OPTIMALISASI DAN EFEKTIVITAS REVISI ANGGARAN DAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHAR PERBENDAHARAAN AAN

OPTIMALISASI DAN EFEKTIVITAS REVISI ANGGARAN DAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN

Jakarta, 8 Maret 2012

OVERVIEW PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011

TREND PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00

2008 2009

50.00

2010

40.00

2011

30.00 20.00 10.00 Ja n

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Ok t

Nov

Des

Tahun 2008 2009 2010

Jan 2,04 1,83 2,50

Feb 5,76 5,43 5,46

Maret 9,81 10,72 9,98

April 15,77 17,06 15,92

Mei 21,45 22,88 21,58

Juni 28,38 30,92 28,80

Juli 35,03 38,52 36,56

Agust 42,60 45,38 43,52

Sept 52,22 52,41 50,55

Okt 58,52 60,83 59,66

Nov 68,59 70,34 68,49

Des 87,56 88,30 89,47

2011

1,67

3,92

7,55

12,09

17,13 17,13

22,97

30,60

39,31

44,22

52,50

62,03

88,21

TREND PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Belanja Pegawai (Dalam Prosentase)

120.00

100.00

80.00 2008 2009

60.00

2010 2011

40.00

20.00

J an

Tahun 2008 2009 2010 2011

Jan 5,46 6,28 6,56 5,83

Feb

Maret

April

Mei

Feb Maret April 11,21 17,51 25,57 12,43 19,09 27,51 13,11 19,96 27,14 11,76 18,21 25,23

Juni

Mei 33,61 35,29 35,31 33,42

Juli

Juni 45,48 47,75 45,86 40,49

Agust

Sept

Ok t

Juli Agust Sept 53,84 61,20 74,63 55,74 63,31 70,95 55,42 63,20 71,26 52,41 66,14 67,58

Nov

Okt 76,20 78,40 79,46 76,23

Des

Nov 83,80 85,91 87,12 84,98

Des 92,88 94,74 97,43 99,17

TREND PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Belanja Barang (Dalam Prosentase)

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00

2008

50.00

2009 2010

40.00

2011

30.00 20.00 10.00 J an

Feb

Maret

April

Tahun 2008 2009 2010

Jan 1,06 0,78 0,66

Feb 3,16 2,78 2,78

Maret 6,56 6,59 7,12

2011

0,63

2,37

5,91

Mei

April 11,96 12,22 13,07 10,74

Juni

Juli

Agust

Sept

Ok t

Nov

Des

Mei 17,86 17,86 17,90 17,90 18,28

Juni 23,34 25,23 25,88

Juli 29,91 32,14 32,88

Agust 36,15 38,78 39,69

Sept 43,78 45,86 46,80

Okt 51,22 53,59 55,08

Nov 60,68 62,19 63,47

Des 77,55 77,55 79,07 86,06

16,15

22,20

28,84

35,94

42,10

49,88

59,02

85,45

TREND PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Belanja Modal (Dalam Prosentase)

100.00 90.00 80.00 70.00 60.00

2008 2009

50.00

2010

40.00

2011

30.00 20.00 10.00 0.00 Jan

Tahun 2008 2009 2010 2011

Jan 0,58 0,25 0,5 0,41

Feb

Feb 3,49 3,59 1,94 1,32

Maret

April

Mei

Maret April 6,61 10,79 8,75 12,9 4,58 8,04 3,45 6,43

Juni

Mei 15,07 17,14 17,14 12,66 9,45

Juli

Juni 19,83 22,99 16,84 13,76

Agust

Sept

Juli Agust 24,88 31,93 29,16 35,97 21,64 27,97 27,97 18,92 25,57

Okt

Sept 40,59 43,93 33,69 30,12

Nov

Okt 46,39 50,21 40,3 37,54 37,54

Des

Nov Des 55,31 85,15 58,85 86,07 48,95 81,17 46,44 80,87

TREND PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Belanja Bantuan Sosial (Dalam Prosentase) 120.00

100.00

80.00 2008 2009

60.00

2010 2011

40.00

20.00

Jan

Tahun 2008 2009 2010 2011

Jan 0,55 0,02 2,96 0,02

Feb

Feb 4,54 3,13 4,68 0,40

Maret

April

Maret 7,56 8,91 9,02 2,99

Mei

April 13,88 16,37 16,84 6,34

Juni

Mei 18,07 21,95 21,37 9,90

Juli

Agust

Sept

Juni 22,99 28,49 27,83 27,83 16,52

Juli 29,69 38,15 38,67 24,59

Agust 39,90 44,59 45,68 33,02

Okt

Sept 47,96 47,96 49,83 53,04 41,32

Nov

Okt 60,33 62,63 68,28 51,78

Des

Nov 76,28 76,52 79,65 64,50

Des 95,55 95,41 96,25 91,80

OVERVIEW REVISI ANGGARAN TAHUN 2011

REVISI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBA NEGARA/LEMBAGA GA TAHUN 2011 NO

