PANCASILA Kata Pengantar Pancasila Sebagai Dasar Negara

 

PANCASILA Kata Pengantar  Pancasila sebagai dasar Negara bangsa Indonesia hingga sekarang telah mengalami  perjalanan waktu yang tidak sebentar, dalam rentang waktu tersebut banyak hal/peristiwa yang terjadi menemani perjalanan Pancasila.Mulai peristiwa pertama saat pancasila dicetuskan sudah menuai banyak konflik di internal para pencetusnya, hingga sekarangpun di era reformasi dan globalisasi Pancasila masih hangat diperbincangkan oleh banyak  kalangan berpendidikan terutama kalangan Politik dan mahasiswa.Kebanyakan dari para  pihak yang memperbincangkan masalah Pancasila adalah mengenai awal dicetuskannya Pancasila tentang sila perta aterutama.Memang dari sejarah awal perkembangan bangsa Indonesia dapat kita lihat bahwa komponen masyarakatnya terbentuk dari dua kelompok   besar yaitu kelompok agamis dalam hal ini didominasi oleh kelompok agama Islam dan yang kedua adalah kelompok Nasionalis.Kedua kelompok tersebut berperan besar dalam  pembuatan rancangan dasar Negara kita tercinta ini.Makalah ini dibuat sebagai catatan  perjalanan Pancasila dari jaman ke jaman, agar kita senantiasa tidak melupakan sejarah  pembentukan Pancasila sebagai dasar Negara, dan juga dapat digunakan untuk menjadi  penengah bagi pihak yang sedang berbeda pendapat tentang dasar Negara supaya kedepan kita tetap seperti semboyan kita yaitu “Bhineka Tunggal Ika” DAFTAR ISI Pokok Bahasan : • Bagaimana anda melihat peristiwa perumusan Pancasila 64 tahun yang lalu/ • Apa artinya Pancasila merupakan campuran berbagai ide? • Ada pendapat Pancasila merupakan hasil kompromi dari dua kekuatan yang bersaing saat itu? • Mengapa kita harus melihat sejarah pancasila? •Apa akibatnya jika Pancasila hanya dilihat dalam satu momentum saja? • Ke depan apakah sebagai pengikat Pancasila masih bisa diandalkan? • Bagaimana cara yang harus di lakukan untuk menanamkan pemahaman itu? • Bagaimana bisa orang Indonesia tidak lagi peduli dengan dasar Indone Indonesia sia (Pancasila)? • Dalam penerapan Pancasila gagal, apa pendapat anda? • Padahal Pancasila sangat mengandalkan kesejahteraan rakyat? •

 

Orang akan kembali percaya kepada Pancasila kalau nilai-nilai sudah dibuktikan? Penjabaran : Pancasila. Istilah Pancasila selalu berkumandang pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan HM Soeharto. Apa saja selalu dikaitkan dengan Pancasila. Begitu pula dengan Undang-Undang Dasar 1945 selalu dibicarakan. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dua istilah sangat  popular, bahkan selalu menjadi slogan Orde Baru.Kita tentu masih ingat tentang P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) yang disosialisasikan dalam dunia d unia  pendidikan, baik formal, informal maupun non-formal. no n-formal. Istilah Penataran P-4 tidaklah asing  bagi generasi muda kala itu. Selanjutnya buat mereka yang aktif dalam organisasi social kemasyarakatan dan politik, istilah asas tunggal Pancasila juga ramai dibincangkan.Sama halnya dengan Pancasila, istilah UUD 1945 juga selalu ditekankan oleh para elit Orde Baru. Mereka kala itu selalu menyebut-nyebut UUD 1945, terlebih ketika hendak menyusun atau membuat berbagai peraturan dan perundang-undangan. Pidato para pejabat selalu mengaitkannya kepada konstitusi tersebut.Tak pelak lagi, Pak Harto sebagai Presiden, mandataris MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan tokoh utama dalam mensosialisasikan Pancasila dan UUD 1945. Boleh disebut, Pak Hartolah yang secara tegas menyatakan bahwa pedoman, pegangan, landasan, acuan utama kita dalam bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara adalah Pancasila dan UUD 1945. “Kita harus melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,” ucap Pak Harto dalam tiap Penekanan kata murni dan konsekuen dipahami sebagai tidak perlunya lagi kita mengusik, mengotak-atik Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana apa adanya seperti yang ditetapkan  pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Guna mengamankan konstitusi, perubahan UUD 1945 hanya dimungkinkan jika melalui persetujuan lewat referendum.Dalam perjalanannya, mengingat  begitu kuatnya penekanan tentang pentingnya Pancasila dan UUD 1945 masa Orde Baru,  banyak orang merasa bosan, jenuh atau bahkan menjadi antipati. Terlebih lagi memang upaya mensosialisasikan dasar Negara dan konstitusi tersebut oleh elit Orde Baru kala itu seolah tidak ada jemu-jemunya, bahkan cenderung seolah seperti tidak ada kata henti. Kesan pemaksaan sering dijadikan untuk Pancasila. Sementara, banyak   pula yang melihat berbagai prilaku,alasan tindakan ataumenolak perbuatan, baik oleh pejabat maupun anggota masyarakat, dinilai menyimpang jauh dari nilai-nilai Pancasila yang disosialisasikan dan dilestarikan itu. Akhirnya ketika gerakan reformasi menerpa kita semua dan Pak Harto lengser pada 21 Mei 1998, Pancasila dan UUD 1945 ikut pula dilengserkan. Sosialisasi Pancasila lewat P-4 dihentikan. BP-7 (Badan Pelaksanaan Pendidikan dan Pengkajian Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) lembaga  penyelenggara P-4 dibubarkan. Sementara UUD 1945 diamandemen hingga 4 kali sehingga kini konstitusi kita dinilai betul-betul sudah menjadi baru, tidak lagi sama dengan apa yang dirumuskan para founding father.Buruk Rupa Cermin Dibelah, Lantas apakah dengan kita melengserkan Pancasila dan UUD 1945, kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara kini menjadi jauh lebih baik dibandingkan masa Orde Baru? Apakah berbagai krisis ekonomi,

