Panduan Sekolah Ramah Anak

PANDUAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI SEKOLAH DASAR

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN KEMENTER IAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2015

1

KATA PENGANTAR Konvensi tentang Hak-Hak Anak mengamanatkan kepada negara-negara peserta tentang pentingnya pemenuhan hak –hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non informal, informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakukan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pmbelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak anak di pendidikan. Sekolah Dasar Bersih dan Sehat merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi belajar peserta didik. Program ini dilaksanakan melalui penciptaan lingkungan sekolah dasar yang bersih dan sehat, peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, serta pemeliharan kebersihan dan kesehatan yang pada akhirnya dapat menciptakan sebuah budaya, yaitu budaya bersih dan sehat yang ramah anak. Dalam pnyelenggaraan Sekolah Ramah Anak melalui tahapan Pengembangan yang meliputi persiapan, prencanaan dan pelaksanaan. Dalam setiap tahap pengembangan tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait serta sumber daya yang ada di dalamnya, namun juga didukung oleh pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Agar pengembangan SRA dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka disusunlah Panduan Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan Program Sekolah Ramah Anak. Semoga Panduan ini bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2013 Direktur Pembinaan Sekolah Dasar TTD

Ibrahim Bafadal NIP. 19641228 198701 1 001

2

KATA PENGANTAR Konvensi tentang Hak-Hak Anak mengamanatkan kepada negara-negara peserta tentang pentingnya pemenuhan hak –hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non informal, informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakukan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pmbelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak anak di pendidikan. Sekolah Dasar Bersih dan Sehat merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi belajar peserta didik. Program ini dilaksanakan melalui penciptaan lingkungan sekolah dasar yang bersih dan sehat, peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, serta pemeliharan kebersihan dan kesehatan yang pada akhirnya dapat menciptakan sebuah budaya, yaitu budaya bersih dan sehat yang ramah anak. Dalam pnyelenggaraan Sekolah Ramah Anak melalui tahapan Pengembangan yang meliputi persiapan, prencanaan dan pelaksanaan. Dalam setiap tahap pengembangan tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait serta sumber daya yang ada di dalamnya, namun juga didukung oleh pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Agar pengembangan SRA dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka disusunlah Panduan Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan Program Sekolah Ramah Anak. Semoga Panduan ini bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2013 Direktur Pembinaan Sekolah Dasar TTD

Ibrahim Bafadal NIP. 19641228 198701 1 001

2

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL

1

PENGANTAR

2

DAFTAR ISI

3

BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN

4

A.

Latar Belakang

4

B.

Tujuan

5

C.

Landasan Hukum

6

D. Pengertian

BAB II KONSEP SEKOLAH RAMAH ANAK

6

8

A.

Hak Pendidikan Anak

8

B.

Prinsip Sekolah Ramah Anak

8

C.

Pengembangan Sekolah Ramah Anak

9

D. Indikator Verifikasi Sekolah Ramah Anak

10

BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK

12

A. Manajemen Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak

12

B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak

14

C. Kegiatan Sekolah Ramah Anak

14

D. Penciptaan Kondisi Ideal

14

E. Pelibatan Berbagai Pihak Terkait

16

BAB IVMONEV DAN PELAPORAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK

18

A. Monitoring

18

B. Evaluasi

19

C. Pelaporan

20

BAB V PENUTUP

22

DAFTAR PUSTAKA

23

LAMPIRAN INSTRUMEN VERIFIKASI SEKOLAH RAMAH ANAK

24

3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Visi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, dalam Sistem Pendidikan Nasional sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Konvensi Hak Anak.

Pasal

tersebut

menekankan

mengembangkan kepribadian, bakat,

bahwa

pendidikan

bertujuan

untuk

kemampuan mental dan fisik anak hingga

mencapai potensi sepenuhnya, pengembangan sikap menghormati hak asasi manusia; pengembangan sikap menghormati kepada orangtua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai; penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu

masyarakat dalam semangat saling pengertian, damai, toleransi,

kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku, agama, termasuk anak dari penduduk asli, dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam. Komitmen kuat bangsa Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan, ditegaskan dalam Pasal 28 C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang menyebutkan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahte raan umat manusia”. Konstitusi ini secara operasional diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindunga n anak yang menyebutkan, “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya ”. Pada Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dar i kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan ini secara operasional diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-teman didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Per lindungan Anak menyebutkan,“Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan me reka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyertaan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat ”. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang telah diamandemen, secara tegas mengatur hak pendidikan warga negara dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan layanan pendidikandasar. Pemerintah telah memberi perhatian yang serius dalam mengimplemetasikan Pasal 31 Undang UndangDasar 4

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai anggaran minimal 20% dari APBN dan APBD dan pendidikan dasar bebas biaya,maka terbit kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI dan SMP/MTs untuk semua anak Indonesia yang berada di sekolah. Landasan konstitusi di atas menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang sinergi dengan program Sekolah Dasar Bersih dan Sehat (SDBS).

B.

Dasar Hukum 1.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child  (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;

7.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota. 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota. 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

5

C.

Maksud dan Tujuan 1. Maksud Menjadi

acuan

bagi

pemangku

kepentingan,

termasuk

anak,

dalam

mengembangkan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2. Tujuan a.

Memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak melalui Sekolah Ramah Anak

b.

Memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

D. Pengertian Sekolah Ramah Anak Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, nyaman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di sekolah. Pendidikan Ramah Anak adalah pendidikan yang mengedepankan rasa riang, aman, sehat, menarik, efektif, menghormati hak anak, asah, asih, asuh, nyaman, aspiratif, dan komunikatif.

RAMAH ANAKdapat diartikan “ Riang, Aman dan Sehat, Menarik, Aktif, Hak Anak, Asah, Asih, Asuh, Nyaman, Aspiratif, dan Komunikatif ”.

Riang: Anak selalu merasa senang dalam melakukan kegiatan, tidak bosan dan tidak  jemu. Aman dan Sehat : Situasi yang memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan yang bersifat fisik dan psikis.

Menarik: Kondisi dinamis yang menumbuhkan minat untuk mengembangkan potensi anak.

Aktif:  Adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh anak, pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat

Hak Anak: Terjaminnya pemenuhan hak anak serta hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi dalam lingkungan pendidikan/sekolah.

6

Asah, Asih, Asuh : Satuan pendidikan yang efektif bagi peserta didik sebagai tempat mencari ilmu, saling memberikan kasih sayang dan mengasuh anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Nyaman: Suasana yang membuat anak menjadi senang dalam melakukan kegiatan. Aspiratif : Satuan pendidikan sebagai lembaga selalu menampung dan menggali masukan baik dari anak, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat.

Komunikatif : Adanya jalinan aktif antara anak, pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat

untuk

menciptakan

suasana

transparan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.

7

BAB II KONSEP SEKOLAH RAMAH ANAK

A. Hak Pendidikan Anak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tanggal 25 Agustus 1990. Pemenuhan hak untuk pendidikan diatur pada Pasal 28, 29, dan 31. Pasal 28 KHA menekankan bahwa negara mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini, secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama antara lain mengambil langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan penurunan angka putus sekolah; mengambil langkah yang tepat untuk memastikan disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat anak. Pasal 29 (1), menyebutkan pendidikan anak diarahkan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak,sehingga mencapai potensi yang optimal;pengembangan sikap menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Piagam

Perserikatan

Bangsa-Bangsa;pengembangan

sikap

menghormati

kepada

orangtua anak, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai, nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, dan penghormatan kepada peradaban yang berbeda;penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat dalam semangat saling pengertian, damai, toleransi, kesetaraan gender, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, dan agama, termasuk anak dari penduduk asli; dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam. Pasal 31 menegaskan bahwa negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, terlibat dalam kegiatan bermain, dan turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Selain itu, negara menghormati dan mempromosikan hak anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni. Poin penting dari Pasal 28, 29, dan 31Konvensi Hak Anak adalah: 1. Pendidikan berpusat pada anak, penegakan disiplin dengan memperhatikan martabat dan harga diri anak, dan pengembangan kapasitas anak; 2. Pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat manusia, harga diri, dan kepercayaan diri; 3. Pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat; 4. Hak anak untuk pendidikan tidak hanya masalah akses, tetapi konten; dan 5. Hak anak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

B.

Prinsip Sekolah Ramah Anak Menurut Peraturan MenteriPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014, pengembangan SRAdidasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

8

1. Nondiskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. 2. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik; 3. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistic  dan terintegrasi setiap anak; 4. Penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak

anak

untuk

mengekspresikan

pandangan

dalam

segala

halyang

mempengaruhi anak di lingkungan sekolah, dan 5. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, penegakan supremasi hukum di satuan pendidikan.

C.

Pengembangan Sekolah Ramah Anak Setiap Sekolah Dasar/MI dalam menerapkan SRA harus melakukan tahapan-tahapan yang meliputi :

1. Persiapan a.

Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan gugus tugas KLA di Provinsi/Kabupaten/Kota;

b.

Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan dari anak;

c.

Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah, Orang tua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk kebijakan SRA di masing-masing SD/MI;

d.

Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi SD/MIyang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata untuk menyesuaikan). Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, menyusun dan melaksanakan rencana SRA, memantau proses pengembangan SRA, dan evaluasi SRA; dan

e.

Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di sekolah untuk mengembangkan SRA.

2.

Perencanaan Tim Pelaksanaan SRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, yaitu Program Sekolah Dasar Bersih dan Sehat, Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah 9

Insan Cendekia, Pesantren Rumah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.

3.

Pelaksanaan PelaksanaaanSRAsebagai sub kegiatan programSekolah Dasar Bersih dan Sehat melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya.

D. Indikator Verifikasi Sekolah Ramah Anak Indikator SRA meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu: 1.

Kebijakan SRA;

2.

Pelaksanaan Kurikulum;

3.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;

4.

Sarana dan Prasaran SRA;

5.

Partisipasi Anak; dan

6.

Partisipasi Pengawas danKomite Sekolah (Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku KepentinganLainnya, dan Alumni).

