Organisasi Pelayanan Kesehatan

 

MAKALAH ORGANISASI PELAYANAN KESEHATAN

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan  Dosen pengampu: Dwi Noerjoedianto, SKM. M.Kes

Disusun Oleh : Putri Inrian Tari

(N1A117161)

Ferri Adinata

(N1A117178)

Rizki Aqsyari

(N1A117163)

Yoise Sari

(N1A117180)

Lutviyah Nurfath

(N1A117173)

 Nanda Dwi Mulyo

(N1A117181)

Fadhil Hidayat  Najlah Amalia

(N1A117174) (N1A117175)

Andika Rahmat  Nanda Reka W.N

(N1A117188) (N1A117189)

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JAMBI TAHUN AJARAN 2018/201

1

 

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt, sebab karena rahmat dan nikmat-Nyalah saya dapat menyelesaikan sebuah tugas makalah Pembimbing Dasar komunikasi kesehatan ini, yang diberikan oleh Bapak Dwi Noerjoedianto selaku dosen Pembimbing Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan. Pembuatan makalah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas semester genap dari dosen yang  bersangkutan agar memenuhi tugas yang telah ditetapkan, dan juga agar setiap mahasiswa dapat terlatih dalam pembuatan makalah. Makalah ini berjudul “Organisasi Pelayanan Kesehatan”.  Adapun sumber-sumber dalam pembuatan makalah ini, didapatkan dari  beberapa buku yang membahas me mbahas tentang materi yang berkaitan dan ju juga ga melalui media internet. Saya sebagai penyusun makalah ini, sangat berterima kasih kepada penyedia sumber walau tidak dapat secara langsung untuk mengucapkannya. Saya menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, begitu pun dengan saya yang masih seorang mahasiswa. Dalam pembuatan makalah ini mungkin masih banyak sekali kekurangan-kekurang yang ditemukan, oleh karena itu saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mangharapkan ada kritik dan saran dari para pembaca sekalian dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para  pembacanya.  

2 Februari 2019

Penulis

i

 

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR....................................................................................................... .................................................. ..................................................... i DAFTAR ISI ............................................... .................................................................................................... ....................................................................... .................. ii BAB I PEMBAHASAN

A.  Definisi Organisasi Pelayanan Kesehatan ............................................................. 1 B.  Aktivitas Pelayanan Kesehatan ............................................................................. 2 C.  Perubahan Manajemen dalam Organisasi Kesehatan ............................................ 3 D.  Budaya Organisasi Pelayanan Kesehatan .............................................................. 4 E.  Tipe/Model Organisasi Pelayanan Kesehatan ....................................................... 5 F.  Peran Pelaku Tenaga Kesehatan .................................................. ............................................................................ .......................... 5 BAB II PENUTUP

A.  Kesimpulan ........................................................................................................... 10  B.  Saran ............................................... .................................................................................................... ....................................................................... .................. 10 DAFTAR RUJUKAN RUJUKAN ....................................................................................... ................................ ....................................................................... ................ 11

ii

 

BAB I PEMBAHASAN

A.  Defenisi Organisasi Pelayanan Kesehatan

Organisasi berasal dari bahasa Yunani “Organom” dan istilah Latin “Organom” yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organinsasi adalah sebagai proses kerjasama, antara dua orang atau lebih untk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pertama, organinsai diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah  perusahaan, sekolah, sebuah perkumpulan, badan-badan pemerintahan. Kedua, merujuk kepada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan diantara para anggota, sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara efektif (Saefrudin, 2017). Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interkasi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasaan pelanggan (Lukman, 2008, dalam Marlindawaty, 2018). Pelayanan kesehatan adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada perseorangan atau masyarakat dan dilakukan secara bersama sama dalam suatu organisasi, dengan tujuan memelihara atau meningkatkan derajat kesehatan yang dipunyai (Soleh iskandar, 2016). Organisasi Pelayanan Kesehatan merupakan suatu organisasi yang aktivitas  pokoknya melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu atau  berkualitas