 

krisis multi dimensi sebagaimana terjadi pada penghujung masa Orde Baru sudah teratasi? Sudah tentu jawabannya tidak dapat dapa t dinyatakan secara hitam putih. Hal yang pasti,  permasalahan yang dihadapi masa sekarang tampaknya tidak banyak beranjak jauh, terutama yang dirasakan oleh rakyat kalangan menengah ke bawah. Sementara untuk di kalangan sebagian elit secara pribadi-pribadi, kelompok atau golongan tentu saja menilai  banyak jauh meningkat pada kondisi saat ini. Terlebih bila kita memang total melupakan Pancasila dan UUD 1945.Nah, dari d ari kondisi saat ini yang dinilai masih gonjang ganjing itulah, sementara pihak melihat ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Mereka melihat kita selama ini ternyata ibarat “buruk rupa cermin dibelah.” Maksudnya, wajah kita yang buruk tapi malah yang kita rusak adalah cermin, alat bagi kita untuk dapat melihat siapa kita. Lebih jauh, dapat pula bagaikan: “kita tak pandai menari, lantai yang dibilang goyah.” Selain itu dapat pula ibarat: “pesawat yang gagal diterbangkan tapi landasan yang dipersalahkan.”Kenyataan tersebut membuat ada penilaian yang menyebutkan kita kini dalam kondisi memprihatinkan. Rakyat Indonesia mengalami degradasi deg radasi wawasan nasional  bahkan juga degradasi kepercayaan atas keunggulan dasar Negara Pancasila, sebagai sistem ideology nasional karenanya, elit reformasi mulai pusat sampai daerah mempraktekkan  budaya kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme. Jadi, rakyat dan bangsa Indonesia mengalami erosi jati diri nasional!” Kalau kita melihat masalah Undang-Undang Undang -Undang Dasar  1945 dan Pancasila. Ketiganya terlihat sepakat bahwa saat ini kita sudah melenceng atua  bahkan cenderung sudah mengabaikan penerapan substansi dari konstitusi dan ideologi  Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh para founding father, bapak bangsa. Penyelenggaraan kehidupan bermasyarkaat, berbangsa dan bernegara saat ini tidak lagi memakai acuan UUD 1945 dan Pancasila.Masa Orde Baru sudah memulai menanamkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pikiran kita. Selanjutnya sudah pula terus diucap-ucapkan dan banyak pula dicoba diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara. Dasar Negara dan konstitusi warisan founding fathers itu tidak disosialisasikan dalam waktu singat tapi makan waktu cukup lama, lewat proses dialog yang panjang. Lewat musyawarah mufakat yang tidak langsung begitu saja disetujui.Bayangkan,  penerimaan Pancasila sebagia satu-satunya asas buat organisasi sosial politik dan kemasyarakatan baru disepakati pada Sidang Umum 15 tahun setelah Orde Baru. Itu pun tidak langsung diterapkan karena MPR dibuat1983, dulu sekitar undang-undangnya. Sementara sampai berakhirnya Orde Baru, sebenarnya upaya sosialisasi dan pelestariannya pe lestariannya masih terus dilakukan.Sungguh saying, euphoria reformasi telah membuat kita lupa, mana yang harus tetap dipertahankan dan mana yang harus dibuang. Kita terlalu emosional sehingga semua produk Orde Baru dianggap keliru. Padahal yang keliru adalah dalam tararan operasional yang memang dimungkinkan dapat saja belum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.Hal paling menarik, kita melihat seolah Pancasila dan UUD 1945 adalah  produk Orde Baru. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen hanyalah rekayasa, sebuah kepentingan kekuasaan Orde Baru. Oleh karena itulah agaknya kenapa kita kini merasa tidak penting lagi melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Bukankah hal ini sangat naïf jika kita seharusnya mau menjunjung tinggi warisan para founding father?Founding father ibarat orangtua dalam kehidupan keluarga.

