Panduan Penyediaan Pelayanan Darah Fix

 

PANDUAN PELAYANAN DARAH

RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019

 

DAFTAR ISI

Halaman Judul ......................................... ............................................................... ............................................ ............................... ......... i Daftar Isi ........................................... ................................................................. ............................................ ...................................... ................ ii Surat Keputusan Direktur RSU Sumekar ...................................................... ...................................................... iii BAB I Definisi D efinisi ......................................... ............................................................... ............................................ ............................... ......... BAB II Ruang Lingkup ........................................... .................................................................. ...................................... ............... BAB IV Dokumentasi ......................................... ............................................................... .......................................... .................... BAB V Penutup ........................................... ................................................................. ............................................ ........................... ..... Standart Prosedur Operasional ......................... ................................................ .............................................. .......................

 

RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR Jl. Arya Wiraraja No. 99 Lingkar Timur  –  69417  69417 Telp.(0328) 6762407 Fax. 6762407 SUMENEP

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR Nomor : 077-92/SK-DIRRSUSS.99/XII/2019 077-92/SK-DIRRSUSS.99/XII/2019

TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN DARAH DAN TRANFUSI YANG KOMPETEN DAN BERWENANG DI RSU SUMEKAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR

Menimbang

a.  Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSU Sumekar diperlukan  pelayanan tranfusi darah yang bermutu.  b.  Agar pelayanan

tranfusi darah di RSU RSU Sumekar Sumekar dapat terlaksana

dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSU Sumekar sebagai landasan bagi penyelenggara pelayanan tranfusi darah di RSU Sumekar. c.  Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam a dan b,  perlu ditetapkan dengan keputusan direktur direktur RSU Sumekar. Mengingat

1.  Undang  –  Undang   Undang Republik Republik Indonesia Nomor Nomor 44 tahun 2009 2009 tentang Rumah Sakit. 2.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor /Menkes/Per/III/2019 tentang

 

rekam medis

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR RSU LASMI KARTIKA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN DARAH DAN TRANFUSI YANG KOMPETEN DAN BERWENANG DI RSU SUMEKAR  

Pertama

:

Kebijakan pelayanan tranfusi darah di di RSU Sumekar sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

:

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan tranfusi darah di RSU Sumekar

Keputusan Ketiga

:

ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan  perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Sumenep,

Pada tanggal

: …………

RUMAH SAKIT UMUM SUMEKAR DIREKTUR  

dr. INU FARIYANTO, Sp. An  An   NIK : 99195504122017021000

 

 

BAB I DEFINISI 1.1 Latar Belakang

Transfusi darah telah diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) sejak tahun 1950 dalam rangka membantu rumah sakit militer dan sipil setelah diserahkan oleh tentara Belanda dan Pemerintah sipilnya. Sebelumnya transfusi darah diselenggarakan oleh NERKAI (Nederlandse Rode Kruis Afdeling Indonesie = Palang Merah Belanda Bagian Indonesia) yang dimulai pada tahun 1945. Sebagai usaha rutin pekerjaan tersebut diteruskan oleh Palang Merah Indonesia dan pada mulanya tidak menemukan hambatan. Setelah Reglement op den Dienst der Volksgezondheid yang berasal dari Pemerintah Kolonial Belanda diganti dengan Undangundang tentang Kesehatan dikeluarkan, namun ketentuan khusus mengenai usaha transfusi darah belum diatur, maka perlu usaha tranfusi darah tersebut diatur secara tersendiri dengan suatu Peraturan Pemerintah. Pada hakekatnya upaya transfusi darah merupakan bagian penting dari tugas Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan rakyat dan juga merupakan suatu bentuk pertolongan sesama umat manusia. Disamping aspek pelayanan kesehatan, terkait pula aspek sosial, organisasi, interdependensi Nasional dan Internasional yang luas, baik dalam rangka kerjasama antar Pemerintah maupun antar Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah Nasional. Pemakaian darah sebagai salah satu obat yang belum ada gantinya semakin meningkat, sedangkan sumber darah itu masih tetap manusia sendiri hal mana menimbulkan kepincangan antara pengadaan darah dan kebutuhan darah yang dapat menimbulkan terjadinya jual beli darah yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa dan tidak sesuai pula dengan resolusi yang diambil Kongres Internasional Palang Merah ke XXII di Teheran pada tahun 1973 maupun World Health Assembly ke XXVIII tahun 1974. Sehubungan hal tersebut di atas maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 yang mengatur pengadaan dan penyumbangan darah,  pengolahan dan pemindahan darahnya sendiri dalam arti yang luas dan mengingat faktor-faktor kesukarelaan donor, larangan untuk memperdagangkan darah dan pengawasan tentang  pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan Tranfusi Darah. Namun Peraturan Pemerintah tersebut saat ini sudah harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi di bidang kesehatan. Sebagai penjabaran dari visi Departemen Kesehatan yaitu masyarakat yang mendiri untuk hidup sehat, maka tujuan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang

