Panduan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan
May 19, 2018 | Author: Rudy Hartono.S | Category: N/A
Short Description
PANDUAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN KELOMPOK TANI (PLKSDA-BM)...
Description
PANDU N PERJANJIAN KERJA AMA PENGELOLA N LAHAN LAHAN ANT ANTAR ARA A PEMI PEMILIK LAHAN D NGAN KELOMPOK TANI
Progra Penanganan Lahan ritis dan Sumbe Daya Daya Air Air Berb Berbas asis is M syarakat
DIREKTORAT JENDE AL INA PEMBANGUNAN D ERAH EMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan dan ridhoNya, pand pandua uan n perj perjan anji jian an peng pengel elol olaa aan n laha laha
antara pemerintah
daerah dengan kelompok tani Program Program Penangan Penanganan an Lahan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat Masyarakat (PLKSDA-BM) dapat diselesaikan deng n baik. Panduan Perjanji n Pengelolaan lahan bertujuan untuk membantu para pihak yang yang terl terlib ibat at dal dalam am penyusunan Surat Perjanjian Kerjasama pengelolaan lahan antara pemerintah daer h dengan dengan kelompok kelompok tani tani program program PL SDA-BM. Selain itu dapat diperoleh masuk n berupa muatan substansi yang aka
dituangkan dalam
Surat Perjanjian Perjanjian Kerjasa Kerjasama sesu sesuai ai deng dengan an forma formatt dan dan stan standa dar r erjanjian kerjasama sesuai sesuai dengan dengan peratura peratura dan perundangperundang-unda undangan ngan.. Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih kepada sem ua pihak yang telah berpartisipasi dalam pr oses oses peny penyus usun unan an pand pandua uan n perj perjan anji jian an pengelolaan lahan antara pemerintah daer h dengan dengan kelompo kelompok k tani dan mudahmudah-m m dahan memberikan manfaat bagi semua pih k yang memerlukannya. memerlukannya.
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
2
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
B AB AB I. PEND AH AHULU AN AN
1.1. Latar Belak ang Lahan yan pemerintah daerah,
dapat dapat diikut diikutkan kan dalam dalam progra program m me upakan lahan milik ilik desa, bengkok, dan atau tanah adat, y ng secara prinsip ada
jaminan tidak akan berubah berubah fungs fungsii selama selama 20 tahun. tahun. Peserta Peserta program merupakan warga masyarakat yang tinggal tinggal di di sekitar sekitar program program,, terutama terutama tetapi sanggup dan
arga kurang mampu,
ampu mengerjakan budidaya tanaman.
Pemb Pembia iaya yaan an prog progra ra
berasal dari APBN yang pelaksanaannya lewat pemerintah
daerah dikoordinir oleh pemerintah provinsi, dengan demikian program Penanganan Lahan ahan Kriti ritiss dan dan Su ber Daya Daya Air Berbasis Berbasis Masyarak Masyarakat at (PLKSD (PLKSDA-BM) A-BM) merup merupaka akan n hal yang kompleks, hal ini terjadi karena melibatkan banyak pihak dalam persiapan maupun pelaksanaa
progra program, m, baik baik pemeri pemerinta ntah h Pusat, Pusat, Daerah Daerah (Bappeda dan SKPD
terkait), Desa maupun masyarakat masyarakat selaku peserta program. Keterlibatan banyak ihak dalam pelaksanaan program berpoten i menimbulkan konflik anta antara ra inst instan ansi si yang yang terk terkai aitt prog progra ram m deng dengan an kelo kelomp mpok ok tani tani pen pen garap. garap. Konflik Konflik ini bisa bisa terjadi apabila masing-m ing-masi asing ng pihak pihak tida tidak k memaha memahami mi dan memenuh enuhii hak dan dan kewajiban. Mengingat Kabu Kabupa pate ten/ n/ Kota Kota))
enting entingnya nya kepas kepastia tian n hukum hukum antara antara pemili pemilik lahan (Desa, Adat, enga engan n kelo kelomp mpok ok tan tanii pese pesert rta a prog progra ram m
alam hal kerjasama
pengelolaan lahan dan mengenai hak dan kewajiban para piha pihak k untu untuk k dapa dapatt memperkecil potensi konflik yang terjadi selama pelaksanaan program PLKSDA-BM. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, diperlukan suatu upaya untuk memin meminima imalis lisir ir poten poten i-potensi konflik yang bisa terjadi selama
elaksanaan program,
oleh oleh karen karena a itu itu dipe diperlukan rlukan Pandua Panduan n yang yang menga mengatur tur hubu hubunga ngan/ n/ perja perjanj njian ian kerjas kerjasam ama a anta antarr piha pihak k yang yang ter terlibat libat dalam dalam pelaks pelaksana anaan an progra program, m, dalam dalam h l ini antara kelompok tani dan pemili pemilik k laha laha .
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
4
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1.2. Mak sud dan Tu ju juan Maks Maksud ud dari disusunnya pan panduan ini adalah untuk m mberikan acuan dan kemudahan para pihak ihak yang yang terl terlib ibat at dala dalam m peny penyus usun unan an perjanjian kerjasama pengelolaan lahan. Adapun tujuan dari disusun disusunnya nya panduan panduan ini, ini, antara antara lain lain : 1. Memba Membantu ntu para para pihak pihak yang yang terliba terlibatt dalam dalam penyus penyusuna unan n Surat Surat Perjanjian Kerjasama 2. Mempe Memperol roleh eh ma masukan berupa muatan substansi yang ak an dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama 3. Menyed Menyediak iakan an for format standar perjanjian kerjasama yang berl ku secara umum
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
5
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AB AB II.
