NKP 4 Rev

 

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN

Topik : TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN POLRI  

Judul :  OPTIMALISASI APLIKASI E-BUDGETING POLRES BOJONEGORO GUNA MENINGKATKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ORGANISASI YANG AKUNTABEL BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Organisasi yang akuntabel adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam penjelasan Pasal 3; asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Demikian pula halnya bagi organisasi Polri yang dituntut untuk akuntabel dalam setiap penyelenggaraan fungsinya, terutama dalam pengelolaan anggaran yang dianggap rawan terhadap berbagai penyimpangan. Sejak tahun 2003 pemerintah telah memberlakukan 3 pilar undang-undang terkait keuangan

Negara

Perbendaharaan

antara

Negara,

lain dan

tentang tentang

Keuangan Pemeriksaan

Negara,

tentang

Pengelolaan

dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (kewenangan BPK). Ketentuan ini mengharuskan adanya pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, terbuka dan dapat diukur kinerjanya. Sehingga antara keinginan masyarakat dan apa yang telah dilaksanakan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, beberapa instansi pemerintah telah menggunakan aplikasi dalam pengelolaan keuangan berupa aplikasi E-budgeting. Aplikasi ini merupakan sebuah sistem 1

 

2

keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. E-Budgeting adalah sistem saling mengawasi anggaran agar terciptanya transparansi dalam penyusunan anggaran suatu daerah. Adanya sistem ini masyarakat dapat melihat anggaran apa saja yang terdapat dalam 1 tahun. Demikian pula halnya yang telah dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro melalui penggunaan aplikasi E-Budgeting sejak tahun 2016. E-budgeting atau pengelolaan anggaran secara elektronik dinilai efektif untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran Polres Bojonegoro. Namun selama ini penggunaannya belum dirasa optimal, dimana masih terdapat kesalahan penginputan

oleh

operator

dari

Bagren

Polres

Bojonegoro,

sehingga

menghambat tranparansi pengelolaan anggaran yang tidak sejalan dengan tujuan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), khususnya Pasal 3 yang berisi menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. B.

Pokok Permasalahan Mendasari uraian latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan NKP ini adalah

“

Apakah

penerapan aplikasi E-Bud E-Budgeting geting Polres Boj Bojonegoro onegoro dapat meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran sehingga organiasi yang akuntabel terwujud?” 

C.

Pokok Persoalan Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka pokok-pokok persoalan dalam penulisan NKP ini adalah sebagai berikut : 1.

Bagaimana kemampuan penerapan aplikasi E-Budgeting terhadap transparansi pengelolaan anggaran?

2.

Bagaimana pengelolaan aplikasi E-Budgeting terhadap transparansi pengelolaan anggaran?

 

3

BAB II PEMBAHASAN

A.

Analisis Judul 1.

Variabel Judul a.

Variabel 1

: Optimalisasi aplikasi E - Budgeting Polres Bojonegoro.

b.

Variabel 2

: Guna Meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.

c.

Variabel 3

: Dalam Rangka Mewujudkan organisasi yang akuntabel.

2.

3.

Kata Kunci Variabel a.

Kata kunci variabel 1: E-Budgeting.

b.

Kata kunci variabel 2: Transparansi.

c.

Kata kunci variabel 3: Akuntabel.

Kriteria Kata Kunci Variabel 1 Kata kunci Budgeting diuraikan dengan menggunakan konsep “

”

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Adapun

pokok

persoalan

pertama

menggunakan

teori

kemampuan, sebagaimana Robbin (2007:57) menyatakan bahwa kemampuan berarti kapasitas/ kuantitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut Robbin menyatakan bahwa kemampuan (ability) berarti kapasitas/ kuantitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan,

dimana

seluruh

kemampuan

seorang

individu

pada

hakekatnya tersusun dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki. Sedangkan pengelolaan,

pokok

sebagaimana

persoalan Adisasmita

kedua

menggunakan

(2011:22)

teori

mengemukakan

bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif3 dan efisien.

 

4

B.

Pokok Pembahasan 1.