 

Kesehatan diatur dalam pasal 35 bahwa transfusi darah hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu serta harus dipenuhi ketentuan syarat dan tata cara transfusi darah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Transfusi darah  bila digunakan dengan benar dapat menyelamatkan jiwa pasien dan meningkatkan derajat kesehatan. Indikasi tepat transfusi darah dan komponen darah adalah untuk mengatasi kondisi yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas bermakna yang tidak dapat diatasi dengan cara lain. WHO

telah

mengembangkan

strategi untuk

transfusi darah

yang

aman

dan

meminimalkan resiko transfusi. Strategi tersebut terdiri dari pelayanan pelayanan transfusi darah yang yang terkoordinasi secara nasional, pengumpulan darah hanya dari donor sukarela dari populasi resiko rendah, pelaksanaan skrining terhadap semua donor dari penyebab infeksi antara lain HIV/AIDS, virus hepatitis, sifilis dan lainnya, serta pelayanan laboratorium yang baik disemua aspek termasuk golongan darah, uji kompatibilitas, persiapan komponen, penyimpanan dan transportasi darah/komponen darah, mengurangi transfusi darah yang tidak perlu dengan penentuan indikasi transfusi darah dan komponen darah yang tepat, dan indikasi cara alternatif transfusi. Pada tahun 1988, WHO mengeluarkan rekomendasi Developing a National Policy and Guidelines on the Clinical Use of Blood. Rekomendasi ini membantu negara anggota dalam mengembangkan dan implementasi kebijakan nasional dan pedoman serta menjamin kerjasama aktif diantara  pelayanan transfusi darah dan klinisi dalam mengelola pasien yang memerlukan transfusi. Dalam penyelenggaraan upaya transfusi darah, Departemen Kesehatan mempunyai peranan sebagai berikut : 1)  Departemen Kesehatan mempunyai peranan yang penting, utama dan pertama dalam memantau penyelenggaraan upaya transfusi darah. 2)  Departemen Kesehatan mempunyai kewenangan untuk membina, mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya transfusi darah. 3)  Departemen Kesehatan berkewajiban untuk berdaya upaya mencukupi kebutuhan darah untuk transfusi darah. Dalam memainkan peranan tersebut, Departemen Kesehatan juga secara terus menerus 1)  Membina dan mengawasi UTD PMI yang ada. 2)  Membuat, menggerakkan adanya UTD Departemen Kesehatan atau Pemerintah Daerah bila tidak ada/tidak sanggup dilakukan oleh PMI. 3)  Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan UTD di Indonesia. 4)  Memonitor dan mengevaluasi penggunaan dana yang dikeluarkan berdasarkan APBN/BLN

 

Departemen Kesehatan untuk kegiatan transfusi darah. Berdasarkan hal tersebut diperlukan penataan ulang melalui Peraturan Pemerintah sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Naskah Akademik RPP tentang Pelayanan Darah adalah sebagai  bahan/masukan/materi muatan bagi penyusunan RPP tentang Pelayanan Darah sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1980. Pengaturan kembali peraturan perundangudangan ini juga bertujuan: 1)  Memberikan perlindungan kepada penerima jasa pelayanan darah. 2)  Memberikan kepastian hukum kepada pendonor darah dan penerima pener ima pelayanan darah. 3)  Memberikan perlindungan hukum kepada pelaksana pelayanan (UTD, BDRS, Klinisi). Klinis i). 4)  Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan darah. 5)  Memperjelas peran dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing stakeholder (Departemen Kesehatan, PMI, Pemerintah Daerah, dan Rumah Sakit)

 