 

Dari kacamata agama, kita sebagai anak harus berbakti kepada orangtua. Artinya, warisan dan nilai-nilai yang ditinggalkan sebagai amanat orangtua harus kita junjung. Kalau tidak, kita dapat kualat, menjadi anak durhaka. Berbagai bencana yang terus melanda, krisis dan masalah yang terus menghinggapi rakyat kita, boleh jadi sebagai pertanda Tuhan menegur  kita karena kita kualat atau durhaka.Tampaknya, memang mau tidak mau kita harus kembali memakai wacana “mari melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.” Oke saja, titik tolaknya tidak dengan melihat apa yang dilakukan pada masa Orde Baru dan juga Orde Lama. Melainkan mari kital ebih jauh back to basic, melihat langsung sejarak produk awal lahirnya dasar Negara dan konstitusi yang kemudian ditetapkan pada 18 Agustus 1945. mungkin dari sini kita akhirnya dapat kembali membangun semangat Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya semangat Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pancasila sebagaimana kita yakini merupakan  jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Disamping itu juga telah dibuktikan dengan kenyataan sejarah bahwa Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi  perjuangan karena menjadikan bangsa Indonesia bersatu. Karena Pancasila merupakan ideology dari negeri kita. Dengan adanya persatuan dan kesatuan tersebut jelas mendorong usaha dalam menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan. Ini membuktikan dan meyakinkan tentang Pancasila sebagai suatu yang harus kita yakini karena cocok bagi  bangsa Indonesia. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kita ideologi sendiri diciptakan oleh destutt de trascky pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu, sebagai akal sehat dan beberapa kecenderungan filosofis, atau sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat yang dominant kepada seluruh anggota masyarakat (definisi ideology Marxisme).Untuk bisa melihat Pancasila sebagai lebih jernih kita perlu melihat sejarah awalnya Pancasila. Pancasila adalah sebuah istilah yang diciptakan Bung Karno dalam pidatonya di siding BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, sehingga dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Sedikit dari kita yang masih mengingat bahwa Pancasila versi Bung Karno di BPUPKI berbeda dengan Pancasila yang kita kenal sekarang.Secara histories, selama ini kita telah salah memahami Pancasila. Banyak orang mengira, Pancasila itu adalah sesuatu yang murni diciptakan oleh Soekarno, dan merupakan sebuah karya yang digali dari perut bumi Nusantara. Itu, jelas, tidak  seluruhnya benar, namun tidak juga semuanya salah.Yang benar adalah, apa yang dirumuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 itu, merupakan kristalisasi k ristalisasi dari pemikirannya sejak 1926. Kita tahu, pada tahun itu, Soekarno menulis sebuah buku yang dia beri judul  Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Nah, dari sinilah kemudian Soekarno mulai mengembangkan pemikirannya hingga 1940-an. Kemudian, ada orang bilang, Pancasila itu digali dari warisan asli Indonesia. Kata siapa? Kalau benar itu warisan asli bumi Indonesia, mengapa Soekarno dalam Lahirnya Pancasila menyebut pemikiran Lenin, Sun Yat Send an beberapa ahli lainnya? Pancasila yang kita kenal sekarang adalah Pancasila versi Piagam Jakarta, dengan revisi sila pertama. Pancisa versi Bung Karno adalah seperti ini : 1.Kebangsaan2.Internasionalisme atau kemanusiaan3.Mufakat dan demokrasi4.Kesejahteraan sosial5.Ke-Tuhanan Yang Maha EsaBung Karno melihat bahwa

 

yang paling penting sebagai fondasi berbangsa adalah kita harus menjadi sebuah bangsa yang satu. Setelah itu baru menyusul kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, dan ke-Tuhanan. Dulu sewaktu masih sekolah aku sempat mempertanyakan kenapa Bung Karno menempatkan ke-Tuhanan sebagai sila terakhir. Apakah Bung Karno menganggap Tuhan tidak penting? Bung Karno melihat sila ke-Tuhanan sebagai sebuah penutup untuk  melengkapi. Beliau menyadari bahwa agama-agama yang berbeda di Indonesia juga bisa membawa benih perpecahan. Sebagai penutup, sila ke-Tuhanan versi Bung Karno berarti toleransi beragama, janganlah keempat sila sebelumnya sebe lumnya tercerai-berai hanya karena  pertikaian agama. Itulah versi Bung Karno. Lain lagi dengan versi Mohammad Yamin. Beliau menempatkannya seperti ini : 1.Peri Kebangsaan2.Peri Kemanusiaan3.Peri KeTuhanan4.Peri Kerakyatan5.Keadilan Sosial Kemudian Yamin merevisinya menjadi : 1.Ketuhanan Yang Maha Esa2.Rasa Persatuan Indonesia3.Rasa Kemanusiaan yang adil dan  beradab4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /  perwakilan5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mohammad Yamin menempatkan Tuhan di sila pertama. Yamin memaknai sila ke-Tuhanan berbeda dengan Bung Karno. Baginya ke-Tuhanan bukan menjadi dasar Negara melainkan pengakuan akan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Yamin juga melihat potensi sila ini sebagai pemecah bangsa. Tiap-tiap agama monoteis memiliki konsepsi Tuhan yang berbeda-beda. Belum lagi yang animis, polities apalagi ateis. Oleh karena itu di dalam pidatonya ia mengatakan bahwa keTuhanan hanya mengikat bagi bangsa Indonesia, tidak mengikat bagi masing-masing  pribadi. Namun tawaran ini juga memberikan masalah baru, karena kalau sila pertama tidak  mengikat, begitu pula sila berikutnya, dengan demikian peri kemanusiaan juga tidak  mengikat, begitu pula kebangsaan, kerakyatan dan keadilan. Ini menjadi masalah besar. Sementara itu golongan Islam umumnya mempunyai tafsir yang lain. Kelompok ini dapat diwakili oleh pemikiran Hatta, Natsir dan Hamka. Mereka semua berpendapat bahwa sila  pertama adalah fondasi bagi sila-sila lain. Karena jika seorang mengakui Tuhan Yang Maha Esa, ia juga otomatis menjadi seorang yang berperikemanusiaan, kebangsaan kerakyatan, dan tentunya juga berkeadilan sosial. Sila pertama adalah inti dari Pancasila. Golongan agama, khususnya monoteis, setelah digantinya versi Piagam Jakarta yang berbunyi ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalan syariat Islam bagi penganutnya, dapat menerima versi ini.Akhirnya adalah Pancasila dari Piagam Jakarta-lah yang kita  pakai sampai saat ini, minus sila Pertama :Kebangsaan Indonesia Indon esia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyusunan Piagam Jakarta ini adalah panitia kecil yang terdiri dari Soekarno, Hatta, Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakkir, Agus Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasjim dan Mohammad Moh ammad Yamin. Kelompok ini memang didominasi oleh golongan Islam, sehingga tidak aneh hasilnya seperti demikian. Dan bisa dipahami bahwa Ke-Tuhanan yang Maha Esa versi Piagam Jakarta mengacu pada ke-Tuhanan versi Islam, atau paling tidak versi agama monoteis. Agama polities seperti

