Panduan Penjaminan Kualitas KLHS

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pengarah Imam Hendargo Abu Ismoyo Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Ketua Tim Drs. Heru Waluyo, M.Com. Asisten Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor Narasumber dan Tim Penyusun Martin Smutny PhD, Prof. Dr. Bakti Setiawan, Ir. Teti Armiati Argo, MES, Ph.D, Ir. Hesti Nawangsidi, MSP, Prof. Dr. Kukuh Murtilaksono, Dr. Kabul Sarwoto, Ir. Arie Djoekardi, MA, Ir. Qurie Purnamasari, MSi, Ir. Inge Retnowati, ME Tim Editor Ir. Qurie Purnamasari MSi, Ir. Indra Soekarjono, Ir. Inge Retnowati, ME, Tria Yuliati ST, Ekosusi Rosdianasari, MA Tim Pendukung Ir. Indra Soekarjono, Rifan Asnanto, ST, MSi, Drs. Suhartono,MM, Zulkarnaen Daulay, SIP, Erlina Daniyati, S.Hut, MSi, Oktario Prasetiawildan. Apresiasi: Ucapan terima kasih disampaikan kepada Danish International Development Agency (DANIDA) melalui Environmental Support Programme (ESP) Phase 2 Grafis dan Foto: Agus Wiyono

ii

PENGANTAR

P

ermasalahan lingkungan hidup di Indonesia dari waktu ke waktu nampaknya semakin menunjukkan adanya penurunan baik dari sisi kondisi dan kualitas lingkungannya. Berbagai program dan instrumen pengaturan terkait lingkungan yang telah dikembangkan sebenarnya cukup banyak, namun nampaknya masih belum menyentuh akar permasalahannya. Berbagai penyelesaian persoalan lingkungan pada umumnya dilakukan pada tataran kegiatan atau proyek, sementara pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program masih kurang diperhatikan. Kesadaran ini mendorong adanya amanah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pemerintah maupun pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya KLHS diharapkan dapat lebih memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program yang ditetapkan sudah mempertimbangkan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, selain RPP tentang Tata cara Penyelenggaraan KLHS, aturan umum terkait KLHS juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (PermenLH) Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pedoman umum KLHS dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis bagi para pembuat kebijakan, rencana dan/atau program, baik sektoral maupun kewilayahan. Pelaksanaan KLHS untuk berbagai jenis kebijakan, rencana dan/atau program seperti RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RPJMD dan lainlain dari waktu ke waktu sudah semakin meningkat. Namun demikian, mengingat belum tersedianya

pedoman penjaminan kualitas KLHS menyebabkan hasil pelaksanaan KLHS yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sangat bervariasi. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Pedoman Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diharapkan dapat mendorong pelaksanaan KLHS yang lebih baik, baik dari aspek kerangka logis tahapan dan mekanisme KLHS maupun materi substansi hasil telaahannya. Penerapan panduan ini dapat membantu pelaksanaan KLHS dalam memenuhi berbagai ketentuan terkait KLHS. Penjaminan kualitas KLHS merupakan sebuah upaya untuk memastikan bahwa proses KLHS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang dipersyaratkan termasuk substansi hasil KLHS telah memberikan rekomendasi sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Pada prinsipnya, pelaksanaan penjaminan kualitas menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan, rencana dan/atau program itu sendiri. Namun demikian publik atau pihak lain yang berkepentingan juga dapat melakukan penilaian kualitas KLHS. Pedoman ini dapat dimanfaatkan bagi pembuat kebijakan, rencana dan/atau program itu sendiri untuk mengkawal proses pelaksanaan KLHS-nya. Selain itu, instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun daerah dapat menggunakan pedoman ini untuk mengkaji ulang baik kualitas proses pelaksanaan KLHS secara menyeluruh maupun kualitas telaahannya dalam kerangka KLHS serta untuk mengevaluasi kualitas dan efisiensi keseluruhan sistem KLHS. Para pengambil keputusan

iii

juga dapat menggunakannya untuk memverifikasi obyektifitas rekomendasi KLHS yang dihasilkan. Sedangkan publik atau pihak lainnya juga dapat menggunakan pedoman ini untuk memverifikasi apakah penyelenggaraan KLHS telah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk urut berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan serta serta dapat diketahui sejauh mana kualitas KLHS yang telah dilaksanakan. Materi panduan dalam pedoman ini disusun berdassarkan praktek internasional sekaligus juga dapat digunakan untuk memeriksa apakah pelaksanaan proses KLHS telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Proses penyusunan pedoman ini sudah melalui berbagai tahapan dari sejak pembahasan dalam berbagai diskusi terfokus, workshop sampai dengan uji coba pada beberapa KLHS yang telah dihasilkan. Namun demikian, kami menyadari bahwa pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan, saran dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu/Saudara sangat kami harapkan demi kesempurnaan pedoman ini yang dapat disampaikan melalui [email protected] Dalam kesempatan ini kami menyampaikan

iv

terima kasih kepada para pakar dan narasumber baik nasional maupun internasional yang telah memberikan kontribusi yang sangat baik dalam penyusunan pedoman ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Danida, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum maupun Asdep Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup beserta jajarannya yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan pedoman ini. Akhir kata, semoga pedoman ini dapat berguna dan bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan KLHS yang lebih baik dalam kerangka penataan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tentunya menjadi harapan kita bersama untuk dapat menyelamatkan bumi ini untuk kesejahteraan generasi kini dan yang akan datang. Jakarta,

Oktober 2012

Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan

Imam Hendargo Abu Ismoyo

DAFTAR ISI

PENGANTAR......................................................................................................................................................................................................

iii

DAFTAR ISI.........................................................................................................................................................................................................

v

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN...........................................................................................................................................................

ix

1 PENDAHULUAN......................................................................................................................................................................................

1

2 GAMBARAN UMUM KUALITAS KLHS..............................................................................................................................................

3

3 TUJUAN PANDUAN...............................................................................................................................................................................

7

3.1 Penggunaan Panduan.............................................................................................................................................................

7

3.2 Pengguna Panduan..................................................................................................................................................................

8

4 PRINSIP UTAMA PENJAMINAN KUALITAS.....................................................................................................................................

11

4.1 Pemahaman terhadap Kualitas............................................................................................................................................

11

4.2 Pendekatan Penilaian Kualitas..............................................................................................................................................

12

4.3 Hasil Penilaian Kualitas............................................................................................................................................................

12

5 KRITERIA PENILAIAN KUALITAS........................................................................................................................................................

13

5.1 Kriteria untuk Tinjauan Kualitas...........................................................................................................................................

13

5.2 Kriteria Kualitas..........................................................................................................................................................................

14

A. Pengkajian Pengaruh KRP..............................................................................................................................................

14

A.1 Perancangan Proses KLHS...................................................................................................................................

14

A.1.1 Apakah ada penjelasan mengenai maksud dan tujuan KLHS?.............................................

14

A.1.2 Apakah mekanisme pelaksanaan KLHS telah direncanakan dan dirancang sesuai dengan KRP?............................................................................................................................................

14

A.1.3 Apakah proses perencanaan KRP dipertimbangkan ketika merancang proses KLHS?

15

A.1.4 Apakah KLHS dilakukan sebagai bagian integral dari proses penyusunan KRP?

15

A.1.5 Jika pelaksanaan proses KLHS sebagai bagian integral dari proses penyusunan KRP tidak terjadi, maka apakah ada penjelasan interaksi antara proses penyusunan KRP dan KLHS?.................................................................................................................................................

16

A.2 Identifikasi dan Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya.................................

16

A.2.1 Apakah masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang akan dilibatkan dalam KLHS diidentifikasikan pada permulaan proses KLHS?............................................................

16

A.2.2 Apakah rencana konsultasi dan partisipasi dibuat?..................................................................

16

v

A.2.3 Apakah undangan, daftar hadir, notulensi atau berita acara, dari kegiatan diskusi terbuka untuk pemangku kepentingan yang relevan?...........................................................

17

A.2.4 Apakah partisipasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proses KLHS dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan proses penyiapan KRP?......................................................................................................................................

17

A.2.5 Apakah lingkup KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP dan pemangku kepentingan?..........................................................................................................................................

17

A.2.6 Apakah masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dikonsultasikan dengan cara dan pada waktu yang memberikan mereka kesempatan awal dan efektif dalam kerangka waktu yang sesuai untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap draf KRP dan dokumentasi KLHS?.............................................................................................................

18

A.2.7 Apakah masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan mempunyai kesempatan untuk memberikan komentar dan masukan selama proses KLHS?

18

A.2.8 Apakah informasi/dokumen KLHS dapat diakses melalui media masa?..........................

18

A.2.9 Apakah pembuat KRP melakukan konferensi pers dan/atau pengumuman publik untuk mensosialisasikan atau mengumumkan dokumentasi KLHS kepada publik untuk mendapatkan komentar?......................................................................................................

18

A.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan..............................................................................................

vi

18

A.3.1 Apakah isu-isu strategis lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan yang diidentifikasikan dilengkapi dengan penjelasan (seperti sebab dan akibat, tingkat keseriusan dan lokasinya)? Jika demikian, jelaskan..................................................................

18

A.3.2 Apakah ruang lingkup wilayah KLHS (yaitu kawasan yang mungkin akan terkena pengaruh KRP) termasuk lokasi di luar batas administratif dideskripsikan?...................

19

A.3.3 Apakah deskripsi isu strategis lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan telah didukung oleh data, informasi dan analisis yang sesuai?............................................

19

A.3.4 Apakah diterangkan dengan jelas bagaimana isu strategis telah didefinisikan?..........

20

A.3.5 Apakah tujuan yang relevan untuk isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan diidentifikasi dan dijelaskan?............................................................................................................

20

A.3.6 Jika ada isu tertentu yang diabaikan dalam pelaksanaan KLHS, apakah diberikan dan dijelaskan alasannya?...........................................................................................................................

20

A.4 Identifikasi KRP........................................................................................................................................................

20

A.4.1 Apakah obyek dari kajian (yaitu KRP) didefinisikan dengan jelas?......................................

20

A.4.2 Apakah maksud dan tujuan dari KRP yang ditelaah dikemukakan dengan jelas?

20

A.4.3 Apakah ada penjelasan mengenai proses KRP?.........................................................................

20

A.4.4 Apakah bagian-bagian dari KRP yang mempunyai dampak strategis lingkungan hidup diidentifikasikan dan dijelaskan?........................................................................................

20

A.5 Telaahan Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah...........................

21

A.5.1 Apakah aspek berikut ditangani dalam evaluasi?.....................................................................

21

A.5.2 Apakah kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline) dari isu strategis pembangunan berkelanjutan dijelaskan?..................................................................................................................

21

A.5.3 Apakah perkembangan kecenderungan pada masa lalu hingga saat ini dianalisis untuk isu-isu strategis?........................................................................................................................

21

A.5.4 Jika hal tersebut di atas dilakukan, apakah penggerak utama (yaitu faktor yang mempengaruhi kecenderungan) diidentifikasi?........................................................................

21

A.5.5 Apakah kecenderungan isu-isu strategis pada masa depan tanpa diterapkannya suatu KRP dianalisis?.............................................................................................................................

21

A.5.6 Apakah wilayah yang lebih luas daripada batas-batas administrasi atau fisik dari wilayah pengaruh KRP dipertimbangkan dalam analisis?......................................................

22

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A.5.7 Apakah urusan dan masalah utama yang berkaitan dengan isu-isu strategis dinyatakan dengan jelas?...................................................................................................................

22

A.5.8 Bila demikian, apakah dijelaskan jika urusan dan masalah utama tersebut dapat dipengaruhi oleh KRP?.........................................................................................................................

22

A.5.9 Apakah KLHS dari KRP mempertimbangkan data dan informasi dari KRP lain yang terkait (dan KLHS-nya)?.......................................................................................................................

23

A.5.10 Apakah konflik antara sasaran pengelolaan lingkungan hidup terhadap isu-isu strategis dan tujuan KRP diidentifikasi dan dijelaskan?...........................................................

23

A.5.11 Apakah dalam analisis KLHS dijelaskan mengenai kemungkinan keterbatasan data dan informasi yang tersedia dan mengenai potensi yang terkait dengan ketidakpastian?.......................................................................................................................................

23

A.5.12 Apakah seluruh dampak KRP terhadap isu-isu penting lingkungan hidup/ pembangunan berkelanjutan dievaluasi dalam pengkajian?...............................................

25

A.5.13 Apakah ada dampak dari isu lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan yang terabaikan dari evaluasi?.....................................................................................................................

25

A.5.14 Jika demikian, apakah diberikan alasannya?...............................................................................

26

A.5.15 Apakah dampak positif dan negatif keduanya dipertimbangkan?.....................................

26

A.5.16 Apakah dampak sekunder atau turunan dipertimbangkan dalam pengkajian?

26

A.5.17 Apakah dampak kumulatif dipertimbangkan dalam pengkajian?......................................

26

A.5.18 Apakah karakteristik dampak (keadaan, signifikansi, probabilitas, lingkup dan jangkauan, frekuensi dan durasi, keterbalikkan/reversibility) dijelaskan?.......................

26

A.5.19 Apakah dampak dikuantifikasikan jika mungkin?.....................................................................

26

A.5.20 Apakah pengkajian dampak didukung oleh perhitungan, contoh, referensi kepada kepustakaan nasional dan internasional dll.?..............................................................................

26

A.5.21 Apakah metode yang digunakan untuk mengkaji dampak dijelaskan?...........................

27

A.5.22 Apakah potensi ketidakpastian dalam pengkajian dampak dijelaskan?..........................

27

B. Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP............................................................................................................

27

B.1 Apakah semua alternatif yang diusulkan oleh KRP dikaji?.....................................................................

27

B.2 Apakah potensi timbulnya dampak dari setiap alternatif dideskripsikan dengan jelas?............

27

B.3 Apakah diberikan peringkat alternatif (bila disarankan oleh KRP)?....................................................

27

B.4 Apakah KLHS merekomendasikan alternatif dengan kinerja lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan yang lebih baik dibandingkan dengan alternatif yang disarankan oleh KRP?...

27

B.5 Apakah ada alasan dan penjelasan mengenai alternatif yang diabaikan atau yang dipilih?...

27

C. Rekomendasi Perbaikan KRP dan Pengintegrasian Hasil KLHS........................................................................

27

C.1 Apakah rekomendasi didukung dengan penjelasannya?.......................................................................

27

C.2 Apakah rekomendasi KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP?.....................................................

28

C.3 Apakah kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh KLHS diformulasikan secara eksplisit?....................................................................................................................................................................

28

C.4 Apakah tindakan yang disarankan oleh KLHS untuk mencegah, mengurangi dan/atau mengimbangi dampak negatif yang signifikan untuk semua dampak utama diidentifikasi?..

28

C.5 Apakah institusi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tindakan mitigasi ditetapkan?..............................................................................................................................................................

28

C.6 Apakah dokumentasi KLHS menjelaskan status mengenai saran dan rekomendasi KLHS yang mana yang telah terintegrasi dalam KRP (dalam hal KRP berubah karena KLHS)?........................

28

C.7 Apakah rekomendasi yang diberikan oleh KLHS dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan KRP?......................................................................................................................................................

29

vii

viii

C.8 Jika beberapa rekomendasi belum terintegrasi, apakah dalam keputusan persetujuan terhadap rancangan akhir KRP diberikan penjelasan?.............................................................................

29

C.9 Apakah KLHS menyarankan indikator-indikator untuk pemantauan dampak terhadap lingkungan hidup?................................................................................................................................................

30

C.10 Jika demikian, apakah indikator-indikator tersebut berdasarkan informasi kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline), indikator dan tujuan dari KRP dan/atau KLHS?.........................................

30

C.11 Ketika pemantauan mungkin mengungkapkan pengaruh buruk yang signifikan, apakah KLHS menunjukkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk menanggulangi pengaruh buruk ini?..................................................................................................................................................................

30

D. Dokumentasi KLHS dan Akses Publik........................................................................................................................

31

D.1 Apakah dokumentasi KLHS jelas dan ringkas dalam tataletak dan penyajiannya?.......................

31

D.2 Apakah dokumentasi KLHS menggunakan bahasa yang mudah dan jelas dan menghindari atau menjelaskan istilah teknis?.......................................................................................................................

31

D.3 Apakah dokumentasi KLHS berisikan ringkasan non-teknis?...............................................................

31

D.4 Apakah dokumentasi KLHS menggunakan peta dan ilustrasi lainnya, bila diperlukan?............

31

D.5 Apakah dokumentasi KLHS memuat hasil identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya?......................................................................................................................................................................

31

D.6 Apakah dokumentasi KLHS menjelaskan pendekatan menyeluruh terhadap KLHS?..................

31

D.7 Apakah dokumentasi KLHS menjelaskan proses KLHS dan semua tahapan dan analisisnya?..

31

D.8 Apakah dokumentasi KLHS menjelaskan metodologi yang digunakan dalam analisisanalisis?......................................................................................................................................................................

32

D.9 Apakah dokumentasi KLHS mengidentifikasi sumber informasi, termasuk pendapat dan penilaian ahli?.........................................................................................................................................................

32

D.10 Apakah dokumentasi KLHS menjelaskan siapa yang dikonsultasikan, metode apa yang digunakan dalam kegiatan konsultasi, dan bagaimana kesimpulan dari konsultasi telah dipertimbangkan dalam KLHS dan/atau KRP?............................................................................................

32

D.11 Apakah kesimpulan dari komunikasi dalam interaksi antara proses penyiapan KRP dan KLHS (jika ada) didokumentasikan dengan jelas dalam dokumentasi KLHS?............................................

33

D.12 Apakah dokumentasi KLHS mendeskripsikan kesulitan teknis, prosedural dan lainnya?..........

33

D.13 Apakah dokumentasi KLHS memuat dokumentasi tentang konsultasi dengan pemangku kepentingan?...........................................................................................................................................................

33

D.14 Apakah dokumen KLHS diberikan juga kepada institusi lingkungan hidup untuk referensi?..