ISI SUR AT AT PER J AN ANJI AN AN
2.1. Judul Judul Judul sesuai sesuai dengan dengan isi perjan perjanjian jian,, yaitu yaitu Surat Surat Perjanjia Perjanjian n Kerjasa Kerjasa a Pengelola Pengelolaan an Lahan Lahan Antara Pemilik Laha
dengan dengan Kelompo Kelompok k Tani. Sebutkan Sebutkan nama nama desa, kecamatan dan
kabupatennya. 2.2. Wak tu Pembuatan Per ja jan ji jian Sebu Sebutk tkan an hari, hari, tan tang ggal, dan tahun tahun pada pada saat saat surat surat perjanjia perjanjia
ditandatangani oleh
kedua belah pihak. 2.3. Identitas Para Pih k y yang Terlibat dalam Per jan jian Pihak pertama adala pemili pemilik k lahan lahan (adat/ (adat/ desa, desa, kecama kecamatan tan,, Pemda). mda). Sebutk Sebutkan an nama nama (kepala adat/kepala esa atau pejabat pejabat yang berwenan berwenang) g) besert besert alam alamat at,, jaba jabata tan, n, dan dan SK Jabatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemilik lahan. Piha Pihak k kedu kedua a adal adalah ah ketu ketua a kelo kelomp mpok ok tani tani yang yang terl terlib ibat at pro progr gram am.. Seb Sebut utka kan n nama nama,, jabatan, alamat, dan Surat Surat Keputu Keputusan san (SK)/ (SK)/ber berita ita acara acara penga penga gkatan gkatan sebag sebagai ai ketua ketua kelompok kelompok,, yang bertiindak untuk dan atas nama Kelompok Tani LKSDA-BM (sebutkan nama kelompoknya). 2.4. Dasar Huk um Sebutkan dasa
huku hukum m yang yang terk terkai aitt lang langsu sung ng deng dengan an program PLKSDA-BM,
antara antara lain lain : a. Su Sura ratt Ed Edaran aran Menteri enteri Dalam Dalam Negeri Negeri periha perihall Pedoman Pedoman Umu
PLKSDA-BM
b. Su Sura ratt Ed Edara aran Menteri Menteri Dalam Dalam Negerri Negerri tentang tentang Rencana Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentr nsentrasi asi dan dan Tugas Tugas Pemba Pembantu ntuan an c. Surat Keputus n Kepa Kepala la Daer Daerah ah tent tentan ang g lega legalit litas as pene penent ntu uan loka lokasi si yang yang ma masu suk k ke dala dalam m progr program PLKSDA-BM d. Surat Keputusan Kepala Kepala Daer Daerah ah tenta tentang ng jam jamina inan n tidak tidak be alih fungsi selama 20 tahun e. Pera Peratu tura ran n Desa Desa tentang tentang penetapa penetapan n status status suatu suatu lokasi/la lokasi/laha ha (jika ada) 2.5. Materi / Ob yek y ya g Diper jan jik an Sebutkan letak laha
yang akan digunaka digunakan n untuk untuk progra program m mencaku encakup p : luas luas laha lahan n
(hekta (hektar), r), blok blok / persil persill. PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
6
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2.6. K ewa ji jiban Para Pi ak Sebutkan kewajiban ara ara piha pihak, k, seba sebaga gaii ber berik ikut ut : a. Kewa Kewaji jiba ban n pih pihak ak pertama (pemilik lahan) :
memberikan pembinaan dan pelatihan dalam rangka
eningkatan kapasitas
kelompok tanii tentang teknis budidaya, budidaya, administrasi administrasi dan engembangan usaha
memfasilitasi penyediaan bibit, pupuk, alat pertanian, fasilitas air siraman, dan sumur resapan
memfasilitasi pembentukan jaringan kemitraan dalam hal pemasaran hasil pertanian
memfasilitasi proses kemandirian kelompok tani
membantu mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program PLKSDA-BM
melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan serta ev luasi terhadap proses dan hasil kegiatan pengelolaan lahan.
