih disebabkan

masy masyar araka akatt ini lebi lebih h dise diseba babk bkan an oleh oleh

kurangnya peranan media atau KPPS

kurangnya

dalam memberikan memberikan informasi informasi tentang tentang

masyarakat, sehingga masyarakat tidak 

 pelaksanaan

tahu akan manfaat dan tujuan dari

masyarakat, kurang

Pemilu

Kada

kepada

sehingga

masyarakat

mendapatkan

sosialisasi

meng mengen enai ai kapa kapan n jad jadwa wall pela pelaks ksan anaa aan n Pemilu Kada.

pendidikan

Pemilu Kada itu sendiri. 6.

Alas Alasan an kar karen enaa tid tidak ak ber berad adaa di

tempat Untu Untuk k

4. Golput karena karena alasan alasan idealis idealis Alasan

alas alasan an

maklumi.

ini, ini,

bisa bisa

Masyarakat

terpaksa

memilih

golp golput ut,,

 berada di tempat, seperti berada di luar 

karena memilih sekalipun tidak akan

kot kota da dan terikat de denga ngan tangg nggung

merubah keadaan. Hal ini juga bisa

 jawab baik pekerjaan, maupun dengan

disebabkan

bosan

 perguruan

masyarakat terhadap politik, seperti

Meskipun

 bosan dengan janji-janji muluk para

masyarakat

calon,

kesadaran

serta

pil pilih ihan an

oleh

untuk untuk

perasaan

bosan

karena

terlalu

golput

kita kita

artinya

mene meneta tapka pkan n

idealis

politik 

dikarenakan

tinggi masih

bagi

tidak 

mahasiswa.

ada

sebagian

yang

dengan

penuh

pulang

hanya

untuk 

seringnya pelaksanaan Pemilu namun

memberikan suara pada Pemilu Kada,

tidak memberikan perubahan apa-apa

namun persentasenya di masyarakat

 bagi daerah. Alasan ini biasanya di

sangat sedikit.

anut oleh masyarakat yang sudah tidak   percaya

lagi terhadap

sistem

dan

Pengaruh Partisipasi Politik Non-

 penguasanya. Namun mereka tidak 

Konvensional Terhadap Partisipasi

dapat berbuat apa-apa untuk merubah

Politik Masyarakat di Kecamatan

sist sistem em yang yang ada, ada, seh sehin ingg ggaa mere mereka ka

Harau

memilih untuk golput. 5.

Kura Kurang ngny nyaa

masyarakat

Diantara kes kesad adar aran an

bentuk-bentuk 

 partisipasi politik non-konvensional menurut Mas’oed di atas, identifikasi

11

lapangan menunjukkan kaitan antara

akhir

 partisipasi non-konvensional dengan

ditindaklanjuti

 pelaksanaan

 petisi

Pemilu

Kada

di

perhitungan

suara,

dengan

oleh kubu

sehingga pengajuan

Irfendi-Zadri ke

Kecamatan Harau berupa kegiatan

 pengadilan. Setelah melalui proses

 pengajuan

konfrontasi.

 pengadilan yang panjang, akhirnya

Pengajuan petisi merupakan pengajuan

tetap di putuskan bahwa pasangan

 pendapat atau poin-poin tuntutan yang

Alis-Asyirwan

telah

pihak 

 pemenang Pemilu Kada di Kabupaten

terhadap pihak lainnya, sedangkan

Lima Puluh Kota dan terpilih menjadi

konfrontasi

Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh

petisi

disetujui

dan

oleh

suatu

mempertemukan

dua

 pendapat dari dua kubu yang berbeda. Kedua

kegiatan

konvensional

partisipasi

non-

tersebut terjadi

pada

keluar

sebagai

Kota periode 2010-2015. Berdasarkan terjadi

di

atas,

fenomena

yang

dapat

tarik 

di

akhir perhitungan suara Pemilu Kada

kesimpulan

bahwa

di

 putaran

 partisipasi

politik

konvensional,

kedua,

 perhitungan

dimana

memenangkan

 partisipasi politik non-konvensional

 pasangan Alis-Asyirwan yang hanya

 juga memberikan pengaruh yang besar 

terpaut

dari

dalam pelaksanaan Pemilu Kada di

Hasil

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam

751

 pasangan

suara

hasil

samping

(0,54%)

suara

Irfendi-Zadry.

 perhitungan suara tersebut menurut

upaya

kubu Irfendi-Zadri terdapat indikasi

 pemerintah.

kecurangan

kenyataannya kegiatan ini tidak selalu

yang

menyebabkan

mempengaruhi

 beralihnya dukungan suara pasangan

memberikan

Irfendi-Zadry kepada pasangan Alis-

harapkan.

