Pajak Tangguhan Kelompok 3

MAKALAH PERPAJAKAN II PAJAK TANGGUHAN

Disusun oleh Rena Deyana A (0113U293) Michael Prima Sakti de Wanna (0113U299) Dianika Rachmadini (0113U335) Kamia Geni S (0113U341) Tsalits Nur Fitriani (0113U346) Kelas H

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Bandung, November 2015

Penyusun

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.......................................................................................................................i DAFTAR ISI....................................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................1 1.1

Latar Belakang..................................................................................................................1

1.2

Rumusan Masalah.............................................................................................................1

1.3

Tujuan...............................................................................................................................2

BAB II PEMBAHASAN.................................................................................................................3 2.1 Pajak Tangguhan (Deferred Tax)...........................................................................................3 2.2 Metode Alokasi Pajak Interperiode........................................................................................6 2.3 Deferral Method (Metode Pajak Tangguhan)........................................................................6 2.4 Liability Method (Metode Kewajiban)..................................................................................7 2.5 Net Of Tax Method (Metode Pajak Neto)..............................................................................7 2.6 Alokasi Pajak Interperiod (Interperiod Tax Allocation).........................................................7 2.7 Kewajiban Pajak Tangguhan dan Aktiva Pajak Tangguhan...................................................7 2.8 Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liability)..........................................................9 2.9 Aktiva Pajak Tangguhan......................................................................................................11 2.10 Kompensasi Kerugian........................................................................................................12 2.11 Ilustrasi yang Komprehensif Berkenaan dengan Masalah Pajak Tangguhan.....................17 2.12 Alokasi Pajak Intraperiod..................................................................................................20 2.13 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Waktu......................................................................22 2.13.1 Perbedaan Permanen...................................................................................................22 2.13.2 Perbedaan Waktu atau Sementara................................................................................22 2.14 Penyajian Pajak Tangguhan Di Neraca..............................................................................23 2.15 Penyajian Pajak Tangguhan di Laporan Laba Rugi...........................................................24 BAB III KESIMPULAN...............................................................................................................25 DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................................26

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya, namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekedar instrument pentransfer sumber daya ( fungsi budgeter ) akan tetapi sering kali digunakan untuk tujuan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesajahteraan dan lain- lain ( fungsi mengatur ) yang kadang – kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Pada umumnya, bentuk dan isi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan untuk kepentingan perpajakan hamper tidak berbeda jauh dengan bentuk dan isi yang terdapat dalam Laporan Keuangan untuk kepentingan komersial. Penghasilan Kena Pajak ( PKP – Taxable Income ) dihitung berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan ( KPPP ), sedangkan Penghasilan Sebelum Pajak ( PSP – Accounting Income atau Pretax Accounting Income atau Pretax Book Income ) dihitung berdasarkan standar yang disusun oleh profesi yang dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ). Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Kena Pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut “ PPh terutang – Income Tax Payable atau Income Tax Liability “ sedangkan Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Sebelum Kena Pajak disebut sebagai “ Beban Pajak Penghasilan – Income Tax Expense atau Provision for Income Taxes “ 1.2 Rumusan Masalah  Apa yang dimaksud dengan pajak tangguhan?  Apa saja metode yang digunakan dalam pajak tangguhan?  Apa yang dimaksud dengan aokasi pajak interperiod?  Apa yang dimaksud dengan kewajiban pajak tangguhan?  Apa yang dimaksud dengan aktiva pajak tangguhan?  Bagaimana penyajian pajak tangguhan di neraca?  Bagaimana penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi?

1

1.3 Tujuan  Mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak tangguhan.  Mengetahui metode yang digunakan dalam pajak tangguhan.  Mengetahui apa yang dimaksud dengan alokasi pajak interperiod.  Mengetahui apa yang dimaksud dengan kewajiban pajak tangguhan.  Mengetahui apa yang dimaksud dengan aktiva pajak tangguhan.  Megetahui penyajian pajak tangguhan di neraca.  Mengetahui penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi?

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pajak Tangguhan (Deferred Tax) Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan, baik subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan, dikenakan Pajak Penghasilan dan untuk menghitung Pajak Penghasilan tersebut, subjek pajak yang bersangkutan berkewajiban mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang disediakan oleh Instansi Pajak. Pada umumnya, bentuk dan isi yang terdapat dalah Surat Pemberitahuan untuk kepentingan perpajakan hampir tidak berbeda jauh dengan bentuk dan isi yang terdapat dalam Laporan Keuangan untuk kepentingan komersial. Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, sedangkan Penghasilan Sebelum Pajak (PSP) dihitung berdasarkan standar yang disusun oleh profesi yang dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena basis pengenaan penghasilan untuk keperluan perhitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan basis perhitungan penghasilan untuk keperluan komersial, maka akan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keuda basis tersebut. Pajak penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Kena Pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah, disebut sebagai PPh terutang – Income Tax Payable atau Income Tax Liability sedangkan Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Sebelum Pajak, disebut sebagai Beban Pajak Penghasilan – Income Tax Expense atau Provision for Income Taxes. Sebagai perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan Beban Pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial, dalam akun pajak tangguhan (deferred tax) baik asset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhannya. Aset pajak tangguhan dapat disamakan semacam lebih bayar pajak yang akan diganti di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer, sedangkan kewajiban pajak tangguhan dapat disamakan semacam kurang bayar pajak yang akan dibayar di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Kenaikan neto asset pajak tangguhan menyebabkan pengurangan beban pajak perusahaan, sebaliknya kenaikan neto kewajiban pajak 3