Kondisi Faktual a.

Kondisi kemampuan penerapan aplikasi E-Budgeting terhadap transparansi pengelolaan anggaran Sistem

aplikasi

E-Budgeting

merupakan

sistem

penyusunan anggaran di lingkungan Polres Bojonegoro secara online  yang digunakan sejak tahun 2016. Adapun pengelola

aplikasi e-budgeting e-budgeting iini ni

dikendalikan oleh Bagren dibantu oleh

Bensatker Polres Bojonegoro, dengan jumlah personil Bensat yaitu 3 (tiga) personil Bintara selaku pemandu penggunaan pengelolaan anggaran dan pendistribusian kepada pengelola anggaran (Kabag, Kasat dan Kapolsek jajaran) dibantu 1 (satu) orang pegawai harian lepas (PHL) sebagai operator E-Budgeting di Polres Bojonegoro. Dari 3 (tiga) Personil Bensat yang telah mendapatkan Program pelatihan keuangan hanya 2 (dua) personil yang berpangkat Briptu dan Bripda tentang operatir Sistem Manajemen  Akuntansi Pemerintahan Pemerintahan (SMAP). Memperhatikan hal tersebut di atas menandakan adanya keterbatasan SDM untuk mengoperasikan aplikasi e-budgeting. Sedangkan

pemandu

(Kabag, Kasat dan

penggunaan Kapolsek

pengelolaan

anggaran

jajaran) belum memperoleh

pelatihan Operator SMAP, sehingga kemampuannya kurang optimal

dalam menggunakan aplikasi e-budgeting dengan

indikatornya : 1)

Terbatasnya pemahaman personil terkait pengelolaan aplikasi e-budgeting, selama ini hanya menggunakan sistem microsoft microsoft excel dalam mengelola agg aggaran. aran.

2)

Belum terampilnya personil mengkompulir dan menyusun data dan dokumen informasi penggunaan anggaran ke dalam database berdasarkan jenis kegiatan dan waktu.

3)

Personil

belum

sepenuhny sepenuhnya a

menyadari

tugas

dan

tanggung jawabnya dalam menerapkan teknologi e-

 

5

budgeting untuk mempermudah pengelolaan anggaran dengan alasan server mengalami gangguan. b.

Kondisi

Pengelola Pengelolaan an

Aplikasi

E-Bu E-Budgeting dgeting

Terhadap

Transparansi Pengelolaan Anggaran E-Budgeting merupakan sistem informasi berbasis web untuk memfasilitasi penyusunan DIPA dan RKA-KL yang dapat mengintegrasikan aplikasi perencanaan dan keuangan, namun masih ditemukan permasalahan yaitu sebagai berikut : 1)

Penyusunan rencana kerja dan anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran belum menyesuaikan tabulasi yang ada di dalam aplikasi e-budgeting.

2)

Tidak seragamnya pelaksanaan pelaporan penggunaan anggaran setiap Satfung untuk dimasukan data ke dalam aplikasi e-budgeting.

3)

Minimnya pengawasan para pimpinan untuk mengontrol dan mengecek dokumen penggunaan anggaran untuk diinput kedalam aplikasi e-budgeting.

c.

Implikasi dari kondisi faktual Belum optimalnya optimalnya pen penerapan erapan a aplikasi plikasi E-Bu E-Budgeting dgeting Polres Bojonegoro berimplikasi terhadap kurang adanya keterbukaan informasi

bagi

pihak

internal

maupun

eksternal

Polres

Bojonegoro, serta berimplikasi terhadap penilaian masyarakat yang menganggap organisasi Polres Bojonegoro belum akuntabel dalam mengelola anggaran. 2.

Faktor  – Faktor Yang Mempengaruhi a.

Faktor Internal kekuatan ( S treng ht ) 1)

Adanya

komitmen

pimpinan

untuk

menerapkan

e-

budgeting pada organisasinya. 2)

Adanya sistem pengawasan internal, khususnya yang diemban oleh fungsi Siwas dan propam.

3)

Adanya operator aplikasi e-budgeting untuk input data pengelolaan anggaran.