Meskipun

keputusan pada

hasil sesuai yang di

Asyirwan. Merasa dirugikan, kubu Irfendi-Zadri konfrontasi

pun terhadap

melakukan kubu

KESIMPULAN

Alis-

Partisipasi politik masyarakat di

Asyirwan. Akan tetapi konfrontasi

Kecamatan Harau meliputi partisipasi

tersebut tidak berhasil mengubah hasil

 politik konvensional berupa, diskusi

12

 politik,

kegiatan

kampanye,

dengan janji-janji para calon yang

membentuk dan bergabung dengan

dianggap muluk-muluk, serta karena

kelompok

seringnya dan pelaksanaan Pemilu

kepentingan,

komunikasi

individual dengan pejabat politik dan

yang

administratif

 pelaksanaannnya,

dan

pemberian

suara

(voting ). ).

berdekatan

waktu kurangnya

kesadaran masyarakat karena masih

Bentuk

Partisipasi

Konvensional

yang

Politik 

pendidikan

politik 

di

masyarakat sehingga masyarakat tidak 

Kacamatan Harau adalah Pemberian

tahu apa manfaat dan tujuan Pemilu

suara

tingkat

Kada,

politik 

kuliah/bekerja di luar kota.

(voting). (voting).

 penurunan

dominan

rendahnya

Tingginya

partisipasi

masyarakat

di

disebabkan

oleh

dan

terakhir

Harau

beberapa

aspek,

dilakukan oleh masyarakat Kecamatan

diantaranya, alasan teknis, ekonomis,

Harau Harau biasany biasanyaa di ling lingkung kungan an kerja kerja

apatis dan pesimis, idealis, kurangnya

 baik di sawah, di pasar, di sekolah dan

kesadaran, dan alasan tidak berada di

tempat-tempat lainnya. Kegiatan ini

tempat.

hanya teknis

terjadi

karena

politik

dilakukan

tertentu

saja,

yang

seperti

Kecamatan

Alasan

Diskusi

faktor

oleh

sering

masyarakat

masyarakat

dengan

 pemilih tidak terdaftar dalam Daftar 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi

Pemilih Tetap (DPT), alasan ekonomis

umumnya

 biasanya alasan oleh masyarakat yang

mendiskusikan perihal Pemilu Kada

 berada pada status pekerjaan lebih

dibanding

rendah yang tidak bisa meninggalkan

Sedangkan

 pekerjaannya,

dan

 pekerjaan yang lebih rendah ren dah lebih suka

 pesimis dikarenakan sikap acuh tak 

mendiskusikan perihal Pemilu Kada

acuh, tidak percaya dan dikarenakan

dibanding masyarakat yang pekerjaan

 pemilih bingung untuk memilih siapa

lebih

dalam Pemilu Kada, alasan idealis

disimpulkan dalam diskusi politik di

dengan memilih golput karena bosan

Kecamatan Harau, tingkat pendidikan

alasan

apatis

lebih

yang

tinggi.

tertarik

untuk 

lebih

rendah.

masyarakat

dengan

Sehingga

dapat

13

 berbanding terbalik dengan tingkat

sebagai

 pekerjaan.

sekaligus

masyarakat Kecamatan Harau belum

mempertegas hasil penelitian terdahulu

 bisa dikatakan berpartisipasi karena

oleh Sri (2009) yang menunjukkan

minimnya

 bahwa

diskusi

anggota

faktor

yang

Hal

ini

politik sangat

merupakan

pengurus

partai

pemilih pengurus

politik 

yang

menjadi

partai

politik.

berpengaruh

Masyarakat dengan tingkat pendidikan

terhadap partisipasi politik masyarakat.

lebih tinggi cenderung memilih untuk 

Kegiatan

Kampanye,

tidak bergabung dengan partai politik,

Kecamatan

 begitu juga dengan mas yarakat dengan

Harau merasa malas untuk mengikuti

status pekerjaan lebih tinggi cenderung

kegiatan kampanye yang berisi orasi

tidak menaruh minat untuk bergabung

visi dan misi calon-calon Kepala

dengan kelompok kepentingan.

kebanyakan

masyarakat

Daerah, masyarakat dengan tingkat  pendidikan memilih

lebih

tidak

tinggi cenderung

ikut

kampanye

di

Komunikasi individual dengan  pejabat

politik

dan

administratif,

seperti komunikasi dengan Bupati dan

 bandingkan masyarakat mas yarakat dengan tingkat

Pemerintah

 pendidikan lebih rendah, sedangkan

 banyak masyarakat yang merasa takut

masyarakat yang memiliki pekerjaan

untuk

lebih rendah cenderung memilih ikut

Pemerintah Daerah terlebih Bupati dan

kampanye.

