October 29, 2017 | Author: Veronica Sirait | Category: N/A
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Biodata Nama Tempat/Tgl Lahir Pendidikan Instansi Email No. Telp Pin BB
: Herlambang Setyawan : Wonogiri, 12 Juli 1981 : S1, Teknik Geologi – Fak. Teknik UGM : Direktorat Panas Bumi, Ditjen EBTKE Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 49, Jakarta :
[email protected] : 0818 0720 5270 / 0812 8602 1416 : 2771FEF3
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI INDONESIA Oleh: Herlambang Setyawan, ST
Disampaikan pada: ‘One Day Course - Regulation, Prospect, and Career as Geoscientists in Indonesia’s Geothermal Exploration - Exploitation’
Yogyakarta, 10 Maret 2012 © EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
OUTLINE: POTENSI PANAS BUMI INDONESIA REGULASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA PELUANG KARIER
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
POTENSI PANAS BUMI INDONESIA
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Pengertian: Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan (UU No. 27/2003) Sistem Panas Bumi: 1) Heat Sources 2) Reservoir dan Clay Cap 3) Adanya Hydrology System
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Potensi Panas Bumi Indonesia
Potensi panas bumi Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, 40% cadangan dunia, yaitu sebesar 29.038 MW yang tersebar di 276 lokasi panas bumi (Data Badan Geologi per Desember 2010)
Kapasitas terpasang (installed capacity) sebesar 1.226 MW (4,2% dari potensi yang ada), terdiri dari: Lapangan Sibayak 12 MW, Gn. Salak 377 MW, Wayang Windu 227 MW, Kamojang 200 MW, Darajat 270 MW, Dieng 60 MW dan Lahendong 80 MW
Target Road Map panas bumi sebesar 9.500 MW pada tahun 2025
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PETA DISTRIBUSI POTENSI PANAS BUMI
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Wilayah Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Total
Jumlah Lokasi 86 71 5 22 8 55 26 3 276
Potensi (MW) 13.516 10.092 296 1.471 115 2.519 954 75 29.038
Sumber : Badan Geologi, KESDM (2010)
Ket: Survei Pendahuluan
Siap Dikembangkan
Survei Detil
Terpasang © EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
POTENSI PANAS BUMI SUMBER DAYA (MW) Spekulatif Hipotesis (Speculative) (Hypothetical) 8.780
4.391
CADANGAN (MW) Terduga Mungkin Terbukti (Possible) (Probable) (Proven)
%
45.36%
12.756
13.171
823
2.288
%
54.64%
15.867 29.038
Sumber : Badan Geologi - Kementerian ESDM Status : Desember 2010
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI 2011 No.
WKP Panas Bumi / Lokasi
Pemegang IUP
Pengembang
Nama PLTP
Kapasitas Terpasang (MW)
1
Sibayak – Sinabung, SUMUT
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)
Sibayak
12
2
Cibeureum – Parabakti, JABAR
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)
KOB - Chevron Geothermal Salak, Ltd (CGS)
Salak
377
3
Pangalengan, JABAR
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)
KOB - Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd (SEGWWL)
Wayang Windu
227
4
Kamojang – Darajat, JABAR
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)
Kamojang
200
5
Kamojang – Darajat, JABAR
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)
KOB - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd (CGI)
Darajat
270
6
Dataran Tinggi Dieng, JATENG
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)
PT. Geo Dipa Energi (GDE)
Dieng
60
7
Lahendong – Tompaso, SULUT
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)
Lahendong
80 1.226
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
LOKASI PLTP YANG TELAH BERPRODUKSI (Status Februari 2012)
PLTP LAHENDONG: 80 MW PLTP SIBAYAK: 12 MW
PLTP WAYANG WINDU: 227 MW
PLTP GUNUNG SALAK: 377 MW
PLTP KAMOJANG: 200 MW PLTP DARAJAT: 270 MW
PLTP DIENG: 60 MW
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
REGULASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PENERAPAN KEBIJAKAN DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI WKP Existing
WKP Baru UU No. 27/2003
Keputusan Presiden No. 22/1981, No. 45/1991, No. 49/1991
Struktur pengusahaan didasarkan pada JOC dan ESC
Bagian Pemerintah sebesar 34% dari Net Operating Income (NOI), termasuk semua pajak-pajak, retribusi kecuali pajak perseorangan
Struktur pengusahaan berupa izin: - Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) - Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUKU)
Bagian Pemerintah berupa penerimaan negara berupa pajak dan PNBP
Manajemen Proyek oleh Pertamina (JOC) dan PLN (ESC)
Manajemen Proyek oleh Pemegang IUP
Bentuk proyek: o Total Project o Partial Project
Berupa Total (Integrated) Project
14 © EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (sebelum UU No. 27/2003) 1.