tangguhan menyebabkan kenaikan beban pajak perusahaan. Beban pajak menurut pembukuan dapat dihitung sebagai berikut: Pajak Penghasilan terutang Tambah : Kenaikan neto kewajiban pajak tangguhan Kurang : Kenaikan neto asset pajak tangguhan Beban pajak menurut pembukuan Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan temporer antara pembukuan dan pajak, sedangkan perbedaan permanen antara pembukuan dan pajak tidak mempengaruhi terhadap perhitungan beban pajak menurut pembukuan maupun terhadap perhitungan pajak terutang. Oleh karena perbedaan permanen tidak menghasilkan pajak tangguhan, maka perhitungan beban pajak menurut pembukuan dapat juga dilakukan sebagai berikut: Penghasilan Sebelum Pajak menurut pembukuan Tambah: Perbedaan permanen menurut pembukuan/pajak kurang bayar Penghasilan menurut pembukuan setelah penyesuaian dengan perbedaan permanen Kali: Tarif pajak Beban pajak menurut pembukuan Fundamen yang mendasar berkenaan dengan Akuntansi Pajak Penghasilan adalah: 1. Jumlah pajak masa yang akan datang dan pajak tangguhan (Future taxable amounts and deferred taxes). 2. Jumlah pengurangan masa yang akan datang dan pajak tangguhan (Future deductible amounts and deferred taxes) 3. Penyajian Laporan Laba Rugi (Income Statement presentation). 4. Perbedaan spesifik (Spesific differences). 5. Pertimbangan tariff (Rate considerations). Beberapa terminology dan pengertian yang digunakan dalam pembahasan berkenaan dengan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak, terlihat sebagai berikut: Beban

Pajak

Expense)

Penghasilan

(Income

Tax Jumlah pajak penghasilan yang dialokasikan untuk periode yang bersangkutan yng dihitung berdasarkan Tarif Orisinal x Penghasilan

sebelum pajak. Pajak Penghasilan terutang (Income Tax Jumlah pajak penghasilan yang dihitung 4

Liability)

berdasarkan Tarif Orisinal x Penghasilan Kena Pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-

Penghasilan Sebelum Pajak

undangan perpajakan. Penghasilan akuntansi

Penghasilan Kena Pajak

dengan Beban Pajak Penghasilan. Penghasilan yang menjadi objek

sebelum

dikurangi Pajak

Penghasilan dikurangi dengan Biaya Fiskal Efek Pajak

yang boleh dikurangkan. Selisih antara PPh terutang dengan Beban PPh akibat dari: a) Perbedaan waktu yang disebabkan oleh perhitungan PPh terutang dan Beban PPh. b) Kompensasi kerugian.

PPh Tangguhan:

c) Penyesuaian yang dilakukan sebelumnya. Efek pajak yang diakui pada saat diadakan

Kewajiban Pajak Tangguhan

penyesuaian dengan beban pajak penghasilan

Aktiva Pajak Tangguhan Alokasi PPh interperiode

periode yang akan datang. Alokasi beban pajak penghasilan ke berbagai

Alokasi PPh intraperiode

periode akuntansi. Proses membagi beban pajak penghasilan pada periode yang bersangkutan, berkenaan dengan beberapa

komponen

yang

terdapat

pada

Penghasilan sebelum pajak yang terkait dengan Efek Pajak Penghasilan akibat penyesuaian yang dilakukan sebelumnya dengan komponen tersebut.

2.2 Metode Alokasi Pajak Interperiode Metode alokasi pajak interperiode dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:   

Deferral method (metode pajak tangguhan) Liability method (metode kewajiban) Net of tax method (metode pajak neto) 5

Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK 46) diantara ketiga metode tersebut, hanya deferred method yang diperkenankan digunakan. Hal tersebut karena metoda pajak tangguhan secara umum dapat dikatakan bahwa metode ini memasukkan alokasi perbedaan temporer yang komprehensif dan bukan alokasi perbedaan temporer yang parsial. Keunggulan metode pajak tangguhan Kelemahan metode pajak tangguhan 1. Lebih menekankan pada pengukuran 1. Tidak terdapatnya konsep mendasar atau berapa besar penghematan pajak kini akibat teori yang rasional yang mempermasalahkan perbedaan temporer yang dialokasikan pada kredit pajak tangguhan. periode mendatang. 2. Lebih objektif. 3. Mengungkapkan secara terpisah berkenaan dengan pajak tangguhan di neraca dan laba rugi perusahaan.