33

6. EVALUASI KUALITAS MENYELURUH................................................................................................................................................

35

7. TINDAK LANJUT KLHS..........................................................................................................................................................................

37

DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................................................................................................................

39

LAMPIRAN.........................................................................................................................................................................................................

40

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN UUPPLH

: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KLH

: Kementerian Lingkungan Hidup

Bappenas

: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kemdagri

: Kementerian Dalam Negeri

KemPU

: Kementerian Pekerjaan Umum

ESP II

: Environment Support Programme II, program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark - Tahap 2 Komponen 1

KLHS

: Kajian Lingkungan Hidup Strategis

QA (quality assurance)

: Penjaminan kualitas

KRP

: Kebijakan, rencana, dan/atau program

Pembuat KRP

: Lembaga Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yaitu kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan instansi pemerintah daerah atau satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan KRP

Pembuat keputusan

: Lembaga pemerintah atau perwakilan (Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, bupati/ walikota, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang mengkualitaskan dan menetapkan KRP dengan dan dalam bentuk peraturan

Keputusan

: Persetujuan formal atas KRP yang ditetapkan dengan peraturan

Pemangku kepentingan

: Individu, kelompok, masyarakat, organisasi, institusi, instansi pemerintah/ pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah/non-pemerintah daerah, dunia usaha, universitas, yang kemungkinan terkena dampak dan/atau menpunyai perhatian terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, rencana dan/atau program.

Proses perencanaan

: Penyusunan KRP melalui urutan rangkaian berbagai tahap tertentu, analisis, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan guna menghasilkan rancangan KRP yang akan diputuskan dan ditetapkan dengan peraturan

ix

x

Pelaksana KLHS

: Pembuat KRP beserta instansi/lembaga terkait dan dapat didukung oleh tenaga ahli yang memfokuskan tugasnya pada pelaksanaan proses KLHS bersamasama dengan anggota lainnya mengkoordinasikan proses, melakukan analisis, memfasilitasi konsultasi dengan para pemangku kepentingan, merekam penyelenggaraan KLHS dan mendokumentasikannya dalam dokumentasi KLHS

TOR

: Kerangka Acuan Kerja (KAK)

I. PENDAHULUAN

K

ualitas KLHS terkait erat dengan efektivitas hasil proses KLHS. Sadler (1996) mengatakan bahwa, “efektivitas merujuk pada apakah sesuatu bekerja seperti yang dimaksud dan memenuhi tujuan yang direncanakan”. Tujuan KLHS umumnya dipahami sebagai “memastikan bahwa isu-isu pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan hidup, diinformasikan dan diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan strategis dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”. Pengertian ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan bahwa tujuan keseluruhan dari KLHS adalah “untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pengembangan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, efektivitas KLHS dapat dievaluasi terutama dalam kaitannya dengan pengintegrasian substansi hasil KLHS ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program (selanjutnya disebut “KRP”) dan dengan proses pengambilan keputusan yaitu proses seberapa jauh rekomendasi KLHS telah dipertimbangkan dalam penyiapan rumusan, persetujuan dan/ atau pelaksanaan KRP. Namun, hal ini tergantung kepada kualitas KLHS. Jika kualitas KLHS rendah, maka hasil KLHS tidak akan banyak mempengaruhi perbaikan pengambilan keputusan KRP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas KLHS sangat tergantung kepada kualitas pelaksanaan proses pengkajian atau penelaahan dampak dan/atau risiko lingkungan dari KRP yang akan ditetapkan.

1

Kualitas KLHS juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti keterkaitan antara proses KLHS dan proses perencanaan, komposisi dari anggota pelaksana KLHS dan kualitas tenaga ahli yang terlibat, tingkat komunikasi antara pelaksana KLHS dan tim perencanaan, ketersediaan dan kesesuaian data dan informasi, penggunaan teknik analisis dampak yang memadai, keterlibatan dan partisipasi para pemangku kepentingan, dan proses konsultasi. Berbagai faktor ini harus diperhatikan ketika dilakukan penilaian kualitas KLHS. Kualitas KLHS diharapkan akan semakin meningkat dengan diterapkannya Panduan ini dan dengan demikian akan meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, penerapan Panduan ini dapat membantu pelaksanaan proses KLHS untuk memenuhi berbagai ketentuan tentang KLHS sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan (bila telah ditetapkan) Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS12, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 09/2011 tentang Pedoman Umum KLHS.

12 Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS masih dalam versi draf pada waktu penyusunan draf Panduan ini (April 2012)

2

Tinjauan kualitas tidak termasuk dalam proses KLHS sebagaimana ditentukan dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang KLHS. Dengan demikian, secara umum tinjauan kualitas KLHS yang disampaikan dalam Panduan ini dapat dianggap tidak wajib, namun yang akan membuat kualitas proses KLHS lebih baik. Walaupun demikian, dianjurkan untuk melakukan tinjauan kualitas dalam proses pengambilan keputusan yang ada, terutama yang menyangkut KLHS untuk rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, rencana tata ruang, KRP sektor nasional13 dan KRP lainnya yang menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Pendekatan dan prosedur rinci perlu diuraikan dalam panduan khusus dari kementerian yang disiapkan oleh masing-masing kementerian yang relevan (yaitu Kemdagri, KemPU, dan Bappenas).

13 Berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui pelaksanaan penjaminan kualtias di masa depan, diskusi dapat dilakukan untuk kemungkinan mengintegrasikan tinjauan/pemeriksaan kualitas sebagai unsur wajib dalam proses KLHS.

II. GAMBARAN UMUM KUALITAS KLHS

K

LHS memiliki berbagai bentuk, metode, instrumen, dan pendekatan yang dapat digunakan. Namun, untuk mencapai kualitas KLHS yang baik dan efektif, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diikuti dalam pelaksanaan proses semua KLHS. Sebagaimana disampaikan dalam draf Metodologi Penilaian Kualitas KLHS Generik dari CIDA12, suatu kajian kualitas KLHS yang komprehensif akan menunjuk pada tiga dimensi kritis: 1. Apakah penerapan proses KLHS konsisten dengan prinsip-prinsip dan persyaratan prosedural yang telah disetujui dan ada dalam juridiksi tertentu? 2. Apakah penerapan proses KLHS “sesuai dengan tujuan” dan relevan terhadap kebutuhan pembuatan keputusan untuk kebijakan atau rencana tertentu yang dipertimbangkan? 3. Apakah proses terbukti mempengaruhi atau memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan (hasil segera), menghasilkan tindakan dari rencana atau program yang berkelanjutan atau adil (hasil jangka menengah) atau memberikan manfaat lingkungan (dan sosial) atau perbaikan (hasil jangka panjang)? Seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu, efektivitas KLHS diperoleh dari perannya untuk memperbaiki pengambilan keputusan, dengan memberikan masukan sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam KRP. Oleh karena itu, pertanyaan kunci untuk setiap proses KLHS dapat dirumuskan 12 Sadler, B., Dalal-Clayton, B. (2010): Generic SEA Quality Review Methodology (Revised draft, April 2010). Canadian International Development Agency (CIDA)

3

sebagai berikut “Apakah KLHS akan membuat keputusan KRP yang lebih baik bagi pembangunan berkelanjutan?” Bagaimanapun, kemampuan untuk memenuhi “misi” ini tergantung dari kualitas KLHS. Secara umum, agar dapat berpengaruh dan dapat membantu memperbaiki perumusan KRP dan pengambilan keputusan, KLHS perlu13: • Menetapkan tujuan yang jelas: Meskipun pelaksanaan KLHS mempunyai tujuan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUPPLH, setiap KLHS untuk KRP tertentu {sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)} harus mendefinisikan sasaran spesifik dilaksanakannya KLHS dan “nilai tambahnya” bagi proses perencanaan dan pengambilan keputusan. • Diintegrasikan dengan struktur dan prosedur penyusunan KRP yang berlaku: Pendekatan ini dilakukan untuk memaksimalkan manfaat KLHS, karena kesimpulan serta rekomendasi hasil KLHS akan dapat diakomodasikan selama penyusunan KRP. • Bersifat fleksibel, iteratif dan disesuaikan dengan konteks: Dengan adanya berbagai macam KRP baik menurut tingkat wilayah perencanaan (nasional, provinsi, kabupaten, kota, kawasan), maupun dalam hal fokus dan isi dari KRP, maka agar pelaksanaan proses KLHS dapat berlangsung secara efisien, pelaksanaan proses KLHS harus disesuaikan dengan proses dan prosedur perencanaan KRP yang berlaku, termasuk pengaturan forum diskusi dengan para pemangku kepentingan dan metode konsultasi publik. • Mengkaji potensi dampak dan risiko dari rancangan dan alternatif KRP terhadap prinsip dan kriteria serta kerangka tujuan keberlanjutan: Setiap KLHS perlu mengembangkan seperangkat konteks khusus isu-isu pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan tujuan, prinsip dan kriteria yang relevan, yang menjadi dasar untuk evaluasi kemungkinan dampak KRP. • Menyarankan langkah-langkah untuk menghindari, mengurangi atau mengkompensasi kemungkinan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan 13 Merujuk kepada “Basic principles for SEA” stipulated in Applying Strategic Environmental Assessment: Good Practice Guidance for Development Co-operation (OECD, 2006).

4

•

•

•

•

•

•

hidup, yang disebabkan pelaksanaan KRP: KLHS seharusnya tidak hanya mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi, tetapi juga mengusulkan bagaimana potensi efek negatif dapat dihindari, dikurangi atau dikompensasi serta bagaimana potensi dampak positif dapat diperkuat. Memberikan alasan yang eksplisit untuk pemilihan alternatif yang lebih diinginkan dan untuk dukungan terhadap perimbangan pertukaran dampak positif dan negatif yang signifikan : KLHS harus menerangkan dengan jelas dan memberikan alasan untuk rekomendasi dan sarannya (berdasarkan data, analisis, dan sebagainya, yang sesuai). Agar rekomendasi dan kesimpulan hasil KLHS dapat dimengerti dan dipaparkan dengan jelas: Agar produk KLHS dapat dipergunakan secara efisien, dan tidak disalahartikan atau bahkan disalahgunakan, hasil KLHS ini harus dapat dimengerti oleh berbagai pemangku kepentingan seperti perencana, pengambil keputusan, publik, LSM, dan pihak lain yang berkepentingan. Membahas keterkaitan dan perimbangan timbal balik antara pertimbangan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi: KLHS tidak hanya membahas persoalan lingkungan hidup, tetapi juga permasalahan sosial dan ekonomi yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. Melibatkan pemangku kepentingan kunci dan mendorong keterlibatan publik: Penyelenggaraan KLHS selain harus menyediakan peluang bagi berlangsungnya konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, juga harus memastikan agar tanggapan, saran dan pendapat dipertimbangkan dalam proses pengkajian, dan/ atau perumusan KRP dan/atau pengambilan keputusan. Menyertakan sistem penjaminan kualitas yang efektif, lebih disukai yang independen: Untuk memastikan bahwa kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh KLHS didasarkan atas proses KLHS dengan kualitas yang baik, proses KLHS harus disertai oleh sistem penjaminan kualitas yang efektif. Bersifat transparan di seluruh prosesnya dan hasilnya dikomunikasikan: Penyelenggaraan KLHS seharusnya tidak merupakan “kotak hitam”. Proses KLHS yang mencakup analisis, data dan informasi, serta konsultasi dengan pemangku kepentingan harus dipaparkan secara

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

jelas, termasuk atas dasar apa kesimpulan dan rekomendasi disusun. Hasil KLHS pun perlu dikomunikasikan dengan baik, sehingga hasil KLHS dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan tujuan penyelenggaraan KLHS. • Dilaksanakan secara efektif: KLHS harus menggunakan pendekatan, metode, alat analisis yang sesuai dengan konteks KRP yang menjadi subyek KLHS. • Mendorong dilakukannya pengkajian-ulang secara formal dan informal setelah proses KLHS selesai dan memantau pelaksanaan KRP:

Kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh KLHS seharusnya dipertimbangkan dan menjadi bagian yang terintegrasi dalam pelaksanaan KRP. Untuk memeriksa efektivitas dan efisiensi hasil KLHS dan sejauh mana hasilnya dilaksanakan, perlu dilakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan KRP. • Membangun kapasitas penyelenggaraan dan penggunaan KLHS: Pada tahap awal pengenalan KLHS, setiap proses KLHS tertentu harus bermakna sebagai sarana untuk membangun kapasitas penyelenggaraan KLHS.

5

6

III. TUJUAN PANDUAN

P

anduan ini merupakan acuan bagi pengguna panduan untuk menilai kualitas KLHS yang memungkinkan meninjau kualitas proses KLHS dan elemen-elemennya (konsultasi, analisis, dokumentasi, dll).

3.1. Penggunaan Panduan Panduan ini memungkinkan untuk diterapkannya Pedoman Umum KLHS dengan pendekatan apapun baik terintegrasi dengan atau terpisah dari, atau berjalan secara paralel dengan proses perencanaan pembuatan KRP, atau pengkajian setelah KRP dirancang (ex-post). Panduan ini dapat digunakan dalam berbagai tahap pelaksanaan proses KLHS baik di awal, atau selama proses KLHS berlangsung, atau sebelum rancangan KRP dilaporkan kepada pengambil keputusan untuk dinilai bersama-sama dengan pendokumentasian KLHS dalam proses pengambilan keputusan, atau sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, atau setelah keputusan dibuat. Panduan ini juga dapat digunakan ketika perencanaan proses KLHS dimulai. Dalam hal ini, kriteria kualitas yang disarankan oleh Panduan ini diharapkan dapat membimbing mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan KLHS, untuk merancang prosedur yang akan memenuhi kriteria (lihat Kotak 1 untuk penjelasan yang lebih rinci).

7

Kotak 1 Aplikasi Penilaian Kualitas KLHS Penilaian kualitas KLHS dapat dilakukan dalam berbagai tahap pelaksanaan proses KLHS sebagai berikut: • Pada awal KLHS: Pengetahuan tentang aspek kualitas, yang harus dicapai, akan membantu perancangan proses KLHS yang memenuhi kualitas yang diharapkan. Kriteria kualitas selain dapat dijadikan sebagai dasar untuk merancang dan merencanakan proses KLHS, juga dapat digunakan untuk perumusan KAK (ToR), dll. • Selama proses KLHS berlangsung: Pelaksana KLHS dan pemangku kepentingan lainnya mungkin perlu memverifikasi apakah tahap/analisis tertentu yang dilaksanakan dalam KLHS memiliki kualitas yang memadai, misalnya, analisis kondisi lingkungan hidup wilayah, pengkajian dampak, ruang lingkup konsultasi, dll. Penggunaan kriteria kualitas dapat membantu hal tersebut, dan hasil penelaahan kualitas dapat digunakan untuk proses pelaksanaan KLHS selanjutnya. • Sebelum rancangan KRP dilaporkan kepada pengambil keputusan untuk dinilai bersamasama dengan dokumentasi KLHS dalam proses pengambilan keputusan: Penilaian kualitas KLHS harus membuktikan bahwa proses KLHS yang dilakukan telah memenuhi kualitas yang memadai dan bahwa dokumentasi KLHS yang disampaikan telah menyediakan informasi yang memadai untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Penilaian kualitas KLHS penting untuk dilakukan pada tahap ini karena rekomendasi yang dihasilkan oleh penilaian kualitas KLHS dapat digunakan untuk menyempurnakan proses KLHS ini sendiri (misalnya, dengan melakukan revisi dokumentasi KLHS, atau menyelenggarakan konsultasi publik tambahan, atau perbaikan KRP, dll.). • Sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan: Pihak yang berwenang dalam proses pengambilan keputusan (misalnya, Kemdagri dalam hal melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah atau KemPU dalam hal melakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang) dapat mengontrol kualitas dokumentasi KLHS yang diajukan bersama-sama dengan KRP sebagai bagian dari proses legal formal. • Setelah keputusan dibuat: Penilaian kualitas KLHS yang dilakukan setelah keputusan diambil harus difokuskan terutama terhadap pemeriksaan bagaimana hasil dan kesimpulan yang diberikan oleh KLHS telah terintegrasi dalam pengambilan keputusan dan bagaimana hal ini akan diterapkan dalam pelaksanaan KRP. • Dalam pelaksanaan KRP: Penilaian kualitas KLHS dilakukan untuk menelaah operasionalisasi penerapan rekomendasi KLHS, misalnya, dalam pemantauan terhadap implikasi lingkungan, atau dalam penerapan pertimbangan lingkungan bagi proyek-proyek tertentu (lihat Bagian 5.3).

3.2. Pengguna Panduan Pembuat KRP adalah pengguna utama Panduan ini baik untuk memeriksa kualitas hasil KLHS maupun untuk mengevaluasi “nilai tambah” yang dihasilkan KLHS bagi perbaikan pengambilan keputusan KRP. Sesuai dengan prinsip self-assessment, pembuat KRP perlu menyertakan penjaminan kualitas sebagai bagian dari standar pelaksanaan proses KLHS dalam pembuatan KRP. Dalam hal ini, pembuat KRP dapat menggunakan kriteria kualitas pada waktu merancang pelaksanaan proses KLHS (misalnya, untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pada tahapantahapan proses, atau untuk menyusun KAK bagi para pakar yang akan dilibatkan).

8

Di samping pembuat KRP, Panduan ini pun dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan lain antara lain: • Pelaksana KLHS12 untuk menelaah secara internal kualitas selama pelaksanaan proses KLHS untuk meyakinkan bahwa proses KLHS berlangsung sesuai dengan prinsip kajian dengan kualitas baik. • Pengambil keputusan13 untuk memverifikasi 12 Dalam pelaksanaan tugasnya, pelaksana KLHS ditetapkan oleh pembuat KRP dan biasanya terdiri dari staf pemerintah / pemerintah daerah dan juga tenaga ahli eksternal (konsultan, akademisi, ilmuwan). 13 Sebagai contoh, dalam rangka mengevaluasi rancangan

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

objektivitas rekomendasi KLHS (termasuk Kemdagri dan KemPU ketika memeriksa rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang diajukan untuk proses pengambilan keputusan). • Kementerian/lembaga lain atau instansi sektoral untuk menunjukkan bahwa KLHS telah dilaksanakan dalam proses pembuatan KRP sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan terkait14 ketika konsep KRP disampaikan kepada para pengambil keputusan untuk memperoleh persetujuan. Panduan ini juga dapat digunakan oleh Kemdagri dalam mengevaluasi KLHS RPJPD/RPJMD, KemPU dalam mengevaluasi KLHS rencana tata ruang, Bappenas dalam mengevaluasi KLHS RPJPN/RPJMN dan instansi lainnya.