Keputusan Presiden No. 22/1981
2.
Memberikan Kuasa Pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk pembangkitan energi/listrik kepada PERTAMINA di Indonesia. Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PERTAMINA, Menteri Pertambangan dan Energi dapat menunjuk Pihak lain sebagai kontraktor untuk mengadakan kerjasama dengan PERTAMINA dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).
Keputusan Presiden No. 45/1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 22/1981
PERTAMINA dapat menjual Energi berupa uap panas bumi atau listrik hasil produksi pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panas bumi kepada Perusahaan Umum Listrik Negara, instansi lain, Badan Usaha Milik Negara lain, dan Badan Usaha Nasional lain yang berstatus Badan Hukum termasuk Koperasi.
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (sebelum UU No. 27/2003)
lanjutan ……. 3. Keputusan Presiden No. 49/1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik Pengusaha wajib menyetorkan kepada Negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia bagian Pemerintah dari pengusahaan sumberdaya panasbumi sebesar 34% (tiga puluh empat perseratus) dari penerimaan bersih usaha (net operating income). Dalam penyetoran barang bagian Pemerintah telah termasuk semua kewajiban pembayaran Pajak-pajak dan Pungutan-pungutan kecuali pajak pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
*
Pengusaha adalah adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi © EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (setelah UU No. 27/2003) 1. UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi 2. PP No. 70/2010 jo. PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi 3. PP No. 62/2008 jo. PP No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu 4. PP No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Peraturan Menteri ESDM
lanjutan …….
1) No. 11/2008 tentang Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi 2) No. 02/2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 05/2007) 3) No. 05/2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik oleh PT. PLN dari Koperasi atau Badan Usaha Lain (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 14 tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Listrik dari PLTP jo. Permen ESDM No.269-12/26/600.3/2008 tahun 2008 tentang BPP Tenaga Listrik Tahun 2008 yang Disediakan oleh PT. PLN) 4) No. 11/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi 5) No. 02/2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Buml dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 6) No. 01/2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 15/2010 tentang Daftar ProyekProyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Barubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PENERIMAAN NEGARA DARI PENGUSAHAAN PANAS BUMI WKP Existing
WKP Baru
Keputusan Presiden No. No. 49/1991
PP No. 59/2007 jo. No. 70/2010, PP No. 9/2012
Bagian Pemerintah sebesar 34% dari Net Operating Income (NOI), termasuk semua pajak-pajak, retribusi kecuali pajak perseorangan
Penerimaan negara berupa pajak: Pajak; Bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor; dan Pajak daerah
Penerimaan Negara Bukan Pajak,: Iuran Tetap - Eksplorasi : 2 US$/ha/tahun - Eksploitasi : 4 US$/ha/tahun Iuran Produksi/Royalty
- Uap : 5% dari harga jual/kWh - Listrik : 2,5% dari harga jual/kWh
19 © EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI (Dengan Regulasi Saat Ini)
Peta Potensi
Survei Pendahuluan
Penetapan WKP
Pelelangan WKP
Penerbitan IUP
(S-1)
(S-2)
(S-3)
(S-4)
Survei Biaya APBN
Lap.
Evaluasi Hasil SP
WKP
WKP-N
Lap Hsl Harga EksEksProduksi/ FS Lelang Listrik plorasi ploitasi Pemanfaatan (S-5)
(S-6)
(S-7)
(S-8)
(S-9)
(S-10)
Produksi/ Pemanfaatan
Kementerian ESDM
(S-0)
STADIUM PENGUSAHAAN (S-X)
Eksploitasi
Instansi
Potensi Panas Bumi
FS
Potensi/ Stadium
IUP-N
(S3-N)
(S4-N)
Pemenang Lelang
Badan Usaha PLN
Survei Biaya APBD Kab./ Kota
Penugasan
IUP-P
(S3-P) Pemenang Lelang
(S4-P)
IUP-K
WKP-K (S3-K)
(S4-K)
Pemenang Lelang
Biaya Pihak Lain
Eksplorasi
Pemda Kab./ Kota
WKP-P
Jembatan Emas
Survei Biaya APBD Prov.