b. Kewa Kewaji jiba ban n pih pihak ak kedua kedua (kelomp (kelompok ok tani) :
melakukan pengelolaan lahan yang dimulai dari pen iapan lahan, sampai dengan panen
menjaga dan merawat tanaman pokok dan tanaman s la, serta sarana dan prasarana yang disediaka disediakan n oleh pihak pihak pertama
melaksanaka
kegiatan sesuai dengan rencana ya g disepakati dalam
kelompok tanii dengan dengan persetujuan pihak pertama pertama
menjadi ang ota, menyusun dan menentukan aturan internal kelembagaan kelompok tanii
membayar PBB selama jangka waktu pengelolaan lahan
mengikuti d n mendukung kegiatan guna menunja g keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan konservasi lahan
memberikan lapo lapora ran n kepa kepada da piha pihak k perta pertama ma mela melalu luii
elompok tani secara
periodik sesuai kesepakatan dan memberikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan ke ada ada piha pihak k perta pertama ma dan dan
menyerahkan lahan, tanaman beserta seluruh fasilita
pendukung lainnya
dalam kondisi baik baik kep kepad ada a piha pihak k pert pertam ama a sete setela lah h Per Perjanjian Kerjasama ini berakhir
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
7
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2.7. Hak Para Pihak Sebu Sebutk tkan an hak hak kedu kedua a belah belah pihak pihak,, sebag sebagai ai beriku berikutt : a. Ha Hak k piha pihak k pert perta a a (pemilik lahan) :
menerima 30 % (tiga (tiga puluh puluh persen) persen) dihitung dihitung dari dari has hasil kotor panen untuk tanaman pok ok dan menerima 30 % (tiga puluh persen) dihitung dari hasil bersih panen untuk tanaman sela
menerima la oran oran dar darii piha pihak k kedu kedua a seca secara ra peri period odik ik se se uai kesepa kesepaka katan tan dan sewaktu-wakt u bila diperlukan
menerima bu ti pembayaran PBB lahan yang dikelola dari pihak pihak kedua kedua dan dan
menerima penyerahan lahan, tanaman beserta seluru
fasilitas pendukung
lainny lainnya a dari dari pihak kedua kedua dalam kondis kondisii baik . b. Ha Hak k piha pihak k ked kedua ua (kelompo (kelompok k tani) :
menerima 70 % (tujuh puluh persen) dihitung dari hasil kotor panen untuk tanaman pok k dan 70% (tujuh puluh persen) dihitung d ari hasil bersih untuk tanaman sela
menerima ke itraan dalam hal pemasaran hasil pertanian dari pihak pertama; pertama;
menerima p mbinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok tani tentang teknis budidaya, administrasi dan pengembangan usaha dari dari pihak pihak per pertama
menerima fasilitasi bibit, pupuk, alat pertanian, fasilitas air siraman, dan sumur resapan dari ihak pertama.
2.8. Jangk a Wak tu Perj rjan ji jian Jangka Jangka waktu waktu perja perja jian ian adala dalah h sela elama 20 (dua (dua pul pulu uh) tah tahun terh terhit itun ung g seja sejak k suat suatu u desa mulai menjalankan program, dan akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali. 2.9. K etentuan y yang H rus Ditaati Sebutkan ketentuan dalam pengelolaan lahan dan konsekue siny sinya a apab apabil ila a dala dalam m pela elaksan ksanaa aan n
prog rogram
tidak
sesuai
dengan
ketentuan
yang telah disepakati
sebelumnya. Sebutkan pula hal ya g dilarang dilarang dalam perjanjian perjanjian pengelola pengelolaan an lah lahan.
Hal-h Ha l-hal al yang yang dis pakati
Hal-h Ha l-hal al yang yang dilarang
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
8
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Konsekuensi
jik a
pelak elaksa sana naan an tida tidak k
se sesuai suai/t /tid idak ak dita ita ti keten etentu tua an
dalam alam
perjanjian. 2.10. Pembagian Hasil Pembagian Pembagian hasil hasil pr duksi duksi budi budida daya ya tanam tanaman an akan akan diatur diatur sebag sebag i ber berik ikut ut : Pihak pertama (pe ilik lahan) sebesar 30% dan pihak kedua (k elompok tani) sebesar 70%. 70%. Untu Untuk k tan tana a an pokok dihitung dari hasil kotor, dan untuk tanaman sela dihitung dari hasil bersih (setelah dikurangi biaya produ si). si). Jela Jelask skan an sis siste tem m pembayaran dari b gi hasil (waktu (waktu pembayara pembayaran). n). 2.11. Sank si Sebutkan sanksi yang ang dit diter erim ima a para para piha pihak k bila bila tida tidak k men mentt ati ketentuan dalam perjanjian, serta sa ksi apabila terjadi keterlambatan penyerah n bagi hasil. 2.12. K eadaan Memak sa/Force Ma je jeure Sebutkan konsekw nsi jika terjadi keadaan memaksa/force
ajeure dan sebutkan
yang dimaksud kea aan memaksa. 2.13. Pen ye yelesaian Perselisihan Sebutkan cara-cara penyelesaian yang dilakukan ketika terjadi terjadi erselisihan. 2.14. A Addendum HalHa l-ha hall yang yang belu belu
diatur dalam perjanjian yang bersifat
enyempurnakan dan
teknis akan diatur k emudian sebagai perjanjian tambahan. 2.15. Tanda Tangan Para Pihak Cantumkan tanda tang tangan an para para piha pihak k di di ata atass mat mater erai ai secu secuk k pnya pnya di dal dalam am sur surat at perjanjian. 2.16. Sak si Untuk memperkuat legali legalitas tas surat surat perj perjanj anjian ian ini dipe diperlu rlukan kan a anya saksi yang ikut tanda tangan, tangan, paling tidak berjumlah berjumlah 3 orang orang yang terdiri dari : a.
1 (satu) orang saksi saksi dari dari pejab pejabat at Bapped Bappeda a Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kota ta
b.
2 (dua) orang saksi saksi berasa berasall dari dari pejab pejabat at terkai terkaitt (Cama (Camat, t, Lura urah, h, BPD, BPD, atau atau yang yang lain).
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
9
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
B AB III. PENUTUP
Kebutuhan dan permasal han pada masing-m masing-masing asing daerah daerah peserta peserta program tidak sama. Oleh karena karena itu, itu, berbaga berbagaii penyesua penyesuaian ian tetap diperluk diperlukan an dalam pemb atan surat perjanjian tersebut.