Wakil Bupati sebagai pejabat politik.

Hal

ini

kembali

Daerah

dimana

berkomunikasi

Hal

oleh Sri (2009) yang menunjukkan

 pelaksanaan birokrasi di daerah yang

 bahwa kegiatan kampanye merupakan

cenderung berbelit-belit. Masyarakat

faktor yang mempengaruhi partisipasi

dengan

 politik masyarakat.

 pekerjaan

lebih

tinggi

umumnya

cenderung

lebih

suka

melakukan

dan

bergabung

kemungkinan

dengan

mempertegas hasil penelitian terdahulu

Membentuk

ini

masih

tingkat

disebabkan

pendidikan

dan

dengan kelompok kepentingan seperti

komunikasi dengan pejabat politik dan

 bergabung sebagai anggota pengurus

administratif dibandingkan masyarakat

 partai politik dimana dalam kegiatan

14

yang berpendidikan dan pekerjaan lebih rendah. Pemberian

suara

(voting  (voting ), ),

dimana dimana tinggi tingginya nya penurun penurunan an ting tingkat kat  partisipasi

politik

masyarakat

Kecamatan Harau dari Pemilu Kada  putaran pertama ke putaran kedua dipengaruhi

oleh

tingkat

tingkat

 pendidikan dan pekerjaan pemilih. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memilih untuk  ikut memberikan suaranya dibanding masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah, begitu juga dengan  pekerjaan, masyarakat dengan status  pekerjaan lebih tinggi cenderung lebih tinggi

tingkat

dibandingkan

partisipasinya

masyarakat

dengan

status pekerjaan yang lebih rendah. Hal ini bertolak belakang dengan  penelitian

terdahulu

oleh

Tarigan

(2009) yang menjelaskan bahwa status sosial ekonomi dan kondisi sosial  politik menunjukkan hubungan yang negatif terhadap partisipasi politik,  pada

kenyataannya

di

Kecamatan

Harau tidaklah demikian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku Arikunto, Suharsimi. 2006.  Prosedur   Penelitian (Suatu Pendekatan  Praktik),  Praktik), Rineka Cipta. Jakarta. Branson, MS. dan Syafuddin. 1999.  Belajar Civic Education dari  Amerika. Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS). Yogyakarta. Budiardjo, Miriam. 2004. Dasar-dasar  2004.  Dasar-dasar   Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Utama. Jakarta. Jakarta.  _______________. 1998. 1998. Part Partis isip ipas asii dan Partai Politik, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Bungin, B. 2003.  Analisis Data  Penelitian Kualitatif . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Kartono, Kartono, Kartini. Kartini. 2006. Pemimpin 2006.  Pemimpin dan  Kepemimpinan.  Kepemimpinan. PT. Raja Grafindo Grafindo Persada. Persada. Jakarta. Jakarta. Maran, Rafael Raga. 2007.  Pengantar  Asdi Sosiologi Politik . Mahasatya. Jakarta. Mas’oed, Mohtar dan MacAndrews. 2001.  Perbandingan Sistem  Politik . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Moleong, Lexy J, 2010.  Metodologi PT.  Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. Bandung. Muluk, MR Khairul. 2007. Menggugat  2007.  Menggugat   Partisipasi Publik Dalam  Pemerintahan Daerah (Sebuah  Kajian Dengan Pendekatan  Berfikir Sistem). Sistem). Bayu Media Malang.  Nazir, Moh. 2005.  Metode Penelitian. Penelitian. Ghalia Ghalia Indonesia. Indonesia. Bogor. Bogor. Pamudji, S. S. 1995.  Kepemimpinan  Pemerintahan di Indonesia. Indonesia. Bumi Aksara. Aksara. Jakarta. Jakarta.

