Panduan Dilema Etik Manajemen New

 

  PANDUAN MANAJEMEN ETIK RUMAH SAKIT

RSU PERMATA BLORA 2015

 

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah swt. Atas segala rahmat dan barokah-Nya yang melimpah kepada kita semua serta salam dan solawat kita tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas terselesainya Buku Panduan Manajemen Etik RSU Permata Blora ini. Buku Panduan ini merupakan panduan kerja bagi para pihak dalam memberikan pelayanan kepada pasien di RSU Permata Blora. Dalam panduan ini diuraikan tentang perngertian dan tatalaksana tatalaksa na dalam memberikan panduan manajemen etik  yang ada di rumah sakit. sakit. Semoga buku panduan manajemen etik ini memberikan manfaat bagi kualitas pelayanan yang paripurna di RSU Permata Blora. Kami ucapkan terima kasih kepada terselesainya terselesainy a buku panduan ini.

semua

pihak

yang

telah

membantu

Blora,03 Januari 2016 Penyusun

 

BAB I PENDAHULUAN A.  A. DEFINISI Pelayanan kesehatan kesehatan yang baik, bermutu, profesional, dan diterima pasien merupakan tujuan utama pelayanan rumah sakit. Namun hal ini tidak mudah dilakukan dewasa ini. Meskipun rumah sakit telah dilengkapi dengan tenaga

medis, perawat, dan sarana penunjang lengkap, masih sering terdengar ketidak puasan pasien akan pelayanan kesehatan yang mereka terima. Pelayanan kesehatan kesehatan dewasa ini jauh lebih kompleks dibandingkan dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Beberapa faktor yang mendorong kompleksitas pelayanan kesehatan pada masa kini antara lain: 1.Semakin kuat tuntutan pasien/masyarakat akan pelayanan kesehatan bermutu, efektif, dan efisien, 2. Standar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran, 3.Latar belakang pasien amat beragam (tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya), dan 4. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin dan institusi. Situasi pelayanan kesehatan yang kompleks ini seringkali menyulitkan komunikasi antara pasien dan pihak penyedia layanan kesehatan. Komunikasi  yang baik amat membantu menyelesaikan menyelesaikan berbagai masalah sedangkan komunikasi yang buruk akan menambah masalah dalam pelayanan kesehatan. Di samping komunikasi yang baik, pelayanan kesehatan harus memenuhi kaidah-kaidah profesionalisme dan etis. Untuk menangkal hal-hal yang berpotensi merugikan berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka perlu ditingkatkan kemampuan tenaga kesehatan menyelesaikan masalah-masalah medis dan non-medis di rumah sakit dan tercipta struktur yang mendukung pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas. Salah satu upaya mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional di rumah sakit adalah dengan memenuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam Kode Etik Rumah Sakit di Indonesia (KODERSI). Kode Etik Rumah Sakit Indonesia memuat rangkaian nilai-nilai dan normanorma moral perumah sakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap insan perumahsakitan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia. KODERSI merupakan kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap rumah sakit di Indonesia agar tercapai pelayanan rumah sakit yang baik,bermutu, profesional dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur profesi kedokteran. KODERSI pertama kali disahkan dalam Kongres VI PERSI pada tahun 1993 di Jakarta. Dalam perjalannya telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Pada umumnya pedoman yang termuat dalam KODERSI berupa garis besar atau nilai-nilai pokok yang masih memerlukan penjabaran yang lebih rinci dan teknis. Untuk menjabarkan KODERSI dan menerapkannya dalam kebijakan rumah sakit maka setiap rumah sakit dianjurkan membentuk Komite Etik Rumah Sakit (KERS). Dengan adanya panduan ini diharapkan penerapan Etik Rumah sakit dalam pelayanan perumah sakitan menjadi kenyataan.