2.3 Deferral Method (Metode Pajak Tangguhan) Dengan menggunakan metode pajak tangguhan, maka akan terdapat semacam tabungan pajak penghasilan, karena penghasilan sebelum pajak lebih besar dari penghasilan kena pajak yang akan telihat sebagai kredit pajak tangguhan pada neraca perusahaan. Kredit pajak tangguhan ini kemudian dialokasikan pada tahun-tahun berikutnya dan pada saat perbedaan temporer terpulihkan, akan terjadi penurunan beban pajaknya, Perhitungan pajak tangguhan dengan menggunakan metode pajak tangguhan, cenderung penekanannya pada berapa besar pajak yang dapat dihemat pada saat ini. Tariff pajak yang digunakan adalah tariff pajak pada saat munculnya perbedaan temporer tersebut, untuk selanjutnya dihitung berapa besar beban pajaknya. Apabila terjadi perubahan tariff pajak pada periode berikutnya atau adanya pengenaan pajak baru, hal ini tidak akan mempengaruhi jumlah pajak tangguhan yang telah dihitung. 2.4 Liability Method (Metode Kewajiban) Metode ini memperhitungkan bahwa jumlah pajak penghasilkan yang akan dibayar pada saat perbedaan temporer terpulihkan, dicatat sebagai kewajiban dalam neraca perusahaan. Kewajiban tersebut akan berkurang pada periode mendatang, pada saat pajak penghasilan terutang lebih besar dari beban pajaknya.

6

Perhitungan pajak tangguhan dengan menggunakan liability method, lebih ditekankan pada berapa besar pajak penghasilan yang akan dibayar pada periode mendatang. Tariff pajak yang digunakan untuk menghitung pajak tangguhan terpulihkan didasarkan pada tariff pajak yang efektif pada saat terpulihkan tersebut terjadi. 2.5 Net Of Tax Method (Metode Pajak Neto) Metode ini memperhitungkan efek pajak yang muncul pada saat terjadinya perbedaan temporer, baik perhitungannya dengan menggunakan metode pajak tangguhan maupun metode kewajiban. Efek pajak tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap nilai individu asset atau kewajiban yang bersangkutan yang dikalikan dengan penghasilan atau beban. 2.6 Alokasi Pajak Interperiod (Interperiod Tax Allocation) Pada umumnya, konsep yang berlaku bagi akuntansi bahwa beban pajak penghasilan merupakan “ biaya “ yang seharusnya dibandingkan dengan “ penghasilan “ yang bersangkutan. Proses yang mengkaitkan antara beban pajak penghasilan dengan penghasilan yang bersangkutan dikenal sebagai alokasi pajak ( tax allocation ). Baik alokasi pajak interperiode maupun alokasi pajak intraperiode, sesungguhnya merupakan aplikasi dari konsep “ let the tax follows the income “. 2.7 Kewajiban Pajak Tangguhan dan Aktiva Pajak Tangguhan Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan ( deffered taxes ) atas “ future tax effects “ dengan menggunakan pendekatan “ the asset and liability method “, yang berbeda dengan pendekatan “ income statement liability method “ yang sebelum ini lazimnya digunakan oleh perusahaan dalam menghitung pajak tangguhan. GAAP Handbook of Policies and Procedures (2001, hal. 783) menyebutkan bahwa penggunaan the asset and liability method selanjutnya disebut the liability method mengharuskan pendekatannya berorientasi pada neraca karena pada dasarnya sasaran yang ingin diperlihatkan di sini adalah berapa sesungguhnya taksiran pajak yang akan dibayar pada periode yang akan datang. Untuk keperluan ini, hendaknya diterapkan akuntansi pajak tangguhan yang komprehensif

(comprehensive

dipertimbangkan

semua

efek

deferred pajak

tax

accounting)

terhadap

semua

yang

berarti

penghasilan,

bahwa

harus

biaya/pengeluaran,

keuntungan/kerugian, dan lain-lain yang menimbulkan perbedaaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan 7

beban pajak (tax expense) mencakup jumlah pajak yang terutang (taxes payable) ditambah dengan dampak pajak akibat perbedaan temporer (temporary differences) atau dengan perkataan lain: Jumlah seluruh taksiran pajak penghasilan (provision for income taxes) adalah jumlah pajak kini (tax currently payable-current tax expense) dan perubahan neto antara aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) dan kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities)deferred tax expense or benefit. PSAK 46 mendefinisikan beban pajak (tax expense), yang dimaksudkan sama dengan taksiran pajak penghasilan tersebut diatas, sebagai berikut : Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah agrerat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deffered tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Baik Kewajiban Pajak Tangguhan, maupun Aset Pajak Tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut : 1. Apabila Penghasilan Sebekum Pajak [( PSP ) - Pretax Accounting Income ] lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak [( PKP ) - Taxable Income ], maka Beban Pajak [( BP ) - Tax Expense ] pun akan lebih besar dari Pajang Terutang [( PT ) - Tax Payable ], sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan ( KPT

- deffered tax liability ).

Kewajiban Pajak Tangguhan dapat dihitung dengan mengalihkan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai. 2. Sebaliknya apabila Penghasilan Sebelum Pajak ( PSP ) lebih kecil dari Penghasila Kena Pajak

( PkP ) akan juga lebih kecil dari Pajak Tangguhan ( PT ), sehingga akan

menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan ( APT – deffered tax assets ). Aktiva Pajak Tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan

tarif pajak pada saat

perbedaan tersebut terpulihkan. Dengan rumus dapat dituliskan sebagai berikut : Perbedaan Temporer

Perbedaan Temporer X Tarif

Hasilnya Kewajiban 8

PSP > PKP

BP > PT

PSP < PKP

BP < PT

Pajak Tangguhan ( KPT ) Aktiva Pajak Tangguhan ( APT )

2.8 Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liability) Contoh perhitungan Kewajiban Pajak Tangguhan Tabel penyusutan menurut akuntansi dan fiskal tahun 2008 sebagai berikut : Aktiva Tetap Beban Penyusutan Beban Penyusutan Bangunan Mesin Kendaraan Peralatan Jumlah

menurut Akuntansi 562.500.000 3.333.333.333 1.500.000.000 500.000.000 5.895.833.333

menurut Fiskal 1.125.000.000 5.000.000.000 1.875.000.000 625.000.000 8.625.000.000