Pemda Prov.
Penugasan
PPA © EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
50 WILAYAH KERJA PANAS BUMI (WKP) *) *) : WKP yang sudah ditetapkan sampai dengan Desember 2011 NAD 2 WKP Jaboi: 70 MW Seulawah Agam: 130 MW SUMUT 4 WKP Sibayak – Sinabung: 130 MW Sibual – Buali: 750 MW Sipaholon Ria-ria: 75 MW Sorik Marapi: 200 MW
SULUT 2 WKP Kotamobagu: 410 MW Lahendong-Tompaso: 358 MW GORONTALO 1 WKP Suwawa: 110 MW
JAMBI 1 WKP Sungai Penuh: 70 MW
MALUT 2 WKP Jailolo: 75 MW Songa Wayaua: 140 MW
SUMSEL 3 WKP Lumut Balai: 250 MW Rantau Dedap: 106 MW Danau Ranau: 210 MW SUMBAR 4 WKP Bukit Kili: 83 MW Gn Talang: 35 MW Liki Pinangawan: 400 MW Bonjol: 200 MW
BANTEN 2 WKP Kaldera Danau Banten: 115 MW G. Endut: 80 MW
BENGKULU 1 WKP Tmbg Sawah-Hululais: 873 MW LAMPUNG 3 WKP Gn.Rajabasa: 91 MW Suoh Sekincau: 230 MW Waypanas – Ulubelu: 556 MW JABAR 10 WKP Danau Ranau: 210 MW Ciater - Tgkban Perahu: 60 MW Cibeureum–Parabakti: 485 MW Cibuni: 140 MW Cisolok Cisukarame: 45 MW Gn. Tampomas: 50 MW Gn. Tgkuban Perahu: 100 MW Kamojang-Darajat: 1465 MW Karaha Cakrabuana: 725 MW Pangalengan: 1106 MW G. Ciremai: 150 MW
SULTENG 1 WKP Marana: 35 MW
BALI 1 WKP Tabanan: 276 MW
JATENG 4 WKP Baturaden: 175 MW Dataran Tinggi Dieng: 780 MW Guci: 79 MW Gn. Ungaran: 100 MW
MALUKU 1 WKP Tulehu: 100 MW
NTB 1 WKP Hu'u Daha: 65 MW
JATIM 3 WKP Blawan – Ijen: 270 MW Gn. Iyang Argopuro: 295 MW Telaga Ngebel: 120 MW
NTT 4 WKP Atadei: 40 MW Sokoria: 30 MW Ulumbu: 199 MW Mataloko: 63 MW
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Road Map Pengembangan Panas Bumi 2006 – 2025 (didasarkan pada Keputusan Presiden No. 5/2006 Kebijakan Energi Nasional)
2006
2008
852 MW (Produksi)
2000 MW
1148 MW Existing WKP
2012
2016
2020
2025
3442 MW
4600 MW
6000 MW
9500 MW (Target)
1442 MW Existing WKP
1158 MW Existing WKP + WKP Baru
1400 MW WKP Baru
3500 MW WKP Baru
1.226 MW Kondisi saat ini
6.151 MW Plus Skenario Crash Program Tahap II (4925 MW)
23 © EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN PANAS BUMI DALAM KONDISI NORMAL No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kegiatan Proses Lelang Penyiapan Infrastruktur Eksplorasi & konfirmasi Cadangan Studi Kelayakan Pemboran Eksploitasi Desain Detil & Pemesanan konstruksi Persiapan Produksi COD Total Waktu
Jangka Waktu 6 Bulan 30 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 24 Bulan 24 Bulan 3 Bulan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
69 Bulan Sumber : Kajian Kfw Germany
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
TARGET STRATEGIS PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2010 S.D 2014 Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Peraturan Menteri ESDM No. 01/2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No.