1

 

Selain KODERSI sebagai acuan penyelesaian dilema etik di rumah sakit juga terdapat KODEKI ( Kode Etik Kedokteran Indonesia ) dan juga Kode Etik Keperawatan. B. TUJUAN 1.  Panduan ini menjadi acuan tatalaksana pembentukan pembentukan dan tata kerja Komite Etik Rumah Sakit Umum Permata Blora. 2.  Untuk meminimalkan terjadinya konflik dalam memberikan pelayanan pasien C. PENGERTIAN Untuk memudahkan penerapan panduan, perlu dirumuskan ketentuan umum dan pengertian pokok sebagai berikut : 1.  Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang telah ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan unit sosial ekonomi, harus mengutamakan tugas kemanusiaan dan mendahulukan fungsi sosialnya. 2.  Insan perumahsakitan adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit. 3.  Kode Etik Rumah Sakit Indonesia adalah rangkuman norma-norma moral  yang telah dikodifikasi oleh PERSI sebagai organisasi organisasi profesi bidang perumahsakitan perumahsak itan di Indonesia. 4.   yang Kodetelah Etik dikodifikasi Kedokteran Indonesia adalah rangkuman moral dikod ifikasi oleh IDI sebagai sebag ai organisasi profesi profesinorma-norma bidang kedokteran di Indonesia. 5.  Kode Etik Keperawatan Keperawatan Indonesia adalah rangkuman norma-norma moral  yang telah dikodifikasi oleh PPNI sebagai organisasi organisasi profesi bidang kedokteran di Indonesia. Indonesia. 6.  Komite Etik Rumah Sakit (KERS) adalah suatu perangkat organisasi non struktural yang dibentuk dalam rumah sakit untuk membantu pimpinan rumah sakit dalam melaksanakan KODERSI. 7.  Etika merupakan kajian mengenai moralitas, refleksi terhadap moral secara sistematik dan hati- hati serta analisis terhadap keputusan moral dan perilaku baik pada masa lampau l ampau sekarang atau masa datang. 8.  Moralitas  merupakan dimensi nilai dari keputusan dan tindakan yang dilakukan manusia. Di dalam moralitas termasuk kata-kata kata-kata seperti “hak”, “taanggung jawab”, dan “kebaikan” , dan sifat seperti “baik” dan “salah”, “sesuai” dan “tidak sesuai”.  sesuai”.  9.  Etika menajemen  adalah etika tata kelola secara umum yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi sosial budaya, lingkungan dan hak asasi manusia. D. RUANG LINGKUP

TATALAKSANA ORGANISASI KOMITE ETIK RUMAH SAKIT Pembentukan KERS 1. Komite Etik Rumah Sakit (KERS) merupakan perangkat organisasi rumah sakit di bentuk di Rumah Sakit dalam rangka membantu pimpinan rumah sakit menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di rumah sakit. 2. Pembentukan KERS adalah wajib 3. Ketua dan Anggota KERS dipilih dan diangkat oleh Direktur/Pimpinan Rumah Sakit, untuk selama masa bakti tertentu. KERS KE RS sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya harus terdiri 2

 

dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang  Anggota, dengan dengan jumlah seluruhnya p paling aling banyak 7 (tujuh) orang. orang. 4. Keanggotaan KERS harus mewakili berbagai profesi di dalam rumah sakit. 5. Dalam struktur organisasi rumah sakit, posisi KERS setingkat direktur rumah sakit dan komite medik rumah sakit. Selain itu KERS juga bisa berada di bawah direktur rumah sakit dan setingkat komite medik rumah sakit. 6. Komite etik rumah sakit bertanggung jawab langsung kepada pimpinan rumah sakit atau yang mengangk m engangkatnya. atnya. 7. Bila dipandang perlu anggota KERS dapat berasal dari individu di luar rumah sakit 8. Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota KERS: berjiwa Pancasila, memiliki integritas, kredibilitas sosial, dan profesional. Ia juga memiliki m emiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. 9. Keanggotaan KERS diupayakan tidak dirangkap dengan jabatan-jabatan struktural di rumah sakit. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab KERS 1. Secara umum KERS bertugas membantu pimpinan rumah sakit menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di rumah sakit, baik diminta maupun tidak diminta. 2. Secara khusus KERS memiliki tugas, wewenang dan tanggun tanggung g jawab: 8 a. Melakukan pembinaan insan perumahsakitan secara komprehensif dan berkesinambungan, berkesinambun gan, agar setiap orang menghayati dan mengamalkan m engamalkan KODERSI sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing di rumah sakit. Pembinaan ini merupakan upaya preventif, persuasif, edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran KODERSI. Pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, diskusi kasus, dan seminar. b. Memberi nasehat, saran, dan pertimbangan terhadap setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan atau pemilik rumah sakit c. Membuat pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang terkait dengan etika rumah sakit. d. Menangani masalah-masalah etik yang muncul di dalam rumah sakit e. Memberi nasehat, saran, dan pertimbangan etik kepada pihak-pihak yang membutuhkan f. Membantu menyelesaikan perselisihan/sengketa medik yang terjadi di lingkungan rumah sakit g. Menyelenggarakan pelbagai kegiatan lain yang dipandang dapat membantu terwujudnya kode etik rumah sakit. 3. Dalam melaksanakan tugasnya KERS wajib menerapkan prinsip kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan Komite Medik serta struktur lain di rumah sakit sesuai dengan tugas masing-masing. 4. Pimpinan dan anggota KERS wajib mematuhi peraturan rumah sakit dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya. 5. KERS dapat meminta saran, pendapat atau nasehat dari MAKERSI Daerah bila menghadapi kesulitan. 6. KERS wajib memberikan m emberikan laporan kepada MAKERSI Daerah mengenai pelaksa pelaksanaan naan KODERSI di rumah sakit , minimal sekali setahun. 7. KERS wajib melaporkan m elaporkan masalah etik yang serius atau tidak mampu ditangani sendiri ke MAKERSI Daerah. 9 BAB III Penutup 3

 

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tatalaksana ini dapat diputuskan sendiri oleh akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya. 2. Keputusan yang dimaksud harus tidak bertentangan dengan tatalaksana ini dan atau pelbagai ketentuan organisasi kesehatan lainnya 3. Dengan demikian diharapkan Panduan Etik ini dapat dilaksanakan dengan baik di rumah sakit Indonesia. Etika rumah sakit adalah etika terapan (applied ethics) atau etika praktis (practical ethics), yaitu moralitas atau etika umum yang di terapkan pada isu-isu praktis, seperti perlakuan terhadap etnik-etnik minoritas, keadilan untuk kaum perempuan, pengunaan hewan untuk bahan makanan atau penelitian, pelestarian lingkungan hidup, aborsi, etanasia,kewajibanbagi yang mampu untuk membantu  yang tidak mampu, dan sebagainya. sebagainya.  Jadi, etika rumah sakit adalah etika umum yang di terapkan pada (pengoprasian)rumah sakit. Oleh karena itu, mendahului diskusi tentang etika rumah sakit perlu adanya uraian singkat tentang etika umum. Baru kemudian tentang etika institusional rumah sakit dan potensi masalahnya. Uraian pendahuluan itu perlu untuk landasan identifikasi dan kemudian pemecahan masalah-masalah masalah-ma salah etika rumah sakit. Etika rumah sakit terdiri atas dua komponen, yaitu etika administrative atau etika biomedis. Klasifikasi ini sesuai dengan dua bidang governance governance di rumah sakit: coorperate governance dan clinical governance dengan wilayah tumpang tindih diantara keduanya. Dapat dikatakan pada banyak masalah etika biomedis ada aspek etika administratifnya dan pada semua kegiatan klinis ada potensi isu etisnya. Potensi isu etika administratif yang pertama terkait dengan kepemimpinan dan menejemen dirumah sakit. Fungsi menejemen mencakup antara alin kegiatan menentukan objektif, menentukan arah dan memberikan pedoman pada organisasi. Kegiatan-kegiatan kepemimpinan dan menejemen ini paking sensitif secara etis. Potensi isu etika administrative menyangkut hal-hal konfidensial tentang paisen, seperti rahasia pribadi, kelainan atau penyakit yang diderita, keadaan keuangan, dan terjaminnya pasien dari gangguan terhadap ketersendirian yang menjadi haknya. Adalah kewajiban etis rumah sakit untuk menjaga dan melindungi privasi dan kerahasian pasiennya. Harus diakui hal itu tidak selalu mudah. Dilema etika administrative dan menejemen di rumah sakit dapat terjadi hubungan dengan faktor-faktor faktor-faktor situasi keungan dan kondisi sosial pasien. Contohcontoh berikut ini terjadi sehari-hari. 1.  Apakah kemampuan pasien membayar uang muka adalah faktor yang mutlak bagi rumah sakit untuk memberikan pertolongan kepadanya. 2.  Bagaimana sikap rumah sakit terhadap dokter tertentu yang sangat tinggi tarif jasanya. Jika ditegur ia pasti akan marah, dan mungkin akan