1

 

B.  Aktivitas Pelayanan Kesehatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivitas adalah kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan atau  badan-badan lainnya. Aktivitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tindakan yang dilakuakan dalam bentuk memberikan perhatian, kenyamanan dan sebagainya yang menunjang kemajuan dalam sektor kesehatan. Pelayanan kesehatan sangat  berkaitan dengan pelayanan publik. Menurut Rozzi anshori, (2015), Aktivitas pelayanan kesehatan di Indonesia salah satunya adalah puskesman. Puskesmas merupakan

tulang punggung

 pelayanan kesehatan k esehatan tingkat pertama. Aktivitas Ak tivitas atau usaha pokok poko k kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh puskesmas sesuai dengan kemampuan yang ada dari tiaptiap puskesmas baik dari segi tenaga fasilitas dan biayan atau anggaran yang tersedia. Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung ang sangat besar dalam  pemeliharaan kesehatan dan masalah kesehatan diwilayah kerjanya. Puskesmas dituntut untuk lebih mengutamakan tindakan pencegahan penyakit dan bukan tindakan untuk pengobatan penyakit, diantaranya : 1.  Pemberantasan penyakt menular maupun tidak menular 2.  Perbaikan sanitasi lingkungan 3.  Pendidikan kesehatan masyarakat

4.  Kesehatan ibu dan anak secara keluarga berencana 5.  Pembinaan gizi masyakat 6.  Pengawasan sanitasi tempat umum 7.  Pengawasan obat dan minuman

2

 

C.  Perubahan Manajemen dalam Organisasi Pelayanan Kesehatan

1.  Perubahan Manajemen Rumah Sakit Mengingat begitu pentingnya perubahan dalam lingkungan yang  bergerak cepat

sudah

saatnya organisasi tidak menunda perubahan,

 penundaaan berarti akan menghadapkan menghadapk an organisasi dalam proses kemunduran. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, dan inovasi adalah  peningkatan pola peru bahan organisasi menuju perkembangan yang  berkualitas tak terkecuali dengan rumah sakit sebagai lembaga organisasi atau at au institusi jasakesehatan yang terus melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja kariawannyan (Dede paryadi, 2016). 2.  Perubahan Manajemen Puskesmas Sesuai dengan peraturan mentri kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas dalam Yusni (2017), bahwa setiap puskesmas berwenang untuk : a.  Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masysrakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan  b.  Meaksanakan advokasi dan sosisalisasi kebijakan kesehatan c.  Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan msasyarakat dalam bidang kesehatan d.  Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tinkat perkembenagan masyarakat yang  bekerjasama dengan sector lain terkain e.  Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat f.  Melaksanakan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia puskesmas g.  Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan

3

 

h.  Melaksakan pencatatan,pelaporan,dan evaluasi terhadap akses, mutu,dan cakupan pelayanan kesehatan dan memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. 3.  Perubahan Struktur Organisasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan Perubahan struktur organisasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan adalah perubahan bentuk badan hukum organisasi penyelenggara jaminan sosial kesehatan tersebut. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan Badan Usaha Milik  Negara (BUMN) Persero menjadi Badan Hukum Publik (BHP). Semula, sebagai BUMN Persero penyelenggara program jaminan sosial s osial kesehatan, PT Askes (Persero) adalah badan privat yang terdiri dari persekutuan modal dan bertanggung jawab kepada pemegang saham. saham. Sebagai BUMN Perseroan, semula PT Askes (Persero)  bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh dan sesuai dengan keputusan pemilik saham yang tergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Riyan, dkk. 2015). D.  Budaya Organisasi Pelayanan Kesehatan

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam suatu organisasi, dimana nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengarahkan perilaku para kariyawan (Rizki, dkk 2014 dalam Ida 2017). Budaya organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan  baik dan oleh karena itu diajarkan kepada anggota- anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan dan merasakan terkait dengan masalah- masalah tesebut (Schein, 2010 dalam Permata, dkk, 2017).