4)

Adanya database yang lengkap untuk mengintegrasikan aplikasi perencanaan dan keuangan.

 

6

5)

Adanya

kontrol

yang

efektif

dan

efisien

terhadap

pengelolaan anggaran di Polres Bojonegoro. b.

Faktor Internal kelemahan (Weakness)   1)

Belum adanya SOP penggunaan aplikasi e-budgeting bagi kepentingan pengelolaan anggaran seluruh Satfung.

2)

Terbatasnya dukungan anggaran bagi operasional aplikasi e-budgeting.

3)

Masih adanya budaya negatif dalam mengelola anggaran.

4)

Adanya resistensi personil terhadap penggunaan aplikasi e-budgeting.

5)

Minimnya kompetensi para Kabag, Kasat, dan Kapolsek terhadap penggunaan aplikasi e-budgeting.

c.

Faktor Eksternal peluang (Opportunities)  1)

Dukungan

Pemkab

Bojonegoro

terhadap

tranparansi

pengelolaan anggaran Polres Bojonegoro. 2)

Adanya

perkembangan IT

yang memudahkan kinerja

pengelola anggaran. 3)

Harapan

masyarakat

terhadap

akuntabilitas

dan

transparansi Polres Bojonegoro. 4)

Adanya koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penggunaan aplikasi.

5)

Adanya pengawasan eksternal terhadap kinerja Polres Bojonegoro.

d.

Faktor Eksternal Ancaman (Threats)  1)

Adanya intervensi dari luar dalam penyusunan anggaran Polres Bojonegoro.

2)

Kendala jaringan yang kerap terganggu.

3)

Opini negatif masyarakat terhadap pengelolaan anggaran Polri masih terdapat budaya KKN.

4)

Tingkat

edukasi

masyarakat

yang

rendah

terhadap

transparansi. 5)

Tidak adanya asistensi dari BPKP terhadap penggunaa penggunaan n aplikasi e-budgeting.

 

7

3.

Kondisi Ideal a.

Kondisi Ideal Kemampuan Penerapan Aplikasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Pengelolaan Anggaran  Agar terwujudnya penerapan aplikasi e-budgeting dalam mendukung pengelolaan anggaran terhadap tugas-tugas Polri, maka mutlak personil harus memiliki kapasitas dan kualitas mendalam terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pemerintahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Stephen P Robbins (2007:56) bahwa kemampuan adalah kapasitas dan kualitas seorang individu untuk melakukan beragam pekerjaan. Oleh karena itu maka pelatihan peningkatan kemampuan operator bagi pelaksana level Brigadir sangat penting. Selain itu sosialisasi seluruh jajaran termasuk Kabag, Kasat, dan Kapolsek agar mampu memahami aplikasi e-budgeting dengan baik. Hal ini searah dengan pendapat Mangkuprawira (2002:35) tentang arti pelatihan sebagai sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan semakin baik, sesuai dengan standar, sehingga akan terbentuk : 1)

Pengetahuan penggunaan aplikasi e-budgeting dalam pengelolaan anggaran.

2)

Keterampilan personil dalam memasukan dan menyimpan data kedalam aplikasi e-budgeting sesuai kategori.

3)

Etos

kerja

dan

dedikasi

dalam

mengembangkan

kemampuannya sendiri dalam menerapkan aplikasi ebudgeting untuk mempermudah pengelolaan anggaran. b.

Kondisi

Ideal

Pengelolaan

Aplikasi

E-Budgeting

Terhadap

Transparansi Pengelolaan Anggaran Sistim

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengawasan

anggaran merupakan satu mekanisme yang sangat strategis dalam pengelolaan anggaran, sebagaimana Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Pasal 1 angka 6, menjelaskan definisi pengelolaan keuangan yaitu berbagai kegiatan meliputi

 

8

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu diharapkan dalam pengelolaan aplikasi e-budgeting lebih efektif dan efisien yang ditandai dengan : 1)

Adanya sinkronisasi dan analisa dalam penyusuna penyusunan n rencana kerja dan anggaran agar dapat menyesuaikan dengan tabulasi yang ada di dalam aplikasi e-budgeting.