• KLH dan instansi lingkungan hidup daerah

untuk mengkaji ulang15 baik kualitas proses pelaksanaan KLHS secara menyeluruh maupun kualitas dokumentasi lingkungan hidup untuk KLHS tertentu (misalnya sebagai salah satu layanan dari Balai Kliring KLHS) , dan bagi KLH maupun instansi lingkungan hidup daerah untuk mengevaluasi kualitas dan efisiensi seluruh sistem KLHS di Indonesia. • LSM dan publik untuk memverifikasi apakah penyelenggaraan KLHS memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan apakah telah efisien dalam penggunaan masukan yang diperoleh melalui konsultasi dengan publik. • Lembaga akademik dan lembaga penelitian yang ketika dilibatkan secara independen melakukan penilaian kualitas proses KLHS tertentu, atau melakukan evaluasi KLHS sebagai bagian dari kegiatan penelitian.

peraturan daerah tentang RPJP/M Daerah atau tentang RTRW provinsi, Kemdagri melakukan penilaian kualitas terhadap KLHS yang menyertai RPJP/M Daerah atau RTRW provinsi yang bersangkutan. Dalam rangka mengkaji permohonan untuk memperoleh persetujuan substansi atas RTRW provinsi, kabupaten/kota, KemPU melakukan penilaian kualitas terhadap KLHS yang menyertai RTRW yang bersangkutan. Di samping itu, dalam pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan RPJP/M Daerah oleh Kemdagri atau pembinaan teknis penyusunan atau peninjauan kembali RTRW oleh KemPU, Panduan Penjaminan Kualitas KLHS dapat menjadi salah satu bahan referensi. 14 Peraturan perundang-undangan terkait, misalnya, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

15 Hasil penilaian kualitas (diskusi, konsultasi, dll. tidak hanya dokumentasi penilaian kualitas) dapat menjadi salah satu bentuk layanan yang disediakan oleh Balai Kliring KLHS.

9

Gambar 1. Skema Hubungan antara Proses Pembuatan KRP, Pelaksanaan Proses KLHS16 dan Penjaminan Kualitas KLHS

KRP

KLHS

Penjaminan Kualitas (PK)

Persiapan Pembuatan KRP

Persiapan KLHS

PK terhadap Perancangan Proses KLHS

Proses Pembuatan KRP

Pelaksanaan KLHS

PK terhadap Pelaksanaan KLHS

Pengambilan Keputusan

PK terhadap Pengambilan Keputusan

Pelaksanaan KRP & Pemantauan

PK untuk Evaluasi Rekomendasi KLHS dalam Pelaksanaan KRP

Keterangan: Gambar 1 menggambarkan hubungan antara penjaminan kualitas KLHS dan proses pembuatan KRP serta menunjukkan kemungkinan penggunaan penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan KLHS.

16 Pelaksanaan proses KLHS mengikuti mekanisme, tahapan, langkah-langkah, dan kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 09/2011 tentang Pedoman Umum KLHS.

10

IV. PRINSIP UTAMA PENJAMINAN KUALITAS

4.1. Pemahaman terhadap Kualitas ualitas KLHS sebagaimana dimaksud oleh Panduan ini terutama terkait dengan praktik pelaksanaan proses KLHS yang baik di dunia internasional. Walaupun materi Panduan ini disusun berdasarkan praktik internasional, Panduan ini sudah dapat digunakan untuk memeriksa apakah pelaksanaan proses KLHS telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 09 Tahun 2011 tentang Panduan Umum KLHS). Kriteria kualitas KLHS yang tercantum dalam Panduan ini didasarkan atas kriteria yang berasal dari ketentuan formal/normatif peraturan perundang-undangan dan yang diangkat dari tujuan umum dan prinsip-prinsip praktik penyelenggaraan KLHS yang baik. Kualitas KLHS ini juga mencerminkan pelaksanaan KLHS yang ada di Indonesia12. Ketentuan peraturan perundang-undang itu sendiri sudah merupakan standar minimum yang harus dicapai dalam penyelenggaraan KLHS. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan penilaian kualitas KLHS. Dalam Panduan ini, aspek-aspek kunci dari sebuah praktik KLHS yang baik akan diilustrasikan dan didukung dengan contoh-contoh singkat yang relevan dan kiat pelaksanaannya secara praktis.

K

12 Praktik KLHS di Indonesia bertolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengalaman di dunia internasional yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

11

4.2. Pendekatan Penilaian Kualitas Kriteria kualitas KLHS disusun berdasarkan kriteria yang dipaparkan dalam Bagian 5 Panduan ini, sehingga penilaian kualitas KLHS pun dilakukan berdasarkan kriteria tersebut. Karena tidak ada patokan kuantitatif untuk KLHS yang “standar”, maka kualitas KLHS tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penilaian kualitas KLHS bersifat kualitatif, yang dinyatakan dengan uraian deskriptif yang menerangkan bagaimana aspek-aspek tertentu dari kualitas (dalam hal ini adalah kriteria kualitas) telah dipenuhi oleh suatu KLHS. Informasi yang diperlukan untuk evaluasi kemungkinan besar ditemukan dalam dokumentasi KLHS. Data yang relevan dapat tersedia pula dari KRP sendiri (misalnya analisis atau kesimpulan tertentu dari konsultasi pemangku kepentingan yang dilakukan dalam proses perencanaan KRP). Selain itu, menjawab beberapa pertanyaan mungkin memerlukan komunikasi dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses KLHS yang dievaluasi. Dalam hubungan ini, sangat disarankan agar penilaian kualitas KLHS yang dilakukan oleh pembuat KRP13 melibatkan pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam proses KLHS yang dievaluasi. Paling tidak, dokumentasi KLHS harus dibuat tersedia kepada dan dapat diakses oleh publik dalam rangka berbagi pandangan tentang kualitas KLHS dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.

13 Hal ini terutama dilakukan sebelum mengirimkan konsep KRP bersama dengan dokumentasi KLHS kepada pengambil keputusan dalam rangka pengambilan keputusan - lihat penjelasan pada Bagian 4.4.

12

4.3. Hasil Penilaian Kualitas Penjaminan kualitas yang optimal harus menghasilkan rekomendasi bagaimana kualitas pelaksanaan proses KLHS atau hasilnya dapat ditingkatkan. Bagaimana hasil penilaian kualitas KLHS digunakan, akan berbeda-beda dan tergantung pada tahap KLHS mana penilaian ini akan diterapkan, sebagai berikut: 1. Jika kriteria kualitas digunakan pada waktu pelaksanaan proses KLHS sedang berlangsung, hasil penilaian dapat segera ditindaklanjutkan oleh pelaksana KLHS kepada tim perencana keseluruhan. 2. Jika penilaian kualitas dilakukan pada akhir proses pembuatan KRP yaitu sebelum konsep KRP dan dokumentasi final KLHS dimajukan untuk proses pengambilan keputusan, yang mana hasil penilaian masih dapat dipertimbangkan sebelum keputusan diambil, maka dalam hal ini, dapat saja terjadi diperlukannya perpanjangan waktu proses pembuatan KRP, yang memungkinkan, misalnya, untuk melakukan analisis pelengkap, konsultasi publik tambahan, atau untuk memberikan informasi tambahan dalam dokumentasi KLHS. 3. Jika penilaian kualitas diterapkan ketika KRP telah diputuskan dan ditetapkan dengan suatu keputusan, sehingga dengan demikian proses KLHS sudah berhenti, hasil penilaian kualitas dapat menjadi bahan rujukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan KRP pada siklus perencanaan berikutnya dan/atau penyusunan KLHS dalam pembuatan KRP lainnya.

V. KRITERIA PENILAIAN KUALITAS

5.1. Kriteria untuk Tinjauan Kualitas Penilaian kualitas dilakukan dengan menggunakan Kriteria Kualitas. Susunan kriteria kualitas dikelompokkan ke dalam tahap pelaksanaan proses KLHS sesuai dengan pekerjaan dan analisis yang biasa dilakukan dalam KLHS. Setiap kelompok mencakup seperangkat pertanyaan terkait dengan aspek-aspek yang relevan dari proses KLHS dan dokumentasi yang dikaji. Perangkat pertanyaan dibuat fleksibel, sehingga memungkinkan untuk difokuskannya evaluasi baik pada seluruh proses KLHS ataupun hanya pada aspek tertentu (misalnya, lingkup pengkajian, kualitas dokumentasi KLHS, dll.). Bagian C difokuskan terutama pada penilaian bagaimana hasil KLHS dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan 12. Dengan demikian, sebagian besar kriteria dalam kelompok ini baru dapat digunakan setelah keputusan diambil (yaitu ketika hasil dan kesimpulan dari KLHS telah jelas terintegrasi dalam keputusan).

12 Namun, beberapa pertanyaan dari Bagian C dapat pula digunakan untuk menilai kualitas

KLHS sebelum KRP yang bersangkutan diserahkan kepada pengambil keputusan untuk disetujui. Hal ini dilakukan dengan cara memfokuskan pertanyaan pada KRP itu sendiri dan bukan pada “persetujuan KRP” yaitu:

• Apakah kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh KLHS telah dipertimbangkan dalam KRP yang akan diserahkan untuk persetujuan itu? • Jika beberapa rekomendasi dan saran belum terintegrasi, apakah KRP memberikan penjelasan mengapa? • Apakah alasan yang diberikan untuk memilih alternatif tertentu dari KRP dilakukan dengan memperhatikan alternatif lain yang juga patut dipertimbangkan?

13

Untuk melakukan penilaian kualitas, dapat digunakan bentuk pertanyaan seperti tercantum dalam matriks pada Tabel 1. Bagian inti dari penilaian dikemukakan melalui evaluasi deskriptif, yang dituliskan dalam kolom kedua, sedangkan saran/ pendapat untuk meningkatkan kualitas KLHS disampaikan dalam kolom ketiga. 5.2. Kriteria Kualitas A. Pengkajian Pengaruh KRP Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Wilayah Perencanaan, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: A.1 Perancangan Proses KLHS A.1.1 Apakah ada penjelasan mengenai maksud dan tujuan KLHS? Dasar Pemikiran: Maksud dan tujuan serta kegunaan KLHS harus secara spesifik dikemukakan

atau kelompok pemangku kepentingan tertentu yang perlu dilibatkan, dll. Maksud dan tujuan KLHS dapat lebih luas daripada yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang ada harus dipahami sebagai persyaratan minimum. A.1.2 Apakah mekanisme pelaksanaan KLHS telah direncanakan dan dirancang sesuai dengan KRP? Dasar Pemikiran: Ada berbagai macam KRP, yang berbeda dalam banyak aspek seperti tingkat perencanaan, cakupan wilayah perencanaan, tahapan dan analisis yang dilakukan dalam tahap persiapan pembuatan KRP, fokus dan substansi KRP, pemangku kepentingan yang terlibat, dll. Seperti telah disebutkan dalam bagian terdahulu, agar masing-masing KLHS menjadi efisien, maka konteks penyelenggaraan KLHS harus dipertimbangkan dengan matang. Untuk itu, diperlukan perencanaan

Kotak 2 Contoh penelaahan Pertanyaan:

Apakah maksud dan tujuan keseluruhan dari KLHS dijelaskan?

Telaahan deskriptif:

KLHS ini menyediakan informasi tentang tujuan KLHS dan ketentuan peraturan nasional terkait. Kerangka acuan kerja KLHS (yang dilampirkan pada pendokumentasian KLHS) menyebutkan antara lain “dalam tahap persiapan pelaksanaan proses KLHS sudah harus dapat dipastikan bahwa, untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan masalah-masalah lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat akan sepenuhnya dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, melalui partisipasi publik serta peningkatan derajat perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Hasil KLHS akan memberikan kontribusi terhadap proses perencanaan untuk pengambilan keputusan yang optimal”. Dokumentasi KLHS juga mencakup informasi tentang latar belakang penugasan dan instansi yang menyelenggarakan KLHS, dll.

Penilaian:

Tercakup sepenuhnya dalam uraian

Catatan:

Pembuat KRP menyampaikan dengan jelas mengenai apa yang diharapkan dari penyelenggaraan KLHS. Hal ini menunjukkan bahwa, pembuat KRP menyadari peran dan kegunaan KLHS bagi pembuatan KRP.

untuk setiap penyelenggaraan KLHS. Ketika pembuat KRP menugaskan penyelenggaraan proses KLHS, maka terkandung harapan bahwa KLHS akan memberikan “nilai tambah” bagi penyiapan konsep KRP. Hal ini dapat mencakup, misalnya, mengenai isu-isu yang signifikan yang perlu ditelaah dalam KLHS, persoalan yang perlu dianalisis secara rinci, perseorangan

14

proses KLHS sebelum pelaksanaannya dimulai. Perencanaan proses KLHS ini dapat dilakukan baik oleh institusi pembuat KRP maupun oleh Pelaksana KLHS. Kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan di atas dapat dijadikan bahan bagi penyusunan ToR pelaksanaan proses KLHS, yang dalam kaitannya

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

dengan tahapan proses perencanaan [pembuatan KRP] dirinci, antara lain, ke dalam penjadwalan kegiatan, anggaran, keahlian yang diperlukan, analisis yang akan dilakukan, dan pemangku kepentingan utama yang perlu dilibatkan, dll. Perencanaan proses KLHS yang tepat akan membantu untuk memastikan bahwa komposisi Pelaksana KLHS sesuai dengan karakter KRP, isu lingkungan hidup yang harus dikaji, dll.

akan mengefisiensikan penyelenggaraan KLHS karena pelaksanaan KLHS menggunakan peluang yang tersedia dalam penyiapan KRP serta meminimalkan tumpang tindih yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proses KLHS dan proses pembuatan KRP (misalnya, dalam hal mengembangkan analisis yang sama, konsultasi secara terpisah dengan kelompok sasaran yang sama). Dengan demikian, proses perencanaan dan KLHS dapat berhemat baik dalam hal waktu, pemanfaatan kapasitas keahlian,

Kotak 3 Komposisi Pelaksana KLHS dalam praktik Kepakaran dalam Pelaksana KLHS harus terkait dengan isu-isu pokok yang akan dibahas dalam KLHS. Jika keanekaragaman hayati, misalnya, merupakan salah satu masalah yang paling penting di wilayah di mana KRP akan diterapkan, maka tenaga ahli yang relevan perlu menjadi anggota tim. Demikian pula pakar kesehatan harus dilibatkan dalam tim jika diperkirakan timbul dampak terhadap kesehatan masyarakat, dll. Bagaimana pun juga, selain keahlian teknis, tim harus mengikutsertakan kepakaran di bidang-bidang pembuatan kebijakan, perencanaan, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan karena aspekaspek tersebut sangat penting dalam manajemen dan koordinasi pelaksanaan proses KLHS.

A.1.3 Apakah proses perencanaan KRP dipertimbangkan ketika merancang proses KLHS? Dasar Pemikiran: Pada umumnya, manfaat KLHS dapat dimaksimalkan jika pelaksanaan proses KLHS disesuaikan dengan proses perencanaan pembuatan KRP. Dengan demikian, proses KLHS dapat memberikan masukan yang tepat terhadap penyiapan KRP dan tim perencanaan dapat mengintegrasikan masukan ini secara langsung ke dalam konsep KRP sebelum dilaporkan kepada pengambil keputusan. Oleh karena itu, ketika merancang proses KLHS (tahap, analisis yang akan dilakukan, para pemangku kepentingan yang akan terlibat, dll.) adalah penting untuk mempertimbangkan proses penyiapan KRP (bagaimana tahapannya, analisis yang akan dilakukan, apakah dalam proses perencanaan sudah termasuk konsultasi dengan pemangku kepentingan, dll.), termasuk pula faktor ketidakpastian yang ada13. Hal ini 13 Dalam kenyataannya, tidak jarang terjadi bahwa proses perencanaan berlangsung secara berbeda daripada yang direncanakan semula. Analisis tertentu mungkin perlu diulang atau ditambah dengan analisis lain. Pembahasan antarkementerian/lembaga mengenai hal tertentu mungkin perlu dilaksanakan berulang-kali, dll. Oleh karena itu, kemungkinan ini perlu dipertimbangkan ketika merencanakan pelaksanaan

maupun biaya (karena dalam pelaksanaan proses KRP dan KLHS dapat berbagi data dan informasi serta penyelenggaraan konsultasi pun dapat diatur bersama). A.1.4 Apakah KLHS dilakukan sebagai bagian integral dari proses penyusunan KRP? Dasar Pemikiran: KLHS perlu memberikan informasi yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jika pelaksanaan proses KLHS dilakukan sebagai bagian terintegrasi dalam proses perencanaan, maka kemungkinan agar rekomendasi KLHS akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, akan lebih besar. Dengan demikian, pelaksanaan proses KLHS lebih efisien karena hasilnya dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan.

proses KLHS, terutama yang terkait dengan waktu-jadwal dan/atau anggaran (misalnya, dengan mengalokasikan untuk pengeluaran yang tidak terduga).

15

Kotak 4 Contoh penelaahan Pertanyaan:

Apakah KLHS dilakukan sebagai bagian integral dari proses perencanaan?

Evaluasi deskriptif:

KLHS dimulai ketika draf rencana KRP telah jauh dilaksanakan, sehingga penginte­ grasian hanya dimungkinkan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Namun, oleh karena pada tahap akhir proses perencanaan draf rencana secara signifikan perlu dimodifikasi (karena Provinsi mengusulkan beberapa program baru untuk dimasukkan pula ke dalam rencana), maka rekomendasi KLHS masih mungkin untuk dipertimbang­kan dalam perubahan draf rencana KRP – yang diajukan untuk pengambilan keputusan. Perubahan draf rencana ini telah mempertimbangkan rekomendasi KLHS.

