paparan BPIW_020715 v4.pdf

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

KOORDINASI PENINGKATAN KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR DENGAN PENGEMBANGAN KAW KAWASAN INDUSTRI Jakarta, 2 Juli 2015 Disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1

SASARAN STRATEGIS DALAM ORGANISASI PUPR (OUTCOME)

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur PUPR (BPIW)

Penganggaran (Setjen)

PENGORGANISASIAN

PELAKSANAAN

Meningkatnya SDM yang kompeten dan berkepribadian. (BPSDM)

Meningkatnya Ketahanan Air. (Ditjen SDA)

Terbangunnya Budaya Kementerian PUPR yang Berkinerja Tinggi dan Berintegritas, Meningkatnya dukungan sarana prasarana dan Teknologi informasi , serta Meningkatnya dukungan regulasi dan layanan hukum. (Setjen)

Meningkatnya inovasi teknis bidang PUPR. (Balitbang)

Meningkatnya kemantapan jalan nasional. (Ditjen BM) Meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses permukiman yang layak. (Ditjen CK)

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Meningkatnya pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi yang menerus. (Itjen)

Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan. (Ditjen Penyediaan Perumahan & Ditjen Pembiayaan Perumahan) Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional. (Ditjen BK)

SASARAN STRATEGIS DALAM ORGANISASI PUPR (OUTCOME)

PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur PUPR (BPIW)

Penganggaran (Setjen)

PENGORGANISASIAN

PELAKSANAAN

Meningkatnya SDM yang kompeten dan berkepribadian. (BPSDM)

Meningkatnya Ketahanan Air. (Ditjen SDA)

Terbangunnya Budaya Kementerian PUPR yang Berkinerja Tinggi dan Berintegritas, Meningkatnya dukungan sarana prasarana dan Teknologi informasi , serta Meningkatnya dukungan regulasi dan layanan hukum. (Setjen)

Meningkatnya inovasi teknis bidang PUPR. (Balitbang)

Meningkatnya kemantapan jalan nasional. (Ditjen BM) Meningkatnya cakupan pelayanan dasar dan akses permukiman yang layak. (Ditjen CK)

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Meningkatnya pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi yang menerus. (Itjen)

Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan. (Ditjen Penyediaan Perumahan & Ditjen Pembiayaan Perumahan) Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional. (Ditjen BK)

SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019 DUKUNGAN SEKTOR JALAN •

•

1.000 km

2.650 km

•

•

Konstruksi jalan bebas hambatan

47.002 km

Pembangunan  jalan nasional

Pembangunan Jalan Strategis mendukung pariwisata

terhadap pembangunan pembangunan 24 Pelabuhan baru terhadap pelabuhan penyeberangan penyeberangan di

60 lokasi terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan perkotaan terhadap pembangunan pembangunan jalan lingkar perkotaan di

SEKTOR PERUMAHAN

Metropolitan dan kota besar •

•

terhadap 15 kawasan industri prioritas terhadap kawasan

pariwisata pada 25 KSPN

prioritas •

•

terhadap pembangunan pembangunan 15 Bandara baru terhadap intermoda dengan jalur KA

Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni dari 7,6 juta berkurang menjadi 5 juta (Sesuai RPJMN 2015-2019)

Pemeliharaan jalan nasional

pembangunan

65 waduk DUKUNGAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR

67,52 m3/detik

Air Baku [intake, jaringan, embung]

Pengendalian Banjir [normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir, dll]

3 ribu Km

DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA

1 juta Ha

Irigasi Baru INDIKATOR

3 juta Ha Rehabilitasi Irigasi

Pengamanan abrasi pantai

500 Km

Kawasan permukiman kumuh perkotaan Akses Air Minum Layak Akses sanitasi layak

KONDISI AKHIR THN 2014 38.431 Ha

70 %

60,9 %

TARGET AKHIR THN 2019 0 ha

100 %

100 %

Proses Bisnis Kelembagaan BPIW

K/L lainnya, Pemda, Pengembang, Industri, Dunia Usaha dll

Menterpadukan pembangunan infrastruktur wilayah dengan pengembangan kawasan strategis