Panduan ini le ih bersifat bersifat sebaga sebagaii bahan bahan diskusi diskusi dan dan acuan dalam dalam pembua pembuatan tan
sura suratt perj perjan anji jian an di dae daerr h. Pandua Panduan n ini dapa dapatt dikemb dikembang angkan kan se sesuai dengan kondisi, kebutuha kebutuhan n daerah daerah setemp setemp t, kepentingan, serta aspirasi masyarakat. Panduan Panduan Perjanjian Perjanjian Kerjas Kerjasama Pengelola Pengelolaan an Lahan Lahan Antara Antara Pemilik Pemilik La an dengan Kelompok Tani ini dihara diharapkan pkan dapat dapat membantu pencapaian sinkronisasi, kesepa aman, dan kesamaan substa substansi nsi terhad terhadap ap pemb pembuatan uatan surat surat perjanjian perjanjian di daerah daerah sesuai sesuai
eraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam rangka menjaga keberlanjutan program PLKSDA-BM.
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
10
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lampir Lampiran an 1. Konse Konsep p Surat Surat erjanj erjanjian ian Kerja Kerjasa sama ma Peng Pengelo elolaa laan n Lahan Lahan untuk Kegiatan TA. 2012.
PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR ............................................. TENTANG PENGELOLAAN LAHAN................. DESA ................. ... KECAMATAN .................... KABUPATEN ....................
Pada hari ini
..................... tanggal .................... bulan .................... tahun .................... yang
bertandatangan bertandatangan di bawah ini ini 1.
asing-masing :
Nama
: ....................
Jabatan
: ....................
Alamat
: ....................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Lahan sesuai den gan gan .... ...... .... .... .... .... .... .... .... .. untu untuk k selanjutnya disebut PIH K PERTAMA.
2.
Nama
: ....................
Jabatan
: ....................
Alamat
: ....................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani
rogram PLKSDA-BM
........... ................ ........., ...., sesuai sesuai Ber ita Acara No. ............., tanggal ............ / Surat
eputusan pembentukan
kelom kelompok pok tani tani No. No. ...... ................. ..............., ...., tanggal tanggal ........... ................ .......... ......... .... untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA KEDUA secara bersama-sam a disebut sebagai PARA Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK PIHAK sepakat melakukan p erjanjian kerjasama pengelolaan lahan berdasar an ketentuan antara lain
sebagai berikut : a.
Sura urat Eda Edara ran n Me Mente nteri
alam Negeri Nomor 610/1242/IV/Bangda ta ggal 27 Februari 2012
perihal Pedoman Pedoman Umu
Program Penanganan Lahan Kritis dan Su ber Daya Air Berbasis
Masyarakat; b.
Surat Edaran Menteri
alam Negeri Nomor 910/3158/SJ tanggal 1
Agustus 2011 perihal
Pemberitahuan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA 2012;
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
11
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
c.
Sura Suratt Kepu Keputu tusa san n Bupa Bupati ti Walikota Nomor ….. tanggal …… perihal……. (terkait tentang lokasi Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat);dan
d.
Sura Suratt Kepu Keputu tusa san n Bupa Bupati ti Walikota Nomor ….. tanggal tanggal …… perihal….. (terkait tentang Jaminan tidak terjadi alih fungsi lahan selama 20 (dua puluh) tahun).
Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut :
OBYEK DAN RUANG LINGKUP Pasal l
Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah pengelolaan lahan
oleh PIHAK KEDUA di atas lahan
PIHAK PERTAMA berupa penanaman penanaman tanaman pokok dan tanaman sela sela te masuk tanaman penguat
teras dan pembangunan sar na dan prasarana persediaan air untuk pemel iharaan tanaman dalam rangka meningkatkan upay
konservasi lahan dan meningkatkan penda atan melalui Program
Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSD A-BM) Pasal 2
Ruang lingkup Perjanjian Ke jasama ini meliputi : a. lokas lokasii pengelo pengelolaa laan n lahan; lahan; b. kewajiban dan dan hak; c. jangk jangkaa waktu waktu kerja kerjasam sama; a; d. larang larangan an penga pengalih lihan an;; e. pemb pembag agia ian n hasil hasil;; f. sanksi; g. keadaan keadaan memaksa memaksa/forc /forcee
ajeure
h. penyeles penyelesaian aian perselis perselisihan; ihan; i. penga pengakhi khiran ran perja perjanji njian an;; j. addendum;dan k. penu penutu tup. p.
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
12
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LOKASI PENGELOLAAN PENGELOLAAN LAHAN Pasal 3
Pengelolaan lahan
seluas ........... ................ ......... .... m2 (lebih (lebih kurang kurang ......... .............. .......... ..... dari luas seluruhnya
...... ......... ...... ...... ...... ..... .. hekta hektarr (lebih (lebih kurang ...................................) yang berlokasi di Desa Desa ...... ......... ...... ...... ...... ..... .. Kecama Kecamatan tan ........... ................ ......... .... Kabupaten upaten / Kota ............ ................. ......... .... Status Status Lahan: Lahan: (Kas Desa/ Bengkok/ Adat/ Tanah Pemda dll)
KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 4
(1) PIHAK PERTAMA m mpunyai kewajiban : a. memb memberi erika kan n pembin pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan
apasitas kelompok tani
tentang teknis budidaya, administrasi dan pengembangan usaha; b. memfasilitasi memfasilitasi penyediaan bibit, pupuk, alat pertanian, fasilitas air sira an, dan sumur resapan; c. memf memfasi asilit litas asii pem pembe be tukan jaringan kemitraan dalam hal pemasaran h asil pertanian; d. memf memfasi asilit litas asii prose prosess emandirian kelompok tani; e. memb membant antu u menga mengatas tasii permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program PLKSDA-BM; dan f. melak elakuk ukan an kegi kegiat atan an monitoring dan pengawasan serta evaluasi ter hadap proses dan hasil kegiatan pengelolaan lahan.