Penilaian:

KLHS dilaksanakan di sebagian proses perencanaan

Catatan:

Meskipun pelaksanaan proses KLHS dilaksanakan terlambat dari proses perencanaan, KLHS masih memberikan masukan yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap draf rencana KRP.

A.1.5 Jika pelaksanaan proses KLHS sebagai bagian integral dari proses penyusunan KRP tidak terjadi, maka apakah ada penjelasan interaksi antara proses penyusunan KRP dan KLHS? Dasar Pemikiran: Pada kenyataannya, sejumlah KLHS dilakukan agak terpisah dari proses perencanaan sebagai ex-post parsial atau sepenuhnya, yang mana pelaksanaan proses KLHS yang lengkap dimulai dalam tahap akhir pembuatan KRP. Atau, bahkan dilakukan ketika proses perencanaan telah selesai, yang mana draf akhir KRP sudah jadi dan siap diajukan untuk disetujui. Meskipun demikian, tidak tertutup adanya kesempatan bahwa temuan dan kesimpulan serta rekomendasi KLHS dapat ditampung (a) dalam rancangan KRP (jika masih mungkin), (b) dalam persetujuan terhadap draf akhir KRP, dan/atau (c) dalam implementasi KRP. Dokumentasi KLHS harus secara jelas menerangkan pelaksanaan proses KLHS dan hubungannya dengan proses pembuatan KRP. Dokumentasi KLHS harus menggambarkan bagaimana pengaturan “komunikasi” antara proses KLHS dan proses perencanaan, misalnya, pada tahap apa saja dari proses KLHS memberikan masukan terhadap proses perencanaan dan masukan apa yang diberikan. Selain itu, dokumentasi KLHS perlu menjelaskan – jika KLHS dilaksanakan secara ex-post (apabila hal ini yang terjadi) – mengapa KLHS baru dilakukan pada tahap ketika perencanaan telah mendekati proses akhir atau draf KRP sudah dalam proses pengambilan

16

keputusan. A.2 Identifikasi dan Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya A.2.1 Apakah masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang akan dilibatkan dalam KLHS diidentifikasikan pada permulaan proses KLHS? Dasar Pemikiran: Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang mungkin perlu dilibatkan dalam berbagai tahapan proses KLHS. Supaya konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepen­tingan lainnya dapat berjalan secara efektif, perlu dipastikan bahwa semua masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan diundang untuk berpartisipasi, dan tidak ada yang terabaikan. Identifikasi awal mengenai masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan dapat membantu supaya situasi tersebut tidak terjadi. A.2.2 Apakah rencana konsultasi dan partisipasi dibuat? Dasar Pemikiran: Perencanaan yang baik untuk konsultasi dengan pemangku kepentingan dan parti­sipasi mereka dalam proses KLHS merupakan faktor yang penting agar pelibatan pemangku kepentingan dapat terselenggara secara efisien. Hal ini akan memberikan informasi terlebih dulu tentang rencana kegiatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan, yang akan dapat bersiap dan mulai merumuskan masukan sebelumnya.

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ini akan membantu untuk menghindari tumpang tindih yang mungkin terjadi dengan konsultasi yang diselenggarakan dalam rangka penyiapan pembuatan KRP. Rencana penyelenggaraan konsultasi harus didiskusikan dan disepakati dengan instansi perencanaan pada awal proses KLHS. Hal ini juga berguna bagi Pelaksana KLHS, karena identifikasi para pemangku kepentingan yang perlu terlibat, tahapan proses KLHS mana mereka harus terlibat dan mengikhtisarkan hasil yang diharapkan dari konsultasi merupakan dasar untuk memilih wahana dan cara konsultasi yang sesuai.

A.2.4 Apakah partisipasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proses KLHS dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan proses penyiapan KRP? Dasar Pemikiran: Konsultasi bersama akan saling membawa manfaat baik untuk KLHS maupun penyiapan KRP dalam hal (a) menghemat waktu, kehadiran para pakar, dan sumber daya keuangan, (b) pemangku kepentingan memperoleh informasi tentang KRP, yang penting untuk memahami berbagai analisis, evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi KLHS, dan (c) tim perencanaan dan penelaah KLHS dapat segera merespon saran dan pendapat yang diajukan

Kotak 5 Konsultasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan Beberapa KLHS yang sejauh ini telah dilaksanakan di Indonesia memperlihatkan bahwa, pihak-pihak yang diundang dalam konsultasi terutama adalah lembaga-lembaga pemerintahan seperti kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, perangkat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dll. Pihak-pihak ini adalah kelompok pemangku kepentingan yang penting dan memang perlu dilibatkan (seperti halnya juga sektor non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha). Untuk memastikan bahwa proses KLHS dapat mengambil manfaat dari keterlibatan lembaga pemerintah adalah sangat penting untuk memastikan bahwa, para pejabat yang diundang dan berperan-serta dalam lokakarya serta pertemuan yang diselenggarakan benar-benar mewakili pendapat institusi mereka. Pengalaman dalam pelaksanaan KLHS menunjukkan bahwa, dalam beberapa kasus mereka mengekspresikan pandangan pribadi mereka yang mungkin berbeda daripada pendapat resmi lembaga.

A.2.3 Apakah undangan, daftar hadir, notulensi atau berita acara, dari kegiatan diskusi terbuka untuk pemangku kepentingan yang relevan? Dasar Pemikiran: Hasil setiap diskusi dan konsultasi dengan publik dan stakehoders pada setiap proses KLHS harus dibuat notulensinya dan didokumentasikan dimana dokumen tersebut dapat ditemukan dalam dokumen KLHS dan terbuka untuk pemangku kepentingan yang terlibat dalam KLHS agar dapat memberikan komentar dan masukan (lihat Bagian D). Di dalam dokumen KLHS tersebut harus memuat undangan, daftar hadir termasuk tanda tangannya, notulen rapat/diskusi, dan berita acara proses KLHS, termasuk didalamnya metoda atau teknik pelaksanaan rapat/diskusi dan konsultasi publik.

oleh para pemangku kepentingan serta membahas bagaimana saran dan pendapat ini dapat diintegra­ sikan dalam proses pengkajian dan/atau KRP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, proses konsultasi yang dilakukan bersama-sama akan mengefisienkan pelaksanakan keselu­ruhan proses konsultasi. A.2.5 Apakah lingkup KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP dan pemangku kepentingan? Dasar Pemikiran: Daftar isu yang diidentifikasi dalam tahap pelingkupan merupakan panduan untuk mengetahui fokus dari keseluruhan KLHS. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikan ruang lingkup KLHS dengan tim perencanaan serta dengan pemangku kepentingan terkait lainnya (termasuk instansi lingkungan hidup). Jika ruang lingkup ini tidak didiskusikan, maka dapat terjadi bahwa isu-

17

isu pokok lain muncul kemudian ketika proses KLHS sedang berlangsung, sehingga justru akan mempersulit dan menunda kemajuan pelaksanaan pengkajian. A.2.6 Apakah masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dikonsultasikan dengan cara dan pada waktu yang memberikan mereka kesempatan awal dan efektif dalam kerangka waktu yang sesuai untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap draf KRP dan dokumentasi KLHS? Dasar Pemikiran: Konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus dilaksanakan selama keseluruhan proses KLHS berlangsung. Pada tahap terakhir proses KLHS, dokumentasi KLHS dan rancangan KRP menjadi subjek konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Dalam rangka partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mereka harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan saran dan pendapat ketika semua alternatif masih terbuka. Dengan demikian, pengkajian KRP harus mengalokasikan ruang dan waktu yang cukup agar saran dan pendapat yang dikemukakan para pemangku kepentingan dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan KLHS dan/atau KRP yang dikaji. A.2.7 Apakah masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan mempunyai kesempatan untuk memberikan komentar dan masukan selama proses KLHS? Sesuai dengan pengertian KLHS yang bersifat partisipatif, maka sangat penting semua stakeholders yang berkaitan/relevan berkesempatan memberikan komentar dan masukan dalam proses KLHS. Tidak perlu dalam semua proses KLHS (yaitu mulai dari penapisan, sampai dengan pelingkupan kajian, analisis kondisi lingkungan hidup wilayah dan dampak, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan KRP dan dokumentasi KLHS). Namun, sangat disarankan untuk membuka proses KLHS kepada semua pemangku kepentingan paling sedikit dalam tahap pelingkupan dan sebelum dokumentasi KLHS difinalkan. Cara dan bagaimana konsultasi dengan pemangku kepentingan mungkin dapat berbeda secara signifikan (pertemuan, diskusi, media elektronik, media masa, mendistribusikan informasi tercetak, dll.) dan harus direncanakan dengan hatihati sejak permulaan proses KLHS.

18

A.2.8 Apakah informasi/dokumen KLHS dapat diakses melalui media masa? Dasar Pemikiran: Menggunakan media masa merupakan satu cara yang biasa untuk memberikan akses terhadap informasi, dokumen atau, laporan yang yang relevan dari KLHS (misalnya, informasi tentang lokakarya publik, informasi bahwa pelingkupan atau dokumentasi KLHS tersedia di kantor lembaga pembuat KRP, dll.). Hal ini akan memungkinkan untuk mendapatkan masukan dari publik umum. A.2.9 Apakah pembuat KRP melakukan konferensi pers dan/atau pengumuman publik untuk mensosialisasikan atau mengumumkan dokumentasi KLHS kepada publik untuk mendapatkan komentar? Dasar Pemikiran: Lembaga pemerintah pembuat KRP perlu aktif dalam memperoleh masukan atau komentar terhadap dokumentasi KLHS (sebagaimana disebutkan di atas, menggunakan media masa dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara). Membuka kesempatan untuk memberikan komentar dan masukan terhadap pendokumentasian KLHS, akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan terhadap KLHS sebelum diajukan (bersama dengan KRP) untuk pengambilan keputusan. Mengkonsultasikan KLHS akan meyakinkan bahwa setiap isu atau dampak yang penting tidak ada yang terlewat dan karena itu dapat berkontribusi terhadap transparansi dan kredibilitas proses KLHS (dan demikian pula pengambilan keputusan). A.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan A.3.1 Apakah isu-isu strategis lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan yang diidentifikasikan dilengkapi dengan penjelasan (seperti sebab dan akibat, tingkat keseriusan dan lokasinya)? Jika demikian, jelaskan. Dasar Pemikiran: Berbagai macam kebijakan, rencana, dan/atau program mengandung konsekuensi tertentu terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (misalnya, rencana pengem­bangan transportasi mempunyai dampak yang berbeda terhadap lingkungan hidup [keanekaragaman hayati, fragmentasi habitat, kebisingan, dll). Oleh karena itu, pelingkupan permasalahan yang akan dibahas perlu dilakukan dengan tepat sebagai salah satu prasyarat dasar

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

agar penyelenggaraan KLHS dapat berlangsung secara efisien. Apabila identifikasi isu yang akan dibahas dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini akan membantu untuk memfokuskan pekerjaan sesuai dengan kapasitas tenaga ahli, waktu dan anggaran yang tersedia kepada aspek-aspek yang sangat penting untuk mengelola lingkungan dan mengembangkan sosio ekonomi di daerah atau sektor terkait pada masa depan. Penentuan isuisu strategis dilakukan dengan memperhatikan karakteristik utama dari wilayah yang dicakup KRP (misalnya, kondisi lingkungan, permasalahan sosialbudaya, dll.) serta sifat dan isi KRP (misalnya, rencana pembangunan wilayah, rencana pembangunan sektoral). Daftar isu-isu strategis harus didiskusikan seoptimal mungkin dengan perencana serta pemangku kepentingan lainnya.

negara. Jika KRP dikeluarkan untuk dijadikan dasar pembangunan provinsi, maka wilayah pengaruhnya mencakup wilayah provinsi yang bersangkutan, dan seterusnya untuk kabupaten atau kota. Namun, wilayah pengaruh terhadap lingkungan mungkin akan berbeda secara signifikan dengan wilayah pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaksanaan KRP. Wilayah pengaruh terhadap lingkungan mungkin hanya bersifat lokal (misalnya, areal hutan kecil dengan keanekaragaman tanaman yang unik). Di pihak lain, wilayah pengaruh terhadap lingkungan dapat melampaui batas administrasi provinsi atau bahkan negara (misalnya, dalam hal pencemaran air dan polusi udara). Oleh karena itu, dengan memperhatikan isi KRP dan karakteristik lingkungan hidup daerah, pada tahap awal pelaksanaan KLHS harus ditentukan wilayah pengaruh yang akan dikaji dalam KLHS. Penentuan wilayah pengaruh dari

Kotak 6 Contoh evaluasi Pertanyaan:

Apakah isu-isu kunci lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan dibahas dengan jelas dalam KLHS?

Telaahan deskriptif:

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggariskan bahwa KLHS memuat enam kajian lingkungan,yang antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Dengan memperhatikan karakteris­tik wilayah dan nilai keanekaragaman hayati yang unik, pada tahap awal proses KLHS seharusnya telah diidentifikasikan secara rinci isu perlin­dungan keanekaragaman hayati, dan yang seharusnya telah ditindaklanjuti dalam proses KLHS dengan kajian yang lebih dalam.

Penilaian:

Hanya sebagian isu lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan telah dibahas dalam KLHS.

Catatan:

KLHS membahas hanya enam kriteria yang ditentukan oleh Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan hidup dan dengan demikian aspek penting dari perlindungan keragaman hayati telah terabaikan.

A.3.2 Apakah ruang lingkup wilayah KLHS (yaitu kawasan yang mungkin akan terkena pengaruh KRP) termasuk lokasi di luar batas administratif dideskripsikan? Dasar Pemikiran: Biasanya, suatu KRP dengan sendirinya telah menentukan wilayah di mana pelaksa­naan KRP berlaku atau mempunyai pengaruh (yang selanjutnya disebut “wilayah pengaruh”) menurut batasan administratif. Jika KRP dikeluarkan untuk kepentingan nasional, maka wilayah pengaruhnya mencakup seluruh wilayah

masing-masing isu strategis menjadi dasar untuk menjelaskan ruang lingkup wilayah KLHS secara keseluruhan. A.3.3 Apakah deskripsi isu strategis lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan telah didukung oleh data, informasi dan analisis yang sesuai? Dasar Pemikiran: Isu-isu strategis lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan bukanlah dibangun berdasarkan angan-angan atau rekaan

19

semata oleh penelaah KLHS, namun harus berdasarkan bukti empiris yang ada data-datanya, informasi yang memadai, dan suatu kajian atau analisis lingkungan. Isu-isu strategis lingkungan tersebut bisa didasarkan pada pasal 16 UU32/2009 ataupun terbuka sesuai dengan pandangan stakeholders dalam berkonsultasi dengan penelaah KLHS. Dengan bukti empiris isu strategis dapat dipahami lebih mudah karena kecenderungan dampak kumulatif yang akan terjadi di waktu mendatang setelah KRP diputuskan lebih mudah diidentifikasi dan dianalisis untuk dapat disusun pengelolaannya. A.3.4 Apakah diterangkan dengan jelas bagaimana isu strategis telah didefinisikan? Dasar Pemikiran: Penjelasan gamblang pendefinisian secara benar isu-isu strategis berdasarkan bukti empiris atau data yang memadai diperlukan agar dampak KRP terhadap lingkungan menjadi terarah serta pengelolaan dampak menjadi jelas dan mudah. Penjelasan yang gamblang dan benar sangat terbantu dengan data dan informasi yang lengkap dan terkait dengan isu-isu strategis. Penjelasan akan lebih mudah dipahami bila uraiannya disusun dengan berbagai perhitungan ilmiah secara kuantitatif atau ilustrasi/gambar atau analogi dari kejadian di tempat lain yang ekosistemnya mirip atau sama. A.3.5 Apakah tujuan yang relevan untuk isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan diidentifikasi dan dijelaskan? Dasar Pemikiran: Isu strategis lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan yang dipilih perlu didukung oleh tujuan yang ingin dicapai dari dokumen formal yang ada (misalnya, UndangUndang, kebijakan nasional atau provinsi, perjanjian internasional, dll.). Hal ini adalah untuk membuktikan bahwa, isu-isu yang diidentifikasi itu mencakup yang strategis dan penting. A.3.6 Jika ada isu tertentu yang diabaikan dalam pelaksanaan KLHS, apakah diberikan dan dijelaskan alasannya? Dasar Pemikiran: Seperti telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, setiap KLHS adalah spesifik. KLHS akan berdayaguna jika penelaahan terkait dengan isu-isu lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan yang paling relevan. Akan tetapi, jika ada isu tertentu disisihkan dari penela­ahan, maka harus diberikan dan dijelaskan penjelasannya. Daftar