 

Hindu dan agama ateis seperti Buddha tidak mendapat tempat. Begitu pula penganut animisme, dinamisme, dan banyak kepercayaan menurut adat lainnya. penganut paham materialis seperti komunisme juga tidak mendapat tempat. Jumlah mereka yang diabaikan memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan penganut monoteisme tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga berdiam di tanah Indonesia.Salah satu bukti cerdasnya Soekarno. Sepanjang proses pergerakan nasional dan pasca kemerdekaan, ideologi yang selalu bersaing adalah kekuatan Islamisme dan kekuatan nasionalisme. Karena itu, Soekarno memberikan sebuah rumusan yang bisa mengikat kedua ideologi itu untuk  kepentingan bangsa. Rumusan itu adalah Pancasila. Jadi, tujuan Soekarno merumuskan Pancasila adalah untuk memberi kedua ideologi yang berbeda itu suatu pegangan bersama. Jadi, sangat tidak mungkin memisahkan Soekarno dengan Pancasila? Tentu saja tidak mungkin. Dan ini yang penting, adalah sangat keliru kalau ada orang yang mengidentikkan Soekarno hanya dengan Pancasila yang dirumuskan 1 Juni. Pancasila yang dirumuskan 1 Juni itu adalah Pancasila yang kemudan berproses sampai 18 Agustus. Jadi, kalau ada orang yang menilai Pancasila 1 Juni, Pancasila 22 Juni, dan Pancasila 18 Agustus, itu masing-masing berbeda, yakin saja, orang itu tidak paham sejarah. Pancasila itu adalah dari 1 Juni, 22 Juni hingga 18 Agustus, itu tidak bisa dipisahkan. Dan, di setiap momen itu, Soekarno selalu menjadi penentu. Jadi, kalau ada orang yang mau memisahkan Pancasila dengan Soekarno, itu kecelakaan sejarah.Di sinilah akar permasalahan Pancasila, di sila pertama. Sila-sila yang lain relatif tidak bermasalah dan dapat diterima semua pihak. Persoalan ini kemudian dibawa ke Konstituante yang bertugas merumuskan sebuah undang-undang dasar yang tetap, mengingat semua undang-undang dasar sebelumnya (UUD 45, UUD RIS, UUD Sementara) adalah bersifat sementara. Masalah perumusan dasar Negara adalah penting sebelum penyusunan konstitusi karena diperlukan pijakan filosofis bagi konstitusi: apakah ia berdasar agama, atua yang lain misalnya. Pancasila yang tercantum di UUD 1945 adalah sebuah kesepakatan sementara yang diterima dalam keadaan darurat, dimana perbedaan-perbedaan diabaikan demi kepentingan situasi. Adalah tugas Konstituante untuk menyelesaikan masalah ini, begitu besar masalah yang diemban oleh Konstituante. Di lain pihak Konstituante adalah badan paling demokratis yang pernah ada di bumi Indonesia. Ia dibentuk oleh pemilu yang paling d demokratis emokratis dalam sejarah Indonesia. Semua orang menaruh harapan besar pada Konstituante.Di dalam Konstituante terdapat pertentangan yang kuat tentang tafsir Pancasila ini. Penafsiran kelima sila lima tersebut tidak mencapai kesepakatan mengenai sila apa yang paling mendasar. Golongan agama melihat sila yang pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai yang paling utama dan mendasari sila yang lain. Golongan komunis, yang cukup besar waktu itu sebagai  pemenang ke-4 Pemilu tentu tidak bisa b isa menerima ini. Mereka mau mengubah sila pertama menjadi “Kebebasan Beragama”. Secara implicit sebenarnya mereka mau memasukkan tafsir bahwa bebas beragama juga berarti bebas tidak beragama, yang menjadi landasan  berpikir bagi paham mereka. Ini tentu saja tidak bisa diterima oleh golongan agama, karena melihat ini sebagai pintu masuk bagi komunis untuk mengambil alih Negara ini.Pihak  nasionalis yang diwakili PNI juga memiliki pemikiran yang lain. Mereka mengikuti  pemikiran Bung Karno yang menempatkan kebangsaan sebagai sila yang utama. Bung Karno jika dipaksa menyarikan Pancasila menjadi satu sila, ia menamakannya Ekasila,