2)

Seragamnya

pelaksanaan

pelaporan

penggunaan

anggaran setiap Satfung secara cepat dan tepat untuk dimasukan ke dalam aplikasi e-budgeting (Standarisasi). 3)

Adanya pengawasan dan pengendalian internal maupun eksternal untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan.

c.

Kontribusi dari kondisi ideal Optimalnya penerapan aplikasi E-Budgeting

Polres

Bojonegoro berkontribusi terhadap adanya transparansi berupa keterbukaan informasi pengelolaan anggaran bagi pihak internal dan eksternal, serta berkontribusi terhadap citra organiasi organisasi Polres Bojonegoro yang akuntabel. 4.

Upaya Pemecahan Masalah  Adapun upaya pemecahan masalah, masalah, maka sebelumnya dilakukan analisis IFAS dan EFAS, serta dianalisis ke dalam posisi organisasi (Terlampir), selanjutnya penulis menggunakan pendekatan manajemen strategik untuk menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, meliputi : a.

Visi Terlaksananya penerapan aplikasi E-Budgeting Polres Bojonegoro

untuk

meningkatkan

transparansi

pengelolaan

anggaran sehingga terwujud organisasi yang akuntabel. b.

Misi 1)

Mewujudkan kemampuan penerapan aplikasi E-Budgeting terhadap transparansi pengelolaan anggaran.

2)

Mewujudkan pengelolaan aplikasi E-Budgeting terhadap transparansi pengelolaan anggaran.

 

9

c.

Tujuan 1)

Tercapainya kemampuan penerapan aplikasi E-Budgeting terhadap transparansi pengelolaan anggaran.

2)

Tercapainya pengelolaan aplikasi E-Budgeting terhadap transparansi pengelolaan anggaran.

d.

Sasaran Rumusan sasaran sebagai penjabaran terhadap tujuan yang telah

ditetapkan,

maka

dianalisis

melalui

SFAS

(terlampir),

sehingga dapat diketahui sasaran jangka waktu, sebagai berikut : 1)

Sasaran jangka pendek. a)

Meningkatkan asistensi dari BPKP;

b)

Meningkatkan

dukungan

anggaran

operasional

aplikasi e-budgeting;

2)

c)

Meningkatkan edukasi masyarakat;

d)

Mengeliminir opini negatif.

Sasaran jangka menengah. a)

Memanfaatkan perkembangan IT;

b)

Mewujudkan

hara harapan pan

masyara masyarakat kat

terhadap

akuntabilitas organisasi; c) 3)

e.

Meningkatkan koordinasi lintas sektoral.

Sasaran jangka panjang. a)

Mewujudkan komitmen pimpinan;

b)

Membuat SOP aplikasi e-budgeting;

c)

Meningkatkan sistem pengawasan internal.

Strategi Untuk

merumuskan

strategi,

maka

terlebih

dahulu

menentukan posisi organisasi yang kemudian diformulasikan dengan Matriks TOWS (Terlampir), meliputi: 1)

Strategi jangka pendek. (0 - 3 bulan). a)

Peningkatkan kemampuan operator serta sosialisasi seluruh jajaran melalui asistensi dari BPKP;

b)

Kerjasama dengan Pemkab untuk meningkatkan dukungan anggaran operasional aplikasi e-budgeting melalui hibah ;

 

10

c)

Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan media massa

dalam

rangka

meningkatkan

edukasi

masyarakat; d)

Pemberdayaan

manajemen

media

guna

mengeliminir opini negatif. 2)

Strategi jangka menengah. (0 - 6 bulan). a) Kerjasama dengan pakar IT dalam memanfaatkan perkembangan IT untuk menigkatkan kemampuan anggota Polres Bojonegoro; b)

Pemberdayaan

masyarakat

sebagai

pengawas

eksternal dalam mewujudkan akuntabilitas organisasi; c)

Meningkatkan

koordinasi

lintas

sektoral

untuk

pengembangan sistem e-budgeting. 3)

Strategi jangka panjang. (0 - 12 bulan). a)

Peningkatan penggunaan aplikasi e-budgeting dalam rangka mewujudkan komitmen pimpinan;

b)

Pemberdayaan unsur pimpinan dan satker lain untuk membuat SOP aplikasi e-budgeting;

c)

Pemberdayaan

para

pimpinan

dalam

rangka

meningkatkan sistem pengawasan internal. f.