20

isu strategis yang akan dibahas harus disepakati dengan sebaik-baiknya di antara para pemangku kepentingan utama. A.4 Identifikasi KRP A.4.1 Apakah obyek dari kajian (yaitu KRP) didefinisikan dengan jelas? Dasar Pemikiran: KLHS seharusnya memberikan masukan dalam perencanaan/pembuatan KRP dan pengambilan keputusan yang terkait. Mengkaitkan KLHS secara jelas dengan dokumen strategis tertentu (rencana, program atau kebijakan) memungkinkan untuk mengevaluasi pengaruh yang mungkin dari dokumen dan dengan demikian memberikan rekomendasi perubahan dan saran-saran untuk dipertimbangkan, ketika menyetujui KRP. Karena itu sebelum memulai proses KLHS, objek dari kajian (misalnya kebijakan nasional, rencana pembangunan provinsi, rencana tata ruang, dll.) harus didefinisikan dengan jelas. A.4.2 Apakah maksud dan tujuan dari KRP yang ditelaah dikemukakan dengan jelas? Dasar Pemikiran: Sebagaimana disebutkan di atas, KLHS dilaksanakan terfokus terhadap KRP tertentu (yang merupakan obyek KLHS). Pemaparan maksud dan tujuan dari pembuatan KRP akan memandu identifikasi isu-isu strategis, yang mungkin dipengaruhi oleh KRP dan yang harus dibahas oleh KLHS. A.4.3 Apakah ada penjelasan mengenai proses KRP? Dasar Pemikiran: Uraian dan analisis mengenai proses perencanaan yang akan ditempuh menjadi dasar untuk merancang langkah-langkah pelaksanaan proses KLHS, untuk memaksimalkan keterkaitan antara persiapan KRP dengan KLHS. Informasi mengenai proses perencanaan juga harus dibagi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan supaya mereka dapat memahami cara pendekatan terhadap pelaksanaan proses KLHS. A.4.4 Apakah bagian-bagian dari KRP yang mempunyai dampak strategis lingkungan hidup diidentifikasikan dan dijelaskan?. Dasar Pemikiran: Identifikasi bagian dari KRP yang mempunyai kemungkinan dampak terhadap lingkungan hidup adalah penting untuk langkah KLHS selanjutanya yang efisien. Ini memungkinkan untuk

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

memfokuskan usaha dan sumber daya yang tersedia pada komponen KRP yang potensial signifikan dari sudut pandang dampaknya. Dengan pertimbangan bahwa biasanya struktur KRP di Indonesia agak rumit, adalah penting untuk menangani semua tingkat dari KRP yaitu dari prioritas dan tujuan kebijakan, tindakan, sampai dengan kegiatan pembangunan tertentu dan proyek. Langkah ini harus melibatkan analisis permulaan dari dampak potensial, yang harus diikuti dengan evaluasi lebih rinci dalam langkah KLHS selanjutnya. Lebih jelas uraian bagian KRP yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup akan mengarah pada evaluasi yang lebih mudah dan rinci terhadap dampak dan dengan demikian pada tindakan yang lebih akurat dan terfokus untuk mengelola dampak ini. A.5 Telaahan Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah A.5.1 Apakah aspek berikut ditangani dalam evaluasi? a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati ; g. kajian lainnya (tergantung pada karakteristik wilayah, kondisi dan isu pembangunan berkelanjutan serta muatan kebijakan, rencana, dan/atau program) Dasar Pemikiran: Aspek-aspek dalam daftar tersebut di atas diuraikan dalam Pasal 16 UndangUndang 32/2009, yang memberikan panduan untuk lingkup minimal KLHS. Namun, secara optimal kajian harus tidak terbatas hanya pada aspek-aspek di atas, tetapi menangani semua isu yang relevan dari KRP yang dikaji (dengan mempertimbangkan situasi dalam sektor atau wilayah tertentu, masalah lingkungan hidup yang penting, dll.). A.5.2 Apakah kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline) dari isu strategis pembangunan berkelanjutan dijelaskan? Dasar Pemikiran: KLHS harus mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang penting dan masalah

yang perlu dibahas dalam penelaahan. Penjelasan tentang status lingkungan hidup yang ada di wilayah pengaruh KRP menjadi dasar dalam pelaksanaan tahapan proses KLHS selanjutnya. A.5.3 Apakah perkembangan kecenderungan pada masa lalu hingga saat ini dianalisis untuk isu-isu strategis? Dasar Pemikiran: KLHS harus mengkaji pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup pada masa depan. Dalam hubungan ini, perkiraan perkembangan lingkungan hidup pada masa yang akan datang dilakukan melalui analisis kecenderungan yang terjadi pada masa lalu. A.5.4 Jika hal tersebut di atas dilakukan, apakah penggerak utama (yaitu faktor yang mempengaruhi kecenderungan) diidentifikasi? Dasar Pemikiran: Pembangunan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Perekonomian nasional selain tergantung pada kinerja bisnis dan kualitas sumber daya manusia, juga dapat sangat dipengaruhi oleh pasar global. Demikian pula halnya dengan kualitas udara, yang selain ditentukan oleh kondisi iklim setempat dan karakteristik bentang alam, dll., juga dapat dipenga­ruhi oleh transportasi, pengembangan industri, atau penegakan hukum. Dikenalinya peng­ gerak utama perubahan memungkinkan untuk dilakukannya estimasi yang lebih tepat terhadap pemba­ngunan di masa depan. Berdasarkan perubahan yang diharapkan dari faktor penggerak (intensitas transportasi, pengembangan industri, pelaksanaan peraturan baru) evolusi kualitas udara pada masa yang akan datang dapat dijelaskan. Kotak 7 di bawah memberikan contoh identifikasi penggerak utama perubahan14. A.5.5 Apakah kecenderungan isu-isu strategis pada masa depan tanpa diterapkannya suatu KRP dianalisis? Dasar Pemikiran: Seperti disebutkan di atas, KLHS harus mengkaji bagaimana implementasi KRP dapat mempengaruhi perkembangan di masa depan. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa diketahuinya kemungkinan perkembangan yang terjadi secara evolusi pada masa depan tanpa 14 Diangkat dari “Rapid Environmental Assessment for Coastal Development in Jakarta Bay, Final Report, June 2011 (DHI Water & Environment (S) Pte. Ltd.)”

21

Kotak 7 Identifikasi penggerak utama: Penilaian Lingkungan Hidup secara Cepat terhadap Pembangunan Pesisir di Teluk Jakarta Jumlah nelayan di DKI Jakarta pada tahun 2009 adalah 18.947 orang; yang terdiri atas 2.366 pemilik perahu dan 16.581 buruh. Berdasarkan status kependudukan dari 18.947 nelayan, terdapat 10.268 nelayan setempat dan 8.678 nelayan pendatang. Tingginya populasi nelayan berakibatkan terhadap keterbatasan fasilitas umum dan perumahan bagi para nelayan, sehingga sisi kanal digunakan untuk menambat kapal dan permukiman informal. Namun, jumlah nelayan dan perahu menurun. Keadaan ini terkait dengan beberapa isu: a) Fragmentasi areal penangkapan ikan menyebabkan biaya operasi meningkat, sehingga menangkap ikan tidak lagi menjadi pekerjaan yang menarik bagi sebagian besar nelayan; b) Kenaikan harga BBM juga menyebabkan biaya operasi yang lebih tinggi, sehingga beberapa nelayan beralih profesi menjadi pedagang, sopir, pekerja pabrik, dan pengemudi ojek; c) Tingginya biaya pemeliharaan, sehingga banyak kapal rusak dan tidak dapat dioperasikan; d) Kapal nelayan beralih-fungsi menjadi sarana transportasi umum seperti kapal pengangkut barang dan kapal penumpang.

menerapkan KRP atau sering disebut sebagai “business as usual” atau “skenario nol”. Berdasarkan analisis sebelumnya (status lingkungan hidup yang ada, analisis kecenderungan masa lalu, identifikasi penggerak utama perubahan), KLHS harus memperkirakan dan menjelaskan kemungkinan pembangunan masa depan untuk isu-isu kunci lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan, yang diidentifikasi dalam tahap pelingkupan. Kotak 8 memberikan panduan pertanyaan, yang perlu dibahas dalam analisis kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline analysis)15. A.5.6 Apakah wilayah yang lebih luas daripada batas-batas administrasi atau fisik dari wilayah pengaruh KRP dipertimbangkan dalam analisis? Dasar Pemikiran: Wilayah di mana suatu KRP berlaku (wilayah dimaksud dapat meliputi wilayah negara, provinsi, kabupaten, atau kota) lazimnya terdefinisikan secara jelas dalam KRP itu sendiri. Meskipun demikian, pengaruh dari KRP mungkin melampaui batas-batas wilayah administrasi. Sebagai contoh, kualitas air di suatu kabupaten dapat dipengaruhi oleh perkembangan industri atau pertanian di kabupaten lain yang terletak di hulu. Oleh karena itu, KLHS perlu juga mempertimbangkan 15 “A Practical Guide to the Strategic Environmental Assessment Directive, UK, Office of the Deputy Prime Minister, 2005” dan berbagai tulisan Jiri Dusik yang tidak dipublikasikan.

22

dampak yang lintas batas, sehingga analisis yang dilakukan untuk menelaah kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline analysis) seharusnya tidak dibatasi oleh batas administratif dan fisik dari KRP. A.5.7 Apakah urusan dan masalah utama yang berkaitan dengan isu-isu strategis dinyatakan dengan jelas? Dasar Pemikiran: Analisis kondisi lingkungan wilayah (baseline) harus dapat mengidentifikasi masalah utama lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan yang ada di daerah yang akan dibahas dalam KLHS. Jika memungkinkan, masalah ini harus dilokalisir. Sebagian masalah lingkungan hidup mungkin relevan bagi seluruh wilayah, sedangkan sebagian lainnya hanya untuk area tertentu yang lebih kecil daripada wilayah. A.5.8 Bila demikian, apakah dijelaskan jika urusan dan masalah utama tersebut dapat dipengaruhi oleh KRP? Dasar Pemikiran: Biasanya, tidak semua masalah lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan yang ada dan diidentifikasi melalui analisis kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline) dapat pengaruhi oleh KRP. Sebagai contoh, masalah pengelolaan sampah kota tidak dapat dipengaruhi oleh rencana prasarana transportasi. Oleh karena itu, KLHS harus difokuskan terutama pada isu-isu dan masalah yang dapat dipengaruhi oleh KRP, sehingga dampak dari

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kotak 8: Pertanyaan untuk dibahas dalam analisis kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline) • • • •

• • •

Seberapa baik atau burukkah kondisi lingkungan hidup saat ini? Apakah kecenderungan menunjukkan bahwa kondisinya semakin baik atau lebih buruk? Kekuatan penggerak utama apa yang mempengaruhi kecenderungan? Apakah penggerak utama itu dapat dipengaruhi oleh KRP (jika demikian, bagaimana)? Seberapa jauh kondisi saat ini dibandingkan dengan ambang yang ditetapkan atau sasaran kualitas lingkungan hidup yang ingin dicapai? Apa unsur-unsur sangat sensitif atau penting dari lingkungan hidup terkena dampak (misalnya, kelompok masyarakat rentan, sumber daya alam tak terbarukan, spesies yang terancam punah, habitat langka) Apakah masalah yang ada dapat dibalikkan atau tidak dapat diubah, permanen atau sementara? Bagaimana tingkat kesulitan untuk mengimbangi atau memperbaiki kerusakan? Apakah ada pengaruh yang bersifat kumulatif atau sinergis yang signifikan dari waktu ke waktu? Apakah pengaruh seperti itu diperkirakan akan ada pada masa depan?

pelaksanaan KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dapat dibahas secara efektif dalam KLHS. A.5.9 Apakah KLHS dari KRP mempertimbangkan data dan informasi dari KRP lain yang terkait (dan KLHS-nya)? Dasar Pemikiran: KRP, yang merupakan obyek KLHS, pada umumnya merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan kewilayahan atau sektoral secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa, KRP yang ditelaah harus dikaitkan dengan KRP lainnya, yang secara hirarkhis lebih tinggi (misalnya, kebijakan nasional untuk program sektoral), yang tingkatan­nya sama (misalnya, KRP sektoral lainnya), atau yang tingkat pengaturannya berada di bawahnya (misalnya, Peraturan Daerah Provinsi tentang pelaksanaan program sektoral nasional). Analisis hubungan antara KRP obyek KLHS dan KRP lainnya perlu mengidentifikasi kemungkinan sinergi, konflik, inkonsistensi serta dampak potensial dari KRP lainnya. Analisis ini harus dimuat dalam KLHS. Analisis hubungan antara KRP obyek KLHS dan KRP lainnya akan membantu untuk mengetahui sasaran pengelolaan lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan yang akan dibahas dalam KLHS. Kotak 9 menunjukkan cara pendekatan untuk menganalisis keterkaitan antara KRP yang merupakan obyek KLHS dan KRP lain.

A.5.10 Apakah konflik antara sasaran pengelolaan lingkungan hidup terhadap isu-isu strategis dan tujuan KRP diidentifikasi dan dijelaskan? Dasar Pemikiran: KLHS perlu menganalisis hubungan (baik yang mempunyai potensi bersinergi atau yang menimbulkan konflik) antara tujuan KRP dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup/ pembangunan berkelanjutan untuk isu-isu kunci yang didefinisikan pada tahap pelingkupan. Analisis ini terkait dengan pertimbangan terhadap isu-isu lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan pada tingkat strategis dari KRP, yaitu tujuan utama dan prioritas KRP akan mencerminkan isu lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan yang relevan. Dengan dilakukannya analisis ini, KLHS dapat mengoptimalkan KRP dari sudut pandang pemba­ngunan berkelanjutan. Selain itu, KLHS dapat memandu perumusan KRP lebih lanjut berke­naan dengan saran pelaksanaan pembangunan yang spesifik dan langkah-langkahnya. A.5.11 Apakah dalam analisis KLHS dijelaskan mengenai kemungkinan keterbatasan data dan informasi yang tersedia dan mengenai potensi yang terkait dengan ketidakpastian? Dasar Pemikiran: Pada umumnya, KLHS tidak seharusnya dilaksanakan untuk mengumpulkan data primer (kecuali untuk kasus tertentu yang masalahnya sudah sangat jelas, misalnya, data tentang dampak negatif terhadap keanekaragaman

23

Kotak 9 Pendekatan untuk analisis hubungan antara KRP yang ditelaah dan KRP lain KRP yang mempunyai keterkaitan dengan KRP yang ditelaah, disusun dalam suatu daftar, dalam hal bagaimana pengaruhnya satu sama lain (misalnya, KRP lain dapat berkontribusi pada pelaksanaan KRP yang ditelaah, dan sebaliknya). Selanjutnya, tujuan dan prioritas KRP lain harus dianalisis secara rinci: a) Untuk mengidentifikasi tujuan utama dan prioritas, yang relevan dengan lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan, b) Untuk menggambarkan isu-isu lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan tujuan dan prioritas yang diidentifikasikan tersebut di butir a, dan c) Untuk mengevaluasi relevansi keseluruhan dari KRP yang ditelaah terhadap KRP lain dengan menggunakan skala berikut: Kekuatan dari Keterkaitan

Penelaahan

Tinggi (3)

KRP lain dapat secara langsung mempengaruhi atau dipengaruhi KRP yang ditelaah

Sedang (2)

KRP lain dapat secara tidak langsung mempengaruhi atau dipengaruhi KRP yang ditelaah

Rendah (1)

KRP lain hanya dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi

Tidak ada (0)

Analisis dapat distrukturkan ke dalam format sebagai berikut: Sasaran dan Prioritas Utama yang relevan Kebijakan - Untuk memperbaiki transport­tasi prasarana transpor­tasi nasional - Untuk menunjang pergerakan masyara­ kat di perkotaan KRP

RTRW provinsi

- Untuk mengidentifi­ kasi kawasan perun­ tukan pembangunan - perumahan - industri

Isu-isu yang relevan - Kualitas udara - Fragmentasi bentang darat - Efisiensi energi di bidang transportasi - Kesehatan masyarakat - Degradasi tanah - Konsumsi air - Pencemaran air - Mata pencaharian penduduk setempat

tanaman di suatu areal tertentu, di mana hasil identifikasi memperlihatkan bahwa data dimaksud tidak tersedia). Analisis kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline) harus didasarkan atas data yang sudah tersedia baik data hasil pemantauan maupun data yang ada di berbagai dokumen. Dokumendokumen ini dapat berasal dari dokumen KRP lain di sektor yang sama atau dokumen KRP lain yang mencakup wilayah yang sama atau dokumen lain seperti status lingkungan hidup daerah, dokumentasi KLHS terdahulu, dokumen KLHS dan AMDAL, rencana pengelolaan lingkungan, dokumen ilmiah dan hasil penelitian. Informasi kondisi lingkungan hidup

24

Relevansi keseluruhan

3

2

Keterangan Sasaran dan prioritas kebijakan transportasi nasional dapat secara langsung dilaksanakan melalui program di tingkat provinsi.

RTRW provinsi dapat ber­ kontribusi dalam pencapaian sasaran KRP, terutama yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.

wilayah (baseline) dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif, dan sering berguna untuk menggabungkan kedua jenis informasi. Namun, informasi kualitatif perlu didukung dengan keterangan mengenai bukti alasannya. Data dan informasi yang tidak tersedia serta adanya faktor ketidakpastian harus didokumen­ tasikan secara jelas dalam hasil analisis kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline). Tidak tertutup kemungkinan bahwa, data dan informasi yang diperlukan, tetapi tidak tersedia ketika itu dapat diperoleh pada tahap proses KLHS selanjutnya dari instansi perencanaan, instansi lingkungan hidup

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

atau pemangku kepentingan lain yang terlibat.

dampak KRP16.

A.5.12 Apakah seluruh dampak KRP terhadap isu-isu penting lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan dievaluasi dalam pengkajian? Dasar Pemikiran: Ketika menentukan isuisu penting lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan dalam tahap pelingkupan, maka KLHS harus menetapkan ruang lingkup pengkajian. Pengkajian perlu membahas dampak KRP terhadap semua isu-isu penting. KLHS perlu mengkaji kecenderungan perubahan terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah (yang dihasilkan dari analisis baseline) yang mungkin disebabkan oleh pelaksanaan KRP dan pelaksanaan alternatif KRP. Pengkajian harus dapat menjelaskan pengaruh pelaksanaan KRP terhadap kemungkinan perubahan dari pembangunan pada masa depan dalam hal

A.5.13 Apakah ada dampak dari isu lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan yang terabaikan dari evaluasi? Dasar Pemikiran: KLHS perlu membahas prakiraan dampak KRP terhadap semua isu-isu utama lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan, yang diidentifikasikan dalam tahap pelingkupan. Daftar isu-isu akan berbeda kasus per kasus, namun isu-isu berikut ini harus dipertimbangkan: - Komponen lingkungan seperti iklim, udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, ekosistem dan bentang alam; - Permasalahan yang terkait dengan populasi manusia, misalnya, kesehatan masyarakat, aset yang material, kekayaan dan warisan budaya (seperti warisan budaya arsitektur dan peninggalan arkeologi), mata pencaharian

Kualitas Lingkungan Hidup

Kotak 10 Pengaruh Pelaksanaan KRP

Berdampak positif

Evolusi tanpa implementasi KRP

Berdampak negatif

Awal implementasi KRP

Waktu

besaran pengaruh, skala geografis pengaruh, jangka waktu kapan pengaruh akan terjadi, apakah pengaruh bersifat tetap/permanen atau sementara/ temporer, positif atau negatif, mungkin terjadi atau tidak, sering atau jarang, dan apakah atau tidak ada efek sekunder, kumulatif dan/atau sinergis. Kotak 10 menggambarkan bagaimana memahami

masyarakat setempat; - Persoalan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas, misalnya, masalah efisiensi energi, penggunaan sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan, adaptasi terhadap perubahan iklim, kebutuhan transportasi, aksesibilitas dan mobilitas. 16 Diadaptasi dari Wathern P. (1988): An introductory Guide to EIA in Wathern P(ed) Environmental Impact Assessment: Theory and Practice (pp. 1 – 28) Routledge, London.