4

 

hengkang kerumah sakit lain, padahal ia pasien getter yang merupakan ‘telur emas’ bagi rumah sakit.  sakit.  3.  Bagaimana sikap terhadap pasien yang kurang tepat waktu melunasi piutang periodiknya, padahal ia sangat memerlukan tindakan khusus lanjutan. 4.  Bagaimana penyelesaian admibnistrasi pasien yang pulang dalam kondisi meninggal dunia. 5.  Rumah sakit memberikan pelayanan secara universal terhadap semua pasien meskipun berbeda dalam keyakinan dan bahasa. B.   TUJUAN 1.  Untuk meminimalkan terjadinya konflik dalam memberikan pelayanan pasien 2.  Sebagai panduan yang mengatur penanganan dilema etik manajemen RSU Permata Blora C.  PENGERTIAN Etika merupakan kajian mengenai moralitas, refleksi terhadap moral secara sistematik dan hati- hati serta analisis terhadap keputusan moral dan perilaku baik pada masa lampau sekarang atau masa datang. Moralitas merupakan dimensi nilai dari keputusan dan tindakan yang dilakukan manusia. Di dalam moralitas termasuk kata-kata kata- kata seperti “hak”, “taanggung jawab”, dan “kebaikan” , dan sifat seperti “baik” dan “salah”, “sesuai” dan “tidak sesuai”. sesuai”.   Etika adalah bagaimana mengetahuinya (knowing), sedangkan moralitas adalah bagaimana melakukannya (doing). Etika menajemen yang dalam hal ini adalah etika tat kelola secara umum yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi sosial budaya, lingkungan dan hak asasi manusia. Etika manajemen sangat berhubungan kebijakan lokal untuk menjaga kesehatan regulasi yang berlaku. Pelayanan sosial RS merupakan misi utama sebagai kerja mulia untuk kemanusiaan, sementara orientasi profit yang tidak mungkin diabaikan sebagai poses bisnis. Hampir disemua lembaga pelayanan kesehatan di negara ini membuat aturan yang berorientasi misi sosial dan profit. Etika manajemen mencakup tentang aturan umum pelayanan kepada konsumen dan kebijakan terhadap kondisi-kondisi tertentu diluar kbijakan yang ada. D.  RUANG LINGKUP 1.  Pelayanan Pelayanan sebagai sebagai sebuah kegiatan rumah sakit harus diatur supaya proses berjalan lancar dan tidak terkendala leh permasalahaan non teknis. 2.  Hak pasien a.  Memperoleh informasi mengenai tat tertip dan oeraturan yang berlaku di rumah sakit. b.  Pelayanan yang manusiawi, manusiawi, adil dan jujur. c.  Memperoleh pelayanan medis yang bermuu sesuai dengan standart profesi kedokteran/ledokteran kedokteran/ledokteran gigi dan tanpa diskriminasi. 5