15

Pasolong, Harbani. 2008.  Kepemimpinan Birokrasi. Alfa Beta. Bandung. Pito, Toni Antonius, dkk. 2006.  Mengenal Teori-teori Politik .  Nuansa. Bandung. Powell, G. Bingham, jr. 1994. Contemporary Democracies. Democracies. Harvard University Press. London. Rush, Michael dan Althoff, Philip. 1997.  Pengantar Sosiologi  Politik . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Salam, Dharma S. 2007.  Manajemen  Pemerintahan Indonesia. Indonesia. Djambatan. Djambatan. Jakarta. Jakarta. Sastroatmodjo, Sudijono. 1995.  Perilaku politik . IKIP Semarang Press. Semarang. Silalahi, Ulber. 2009.  Metode  Penelitian Sosial . PT Refika Aditama. Bandung. Sugiyono. 2007.  Metode Penelitian  Administratif . Alfabeta. Bandung. Surba Surbakt kti, i, Ramla Ramlan. n. 1992 1992..  Memahami  Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. Woshinsky, Oliver H. 1995. Culture and Politics. Politics. Prentice Hall International (UK) Limited. London.

Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Republik  Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan  Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai tentang Partai Politik . Peratu Peraturan ran Pemeri Pemerinta ntah h Nomor Nomor 6 Tahun Tahun 2005 tentang Pemilihan,  Pengesahan, Pengangkatan, dan  Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pera Peratu tura ran n Peme Pemeri rint ntah ah Nomo Nomorr 17 17 Tahun 2005 tent tentan ang g Peru Peruba bahan han  Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang   Pemilihan, Pengesahan,  Pengangkatan, dan  Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah. Permendagri No. 9 tahun 2005 tentang   Peranan Pemerintah Daerah dalam Pilkada Peraturan Komisi Pemilihan Umum  No.69 tahun 2009 tentang   Pedoman Teknis Kampanye  Pemilihan Umum Kepala  Daerah dan Wakil Kepala  Daerah.  Daerah. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota No. 05/Kpts/KPU-Kab003.435058/2010 tentang  Tahapan, Program dan Jadwal   Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati  Lima Puluh Kota Tahun 2010. Kepu Ke putu tusa san n Komis Komisii Pemi Pemili liha han n Umum Umum Kabupaten Lima Puluh Kota No. 66/Kpts/KPU-Kab003.435058/2010 tentang   Penetapan Calon Terpilih  Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh  Kota Tahun 2010. Karya Tulis

16

Aria Ar iant nto, o, Bi Bism smar ar.. 2011.  Jurnal Ilmu  Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1 Gunawan, Hendri. 2010. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Guguak  Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 (studi kasus di  Nagari Guguak VIII Koto). Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik. Bukittinggi. Bukittinggi . Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komisi Pemilihan Umum. Suara KPU edisi Agustus 2011. Komisi Pemilihan Umum. Suara KPU edisi Mei 2011. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.  Laporan  Penyelenggaraan Pemilu Kepala  Daerah Kabupaten Lima Puluh  Kota Propinsi Sumatera Barat  Tahun 2010. Okta Oktave veri rina na,, Mel Melli li.. 2011 2011.. Part Partis isip ipas asii masyarakat kecamatan Mungka dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010. 10. Skripsi Sek Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik. Bukittinggi. Tari Tariga gan, n, Marli Marlini ni.. 2009. 2009. Parti Partisi sipas pasii Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang. Wija Wijay ya, SH Bask Baskar ara. a. 2009 2009.. Part Partis isip ipas asii Politik Masyarakat Pedesaan Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Teng Tengah ah Tahu Tahun n 2008 2008.. Tesi esis Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Website

Barber, Benyamin. 1992. Belajar Civic Education dari Amerika. Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS). Yogyakarta. www.freewebs.com/yuhanqren/men genal%20Civic%20 Educatio  Education n.doc

diunduh 2011.

pada

20

September 

http://www.kpu.go.id/index.php?optio http://www.kpu.go.id/in dex.php?option=c n=c om_content&task=view&id=6593

dari situs resmi KPU diunduh  pada 16 Desember 2011. http://miftachr.blog.uns.ac.id/ diunduh  pada 21 Desember 2011. http://www.anneahira.com/definisikomunikasi-politik.htm diunduh

 pada 21 Desember 2011. Setiadi, Wicipto. 2010. Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis. http://www.djpp.depkumham.go.id/ htn-dan-puu/507-peran-partai politik-dalam-penyelenggaraan politik-dalampenyelenggaraan pemilu-yang-aspiratif-dan pemilu-yang-aspira tif-dandemokratis.html diunduh pada 16

Desember 2011. Suharno. Bentuk-bentuk  politik 

Partisipasi

http://www.id,shvoong.com/lawand-politics/political philosphy/2250830-bentuk-bentuk  philosphy/225 0830-bentuk-bentuk- partisipasi-politik/  partisipasi-poli tik/ diunduh pada

17 Januari 2012.