JENIS REVISI

%

1

Ralat Administrasi

26,34

2

Perubahan Pagu

17,51

3

Pergeseran antar jenis belanja

12,03

4

Perubahan Halaman III DIPA DIPA

8,41

5

Pergeseran antar keluaran/output

6,90

6

Penambahan pagu akibat hibah langsung

6,79

7

Penambahan volume keluaran

6,25

8

Buka blokir

6,13

9

DIPA Baru

3,34

10

Perubahan pejabat perbendaharaan perbendaharaan

2,40

11

Pergeseran antar program kebutuhan ops

1,50

12

Pergeseran antar satker satu provinsi

1,11

13

Penyelesaian Penyelesaian tunggakan tahun lalu

0,90

14

Perubahan pagu anggaran PNBP (BLU)

0,16

15

Perubahan rincian anggaran (BLU)

0,13

16

Pergeseran satu provinsi dlm rangka TP/UB

0,06

REVISI ANGGARAN TAHUN 2012

REVISI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMB NEGARA/LEMBAGA AGA TAHUN 2012 (s.d. Januari 2012)

NO

JENIS REVISI

%

1

Ralat Administrasi

64,09

2

Perubahan pejabat perbendaharaan

10,50

3

Pergeseran antar jenis belanja

7,46

4

Pergeseran antar keluaran/output

4,97

5

DIPA Baru

3,59

6

Penambahan volume keluaran

3,31

7

Buka blokir

2,76

8

Perubahan Halaman III DIPA DIPA

1,38

9

Penambahan Penambahan pagu akibat hibah langsung

1,38

10

Pergeseran satu provinsi/kab/kota untuk biaya ops

0,55

REVISI ANGGARAN

DASAR HUKUM 1) UU No. No. 22 Tahu Tahun n 2011 2011 ttg ttg APBN APBN TA TA 2012 2012 :

a. Dasa Dasarr Huku Hukum m Revisi Anggaran



Pasal 23 : Perubahan/pergeseran Ditetapkan oleh Pemerinta Pemerintah. h.



Pasal 24 : Penggunaan Hasil Optimalisasi Diatur dengan Perat Peraturan uran Menteri Keuangan.

2) Perpres Perpres No. No. 32 Tahun Tahun 2011 2011 ttg ttg RABPP RABPP TA TA 2012: 

b. Tujuan ujuan Revisi evisi Anggaran

Pasal 2 : Perubahan/pergeseran Ditetapkan oleh Menteri Keuangan .

1) Antisipas Antisipasii terhada terhadap p perubahan perubahan kondisi kondisi dan prioritas kebutuhan; 2) Mempe Memperce rcepat pat pencap pencapaian aian kiner kinerja ja K/L; K/L; 3) Menin Meningka gkatka tkan n efektivit efektivitas, as, kualita kualitas s belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

RUANG LINGKUP REVISI ANGGARAN a. perubahan perubahan rincian rincian anggaran anggaran yang disebabkan disebabkan penambahan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya; b. perubahan perubahan atau atau pergesera pergeseran n rincian rincian anggaran anggaran dalam dalam hal hal pagu anggar anggaran an tetap; dan/atau c. peruba perubahan han/ral /ralat at karena karena kesalah kesalahan an administ administras rasi. i.

AKIBAT Perubahan alokasi dan/atau volume/target kinerja: a. b. c. d

Jeni Jeniss Be Belan lanja; ja; Keluaran; an; Kegiatan; Satker;

e. Program; f. K/L; da dan/atau g. APBN.

BATASAN REVISI

Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang :

Tidak mengurangi alokasi anggaran untuk: a. Biaya Biaya Operasion Operasional al Satker Satker kecuali kecuali untuk untuk memenuhi memenuhi Biaya Biaya Operasi Operasional onal pada pada Satker Satker lain; b. Tunjangan unjangan profes profesii guru/dosen guru/dosen dan tunjanga tunjangan n kehormata kehormatan n profesor profesor kecuali kecuali untuk  memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor pada Satker lain; c. Kebutu Kebutuhan han pengada pengadaan an bahan bahan makanan makanan untuk untuk tahanan tahanan/nar /narapid apidana ana kecua kecualili untuk  untuk  memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana tahanan/narapidana pada Satker lain; d. Pe Pemba mbaya yara ran n berb berbaga agaii tungg tunggaka akan; n; e. Paket aket pek peker erja jaan an yg yg bers bersif ifat at multiyears ; f.