BAB II PELAYANAN DARAH

Darah adalah materi biologis yang diproduksi oleh tubuh manusia dalam jumlahyang terbatas dan belum dapat disintesis di luar tubuh. Pengadaannya hanyalah dari donasi secara sukarela yang dilakukan para donor darah. Di luar tubuh manusia, darah merupakan materi  biologis yang labil. Untuk mempertahankan viabilitasnya diperlukan nutrien dan antikoagulan serta persyaratan suhu tertentu. Disamping itu melalui darah transfusi dapat ditularkan beberapa  penyakit yang disebut dengan istilah Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD). ( IMLTD). Penyakit yang banyak ditemui adalah HIV/AIDS, Hepatitis C, Hepatitis B, Sifilis disamping Malaria dan Jamur. Oleh sebab itu penyelenggaraan pelayanan darah melibatkan banyak sektor dan harus dilakukan sebaik mungkin. Secara keseluruhan hal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari segala resiko penyelenggaraan yang tidak bertanggung jawab. Untuk mendapatkan darah yang siap ditranfusikan diperlukan upaya-upaya, mulai dari  penggalangan masyarakat agar rela menyumbangkan sebagian darahnya (recruitment donor), masyarakat yang mau menyumbangkan darahnya ini masih perlu disaring lagi (seleksi donor) untuk menghindari resiko bagi penyumbang darah maupun penerima. Darah yang didapat dari  para donor sukarela sukarel a (collecting blood), hatus dilakukan pengamanan dengan melakukan me lakukan seleksi s eleksi melalui pemeriksaan skreening darah terhadap penyakit IMLTD, meski hasil skreening non aktif,  belum berarti darah terjamin bebas, karena pada window period belum bisa terdeteksi. Pemeriksaan skreening darah transfusi ini dilakukan di Unit Transfusi Darah (UTD). Darah yang telah dinyatakan aman untuk transfusi disimpan dan didistribusikan kepada sarana pelayanan kesehatan (Bank Darah RS) sebagai stok persiapan penggunaan setiap saat. Seluruh kegiatan harus dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan mengikuti standar operasional  prosedur dengan ketat dalam manajemen yang tersistem, lengkap dengan pencatatan dan  pelaporan. Pencatatan dan pelaporan merupakan bagian yang penting untuk kepentingan  penelusuran kembali dan perbaikan kualitas. UTDRS merupakan bagian dari manajemen RS, maka seluruh kegiatan mulai dari penggalangan donor, penyediaan darah aman sampai pada tindakan medis pemberian darah transfusi adalah tanggung jawab RS tersebut. Agar stok darah dan kualitas pelayanan terjamin maka BDRS harus membuat kesepakatan tertulis dengan UTD  pemasok darah transfusi yang aman serta ikut aktif dalam jejaring pelayanan darah setempat. Kebutuhan darah transfusi akan selalu ada pada sarana-sarana pelayanan kesehatan terutama RS, sehingga perlu kepastian bahwa RS tersebut mampu menyediakan darah transfusi yang aman. Sepanjang kepastian pemenuhan prediksi kebutuhan dapat dipenuhi oleh UTD diluar RS, maka yang terbaik adalah RS hanya memiliki Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), namun bila hal

 

tersebut tidak dapat dipenuhi maka RS mempunyai kewajiban untuk mengupayakan sendiri ketersediaan darah transfusi yang aman dengan mengambil darah dari vena donor (afftap), melakukan pengamanan darah, pengolahan (bila perlu) serta penyimpanan sebagai stock. Seluruh kegiatan tersebut harus sesuai standar.

 

BAB III LANDASAN HUKUM

Undang  –   undang Dasar 1945 mengamanatkan agar Negara menjamin hak-hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial tanpa diskriminasi, baik bagi yang secara ekonomi mampu maupun yang miskin miskin dan anak-anak terlantar, ssebagaimana ebagaimana tercantum dalam : a.  Pasal 28 H berbunyi :

1)  Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2)  Setiap

orang

berhak

mendapatkan

kemudahan

perlakuan

khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3)  Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4)  Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak  boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. b.  Pasal 34 berbunyi :

1)  Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. 2)   Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan 3)   Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan Undangundang. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Berkaitan dengan kesehatan, Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : Pemerintah bertugas mengatur, membina,

dan

mengawasi

penyelenggaraan

upaya

kesehatan.

Pemerintah

bertugas

menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah  bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat

 

yang kurang mampu tetap terjamin. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan darah antara lain : Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 33 1)  Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfusi darah, implan obat dan atau alat kesehatan, serta  bedah plastik dan rekonstruksi. 2)  Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Pasal 35 (1) Transfusi darah hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. 3)  Ketentuan mengenai syarat dan tata cara transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 80 ayat 4)  Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam  pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), didenda dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah Peraturan Pemerintah ini perlu diubah dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan disesuaikan dengan Undang-undang Kesehatan dan Iptek transfusi darah antara lain meliputi : a)  Pengamanan darah dari proses pengerahan, pengambilan darah, pengolahan darah, penyimpanan darah dan pendistribusian darah.  b)  Sarana pelayanan transfusi darah. c)  Perizinan sarana pelayanan transfusi darah. d)  Tenaga transfusi darah. e)  Pengiriman dan penerimaan darah dari dan ke Indonesia. Demikian juga perlu dikaji berbagai peraturan pelaksanaan upaya transfusi darah yang meliputi : 1)  Permenkes Nomor : 478/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah. 2)  Kepmenkes Nomor : 622/Menkes/SK/VII/1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV  pada Darah Donor. Pela yanan Medik Nomor 1147/Yanmed/RSKS/1991 tentang 3)  Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Petunjuk Pelaksanaan Permenkes Nomor : 478/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah. 