Indikator diatas diuraikan sebagai berikut: 1. Kebijakan SRA Kebijakan SRA mencakup: Pemenuhan StandarPelayanan Minimal (SPM) di SD/MI;Memilikikebijakan

anti

kekerasanterhadappesertadidik;

Adanyamekanismepengaduandanpenanganankasus

kekerasan,

termasukkejahatanseksual;

dan

Melakukanberbagaiupayauntukmelaksanakankebijakan

anti

kekerasanterhadappesertadidik. 2. Pelaksanaan Kurikulum Pelaksanaan Kurikulum meliputi: Tersedia dokumen kurikulum di sekolah yang berbasis hak anak;Perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak;Proses pembelajaran; dan Penilaian hasil pembelajaran. 3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak Untuk penerapan SRA seluruh komponen terkait harus terlatih tentang Hak-hak Anak . Komponen terkait tersebut adalah: Kepala sekolah, Guru, Guru Bimbingan Konseling, Petugas perpustakaan, Tata usaha, Penjaga sekolah, Petugas keamanan sekolah,

Petugas

kebersihan,

Komite

sekolah,

Pembimbing

kegiatanekstrakurikuler, dan Orangtua/wali. 10

4. Sarana dan Prasarana SRA Sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung terwujudnya SRA, sehingga sekolah harus: Memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan  jumlah murid (luas, jumlah ruang);Memiliki peralatan belajar yang ramah anak (papan tulis, olahraga, alat peraga, alat laboratorium);Memiliki perabot yang ramah anak (meja, kursi, almari, rak sepatu, rak buku, rak alat peraga); Memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan; Memiliki tempat cuci tangan; Memiliki tempat cuci tangan; Memiliki sumber air bersih; Bangunan ramah anak dan aman bencana; Memiliki ruang konseling yang nyaman dan terjaga privasinya; Memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekpresikan diri);Memiliki lapangan olahraga,Memiliki area/ruang bermain ; Memiliki ruang perpustakaan yang tenang, terang dan nyaman;Memiliki tempat ibadah; memiliki kantin sehat; Disamping itu juga harus tersedia: tempat pembuangan sampah (terpilah dan bertutup) di setiap kelas;Terdapat simbol/tanda yang terkait dengan SRA;Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA; Pagar halaman yang tidak membahayakan;Halaman sekolah tidak becek, tidak licin, tidak kotor dan berdebu;Jalan lingkungan sekolah yang dilewati kendaraan bermotor dibuat zebra croos; danada petugas yang mengatur ketertiban lalu lintas di lingkungan sekolah.

5. Partisipasi Anak Dalam pelaksanaan SRA perlu melibatkan peserta didik dalam berbagai hal yaitu: Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS);Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertip sekolah; Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota tim pelaksana

SRA;Memberdayakan

kesiapsiagaan,

keselamatan,

peserta

didik

kenyamanan,

sebagai

keamanan,

kader

kesehatan,

kelayakan

satuan

pendidikan;Pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA;serta peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS 6.Partisipasi Pengawas dan Komite Sekolah (Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni). Guna mendukung suskesnya program SRA perlu melibatkan berbagai pihak seperti: Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni. Uraian yang lebih jelas mengenai indikator SRA dapat dilihat dalam lampiran.

11

BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK Strategi pelaksanaan SRA dilakukan terpadu dalam program SDBS dengan pendekatan bottom-up dan  top-down  yang melibatkan instansi terkait, pemangku kepentingan, dan warga sekolah. Pendekatan bottom-up  berupa inisiatif dan kreativitas warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan potensi sekolah. Sedangkan pendekatan top-down sebagai implementasi berbagai kebijakan terkait,baik di tingkat pusat maupun daerah.

A. Manajemen Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) Manajemen sebagai salah satu pilar kunci dalam pelaksanaan SRA pada dasarnya terkait dengan kapasitas kelembagaan sekolah dalam mengelola pelaksanaan SRA. Tujuan dari manajemen pelaksanaan SRA untuk menjamin tersedianya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan dan menjamin keberlanjutan pelaksanaan SRA. Strategi manajemen pelaksanaan SRA adalah sebagai berikut. 1.

Pembentukan atau penguatan forum koordinasi antar sekolah dalam pelaksanaan SRA yang terpadu dalam implementasi SDBS.

2.

Pembentukan atau penguatan Tim Pelaksana SDBS yang bernuansu SRA, terdiri atas Kepala sekolah, Guru, Komite Sekolah, Pengawas, Orang Tua, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Warga;

Manajemen sekolah Ramah Anak yang diharapkan akan tercapai dengan memperhatikan tugas warga sekolah meliputi hal sebagai berikut.

1.

Kepala Sekolah a.

Menyusun program, merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang sesuai dengan SRA.

b.

Memasukkan kegiatan SRA ke dalam Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) d an Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

c.

Menyusun struktur organisasi beserta tugas dan fungsi dalam pelaksanaan SRA.

d.

Menyusun

kalender

pendidikan

dan

kegiatan

pembelajaran

yang

mendukung pelaksanaan SRA. e.

Membuat kebijakan, penyediaaan, dan pengelolaan sarana prasarana sesuai SRA

f.

Meningkatkan peran guru dalam memberikan materi kesehatan dan pemantauan PSRA dan kompetensi psikososial peserta didik.

g.

Meningkatkan peran orang tua dalam pelaksanaan dan pemantauan SRA.

h.

Meningkatkan peran Komite sekolah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pelaksanaan SRA.

i.

Melibatkan institusi pendidikan kesehatan di wilayah kerjanya untuk 12

berperan aktif dalam pelaksanaan SRA.  j.

Memfasilitasi penyampaian pesan kesehatan melalui media tradisional dan acara-acara keagamaan dalam bentuk ceramah agama dan khutbah.

k.

Memonitoring dan Mengevaluasi keberlangsungan kegiatan terkait SRA.

l.

Menjadi model berperilaku hidup Ramah Anak kepada seluruh warga sekolah.

2.