Menterpadukan pembangunan infrastruktur dengan kawasan di dalam perkotaan untuk membentuk perkotaan cerdas

Kerabat Perencanaan dan Pemrograman Ditjen ABC+PP

Menterpadukan rencana pembangunan infrastruktur PUPR antar sektor, antarwilayah, antar tingkat pemerinthan

Mensinkronkan program pembangunan PUPR baik fungsi, lokasi, besaran dan anggaran

Setjen

SIB

(Unit Fasilitasi Pengadaan Tanah)

Ditjen

Biro Perencanaan  Anggaran dan KLN (Setjen)

Struktur Organisasi BPIW

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

SEKRETARIAT BADAN

BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

PUSAT

PUSAT

PERENCANAAN

PEMROGAMAN DAN EVALUASI

INFRASTRUKTUR

KETERPADUAN INFRASTRUKTUR

PUPR

PUPR BAGIAN  ANGGARAN DAN UMUM

BAGIAN  ANGGARAN DAN UMUM

BAGIAN KEPEGAWAIAN,ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

BAGIAN HUKUM, KERJA SAMA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PUSAT

PUSAT

PENGEMBANGAN

PENGEMBANGAN

KAWASAN STRATEGIS

KAWASAN PERKOTAAN

BAGIAN  ANGGARAN DAN UMUM

BAGIAN  ANGGARAN DAN UMUM

BIDANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN ANALISIS MANFAAT

BIDANG PENYUSUNAN PROGAM

BIDANG KETERPADUAN INFRASTRUKTUR KAWASAN STRATEGIS

BIDANG PENGEMBAGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN METROPOLITAN

BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR I

BIDANG SINKRONISASI PROGRAM DAN PEMBIAYAAN

BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR  ANTAR KAWASAN STRATEGIS

BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOTA BESAR DAN KOTA BARU

BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR II

BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM

BIDANG FASILITASI PENGADAAN TANAH

BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOTA KECIL DAN PERDESAAN

UPT/BALAI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KONSEPSI WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)

Prinsip Pengembangan Wilayah •

COMPETITIVENESS not only job creation: mendorong pertumbuhan wilayah yang kompetitif baik secara nasional maupun global, dengan memacu peningkatan produksi kawasan dan peningkatan nilai tambah hasil produksinya.

•

CLUSTER BASE: memfokuskan pembangunan pada kluster-kluster potensial dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menarik perkembangan kawasan di sekitarnya.

•

Build on existing and potential strength not only reducing weakness: pembangunan berbasis kekayaan alam yang dimiliki dengan memperkaya rantai produksi untuk menaikan nilai tambah.

•

Membangun OVERALL STRATEGY (bukan hanya daftar aksi): membangun secara menyeluruh diseluruh aspek, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan

•

PRIORITAS: memberikan prioritas dan tahapan penanganan berdasarkan kapasitas yg tersedia untuk efektifitas dan efisiensi pembangunan

•

Data DRIVEN-FACT BASE : Perencanaan, pemrograman, dan perancangan berdasarkan data dan fakta yang benar, terkini, dan akurat

•

KONSISTEN: pengembangan dilakukan secara konsisten dan menerus sesuai perencanaan

•

VISI, STRATEGY, PLAN, IMPLEMENTATION : Visi, Strategi, dan implementasi yang berkesinambungan, terstruktur, dan sistematik, serta masif.

•

ENTREPREUNERSHIP: Menciptakan peluang kewirausahaan sektor formal dan informal dengan mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas

Esensi Wilayah Pengembangan Strategis Kawasan Perkotaan Klaster Industri Pelabuhan/ Kawasan

   r    u    )    t     k    a    t    u   e    r    r    t    s    e    a   K    r     f    /    n    n    a    I    l    r    a    J    u    (     l    a    J

Klaster Industri

Kawasan Perkotaan

Klaster Industri

Pelabuhan/ Kawasan Arus Perdagangan Ekspor & Antarwilayah

Arus Perdagangan Ekspor & Antarwilayah

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis PUPR dilakukan Pendekatan Wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis Pembangunan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”   , mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memfokuskan  pengembangan infrastruktur pada suatu wilayah strategis dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan kawasan strategis dan mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

Untuk itu diperlukan Keterpaduan Perencanaan  antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS, seperti perkotaan, industri, dan maritim/ pelabuhan industri dan Sinkronisasi Program  antar infrastruktur yang mendukung pertumbuhan kawasankawasan di dalam WPS (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana).

Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Wilayah •

Meningkatkan Faktor Sumber Daya Alam

•

•

•

•

•

•

Faktor Sosial Ekonomi dan Lingkungan Fisik Terbangun

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Balance Development

 /SDM

•

•

•

•

Lokasi, Luasan, dan Topografi. Simpul Produksi Potensial/Strategis. Kekayaan Tambang, Minyak, dan Gas. Curah Hujan dan Air Permukaan. Kearifan Lokal Keindahan Pemandangan Alam. Jumlah dan Sebaran Penduduk Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Kawasan Perkotaan Kawasan Perdesaan Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu Persawahan Perternakan Perkebunan Tenaga Kerja Buruh Tenaga Kerja Terampil Tenaga Ahli Profesional. Komposisi Usia Produktif. Gender.

Dukungan Jalan Terhadap 15 Kawasan Industri (KI) Prioritas 2015-2019 pada 10 Wilayah Pengembangan Industri 





Wilayah Pengembangan Industri (WPI) : Pengelompokan wilayah berdasarkan keterkaitan backward and forward sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan industri Kawasan Industri (KI) : Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan preasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang t elah memiliki izin Usaha Kawasan Industri

Dari 15 KI, 10 KI telah diakses oleh jaringan jalan nasional. 5 KI Lainnya akan didukung oleh penambahan  jaringan jalan nasional.

10

KAWASAN INDUSTRI DALAM WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS

11

No

Kawasan Industri

WPS (Wilayah Pengembangan Strategis)

Kabupaten/Kota

Provinsi

1

KI Ladong

WPS Sabang-Banda Aceh-Langsa

Kab.Aceh Besar

Aceh

2

KI Sei Mangke

WPS PPT Metro Medan – Tebingtinggi - DumaiPekanbaru

Kab.Simalungun

Sumatera Utara

3

KI Sei Bamban

WPS PPT Metro Medan – Tebingtinggi - DumaiPekanbaru

Kab.Serdang Bedagai

Sumatera Utara

4

KI Kuala Tanjung

WPS PPT Metro Medan – Tebingtinggi - DumaiPekanbaru

Kab.Batubara

Sumatera Utara

5

KI Tanjung Buton

WPS PPT Metro Medan – Tebingtinggi - DumaiPekanbaru

Kab.Siak

Riau

6

WPPI Batam Bintan

WPS PPT Kemaritiman Batam Bintan

Kota Batam dan Kab BIntan

Kep.Riau

7

KI Bangka

WPS PPT Jambi-Palembang-Bangka Belitung

Bangka

Bangka Belitung

8

KI Muara Enim

Kab.Muara Enim

Sumatera Selatan

9

KI Tanjung api-api

Kab.Banyuasin

Sumatera Selatan

10

KI Tanggamus

Kab.Tanggamus

Lampung

11

KI Cilamaya

WPS PPT Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang

Kab.Karawang

Jawa Barat

12

KI Subang

WPS PPT Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang

Kab.Subang

Jawa Barat

13

KI Kendal

WPS PPT Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang

Kab.Kendal

Jawa Tengah

14

KI Demak

WPS PPT Semarang-Surabaya

Kab.Demak

Jawa Tengah

15

KI Boyolali

WPS PPT Yogyakarta Solo Semarang

Kab.Boyolali

Jawa Tengah

WPS PPT Merak-Bakauheni-BandarlampungPalembang-Tanjung Api-Api

12

No

Kawasan Industri

16

WPS (Wilayah Pengembangan Strategis)