Kebijakan Meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dalam mewujudkan organisasi Porles Bojonegoro yang akuntabel melalui aplikasi e-budgeting.

g

 Action Plan) Implementasi Strategi ( Action

1)

Strategi jangka pendek. (0 - 3 bulan). a)

Peningkatkan kemampuan operator serta sosialisasi seluruh jajaran melalui asistensi dari BPKP. (1)

Program

:

Peningkatan

kompetensi

dan

pemahaman. (2)

Indikator : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman personil.

(3)

Kegiatan :

 

11

(a)

Mengundang BPKP untuk memberikan Bimtek

dan sosialisasi aplikasi e-

budgeting. (b)

Melaksanakan penyusunan

pelatihan program

dan

terpadu kegiatan

terintegrasi dari tahapan perencanaan, penganggaran,

monitoring

evaluasi

sampai dengan pelaporan. b)

Kerjasama dengan Pemkab untuk meningkatkan dukungan anggaran operasional aplikasi e-budgeting melalui hibah. (1)

Program : Peningkatan aplikasi e-budgeting.

(2)

Indikator : Terwujudnya aplikasi e-budgeting yang transparan.

(3)

Kegiatan : (a) Mengundang membuat

pihak

Pemda

proposal

dan

pengajuan

kebutuhan anggaran. (b)

Mengadakan

rapat

koordinasi

untuk

melobi bantuan dana hibah. c)

Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan media massa

dalam

rangka

meningkatkan

edukasi

masyarakat. (1)

Program : Meningkatkan edukasi masyarakat.

(2)

Indikator

:

Terciptanya

pemahaman

masyarakat terhadap pengelolaan anggaran Polres. (3)

Kegiatan : (a)

Mengundang

pihak

wartawan

untuk

senantiasa memberikan informasi terkait penggunaan

anggaran

Polri

yang

dikoordinir Sie Humas. (b)

Koordinasi

dengan

akademisi

dan

lembaga pendidikan untuk sosialisasi.

 

12

d)

Pemberdayaan

manajemen

media

guna

mengeliminir opini negatif. (1)

Program : Pencegahan opini negatif di media..

(2)

Indikator : Terlaksanany Terlaksananya a kontrol opini.

(3)

Kegiatan : (1)

Membentuk tim media sosial guna membentuk

opini

dan

sosialisasi

aplikasi e-budgeting melalui media sosial. 2)

Strategi jangka menengah. (0 - 6 bulan). a)

Kerjasama dengan pakar IT dalam memanfaatkan perkembangan IT untuk meningkatkan kemampuan anggota Polres Bojonegoro. (1)

Program : Peningkatan keterampilan personil.

(2)

Indikator : Meningkatnya kemampuan anggota dalam menggunakan aplikasi e-budgeting.

(3)

Kegiatan : (a)

Mengundang

pakar

IT

sebagai

konsultan, coaching  dan  dan mentoring . (b)

Memberikan pelatihan dalam mengatasi kendala teknis.

b)

Pemberdayaan

masyarakat

sebagai

pengawas

eksternal dalam mewujudkan akuntabilitas organisasi. (1)

Program

:

Penguatan

tranparansi

dan

akuntabilitas. (2)

Indikator : Terciptanya pengawasan eksternal pengelolaan anggaran.

(3)

Kegiatan : (a)

Mengundang

tokoh

masyarakat,

akademisi dan LSM untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan anggaran. c)

Meningkatkan

koordinasi

lintas

pengembangan sistem e-budgeting.

sektoral

untuk

 

13

(1)

Program

:

Penyeragaman

penggunaan

aplikasi e-budgeting. (2)

Indikator

:

Terjalinnya

keseragaman

penggunaan aplikasi e-budgeting. (3)

Kegiatan : (a)

Membuat MoU pengembangan sistem e-budgeting.