 

yaitu “Gotong Royong”. Golongan agama tentu tidak bisa menerima ini juga, ka karena rena sila utamanya menjadi bukan sila ke-Tuhanan. Perdebatan tiga golongan ini cukup untuk  membuat siding Konstituante panas. Sayangnya masalah ini tidak pernah selesai. Pada saat Konstituante sedang masa reses, mereka ditelikung dari belakang lewat persekutuan di  belakang antara Soekarno lewat PNI, tentara melalui IPKI (Ikatan Partai Pendukung Kemerdekaan Indonesia) dan PKI memboikot Konstituante. Akhir ceritanya sudah kita ketahui semua, Dekrit Presiden yang mengakhiri era paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Sebuah kesempatan emas untuk menyelesaikan masalah bangsa yang paling  besar, masalah dasar Negara, seperti yang diamanatkan UUD 1945, telah lewat, digantikan dengan masa dictatorial Soekarno. Sejak itu pintu perdebatan dasar negara ditutup, digantikan oleh ideologi Nasakom yang diajukan Soekarno. Hal yang sama pun dilakukan oleh Soeharto dengan ideologi Pancasila (versi Orde Baru) dengan P4 dan 36 butir   pengamalan Pancasila. Pancasila yang belum selesai ini pun menjadi alat penguasa, bukan lagi menjadi dasar negara.Pancasila yang belum selesai ini menyimpan masalah yang sewaktu-waktu bisa terbuka kembali. Seperti kata Sutan Takdir Takd ir Alisyahbana dalam  pertemuan Perhimpunan Pendidikan Indonesia di Bandung tanggal 27 Desember 1950, Pancasila hanyalah kumpulan faham-faham yang berbeda-beda untuk menenteramkan semua golongan pada rapat. Dengan demikian golongan agama dalam ditenteramkan dengan sila pertama. Mereka yang humanis dapat dipuaskan dengan sila kedua. Yang nasionalis dengan sila ketiga, yang democrat dengan sila keempat dan sosialis dengan sila kelima. Mengenai apakah semuanya bisa berkesinambungan menjadi satu ideologi negara adalah persoalan lain, karena masing-masing golongan mempunyai tafsirnya masingmasing terhadap Pancasila. Memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 1945, adalah memperbincangkan ideologi nasional Bangsa Indonesai yang tentu saja akan dikaji berdasarkan konteks waktu, generasi dan semangat jaman, maupun perspektif sudut pandangnya, dan diharapkan dapat menjadi wacana yang lebih komprehensif serta bermuara pada kegiatan dan tindakan yang nyata, sehingga tidak terjebak dalam romantisisme, abstraksi dan angan-angan pemikiran belaka. Pancasila tidak bergerak pada proses konseptualisasi ko nseptualisasi yang semakin mantap, tetapi mempunyai peran dalam kegiatan empiric dsebagai d sebagai visi, orientasi dan perangkat kritik  dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Pembudayaan Pancasila sebagai ideologi modern harus berjalan selaras dengan proses pembangunan bangsa dalam berbagai aspeknya tanpa terjebak dalam praktik p raktik dogmatisme dan determinisme, serta indoktrinasi. Indonesia dan Pancasila adalah realitas histories dari hasil perjuangan rakyat yang melepaskan diri dari penjajahan dan penindasan, untuk hidup sebagai bangsa yang lebih  bermartabat dan lebih sejahtera. Pancasila sebagai ideologi bangsa mempunyai makna fungsional sebagai penopang solidaritas nasional dan sekaligus sebagai sumber inspirasi  pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.Pancasila oleh para founding fathers dimaksudkan sebagai staat fundamental norm sekaligus philosophie grondslag. Makna dari hal h al ini adalah ditempatkannya Pancasila sebagai sistem nilai yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan  bernegara, serta filosofi hidup bagi setiap warga negara. neg ara. Panasila dengan demikian memiliki makna emansipatif karena ada orientasi berupa tindakan praktis dalam setiap

 