4

 

E.  Tipe atau Model Organisasi Pelayanan Kesehatan

Menurut Varadina (2016), model pelayanan kesehatan merupakan gambaran dari alur dan tata cara dalam melakukan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan  pada dasarnya terdapat dua pihak, Pihak pertama yaitu pihak konsumen kesehatan sebagai pihak yang membutuhkan layanan kesehatan, dan pihak kedua yaitu tenaga kesehatan sebagai penyedia jasa layanan kesehatan. Dikarenakan sifat alami manusia yang bersifat sosial tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat menyembuhkan diri sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain maka timbullah pelayanan kesehatan. Ada dua kategori dalam pelayanan kesehatan berdasarkan pada sasaran dan orientasinya yaitu : 1.  Kategori yang berorientasi pada publik atau masyarakat Pekayanan kesehatan yang termasuk dalam kategori public terdiri dari sanitasi lingkungan (air bersih, sarana pembuangan limbah baik limbah padat maupun limbah cair , imunisasi, dan perlindungan kualitas udara). Pelayanan kesehatan yang berorientasikan masyarakat lebih difokuskan langsung pada individuindividu di masyraakat. 2.  Kategori yang berorientasi pada perorangan atau pribadi Layanan kesehatan perorangan atau pribadi merupakan pelayanan kesehatan yang  berfokus untuk melayani kesehatan individu yang pada umumnya memiliki masalah kesehatan atau penyakit yang membutuhkan layanan kesehatan yang intensif. Dalam layanan kesehatan perorangan atau pribadi ini lebih berorientasi  pada penyembuan dan pengobatan serta pemulihan yang ditujukan langsung kepada individu yang membutuhkan layanan kesehatan pribadi ini.

F.  Peran Pelaku Tenaga Kesehatan

Kesehatan mengabdikan

yang diri

dimaksud dalam

tenagakesehatan

bidang

adalah

kesehatan,memiliki

setiap

orang

pengetahuan

dan

yang atau

keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan

5

 

dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (UU NO 36 Tahun 2014). terdiri dari : 1.  Tenaga medis terdiri dari dokter dan dokter gigi 2.  Tenaga keperawatan terdiri dari perawat dan bidan 3.  Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker, analis farmasi dan asistenapoteker 4.  Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian 5.  Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien 6.  Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis 7.  Terapis wicara Setiap profesi dapat dipastikan memiliki standar kompetensi, begitu pula dengan profesi sebagai tenaga kesehatan. Penguasaan standar kompetensi oleh tenaga kesehatan berperan penting bagi pelayanan kesehatan dan berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Oleh karena itu,  pemahaman dan penguasaan standar kompetensi bagi tenaga kesehatan harus ditingkatkan, baik dari sisi standar kompetensinya sendiri maupun penguasaannya oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan (UU Nomor 36 tahun 2009, dalam Bunga Agustina 2015) 1. 

Keadaan tenaga kesehatan

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas dari 8 (delapan) fokus prioritas pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2010  –   2014. Penetapan pengembangan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu  prioritas adalah karena Indonesia masih menghadapi masalah tenaga kesehatan, baik  jumlah, jenis, kualitas maupun distribusinya. Rasio tenaga kesehatan per 100.000  penduduk belum memenuhi target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2010.

6

 

Sampai dengan tahun 2008, rasio tenaga kesehatan untuk dokter spesialis per 100.000  penduduk adalah sebesar 7,73 dibanding target 9; dokter umum 26,3 2 6,3 dibanding target 30; dokter gigi 7,7 dibanding target 11; perawat 157,75 dibanding target 158; dan  bidan 43,75 dibanding target 75 (Renstra 2015). 2015). 