 

BAB IV MATERI MUATAN PELAYANAN DARAH 4.1. Ketentuan Umum 

Ketentuan umum ini memberikan pengertian-pengertian, atau batasan-batasan terhadap istilah ilmiah, terminologi, yang dimuat dalam rancangan PP Pelayanan Darah. Batasan yang digunakan dalam Rancangan PP ini diupayakan dengan : 1)  Menggunakan bahasa yang positif, 2)  Jelas, tidak ditafsirkan lain, dan 3)  Hal-hal yang sudah jelas, umum tidak perlu diberikan definisi. 4.2. Rumusan Pengertian 

Pengertian yang terdapat dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Darah ini, antara lain : a)  Pelayanan Darah  adalah upaya pelayanan kesehatan melalui pengambilan dan pemberian darah dan atau komponennya untuk tujuan penyelamatan nyawa manusia.  b)  Transfusi darah adalah upaya kesehatan yang terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari  pengerahan dan pelestarian donor, pengamanan, pengolahan darah dan tindakan medis  pemberian darah kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. c)  Pelayanan Apheresis adalah teknologi medis yang merupakan proses pengaliran darah dari donor atau pasien melalui suatu alat yang memisahkan salah satu pilihan dan mengembalikan selebihnya ke dalam sirlulasi. d)  Pelayanan Fraksionasi Plasma adalah tindakan pemilahan derivat plasma. e)  Pelayanan Stemcel Darah adalah pelayanan kesehatan yang memanfaatkan sel induk darah untuk kepentingan pengobatan, penelitian dan pengembangan. f)  Darah adalah darah manusia yang terdiri dari komponen sel dan komponen cair berupa  plasma. g)  Darah transfusi adalah darah yang diambil dan diolah secara khusus untuk transfusi. h)  Produk plasma  adalah produk protein sebagai hasil penguraian plasma, seperti albumin, globulin, faktor VIII, faktor IX, dan lain-lain. i)  Donor darah  adalah orang yang menyumbangkan darahnya untuk maksud dan tujuan transfusi darah.  j)  Resipien adalah orang yang menerrima darah atau komponennya melalui tindakan medis.

 

k)  Fasilitas pelayanan kesehatan  adalah rumah sakit atau sarana kesehatan lain yang memenuhi persyaratan dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tindakan medis  pelayanan darah. l)  Unit Transfusi Darah disingkat UTD   adalah sarana kesehatan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan darah dari donor darah, pengamanan darah serta mendistribusikan darah yang aman. m. Palang Merah Indonesia disingkat PMI adalah Organisasim. m)  Palang Merah Indonesia disingkat PMI adalah Organisasi Kepalangmerahan yang salah satu kegiatannya adalahmenyelenggarakan pengerahan dan pelestarian donor dan diserahi tugas oleh Menteri untuk membentuk UTD. n)  Bank Darah Rumah Sakit  disingkat BDRS adalah unit kerja Rumah Sakit yang menerima dan menyimpan darah dari UTD untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit o)  Pemerintah Daerah adalah pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.  p)  Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan. 4.3. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab masing-masing stakeholder perlu digariskan untuk memberikan kepastian hukum. Stakeholder dan tanggung jawab dimaksud adalah : a)  Pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan darah yang aman dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  b)  Menteri dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah. c)  Palang Merah Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan transfusi darah. d)  Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (b), Menteri membentuk Komite Transfusi Darah. e)  Keanggotaan Komite Transfusi Darah terdiri dari unsur Departemen Kesehatan, Departemen/ Badan terkait, PMI, Pemerintah Daerah, perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain. f)  Fungsi Komite Transfusi Darah adalah merumuskan kebijakan dan strategi nasional transfusi darah. g)  Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (b), Pemerintah Daerah dapat membentuk Komite Transfusi Darah. 4.4 Pengorganisasian Pengorganisasian 

a)  UTD PMI adalah unit milik PMI yang melaksankan tugas sebagai UTD yaitu mengumpulkan darah dari para donor, melakukan pengamanan terhadap darah da rah donor agar aman bagi pasien penerima transfusi darah (tidak tertular te rtular penyakit IMLTD).