25

A.5.14 Jika demikian, apakah diberikan alasannya? Dasar Pemikiran: Jika dampak pada isu tertentu belum dikaji (misalnya, karena tidak relevan atau tidak signifikan), maka KLHS harus dengan jelas menerangkan mengapa diputuskan demikian dan penjelasan ini diperkuat dengan data dan informasi yang relevan. A.5.15 Apakah dampak positif dan negatif keduanya dipertimbangkan? Dasar Pemikiran: Kemungkinan adanya dampak positif tidak boleh diabaikan. Hasil pengkajian atas dampak positif akan mendasari pemberian saran tindak untuk memperkuat dampak positif KRP terhadap lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan. A.5.16 Apakah dampak sekunder atau turunan dipertimbangkan dalam pengkajian? Dasar Pemikiran: KLHS tidak harus difokuskan hanya pada dampak langsung, tetapi juga perlu membahas dampak sekunder yang mungkin terjadi sebagai akibat dari implementasi KRP. Dampak sekunder dapat didefinisikan sebagai “perubahan tidak langsung atau perubahan yang diinduksikan kepada lingkungan hidup, populasi, pertumbuhan ekonomi dan penggunaan lahan dan dampak lingkungan hidup lainnya yang dihasilkan dari perubahan penggunaan lahan penduduk, populasi dan pertumbuhan ekonomi. Atau sebagai, pengaruh yang potensial terjadi dari kelanjutan perubahan yang mungkin berlangsung dalam waktu yang akan datang atau di tempat yang berbeda sebagai hasil dari pelaksanaan tindakan tertentu”17. A.5.17 Apakah dampak kumulatif dipertimbangkan dalam pengkajian? Dasar Pemikiran: Dibandingkan dengan AMDAL, KLHS memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mengatasi dampak kumulatif yaitu dampak yang dihasilkan dari perubahan secara bertahap oleh tindakan pada masa lalu, sekarang atau tindakan lain yang akan dilakukan bersama-sama dengan usulan pembangunan. Dampak kumulatif dapat dihasilkan dari tindakan yang secara individual kecil-kecil tetapi secara kolektif dalam suatu periode menjadi

17 Sadler, B., McCabe, M. (2002): Environmental Impacts Assessment Training Resource Manual (UNEP)

26

signifikan18. A.5.18 Apakah karakteristik dampak (keadaan, signifikansi, probabilitas, lingkup dan jangkauan, frekuensi dan durasi, keterbalikkan/reversibility) dijelaskan? Dasar Pemikiran: Ketika mengidentifikasi dampak, KLHS harus menjelaskan secara rinci karakter dampak yaitu keadaan, signifikansi, probabilitas, lingkup dan jangkauan, frekuensi dan durasi, keterbalikkan (reversibility). A.5.19 Apakah dampak dikuantifikasikan jika mungkin? Dasar Pemikiran: Meskipun disebut “strategis”, tidak berarti bahwa KLHS tidak perlu mengkuantifi­ kasikan dampak jika karakter KRP memungkinkan untuk dilakukannya kuantifikasi itu. Perencanaan tata ruang pada tingkat lokal, yang dapat memberikan informasi yang cukup spesifik (tentang lokasi atau ukuran dari yang diusulkan) untuk mengkuantifikasi dampakyang mungkin, sedangkan penelaahan terhadap dokumen strategis yang lebih umum (misalnya, kebijakan nasional), biasanya pengkajian dampak dilakukan secara kualitatif. Meskipun demikian, kualitatif tidak berarti ‘menebak’. Prediksi perlu didukung oleh bukti seperti referensi hasil penelitian, diskusi atau konsultasi yang digunakan Pelaksana KLHS dalam menyimpulkan hasil pengkajian dampak. A.5.20 Apakah pengkajian dampak didukung oleh perhitungan, contoh, referensi kepada kepustakaan nasional dan internasional dll.? Dasar Pemikiran: Dokumentasi KLHS menyajikan hasil pengkajian dampak serta saran yang harus dilandasi oleh data dan informasi yang tepat dengan didukung oleh berbagai contoh, referensi serta ilustrasi grafis (peta, grafik), dll. yang perlu dijelaskan dalam dokumentasi KLHS. Penyajian dokumentasi seperti ini merupakan upaya agar instansi perencanaan atau pembuat KRP dan pemangku kepentingan lain tidak enggan untuk mempertimbangkan hasil pengkajian dan saran oleh KLHS, karena tidak mengetahui dasardasarnya.

18 Sadler, B., McCabe, M. (2002): Environmental Impacts Assessment Training Resource Manual (UNEP)

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A.5.21 Apakah metode yang digunakan untuk mengkaji dampak dijelaskan? Dasar Pemikiran: Metode, pendekatan, teknik dan alat yang digunakan untuk mengkaji dampak harus disampaikan dengan jelas. Apabila hal-hal tersebut tidak disampaikan dengan jelas, maka mungkin saja instansi perencanaan atau pemangku kepentingan lainnya akan mengabaikan kesimpulan hasil pengkajian. A.5.22 Apakah potensi ketidakpastian dalam pengkajian dampak dijelaskan? Dasar Pemikiran: Sebagaimana halnya dalam berbagai kasus (serta analisis lainnya dalam KLHS), pengkajian dampak dibebani dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh data yang tidak tersedia dalam laporan status lingkungan hidup dan informasi yang tidak lengkap tentang usulan pembangunan dan tindakan yang diajukan oleh KRP, dll. Oleh karena itu, Pelaksana KLHS harus menerangkan dengan jelas adanya faktor ketidakpastian serta memberikan alasan tentang asumsi yang digunakan ketika melakukan pengkajian dampak (misalnya, dengan skenario terbaik dan terburuk, mengemukakan contoh-contoh dampak dari kegiatan serupa di daerah/negara lain, referensi kepustakaan, dll). B. Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP B.1 Apakah semua alternatif yang diusulkan oleh KRP dikaji? Dasar Pemikiran: Ada berbagai alternatif, yang dapat disarankan oleh KRP yang mencakup alternatif dari tujuan dan prioritas, skenario pembangunan, langkah-langkah alternatif. KRP dapat mengusulkan lokasi yang berbeda untuk usulan pembangunan tertentu atau cara yang berbeda dari implementasinya dapat dielaborasi. KLHS seharusnya mengevaluasi semua alternatif KRP, yang diusulkan setelah itu alternatif yang optimal dari sudut pandang lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan dapat diidentifikasi dan direkomendasikan untuk dilaksanakan. Berdasarkan evaluasi alternatif, KLHS menyarankan perubahan yang diperlukan dari KRP, yang dapat juga mencakup alternatif baru ( lihat lebih lanjut Bagian C). B.2 Apakah potensi timbulnya dampak dari setiap alternatif dideskripsikan dengan jelas? Dasar Pemikiran: Semua dampak yang mungkin

signifikan perlu dideskripsikan untuk setiap alternatif yang dikaji, sehingga memungkinkan untuk melakukan perbandingan antara satu alternatif dan yang lain dari sudut pandang kinerja lingkungan hidupnya. B.3 Apakah diberikan peringkat alternatif (bila disarankan oleh KRP)? Dasar Pemikiran: Pelaksanaan KLHS tidak hanya untuk mengevaluasi KRP dan alternatifnya, melainkan pula untuk merekomendasikan pilihan alternatif yang optimal berdasarkan hasil evaluasi. Oleh karena itu, KLHS harus dengan jelas menunjukkan alternatif mana – dari yang diajukan oleh KRP – yang memiliki kinerja lingkungan hidup / pembangunan berkelan­ jutan yang lebih baik. B.4 Apakah KLHS merekomendasikan alternatif dengan kinerja lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan yang lebih baik dibandingkan dengan alternatif yang disarankan oleh KRP? Dasar Pemikiran: Jika KLHS tidak dapat merekomendasikan pilihan terhadap berbagai alternatif yang disarankan KRP untuk dijabarkan lebih lanjut atau disetujui, maka KLHS dapat mengusulkan opsi baru. Namun, dalam kasus ini sangat penting untuk mendiskusikan berbagai saran dari Pelaksana KLHS dengan perencana/instansi pembuat KRP. Jika diskusi ini tidak dilakukan, maka ada kemungkinan besar bahwa, saran pelaksana KLHS akan ditolak. B.5 Apakah ada alasan dan penjelasan mengenai alternatif yang diabaikan atau yang dipilih? Dasar Pemikiran: Instansi pembuat KRP harus memberikan penjelasan mengapa alternatif tertentu disisihkan atau dipilih. Jika tidak diberikan penjelasan, maka KLHS perlu menghendaki agar penjelasan dimaksud dapat diinformasikan. C.

Rekomendasi Perbaikan KRP dan Pengintegrasian Hasil KLHS C.1 Apakah rekomendasi didukung dengan penjelasannya? Dasar Pemikiran: Tujuan dari perumusan rekomendasi adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak merugikan KRP dan meningkatkan dampak positif. Oleh karena itu rekomendasi yang diberikan oleh KLHS perlu jelas terkait dengan dampak yang diidentifikasi. Untuk meningkatkan

27

kemungkinan bahwa rekomendasi akan diterima oleh perencana dan / atau pengambil keputusan, adalah penting untuk mempertimbangkan cara pelaksanaan KRP dan konteks perencanaan secara keseluruhan ketika merumuskan rekomendasi. Rekomendasi dapat disusun dalam bentuk matriks sederhana termasuk deskripsi singkat dari dampak, langkah-langkah mitigasi yang disarankan dan rekomendasi (termasuk kemungkinan alternatif dari KRP). C.2 Apakah rekomendasi KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP? Dasar Pemikiran: Rekomendasi yang disarankan oleh KLHS perlu dikomunikasikan dengan baik dengan perencana (pembuat KRP), jika tidak, hal ini sangat berisiko bahwa rekomendasi tersebut akan diabaikan dan dengan demikian tujuan utama dari KLHS (yaitu mengintegrasikan hasil KLHS dalam KRP dan keputusan yang relevan) tidak akan tercapai KLHS harus jelas menyebutkan (dalam dokumentasi KLHS) rekomendasi mana yang telah diterima dan apa yang merupakan alasan untuk menolak rekomendasi tertentu (jika terjadi) misalnya karena sumber daya terbatas. C.3 Apakah kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh KLHS diformulasikan secara eksplisit? Dasar Pemikiran: Berdasarkan pengkajian dan analisis yang dilakukan, KLHS seharusnya memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang perlu untuk dipertimbangkan dalam KRP yang dikaji dan/atau dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan dan rekomendasi ini harus dirumuskan dengan jelas dan menerangkan secara eksplisit tentang (a) apa yang disarankan (misalnya, modifi­kasi tertentu dari KRP yang dikaji, kondisi yang harus diperhatikan oleh pengambil keputusan), (b) mengapa disarankan (misalnya, untuk meminimalkan dampak negatif tertentu), (c) tindakan apa yang diperlukan (misalnya, memodifikasi tindakan tertentu dalam KRP, memperhi­tungkan kondisi tertentu untuk menerapkan tindakan dalam KRP), dan (d) siapa/ lembaga mana (misalnya, tim perencanaan, pembuat keputusan, dll.) yang harus melakukan tindakan.

28

C.4 Apakah tindakan yang disarankan oleh KLHS untuk mencegah, mengurangi dan/ atau mengimbangi dampak negatif yang signifikan untuk semua dampak utama diidentifikasi? Dasar Pemikiran: Berdasarkan hasil pengkajian dampak, KLHS harus menyarankan tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengkompensasi dampak negatif yang signifikan dan mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan dampak positif. Bentuk dan karakter tindakan yang diusulkan oleh KLHS tergantung pada jenis dampak yang diidentifikan serta pada keadaan dan karakter KRP yang ditelaah. Kotak 11 memberikan contoh tindakan yang dapat disarankan oleh KLHS. C.5 Apakah institusi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tindakan mitigasi ditetapkan? Dasar Pemikiran: Pelaksana KLHS harus mengkonsultasikan saran tindakan mitigasi kepada instansi perencanaan (Pembuat KRP) serta dengan pemangku kepentingan terkait lainnya yang relevan (misalnya, instansi lingkungan hidup) dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai pelaksanaan tindakan mitigasi. Sesuai dengan kesimpulan hasil konsultasi, dokumentasi KLHS atau dokumen KRP itu sendiri harus memuat penetapan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tindakan mitigasi yang diusulkan. C.6 Apakah dokumentasi KLHS menjelaskan status mengenai saran dan rekomendasi KLHS yang mana yang telah terintegrasi dalam KRP (dalam hal KRP berubah karena KLHS)? Dasar Pemikiran: Situasi yang optimal adalah bahwa, masukan KLHS sudah dipertimbangkan ketika penyiapan KRP berlangsung, sehingga masukan itu sudah terintegrasi ke dalam KRP pada waktu KRP diajukan dalam prosedur pengambilan keputusan. Di sisi lain, adalah wajar jika rekomendasi dan saran-saran tertentu ditolak oleh pembuat KRP, atau diintegrasikan hanya sebagian (misalnya, karena untuk melaksanakan apa yang disarankan KLHS, tindakan itu di luar jangkauan pembiayaan KRP). Meskipun demikian, status akhir KLHS harus dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan yang bersangkutan. Oleh karena itu,

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kotak 11 Contoh langkah-langkah mitigasi •

Perubahan terhadap muatan KRP yang dikaji, dapat mencakup: -

Modifikasi tujuan dan prioritas KRP untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan dan kesehatan yang relevan ke dalam strategi dalam rangka pergeseran fokus dari rencana atau program lebih ke arah pembangunan berkelanjutan (sebagai contoh, KLHS dapat menyarankan tujuan untuk mendukung transportasi publik, jika rancangan rencana hanya ditujukan pada prasa­rana transportasi).

-

Modifikasi tindakan dan pembangunan tertentu yang diusulkan KRP, untuk meminimalkan atau menghindari dampak negatif, misalnya, melalui alternatif cara pembangunan, perubahan lokasi (misalnya, lokasi baru atau mengurangi area pembangunan), skala dan urutan/penjadwalan waktu pembangunan (KLHS, misalnya, dapat mengusulkan agar rute jalan raya diatur kembali (rerouting)).

-

Modifikasi skema pelaksanaan: KLHS dapat menentukan batas-batas untuk pelaksanaan proyekproyek tertentu (misalnya, menetapkan “daerah yang tidak dapat dimasuki”), kriteria untuk memilih proyek, dan/atau memberikan panduan terhadap penentuan ruang lingkup studi AMDAL untuk proyek tertentu.

•

Saran untuk kompensasi (misalnya, penanaman hutan baru, memberikan kompensasi finansial kepada orang-orang yang dimukimkan kembali, dll.)

•

Perubahan dalam regulasi, kerangka hukum dan/atau kelembagaan

•

Modifikasi KRP terkait lainnya yang relevan jika beberapa dampak tidak dapat dimitigasi melalui rencana atau program yang dikaji.

•

Penetapan persyaratan prosedural terhadap tindak-lanjut KRP, misalnya, mengenai persoalan-persoalan yang perlu dikaji dalam AMDAL untuk rencana pembangunan tertentu yang dirancang dalam KRP yang dikaji, prioritas utama untuk rencana pengelolaan lingkungan, panduan desain untuk proyek tertentu, dll.

dokumentasi KLHS harus memuat ringkasan tentang semua saran dan rekomen­dasi terhadap KRP, yang dihasilkan selama proses KLHS, dan menunjukkan materi yang telah terintegrasi (dan bagaimana materi terintegrasikan) dan materi yang telah ditolak (beserta alasannya). C.7 Apakah rekomendasi yang diberikan oleh KLHS dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan KRP? Dasar Pemikiran: Fungsi utama KLHS adalah untuk memastikan bahwa pertimbangan ling­kungan hidup dan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang relevan diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, semua analisis, evaluasi, konsultasi yang dilaksanakan dalam KLHS dapat dilihat sebagai alat rekomendasi akhir perlu diperkuat dan didukung oleh alat pelengkap yang mendukung pertimbangan rekomendasi akhir yang dibuat dalam rangka memperkuat sebanyak mungkin rekomendasi diintegrasikan dalam KRP itu sendiri dan dalam pengambilan keputusan yang relevan.

C.8 Jika beberapa rekomendasi belum terintegrasi, apakah dalam keputusan persetujuan terhadap rancangan akhir KRP diberikan penjelasan? Dasar Pemikiran: KLHS seharusnya memiliki karakter untuk memberikan rekomendasi perbaikan, yang berarti bahwa kesimpulan hasil KLHS harus dipertimbangkan meskipun tidak wajib diintegrasikan dalam KRP dan/atau pengambilan keputusan. Mungkin ada alasan yang sah untuk tidak menerima hasil tertentu dari KLHS (misalnya, karena pembatasan anggaran, kurangnya kapasitas, atau hanya karena prioritas politik yang berbeda). Meskipun demikian, alasan penolakan itu harus dengan jelas diterangkan dan diuraikan. Alasan untuk mengambil alternatif tertentu yang ada di KRP juga harus dijelaskan (terutama bila KLHS merekomendasikan alternatif lain).