 

d.  Memperoleh asuhan keperawatan dengan standart asuhan profesi keperawatan. e.  Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keiinginan nya dan sesuai peraturan yang berlaku di rumah saki. f.  Dirawat oleh dokter secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat etisnya anpa campurtngan dari pihak luar. l uar. g.  Meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengatahuan dokter yang merawat. h.  Privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. i.  Mendapat informasi meliputi:   Penyakit yang diderita tindakan medik apa yang akan dilakukan.   Kemungkinan penyakit sebagai akibat tindakan tersebut dan gtindakan untuk mengatasinya.   Alternatif terapi lainnya.   Prognosonya.   Perkiraan biaya pengobatan.  j.  Menyetujui/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh doktersehubungan dengan penyakit yang dideritannya. k.  Menolak tindakan yang hendak dilakukan terhdapa dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. l.  Didaampingi keluarganya keluarganya dalam keadaan kritis. m. Menjalankan Menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selam hal itu tidak menggangu menggangu pasien lain. n.  Keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan dirumah sakit. o.  Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakukan rumah sakit terhadap dirinya. p.  Menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual. 









3.  Kewajiban Pasien a.  Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tat tertib rumah sakit. b.  Pasien berkawiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobataannya. c.  Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnnya tentang penyakit yang dideritnya kepada dokter yang merawat. d.  Pasien dan atau penanggungjawabnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/dokter. 4.  Hak Rumah Sakit

6

 

a.  Membuat peraturan-peraturan yang berlaku di rumah sakitnya sesuai dengan kondisi/keadaan yang ada di rumah sakit tersebut (hospital by law). b.  Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan rumah sakit. c.  Mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang diberikan oleh dokter kepadanya. d.  Memeilih tenaga dikter yang akan bekerja di rumah sakit melalui panitia kredensial. e.  Menuntut pihak-pihak yang telah melakukan wanprestasi (termasuk pasien, pihak ketiga dan lain-lain). f.  Mendapatkan perlindungan hukum. 5.  Kewajiban Rumah Sakit a.  Rumah sakit wajib mematuhi perundangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. b.  Rumah sakit wajib memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, seks dan status sosial pasien. c.  Rumah sakit wajib merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan (duty of care). d.  Rumah sakit wajib menajaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan (quality of care). e.  Rumah sakit memberikan pertolongan pengobatan di unit gawat darurat tanpa mementa jaminan materi terlebih dahulu. f.  Rumah sakit wajib menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan. g.  Rumah sakit wajib menyediakan sarana dan peralatan medik(medical equitment) sesuai dengan standart yang berlaku. h.  Rumah sakit wajib menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa senantiasa dalam keadaan siap. i.  Rumah sakit wajib merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan.  j.  Rumah sakit wajib membuat standart dan prosedur tetap baik untuk pelayanan medik, penunjang medik dan non medik. k.  Khusus untuk RS Pendidikan, RS wajib memberikan informasi bahwa penderita termasuk dalam proses/pelaksanaan pendidikan dokter/dokter spesialis.

7

 

