Paparan Kasubdit LH - Memastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS RPJMD

MEMASTIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUT BERKELANJUTAN AN MELALUI KLHS RPJMD (Permendagri No. 7 Tahun 2018) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

URGENSI PELAKSANAAN KLHS RPJMD

KLHS RPJMD dibuat sebelum waktu pelantikan kepala daerah. Sehingga tenggat waktu pembuatan KLHS RPJMD adalah

WAKTU PELANTIKAN tersebut.

Gelombang 1

Gelombang 2

Gelombang 3

Gelombang 4

17 Sept 2018

17 Des 2018

11 Maret 2019

3 Juni 2019

Gubernur/Wakil Gubernur 

Gubernur/Wakil Gubernur 

Gubernur/Wakil Gubernur 

Gubernur/Wakil Gubernur

20 Sept 2018

20 Des 2018

14 Maret 2019

6 Juni 2019

Bupati/Wakil Bupati Walikota/Wakil Walikota

Bupati/Wakil Bupati Walikota/Wakil Walikota

Bupati/Wakil Bupati Walikota/Wakil Walikota

Bupati/Wakil Bupati Walikota/Wakil Walikota

80 daerah

TIMELINE PELAKSANAAN KLHS RPJMD

PILKADA SERENTAK

WAKTU PELANTIKAN

PENETAPAN RPJMD 6 bulan 75 hari

Rancangan Teknokratik

Penyempurnaan

Pembuatan KLHS RPJMD

Pembuatan KLHS RPJMD dapat dilakukan hingga sebelum

pelantikan kepala daerah

RANWAL

RANHIR

Penelaahan KLHS RPJMD

Pemanfaatan KLHS RPJMD dilakukan pada proses penyusunan

Rancangan Awal RPJMD

KEWAJIBAN KEPALA DAERAH TERPILIH

Menyusun dan menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023

Waktu Penyusunan RPJMD dalam waktu 6 bulan setelah dilantik

Prinsip-Prinsip penyusunan RPJMD : 1. Transparan, 2. Responsive, 3. Efisien, 4. Efektif, 5. Akuntabel 6. Partisipatif, 7. Terukur, 8. berkeadilan, 9. berwawasan lingkungan dan 10.berkelanjutan.

KONSEP KLHS

• •

•

INTEGRASI KLHS RPJMD KE DALAM DOKUMEN RPJMD

DATA DAERAH

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH

PERMASALAHAN

BAB IV, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

ISU TRATEGIS

BAB IV, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR TPB

INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM

REKOMENDASI

ACUAN PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)

Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip Berkelanjutan

(2) KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD

DASAR HUKUM

UU No. 39 Th 2006 KEMENTERIAN NEGARA

UU No. 32 Th 2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN PEMERINTAH No. 46 Th 2016 TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

UU No. 23 Th 2014 PEMERINTAHANDAERAH

PERATURAN PRESIDEN No. 59 Th 2017

PERMENDAGRI No. 7 TAHUN 2018 “PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS DALAM RPJMD”

PERMENDAGRI No. 86 Th 2017 TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

 No.

•

TATA CARA PEMBUATAN KLHS-RPJMD: Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan, Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan, penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD •

•

•

•

•

TATA CARA PELAKSANAAN KLHS-RPJMD: Pengintegrasian KLHS RPJMD dalam penyusunan dokumen RPJMD. Pengintegrasian KLHS RPJMD dalam penyusunan RAD TPB •

•

SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2018 TATA CARA PEMBUATAN KLHAS RPJMD

Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD

•

•

Pasal 3

Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Pembuatan KLHS RPJMD

Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan: •

Ormas,

•

Filantropi,

•

Pelaku Usaha,

•

Akademisi dan

•

•

beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD

pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2018 TATA CARA PEMBUATAN KLHAS RPJMD

Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD

Gambaran kondisi umum daerah

• • •

Pasal 3

Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Pembuatan KLHS RPJMD

Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD

Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan

Daya dukung dan daya tampung LH Kondisi Geografis, Demografis, dan Keuangan Daerah

Analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi

analisis kontribusi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya

SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2018 TATA CARA PEMBUATAN KLHAS RPJMD

Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD

Pasal 3

Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Gambaran kondisi pencapaian TPB

-

Time Series Trend perkembangan

Memproyeksikan kondisi pencapaian TPB

-

Sd Akhir periode RPJMD

Apakah Sumberdaya alam yang dibutuhkan dapat dipenuhi dari Daerah Tersebut ?  PERLU ANALISIS

Pembuatan KLHS RPJMD

alternatif proyeksi Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD



dengan upaya tambahan

tanpa upaya tambahan

•

•

Hanya berdasar Trend Target TPB yg dapat dicapai

•

•

Target TPB belum dicapai Target Kebutuhan hrs dipenuhi

DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP   Analisis TUP  Analisis Pencapaian Target Nasional  Pertimbangan Lain sesuai kebutuhan daerah

SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN SUBSTANSI PERMENDAGRI NMOR 7 TAHUN 2018 2018 TATA CARA PEMBUATAN KLHAS RPJMD

Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD

Pasal 3

Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Pembuatan KLHS RPJMD



 Kepala Daerah secara mandiri





PENJAMINAN KUALITAS 1. Pembuktian berupa : o  SK Pembentukan Tim o Jadwal Kegiatan Pembuatan KLHS RPJMD o BA Kegiatan yang sudah dilaksanakan o Laporan KLHS RPJMD 2. Penjaminan Kualitas : Mendukung o Isu Strategis Pembangunan o  Permasalahan Berkelanjutan o  Sasaran Strategis  Ditanda tangani oleh Kepala Daerah



Sifat terbuka dan dapat diakses oleh Publik

Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD

LAPORAN KLHS RPJMD

BENANG MERAH PEMBUATAN 

Pengkajian



PELAKSANAAN

Perumusan skenario



Hasil penyusunan KLHS RPJMD dimanfaatkan dalam Gambaran umum daerah Permasalahan dan isu strategis Tujuan dan sasaran Arah Kebijakan , Rencana Aksi Daerah : *usulan Program Usalan Program dan Keg Pemerintah Pusat di Daerah Usulan progam dan keg non pemerintah •

•

Melakukan identifikasi, pengumpulan dan analisis data: •

Alternatif Proyeksi :

•

 Tanpa Upaya

kondisi umum daerah,

•

capaian indikator TPB dan

•

pembagian peran

•

•

•

 Tambahan/BAU

dan dengan Upaya Tambahan



•

•







Hasil kajian menjadi dasar penyusunan alternatif skenario pencapaian TPB

Analisis pendanaan Indikasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Hasil Alternatif Proyeksi

Hasil Rumusan Skenario PB :  Isu Strategis  Permasalahan  Sasaran Strategis

Laporan KLHS RPJMD PENJAMINAN KUALITAS

MEKANISME PENYUSUNAN KLHS RPJMD (PERMENDAGRI 7/2018)

Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD

 Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

CONTOH TAHAPAN PEMBUATAN KLHS RPJMD

Kick Off 

1 hari

 Membentuk Tim Pembuat KLHS RPJMD

1 hari

 Identifikasi dan Pengumpulan Data

3 hari

 Analisis Data

7 hari

Uji Publik I Perumusan Skenario

 Alternatif Proyeksi  Uji Publik II

Laporan KLHS RPJMD

Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi

1 hari 7 hari 1 hari

 Pembuatan Laporan

7 hari

 Penjaminan Kualitas

3 hari

 Pendokumentasian

31 hari

Validasi 

MANFAAT PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2018

1. KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Permendagri 7/2018, sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD TEKNOKRATIK dan Rancangan Awal RPJMD . 2. Memberikan manfaat dalam mewarnai subtansi rencana pembangunan yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3. Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka sumbangan KLHS RPJMD dapat memenuhi 10 Tujuan atau sekitar 58,88% dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tujuan yang telah di tetapkan dalam Perpres 59/2017 10 Tujuan dari 17

TERIMA KASIH