 

 b)  URD Rumah Sakit (UTDRS) merupakan salah satu bidang di RS yang bertanggung  jawab atas pelaksanaan tugas pengumpulan darah dari donor, pengamanan darah,  pengolahan darah menjadi komponen, melakukan penyimpanan, uji silang serasi, distribusi ke ruang perawatan serta pencatatan dan pelaporan. c)  Bank darah RS (BDRS) merupakan suatu unit pelayanan di RS yang menerima dan menyimpan darah dari UTD untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan RS d)  Balai Besar Darah merupakan suatu unit yang menlakukan koordinasi pelaksanaan  pelayanan darah. 4.5. Pengamanan Darah 

Pengamanan darah dimulai dari pengerahan donor darah sukarela yang berasal dari masyarakat yang sehat dengan pola hidup yang tidak beresiko untuk mendapatkan darah donor dengan resiko rendah. Hal ini dilakukan dengan mengingat adanya window period atau waktu tenggang dari masuknya virus ke dalam darah manusia sampai terdeteksi melalui test uji saring. Dengan adanya waktu tenggang ini, meskipun hasil test uji saring tidak terdeteksi, kemungkinan darah tercemar tercemar virus masih ada. Pengerahan donor dapat dilakukan oleh seluruh stakeholder. Petugas UTD melakukan seleksi terhadap calon donor yang dikerahkan untuk mendapatkan donor yang sehat dengan resiko rendah. Selanjutnya petugas UTD melakukan  pengambilan darah dari vena donor lalu dikumpulkan dalam kantong darah dan sebagian (10  –   15 cc) dikumpulkan dalam tabung khusus untuk sampel. Pada kantong darah dilakukan labeling yang sesuai denganlabel di tabung sampel. Proses pengambilan darah dari donor harus memenuhi standar tertentu untuk menghindari resiko bagi donor maupun pasien yang akan menerima darah. Pelaksanaan proses ini harus mengikuti Standard Operating Prosedur (SOP) dan standar kantong darah yang menjamin terhindarnya darah dari infeksi virus, kuman, atau  jamur. Darah yang diterima dari donor disimpan dalam blood refrigerator dengan suhu 2-6 C. Pendistribusian darah juga harus dilakukan dengan Standard Operating Prosedur (SOP) yang  berlaku dan tetap dijaga dalam suhu 2-6 0C. Pemberian darah atau komponen darah kepada  pasien berdasarkan indikasi yang rasional dan tindakan medis, transfusi darah dilakukan mengikuti Standard Operating Prosedur (SOP) tertentu. Seluruh proses dilaksanakan oleh  petugas yang memiliki kompetensi dan berwenang berwenang untuk itu.

 

4.6. Sarana Dan Tenaga 

Mengingat proses pengaman darah merupakan proses yang penting dalam menjamin keamanan  pasien dan donor, maka perlu didukung oleh sarana yang memenuhi standar keamanan dan dilakukan oleh tenaga yang terlatih. 4.7. Pembiayaan 

Pembiayaan dalam pengadaan darah yang aman sejak dari rekruitmen donor sampai kepada tindakan medis transfusi darah berasal dari subsidi pemerintah dan masyarakat. 4.8. Perizinan 

Perizinan yang diperlukan terhadap UTD dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi. 4.9. Akreditasi

Akreditasi perlu dilakukan oleh Departemen Kesehatan terhadap UTD yang telah  beroperasional. 4.10. Penelitian Dan Pengembangan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan pelayanan darah dilakukan oleh UTD maupun RS Pendidikan yang mampu, untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. 4.11. Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan. 4.12. Ketentuan Peralihan 

Dalam rangka untuk mengatasi terjadinya kekosongan hukum apabila peraturan  pemerintah telah disahkan tetapi peraturan perundang-undangan yang terkait te rkait dengan pelayanan darah tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum dicabut. Maka perlu dibunyikan dalam pasal peralihan perauran pemerintah ini. Pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan transfusi darah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pelaksanaan transfusi darah sesuai PP Nomor 18 tahun 1980 tentang Transfusi Darah, masih tetap berlaku. 4.13. Ketentuan Penutup 

Materi yang diatur biasanya menyangkut pencabutan materi suatu peraturan pemerintah dan pemberlakuan peraturan pemerintah yang baru.