Berdasarkan tabel perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi perbedaan temporer antara perlakuan pajak dengan akuntansi. Mengingat bahwa beban penyusutan secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan secara akuntansi, PT XYZ akan melakukan koreksi negatif. Akibatnya, koreksi tersebut dapat menyebabkan terjadinya pengurangan laba fiskal, sehingga beban PPh tahun berjalan menjadi lebih kecil. Perhitungan koreksi negatif yang dapat memperkecil laba fiskal tersebut adalah sebagai berikut : Laba akuntansi Koreksi fiscal - penyusutan akuntansi - penyusutan fiscal Laba Fiskal Pembulatan

Rp

9.282.150.000

(+) (-) Rp

5.895.833.333 (8.625.000.000) 6.552.983.333 6.552.983.000

9

Perhitungan Pajak Penghasilan Keterangan Laba PPh Terutang 10 % x 50.000.000 15 % x 50.000.000 30 % x 9.182.150.000 30 % x 6.452.983.000 Jumlah PPh

Akuntansi 9.282.150.000

Fiskal 6.552.983.333

5.000.000 7.500.000 2.754.645.000

5.000.000 7.500.000

2.767.145.000

1.935.894.900 1.948.394.900

Taksiran Pajak Penghasilan Beban Pajak Kini Rp Beban Pajak Tangguhan Rp Jumlah Beban Pajak Rp

1.948.394.900 818.750.100 2.767.145.000

Jurnal akuntansinya sebagai berikut : Beban Pajak Kini 1.948.394.900 Beban Pajak Tangguhan 818.750.100 Hutang PPh 25/29 1.948.394.900 Kewajiban Pajak Tangguhan 818.750.100 Atau jurnal dapat dibuat sebagai berikut : a. Menjurnal Pajak Tangguhan

Beban Pajak Tangguhan 818.750.100 Kewajiban Pajak Tangguhan 818.750.100 b. Menjurnal Pajak Terutang

Beban pajak kini 1.948.394.900 Hutang PPh 25/29 1.948.394.900 10

2.9 Aktiva Pajak Tangguhan Munculnya aset pajak tangguhan apabila Penghasilan Sebelum Pajak (PSP) lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang berarti Beban Pajaknya (BP) pun akan lebih kecil dari Pajak Terutang (PT). Aset pajak tangguhan tersebut dapat dihitung dengan cara mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku pada saat perbedaan tersebut terpulihkan. Aset pajak tangguhan neto (net deferred tax asset) akan dicatat sebagai keuntungan pajak (tax benefit) yang diperkirakan terealisasi di masa mendatang. Aset pajak tangguhan bruto (gross deferred tax asset) akan berkurang jumlahnya, apabila ada penyisihan penilaian (valuation allowance) yaitu semacam perkiraan kontra (contra account) yang terjadi apabila aset pajak tangguhan bruto tidak seluruhnya terealisasi, atau dengan perkataan lain aset pajak tangguhan neto merupakan jumlah yang terealisasi saja. Contoh: Penghasilan Sebelum Pajak PT. ABUNIDAL berjumlah Rp 1.100.000.000,00. Satusatunya perbedaan temprer yang terdapat dalam perusahaan adalah pengeluaran biaya garansi (warranty expense) yang tercatat dalam pembukuan sebesar Rp 100.000.000,00 yang dihitung dari angka penjualannya, sedang untuk kepentingan perpajakan yang dihitung berdasarkan jumlah yang dibayar adalah sebesar Rp 30.000.000,00 atau dengan perkataan lain perbedaan temporer yang muncul berjumlah Rp 70.000.000,00 (Rp 100.000.000-Rp 30.000.000). dari jumlah perbedaan temporer tersebut sebesar Rp 60.000.000 diperkirakan dapat direalisasi lebih dari 50%, sedang sisa temporer sebesar Rp 10.000.000 merupakan jumlah yang kemungkinannya dapat direalisasi kurang dari 50%. Apabila diketahui besarnya tariff pajak adalah 30%, maka perhitungan yang relevan terlihat sebagai berikut: Uraian Penghasilan Sebelum Pajak Biaya Garasi Penghasilan

Pembukuan 1.100.000.000,00 100.000.000,00 1.000.000.000,00

UU Perpajakan 1.100.000.000,00 30.000.000,00 1.070.000.000,00

Jurnal untuk mencatat perbedaan temporer tersebut adalah: Beban Pajak (0,3 x Rp 1.000.000.000)

Rp 11

300.000.000 Aset Pajak Tangguhan (0,3 x Rp 70.000.000)

Rp

21.000.000 PPh Terutang (0,3 x Rp 1.070.000.000) Rp 321.000.000 Jurnal untuk mencatat penyisihan penilaian adalah: Beban Pajak (0,3 x Rp 10.000.000)

Rp

3.000.000 Penyisihan Penilaian (0,3 x Rp 10.000.000) Selanjutnya neraca perusahaan akan terlihat sebagai berikut: Aset Pajak Tangguhan Bruto (0,3 x Rp 70.000.000)