denyut kehidupan di Indonesia. Pancasila menjadi jiwa yang tertanam dalam setiap sanubari seluruh elemen bangsa untuk menyusun Indonesia, kini dan esok.Dalam  pengalaman kehidupan kebangsaan kita, Pancasila yang telah berusia 64 tahun lamanya, telah melampaui ruang dan waktu berdialektika dengan dinamika jaman. Sepanjang waktu itu, Pancasila telah menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dengan berbagai dinamikanya. Sejarah lahirnya Pancasila memberikan pesan kepada kita bahwa Pancasila merupakan manifestasi dari keluhuran budi dan semangat kolektifitas dari bangsa Indonesia yang oleh para founding fathers dirumuskan menjadi suatu tata nilai bagi kehidupan kebangsaan yang lebih untuk Indonesia yang merdeka. Pancasila menjadi produk histories dari konsensus sosial segenap kekuatan sosial politik po litik yang membentuk Indonesia modern tersebut, sekaligus dijadikan pengalaman empiris dalam menciptakan harmoni di antara  perbedaan kepentingan dari keragaman orientasi. Nilai-nilai Pancasila pada praktik   pengejawantahannya kemudian sangatlah dipengaruhi oleh struktur kepentingan kekuasaan  politik yang tengah berlangsung. Pengalaman sejarah politik bangsa kita memperlihatkan hal tersebut. Pancasila pernah berada pada p ada masa dijadikan suatu instrumen politik untuk  mengakhiri fragmentasi dan kekacau balauan politik eksperimen demokrasi liberal dalam sistem politik parlementer yang bertentangan dengan Pancasila yang berlandaskan nilainilai ke-Indonesiaan. Dengan demikian, keluarnya dekrit Presiden 1 Juli 1959 dapat dimaknai sebagia suatu upaya politik untuk mengembalikan prinsip permusywaratan yang merupakan nilai principal dalam Pancasila dan UUD 1945.Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, Pancasila harus berdialektika dengan interpretasi yang dilakukan oleh kekuasaan Orde Baru. Komitmen untuk melaksanakan Panasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen pada realitasnya kemudian justru menjadi jargon dan idiom politik   belaka. Kita menyaksikan realitas adanya keretakan antara sistem nilai ideal dengan  pengalaman praktis. Pancasila bermetamor bermetamorfosa fosa sebagai ideologicalstate apparatus dalam bentuk doktrin resmi berupa butir-butir P4 yang dioperasionalisasikan d ioperasionalisasikan oleh represif state apparatur  dalam forum-forum resmi penataran, litsus negara dengan berbagai aparatusnya. Tingkat  pemahaman terhadap butir-butir P4 kemudian menjadi ukuran bagi sesuatu yang oleh negara dianggap sebagai kadar komitmen terhadap Pancasila. Persoalan muncul bukan pada nilai-nilai ideal yang terkandung dalam P4, namun terletak pada kesenjangan antara nilainilai ideal dalam penjabaran Pancasila dalam praktek kenegaraan.Tak hanya itu, Pancasila  pun digunakan sebagai instrumen untuk melakukan penataan politik yang muaranya adalah menjaga legitimasi dan stabilitas kekuasaan rezim yang berlangsung. Atas nama Pancasila,  penguasa secara sewenang-wenang melakukan tindakan represi terhadap masyarakat yang kritis dan dianggap potensial menjadi ancaman bagi kekuasaan. Dua realitas penyelewenang terhadap nilai-nilai Pancasila :Pertama : adalah bentuk dari praktik kemalasan bangsa untuk senantiasa mengaktualisasi dan merevitalisasi nilai-nilai luhur jati diri bangsa, sebagai elaborasi Pancasila terhadap konteks aspirasi jaman dan generasi. Sehingga menjadikan kita tidak percaya diri dan gamang. Mengadopsi sebuah nilai dengan menirunya mentah-mentah. Bila tanah (baca: ruang) yang mau dipijak saja tidak tahu, lagit (baca: jaman) mana yang akan dijunjung. Kedua

 

: terutama pada praktik penyederhanaan, yang melahirkan penyeragaman dan orientasi kepada materi yang bersifat fisik belaka. Proses sebagai nilai penentuan pen entuan hasil cenderung diabaikan, tak pelak lebih mudah menerima hal yang instant dan cepat saji.Rakyat dan realitasnya diabaikan perannya sebagai unsur emansipatoris bersama pemerintah dan d an negara, untuk menggunakan Pancasila dalam menilai pembangunan bangsa dan Negara. Pada prinsipnya kedua praktik penyimpangan, adalah praktik korupsi, terutama terhadap nilai, yang kini telah melahirkan ketidakadilan, diskriminasi, dan cenderung menggunakan kekerasan daripada berdialog dan bertoleransi karena pluralitas masyarakat dan budayanya. Indonesia, kini memasuki babak lanjut dari d ari perjalanan sejarahnya, masuk pada tata masyarakat global yang makin integrative. Berjuta peluang dan tantangan ada didepan kita. Perkembangan teknologi dan informasi memungkinkan kita untuk mengembangkan diri dan memajukan peradaban kita. Namun demikian, ketidak siapan kita dapat juga menimbulkan permasalahan dalam pergaulan global. Dalam konteks ini kita merasakan  bahwa dampak globalisasi yakni liberalisasi ekonomi dengan praktik korporasi yang tamak  yang pernah dialami oleh bangsa kita hampir genap empat abad lamanya. Mulai era imperialisme kolonial Belanda dengan Perseroan Terbatas yang bernama VOC menancapkan kuku kekuasaannya dikerajaan-kerajaan Nusantara. Kemudian hingga  berlangsung pada derajat yang lebih intens ketika pada pemerintahan yang merilis kebijakan politik dan ekonomi pintu terbuka terhadap kepentingan modal asing. Dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing Tahun 1967, membawa Indonesia dalam tata ekonomi yang dikonstruksi oleh paham kapitalisme-liberalisme kapitalisme-liberalisme secara lebih dalam. Pancasila dilupakan sebagai dasar filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat menjadi dasar penataan, politik, ekonomi dan Negara. Liberalisasi tahap lanjut saat ini,  berjalan parallel dengan arus gerakan demokratisasi. ng diusung oleh gelombang reformasi, implikasinya adalah semakin terbukanya ruang untuk mengekspresikan kebebasan yang cenderung menjadi anarki. Liberalisasi melanda seluruh sector dan bidang kehidupan tanpa terkecuali dan menyeret Indonesia dalam tata dunia global tanpa reserve .Liberalisasi ini di satu sisi memberikan inspirasi akan tata masyarakat bebas, keluar dari  praktek penindasan dan penjajahan, dari rezim yang hegemonic dan represif. Kebebasan ini diyakini dapat memberikan kesempatan untuk menata kehidupan lebih baik sebagaimana menjadi cita-cita founding fathers.Namun demikian, yang perlu dikritisi adalah muatan kepentingan neo-liberal yang menyelusup dalam kebebasan ke bebasan ini sarat dengan sejumlah kontradiksi yang tidak sesuai dengan Indonesia Merdeka yang kita cita-citakan.Saat ini para  pemimpin negara kita, seolah kehilangan daya untuk bernegosiasi dengan kepentingankepentingan global maupun kepentingan kelompok yang kerap bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini membuat masyarakat bangsa kita mengalami kemunduran kebelakang jauh seperti yang dicita-citakan Pancasila, dan terjebak dalam berbagai  problematika kebangsaan yang semakin carut-marut, kompleks, dan akut. Dalam alam yang lebih bebas kini, negara tidak lagi mempunyai kemampuan monopolistic untuk menafsirkan Pancasila. Kini ada ruang yang sama terbuka bagi siapapun untuk menginterpretasikan Pancasila dalam suasana demokratis. Implementasi Pancasila tidak pada sekedar seked ar abtraksi

