Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Nasional

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL A. PANCASILA DALAM PENDEKATAN FILSAFAT Ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila 1.

Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila

Kelima sila dan Pancasila pada hakekatnya adalah suatu nilai, nilai yang merupakan peranan sila-sila Pancasila tersebut. 1. Nilai ketuhanan 2. Nilai kemanusiaan 3. nilai persatuan 4. Nilai kerakyatan 5. Nilai keadilan Secara Etimologi, nilai berasal dari kata Value (inggris) dari kata Valere (latin) yang berarti kuat, bak berharga. Nilai  suatu penghargaan / suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia karena suatu itu. -

berguna (Useful)

-

Keyakinan (belief)

-

Memuaskan (Satis fying)

-

Menarik (Interesting)

-

Menguntungkan (profitable)

-

Menyenangkan (s)

Ciri-ciri dari nilai adalah sebagi berikut: -

suatu realitas abstrak

-

bersifat normatif

-

sebagai motivator (Daya dorong) manusia dalam bertindak

menurut Prof. Notonegoro nilai ada tiga a. Nilai materiil b. Nilai vital c. Nilai kehormatan yang diberikan menjadi empat -

Nilai kebenaran (rasio, budi, cipta) 1

-

Nilai estetika (Keindahan)

-

Nilai kebaikan / moral

-

Nilai religius (ketuhanan)

Waiter G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusiawi -

Nilai-nilai ekonomi

-

Nilai-nilai kejasmanian

-

Nilai-nilai hiburan

-

Nilai-nilai Sosial

-

Nilai-nilai Watak

-

Nilai-nilai Estetika

-

Nilai-nilai Enteletektual

-

Nilai-nilai Keagamaan

Dalam filsafat, nilai dibedakan menjadi 3 (Tiga) a. nilai logika b. Nilai Etika c. Nilai Estetika Max Scheller mengatakan Nilai-nilai itu tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya, menurut tinggi rendahnya, nilai dapat dikelompokkan sebagai berikut : a. Nilai-nilai kenikmatan b. Nilai-nilai kehidupan c. Nilai-nilai Kejiwaan d. Nilai-nilai Kerohanian Dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan 1. Niai Dasar 2. Nilai Instrumental 3. Nilai Praktis 2.

Mewujudkan nilai Pancasila sebagai norma bernegara.

Norma yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ada 4 (Empat) 1.

Norma Agama

2.

Norma Moral (Etik)

2

3.

Norma Kesopanan

4.

Norma Hukum

Etika kehidupan berbangsa meliputi sebagai berikut a. Etika Sosial dan budaya b. Etika Pemerintah dan politik c. Etika Ekonomi dan bisnis d. Etika penegakan Hukum dan Berkeadilan e. Etika Keilmuan dan disiplin kehidupan B. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA 1.

Landasan Yuridis dan Historis Pancasila sebagai dasar negara Kedudukan

Kedudukan yuridis

Pancasila

sebagai

dasar

negara

ini

merupakan

Formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum

negara dalam hal ini UUD 1945 pada bagian pembukaan Alenia IV, Penegasan akan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara semakin kuat dengan keluarnya ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila

Sebagai Dasar Negara dan pencabutan ketetapan MPR NO.

11/MPR/1978 tentang P4 Pasal I Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UD 1945 adalah dasar

negara dari negara kesatuan RI yang harus dilaksanakan secara

konsisten dalam kehidupan bernegara. Secara historis dapat pula dinyatakan bahwa Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa (the Faunding Fathers) itu dimaksudkan untuk menjadi dasarnya Indonesia merdeka. 2.

Makna Pancasila sebagai dasar negara Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafati yang

sifatnya mendasar.

C. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

3

Hans Nawiasky berpendapat bahwa kelompok norma hukum negara terdiri atas 4 (Empat) 1.

Staats fundamental norm / Norma fundamental negara

2.

Staatgrundgesetz atau aturan dasar / pokok negara

3.

Formengesctz atau undang-undang

4.

Verordnung dan autoname satzong atau aturan pelaksanaan dan

aturan Pancasila sebagai ciri hukum memiliki 2 fungsi a. Fungsi regulatif  cita hukum menguji apakah hukum yang dibuat adil / tidak bagi masyarakat b. Fungsi konstitutif  fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cita hukum maka hukum yang dibuat akan kehilangan makanya sebagai hukum Di Indonesia norma tertinggi ini adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, jadi Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut. 1. Norma dasar 2. Staats fundamental norm 3. norma pertama 4. Pokok kaidah negara yang fundamental 5. Cita hukum (Rechtsidee) Tata urutan peraturan perundangan tersebut diatur dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tata Sumber Hukum dan tata uturan perundang-undangan. Adapun tata urutan perundangan adalah 1. UUD 1945 2. Ketatapan Majelis permusyawaratan Rakyat RI 3. Undang-undang 4. Peraturan Pemerintah, Pengganti UU (Perpu) 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah

4

D. MAKNA PANCASILA SEBAGIA IDEOLOGI NASIONAL 1.

Pengertian ideologi

Ideologi  kata  ide  gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos berarti ilmu Harfiah  ilmu tentang pengertian dasar, ide Berikut beberapa pengertian ideologi a.

Patrick Corbett  ideologi sebagai struktur kejiwaan yang tersusun

oleh

seperangkat

keyakinan

mengenai

penyelenggaraan

hidup

bermasyarakat berserta pengorganisasiannya b.

Soejono Soemargono menyatakan secara umum Ideologi sebagai

kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan, yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang : 1. Politik 2. Sosial 3. Kebudayaan 4. Agama Landasan dan makna Pancasila

2.

sebagai ideologi

nasional

menurut ketetapan tersebut adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara adapun fungsi ideologi Pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik, Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia memiliki makna. 1.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita

normatif penyelenggaraan bernergara 2.

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang

disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu (integrasi) masyarakat Indonesia.

5

E. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL 1.

Perwujudan ideologi Pancasila sebagai cita-cita bernegara

Perwujudan Pancasila sebagai ideologi

nasional yang berarti menjadi

cita-cita penyelenggaraan bernegara terwujud melalui ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia masa depan, terdiri atas. 1.

Visi Ideal

2.

Visi Antara

3.

Visi Lima tahun

Visi Indonesia

2020 dipergunakan indikator-indikator utama sebaga

berikut : 1. Religis

5. Adil

2. Manusiawi

6. Sejahtera

3. Bersatu

7. Maju

4. Demokratis

8. Mandiri 9. Baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara

2.

Perwujudan Pancasila sebagai kesepakatan atau nilai integratif

bangsa Pancasila

sebagai nilai integratif  sebagai

sarana pemersatu dan

prosedur penyelesaian konflik perlu pula di jabarkan dalam praktek Indonesia bernegara. Pancasila adalah kata kesepakatan dalam masyarakat bangsa, fungsi Pancasila disini adalah bahwa dalam hal pembuatan prosedur penyelesaian konflik, nilai-nilai Pancasila menjadi acuan normatif bersama. F. PENGAMALAN PANCASILA Pengamalan Pancasila sering sekali kita dengar terutama sejak orde baru perlunya Pancasila diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pada ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1008 dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD

6

1945 adalah dasar negara dari negara kesatuan RI yang harus di laksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilakukan dengan cara 1.

Pengamalan Cecara objektif

 Dengan melaksanakan dan menaati peraturan undang-udangan sebagai norma hukum negara berlandaskan pada Pancasila 2.

Pengalaman secara subjektif

 Dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berujud norma etika secara pribadi kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

7