 

BAB V  PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)  

Bank Darah Rumah Sakit merupakan suatu unit pelayanan di rumah sakit yang  bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk tranfusi yang aman, berkualitas dan dalam  jumlah yangcukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.Bank Darah Rumah Sakit yang didirikan dan dikelola oleh Rumah Sakit yang berkewajiban menyimpan darah yang telah diuji saring oleh UTD PMI dan melakukan uji cocok serasi berdasarkan perjanjian kerjasama antara UTD PMI dan Rumah Sakit. Fungsi BDRS adalah sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darahuntuk transfusi di rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.BDRS menyimpan darah dan mengeluarkannya bagi pasien yang memerlukan darah di

rumahsakit

yang

bersangkutan. PMI

berkewajibanmembantupendirian

Bank

DarahRumahSakityangdikelolaolehRumahSakit. Tugas Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) yaitu: 1.  Menyiapkan SPO setiaplangkahkegiatan 2.  Merencanakan kebutuhandarah di RS bersangkutan. 3.  Menerimadarahdari UTD yang telah memenuhi syarat uji saring (non reaktif) dan telah dikonfirmasi golongan darah. 4.  Menyimpan darah dan memantau suhu simpan darah 5.  Memantau persediaan darah harian/mingguan. 6.  Melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus padadarah donor dan darah resipien 7.  Melakukan uji silang serasi 8.  Melakukan rujukan uji silang serasi dan golongan drah ABO/ Rhesus ke UTD secara berjenjang 9.  Menyerahkan darah yang cocok untuk pasien para dokter yang meminta atau  petugas rumah sakit yang diberi wewenang 10. Melacak penyebab terjadinya reaksi transfusi 11. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas BDRS dalam pendidikan dan pelatihan dibidng transfusi darah 12. Melaksanakan penelitian praktis untuk peningkatan mutu pelayanan.transfusi darah 13. Melakukan pencatatan, dan pelaporan.

 

2.2 

PelayananTransfusiDarah

2.2.1 Pengertian/definisi Pengertian/definisi

Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari pengarahan dan pelestarian donor, proses pengambilan darah,pencegahan penulran penyakit, pengamanan, pengolahan darah, pendistribusian darah,  penyimpanan darah, pemeriksaan serologi golongan darah dan uji silang serrasi serta tindakan medis pemberian darah kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Setiap kegiatan pelayanan transfusi darah harus dikerjakan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) karena kesalahan yang terjadi pada setiap langkah kegiatan tersebut akan  berakibat fatal bagi resipien, dan juga dapat membahayakan pendonor maupun petugas kesehatan yang melaksanakan. Rangkaian kegiatan ditribusi darah sampai ke pasien/resipien harus dilakukan hanya oleh  petugas dengan menggunakan peralatan khusus (coolbox) dan sesuai SPO. Unit Transfusi Darah adalah unit yang berfungsi sebagai pengelolaan penyediaan darah transfusi yang aman,  berkualitas dan efektif, mulai dari pengarahan donor darah sukarela resiko rendah sampai dengan  pendistribusiannya kepada rumah sakit. Bank Darah Rumah Sakit merupakan suati unit  pelayanan di Rumah sakit yang bertanggung bertanggung jawab atas tersedianya darah yang telah di uji saring dan dalam jumlah yang cukup di Rumah sakit untuk memenuhi kebutuhn tindakan medis transfusi yang aman, berkualitas sebagai pendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Pelayanan transfusi darah aman harus memenuhi beberapa prinsip yaitu: a.  Darah berasal dari donor sukarela, sehat dan memenuhi kriteria sebagai donor darah resiko rendah (low risk donor) terhadap tertular penyakit infeksi menular lewat transfusi darah.  b.  Seluruh proses pengamanan, pengolahan dan peynimpanan serta kualitas bahan habis pakai sesuai standar. c.  Distribusi dilakukan dengan rantai dingin oleh petugas yang berwenang serta mengikuti standar prosedur operasional (sistem distribusi tertutup). d.  Pemakaian secara rasional, indikasi dan pemilihan komponen berdasarkan analisa medis yang tepat.

2.2.2 Proses Penyediaan Darah

Pelayanan transfusi darah dimulai dengan melakuakan pengarahan calon donor yaitu mengumpulkan orang-orang yang bersedia menjadi donor darah, dapat dilakukan oleh PMI, UTD, RS, masyarakat, termasuk Perhimpunan Donor Darah Indonesia, LSM, Puskesmas maupu istansi-instansi sebagai upaya membantu kelancaran tugas UTD.