2.  Pengadaan/Pendidikan Tenaga Kesehatan

Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan adalah untuk membentuk keahlian dan keterampilan tenaga kesehatan di bidang-bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi. Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Pengembangan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional, namun pembinaan teknis  pendidikan tenaga kesehatan merupakan kewenangan kewenan gan Kementerian Kesehatan. Dalam upaya pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan, maka perlu perpaduan antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan. Pada era otonomi daerah diterbitkan beberapa keputusan-keputusan antara lain, Keputusan Mendiknas No. 234 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menkes No. 1192 Tahun 2004 tentang Pendirian Diploma Bidang Kesehatan dapat diselenggarakan berdasarkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat rekomendasi dari Menkes Republik Indonesia. Perkembangan institusi pendidikan tenaga kesehatan cukup tinggi. Jenjang pendidikan yang besar pertumbuhannya adalah jenjang pendidikan D3 dan S1 (RPTK 2011-2015).

3.  Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan 

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kesehatan adalah upaya  penetapan jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan  pembangunan kesehatan (Depkes 2004, dalam Heru Santosa 2015). Dari analisis perencanaan kebutuhan tenaga, secara umum dapat dikatakan tenaga kesehatan di Indonesia baik dari segi jumlah, jenis, kualifikasi, dan mutu dan  penyebarannya masih belum memadai. Beberapa jenis tenaga kesehatan yang baru

7

 

masih diperlukan pengaturannya. Beberapa jenis tenaga kesehatan masih tergolong langka, dalam arti kebutuhannya besar tetapi jumlah tenaganya kurang karena jumlah institusi pendidikannya terbatas dan kurang diminati (RPTK 2011-2015).

4.  Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Pendayagunaan tenaga kesehatan adalah upaya pemerataan, pembinaan, dan  pengawasan tenaga kesehatan (RPTK 2011-2015). Beberapa permasalahan klasik dalam pendayagunaan tenaga kesehatan antara lain: a.  Kurang serasinya antara kemampuan produksi dengan pendayagunaan  b.  Penyebaran tenaga kesehatan yang kurang merata c.  Kompetensi tenaga kesehatan kurang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan d.  Pengembangan karir kurang berjalan dengan baik e.  Standar profesi tenaga kesehatan belum terumuskan dengan lengkap f.  Sistem penghargaan dan sanksi tidak berjalan dengan semestinya. Menurut Kemenkes tahun 2018, periode 1992-2002 ditetapkan kebijakan zero growth personel. Dengan demikian hampir tidak ada pengangkatan tenaga dokter  baru. Sebagai gantinya pengangkatan tenaga medis dilakukan melalui program  pegawai

tidak

tetap

(PTT)

yang

didasarkan

atas

Permenkes

No.

1170.A/Menkes/Per/SK/VIII/1999. Masa bakti dokter PTT selama 2 sampai 3 tahun. Dalam periode ini telah diangkat sebanyak 30.653 dokter dan 7.866 dokter gigi yang tersebar di seluruh tanah air. Pada tahun 2002 terjadi beberapa permasalahan dalam  penempatan dokter PTT yaitu: a)  Daftar tunggu PTT untuk provinsi favorit terlalu lama  b)  Usia menjadi penghambat untuk melanjutkan pendidikan ke dokter spesialis c)  Terjadi kelambatan pembayaran gaji d)  Besarnya gaji tidak signifikan jika dibandingkan dengan dokter PNS e)  Adanya persyaratan jabatan sebagai Kepala Puskesmas

8

 

f)  Ada anggapan melanggar hak azasi masusia (HAM) karena dianggap sebagai kerja paksa. Dalam hal penempatan dokter spesialis, sampai dengan Desember 2004  jumlah dokter spesialis (PNS) di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 11.057 orang. Jumlah RS vertikal dan Daerah sebanyak 420 RS. Jumlah dokter spesialis yang  bertugas di RS milik Pemerintah sebanyak 7.461 orang, terdapat kekurangan sebanyak 3.868 orang. Rata-rata produksi dan penempatan tenaga dokter spesialis per tahun sebanyak 509 orang (Kemenkes, 2018).