29

Kotak 12: Konteks pelaksanaan KLHS “pasca-ex-post” Tinjauan terhadap pelaksanaan KLHS yang berlangsung di Indonesia memperlihatkan bahwa, banyak KLHS dilaksanakan sebagai pengkajian “pasca ex-post” yaitu KLHS dilakukan untuk KRP yang telah disetujui (yang materi teknisnya telah diproses ke dalam naskah peraturan). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh KLHS untuk memperbaiki KRP agak terbatas, dengan kemungkinan tidak mengubah (atau sedikit mengubah) rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Uraian tentang pendekatan berikut ini mungkin dapat bermanfaat dalam keadaan tertentu. Pertama, pertanyaan tentang fungsi yang diharapkan dari penyelenggaraan KLHS “pasca-ex-post” untuk setiap kasus tertentu perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Apakah penyelenggaraan KLHS hanya untuk “menguji”penerapan KLHS yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan KRP? Apakah penyelenggaraan KLHS berfungsi sebagai evaluasi masa pertengahan dari KRP? Jika demikian halnya, apakah hasil KLHS masih akan dapat digunakan dalam pelaksanaan KRP yang sedang berjalan atau rekomendasi hasil KLHS harusnya ditujukan pada siklus perencanaan berikutnya? Siapa yang kemudian menerima (atau akan menerima) manfaat KLHS? Apakah pemerintahan pada saat ini (yang mungkin berganti setelah pemilu) atau pemerintahan pada masa yang akan datang (yang tidak ada pada saat ini)? Siapa yang dapat menjamin bahwa, hasil KLHS setidaknya akan dipertimbangkan jika tidak diterima? Semua pertanyaan di atas dan mungkin banyak yang lainnya lagi harus didiskusikan dan diklarifikasi sebelum KLHS untuk KRP yang telah disetujui mulai dilaksanakan. Akan lebih baik, jika kesimpulan yang relevan dari hasil diskusi dan klarifikasi itu disusun dalam suatu pernyataan tertulis yang disiapkan oleh instansi pembuat KRP dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, untuk meningkatkan peluang mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam pelaksanaan KRP yang sedang berjalan dan/atau perencanaan pembuatan KRP untuk masa yang akan datang, komunikasi yang intensif dengan perencana dan pengambil keputusan adalah penting, karena tidak ada jaminan secara formal bahwa, kesimpulan KLHS akan digunakan dalam praktiknya. Rekomendasi KLHS sangat mungkin akan digunakan jika hasil KLHS ini selain dipandang bermanfaat oleh perencana dan pengambil keputusan, juga memenuhi kebutuhan mereka.

C.9 Apakah KLHS menyarankan indikator-indikator untuk pemantauan dampak terhadap lingkungan hidup? Dasar Pemikiran: KLHS harus menunjukkan cara bagaimana memantau pengaruh KRP terhadap isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan selama tahap implementasi KRP. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah rekomendasi yng diberikan KLHS untuk perbaikan KRP telah berjalan sesuai yang direncanakan untuk pembangunan yang berkelanjutan. C.10 Jika demikian, apakah indikator-indikator tersebut berdasarkan informasi kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline), indikator dan tujuan dari KRP dan/atau KLHS? Dasar Pemikiran: Indikator dan kriteria yang akan digunakan untuk pemantauan harus mencerminkan isu-isu pokok yang dibahas KLHS. Misalnya, jika pengkajian menyimpulkan bahwa kualitas udara mungkin akan terpengaruh oleh pelaksanaan KRP,

30

maka KLHS harus menyarankan indikator yang relevan. Instansi lingkungan hidup harus dikonsultasi pada waktu menyusun sistem pemantauan untuk KRP tertentu, karena sebaiknya pemantauan harus didasarkan terutama pada indikator yang sudah ada dan sistem yang berlaku. Memperkenalkan penggunaan indikator dan kriteria yang baru harus secara pengecualian saja. C.11 Ketika pemantauan mungkin mengungkapkan pengaruh buruk yang signifikan, apakah KLHS menunjukkan tindakantindakan yang perlu dilakukan untuk menanggulangi pengaruh buruk ini? Dasar Pemikiran: Pemantauan dampak terhadap lingkungan hidup dan berbagai isu pembangunan berkelanjutan yang berlangsung selama penerapan KRP merupakan tanggung jawab instansi pelaksana (yang dalam hal ini biasanya adalah instansi pembuat KRP, yang setelah disahkan, mengkoordinasikan pelaksanaannya). KLHS perlu menyarankan berbagai

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

tindakan penanggulangan dampak negatif yang muncul. Tindakan penanggulan yang dimaksud termasuk, misalnya, memprakarsai perubahan KRP, memodifikasi persyaratan untuk melaksanakan KRP tertentu, melakukan konsultasi dengan instansi lingkungan hidup, dll. D. Dokumentasi KLHS dan Akses Publik D.1 Apakah dokumentasi KLHS jelas dan ringkas dalam tataletak dan penyajiannya? Dasar Pemikiran: KLHS bukanlah studi akademis atau ilmiah semata. Informasi, kesimpulan dan rekomendasi harus disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti. Pesan pokok yang ingin disampaikan harus jelas dan nyata, sehingga akan dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan terkait. Informasi lain dapat diberikan dalam lampiran. D.2 Apakah dokumentasi KLHS menggunakan bahasa yang mudah dan jelas dan menghindari atau menjelaskan istilah teknis? Dasar Pemikiran: Dokumentasi KLHS merangkum semua hasil, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang dibuat oleh KLHS. Dokumentasi KLHS berfungsi untuk menyajikan materi tersebut kepada semua pemangku kepentingan yang relevan. Naskah dokumentasi yang mudah untuk dimengerti akan membantu berlangsungnya komunikasi yang efisien dengan para pemangku kepentingan karena mereka memahami informasi yang dimuat dalam dokumentasi KLHS. Hal ini juga akan meningkatkan kemungkinan untuk dipertimbangkannya saran dan kesimpulan oleh perencana pembuat KRP dan pengambil keputusan. D.3 Apakah dokumentasi KLHS berisikan ringkasan non-teknis? Dasar Pemikiran: Dokumentasi KLHS dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan. Beberapa dari mereka (khususnya pejabat tinggi pemerintah, administrator, dll.) biasanya tidak punya waktu (dan keinginan) untuk membaca seluruh laporan. Oleh karena itu, agar pesan-pesan penting sampai kepada mereka, ringkasan deskriptif dalam dokumentasi KLHS harus memberikan gambaran keseluruhan KLHS dan kesimpulan penting dari hasil KLHS serta rekomendasi untuk perbaikan KRP.

D.4 Apakah dokumentasi KLHS menggunakan peta dan ilustrasi lainnya, bila diperlukan? Dasar Pemikiran: Seperti disebutkan di atas, dokumentasi KLHS harus jelas dan dimengerti. Untuk itu, dianjurkan agar uraian disertai dengan ilustrasi grafis yang tepat. Peta dan gambar grafis lainnya dapat mendukung penyajian analisis kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline), pengkajian dan kesimpulan yang dibuat. D.5 Apakah dokumentasi KLHS memuat hasil identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya? Dasar Pemikiran: KLHS mengandung pengertian harus dilakukan secara partisipatif sehingga peranan stakeholders sangat penting. Identifikasi stakeholders, pelaksanaan dan kesimpulan setiap diskusi konsultasi publik harus dapat ditemukan dalam dokumen KLHS. Hasil pemetaan pemangku kepentingan hendaknya dilampirkan dalam dokumen KLHS sebagi bukti hasil identifikasi pemangku kepentingan. Kotak 13 memberi contoh struktur dokumentasi KLHS. D.6 Apakah dokumentasi KLHS menjelaskan pen-dekatan menyeluruh terhadap KLHS? Dasar Pemikiran: Deskripsi keseluruhan pendekatan dalam pelaksanaan proses KLHS, termasuk prosedur dan tahapan proses serta keterkaitannya dengan proses perencanaan, memberikan informasi dasar yang penting untuk dapat sepenuhnya memahami hasil dan kesimpulan yang diberikan oleh KLHS dan diringkas dalam dokumentasi KLHS. D.7 Apakah dokumentasi KLHS menjelaskan proses KLHS dan semua tahapan dan analisisnya? Dasar Pemikiran: Dokumentasi KLHS harus mencakup informasi tentang proses KLHS dan semua tahap dan analisis, dari penapisan, identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, konsultasi publik, identifikasi isu-isu kunci, analisis dampak, alternatif, hingga rekomendasi untuk memberikan pandangan yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan melalui proses yang mana hasil dan temuan KLHS telah diperoleh dan didasarkan.

31

Kotak 13 Kemungkinan struktur Dokumentasi KLHS •

Ringkasan non-teknis, termasuk rekomendasi utama KLHS untuk dipertimbangkan dan/atau diadopsi dalam KRP, dan ringkasan pelaksanaan proses KLHS.

•

Deskripsi proses KLHS, metode dan alat analisis yang digunakan, termasuk catatan mengenai ketidaktersediaan data dan faktor ketidakpastian dalam pengkajian.

•

Isi, tujuan utama dan tindakan-tindakan KRP serta kaitannya dengan KRP lain.

•

Deskripsi lingkup KLHS, yaitu isu strategis lingkungan hidup, kesehatan / pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan KRP, termasuk penjelasan mengenai pemilihan isu dan sasaran penanggulangannya yang relevan untuk setiap isu, dimensi teritorial KLHS, dll.

•

Deskripsi kecenderungan masa lalu, status saat ini, dan kemungkinan perkembangan isu utama pada masa depan, dengan memperhitungkan kemungkinan tidak diimplementasikannya KRP (“alternatif nol” atau “skenario bisnis seperti biasa”).

•

Hasil analisis dampak yaitu deskripsi kemungkinan pengaruh KRP terhadap lingkungan dan kesehatan (termasuk kemungkinan dampak yang sifatnya lintas batas).

•

Ringkasan dari berbagai tindakan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya dampak negatif dan tindakan untuk meningkatkan kemungkinan dampak positif dari pelaksanaan KRP.

•

Langkah-langkah pemantauan.

•

Rekomendasi untuk perubahan KRP (yang akan diintegrasikan dalam KRP) untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif serta untuk meningkatkan dampak positif.

•

Lampiran -

Sumber informasi dan data pendukung.

-

Ringkasan mengenai saran KLHS yang ditujukan kepada KRP dan penjelasan tentang bagaimana saran dan rekomendasi KLHS telah dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam KRP yang disampaikan kepada pengambil keputusan untuk disetujui.

-

Ringkasan pendapat yang mengemuka dalam forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan partisipasi publik serta keterangan bagaimana pendapat ini telah terintegrasi dalam dokumentasi KLHS dan/atau dokumen KRP

D.8 Apakah dokumentasi KLHS menjelaskan metodologi yang digunakan dalam analisisanalisis? Dasar Pemikiran: Deskripsi yang jelas tentang pendekatan, metode dan alat analisis yang digunakan dalam KLHS akan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai hasil dan kesimpulan KLHS. D.9 Apakah dokumentasi KLHS mengiden-tifikasi sumber informasi, termasuk pen-dapat dan penilaian ahli? Dasar Pemikiran: Semua pernyataan dan kesimpulan dalam dokumentasi KLHS harus didukung oleh kete­rangan mengenai sumber informasinya. Karena jika tidak, maka pernyataan dan kesimpulan dapat dipertanyakan oleh pembuat keputusan dan

32

para pemangku kepentingan lain. D.10 Apakah dokumentasi KLHS menjelaskan siapa yang dikonsultasikan, metode apa yang digunakan dalam kegiatan konsultasi, dan bagaimana kesimpulan dari konsultasi telah dipertimbangkan dalam KLHS dan/ atau KRP? Dasar Pemikiran: Para pengambil keputusan (sebagai “pengguna” akhir KLHS) dan semua masyarakat dan pemangku kepentingan terkait perlu diberitahu tentang kegiatan konsultasi yang diselenggarakan dalam proses KLHS. Dengan demikian, mereka dapat menilai apakah ruang lingkup konsul­tasi telah memadai. Dokumentasi KLHS juga harus merangkum berbagai pendapat yang dikemu­kakan dan kesimpulan dari proses

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

konsultasi serta menunjukkan pendapat apa yang telah diintegrasikan (dan bagaimana mengintegrasikannya) dalam dokumentasi KLHS dan/atau dokumen KRP yang dikaji dan pendapat apa yang ditolak (beserta alasannya). Ikhtisar ini berfungsi sebagai sumber untuk memverifikasi bahwa, KLHS telah mempertimbangkan pendapat dan saran dari pemangku kepentingan yang terlibat. D.11 Apakah kesimpulan dari komunikasi dalam interaksi antara proses penyiapan KRP dan KLHS (jika ada) didokumentasikan dengan jelas dalam dokumentasi KLHS? Dasar Pemikiran: Proses KLHS harus transparan, terutama mengenai masukan yang diberikan oleh hasil KLHS dan bagaimana masukan tersebut telah digunakan dalam penyiapan KRP. Pendokumentasian hal ini akan menunjukkan “nilai tambah” dari dilaksanakannya KLHS. Supaya “nilai tambah” ini lebih optimal, Pelaksana KLHS bekerjasama dengan tim perencanaan perlu menyiapkan dokumentasi KLHS yang sifatnya terbuka bagi publik. Dokumentasi ini berisi rangkuman kesimpulan dari komunikasi antara Pelaksana KLHS dan tim perencanaan di setiap tahap proses, misalnya, bagaimana saran atau masukan dari KLHS telah digunakan dalam fase tertentu dalam proses perencanaan. Selain itu, di akhir proses KLHS, Pelaksana KLHS bekerjasama dengan tim perencanaan perlu menyiapkan dokumentasi yang menjelaskan bagaimana kesimpulan dari KLHS telah terintegrasi dalam draf KRP dan jika beberapa saran yang diajukan oleh pelaksana KLHS belum diintegrasikan (bila demikian halnya), maka hal ini perlu dijelaskan juga. Penjelasan ini harus dimuat sebagai bagian dari Dokumentasi KLHS yang terbuka bagi publik. D.12 Apakah dokumentasi KLHS mendeskripsikan kesulitan teknis, prosedural dan lainnya? Dasar Pemikiran: Pelaksana KLHS kerap kali menghadapi keterbatasan data yang tersedia, ketidakpastian mengenai kecenderungan masa depan dan faktor eksternal, keengganan perencana

untuk berkomunikasi, dan singkatnya waktu untuk memberikan masukan kepada KRP, dll. Oleh karena itu, dalam dokumentasi KLHS adalah penting untuk dikemukakan secara jelas berbagai masalah yang dialami, sebagai dasar agar kesimpulan dan rekomendasi KLHS dapat dipahami dan diterima dengan benar. D.13 Apakah dokumentasi KLHS memuat dokumentasi tentang konsultasi dengan pemangku kepentingan? Dasar Pemikiran: Untuk mendapatkan partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan yang efisien dan dalam proses KLHS, sangat penting bahwa tanggapan diberikan kepada komentar dan masukan yang diterima dari pemangku kepentingan. Pada akhir dari proses KLHS, semua informasi yang mendokumentasikan konsultasi dengan para pemangku kepentingan harus dimasukkan dalam dokumentasi KLHS (dan terutama informasi tentang bagaimana komentar dan masukan telah dipertimbangkan dalam KLHS dan/atau KRP, serta memberikan alasan mengapa komentar dan masukan tertentu ditolak) dan dengan demikian menginformasikan kepada pengambil keputusan tentang kegiatan yang dilakukan. Pendekatan tersebut juga secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas KLHS. D.14 Apakah dokumen KLHS diberikan juga kepada institusi lingkungan hidup untuk referensi? Dasar Pemikiran: Meyakinkan bahwa KLHS dilaksanakan merupakan tanggung jawab pembuat KRP sesuai dengan mandat yang tertuang dalam UU PPLH No. 32 Tahun 2009. Bila dokumentasi KLHS disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup Daerah (Propinsi/ Kabupaten/Kota), ini dapat dipakai sebagai referensi untuk pemantauan implementasi KRP, yaitu apakah sudah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan KLHS dan bagaimana dampak atau pengaruh nyata KRP selama implementasinya.

33

Tabel 2 Contoh Matriks Penilaian Kualitas (termasuk contoh penilaian) No.

Kriteria/Pertanyaan (diisi dengan daftar pertanyaan penilaian kualitas yang telah dise­ butkan di atas, seperti contoh di bawah ini)

Uraian Hasil Penilaian (diisi dengan hasil penilaian deskriptif, yang diper­oleh dari mempelajari dengan cermat dokumentasi KLHS dan dokumen KRP)

Ringkasan Penilaian (diisi dengan ringkasan hasil penilaian deskriptif, dengan skala sebagai berikut: • Tidak dibahas

• Dibahas sebagian

Komentar (diisi dengan komentar yang terkait dengan hasil penilaian, misalnya saran untuk perbaikan laporan, tindak lanjut yang perlu dilakukan, dll.)

• Dibahas dengan lengkap

• Tidak dapat dinilai Apakah proses perencanaan dijelaskan?

Apakah partisipasi dan konsul­tasi dengan pemangku kepen­tingan dalam KLHS dilakukan bersama-sama dengan proses pembuatan rencana? Apakah dampak pada salah satu masalah berikut dikecualikan dari pengkajian: iklim, udara, air, tanah, keanekaragaman hayati dan ekosistem, populasi dan kese­hatan manusia, aset yang material, warisan budaya termasuk warisan budaya arsitektur dan arkeologi, kondisi bentang alam? ….. ….. …..