 

Setelah donor dicatat selanjutnya dilakukan seleksi donor darah untuk mendapatkan donor darah sukarela dengan resiko rendah. Seleksi dilakukan melalui anamnesia dan menganalisa gaya hidup calon donor serta menentukan bahwa calon donor darah bukan dari golongan resiko tinggi pengidap penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui transfusi darah maupun penyakit-penyakit yang dapat membahayakan pendonor bila darahnya di ambil, diikuti dengan pemeriksaan fisik leh petugas kesehatan/ dokter serta pemeriksaan kadar Hemoglobin. Bila calon donor dinilai sehat pada saat itu dan siap mendonorkan darahnya maka dilakukan  pengambilan darah donor dan ditampung dalam kantong darah sesuai kebutuhan (single, double, triple/quadtriple bag) sebanyak 250/350cc dan sebagian (5 -10cc) disimpan dalam tabung kecil sebagai sampel darah untuk pemeriksaan golongan darah ABO, Rhesus dan uji saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) yaitu sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C, Anti-HIV dan lain-lain sesuai kebutuhan. Untuk daerah yang prevalensi malarianya tinggi dapat ditambah dengan pemeriksaan malaria darah. Kantong darah dan tabung sampel diberi kode khusus yang sama. Sementara pemeriksaan dilakukan terhadap sampel darah, kantong darah dikarantina. Setelah hasil pemeriksaan didapat maka selanjutnya dilakukan pencatatan dan tindak lanjut terhadap kantong darah yaitu dimusnahkan bila hasil uji saring reaktif dan disimpan atau dilakukan pemisahan komponen bina non reaktif. Kantong darah yang dinyatakan non reaktif terhadap penyakit IMLTD tersebut baik dalam bentuk komponen ataupun masih dalam bentuk whole blood siap didistribusikan atau dilakukan penyimpanan sementara di UTD sebelum didistribusikan ke BDRS. Penyampaian darah

kerumah

sakit

harus

dilakukan oleh

petugs

UTD

atau

BDRS

dengan

menggunakan coolbox coolbox,, semua kegatan di atas harus sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO). Penyerahan darah yang aman dari UTD ke BDRS harus sesuai SPO dan dilengkapi dengan berita acara penyerahan.

2.2.3. Pedoman Transfusi Darah Aman

Rumah sakit harus selalu mempunyai stock darah aman siap pakai di unit BDRSnya untuk memudahkan dan memotong waktu bila ada pasien yang membutuhkan transfusi. Proses yang terjadi di rumah sakit adalah dimulai dari penentuan indikasi yang tepat oleh dokter, serta penentuan jenis komponen darah yang dibutuhkan. Dokter akan mengisi formulir  permintaan darah yang disiapkan oleh rumah sakit dengan format standar UTD. Formulir  permintaan tersebut ter sebut disampaikan disa mpaikan ke BDRS disertai dengan sampel s ampel darah resipien yang terbaru. Selanjutnya, petugas BDRS akan melakukan pemeriksaan golongan darah (ABO da Rhesus) resipien dan pemeriksaan konfirmasi golongan darah pada kantong donor darah yang ada dalam stock. Selanjutnya dilakukan uji silang serasi antara darah resipien dan darah dari kantong darah

 

yang diberikan. Kantong darah yang kompetibel diserahkan oleh BDRS kepada perawat bangsal dengan memperhatikan prinsip rantai dingin darah (darah dijaga selalu berada disuhu 4 0 C) disertai formulir laporan yang harus dikembalikan ke BDRS setelah tindakan medis selesai dilakukan. Kantong darah yang dinyatakan kompetibel tersebut diserahkan kepada perawat yang diberi kewenangan melakukan tindakan transfusi darah pada resipien dibawah pengawasan dokter. Perawat ruangan harus melakukan pemantauan reaksi transfusi, minimal 15 menit  pertama pada setiap pemberian kantong darah yang ditransfusikan. Bila terjadi reaksi transfusi darah maka harus segera dilakukan penanganannya sesuai dengan SPO dan pelaporannya kepada BDRS sebagai feedbback. sebagai  feedbback.selanjutnya selanjutnya secara berkala BDRS melaporkan kejadian treaksi transfusi ke UTD pengirim sebagai sebagai feedback   feedback . Untuk mewujudkan pelayanan transfusi darah yang aman dan berkualitas membutuhkan  peran aktif dari berbagai stekholder. Salah satu yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan adalah sistem distribusi tertutup. Dalam sistem ini, darah dari donor sukarela maupun penggganti yang telah melalui  proses seleksi, disadap kedalam kantong darah, dan dilakukan uji saring terhadap IMLTD dan  pengolahan darah sesiau dengan standar prosedur operasional UTD. Darah yang yang telah dinyatakan memenuhi kriteria aman, disimpan dalam Blood Bank Refrigenerator dan jumlah tertentu didistribusikan dengan rantai dingin ke BDRS sebagai stock di RS untuk memenuhi kebutuhan  pasien.