9

 

BAB II PENUTUP

A.  Kesimpulan Organisasi Pelayanan Kesehatan merupakan suatu organisasi yang aktivitas  pokoknya melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu atau  berkualitas. Budaya organisasi sebagi suatu pola dari asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar organisasi

belajar mengatasi atau menganggulangi masalah-masalah yang timbul

sebagai akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan cukup baik, sehingga perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang  benar untuk memahami, memimikirkan dan merasakan berkenaan dengan masalahmasalah tersebut, begitu juga dengan organisasi pelayanan keehatan. Ada beberapa model atau jenis organisasi pelayanan kesehatan, diantaranya rumah sakit, puskesmas, polindes, pustu, pusling, PONEK, PONED, PKD,  poskestren, POD, PIO, home care, saka bakti husada, dan UKS. B.  Saran Departemen Kesehatan sebagai pusat informasi dan pengatur sistematisnya  pelayanan kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan terutama di daerah yang sulit terjangkau. Di dukung organisasi kita harapkan kesehatan di seluruh ndonesia dapat merata dalam pelayanan. Pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu perlu di imbangi dengan pembangunan sarana kesehatan yang memadai sehingga tidak ada alasan masyarakat kurang mendapat layanan.

10

 

DAFTAR PUSTAKA

Lukman, 2008. Dalam Marlindawaty. Analisis Marlindawaty. Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Publik  Di Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu Balikpapa. Vol.15, No.1, 2018. Iskandar, Soleh. Pelayanan Soleh. Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Di  Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Paser. eJournal Ilmu Pemerintahan. Vol.4, No.2. 2016. Saefrudin. Pengorganisasian Saefrudin.  Pengorganisasian Dalam Manajemen. Jurnal al-hikmah. Vol.5, No.2, 2017. Paryadi, Dede. Pengaruh Dede. Pengaruh implementasi menejemen perubahan dan budaya organisasi terhadap kinerja kariawan rumah sakit bakti timah pangkalpinang. 2016 Anshori, Rozzi. Kualitas Rozzi. Kualitas Pelayanan Pegawai Kesehatan 2 Jam dalam meningkatkan  Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lempake Kecamatan Samarinda Utara. eJournal Ilmu Ilmu Pemerintahan. Vol. No.4. 2015 Rizki, dkk, 2014. Dalam Ida. Pengaruh Ida. Pengaruh Budaya Organisasi. E-Jurnal Manajemen Unud. Vol. 6, No 12, 2017. Peraturan Menteri Kesehatan N0. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Dalam Ainurrahmah, Yusni. Pengaruh Yusni. Pengaruh Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat Terhadap  Akses Pelayanan Kesehatan untuk Menunjukakan Mutu Pelayanan Kesehatan. Vol.11, No.02, 2017. Aprilatama, Riyan. Studi Manajemen Perubahan Organisasi Post-Transformasi PT  Askes (PERSERO) Menjadi BPJS Kesehatan pada KCU Semarang . Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol 3 No 2, 2015. Schein, 2010. Dalam Permata, dkk.  Pengaruh Budaya Organisasi, Etika Kerja, dan  Loyalitas Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan Pendukung Non  Akademik Universitas XYZ).  XYZ).  Jurna Ilmiah Manajemen Bisnis. Vol. 17, No. 2, Desember 2017. 11

 

Ayu, Varadina.  Model Pelayanan Kesehatan (Studi Deskrptif Tentang Model  Pelayanan Program Antenatal Care di Puskesmas Peterongan Kabupaten Jombang).  Jombang).  Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 4, No. 3, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Aktivitas. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Agustina, B.  Kewenangan Pemerintahan dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jurnal Wawasan hukum. Vol. 32. No. 1. 2015 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 tentang Sumber Daya Manusia Kesehatan. Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2015. Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2018 tentang Tenaga Kesehatan.

12