15/2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait Total Pengembangan Panas Bumi 4.925 MW
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Daftar Proyek PLTP yang Masuk dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II (berdasarkan Permen ESDM No. 01/2012) NO. NAMA PROYEK PEMBANGKIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
PLTP Sungai Penuh PLTP Hululais PLTP Kotamobagu 1 dan 2 PLTP Kotamobagu 3 dan 4 PLTP Sembalun PLTP Tulehu PLTP Tangkuban Perahu I PLTP Kamojang 5 dan 6 PLTP Ijen PLTP Iyang Argopuro PLTP Wilis/Ngebel PLTP Gunung Endut PLTP Rawa Dano PLTP Cibuni PLTP Cisolok-Cisukarame PLTP Karaha Bodas PLTP Patuha PLTP Tampomas PLTP Tangkuban Perahu II PLTP Wayang Windu Unit 3 dan 4 PLTP Gunung Ciremai PLTP Baturaden PLTP Dieng PLTP Guci PLTP Ungaran PLTP Seulawah Agam
PROVINSI Jambi Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Utara Nusa Tenggara Barat Maluku Jawa Barat Jawa Barat Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Banten Banten Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Nanggroe Aceh Darussalam
ESTIMASI KAPASITAS (MW) 2x55 2x55 2x20 2x20 2x10 2x10 2x55 1 x30 1 x60 2x55 1 x55 3x55 1 x55 1 x 110 1 x 10 1 x50 1 x30 2x55 3x60 1 x45 2x30 2x 110 2 x 55 2x 110 1 x55 1 x60 1 x55 1 x55 1X55
RENCANA KAPASITAS TERPASANG 110 110 40 40 20 20 110 90 110 55 165 55 110 10 50 140 180 45 60 220 110 220 115 55 55 55
NO. NAMA PROYEK PEMBANGKIT 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
PLTP Jaboi PLTP Sarulla 1 PLTP Sarulla 2 PLTP Umbul Telumoyo PLTP Simbolon Samosir PLTP Sipoholon Ria-Ria PLTP Sorik Marapi PLTP Muaralaboh PLTP Bonjol PLTP Lumut Balai PLTP Rantau Dadap PLTP Rajabasa PLTP Ulubelu 3 dan 4 PLTP Suoh Sekincau PLTP Wai Ratai PLTP Danau Ranau PLTP Lahendong 5 dan 6 PLTP Bora PLTP Marana/Masaingi PLTP Hu'u PLTP Atadei PLTP Sokoria PLTP Mataloko PLTP Jailolo PLTP Songa Wayaua
PROVINSI Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Utara Jawa Tengah Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Selatan Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Maluku Utara Maluku Utara
TOTAL RENCANA KAPASITAS TERPASANG
ESTIMASI KAPASITAS (MW) 2x5 3x 110 2x55 1 x55 2x55 1 x55 240 (Total) 2x 110 3x55 4x55 2x110 2x110 2x55 4x55 1 x55 2x55 2x20 1 x5 2x10 2x10 2 x2,5 3x5 1 x5 2x5 1 x5
RENCANA KAPASITAS TERPASANG 10 330 110 55 110 55 240 220 165 220 220 220 110 220 55 110 40 5 20 20 5 15 5 10 5
4925 © EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PELUANG KARIER
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Peluang karier secara garis besar dibagi 2 (dua), yaitu: 1. Instansi Pemerintah: - Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE, Badan Geologi) - LIPI - BPPT - Dosen - Pemerintah Daerah 2.
Non Pemerintah a. BUMN PT. Pertamina, PT Geodipa Energy, b. Non BUMN - PT Pertamina Geothermal Energy - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd - Chevron Geothermal Salak, Ltd - Star Energy (Wayang Windu) Geothermal, Ltd - PT Supreme Energy - PT PLN Geothermal; dll
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Terima Kasih
`
Go Green Indonesia ! energi hijau, energi masa depan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : 021-5250575
www.ebtke.esdm.go.id
www.energiterbarukan.net
www.konservasienergi.net © EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
No.