Rp 3.000.000

Rp 21.000.000

Kurang: Penyisihan Penilaian (0,3 x Rp 60.000.000) Aset Pajak Tangguhan Neto (0,3 x Rp 60.000.000)

(Rp 3.000.000) Rp 18.000.000

Penyisihan penilaian untuk juridiksi pajak yang khusus harus dialokasi secara proposional (pro rata) antara asset pajak tangguhan lancar dengan asset pajak tangguhan tidak lancar yang termasuk dalam juridiksi tersebut. 2.10 Kompensasi Kerugian Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebahaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang –undang nomor 36 tahun 2008 menyebutkan : “Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.” Contoh: PT. ABUNIDAL dalam tahun 2005 menderita kerugian fiscal sebesar Rp 1.200.000.000. dalam 5 tahun berikutnya laba rugi fiscal PT. ABUNIDAL adalah sebagai berikut:

2006

Laba Fiskal

Rp 200.000.000 12

2007

Rugi Fiskal Laba Fiskal

(Rp 300.000.000)

2008

nihil Laba Fiskal

2009

Rp 100.000.000 Laba Fiskal

2010

Rp 800.000.000

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut:

Rugi fiscal tahun 2005

(Rp 1.200.000.000)

Laba fiscal tahun 2006

Rp

Sisa rugi fiscal tahun 2005

(Rp 1.000.000.000)

Rugi fiscal tahun 2007

(Rp 300.000.000)

Sisa rugi fiscal tahun 2005

(Rp 1.000.000.000)

Laba fiscal tahun 2008

Nihil

Sisa rugi fiscal tahun 2005

(Rp 1.000.000.000)

Laba fiscal tahun 2009

Rp

100.000.000

Sisa rugi fiscal tahun 2005

(Rp

900.000.000)

Laba fiscal tahun 2010

Rp

800.000.000

Sisa rugi fiscal tahun 2005

Rp

100.000.000

200.000.000

Sisa rugi fiscal tahun 2005 sebesar Rp 100.000.000 yang masih tersisa pada akhir tahun 2010, tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiscal tahun 2011, sedangkan rugi fiscal tahun 2007 sebesar Rp 300.000.000 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiscal tahun 2011 dan tahun 2012, karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2008 berakhir pada akhir tahun 2012.

13

Kompensasi kerugian berpengaruh pada Penghasilan Kena Pajak di masa yang akan datang, dan efek pajaknya akibat dari kompensasi kerugian adalah menghematan pada di masa yang akan datang (future tax saving). Realisasi keuntungan pajak dimasa yang akan datang tergantung pada Penghasilan Kena pajak di masa yang akan dating tersebut yang sulit diramalkan dan tidak pasti. Terdapat persoalan menyangkut efek pajak akibat kompensasi kerugian tersbut diakui dalam tahun pajak pada saat kerugian tersbut muncil, atau pda tahun-tahun yang akan dating pada saat terealisasi. Terdapat pendapat umum yang menyatakan bahwa keuntungan pajak akibat kompensasi kerugian tersbut hendaknya tidak diakui sampai bena-benar terealisai, keciali dalam keadaan yang tidak lazim, pada saat munculnya kompensasi kerugian tersebut dengan penuh keyakinan tanpa ragu-ragu bahwa kompensasi kerugian tersebut akan terealisasi. Hal ini dengan alas an bahwa keuntungan pajak akibat kompensai kerugian baru diperhitungkan

setelah

terealisasi,

dikarenakan

perusahaan

yang

menderita

kerugian

membutuhkan waktu yang cukup untuk menutupi kerugian tersebut, sehingga menghasilkan operasional yang menguntungkan kembali. Kompensasi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun berturut-turut. Kerugian ini dapat direalisasikan apabila terdapat penghasilan kena pajak (laba) di periode mendatang (kewajiban pajak tangguhan) untuk kompensasinya. Di Amerika Serikat, keuntungan pajak akibat kompensasi akan diakui apabila terdapat kemungkinan akan direalisasikan sebesar 50% di masa yang akan dating. Dalam hal ini, aktiva pajak tangguhan nettoakan dicatat sebagai keuntungan pajak, yang dihitung berdasarkan aktiva pajak tangguhan bruto setelah dikurangi dengan penyisihan penilaian nihil yang otomatis menjadi aktiva pajak tangguhan neto. Apabila keuntungan pajak akibat kompensasi kerugian tersebut dapat direalisasikan beberapa tahun kemudian, hal ini diklasifikasikan sebagai “the income enabling recognition” yang akan mengurangi beban pajaknya. Keuntungan pajak akibat kompensasi kerugian di tahun realisasinya memperlihatkan angka-angka sebagai berikut:

Beban pajak (tanpa kompensasi kerugian)

Rp 50.000.000 14

Kurang: Penurunan PPh terutang akibat kerugian (Rp 30.000.000) tahun lalu yang dikompensasikan tahun ini Saldo

Rp 20.000.000

Selanjutnya untuk mencatat beban pajak atau asset pajak tangguhan akibat kompensasi kerugian pada contoh perhitungan kompensasi tersebut di atas, terlihat sebagai berikut:

Tahun

Uraian

Beban

pajak/Aset

pajak tangguhan 2005

Rugi fiscal

(Rp 1.200.000.000)

Rp 342.500.000

2006

Laba fiskal

Rp

Rp 42.500.000

Sisa rugi fiscal 2005

(Rp 1.000.000.000)