Tenaga Pendidik a.

Melaksanakan program sekolah dasar Ramah Anak yang telah direncanakan.

b.

Melaksanakan kegiatan SRA sesuai dengan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

c.

Melaksanakan tupoksi sesuai dengan organisasi dalam pelaksanaan SRA.

d.

Melaksanakan kegiatan membimbing dan pembelajaran yang mendukung pelaksanaan SRA kepada peserta didik.

e.

Memberikan materi pembelajaran bermuatan ramah anakkepada peserta didik.

f.

3.

Menjadi model berperilaku hidup Ramah Anak kepada perserta didik.

Tenaga Kependidikan a.

Mendukung pelaksanaan program sekolah dasar Ramah Anak yang telah direncanakan sesuai dengan tupoksinya.

b.

Mendukung pelaksanaan kegiatan SRA sesuai dengan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

c.

4.

5.

Menjadi model berperilaku hidup Ramah Anak kepada perserta didik.

Peserta Didik a.

Melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip SRA

b.

Menjaga sarana prasarana sekolah yang mendukung pelaksanaan SRA

c.

Berperilaku hidup Ramah Anak

d.

Menjadi pelaku perubahan bagi lingkungan disekitarnya.

Komite Sekolah a.

Berperan aktif dalam pertimbangan, pelaksanaan dan pemantauan SRA, baik yang berwujud pendanaan, pemikiran, penyediaan tenaga, kegiatan, sarana dan prasarana.

b.

Mengusulkan dan ikut membahas RKAS untuk mendukung program pendidikan SRA.

c.

Mendukung model berperilaku hidup Ramah Anak kepada peserta d idik.

13

B.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak Tujuan dari penyediaan sarana yang layak dan terjangkau adalah menjamin tersedianya akses warga sekolah terhadap sarana penunjang pelaksanaan perilaku hidup Ramah Anak. Sarana SRA yang layak dan terjangkau secara ekonomis antara lain: 1.

Menyediakan sarana sekolah yang memenuhi standar SRA;

2.

Mengalokasikan dana perawatan dan operasionalisasi fasilitas dalam RKAS

3.

Memfasilitasi warga sekolah dalam penentuan pilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat;

4.

Meningkatkan kontribusi warga sekolah dan pihak luar (termasuk orang tua murid) dalam pembangunan sarana/teknologi terpilih.

C.

Kegiatan Sekolah Ramah Anak Kegiatan untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak mencakup hal sebagai berikut.

1. Internal sekolah Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain, sebagai berikut; a.

Dokumentasi pelaksanaan SRA di sekolah.

b.

Pelatihan Duta SRA terdiri guru dan siswa.

c.

Pemasangan slogan/himbauan tentang perilaku hidup ramah anak di tempat yang strategis, misalnya “ Perlakukan Anak dengan Ramah, Layani Anak

dengan Ramah, Kembangkan Potensi Anak dengan Ramah !”. d.

Kampanye perilaku hidup Ramah Anak dalam penggunaan fasilitas umum.

e.

Melibatkan peserta didik dalam kegiatan “SEKOLAH DASAR RAMAH ANAK”.

2. Eksternal Sekolah Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain, sebagai berikut. a. Membuat program kemitraan pendidikan ramah anak dengan instansi terkait (Puskesmas, Kepolisian, PMI, Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian, dan lainlain). b. Menyebarluaskan pembelajaran pelaksanaan SRA dalam forum KKKS. c. Menyebarluaskan pembelajaran pelaksanaan SRA dalam forum KKG.

D. Penciptaan Kondisi Ideal SRA sebagai subprogram dari SDBS diharapkan memperoleh hasil yang maksimal, pelaksanaan kegiatan SRA harus didukung oleh semua pemangku kepentingan terkait. Tanpa dukungan tersebut keberhasilan tujuan kegiatan SRA sulit tercapai. Penciptaan kondisi yang ideal sebagai salah satu pilar pelaksanaan SRA merupakan salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian. Tujuan penciptaan kondisi yang ideal ini adalah menjamin meningkatnya dukungan (advokasi, regulasi, pendanaan, dan fasilitasi) berbagai pihak dalam pelaksanaan 14

program SRA. Beberapa kegiatan utama dalam penciptaan kondisi ideal adalah sebagai berikut. 1.

Melakukan advokasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pelaksanaan SRA kepada warga sekolah untuk menyamakan persepsi dan mendapatkan dukungan/partisipasi

dalam

pertemuan

komite

dengan

pelaksanaan dan

orang

program. tua

Contohnya,

peserta

didik,

dalam sekolah

menyosialisasikan rencana kerja pelaksanaan program SRA atau kondisi lingkungan sekolah. 2.

Memfasilitasi pengembangan kebijakan atau peraturan yang dapat mendukung pelaksanaan SRA di sekolah yaitu: a.

Sekolah memberikan kebijakan terkait pelaksanaan kebersihan di sekolah dengan memberikan sanksi bagi warga sekolah yang membuang sampah sembarangan.

b.

Sekolah mencanangkan Hari Jumat Bersih. Setiap hari Jumat dilaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan perilaku gotongroyong dan menjaga kebersihan serta keindahan sekolah.

c. 3.

Sekolah mengadakan lomba ruang bersih antarkelas.

Menentukan kebijakan terhadap dukungan pendanaan pelaksanaan program SRA yaitu: a.