WKP Panas Bumi
1 Sibayak-Sinabung
Pemegang IUP -WKP PT. PGE
2 Cibeureum - Parabakti (Gn. Salak) PT. PGE
WKP Panas Bumi sebelum UU No. 27/2003 Sibayak
PT. PGE
124
Kap. Terpasang (MW) 12
Gn. Salak
CGS, Ltd
952
377
Wayang Windu
400
227
Patuha
Star Energy Geothermal Wayang Windu PT. Geo Dipa Energi
706
-
Kamojang
PT. PGE
855
200
Darajat
CGI, Ltd
610
270
Lapangan PLTP
Pengembang
Potensi (MW)
3 Pengalengan
PT. PGE
4 Kamojang-Darajat
PT. PGE
5 Dieng
PT. PGE
Dieng
PT. Geo Dipa Energi
780
60
6 Lahendong-Tompaso
PT. PGE
Lahendong
PT. PGE
358
80
7 Sibual-Buali
PT. PGE
Sarulla
SOL
1146
-
8 Hululais - Tambang Sawah
PT. PGE
Hulu Lais
PT. PGE
873
-
9 Lumut Balai
PT. PGE
Lumut Balai
PT. PGE
1066
-
10 Sungaipenuh
PT. PGE
Sungai Penuh
PT. PGE
208
-
11 Ulubelu
PT. PGE
Ulubelu
PT. PGE
556
-
12 Karaha-Cakrabuana
PT. PGE
Karaha Bodas
PT. PGE
725
-
13 Buyan Bratan (Bedugul)
PT. PGE
Bedugul
Bali Energy, Ltd
276
-
14 Ulumbu
PT. PLN (Persero)
Ulumbu
PT. PLN (Persero)
199
-
15 Tulehu
PT. PLN (Persero)
Tulehu
PT. PLN (Persero)
100
-
16 Cibuni
PT. Yala Tekno Geothermal Cibuni
PT. Yala Teknos Geothermal
140
-
17 Iyang-Argopuro
PT. PGE
Iyang Argopuro PT. PGE
295
-
18 Kotamobagu
PT. PGE
Kotamobagu
PT. PGE
410
-
19 Ciater
PT. Wahana Sembada Sakti Ciater
PT. Wahana Sembada Sakti
90
-
Total
10.869
1.226
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
No.
Nama WKP Panas Bumi
WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003
Cad. Terduga (MW)
Renc. Peng.
Harga per kWh
Status
Pemegang IUP
Status dan Kendala
1
LIKI PINANGAWAN MUARALABOH, SUMBAR
400
220
9.4 ¢ USD
IUP Telah Terbit
PT. Supreme Energy Muaralaboh
2
GN. RAJABASA, LAMPUNG
91
220
9.5 ¢ USD
IUP Telah Terbit
PT. Supreme Energy Rajabasa
3
JABOI, NAD
50
10
Rp. 1705
IUP Telah Terbit
PT. Sabang Geothermal Energi
PPA telah ditandatangani, Penerbitkan SJKU PPA telah ditandatangani, Penerbitkan SJKU PPA belum ditandatangani
4
SORIK MARAPIROBURAN-SAMPURAGA, SUMUT
200
240
8.10 ¢ USD
IUP Telah Terbit
PT. Sorik Marapi Geothermal Power
PPA belum ditandatangani
5
CISOLOK CISUKARAME, JABAR
30 - 45
40
Rp. 630,00
IUP Telah Terbit
PT. Jabar Rekind Geothermal
6
GN. TANGKUBAN PERAHU, JABAR
100
120
Rp. 533,60
IUP Telah Terbit
PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power
7
GN. TAMPOMAS, JABAR
20 - 50
45
Rp. 598,00
IUP Telah Terbit
PT. Wijaya Karya Jabar Power
8
GN. UNGARAN, JATENG
100
110
8.09 ¢ USD
IUP Telah Terbit
PT. Giri Indah Sejahtera
9
SOKORIA, NTT
30
30
Rp. 1.250,69
IUP Telah Terbit
PT. Sokoria Geothermal Indonesia
10
ATADEI, NTT
40
10
9.5 ¢ USD
IUP Telah Terbit
PT. Westindo Utama Karya
Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah di tandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Proses relinquish, negosiasi PPA, PPA belum ditandatangani PPA sudah ditandatangani
11
JAILOLO, MALUT
75
10
Rp. 1.727,54
IUP Telah Terbit
PT. Star Energy Geothermal Halmahera
PPA belum ditandatangani
12
SUOH SEKINCAU, LAMPUNG
230
220
6.9 ¢ USD
IUP Telah Terbit
PT. Chevron Geothermal PPA belum Suoh Sekincau ditandatangani © EBTKE KESDM - 2012
WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Lanjutan ..... Cad. Terduga (MW)
Renc. Peng.