Kabupaten/Kota

Provinsi

KI Kulonprogo

Kab. Kulonprogo

DI Yogyakarta

17

KI Tuban

Kab.Tuban

Jawa Timur

18

KI Gresik

WPS PPT Semarang- Surabaya

Kota Gresik

Jawa Timur

19

KI Bangkalan

WPS Malang-Surabaya-Bangkalan

Kab.Bangkalan

Jawa Timur

20

KI Lamongan

WPS PPT Semarang- Surabaya

Kab. Lamongan

Jawa Timur

21

KI Jombang

WPS PPT Semarang- Surabaya

Kab.Jombang

Jawa Timur

22

KI Banyuwangi

WPS Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi

Kab.Banyuwangi

Jawa Timur

23

KI Kupang

WPS PPB Kupang-Atambua

Kota Kupang

Nusa Tenggara Timur

24

KI Landak

WPS PPB Temajuk Sebatik

Kab.Landak

Kalimantan Barat

25

KI Tayan

WPS PPS Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas

Kab.Sanggau

Kalimantan Barat

26

KI Ketapang

WPS PPS Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas

Kab.Ketapang

Kalimantan Barat

27

KI Pangkalan Bun

Kab.Kotawaringin Barat

Kalimantan Tengah

28

KI Batulicin

WPS PPS Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin

Kab.Tanah Bumbu

Kalimantan Selatan

29

KI Kariangau

WPS PPS Balikpapan-Samarinda-Maloy

Kota Balikpapan

Kalimantan Timur

30

KI Kariangau

WPS PPS Balikpapan-Samarinda-Maloy

Kab.Kutai Timur

Kalimantan Timur

31

KI Tarakan

Kota Tarakan

Kalimantan Utara

13

No

Kawasan Industri

WPS (Wilayah Pengembangan Strategis)

Kabupaten/Kota

Provinsi

33

KI Bitung

WPS PPT Bitung-Manado-Amurang

Kota Bitung

Sulawesi Utara

34

KI Palu

WPS PPB Palu Banggai

Kota Palu

Sulawesi Tengah

35

KI Morowali

Kab.Morowali

Sulawesi Tengah

36

KI Pomala

WPS PPB Mamuju – Mamasa – Toraja – Kendari – Buton  –  Wakatobi

Kab.Kolaka

Sulawesi Tenggara

37

KI Kendari

WPS PPB Mamuju – Mamasa – Toraja – Kendari – Buton  –  Wakatobi

Kota Kendari

Sulawesi Tenggara

38

KI Konawe

WPS PPB Mamuju – Mamasa – Toraja – Kendari – Buton  –  Wakatobi

Kab.Konawe

Sulawesi Tenggara

39

KI Maros

WPS PPT Makassar – Pare-Pare – Mamuju

Kab.Maros

Sulawesi Selatan

40

KI Gowa

WPS PPT Makassar – Pare-Pare – Mamuju

Kab.Gowa

Sulawesi Selatan

41

KI Takalar

WPS PPT Makassar  – Pare-Pare – Mamuju

Kab.Takalar

Sulawesi Selatan

42

KI Jeneponto

Kab. Jeneponto

Sulawesi Selatan

43

KI Bantaeng

Kab.Bantaeng

Sulawesi Selatan

44

KI Halmahera Timur

Kab.Halmahera Timur

Maluku Utara

45

KI Halmahera Tengah

Kab.Halmahera Tengah

Maluku Utara

46

KI Seram Bagian Barat

WPS PPS Ambon-Seram

Kab. Seram Bagian Barat

Maluku

47

KI Sorong

WPS Sorong-Manokwari-Bintuni

Kota Sorong

Papua Barat

48

KI Bintuni

WPS Biak-Manokwari-Bintuni

Kab. Teluk Bintuni

Papua Barat

14

PROFIL DAN PROGRAM WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS

15

16

17

Legenda dalam WPS KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Perkotaan Besar Perkotaan Sedang Perkotaan Kecil Perkotaan Baru Kawasan Industri Danau

Simpul Pertambangan Simpul Pertanian Simpul Perkebunan Simpul Perikanan Simpul Minyak Bumi & Gas

Waduk Jalan Utama

Simpul Industri

Sungai Utama/ Kanal

Simpul Perkayuan

Bandar Udara

Simpul Peralatan Transportasi

Pelabuhan Pelabuhan Penyeberangan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)

18