Kepala sekolah mengeluarkan kebijakan penggunaan dana BOS untuk membiayai pelaksanaan program SRA, sesuai aturan penggunaan dana BOS yang ada.

b.

Sekolah menyediakan rencana pembangunan dan pengembangan media informasi yang dapat diketahui oleh warga sekolah dan umum. Media ini berupa papan informasi rencana pengembangan dan pembangunan sekolah.

4.

Memfasilitasi kemitraan dengan pemerintah daerah (UPTD), swasta, donor, LSM, warga, akademisi, dan pelaku lainnya dalam pelaksanaan SRA yaitu: a.

Sekolah bekerjasama dengan pihak lain dalam mendukung pelaksanaan SRA.

b.

Sekolah berkoordinasi dengan UPTD atau dinas terkait untuk mendapatkan fasilitas dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program SRA.

a.

Mendorong terciptanya ruang publik atau jejaring sosial sebagai forum diskusi dan koordinasi pemangku kepentingan baik individu maupun lembaga yang memiliki komitmen terkait pelaksanaan program SRA. Contohnya, sekolah membuka peluang untuk memfasilitasi proses pembelajaran pelaksanaan program SRA dengan berbagai pihak terkait (sekolah lain, warga sekitar, pihak lainnya).

15

E.

Pelibatan Berbagai Pihak Terkait Pelaksanaan SRA yang terpadu dalam implementasi SDBS melibatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan pihak swasta sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

1. Pemerintah Pusat a.

Menetapkan peraturan-peraturan terkait SRA.

b.

Menyusun pedoman/petunjuk teknis/modul dan standarisasi SRA.

c.

Advokasi dan sosialisasi kepada pengambil kebijakan.

d.

Meningkatkan kemampuan para pelaku SRA melalui berbagai p elatihan.

e.

Melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan pelaksanaan SRA.

f.

Melakukan monitoring dan evaluasi.

g.

Menyediakan pendanaan SRA melalui Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

h.

Memfasilitasi penyediaan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui APBD;

serta

mengoptimalisasi

pemanfaatan

dana

Corporate

Social

Responsibility   (CSR) dunia usaha atau dana lain yang tidak mengikat untuk

SRA. i.

Membantu dan memfasilitasi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyediakan fasilitas SRA yang meliputi sarana dan prasarana SRA.

 j.

Memfasilitasi

Dinas

Pendidikan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

untuk

memastikan pelaksanaan pembinaan pengendalian program SRA. k.

Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/ Kota dan instansi terkait lainnya dalam memfasilitasi terwujudnya SRA.

l.

Melakukan supervisi, monitoring, pengumpulan dan pengolahan data, pemetaan serta evaluasi pelaksanaan program SRA.

2.

Pemerintah Provinsi a.

Memfasilitasi dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan SRA.

b.

Menyusun

program

pembinaan,

bimbingan

teknis,

pelatihan,

dan

pengembangan SRA untuk kabupaten/kota. c.

Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam hal penyelenggaraan SRA.

d.

Memfasilitasi

Dinas

Pendidikan

Kabupaten/Kota

untuk

memberikan

pembinaan dan bimbingan teknis dalam hal penyelenggaraan SRA. e.

Menyediakan pendanaan SRA melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

f.

Memfasilitasi

Dinas

Pendidikan

Kabupaten/Kota

untuk

menyediakan

pendanaan SRA melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota. 16

g.

Membantu dan memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk menyediakan fasilitas SRA yang meliputi sarana dan prasarana SRA.

h.

Memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai dengan standar.

i.

Bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten/ Kota dan instansi terkait lainnya dalam memfasilitasi terwujudnya SRA.

 j.

Melakukan supervisi, monitoring, pengumpulan dan pengolahan data, pemetaan, serta evaluasi pelaksanaan program SRA di masing-masing daerah.

3.

Pemerintah Kabupaten/Kota a.

Memfasilitasi

dan

melaksanakan

kebijakan

teknis

pengembangan,

bimbingan

teknis,

pelatihan,

pembinaan, dan pelaksanaan SRA. b.

Menyusun

program

pembinaan,

dan

pengembangan SRA. c.

Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam hal penyelenggaraan SRA.

d.

Menyediakan pendanaan SRA melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota.

e.

Menyediakan fasilitas SRA yang meliputi sarana dan prasarana Sekolah Dasar Ramah Anak.

f.

Menyediakan sarana sanitasi sekolah sesuai dengan standar.

g.

Bekerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam memfasilitasi terwujudnya SRA.

h.

Melakukan supervisi, monitoring, pengumpulan dan pengolahan data, pemetaan serta evaluasi pelaksanaan program SRA di masing -masing daerah.

4.

Peran Puskemas Puskemas memberikan pelayanan kesehatan yang terdiri atas upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan sekolah dasar.

5.

Peran Masyarakat Masyarakat

berperan mendukung pelaksanaan SRA dengan memberikan

pendanaan, pemikiran, penyediaan tenaga, kegiatan, sarana dan prasarana.

6.

Peran Swasta Pihak swasta berperan mendukung pelaksanaan SRA dengan memberikan pendanaan, pemikiran, penyediaan tenaga, kegiatan, sarana dan prasarana, sesuai ketentuan yang berlaku.