13 RANTAU DEDAP, SUMSEL
106
220
8.86 ¢ USD IUP Telah Terbit
PT. Supreme Energy Rantau Dedap
14 BATURADEN, JATENG
175
220
9.47¢ USD
PT. Sejahtera Alam Energy
15 GUCI, JATENG
79
55
9.09 ¢ USD IUP Telah Terbit
PT. Spring Energi Sentosa
115
110
8.39 ¢ USD IUP Telah Terbit
PT. Sintesa Banten Geothermal
17 BLAWAN - IJEN, JATIM
270
110
8.58 ¢ USD IUP Telah Terbit
PT. Medco Cahaya Geothermal
18 TELAGA NGEBEL, JATIM
120
165
7.55 ¢ USD IUP Telah Terbit
PT. Bakrie Darmakarya Energi
19 HU'U DAHA, NTB
65
20
9.65 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Pacific Geo Energy PPA belum ditandatangani
20 SEULAWAH AGAM, NAD
160
55
-
Proses lelang
-
Sedang dalam proses lelang dengan pola Public-Private Partnership (Grand KfW)
21 SUWAWA, GORONTALO
110
-
-
Gagal Lelang
-
Tidak ada yg daftar
22 GUNUNG TALANG, SUMBAR
36
-
-
Persiapan lelang
-
-
23 SONGA WAYAUA, MALUT
140
-
-
Persiapan lelang
-
-
24 SIPAHOLON RIA-RIA, SUMUT
75
-
-
Gagal Lelang
-
Penawaran harga di atas 9.7 ¢ USD
25 MARANA, SULTENG
36
-
-
Gagal Lelang
-
Penawaran harga di atas 9.7 ¢ USD
No.
16
Nama WKP Panas Bumi
KALDERA DANAU BANTEN, BANTEN
Harga per kWh
Status
IUP Telah Terbit
Pemegang IUP/ Pemenang Lelang
Status dan Kendala Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, proses izin pinjam pakai, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, proses izin pinjam pakai, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani
© EBTKE KESDM - 2012
WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Lanjutan ..... Cad. Terduga (MW)
Renc. Peng.
Harga per kWh
Status
Pemegang IUP/Pemenang Lelang
Status
26 BUKIT KILI, SUMBAR
83
-
-
Gagal Lelang
-
Tidak ada yg daftar, akan ditambah data
27
BONJOL, SUMBAR
200
-
-
Persiapan Lelang
-
-
28
DANAU RANAU, LAMPUNG & SUMSEL
210
-
-
Persiapan Lelang
-
-
29
MATALOKO, NTT
63
-
-
Persiapan Lelang
-
-
30
GN. CIREMAI, JABAR
150
-
-
Proses Lelang
-
-
31
GN. ENDUT, BANTEN
80
-
-
Persiapan Lelang
-
-
No.
Nama WKP Panas Bumi
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
SURVEI PENDAHULUAN
Survei Pendahuluan: Kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berubungan dengan informasi geologi, geofisika, geokimia, untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja. Geologi
Wilayah Kerja
Geofisika
Geokimia
Letak sumber Panas Bumi
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PENETAPAN WILAYAH PENUGASAN SP Kriteria Wilayah Penugasan Surve Pendahuluan (Permen ESDM No. 02/09) : 1.
Mempunyai potensi panas bumi besar dan/atau kebutuhan listrik tinggi
2.
Wilayah Potensi panas bumi yang telah mempunyai infrastruktur serta jaringan transmisi nasional yang memadai; atau
3.