BAB II  TATA LAKSANA LAKSANA A.  PERANGKAT KERJA a.  Surat Perjanjian Kesanggupan Membayar b.  Surat Penagihan Pembayaran c.  Formulir Permintaan Pelayanan Kerohanian d.  Formulir Laporan Permintaan Pelayanan Kerohanian e.  Blangko Pengkajian Rencana Edukasi Pasien f.  Formulir Permintaan Layanan Penerjemah Bahasa Isyarat g.  Formulir Laporan Permintaan Layanan Penerjamah Bahasa Isyarat. B.  TATA LAKSANA LAKSANA Berikut tata laksana untuk dilema yang berhubungn dengan etik menejemen sebagai berikut: 1.  Kemampuan pasien membayar uang muka apakah menjadi faktor yang mutlak bagi rumah sakit untuk memberikan prtolongan kepadanya. a.  Rumah sakit tidak membedakan status sosial pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan. b.  Pasien yang emerlukan tindakan medis tertentu yang membutuhkan biaya besar maka rumah sakit tetap melayani meskipun pasien belum melakukan pembayaran atau menitipkan uang sebagai  jaminan. 2.  Bagaimana sikap rumah sakit terhadap dokter tertentu yang sangat tinggi tarif jasanya. Jika dditegur ia pasti akan marah, dan mungkin akan hengkang kerumah sakit lain, padahal ia patien getter yng merupakan “telur emas” bagi rumah sakit. a.  Rumah sakit mengkomunikasikan kepada dokter yang bersangkutan tentang tarif yang berlaku. b.  Ada kebijakan yang dibuat oleh rumah sakit bahwwa dokter yang menulis tarif tindakan tertentu tidak sesuai dengan kriteria yang ada di buku tarif maka rumah sakit akan memberiakn jasa mediknya sesuai dengan kriteria di buku tarif. 3.  Bagaimana sikap terhadap pasien yang kurang tepat waktu melunasi piutang periodiknya, padahal ia sangat memerlukan tindakan kusus lanjutannya. a.  Setiap pasien yang pulang dalam kondisi belum lunas admisitrasiny admisitrasinya a maka ada anggunan sesuai dengan kekurangan biayanya. b.  Rumah sakit akan melakukan penagihan kepada pasien apabila tidak tepat waktu dalam mengangsur atau melunasi kekurangan biaya perawatan. c.  Pasien dihubungi oleh petugas penagihan via telephon, yang mengingatkan bahwa jatuh tempo untuk pelunasan biaya sudah melebihi dari perjanjian yang dibuat. 8

 

d.  Apabila pasien tidak segera melakukan pembayaran, maka petugas akan mendatangi kerumah pasien. Hal itu i tu untuk mengetahui mengetahui kondisi pasien sesungguhnya. e.  Rumah sakit tetap memberikn tindakan khusus lanjutan pada pasien  yang membutuhkan membutuhkan meskipun belum atau terlambat dalam menyelesaikan piutang periodiknya. 4.  Bagaimana penyelesaian administrasi pasien yang pulang dalam kondisi meninggal dunia: a.  Untuk pasien yang pulang dalam kondisi meninggal dunia maka rumh sakit mempunyai kebijakan tersendiri yaitu pasien diijinkan pulang terlebih dahulu tetapi keluarga ada yang menunggui di rumah sakit sampai administrasi selesai atau membuat perjanjian tentang penyelesaian administrasinya dan ada agunan yang dijaminkan. Tapi untuk pasien yang meninggal maka agunan yang diminta biasanya adalah yang dibawa oleh keluarga saat itu (misal: KTP,SIM atau STNK  yang masih masih berlaku).

9

 

BAB III STANDART PROSEDUR OPERASIONAL DAN DOKUMENTASI (Terlampir )

A.  STANDART PROSEDUR OPERASIONAL 1.  Prosedur Pasien Pulang Belum Bayar 2.  Administrasi Pasien Pulang Meninggal Dunia 3.  Pelayanan Kerohaniaan Referensi CS/Pegawai/Supervisi 4.  Pasien Mengalami Hambatan Komunikasi B.  DOKUMENTASI 1.  Surat Penagihan Pembayaran 2.  Surat Perjanjian Kesanggupan Membayar 3.  4.  5.  6.  7. 

Formulir Permintaan Pelayanan Kerohaniaan Kerohaniaan Formulir Laporan Permintaan Pelayanan Kerohaniaan Blangko Pengkajian dan Rencana Edukasi Pasien Formulir Permintaan Layanan Penerjemah Bahasa Asing Formulir Laporan Permintaan Layanan Penerjemah Bahasa Isyarat

10

 

BAB IV PENUTUP

Demikian buku panduan ini disusun untuk dapat digunakan sebagai panduan dan pegangan seluruh civitas klinis RSU Permjata Blora dalam memberikan pelayanan pada pasien terutama yang berkaitan dengan dilema etik managemen. Penyusunan rancangan panduain ini adalah langkah suatu proses yang terencana untuk mencapai tujuan akhir yang memuaskan semua pihak. Sehingga diharapkan partisipasi dan komitmen semua pihak yang terlibat untuk dapat menangani dilema etik manajemen yang panduan dan SPO  yang telah ditetapkan.

11