 

teoritis, tetapi semakin emansipatif berupa tindakan-tindakan praktis dalam berbagai bidang kehidupan, Pancasila tidak hanya sumber etik sosial, tetapi juga sebagai instrument politik   bagi masyarakat untuk melihat kinerja struktur kekuasaan yang sedang berlangsung dan melawan semua bentuk ketidak adilan sosial, diskriminasi, kekerasan dan segala manifestasinya. Logika yang memposisikan Pancasila adalah alat kekuasaan harus dibalik  dengan menyertakan nilai-nilai yang tumbuh berkembang dalam masyarakat secara demokratis, dan kacamata untuk melihat dan memastikan kekuasaan telah bekerja sesuai dengan mandat rakyat. Pancasila sebagai ideology nasional, merupakan konsensus sosial yang bersifat final. Konsekuensi dari hal ini adalah penerimaan terhadap Pancasila secara demokratis tanpa wacana dan upaya-upaya menyangsikan keberadaannya. Para pemimpin elit politik yang ada pada supra dan infra struktur politik memikul tanggung jawab besar  untuk mengintegrasikan Pancasila dalam semua dimensi kehidupan dan menjawab seluruh  persoalan yang terjadi dan dirasakan bangsa kita saat ini. Oleh karenanya elit politik harus  berani memutar haluan kembali, kembali pada Pancasila sebagai pedoman dalam perilaku  politik secara nyata dengan berpijak teguh pada tiga hal : Pertama , karena kita adalah negaram erdeka, tentunya harus menunjukan memiliki kedaulatan. Kedaulatan yang tidak dinilai karena formalitas batas geografis dan pengakuan politik dari negara lain. Namun yang terpenting, memberikan peneguhan rakyat kita sendiri, dengan cepat dan berani bersikap, tegas dan jelas, pada pengambilan keputusan yang menyangkut rakyat dan Negara. Kegamangan dan keragu-raguan, sama saja menyemai sikap oposisi yang selanjutnya anarkis yang massif guna pemenuhan keputusan dan kebijakan yang  berkaitan dengan rakyat dan negara. Kedua , di bidang ekonomi yang seharusnya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengelolaan sector yang menjadi sumber daya ekonomi bangsa diprioritaskan  bertumpu pada potensi bangsa sendiri dan untuk kepentingan rakyat banyak. Proses menghadirkan kemampuan berdiri, tidak disederhanakan dengan tindakan nasionalisasi aset. Karena hidup dalam perkembangan dunia yang kian mengglobal, menjadi lebih mudah bila pilihannya pada semakin meningkatkan kemampuan dan keunggulan daya saing  bangsa. Kemampuan dan keunggulan daya saing pada sumber daya manusia, baik pada  produksi, konsumsi dan komunikasi. Ketiga , kekayaan akan ragam budaya dan nilai-nilai luhurnya adalah modal bagi kepribadian  bangsa Indonesia. Modal dasar ini harus semakin dikembangkan untuk pemenuhan dan  peningkatan peran kontributifnya padap engembangan peradaban dunia secara universal. Hal inilah kenapa Bung Karno, salah satu pendiri negara dan bangsa Indonesia, menuliskannya kepada kita dengan : ….nasionalisme kita, adalah nasionalisme yang hidup  pad ataman sari internasionalisme. Pancasila harus diintegrasikan dalam perilaku sosial maupun politik dan sebagai alat pemersatu bangsa di semua dimensi kehidupan. Perubahan akan dapat terjadi jika para pemimpin politik kita dapat memberikan tauladan kepada seluruh masyarakat akan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Bentuk nyata dari keteladanan dan konsistensi pelaksanaan Pancasila ini dpaat dimulai dengan

 