(2) PIHAK KEDUA, mem unyai kewajiban : a. melak melakuka ukan n pengel pengelola olaan lahan yang dimulai dari penyiapan lahan, sam ai dengan panen; b. menjaga dan meraw t tanaman pokok dan tanaman sela, serta sara na dan prasarana yang disediakan oleh PIH K PERTAMA; c. melak melaksan sanak akan an kegiat kegiatan sesuai dengan rencana yang disepakati dala
kelompok tani dengan
persetujuan PIHAK ERTAMA; d. menja menjadi di anggot anggota, a, me yusun dan menentukan aturan internal kelembagaan kelompok tani; e. memba embaya yarr PBB PBB sela sela a jangka waktu pengelolaan lahan; f. mengi engiku kuti ti dan dan men mend d kung kegiatan guna menunjang keberhasilan da keberlanjutan kegiatan konservasi lahan; g. memb memberi erika kan n lapo laporan ran kepada PIHAK PERTAMA melalui kelompok tani secara periodik sesuai kesepakatan d an memberikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan kepada PIHAK PERTAMA; dan
h. menye menyerah rahkan kan lahan lahan,, anaman beserta seluruh fasilitas pendukung lai nya dalam kondisi baik PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
13
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
kepada PIHAK PER TAMA setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhi r.
(3) PIHAK PERTAMA m mpunyai hak : a. mener enerim imaa 30 % (tiga (tiga puluh persen) dihitung dari hasil kotor panen u tuk tanaman pokok dan menerima 30 % (tiga puluh persen) dihitung dari hasil bersih bersih panen untuk tanaman sela; b. menerima menerima laporan d ri PIHAK KEDUA secara secara periodik periodik sesua sesuaii kesepa sepaka kata tan n dan dan sewa sewakt ktuuwaktu bila diperluka ; c. mener enerim imaa bukt buktii pem pem ayaran PBB lahan yang dikelola dari PIHAK K DUA; dan d. mener menerim imaa penyer penyerah ah n lahan, tanaman beserta seluruh fasilitas pendukung lainnya dari PIHAK KEDUA dalam kondisi baik.
(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak : a. mener enerim imaa 70 % (tuj (tuj h puluh persen) persen) dihitung dihitung dari dari hasil kotor kotor pane
untuk tanaman pokok
dan 70% (tujuh pulu persen) dihitung dihitung dari hasil bersih bersih untuk tanama tanama sela; b. menerima menerima kemitraan dalam hal pemasaran hasil pertanian dari PIHA c. mener menerim imaa pembin pembinaa aa
PERTAMA;
dan pelatihan dalam rangka peningkatan k apasit apasitas as kelom kelompok pok tani tani
tentang teknis budidaya, administrasi dan pengembangan usaha dar i PIHAK PERTAMA; dan d. mener menerim imaa fasil fasilita itasi si bibit, pupuk, alat pertanian, fasilitas air siraman, dan sumur resapan dari PIHAK PERTAMA.
JANGKA WAKTU KERJA SAMA Pasal 5
Perjanjian Kerjasama pengel laan lahan ini dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tangg tanggal al ...... ......... ...... ...... ...... ..... .. bulan bulan ..................... tahun tahun .................... sampai dengan ta ggal .......... ............... .......... ..... bulan bulan .................... tahun ..................... dan dievaluasi dievaluasi setiap 2 (dua) (dua) tahun sekali sekali oleh PIHAK PERTAMA.
LARANGAN PENGALIHAN Pasal 6 PIHAK KEDUA dilarang melimpahkan maupun mengalihkan hak pengelolaan lahan atas lokasi
sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa ijin tertulis PIHAK PERTAMA. PEMBAGIAN HASIL Pasal 7
(1) (1) Pemb Pembag agia ian n hasil hasil seba sebag g imana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hu uf a diterima PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil panen dijual. PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
14
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(2) (2) Pemb Pembag agia ian n hasil hasil seba sebag g imana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hu uf a diterima PIHAK KEDUA paling lambat lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil panen dijual. SANKSI Pasal 8
Apabila PIHAK PER TAMA dalam jangka waktu kurang dari 20 (dua puluh) tahun menggunakan lahan untuk keperluan lain maka PIHAK PERTAMA
ajib memberikan ganti
rugi kepada PIHAK KEDUA, dihitung sesuai dengan kerugian yang dialami.
Pasal 9
1.
Apabi pabila la dala dalam m waktu aktu 2 (dua) bulan berturut-turut PIHAK KEDUA tidak melakukan kegiatan pengelolaan lahan, mak mak perjanjian ini batal batal demi hukum. hukum.
2.
Jika Jika perj perjan anji jian an peng pengel elolaan lahan batal demi hukum, maka PI AK KEDUA segera menyerahkan lahan dan tanaman beserta fasilitas pendukung lainnya dal am kondisi baik kepada PIHAK PERTAMA ta pa melalui proses hukum dan PIHAK KEDU
tidak berhak menuntut
kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk apapun.
Pasal 10
(1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan pembagian hasil seba gaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) minggu. (2) Apabila PIHAK KED A tetap tidak menyerahkan pembagian hasil tersebut maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA segera
menyerahkan menyerahkan lahan dan tanaman beserta seluruh fasilitas pendukung lai nya dalam kondisi baik kepada PIHAK PERTAMA. (3) PIHAK KEDUA tidak erhak menuntut kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk apapun dan tetap membayar pembagian hasil PIHAK PERTAMA yang belum diser hkan.