Rp 300.000.000

Rugi fiskal

(Rp 300.000.000)

Rp 72.500.000

Sisa rugi fiscal 2005

(Rp 1.000.000.000)

Rp 300.000.000

Laba fiskal

nihil

nihil

Sisa rugi fiscal 2005

(Rp 1.000.000.000)

Rp 300.000.000

Laba fiskal

Rp

100.000.000

Rp 12.500.000

Sisa rugi fiscal 2005

(Rp 900.000.000)

Rp 287.500.000

Laba fiskal

Rp

Rp 222.500.000

Sisa rugi fiscal 2005

(Rp 100.000.000)

Rp 65.000.000

Penyisihan Penilaian

Rp

Rp 65.000.000

Sisa rugi fiscal 2005

nihil

2007

2008

2009

2010

200.000.000

800.000.000

100.000.000

Nihil 15

Saldo beban pajak/asset pajak tangguhan sebesar Rp 65.000.000 merupakan saldo kompensasi kerugian sebesar Rp 100.000.000 yang tidak dapat dikompensasikan lagi. Apabila jumlah Rp 100.000.000 dikalikan dengan tariff pasal 17, maka akan didapat jumlah sebesar Rp 12.500.000. selisih sebesar Rp 52.500.000 (Rp 65.000.000-Rp 12.500.000) merupakan perbedaan dasar perhitungan lapisan kena pajak pada tahun terjadinya kerugian (2005) dengan lapisan kena pajak pada tahun realisasi (2006, 2009, 2010) yaitu masing-masing pada setiap tahun realisasi sebesar Rp 17.500.000 (Rp 30.000.000-Rp 12.500.000). apabila jumlah Rp 17.500.000 tersebut dikalikan dengan 3 maka akan diperoleh jumlah Rp 52.500.000. Jurnal kompensasi kerugian:

2005 Aset Pajak Tangguhan

Rp 342.500.000 Beban Pajak

Rp 342.500.000

(keuntungan pajak karena kompensasi kerugian) 2006 Beban Pajak

Rp 42.500.000 Aset Pajak Tangguhan

Rp 42.500.000

2007 Aset Pajak Tangguhan

Rp 72.500.000 Beban Pajak

Rp 72.500.000

2008: nihil 2009 Beban Pajak

Rp 12.500.000 Aset Pajak Tangguhan

Rp 12.500.000 16

2010 Beban Pajak

Rp 287.500.000 Aset Pajak Tangguhan

Rp 225.500.000

Penyisihan Penilaian

Rp

65.000.000

(atas asset pajak tangguhan yang tidak dapat dikompensasi) 2.11 Ilustrasi yang Komprehensif Berkenaan dengan Masalah Pajak Tangguhan Berikut adalah ilustrasi yang komprehensif berkenaan dengan masalah pajak tangguhan yang terkait dengan beberapa perbedaan temporer dan permanen pada satu perusahaan yang meliputi dua periode pembukuan (2005 dan 2006). Tahun 2005 PT. Mozaza yang memulai operasinya di awal tahun 2005 memproduksi berbagai prosuk atas dasar pesanan/ kontrak. Setiap kontak tersebut menghasilkan keuntungan bruto sebesar Rp. 80.000.000 ,00 . beberapa diantara kontrak tersebut tersedia pula pelayanan bagi para pelanggannya untuk pembayaran cicilan (installment basic) dengan catatan seperlima dari penghasilan kontrak tersebut ditagih setiap empat tahun. Untuk kepentingan laporan keuangan, keuntungan bruo tersebut diakui pada tahun dilunasinya angsuran cicilan tersebut (akrual), sedangkan untuk kepentingan perpajakan diakui pada saat dilunasi setiap tahun (dasar kas). Transaksi PT. Mozaza yang dilakukan selama tahun 2005 adalah sebagai berikut : 1)

Tahun 2005 PT. Mozaza telah menyelsaikan tujuh kontrak yang merupakan

penjualan cicilan. Laba bruto menurut pembukuan adalah Rp. 565.000.000 00 sedang untuk kepentingan pengisian SPT tahun pajak 2005 penghasilan bruto adalah Rp. 112.000.000 ,00 . Penghasilan bruto untuk empat tahun yang akan datang dari hasil penjualan cicilan diperkirakan mencapai Rp. 112.000.000 tiap tahunnya. 2) Awal tahun 2005, membeli asset yang dapat disusutkan seharga Rp. 420.000.000. untuk kepentingan perhitungan komersial PT. Mozaza menyusutkan asset menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat enam tahun, untuk kepentingan perpajakan PT. Mozaza menyusutkan asset dengan menggunakan system MACRS dengan metode saldo

17

ganda menurun yang termasuk dalam kelompok I Skedul penyusutan baik untuk kepentingan komersial maupun untuk kepentingan perpajakan terlihat sebagai berikut :

Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Penyusutan untuk kepentingan komersial (Rp) 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 420.000.000

Penyusutan untuk kepentingan perpajakan (Rp) 210.000.000 105.000.000 52.500.000 52.500.000

Selisih (Rp) (140.000.000) (35.000.000) 17.500.000 17.500.000 70.000.000 70.000.000

420.000.000

3) PT. Mozaza menjamin produknya selama dua tahun sejak pelunasan kontraknya. Untuk kepentingan laporan keuangan komersial selama tahun 2005 terdapat tambahan kewajiban jaminan sebesar