RMP sepa sepanja njang ng paket paket pek pekerj erjaan aan masi masih h berlan berlanjut jut;; dan/at dan/atau au

g. Paket Paket pekerjaa pekerjaan n yg sudah dikontr dikontrakkan akkan/dir /direalis ealisasik asikan an dananya dananya sehingga sehingga menjadi menjadi minus.

BATASAN REVISI

Tidak mengubah sasaran kinerja, yaitu: a. Tidak mengurangi mengurangi volume volume Keluara Keluaran n Kegiatan Kegiatan Priori Prioritas tas Nasional Nasional dan/atau dan/atau kebijaka kebijakan n prioritas pemerintah yang telah ditetapkan; b. dapat dapat dilakukan dilakukan setelah setelah volume volume Keluaran Keluaran yang yang tercantum tercantum dalam dalam DIPA DIPA tercapa tercapaii dan/atau dijamin tercapai.

Pergeseran Pergeseran antarkegiatan dalam satu Program Program dan satu Satker dan/atau pergeseran antar-kegiatan dan antarsatker dalam dalam satu Program merupakan : a. Hasi Hasill Opt Optim imal alis isas asi; i; b. digunakan digunakan untuk untuk hal-hal hal-hal yang bersif bersifat at prioritas prioritas,, mendesak, mendesak, kedarurata kedaruratan n atau yang yang tidak dapat ditunda.

KEWENANGAN DJA Pagu Berubah 1. kelebihan realisasi PNBP di atas target target yang direncanakan direncanakan dalam APBN atau tidak tercapainya target PNBP direncanakan dalam APBN; 2. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; 3. percepatan percepatan penarikan penarikan PHLN PHLN dan/atau PHDN; PHDN; 4. penerimaan hibah luar negeri/hibah negeri/hibah dalam negeri setelah setelah UndangUndang mengenai APBN Tahun Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah Pemerintah c.q. Kementerian Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh K/L; 5. penggunaan anggaran belanja yang bersumber bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker PNBP; 6. pengurang pengurangan an alokasi PHLN PHLN dan/atau dan/atau PHDN; 7. adanya perubahan parameter dalam penghitungan subsidi energi; dan/atau

KEWENANGAN DJA Pagu Tetap 1. Pergeseran Pergeseran anggaran dlm rangka penyelesaian penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2011; 2. Re Realokasi alokasi anggaran antarkegiatan/antarsatker/antarprogram dalam rangka tanggap darurat bencana; 3. pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelola Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 4. pencair pencairan an blok blokir; ir; 5. Perubahan/pe erubahan/penambah nambahan an rumusan kinerja. kinerja.

Administratif  ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI.

PENGESAHAN DJPB Pagu Berubah 1. penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah UndangUndang mengenai APBN Tahun Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Kementerian Negara/Lembaga. 2. Penggunaan Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU.

Administratif  Kecuali

ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI.

PENGESAHAN DJPB Pagu Tetap 1. Pergeseran Pergeseran antarkeluaran dalam satu Kegiatan Kegiatan dan satu Satker. Satker. 2. Pergeseran Pergeseran dalam keluaran yang sama dan antarsatker atau antarkeluaran dan antarsatker dalam Kegiatan yang sama. 3. Pergeseran Pergeseran antarkegiatan dalam satu Program Program dan satu Satker. Satker. 4. Pergeseran Pergeseran antarkegiatan dan antarsatker dalam satu Program. Program. 5. Pergeseran Pergeseran antarprogram antarprogram dalam satu Eselon I yaitu pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional. 6. Pergeseran Pergeseran antarprogram antarprogram dan antareselon antareselon I dalam satu satu Bagian Anggaran yaitu pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional. 7. Perubahan/penambahan Perubahan/penambahan rumusan kinerja (rumusan (rumusan Keluaran Keluaran dan/atau rumusan selain rumusan Keluaran

KEWENANGAN KPA

Seluruh revisi anggaran yang tidak mengakibatkan perubahan DIPA, DIPA, meliputi:

1. Pergeseran ergeseran antarakun/ antarakun/anta antarsubk rsubkompone omponen n dalam komponen komponen yang sama dan/atau antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sepanjang dalam jenis belanja yang sama; 2. antarakun/a antarakun/antar ntarsubkomp subkomponen onen dalam komponen yang sama dan/atau Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang dalam jenis belanja yang sama; 3. Penambahan/pe enambahan/pengur ngurangan angan akun/subk akun/subkompone omponen/kompo n/komponen nen dalam satu Keluaran.