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
15
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KE DAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE Pasal 11
(1) (1)
Apabi pabila la ter terjadi jadi keada adaan memaksa (force majeure), maka ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini menyebabkan PIHAK KEDUA
dapat dibebaskan untuk
memberikan sanksi kar na tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesua i dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjas ma ini yang harus disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA (2) (2)
Adapu dapun n yang dim dimaksu aksud d keadaan memaksa (force majeure) antara lain m eliputi gempa bumi, banjir besar, tanah long or, kebakaran, huru-hara dan sabotase, sehingga PIHAK KEDUA patut dianggap tidak ma pu untuk mencegah dan mengambil mengambil tindakan p ngamanan sebelum atau sesudahnya yang m nyebabkan tidak dapat memenuhi memenuhi kewajibannya.
(3)
Apabila PIHAK KEDUA tidak mengajukan alasan keadaan memaksa ( orce majeure) atau tidak dapat membuktik n keadaan memaksa dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah peristiwa tersebut terjadi, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak pengajuan keadaan memaksa tersebut.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12
(1) Apabil Apabilaa terdap terdapat at perse perseli li ihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksana n Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIH K sepakat untuk menyelesaikan perselisiha
secara damai melalui
musyawarah. (2) (2) Apab Apabil ilaa deng dengan an mus musya ya arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK bersepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Ba an Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI). Pasal 13 PARA PIHAK menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan
segala akibat hukumnya dan t elah memilih domisili (tempat tinggal) yang teta .
PENGAKHIRAN PERJANJIAN Pasal 14
Perjanjian Kerjasama ini bera khir apabila : 1. Berakhirn Berakhirnya ya jangka jangka waktu waktu perjanjian 2. Kese Kesepa paka kata tan n PARA PIH K 3. Sala Salah h satu satu PIHAK tidak elaksanakan elaksanakan kewajiban yang diperjanjikan
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
16
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ADDENDUM Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat men empurnakan dan teknis akan diatur kemudian oleh
ARA PIHAK yang dituangkan dalam surat perjanjian erjanjian tambahan tambahan dan
merupakan satu kesatuan ya g tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasa a ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PENUTUP Pasal 16
(1) Perja Perjanji njian an Kerjas Kerjasam amaa ini ini dibuat berdasarkan berdasarkan iktikad baik dari PARA PI AK dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatan ani oleh PARA PIHAK. (2) Perja Perjanji njian an Kerjas Kerjasam amaa ini ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing masing-masing bermete ai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA
PIH K PERTAMA
............................
............................ Saks Saksii – Saksi aksi anda Tangan
1. Nama
: .................................. (........................................)
NIP
: ..................................
Jabatan
: ..................................
2. Nama
: .................................. (........................................)
NIP
: ..................................
Jabatan
: ..................................
3. Nama
: .................................. (........................................)
NIP
: ..................................
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
17
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jabatan
: ..................................
Lampiran Lampiran 1. Konsep Konsep Surat Surat Pe Perjanjian rjanjian Kerjasam Kerjasamaa Pengelola Pengelolaan an Lahan untuk Ke iatan TA. 2013 PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR ........... ................. ........... ......... .......... ........... ........... ........ .. TENTANG PENGELOLAAN LAHAN................. DESA ................. ... KECAMATAN .................... KABUPATEN ....................
Pada hari ini
..................... tanggal .................... bulan .................... tahun .................... yang
bertandatangan bertandatangan di bawah ini ini 1.
asing-masing :
Nama
: ....................
Jabatan
: ....................
Alamat
: ....................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Lahan sesuai den gan gan .... ...... .... .... .... .... .... .... .... .. untu untuk k selanjutnya disebut PIH K PERTAMA.
2.
Nama
: ....................
Jabatan
: ....................
Alamat
: ....................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani
rogram PLKSDA-BM
........... ................ ........., ...., sesuai sesuai Ber ita Acara No. ............., tanggal ............ / Surat
eputusan pembentukan
kelom kelompok pok tani tani No. No. ...... ................. ..............., ...., tanggal tanggal ........... ................ .......... ......... .... untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sam a disebut sebagai PARA PIHAK sepakat melakukan p erjanjian kerjasama pengelolaan lahan berdasar an ketentuan antara lain
sebagai berikut : a.
Sura urat Eda Edara ran n Me Mente nteri
alam Negeri Nomor 610/1242/IV/Bangda ta ggal 27 Februari 2012
perihal Pedoman Pedoman Umu
Program Penanganan Lahan Kritis dan Su ber Daya Air Berbasis
Masyarakat;
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
18
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
b.
Surat Edaran Menteri
alam Negeri Nomor 050/3721/SJ tanggal 24
eptember 2012 perihal
Pemberitahuan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA 2013; c.
Sura Suratt Kepu Keputu tusa san n Bupa Bupati ti Walikota Nomor ….. tanggal …… perihal……. (terkait tentang lokasi Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat);dan
e.
Sura Suratt Kepu Keputu tusa san n Bupa Bupati ti Walikota Nomor ….. tanggal …… perihal….. (terkait tentang Jaminan tidak terjadi alih fungsi lahan selama 20 (dua puluh) tahun).
Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut :
OBYEK DAN RUANG LINGKUP Pasal l
Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah pengelolaan lahan
oleh PIHAK KEDUA di atas lahan
PIHAK PERTAMA berupa penanaman penanaman tanaman pokok dan tanaman sela sela te masuk tanaman penguat
teras dan pembangunan sar na dan prasarana persediaan air untuk pemel iharaan tanaman dalam rangka meningkatkan upay
konservasi lahan dan meningkatkan penda atan melalui Program
Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSD A-BM) Pasal 2
Ruang lingkup Perjanjian Ke jasama ini meliputi : a. lokas lokasii pengelo pengelolaa laan n lahan; lahan; b. kewajiban dan dan hak; c. jangk jangkaa waktu waktu kerja kerjasam sama; a; d. larang larangan an penga pengalih lihan an;; e. pemb pembag agia ian n hasil hasil;; f. sanksi; g. keada keadaan an mema memaksa ksa/for /force ce
ajeure
h. penyeles penyelesaian aian perselis perselisihan; ihan; i. penga pengakhi khiran ran perja perjanji njian an;; j. addendum;dan k. penu penutu tup. p.
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
19
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LOKASI PENGELOLAAN LAHAN Pasal 3
Pengelolaan lahan
seluas ........... ................ ......... .... m2 (lebih (lebih kurang kurang ......... .............. .......... ..... dari luas seluruhnya
...... ......... ...... ...... ...... ..... .. hekta hektarr (lebih (lebih kurang ...................................) yang berlokasi di Desa Desa ...... ......... ...... ...... ...... ..... .. Kecama Kecamatan tan ........... ................ ......... .... Kabupaten upaten / Kota ............ ................. ......... .... Status Status Lahan: Lahan: (Kas Desa/ Bengkok/ Adat/ Tanah Pemda dll)
KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 4
(3) PIHAK PERTAMA m mpunyai kewajiban : a.
membe emberi rik kan pe binaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok tani tentang teknis b didaya, administrasi dan pengembangan usaha;
b. memfasilitasi memfasilitasi p nyediaan bibit, pupuk, alat pertanian, fasilitas air siraman, dan sumur resapan; c. memfa emfasi sili lita tasi si pembentukan jaringan kemitraan dalam hal pemasaran hasil pertanian; d. memfa emfasi sili lita tasi si pr ses kemandirian kelompok tani; e.
memba embant ntu u mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksa aan program PLKSDABM; dan
f.
melak lakuka ukan ke kegi tan monitoring dan pengawasan serta evaluasi t erhadap proses dan hasil kegiatan pengel laan lahan.
(4) PIHAK KEDUA, mem unyai kewajiban : a.
melak lakuka ukan pe pengelolaan lahan yang dimulai dari penyiapan lahan, sampai dengan panen;
b. menjaga dan merawat tanaman pokok dan tanaman sela, serta sa ana dan prasarana yang disediakan oleh IHAK PERTAMA; c.
melak laksana sanak kan k egiatan sesuai dengan rencana yang disepakat i dalam kelompok tani dengan persetuj an PIHAK PERTAMA;
d. menja enjadi di angg anggot otaa, menyusun dan menentukan menentukan aturan internal kele bagaan kelompok kelompok tani; e.
membayar PB PBB selama jangka waktu pengelolaan lahan;
f.
mengik ngiku uti dan
endukung kegiatan guna menunjang keberhasilan dan keberlanjutan
kegiatan konservasi lahan; PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
20
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
g. membe emberi rik kan la laporan kepada PIHAK PERTAMA melalui kelo pok tani secara periodik sesuai kesepaka tan dan memberikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan kepada PIHAK PERT MA; dan
h. menye nyerahk rahkaan la la an, tanaman beserta seluruh fasilitas pendukung lainnya dalam kondisi baik kepada PI AK PERTAMA setelah Perjanjian Kerjasama Kerjasama i i berakhir. (5) PIHAK PERTAMA m mpunyai hak : a.
menerima ima 30 % (tiga puluh persen) persen) dihitung dari dari hasil kotor panen untuk tanaman pokok dan menerima 3 0 % (tiga puluh persen) dihitung dari hasil bersih panen untuk tanaman sela;
b. menerima menerima lapo an dari PIHAK KEDUA seca secara ra peri period odik ik esua esuaii kesep kesepak akat atan an dan dan sewaktu-waktu bila diperlukan; c.
meneri nerim ma bukti ukti pembayaran PBB lahan yang dikelola dari PIHAK KEDUA; dan
d. meneri nerim ma peny peny rahan lahan, tanaman beserta seluruh fasilitas pendukung lainnya dari PIHAK KEDU
dalam kondisi baik.
(6) PIHAK KEDUA mempunyai hak : a.
menerima ima 70 % (tujuh puluh persen) dihitung dari hasil kotor panen untuk tanaman pokok dan 70% (tujuh puluh persen) persen) dihitung dari hasil hasil bersih u tuk tanaman sela;
b. menerima menerima kemit aan dalam hal pemasaran hasil pertanian dari PIHAK PERTAMA; c.
meneri nerim ma pemb emb inaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan apasitas kelompok tani tentang teknis budidaya, administrasi dan pengembangan pengembangan usaha dari
PIHAK
PERTAMA; da
d. mener enerim imaa fasi fasili littasi bibit, pupuk, alat pertanian, fasilitas air sira an, dan sumur resapan dari PIHAK PERTAMA.
JANGKA WAKTU KERJA SAMA Pasal 5
Perjanjian Kerjasama pengel laan lahan ini dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tangg tanggal al ...... ......... ...... ...... ...... ..... .. bulan bulan ..................... tahun tahun .................... sampai dengan ta ggal .......... ............... .......... ..... bulan bulan .................... tahun ..................... dan dievaluasi dievaluasi setiap 2 (dua) (dua) tahun sekali sekali oleh PIHAK PERTAMA.