Rp. 200.000.000 dan jumlah yang dibayarkan untuk

pelunasan kewajiban jaminan tersebut Rp. 44.000.000. Sisanya sebesar Rp. 156.000.000 diperkirakan akan diselesaikan dalam tahun 2006 sebesar Rp. 56.000.000 dan dalam tahun 2007 sebesar Rp. 100.000.000 . 4) Tahun 2005 diperoleh penghasilan bunga obligasi kotapraja yang tidak dipungut pajak, sebesar Rp. 28.000.000,00 5) Tahun 2005 elah dibayar sanksi administrasi pajak berupa denda, yang fiskal tidak boleh dikurangkan, sebesar Rp. 26.000.000 6) Penghasilan sebelum pajak (pretax financial income) tahun 2005 berjumlah Rp. 512.000.000 7) Tarif pajak yang digunakan sesuai tariff marjinal sebesar 30% 8) Periode akuntansi sam dengan tahun takwim 9) PT. Mozaza mengharapkan untuk tahun yang akan datang tetap memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang tahun 2005 Langkah pertama yang harus dilakukan oleh PT. Mozaza adalah menghitung besarnya PPh terutang yang didasarkan pada Penghasilan Kena Pajak , sebagai berikut

:

Ekshibit 9-30

18

Penghasilan Sebelum Pajak

(Rp) 512.000.000

Perbedaan permanen : Penghasilan yang tidak dipajaki: bunga obligasi kotapraja Biaya yang tidak boleh dikurangkan: sanksi adm (denda)

(28.000.000)

Perbedaan temporer : Kelebihan laba bruto komersial atas penghasilan bruto fiskal (Rp. 560.000.000 – Rp. 112.000.000) Kelebihan penyusutan fiskal atas penyusutan komersial (Rp. 210.000.000 – Rp. 70.000.000) Kelebihan pengeluaran jaminan menurut pembukuan (Rp. 200.000.000 – Rp 44.000.000) Penghasilan Kena Pajak 2005

26.000.000 (448.000.000) (140.000.000) 156.000.000 78.000.000 78.000.000 30%

Penghasilan Kena Pajak 2005 Tarif Pajak PPh terutang (beban pajak kini) tahun 2005

23.400.000

Perhitungan Pajak Tangguhan Akhir Tahun 2005 Skedul berikut ini akan sangat membanu dalam menyusun ikhtisar perbedaan komporer dan besaran pajak masa yang akan datang beserta jumlah yang dapat dikurangkan.

Uraian

2006

2007

112.000 (35.000) (56.000)

112.000 17.500 (100.000)

Tahun yang akan datang 2008 2009

2010

Jumlah

Jumlah yang dapat dipajaki dan pengurangnya : Penjualan cicilan Penyusutan Biaya Jaminan

112.000 17.500

112.000 70.000

70.000

448.000 140.000 (156.000)

Jumlah pajak tangguhan yang akan diaporkan pada akhir tahun 2005 adalah sebagai berikut : Perbedaan temporer

Pajak yang akan

Tarif

Pajak tangguhan 19

Penjualan cicilan Penyusutan Biaya jaminan Jumlah

datang (pengurangan) berjumlah (Rp) 448.000 140.000 (156.000)

pajak (%)

432.000

30 30 30

(aktiva) (Rp)

Kewajiban (Rp)

134.400 42.000 (46.800) (46.800)

176.400

Catatan : Oleh karena hanya digunakan tarif tunggal untuk tahun-tahun yang terkait, maka jumlah tersebut dapat direkonsiliasi: Rp. 432.000 x 30% = Rp. 46.800 + Rp 176.400

2.12 Alokasi Pajak Intraperiod Alokasi pajak ini terjadi bila terdapat beban pajak yang tersebar dibeberapa bagian laporan keuangan dalam tahun berjalan. Laporan laba rugi memperlihatkan dampak pajak atas penghasilan operasional yang berkelanjutan , atas penghasilan operasional yang tidak berkelanjutan, atas hal luar biasa, dan atas terdapat penyesuaian dengan periode terdahulu yang terlihat pada penghasilan setelah dikurangi pajak. Contoh Alokasi Pajak Intraperiode Informasi keuangan PT Abunidal periode yang berakhir 31 Des 2015 : (Rp) Penghasilan dari operasional berkelanjutan Kerugian akibat operasional tidak berkelanjutan Keuntungan luar biasa Koreksi kesalahan pembukuan

600.000.000 (150.000.000) 80.000.000 (30.000.000)

Penghasilan Kena Pajak

500.000.000

Selanjutnya terdapat sejumlah Rp. 150.000.000 yang dikurangkan sebagai perbedaan temporer pada akhir tahun 20X4. Tidak ada perubahan yang terjadi selama tahun 20X5. Kredit pajak tahun 20X5 Rp. 10.000.000. Tarif PPh Badan sebagai berikut: Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000 Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000 Di atas Rp. 100.000.000

Tarif Pajak

10% 15% 30%

20

Tarif pajak masa mendatang diperkirakan akan naik dari 15% pada akhir Des 20X4 menjadi 25% pada akhir Des 20X5. Pajak atas penghasilan dari operasional berkelanjutan Rp. 152.500.000 (termasuk kredit pajak Rp. 10.000.000). Dengan penghasilan kena pajak Rp. 500.000.000 dan kredit pajak Rp. 10.000.000, jumlah PPh terutang menjadi Rp 122.500.000. Selisih sebesar Rp. 30.000.000 seharusnya dialokasikan antara operasional tidak berkelanjutan, keuntungan luar biasa dan koreksi atas kesalahan pembukuan. Pajak tangguhan disesuaikan dengan jumlah Rp. 15.000.000 [Rp. 150.000.000 – (25%15%)] sebagai kenaikan akibat perubahan tariff pajak masa mendatanag. Kombinasi laporan antara penghasilan dan saldo laba sebagai berikut

: Rp.