2.2.4 TugasPokokdanFungsi TugasPokokdanFungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur terkait dalam pelayanan transfusi darah: A.  Kementrian kesehatan: a)  Menyusun kebijaksanaan, standar, pedoman  b)  Fasilitator c)  Regulator d)  Monitoring dan evaluasi e)  Pembinaan dan pengawasan B.  Dinas kesehatan: a)  Fasilitator dan regulator dalam perwujudan pelayanan transfusi darah yang  berkualitas didaerahnya  b)  Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang c)  Memberikan izin sementara/rekomendasi

 

d)  Palang merah indonesia: bertanggung jawab mengerahkan dan melestarikan donor darah C.  UTD PMI/UTD Pemda: a)  Pelaksanaan penyediaan darah transfusi yang aman, berkualitas dan efektif, serta sesuai standar, mulai dari rekruitment donor, pengmbilan darah, uji saring IMLTD,  pemisahan komponen, penyimpanan sementara sement ara sampai pada pendistribusiannya pendistri busiannya ke BDRS.  b)  Melaksanakan tugasnya secara terstandar dan terintegrasi dengan jajaran kesehatan lainnya diawah koordinator Dinkes. c)  Melakukan penelitian dan pengembangan dan fungsi rujukan d)  BDRS: menjalin hubungan kerjasama dengan UTD untuk menyediakan darah transfusi yang aman, berkualitas dan jumlah yang cukup di rumah sakit. Kegiatan yang dilakukan adalah menghitung prediksi keutuhan, melakukan permintaan drah ke UTD, menerima/memperoleh darah dari UTD, melayani permintaan dari klinisi di ruangan, pencatatan dan pelaporan termasuk kejadian reaksi ttransfusi. e) 

UTDRS: mempunyai peran gabungan antara UTD dan BDRS dengan tupoksi sbb: mulai dari pengambilan/rekriutment donor darah, uji saring IMLTD, pemisahan komponen sampai dengan uji cocok serasi, pemeriksaan golongan darah,  perencanaan kebutuhan, melayani permintaan para klinisi, pencatatan pelaporan dan rujukan.

f)  PDDI: perhimpunan donor darah indonesia, mempunyai fungsi sebagai pelstarian donor termasuk motivator dan rekriutment donor darah.

 

BAB III  PENUTUP

3.1 Kesimpulan 

Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan,  pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan  pemulihan kesehatan. Keberhasilan pengelolaan pelayanan darah sangat tergantung pada ketersediaan pendono rdarah, sarana, prasarana, tenaga, pendanaan, dan metode.Oleh karena itu  pengelolaannya harus dilakukan secara terstandar, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat termasuk organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang merahan sebagai mitra Pemerintah.

 

SPO PENYEDIAAN DAN PELAYANAN DARAH

NO DOKUMEN

NO REVISI

HALAMAN

 

TANGGAL PROSEDUR

DITETAPKAN

TERBIT

TETAP

dr. INU FARIYANTO, Sp. An Direktur

Identifikasi pasien adalah upaya yang dilakukan untuk membedakan PENGERTIAN

 pasien satu dengan yang lain sehingga sehingga memperlancar atau mempermudah pemberian tranfusi darah ke pasien.

TUJUAN KEBIJAKAN

Mendeskripsikan prosedur untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam identifikasi pasien selama perawatan di ruma sakit. KEBIJAKAN PERMENKES No 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Trasfusi Darah Peraturan Direktur RSIA Cicik tentang Pedoman Pelayanan Trasfusi Darah 1.  Mengucapkan salam, cuci tangan sebelum ke pasien. 2.  Melihat identifikasi gelang pasien dengan tiga identitas sebelum memberikan obat; a.   Nama pasien sesuai e-KTP  b.   No. rekam medis c.  Tanggal lahir pasien.

PROSEDUR

3.  Memasang produk darah/ tranfusi darah sesuai dengan gelang identitas  pasien, mencocokkan dengan kantong darah: nama pasien, golongan darah, serta jenis darah yang diberikan dan tanggal kadaluarsa 4.  Minta pasien untuk mengingatkan kembali petugas bila akan melakukan tindakan atau memberi darah/ tranfusi, tidak mengkonfirmasi nama dan mengecek ke gelang. 5.  Selesai handrub mengucapkan salam.

 

UNIT TERKAIT

1.  UGD 2.  Rawat Jalan 3.  Rawat Inap 4.  Bersalin 5.  Kamar Operasi