LARANGAN PENGALIHAN Pasal 6 PIHAK KEDUA dilarang melimpahkan maupun mengalihkan hak pengelolaan lahan atas lokasi
sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada pihak lain baik sebagian maupun selu uhnya tanpa ijin tertulis PIHAK PERTAMA. PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
21
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBAGIAN HASIL Pasal 7
1) Pemb Pembag agia ian n has hasil il seb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) h ruf a diterima PIHAK PERTAMA paling l mbat 7 (tujuh) hari setelah hasil panen dijual.
2) Pemb Pembag agia ian n has hasil il seb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) h ruf a diterima PIHAK KEDUA paling lam at 7 (tujuh) hari setelah hasil panen dijual.
SANKSI Pasal 8
Apabila PIHAK PER TAMA dalam jangka waktu kurang dari 20 (dua puluh) tahun menggunakan lahan untuk keperluan lain maka PIHAK PERTAMA
ajib memberikan ganti
rugi kepada PIHAK KEDUA, dihitung sesuai sesuai dengan kerugian yang yang dialami.
Pasal 9
1) Apab Apabil ilaa dal dalam am wakt waktu u 2 (dua) bulan berturut-turut PIHAK KEDUA tidak melakukan kegiatan pengelolaan lahan,
aka perjanjian ini batal demi hukum.
2) Jika Jika perj perjan anji jian an pen pen elolaan lahan batal demi hukum, maka PIHAK KEDUA segera menyerahkan lahan dan tanaman beserta fasilitas pendukung lain ya dalam kondisi baik kepada PIHAK PE TAMA tanpa melalui proses hukum dan PIHA
KEDUA tidak berhak
menuntut kepada PI AK PERTAMA dalam bentuk apapun.
Pasal 10
1) Apabila PIHAK K DUA terlambat menyerahkan pembagian hasil sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) mak PIHAK PERTAMA akan memberikan perin atan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) minggu. 2) Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak menyerahkan pembagian hasil tersebut maka PIHAK PERTAMA berhak embatalkan perjanjian ini secara sepihak dan
IHAK KEDUA segera
menyerahkan lahan an tanaman beserta seluruh fasilitas pendukun lainnya dalam kondisi baik kepada PIHAK PERTAMA. 3) PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk apapun dan tetap membayar embagian hasil PIHAK PERTAMA yang belu PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
diserahkan. PLKSDA-BM
22
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KE DAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE Pasal 11
1) Apab Apabil ilaa ter terja jadi di kead kead an memaksa (force majeure), maka ketentuan ang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini menyebabkan PIHAK KEDUA
dapat dibebaskan untuk
memberikan sanksi k arena tidak dapat menyelesaikan menyelesaikan pekerjaan sesu ai dengan ketentuan dalam Perjanjian K erjasama ini yang harus disetujui secara ter tulis oleh PIHAK PERTAMA
2) Adap Adapun un yan yang g dim dimak ak sud keadaan memaksa (force majeure) antara l ain meliputi gempa bumi, banjir besar, t nah longsor, kebakaran, huru-hara dan sabotas , sehingga PIHAK KEDUA patut dia ggap tidak mampu untuk mencegah dan
pengamanan pengamanan sebelu
engambil tindakan
atau sesudahnya yang menyebabkan tida
dapat memenuhi
kewajibannya. 3) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengajukan alasan keadaan memak sa (force majeure) atau tidak dapat me buktikan keadaan memaksa memaksa dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah peristiwa tersebut terjadi, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak pengajuan keadaan memaksa ter sebut.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12
1) Apab Apabil ilaa terd terdap apat at perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui musyawarah.. 2) Apab Apabil ilaa deng dengan an mus musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ti dak dapat dicapai, maka PARA PIHAK ber sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke B dan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI). Pasal 13 PARA PIHAK menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan
segala akibat hukumnya dan t elah memilih domisili (tempat tinggal) yang teta .
PENGAKHIRAN PERJANJIAN Pasal 14 PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
PLKSDA-BM
23
DITJEN BINA PEMBANG UNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Perjanjian Kerjasama ini bera khir apabila : 1.
Berak rakhirny irnyaa jan jangka waktu perjanjian
2.
Kesepakatan PAR PIHAK
3.
Salah satu PIHAK idak melaksanakan kewajiban yang diperjanjika
ADDENDUM Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat men empurnakan dan teknis akan diatur kemudian oleh
ARA PIHAK yang dituangkan dalam surat perjanjian tambahan dan
merupakan satu kesatuan ya g tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasa a ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PENUTUP Pasal 16
1) Perj Perjan anjia jian n Ker Kerja jasa sam m
ini dibuat berdasarkan iktikad baik dari PARA PIHAK dan mulai
berlaku sejak sejak tanggal ditandatangani ditandatangani oleh PARA PIHAK. 2) Perj Perjan anjia jian n Ker Kerja jasa sam ma ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA
PIH K PERTAMA
............................
............................ Saks Saksii – Saksi aksi anda Tangan
1. Na Nama
: ..................................
NIP
: ..................................
Jabatan
: ..................................
2. Na Nama
: ..................................
NIP
: ..................................
Jabatan
: ..................................
3. Na Nama
: ..................................
NIP
: ..................................
Jabatan
: ..................................
PANDUAN PERJANJIAN KERJA AMA PENGEL PENGELOLA OLAAN AN LAHA LAHAN N ANTARA PEMILIK LAHAN DENG N KELOMPOK TANI
(........................................) .
(........................................) .
(........................................) .
PLKSDA-BM
24
View more...
Comments