17

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Salah satu kegiatan dalam rangka pembinaan Sekolah Ramah Anak

adalah

kegiatan pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pelaksanaan ini mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

A. Monitoring 1. Pengertian Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang sedang dilaksanakan, sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Kegiatan monitoring dilakukan dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan. 2. Tujuan Tujuan monitoring SRA untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan SRA dalam rangka mengukur keberhasilan program. 3. Fungsi Fungsi dari monitoring adalah: a. untuk pemetaan kegiatan SRA; b. memperoleh umpan balik untuk pembinaan SRA di sekolah/madrasah. 4. Ruang lingkup Ruang lingkup monitoring meliputi semua aspek di dalam program yang mencakup perencanaan dan proses. 5. Sasaran Sasaran monitoring adalah sebagai berikut : a. Dokumen kebijakan dan perencanaan, b. pelaksanaan kegiatan, dan c. capaian kegiatan 6. Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Tim Pelaksana SRA setiap pekan, dengan cara: a.

pemeriksaan dokumen (instrumen monev terlampir),

b.

pengamatan (observasi), dan

c.

wawancara.

18

Dalam pelaksanaan monitoring penjaringan data dan informasi dilakukan dengan wawancara dan pengamatan yang selanjutnya dicatat pada instrumen penilaian. 7. Frekuensi Pelaksanaan Monitoring oleh Tim Pembina SDBS. a. Tim Pembina SD Bersih Sehat Pusat melakukan monitoring sekolah yang melaksanakan SRA tingkat Kabupaten/Kota dengan didampingi oleh Tim Pembina Provinsi minimal sekali dalam setahun. b. Tim Pembina SD Bersih Sehat tingkat Provinsi melakukan monitoring tingkat sekolah didampingi Tim Pengembang kabupaten/kota minimal sekali dalam satu semester. c. Tim Pengembang SD Bersih Sehat tingkat Kabupaten/ Kota melakukan monitoring minimal 2 kali dalam satu semester. d. Waktu monitoring dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

B. Evaluasi 1. Pengertian Evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan SRA. 2. Tujuan Evaluasi Evaluasi ini dimaksudkan untuk : a. Mendapatkan gambaran tentan g keberhasilan pelaksanaan program SRA. b. Memberikan umpan balik sebagai dasar penyempurnaan program pembinaan SRA. 3. Ruang lingkup Ruang lingkup evaluasi meliputi semua komponen: perencanaan, pelaksanaan maupun hasil program SRA. 4. Sasaran Evaluasi a. Warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dll) b. Lingkungan sekolah (bangunan, halaman, dll) c. Hasil pembinaan SRA kepada warga sekolah. d. Pengelolaan program pada jenjang kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi (sesuai dengan tingkat evaluasi) 5. Unsur – unsur yang dievaluasi a. Perubahan tingkah laku kebiasaan hidup sehari-hari dan ketrampilan dalam melaksanakan SRA. 19

b. Kemampuan hidup aman, nyaman dan bebas dari kerentanan serta ancaman di satuan pendidikan dalam penerapan SRA. c. Perubahan lingkungan sekolah menjadi Ramah Anak. d. Tingkat keberhasilan kegiatan pembinaan dan pengelolaan program SRA 6. Prinsip-prinsip Evaluasi a. Menyeluruh

meliputi

seluruh

komponen

program

SRA,

mulai

dari

perencanaan, proses serta hasil pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan b. Berkesinambungan (secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan program) c. Objektif, berdasarkan kriteria yang jelas sesuaipedoman pelaksanaan SRA. d. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan penghargaan bagi yang berhasil, dan merupakan pendorong bagi yang belum berhasil. 7. Cara dan Teknik a. Cara Evaluasi Evaluasi

dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif dan atau kualitatif

dalam bentuk: 

Tertulis berupa angket



Lisan berupa wawancara



Observasi langsung.

b. Teknik Evaluasi Teknik Evaluasi dengan cara menganalisa data kuantitatif dan kualitatif dari hasil monitoring. Hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar rekomendasi terhadap pihak yang berkepentingan dan terkait.

C. Pelaporan 1. Mekanisme Pelaporan Laporan SRA merupakan satu kesatuan dari laporan SDBS. Laporan tertulis dilakukan secara berkala sesuai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan, masing-masing: a.

Tim Pelaksana melaporkan kepada Tim Pengembang Kabupaten/Kota minimal 2 kali dalam satu semester.

b.

Tim Pengembang Kabupaten/Kota melaporkan kepada Tim Pembina Provinsi minimal 1 kali dalam satu semester.

c.

Tim Pembina Provinsi melaporkan kepada Tim Pembina Pusat dan tembusan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar minimal 1 kali dalam satu semester.

20

d.

Tim Pembina Pusat Melaporakan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar minimal 1 kali dalam satu tahun.

2. Format Pelaporan Mengikuti format pelaporan SDBS, karena SRA merupakan bagian dari SDBS. Halaman Judul Halaman Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I PERSIAPAN PROGRAM A. Sosialisasi SDBS, SRA diinternal sekolah B. Pembentukan tim pelaksana SRA C. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM A. Deskripsi visi, misi, tujuan sekolah, dan RKAS B. Deskripsi Kondisi fisik sarana dan prasarana (ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, pengelolaan sampah, dll.) C. Deskripsi pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM A. Faktor Pendukung B. Faktor Penghambat

21

BAB V PENUTUP Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak melalui satuan pendidikan SD/MI. Selain itu juga untuk memastikan bahwa satuan pendidikan SD/MI mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Buku

panduan

ini

berisikan

tentang

pengembangan

SRA

mulai

tahap

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kegiatan, hingga kegiatan monitoring-evaluasi dan digunakan sebagai pedoman bagi SD sasaran di seluruh Indonesia,. Keberhasilan program SRA tergantung pada dukungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Kami menyadari buku pedoman ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang membangun kami harapkan agar lebih sempurna.