diakhirinya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, praktik  kejahatan korupsi, ego kepentingan yang bersifat sektoral, pengutamaan permusyawaratan sebagai mekanisme politik dalam menyelesaikan seluruh persoalan bangsa dan menolak  seluruh kepentingan asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional.Pancasila dinilai gagal meniupkan roh kebangsaan dan spiritualitas rakyat Indonesia? Karena dianggap terlalu normative dibandingkan dengan ideology lainnya, semisal Marxisme, Sosialisme dan Liberalisme, terutama dalma hal metodologinya, maka ada yang mengatakan hal itu  benar. Bagaimana bisa mengangkat bangsa ini, jika Pancasila telah terpinggirkan dari zona kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila hanyalah sebuah artefak sejarah yang nasibnya tak   jauh beda dengan sampah, dimasukkan di tempat pembuangan dan dilupakan begitu saja. Apalagi menurut Koento Wibisono Siswomihardjo, penghapusan Ketetapan MPR Nomor  II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menimbulkan sikap alergi dan sinis masyarakat terhadap Pancasila. Yang lebih menyedihkan lagi adalah hampir  70% perguruan tinggi telah menanggalkan mata kuliah Pancasila sebagai bahan ajarnya. Ini adalah preseden buruk bagi Panasila sendiri. Semakin Pancasila terpinggirkan, bangsa Indonesia terancam krisis ideology dan mudah tersusupi ideologi lain yang kental sectarian. Ini adalah titik nadir bagi keberlanjutan NKRI (Gatut Saksono:2007). Ada beberapa ideology yang masih eksis. Ideology kapitalisme menawarkan nikmat duniawi seperti kekayaan, penguasaan modal sebagai tujuan pokok. Sedangkan komunisme menawarkan  persamaan kepemilikan antar individu dalam suatu komunitas sebagai representasi keadilan distributive yang menjadi unsur pokoknya. Di Indonesia, ideologi Pancasila menawarkan keluhuran budi dalam etika sebagai daya pikat untuk mengundang masyarakat sepaham dengan muatan ideologi yang dibawanya. Jadi semua ideologi pada umumnya menawarkan satu garis perjuangan pokok sebagai konsentrasi utamanya. Kemudian dengan isu pokok  tersebut diasumsikan dapat menjawab segala persoalan kehidupan. Indikasi tersebut banyak bermunculan mengingat perilaku para ideolog cenderung menjadi fanatik, dan bangga, terhadap ideologi yang dianutnya. Kaum kapitalis begitu bernafsunya mengejar uang sebagai pangkal pokok kehidupan. Sehingga apapun yang tidak berbau uang  bukanlah kehidupan yang pantas untuk dijalani. Demikian juga komunisme, para pengajur  ideologi ini begitu lantang meneriakan keadilan distributif bagi kaumnya, tanpa pernah mengimbangi dirinya dengan sisi spiritualisme. Akibatnya ideologi yang ada sekarang terlihat kurang utuh dalam menyikapi problem kehidupan. Ideologi terlalu didewakan menjadi sebuah sistem yang mampu menuntaskan segala hal. Padahal ideologi di mata orang awam yang dihinggapi perut lapar, takkan ada manfaatnya apa-apa jika tidak  mendatangkan keadilan dan kemakmuran. Maka dari itu persoalan umat manusia hubungannya dengan kehidupan bangsa, terutama ekonomi menjadi begitu dominant. Prof. Gunar Mirdal peraih hadiah nobel bidang ekonomi melalui penelitiannya mengenai keterpurukan negara-negara terbelakang dalam bidang ekonomi menyebutkan bahwa faktor  akhlaklah yang menjadi penyebab utama keterbelakangan tersebut. Hal ini menandaskan  bahwa dalam kehidupan apapun segala persoalan harus menempatkan pembenahan perilaku harus menjadi perhatian utama. Artinya bahwa apapun ideologi yang dianut, tetap aspek   perilaku memegang kunci dalam membangun peradaban. Pancasila yang notabene dilahirkan atas pondasi nilai-nilai luhur yang tumbuh di dalam diri bangsa Indonesia,

 

menurut saya amatlah pantas dijadikan ideologi trans nasional. Hal ini didasarkan pada subtansi nilai-nilai Pancasila yang cenderung melengkapi berbagai unsur-unsur kehidupan termasuk didalamnya ideologi dan bukannya membenturkannya. Sehingga Pancasila, saya nilai sebagai ideologi yang mempunyai karakteristik konvergensi daripada dikotomis. Oleh karenanya untuk mendapatkan hasil yang dicita-citakan Pancasila dibutuhkan pemahaman  bersama ( mutual understanding ) dan tingkat pendidikan yang lebih baik ( well educated ) agar kesan yang muncul dari pancasila sebagai ideologi tidak terlalu apologetic. Menurut Ma’ruf Amin, Pancasila memang bukan agama, karena ia merupakan kumpulan value (nilai) dan vision (visi) yang hendak diraih dan diwujudkan bangsa Indonesia saat berikhtiar mendirikan sebuah negara. Menurutnya Pancasila adlaah sebagai Vision of state . Inilah yang sering kali tidak dipahami para penentang Panasila sebagai ideologi transnasional bangsa Indonesia. Mereka kecewa kepada Pancasila karena tidak membawa  perubahan yang berarti bagi hidup mereka. Padahal jika kita lihat pandangan Feith, Persepsi yang salah dari beberapa kelompok terhadap Pancasila sebenarnya bukan terletak pada nilai-nilai luhurnya, tetapi lebih ditujukan kepada cara menafsirkan dan memperlakukan nilai-nilai tersebut (Feith, 1991). Ke depan agaknya senada dengan pendapat Dr. Kaelani, agar Pancasila tidak menjadi ideologi Transnasional yang tumpul maka perlunya adanya  pembenahan dari epistemology pemahaman kita terhadap Pancasila. Beliau mengusulkan agar ada usaha untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah dengan : • Mengembangkan nilai-nilai Pancasila melalui pengembangan Pancasila sebagai kerangka dasar pengembangan dasar epistemis ilmu. • Pancasila sebagai landasan etis bagi pengembangan ilmu. • Pancasila sebagai landasan filosofis pengembangan pendidikan yang berkepribadian Indonesia.