DISBURSEMENT PLAN DAN MONEV

LATAR BELAKANG 1. Realisasi penyerapan penyerapan anggaran rendah sampai dengan triwulan triwulan III dan meningkat tajam pada triwulan IV; 2. Pola penyerapan penyerapan anggaran tidak tidak sesuai dan rentan terhadap terjadinya penyimpangan penyimpangan karena menumpuk di akhir tahun; 3. Satker belum mempunyai rencana rencana penyerapan penyerapan anggaran (Disbursement Plan) yang baik; 4. Kementerian Negara/Lembaga Negara/Lembaga belum menjalankan sepenuhnya sepenuhnya monev terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; mempunyaii “tools” 5. Kementerian Negara/Lembaga belum mempunya untuk melakukan monev terhadap penyerapan anggaran satkernya.

DISBURSEMENT PLAN Disbursement Plan  (DP) merupakan rencana penyerapan anggaran per bulan yang disusun secara sitematis berdasarkan jadwal jadw al pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKA-KL;

Sumber data Disbursement Plan: RKA-KL yang telah disahkan DJA

Satker menyusun Procurenment Plan (Procurement Plan  merupakan bagian dari Disbursement Plan) ; Disbursement Plan  disusun oleh masing-masing PPK, kemudian dihimpun (by  system ) oleh bagian/unit keuangan sebagai laporan kepada unit organisasi diatasnya;

Disbursement Plan merupakan alat bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan

FUNGSI DISBURSEMENT PLAN Alat Analisa • •

Mendorong percepatan penyerapan anggaran; Menciptakan pola penyerapan anggaran yang sehat.

Alat Monitoring • •

Membanding trend penyerapan dana tahun sebelumnya Membandingkan antara rencana dengan realisasi

Alat Evaluasi • •

Mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target kinerja Memberikan solusi atas kendala tidak tercapainya target kinerja

Updating Disbursement Plan •

Dilakukan dengan mekanisme Revisi DIPA/POK (berupa pemberitahuan perubahan DP dari KPA kepada Kanwil DJPBN);

 Aplikasi Disbursement Plan akan disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan

PENYUSUNAN DISBURSEMENT PLAN Procurement Plan

Identifikasi jenis belanja atau kegiatan

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Disbursement Plan

TAHAPAN PENYUSUNAN RPA

Pengalokasian Anggaran

Penelaahan dan Analisa

Target Penyerapan K/L

PENYUSUNAN DISBURSEMENT PLAN

Database RKA1 KL

Database DIPA

2

3 

Rincian

Rincian



Program,Fungsi,Sub Fungsi Program,Fungsi,Sub

Program,Fungsi,Sub Fungsi Program,Fungsi,Sub

Kegiatan

Kegiatan

Output

Menyusun kalender kegiatan per bulan

Output

Transfer Data

Sub

output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/detil Bel

Kode

4



Sub

output Komponen Sub Komponen Akun Belanja Rincian/detil Bel Prg/Keg/Output/ Komponen/sub Komp/akun/detil

Input data dapat dilakukan pada level komponen atau Akun belanja atau detil belanja, atau kombinasi ketiganya ketiganya Hasilnya: Rencana Penyerapan Anggaran

Januari Pagu

Menetapkan target penyerapan p enyerapan anggaran berdasarkan kalender kegiatan dalam % atau Rupiah ;

Februari

%

Rp

50%

50.000

Maret

%

Rp

%

Rp

25%

25.000

25%

25.000

Program Kegiatan Output Sub Output

Komponen Sub Komponen Akun Belanja

100.000

s.d Des

PENYAMPAIAN DISBURSEMENT PLAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SATKER