Wilayah tertinggal (frontier/remote area ) yang secara potensi dan teknis apabila dikembangkan potensi panas bumi di daerah tersebut akan membawa multiplier effect yang signifikan Bisa diusulkan gubernur,bupati/ walikota/BU untuk dilakukan SP
Dirjen Menyiapkan Wilayah Penugasan SP
Badan Geologi
Menteri Menetapkan Wilayah Penugasan SP
Dirjen Menawarkan Wilayah PSP
Pengumuman melalui media cetak, elektronik & media lain
Promosi di forum nasional & Internasional © EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PERSYARATAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN (berdasarkan Permen ESDM No. 02/2009)
1. Peta Wilayah Penugasan SP
2. Persyaratan Administratif a. Identitas pemohon/akte pendirian perusahaan b. Profil perusahaan c. NPWP 3. Persyaraatan Teknis a. Rencana teknis kegiatan selama SP b. Kemampuan teknis operasional di bid. panas bumi c. Mempunyai tenaga ahli di bid. panas bumi 4. Persyaratan keuangan a. Rencana kerja dan anggaran biaya b. Bukti kepemilikan dana untuk SP dalam bentuk garansi bank, deposito atau dana hutang siap pakai © EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
LELANG WKP PANAS BUMI
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
(2) Kriteria Penetapan WKP Panas Bumi (PERMEN ESDM 11 Tahun 2008)
SURVEI PENDAHULUAN (SP) - UU No. 27/2003, Ps. 10 ayat (2) - PP No. 59/2007, Ps. 3 ayat (1)
(1) PENUGASAN SP - UU No. 27/2003, Ps. 10 ayat (3) - PP No. 59/2007, Ps. 6 ayat (1) - Permen ESDM No. 02/2009
BAGAN ALIR PENETAPAN WKP PANAS BUMI DAN LELANG WKP PANAS BUMI
(3) WKP PANAS BUMI (ditetapkan Menteri) - UU No. 27/2003, Ps. 9 ayat (2) - PP No. 59/2007, Ps. 11 ayat (2)
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG WKP PANAS BUMI PP NO. 59 TAHUN 2007, Pasal 20 ayat (6)
LELANG (PP No. 59/2007, Ps. 20 – Ps. 27)
Sistem Panas Bumi Lintas Provinsi
Panitia Lelang WKP Panas Bumi dibentuk oleh Menteri
Sistem Panas Bumi Lintas Kab/Kota
- UU No. 27/2003, Ps. 21 ayat (1) Panitia Lelang - PP No. 59/2007, Ps. 28 ayat (3) WKP Panas Bumi dibentuk oleh Gubernur
Sistem Panas Bumi dalam Wil. Kab/Kota
IUP Diterbitkan Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya
Panitia Lelang WKP Panas Bumi dibentuk oleh Bupati/Walikota
Keterangan.: (1) Pihak Lain/Badan Usaha dapat diberikan Penugasan Survei Pendahuluan (2) Hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan penetapan WKP Panas Bumi berdasarkan Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi (Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2008) © EBTKE KESDM - 2012 (3) Penetapan WKP Panas Bumi berdasarkan sistem panas bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Persiapan Lelang WKP Panas Bumi 1. Anggaran dari Daerah pembiayaan proses lelang 2. Peraturan Daerah 3. Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Raw Data dari Badan Geologi/Pelaksana Penugasan Survei Pendahuluan 5. Standar Power Purchasing Agreement /PPA 6. Harga Patokan Listrik Panas Bumi telah diakomodir dalam Peraturan Menteri ESDM No. 02/2011
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PROSES LELANG TAHAP I Pemasukan Dokumen Prakualifikasi
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi
Evaluasi dan Berita Acara Prakualifikasi
Klarifikasi & Konfirmasi Dok. Prakualifikasi
Penetapan Hasil Prakualifikasi Tidak Lulus
Pengambilan Dokumen Prakualifikasi
Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lulus
Pengumuman Prakualifikasi
TAHAP I (PRAKUALIFIKASI)
Masa Sanggah
Diterima
Ditolak
TAHAP II (PASCA KUALIFIKASI)
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PROSES LELANG TAHAP II Penetapan Pemenang oleh Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota
Penunjukkan Pemenang oleh Panitia Lelang
Ditolak
Diterima
TAHAP II (PASCA KUALIFIKASI)
Undangan Yang Lulus Tahap I
IUP -
Masa Sanggah dan Penjelasan Sanggahan
Pengambilan Dokumen Lelang Tahap II
Pengumuman Peringkat Pemenang
Penetapan Peringkat Pemenang Lelang
-
- Pembukaan Sampul Penawaran - Evaluasi, Konfirmasi & Klarifikasi
Penjelasan & Penyusunan BA Penjelasan
Pemasukan Dokumen Penawaran Harga
© EBTKE KESDM - 2012