22

DAFTAR PUSTAKA

General Comment no. 1 (2001) Article 29 (1): the Aims of Education. Konvensi Hak Anak. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

23

LAMPIRAN INSTRUMEN VERIFIKASI SEKOLAH RAMAH ANAK Indikator Sekolah Ramah Anak dijabarkan dalam item-tem indikator yang diberi bobot T1 (terpenuhi tingkat satu/kurang), T2 (terpenuhi tingkat dua/cukup), dan T3 (terpenuhi tingkat tiga/baik). Indikator verifikasi Sekolah Ramah Anak sebagai berikut. No 1

Komponen

T1

T2

T3

Kebijakan SRA a. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SD/MI: 1) Penerapan SPM Pendidikan Layanan Khusus Sekolah darurat/sekolah kecil/sekolah terbuka/sekolah terintegrasi) 2) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk anak SD/MI 3) Penerapan Norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendidikan Layanan Khusus bagi satuan pendidikan darurat/satuan pendidikan kecil/satuan pendidikan terbuka/ satuan pendidikan terintegrasi 4) Penerapan SPM Kesehatan untuk penjaringan kesehatan peserta didik di SD/MI 5) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk SDLB/MILB 6) Penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk satuan pendidikan penyelenggaraan inklusi 7) Penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk satuan pendidikan penyelenggaraan inklusi b. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik: 1) Kebijakan anti kekerasan di susun secara bersama-sama dan melibatkan semua warga satuan pendidikan: a) Peserta didik b) Pendidik c) tenaga kependidikan d) warga satuan pedidikan lainnya, seperti:penjaga satuan pendidikan (satpam), petugas kebun, dll. e) Orang tua/wali peserta didik 2) Tersedianya kebijakan anti kekerasan a) Adanya larangan: Terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (bullying); antara pendidik, tenaga kependidikan dan pegawai satuan pendidikan (satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik Hukuman badan (memukul, menampar dengan tangan/alat lain, menendang, melempar, menggaruk, mencubit, menggigit, menyambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman) dan bentuk lain yang merendahkan martabat peserta didik (menyakiti perasaan: menghina, 



24

No

Komponen meremehkan, mengejek dan merendahkan harga diri) c. Adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kejahatan seksual d. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik melalui: 1) Pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual dan kekerasan terhadap pesertadidik (fisik ataua mental ataau perlakuan salah atau penelantaran atau eksploitasi) 2) Peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga sekolah untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi kepad anak penyandang disabilitas dan anak dengan HIV/AIDS, menjamin peserta didik unutk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang insklussi; memastikan satuan pendidikan mengambil langkah untuk memerangi bullying dan memberikan pelatihan/kursus bagi anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan. 3) Penegakan disiplin dengan nonkekerasan yaitu: a) Melakukan pelatihan disiplin positif b) Adanya pemantauan, pengawasan dan tindakanpemulihan pelaksanaan disiplin positif c) Mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau ketrampilan tambahan. d) Adanya ragam aktifitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan Gerakan Siswa Bersatu mewujudkan SRA terintegrasi ke dalam RKAS e) Menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh APBN dan APBD f) Melaksanakan firmasi pendidikan bagi anak dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 20 % dari jumlah daya tampung. g) Proaktif untuk mencari anak yang belum terjangkau oleh pekayanan pendidikan h) Proaktif untuk mencegah peserta didik berhalangan hadir ke sekolah (misalnya: afirmasi pendidikan bagi warga miskin mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) i) Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah.  j) Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan RKAS setiap tahun k) Melakukan pelatihan tentang hak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan. l) Tersedia tenaga konseling yang terlatih gender K onvensi Hak Anak, dan peserta didik yang mememrlukan perlindungan khusus (misalnya: anak penyandang disabilitas) m) Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga

T1

T2

T3

25

No

2

Komponen sekolah untuk memahami: gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya : anak penyandang disabilitas) n) Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. o) Memiliki komitmen untuk mewujudkan bebas napza. p) Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan non struktural. q) Menjamin, melindungi dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama masingmasing r) Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran s) Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran t) Memiliki sistem rujukan dariSD/MI yang sudah menerapkan aturan SRA Pelaksanaan kurikulum a. Tersedia dokumen kurikulum di sekolah yang berbasis hak anak. b. Perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak 1). Tersedia Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ramah anak (antara lain: tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, pornografi dan terorisme). 2). Penataan lingkungan kelas yang menunjang suasana pembelajaran aktif, insklusif dan ramah bagi pebelajaran. c. Peoses pembelajaran 1) Materi pembelajaran : a) Tidak bias gender: penghormatan kepada sesama peserta didik b) Non diskriminatif : penghormatan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti : anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV dan AIDS dan kelompok minoritas c) Memberi gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal. d) Memuat materi Konvensi Hak Anak (KHA) 2) Melaksanakan proses pembelajaran insklusif dan non diskriminatif 3) Menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik 4) Melaksanakan proses pembelajaran dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakukan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas 5) Mngembangkan minat bakat dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok.