(b)

Menyelenggarakan studi banding dan pelatihan bersama.

3)

Strategi jangka panjang. (0 - 12 bulan). a)

Peningkatan penggunaan aplikasi e-budgeting dalam rangka mewujudkan komitmen pimpinan. (1)

Program : Peningkatan disiplin penggunaan aplikasi e-budgeting.

(2)

Indikator : Tercapainya penggunaan budgeting secara komprehensif.

(3)

Kegiatan : (a)

e-

Menerapkan reward dan punishement untuk

para

personil

mengaplikasikan

yang

e-budgeting

mampu sesuai

tahapan dalam pengelolaan anggaran. (b)

Menggelar aplikasi

pelatihan

dan

e-budgeting

asistensi dengan

mengundang Rorena Polda dan instansi terkait. b)

Pemberdayaan unsur pimpinan dan satker lain untuk membuat SOP aplikasi e-budgeting. 1)

Program

:

Penyusunan

SOP

aplikasi

e-

budgeting. 2)

Indikator : Tersusunnya SOP e-budgeting.

3)

Kegiatan : (a)

Membentuk kelompok kerja (Pokja) penyusunan SOP aplikasi e-budgeting

 

14

melibatkan

perwakilan

Rorena,

Itwasda dan instansi terkait. (b)

Sosialisasi

SOP

kepada

seluruh

anggota. c)

Pemberdayaan

para

pimpinan

dalam

rangka

meningkatkan sistem pengawasan internal. (1) Program : Penguatan APIP. (2)

Indikator : Terwujudnya pengawasan secara berkelanjutan .

(3)

Kegiatan : (a)

Mengarahkan para pimpinan untuk mengaplikasikan dan mengendalikan pengelolaan anggaran

(b)

Melaksanakan monitoring dan Anev secara berkala.

 

15

BAB III PENUTUP

A.

Simpulan Dari pembahasan permasalahan dan pokok-pokok persoalan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan: 1.

Kondisi

kemampuan

penerapan

aplikasi

E-Budgeting

terhadap

transparansi pengelolaan anggaran sejauh ini belum sepenuhnya memadai, ditandai dengan keterbatasan SDM untuk mengoperasikan aplikasi e-budgeting, serta belum pernah mengikuti pelatihan SMAP baik para Kabag, Kasat dan Kapolsek jajaran sebagai pemandu penggunaan pengelolaan anggaran. Maka sebagai upaya yang dilakukan adalah mengundang BPKP untuk memberikan Bimtek aplikasi e-budgeting, kerjasama dengan pakar IT dalam bidang penguatan keterampilan mengoprasionalkan penguatan

aplikasi,

kebutuhan

kerjasama

operasional

dengan

aplikasi

Pemda

untuk

e-budgeting,

serta

peningkatan disiplin penggunaan aplikasi e-budgeting, 2.

Kondisi

pengelolaan

aplikasi

E-Budgeting

terhadap

transparansi

pengelolaan anggaran sejauh ini belum optimal, hal ini terlihat dari penyusunan Renja dan anggaran belum menyesuaikan e-budgeting, tidak seragamnya pelaksanaan pelaporan penggunaan anggaran, serta minimnya pengawasan. Maka sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tesebut adalah membuat MoU pengembangan sistem ebudgeting, penyusunan SOP aplikasi e-budgeting, pemberdayaan manajemen media,

pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas

eksternal, serta penguatan APIP. B.

Rekomendasi 1.

Mengajukan usulan kepada Kapolda Up. Itwasda, Kabidkum, dan Karorena, agar membentuk pokja penyusunan SOP penggunaan aplikasi e-budgeting sebagai standarisasi bagi seluruh jajaran. 

2.

Mengajukan usulan kepada Kapolda Up Kabid TI untuk melakukan peningkatan kemampuan jaringan serta pelatihan operator aplikasi ebudgeting.   budgeting. 15