Penghasilan sebelum pajak dari operasional berkelanjutan Pajak atas operasional berkelanjutan Pajak kini (current) Pajak Tangguhan Kredit Pajak Penghasilan dari operasional berkelanjutan setelah dikurangi pajak (net of taxes) Kerugian akibat operasional tidak berkelanjutan, keuntungan setelah dikurangi pajak sebesar Rp.45.000.000 (net of tax benefits) Keuntungan luar biasa setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 24.000.000 (net of tax) Penghasilan Neto Saldo Laba, 1 jan 20X5 Koreksi kesalahan pembukuan setelah dikurangi pajak (net of tax) Saldo Laba, 31 des 20x5

Rp. 600.000.000

162.500.000 (15.000.000) (10.000.000) 137.500.000 462.500.000

(45.000.000) 24.000.000 441.500.000 435.000.000 (15.000.000) 861.500.000

21

2.13 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Waktu 2.13.1 Perbedaan Permanen Pada dasarnya, perbedaan permanen tersebut muncul, disebabkan oleh kebijaksanaan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menghendaki penghapusan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberatkan salah satu sub sector dari sub sector perekonomian. Perbedaan permanen tersebut dapat terbentuk : 1. Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan 2. Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dibebaskan dari pembayaran pajak. 3. Pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau pengurangan secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu. Dengan demikian akan terjadi perbedaan sebagai berikut : 1. Bagi akuntansi keuangan merupakan penghasilan, tetapi bagi akuntansin pajak pengahsilan tersebut bukan merupakan penghasilan (tidak objek pajak) atau merupakan penghasilan yang diotangguhkan pengenaan pajaknya. 2. Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi akuntansin pajak pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. 3. Bagi akuntansi keuangan tidak atau belum merupakan biaya, tetapi bagia akuntansi pajak pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya. 2.13.2 Perbedaan Waktu atau Sementara Beda waktu maksudnya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi keruagian fiscal antara akuntansi dan perpajakan.

22

Laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan obyek pajak penghasilan. Beda waktu akan menimbulkan asset atau kewajiban pajak tangguhan. Perbedaan tersebut dapat dibagi dalam 4 kelompok : 1. Penghasilan yang didasarkan pada akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tapi berdasarkan akuntansi keuangan, merupakan penghasilan yang masih akan diterima. 2. Penghasilan yeng berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan, merupakan penghasilan yang diterima dimuka. 3. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar dimuka. 4. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar. 2.14 Penyajian Pajak Tangguhan Di Neraca Akun pajak tangguhan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang diklasifikasikan sebagai jumlah lancar neto dan jumlah tidak lancar neto. Hal ini didasarkan pada keterkaitan dengan klasifikasi aktiva atau kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Klasifikasi apakah masuk dalam akun lancer atau tidak lancar tergantung pada antisipasi jangka waktu pemulihan atas perbedaan temporer tersebut Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu setahun atau kurang, maka diklasifikan sebagai akun lancar Apabila pemulihannya diperkirakan dalam jangka waktu lebih dari setahun, maka diklasifikasikan sebagai akun tidak lancar.

23

Sebelum disajikan di naraca antara aktiva pajak tangguhan dengan kewajiban pajak tangguhan dilakukan offset (saling menghapus) terlebih. Sedangkan antara akun lancar dan akun tidak lancar tidak dapat saling mengoffset

2.15 Penyajian Pajak Tangguhan di Laporan Laba Rugi Beban / keuntungan Pajak Penghasilan yang disajikan dalam Laporan laba rugi, harus dipecah atas dua komponen, yaitu  

Pajak kini (Pajak Penghasilan terutang), Bagian Pajak Tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai beban pajak, yang dihitung berdasarkan perbesaan temporer dikalikan dengan tariff) Pajak kini atau PPh terutang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dikalikan

dengan tariff orisinil, sedangkan Bagian Tangguhan berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan tariff orisinal, atau perubahan saldo pajak tangguhan dalam tahun yang bersangkutan. Pajak tangguhan ditambah dengan Pajak tahun ini akan diperoleh jumlah beban pajak kesuluruhan.

24

BAB III KESIMPULAN Pajak Kini (current tax) adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundangundangan pajak yang berlaku. Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahan yang dihitung berdasarkan tariff pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiscal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ada tujuh cara dalam perhitungan pajak tangguhan, yaitu:       

Alokasi Pajak Interperiode (Interperiod Tax Allocation) Metode Alokasi Pajak Interperiode Metode Pajak Tangguhan Metode Kewajiban (Liability Method) Metode Pajak Neto (Net-of-Tax Method) Kewajiban Pajak Tangguhan dan Aktiva Pajak Tangguhan Kompensasi Kerugian

25

DAFTAR PUSTAKA Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA. 2014. Perpajakan Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan. Jakarta: Mitra Wacana Media.

26