T1

T2

T3

26

No

3

4

Komponen 6) Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat 7) Peserta didik turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. 8) Tersedia alat permainan edukatif (APE) yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku 9) Menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran 10) Memastikan komunikasi dan dialog saling belajar. 11) Memiliki ruang indoor dan outdoor untuk bermain dan belajar 12) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengaprosiasi kegiatan seni budaya d. Peniaian hasil belajar mengacu pada hak anak 1) Penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik 2) Menerapkan ragam bentuk penilaian pada ketiga aspek pembelajaran (sikap, pengetahuan dan keterampilan) 3) Menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu perserta didik dengan peserta didik yang lain Pendidik dan tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak a. Kepala sekolah b. Guru c. Guru Bimbingan Konseling d. Petugas perpustakaan e. Tata usaha f. Penjaga sekolah (Petugas keamanan sekolah) g. Petugas kebersihan h. Komite sekolah i. Pembimbing kegiatan ektrakurikuler  j. Orangtua/wali Sarana dan Prasarana SRA a. Memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid (luas, jumlah ruang) b. Memiliki peralatan belajar yang ramah anak (papan tulis, olahraga, alat peraga, alat laboratorium) c. Memiliki perabot yang ramah anak (meja, kursi, almari, rak sepatu, rak buku, rak alat peraga) d. Memiliki toilet: 1) Terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan r asio yang memadai (1:25 untuk siswa perempuan, 1:40 untuk siswa laki-laki) 2) Mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas (dipasang pegangan pada dinding toilet) 3) Bersih (tidak berbau, tidak berlumut, tidak ada jentik nyamuk) 4) Tersedia air bersih dan sabun 5) Pencahayaan dan ventilasi (20% dari luas lantai)

T1

T2

T3

27

No

Komponen 6) Tersedia tempat sampah 7) Lantai tidak licin dan kemiringan cukup 8) Tersedia gayung e. Memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan f. Memiliki tempat cuci tangan: 1) Jumlah minimal satu tempat cuci tangan tiap kelas 2) tersedia air bersih yang mengalir 3) Tersedia sabun 4) Tersedia kain lap tangan yang bersih dan kering g. Memiliki sumber air bersih h. Bangunan ramah anak dan aman bencana: 1) Bangunan kokoh sesuai SNI yang berlaku 2) Tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (SUTET) 3) Tidak membahayakan manusia dari benda-benda yang  jatuh, termasuk bahan-bahan berbahaya, baik di dalam maupun di luar bangunan 4) Mampu mengevakuasikan orang dalam keadaan darurat (pintu cukup lebar dan membuka keluar, ada jalan darurat, tersedia jalan keluar dan akses yang aman) 5) Memiliki tempat berkumpul yang aman 6) Obyek-obyek yang berbahaya di sekitar sekolah mudah dikenal dan diketahui oleh warga sekolah 7) Rute dan tempat evakuasi darurat dikenal oleh warga sekolah 8) Bangunan sekolah bertingkat dilengkapi tangga dengan lebar anak tangga minimal 28 cm dan tinggi anak tangga maksimal 16 cm, lebar tangga lebih dari 150 cm, ada dinding pegangan tangga yang tertutup dengan tinggi minimal 80 cm 9) Warna gedung membuat kesan nyaman dan m emotivasi belajar i. Memiliki ruang UKS dengan perlengkapan: 1) Tempat tidur 2) Alat ukur tinggi badan dan berat badan 3) Alat ukur ketajaman mata dan telinga 4) Perlengkapan P3Kyang tidak kadaluarsa (obat luka, obat diare, obat demam, obat gosok, alkohol, perban dll)  j. Memiliki ruang konseling yang nyaman dan terjaga privasinya k. Memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekpresikan diri) l. Memiliki lapangan olahraga m. Memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas) n. Memiliki ruang perpustakaan yang tenang, terang dan nyaman o. Memiliki tempat ibadah

T1

T2

T3

28

No

5

6

Komponen

T1

T2

T3

p. Memiliki kantin sehat: 1) Tempat dan peralatan bersih (persiapan,pengolahan, dan penyajian makanan) 2) Lokasi tidak dekat toilet atau tempat sampah 3) Ada tempat cuci peralatan 4) Ada tempat penyimpanan alat yang bersih dan kuat 5) Ada tempat cuci tangan 6) Makanan dan minuman aman, sehat dan hal al 7) Pengolah dan penyaji pangan bersih dan sehat 8) Ada tempat sampah terpilah dan bertutup q. Tersedia tempat pembuangan sampah (terpilah dan bertutup) di setiap kelas r. Terdapat simbol/tanda yang terkait dengan SRA (misalnya: simbol dilarang merokok, dilarang bullyng, tanda tempat berkumpul s. Tersedia media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misalnya langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya) t. Pagar halaman tidak membahayakan u. Halaman sekolah tidak becek, tidak licin, tidak kotor dan berdebu v. Jalan lingkungan sekolah yang dilewati kendaraan bermotor dibuat zebra croos w. Ada petugas yang mengatur ketertiban lalu lintas di lingkungan sekolah Partisipasi Anak a. Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) b. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertip sekolah c. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota tim pelaksana SRA d. Memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelayakan satuan pendidikan e. Pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA f. Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS Partisipasi Pengawas dan Komite Sekolah (Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni). a. Orang tua/wali: 1) Menyediakan waktu setiap hari sekurang-kurangnya 20 menit untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak 2) Menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak

29