ES 1

K/L

PPK RPA RPA ES I

RPA RPA ES I

KPA KP A

Tim Monev

Tim Monev

RPA RP A

RPA RP A

RPA RPA K/L

RPA RP A

MONITORING DISBURSEMENT PLAN DAN REALISASI Satker

Solusi atas deviasi dan pendampingan 3 b

Es. I K/L 2a

RPA RP A

Monev

1b Kirim Data Realisasi

RPA RP A

Realisasi

Monev

Kanpus DJPBN

Realisasi

DJPBN

3a

Solusi atas deviasi Kirim Data Realisasi Keterangan: 1. A) DJPBN DJPBN mengirim mengirim data data realisas realisasii secara secara berkala ke ke Kementerian Negara/Lembaga Negara/Lembaga B) DJPBN mengirim data realisasi secara secara berkala ke unit Es. I 2. a) Atas Atas dasar dasar data data DP dan dan realisas realisasii Unit Unit Es. I melakukan monev b) Atas dasar data DP dan realisasi K/L melakukan monev 3. a) Atas Atas dasar dasar hasil hasil monev monev K/L menyampaikan menyampaikan solusi atas deviasi satker b) Atas dasar dasar hasil monev Unit Es. I

K/L

1a

RPA RP A

2b

Monev Realisasi

MONITORING PENYERAPAN ANGGARAN

Mengetahui tingkat penyerapan anggaran pada satker/ Kementerian Negara/Lembaga

Membandingkan tingkat penarikan anggaran pada tahun berjalan dengan periode yang sama pada tahun tahun--tahun sebelumnya

Mengetahui tingkat akurasi rencana penyerapan dan realisasi anggaran pada satker/Kementerian Negara/Lembaga

Bahan untuk evaluasi dan menentukan langkah langkah--langkah selanjutnya yang diperlukan dalam rangka percepatan penarikan anggaran

EVALUASI DAN ANALISA

Mengetahui permasalahan permasalahan rendahnya rendahnya penyerapan penyerapan anggaran anggaran pada satker/Kementerian Negara/Lembaga

Mengidentifikasi faktorMengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab rendahnya penyerapan anggaran

Menentukan tindak lanjut untuk mengatasi rendahnya penyerapan anggaran pada satker/Kementerian Negara/Lembaga

Menentukan prioritas langkahlangkah-langkah selanjutnya yang diperlukan dalam rangka percepatan penarikan anggaran

Contoh: Analisa DP dan Monev 1

2

Perencanaan

Pelaksanaan 3

Disbursement 

Disbursementt Plan Disbursemen

Mengapa belanja modal/bansos baru diserap bulan Mei, apa kendalanya apabila dilakukan bulan Januari/Pebruari? Januari/Pebruari?

Deviasi?

ya

Mengapa trend disb plan tahun 2012 sama dengan tren realisasi 2011? 

Mengapa uang makan/pembayaran makan/pembayaran honor dibayarkan per triwulan, apa kendalanya ?

 

Berapa besar deviasinya? Mengapa terjadi deviasi?  Apa solusi agar bulan berikutnya deviasi diperkecil?

Tindak Lanjut  Deviasi harus diserap bulan berikutya 

Pendampingan

TINDAK LANJUT Hasil Monev Penarikan Anggaran: • • •

Faktor penyebab rendahnya penarikan anggaran Pola penarikan anggaran satker dan Kementerian Negara/Lembaga Kesesuaian (gap) antara rencana dan realisasi

Tindak Lanjut Monev Penyerapan Anggaran: Anggaran: •

Lebih spesifik sesuai dengan faktor penyebab, dapat berupa : a. Perbaikan perencanaan b. Perbaikan peraturan c. Bimbingan teknis / pendampingan

PENDAMPINGAN

Berdasarkan hasil Monev, diketahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penarikan anggaran pada tingkat satuan kerja dan K/L untuk selanjutnya dilakukan pendampingan pada satker guna memecahkan permasalahan sesuai faktor penyebabnya,, yaitu : penyebabnya

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pendampin Pendam pingan gan sat satker ker pad pada a saat saat pen penyu yusun sunan an per perenc encana anaan an ang anggar garan. an. Pendam Pen dampin pingan gan sat satker ker pada pada saa saatt penyu penyusun sunan an Renca Rencana na Pena Penarika rikan n Ang Anggar garan. an. Pendam Pen dampin pingan gan sat satker ker pad pada a saa saatt pen penyu yusun sunan an Pro Procur cureme ement nt Pla Plan. n. Pend Pe ndam ampi ping ngan an sat satke kerr pada pada saa saatt pela pelaksa ksana naan an ke kegi giat atan an.. Pend Pe ndam ampi ping ngan an sat satke kerr pada pada saa saatt peng pengad adaa aan n bara barang ng dan dan jas jasa. a. Pendam Pen dampin pingan gan sat satker ker pad pada a saat saat pert pertang anggun gungja gjawa waban ban/la /lapor poran an keua keuanga ngan n

Tenaga pendampingan dapat dilakukan oleh pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaaan, Kantor Pusat Ditjen Anggaran, dan petugas Kementerian Negara/Lembaga