34

(karena tidak ada informasinya) Dibahas sebagian

Dokumentasi KLHS hanya memberikan infor­masi umum tentang persiapan rencana terkait dengan Strategi Pengembangan Energi dan Aksi Nasional. Tidak ada infor­masi lebih lanjut tentang proses perenca­naan yang terkait dengan peraturan per­undang-undangan di bidang penataan ruang dan “posisi” dari rencana dalam sistem penataan ruang nasional. Dokumentasi KLHS hanya berisi daftar rencana dan program di tingkat nasional dan kota yang telah dipertimbangkan dalam rencana. Akan tetapi, tidak ada rincian lebih lanjut tentang hubungan antara strategi ini dan peraturan di bidang penataan ruang. Tidak ada informasi tentang konsultasi dan Tidak dapat dinilai hasilnya.

Semua topik masalah telah dikaji (bahkan, ditambah dengan kajian mengenai prasa­ rana, lapangan pekerjaan, kegiatan eko­ nomi, geologi dan kegempaan).

Dibahas dengan lengkap

Dokumentasi KLHS harus dileng­kapkan lagi. Selain itu, perlu untuk dijelaskan keterkaitan strategi ini dengan rencana dan program lain terkait, terutama dengan masalah perlindungan lingkungan.

Instansi pembuat KRP perlu menambahkan lampiran dari dokumentasi KLHS, tentang ring­kasan laporan konsultasi yang dilakukan dalam proses KLHS.

VI EVALUASI KUALITAS MENYELURUH

E

valuasi deskriptif dari matriks evaluasi detail dapat secara singkat diringkas dalam evaluasi kualitas menyeluruh (lihat Tabel 3) yand distrukturkan dalam sembilan aspek kualitas yang ditangani kriteria detail kualitas dengan menggunakan skala berikut ini: Penilaian dokumen secara agregat untuk setiap aspek kualitas dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: • Tercakup sepenuhnya • Tercakup sebagian • Tidak ada sama sekali • Tidak dapat dievaluasi (informasi yang ada tidak memungkinkan evaluasi) • Tidak relevan (aspek kualitas tidak relevan untuk KLHS yang merupakan subyek dari tinjauan)12

12 Misalnya, bila keputusan final belum diadopsi, pertanyaan pada Bagian C tentang pembuatan keputusan tidak dapat dijawab.

35

Tabel 3 Matriks untuk Evaluasi Kualitas Menyeluruh Aspek Kualitas 1. Pengkajian Pengaruh KRP 1.1 Perancangan Proses KLHS 1.2 Identifikasi dan Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya 1.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan 1.4 Identifikasi KRP 1.5 Telaahan Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah 2. Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP 3. Rekomendasi Perbaikan KRP dan Pengintegrasian Hasil KLHS 4. Dokumentasi KLHS dan Akses Publik

36

Penilaian Menyeluruh

Komentar

VII TINDAK LANJUT KLHS

P

elaksanaan proses KLHS biasanya berakhir ketika KRP telah disetujui. Meskipun demikian, aspek-aspek tertentu tentang daya guna KLHS baru dapat dilihat dalam pelaksanaan KRP untuk mana KLHS dilaksanakan. Aspekaspek ini pada dasarnya terkait dengan pelaksanaan rekomendasi dan berbagai tindakan yang disarankan oleh KLHS (apalagi jika saran KLHS ini didukung atau diperkuat oleh keputusan persetujuan KRP) dan dengan pemantauan. Sebagai contoh, jika persyaratan yang disarankan KLHS untuk pembangunan proyek tertentu diindahkan dalam praktek (misalnya, dengan dilaksanakannya AMDAL), atau jika ada komitmen untuk melakukan pemantauan terhadap permasalahan lingkungan yang telah dibahas KLHS, dan /atau hasil KLHS terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh masyarakat, dll. Jika hal-hal yang disebutkan ini terlaksana, maka keadaan ini merupakan indikasi dari tata kelola yang baik. Pemantauan terhadap pelaksanaan KLHS dan dampak lingkungan harus menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem pemantauan pelaksanaan KRP. Bagaimanapun juga, pendekatan ini mengandaikan bahwa pelaksanaan KRP akan dipantau [oleh instansi perencanaan atau instansi lain yang bertanggung jawab] untuk mengetahui, misalnya, seberapa efisien pelaksanaan KRP, apakah pengeluaran pembiayaan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan dalam rencana, proyek-proyek apa yang sejauh ini telah dibangun. Jika KRP tidak mengatur sistem pemantauan, maka KLHS perlu mengusulkan sistem tertentu

37

untuk memastikan bahwa, paling tidak aspek dampak terhadap lingkungan hidup dipantau selama KRP dilaksanakan13. Instansi lingkungan hidup juga dapat menyarankan kepada instansi perencanaan atau lembaga pengawasan pembangunan untuk memasukkan kriteria penilaian kualitas dalam sistem pemantauan KRP dan memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemantauan. Pertanyaan berikut ini dapat dipertimbangkan ketika mengkaji-ulang pelaksanaan dari rekomendasi KLHS:

13 Ketika merancang sistem pemantauan lingkungan, maka harus dipertimbangkan keterkaitannya kepada sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional yang dikoordinasikan oleh Bappenas (atau kepada sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah yang dikoordinasikan oleh Kemdagri).

38

• Apakah dalam keseluruhan skema pemantauan KRP (jika skema ini ada) tercakup indikator lingkungan hidup / pembangunan keberkelanjutan? • Apakah ada laporan pemantauan berkala? • Jika laporan pemantauan berkala ini ada, apakah laporan ini terbuka kepada publik?

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

DAFTAR PUSTAKA Bonde, J., Cherp., A. (2000). Quality review package for strategic environmental assessments of land-use plans. Impact Assessment and Project Appraisal, 18(2). Bonvoisin, N., Dusik, J., Jurkeviciute, A, Sadler, B. (2006): Resource Manual to Support Application of the UNECE Protocol on SEA. United Nations and Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe DHI Water & Environment (S) Pte. Ltd.: Rapid Environmental Assessment for Coastal Development in Jakarta Bay, Final Report, June 2011. Dusik, J. et all (2010). Making SEA fit for Political Culture of Strategic Decision-Making in Indonesia: Recommendations for MOE General Guidance on SEA, ESP2 Indonesia (unpublished) Dusik, J. (2010). Rough Guide to SEA, Internal note to the KLH ESP2, Annex 3 to the final report (unpublished) European Commission (2001). Directive 42/2001/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment IAIA (2002): IAIA Performance Criteria for SEA. IEMA (2003) Strategic Environmental Assessment (SEA) and Environmental Report (ER) Review Criteria Integra Consulting Services Ltd. (2010). Expert opinion on the SEA for Detailed Spatial Plan for Hydropower Project on the Morača River. Lee, N., Colley, R., Bonde, J., Simpson, J. (1999). Reviewing the quality of environmental statements and environmental appraisals. Occasional Paper Number 55, EIA Centre, University of Manchester Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam (2008). General Technical Guidelines on Strategic Environmental Assessment in Vietnam. Ministry of Natural Resources and Environment, Hanoi. OECD (2006). Applying Strategic Environmental Assessment: Good Practice Guidance for Development Cooperation. Organisation for Economic Co-operation and Development. ODPM (2005). A Practical Guide to Strategic Environmental Assessment Directive. Practical guidance on applying European Directive 2001/42/EC ‘on the assessment of the effects of certain plans and programs on the environment’. Office of the Deputy Prime Minister, London. Sadler, B (1996). Environmental Assessment in a Changing World: Evaluating Practice to Improve Performance. Canadian Environmental Assessment and International Association for Impact Assessment. Sadler, B., McCabe, M. (2002). Environmental Impact Assessment Training Resource Manual. UNEP. Saddler, B. (2010). Final Report: International Expert Assistance for SEA Applied in National Development Planning, unpublished material, ESP2 Indonesia (unpublished) UNECE (2003). Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Conventions on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context Wathern P. (1988): An introductory Guide to EIA in Wathern P(ed) Environmental Impact Assessment: Theory and Practice (pp. 1 – 28) Routledge, London.

39

LAMPIRAN Daftar Pertanyaan Penjaminan Kualitas KLHS No.

Pertanyaan untuk Penjaminan Kualitas BAGIAN 1: PENGKAJIAN PENGARUH KRP Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Wilayah Perencanaan, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

40

1

PERANCANGAN PROSES KLHS

1.1.1

Apakah ada penjelasan mengenai maksud dan tujuan KLHS?

1.1.2

Apakah mekanisme pelaksanaan KLHS telah direncanakan dan dirancang sesuai dengan KRP?

1.1.3

Apakah KLHS dilakukan sebagai bagian integral dari proses penyusunan KRP?

1.1.4

Jika pelaksanaan proses KLHS sebagai bagian integral dari proses penyusunan KRP tidak terjadi, maka apakah ada penjelasan interaksi antara proses penyusunan KRP dan KLHS?

1.2

IDENTIFIKASI DAN PELIBATAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

1.2.1

Apakah pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam KLHS diidentifikasikan pada permulaan proses KLHS?

1.2.2

Apakah rencana konsultasi dan partisipasi dibuat?

1.2.3

Apakah undangan, daftar hadir, notulensi atau berita acara, dari kegiatan diskusi terbuka untuk pemangku kepentingan yang relevan?

1.2.4

Apakah partisipasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proses KLHS dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan proses penyiapan KRP?

1.2.5

Apakah lingkup KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP dan pemangku kepentingan?

1.2.6

Apakah pemangku kepentingan dikonsultasikan dengan cara dan pada waktu yang memberikan mereka kesempatan awal dan efektif dalam kerangka waktu yang sesuai untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap draf KRP dan laporan KLHS?

1.2.7

Apakah semua pemangkukepentingan yang relevan mempunyai kesempatan untuk memberikan komentar dan masukan selama proses KLHS?

1.2.8

Apakah informasi/ dokumentasi KLHS dapat diakses melalui media masa?

1.2.9

Apakah pembuat KRP melakukan konferensi pers dan/atau pengumuman publik untuk mensosialisasikan atau mengumumkan draf laporan KLHS kepada publik untuk mendapatkan komentar?

1.3

IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1.3.1

Apakah isu-isu strategis lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan yang akan ditangani KLHS diidentifikasikan dengan jelas (seperti sebab dan akibat, tingkat keseriusan dan lokasinya)?

1.3.2

Apakah ruang lingkup wilayah KLHS (yaitu kawasan yang mungkin akan terkena pengaruh KRP) termasuk lokasi di luar batas administrative didefinisikan?

1.3.3

Apakah deskripsi isu strategis lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan telah didukung oleh data, informasi dan analisis yang sesuai?

1.3.4

Apakah diterangkan dengan jelas bagaimana isu strategis telah didefinisikan?

1.3.5

Apakah tujuan yang relevan untuk isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan diidentifikasi dan dijelaskan?

1.3.6

Jika ada isu tertentu yang diabaikan dalam pelaksanaan KLHS, apakah diberikan dan dijelaskan alasannya?

1.4

IDENTIFIKASI KRP

1.4.1

Apakah obyek dari kajian (yaitu KRP) didefinisikan dengan jelas?

1.4.2

Apakah maksud dan tujuan dari KRP yang ditelaah dikemukakan dengan jelas?

Panduan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.

Pertanyaan untuk Penjaminan Kualitas

1.4.3

Apakah ada penjelasan mengenai proses KRP?

1.4.4

Apakah bagian-bagian dari KRP yang mempunyai dampak strategis lingkungan hidup diidentifikasikan dan dijelaskan.

1.5

TELAAHAN PENGARUH KRP TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DI SUATU WILAYAH

1.5.1

Apakah aspek berikut ditangani dalam evaluasi? a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup c. kinerja layanan/jasa ekosistem d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati g. aspek lain (harap dijelaskan)

1.5.2

Apakah kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline) dari isu strategis pembangunan berkelanjutan dijelaskan?

1.5.3

Apakah perkembangan kecenderungan pada masa lalu hingga saat ini dianalisis untuk isu-isu strategis?

1.5.4

Jika hal tersebut di atas dilakukan, apakah penggerak utama (yaitu faktor yang mempengaruhi kecenderungan) diidentifikasi?

1.5.5

Apakah kecenderungan isu-isu strategis pada masa depan tanpa diterapkannya suatu KRP dianalisis?

1.5.6

Apakah wilayah yang lebih luas daripada batas-batas administrasi atau fisik dari wilayah pengaruh KRP dipertimbangkan dalam analisis?

1.5.7

Apakah urusan dan masalah utama yang berkaitan dengan isu-isu strategis dinyatakan dengan jelas?

1.5.8

Bila demikian, apakah dijelaskan jika urusan dan masalah utama tersebut dapat dipengaruhi oleh KRP?

1.5.9

Apakah KLHS dari KRP mempertimbangkan data dan informasi dari KRP lain yang terkait (dan KLHS-nya)?

1.5.10

Apakah konflik antara sasaran pengelolaan lingkungan hidup terhadap isu-isu strategis dan tujuan KRP diidentifikasi dan dijelaskan?

1.5.11

Apakah dalam analisis KLHS dijelaskan mengenai kemungkinan keterbatasan data dan informasi yang tersedia dan mengenai potensi yang terkait dengan ketidakpastian?

1.5.12

Apakah seluruh dampak KRP terhadap isu-isu penting lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan dievaluasi dalam pengkajian?

1.5.13

Apakah ada dampak dari isu lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan yang ditiadakan dari evaluasi?

1.5.14

Jika demikian, apakah diberikan alasannya?

1.5.15

Apakah dampak positif dan negatif keduanya dipertimbangkan?

1.5.16

Apakah dampak sekunder atau turunan dipertimbangkan dalam pengkajian?

1.5.17

Apakah dampak kumulatif dipertimbangkan dalam pengkajian?

1.5.18

Apakah karakteristik dampak (keadaan, signifikansi, probabilitas, lingkup dan jangkauan, frekuensi dan durasi, keterbalikkan/reversibility) dijelaskan?

1.5.19

Apakah dampak dikuantifikasikan jika mungkin?

1.5.20

Apakah pengkajian dampak didukung oleh perhitungan, contoh, referensi kepada kepustakaan nasional dan internasional dll.?

1.5.21

Apakah metode yang digunakan untuk mengkaji dampak dijelaskan? BAGIAN 2: PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP

2.1

Apakah semua alternatif yang diusulkan oleh KRP dikaji?

2.2

Apakah potensi timbulnya dampak dari setiap alternatif dideskripsikan dengan jelas?

2.3

Apakah diberikan peringkat alternatif (bila disarankan oleh KRP)?

41

No.

Pertanyaan untuk Penjaminan Kualitas

2.4

Apakah KLHS merekomendasikan alternatif dengan kinerja lingkungan hidup / pembangunan berkelanjutan yang lebih baik dibandingkan dengan alternatif yang disarankan oleh KRP?

2.5

Apakah ada alasan mengenai alternatif yang diabaikan atau yang dipilih? BAGIAN 3: REKOMENDASI PERBAIKAN KRP DAN PENGINTEGRASIAN HASIL KLHS

3.1

Apakah tindakan yang disarankan oleh KLHS untuk mencegah, mengurangi dan/atau mengimbangi dampak negatif yang signifikan untuk semua dampak utama diidentifikasi?

3.2

Apakah rekomendasi didukung dengan penjelasannya?

3.3

Apakah rekomendasi KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP

3.4

Apakah kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh KLHS dideskripsikan secara eksplisit?

3.5

Apakah institusi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tindakan mitigasi ditetapkan?

3.6

Apakah laporan KRP menjelaskan status mengenai saran dan rekomendasi KLHS yang mana yang telah terintegrasi dalam KRP (dalam hal KRP berubah karena KLHS)?

3.7

Apakah kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh KLHS dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan KRP?

3.8

Jika beberapa rekomendasi dan saran belum terintegrasi, apakah dalam keputusan persetujuan terhadap rancangan akhir KRP diberikan penjelasan?

3.9

Apakah KLHS menyarankan indikator-indikator untuk pemantauan dampak terhadap lingkungan hidup?

3.10

Jika demikian, apakah indikator-indikator tersebut berdasarkan informasi kondisi lingkungan hidup wilayah (baseline), indikator dan tujuan dari KRP dan/atau KLHS?

3.11

Ketika pemantauan mungkin mengungkapkan pengaruh buruk yang signifikan,, apakah KLHS menunjukkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk menanggulangi pengaruh buruk ini? BAGIAN 4: DOKUMENTASI KLHS DAN AKSES PUBLIK

42

4.1

Apakah laporan KLHS jelas dan ringkas dalam tataletak dan penyajiannya?

4.2

Apakah laporan KLHS menggunakan bahasa yang mudah dan jelas dan menghindari atau menjelaskan istilah teknis?

4.3

Apakah laporan KLHS berisikan ringkasan non-teknis?

4.4

Apakah laporan KLHS menggunakan peta dan ilustrasi lainnya, bila diperlukan?

4.5

Apakah dokumentasi KLHS memuat hasil identifikasi pemangku kepentingan?

4.6

Apakah laporan KLHS memuat semua elemen yang perlu?

4.7

Apakah laporan KLHS menjelaskan pendekatan menyeluruh terhadap KLHS?

4.8

Apakah dokumentasi KLHS menjelaskan proses KLHS dan semua tahapan dan analisisnya?

4.9

Apakah laporan KLHS menjelaskan metodologi yang digunakan dalam analisis-analisis?

4.10

Apakah laporan KLHS mengidentifikasi sumber informasi, termasuk pendapat dan penilaian ahli?

4.11

Apakah laporan KLHS menjelaskan siapa yang dikonsultasikan, metode apa yang digunakan dalam kegiatan konsultasi, dan bagaimana kesimpulan dari konsultasi telah dipertimbangkan dalam KLHS dan/ atau KRP?

4.12

Apakah kesimpulan dari komunikasi dalam interaksi antara proses penyiapan KRP dan KLHS (jika ada) didokumentasikan dengan jelas dalam laporan KLHS?

4.13

Apakah laporan KLHS mendeskripsikan kesulitan teknis, prosedural dan lainnya?

4.14

Apakah laporan KLHS memuat dokumentasi tentang konsultasi dengan pemangku kepentingan?

4.15

Apakah dokumen KLHS diberikan juga kepada institusi lingkungan hidup untuk referensi?