Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Disusun oleh : Kelompok 11 1. Shelly Nurilla Sucaga

: 10190103

2. Rizka Oktian

: 10190100

3. Rena Ronaya

:10190097

Dosen Pengampuh : Kun Budianto, S.Ag, SH, M.Si

FAKULTAS SYARI’AH PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 2011

Kata Pengantar Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan makalah ”Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Dalam makalah ini, mencoba membahas tentang ”Konsep dan Ciri Negara Hukum, Negara Hukum Indonesia, Hakikat HAM, Sejarah Perkembangan HAM, Hak Asasi Manusia di Indonesia.Dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terjadi penyelewengan dan pelanggaran. Hal-hal yang di bahas dalam makalah ini diharapkan dapat mewakili masalah – masalah lain dengan cara menggembangkannya dan menerapaknnya dalam kehidupan sehari – hari. Bila dapat kesalahan yang tidak kami sengaja kami mohon maaf dan kepada Allah SWT kami mohon ampun.

Palembang, 10 Juni 2011

Penyusun

Daftar Isi Kata pengantar.......................................................................................................i Daftar Isi................................................................................................................ii Pendahuluan...........................................................................................................1 Pembahasan : A. Konsep dan Ciri Negara Hukum......................................................................2 B. Negara Hukum Indonesia...............................................................................4 C. Hakikat HAM.................................................................................................6 D. Sejarah Perkembangan HAM...........................................................................7 E. Hak Asasi Manusia di Indonesia...................................................................10 Daftar Pustaka....................................................................................................13

I. Pembahasan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep rechsstaat atau rule of law yangbersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke 19 dan ke 20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri negara hukum antara lain : adanya supremasi hukum, jamianan hak asasi manusia dan legalitas hukum. Dinegara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi merupakan satu kesatuan sistem sebgai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam undang-undang dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan dibawahnya, yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara hukum Indonesia menganut konsep negara hukum materiil. Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebab, salah satu ciri dari negaara hukum adalah adanya jaminan atas hak asasi manuisia. Oleh karena itu, negara hukum bertanggung jawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warganya. Pembahasan pada makalah negara hukum dan hak asasi manusia ini meliputi : 1. Konsep dan Ciri Negara Hukum. 2. Negara Hukum Indonesia. 3. Hakikat Hak Asasi Manusia. 4. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia. 5. Hak Asasi Manusia di Indonesia II. Pembahasan

A. Konsep dan Ciri Negara Hukum 1. Pengertian negara hukum Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya di dasarkan atas hukum (Winarno:117;2007). Di dalamnya pemerintah dan lembagalembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Pasha:2003). Pengertian di atas belum lengkap, oleh Karena dapat saja negara berdasar atas suatu hukum tetapi justru landasan hukum yang dibuat tersebut digunakan untuk menyalahgunakan kekuasan serta tidak menjamin kepentingan rakyat. Di dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hokum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme. Dengan demikian di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitualisme. Negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum (Asshiddiqie,2004). Dikatakan sebagai suatu konsep yang unik sebab tidak ada konsep misalnya negara politik, negara ekonomi, dan sebagainya. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan adanya sistem hukum, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu di bawah dan tunduk pada sistem yang berlaku. 2. Negara hukum formil dan negara hukum materill Negara hukum formil dalam yaitu negara yang membatasi ruang geraknya bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak bercampur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga dengan dalil laissez faire, laissez aller yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Negara hokum formil dikecam banyak pihak karena mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang amat mencolok terutama setelah Perang Dunia Kedua. Untuk itu pemerintah tidak boleh pasif atau berlaku seperti penjaga malam melainkan

harus aktif melakukan upaya-upaya memabangun kesejahteraan rakyat.Sedangkan negara hukum materiil bersifat modern dan pemerintahannya bisa bertindak lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara hukum formil. 3. Ciri-ciri negara hukum Yaitu adanya pengakuan terhadap perluasan tugas pemerintah agar menjadi lebih aktif serta bisa bertanggung jawab membangun kesejahteraan dan pemerataan yang adil bagi rakyatnya (ciri-ciri negara hukum tersebut sudah menjadi hukum materiil atau modern). Friedrich Julius Sthal dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental meberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut : a. Hak asasi manusia b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dijenal sebagai Trias Politika. c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Adapun AV Dicey dari kalangan ahli hukum Aglo Saxon memberi ciri-ciri Rule of Law sebgai berikut : a. Supremasi hukum b. Kedudukan yang sama di depan hukum c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Sebuah komisi para juris yang tergabung dalam International Commission of Jurits pada konferensinya di Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law yang dinamis. Ciri-ciri tersebut adalah: a. Perlindungan Konstitusional b. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak c. kebebasan untuk menyatakan pendapat d. Pemilihan umum yang bebas e. Kebebasan untuk berprganisasi dan beroposisi f. pendidikan civics (kewarganegaraan).

Dari pencirian seperti itu terlihat bahwa adanya pengakuan terhadap perluasan tugas pemerintah (eksekutif) agar menjadi lebih aktif tidak hanya selaku penjaga malam. Pemerintahan diberi tugas dan tanggung jawab membangun kesejahteraan dan pemerataan yang adil bagi rakyatnya. Ciri-ciri negara hukum di atas sudah di pengaruhi oleh konsepsi negara hukum materiil (modern). B. Negara Hukum Indonesia Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Berikut beberapa uraian penjelasan mengenai negara hukum di Indonesia : 1. Landasan yuridis negara hukum Indonesia Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonsia adalah negara hukum materiil terdapat dalam bagian pasal-pasal UUD 1945, sebagai berikut : a.

Pada Bab XIV tentang Perekonomian Negara dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

b.

Pada bagian Penjelasan Umum tentang Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat. Rumusan tersebut sebagai berikut : 1. ”Negara”- begitu bunyinya-melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, megatasi segala paham perseorangan.

Negara, menurut pengertian ”pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional, negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (

negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan

(walfare state) . Dalam negara hukum Indonesia yang dinamis dan luas ini para penyelenggara negara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 2. Perwujudan negara hukum di Indonesia Konsep perwujudannya di tuangkan dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dan berpegang teguh kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. 3. Hubungan negara hukum dengan demokrasi Hubungannya antara lain dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi adalah negara hukum, dan demokrasi yaitu bentuk pemerintahan dalam suatu sistem politik yang disepakati bersama dalam aturan dan dituangkan dalam bentuk norma hukum yang sudah sesuai dengan aturan atau prosedur hukum sesuai sistem demokrasi. Franz Magnis Suseno (1997) menyatakan adanya 5 (lima) gugus cirri hakiki dari negara demokrasi. Kelima ciri negara demokrasi tersebut adalah : 1. negara hukum 2. pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, 3. pemilihan umum yang bebas, 4. prinsip mayoritas, dan 5. adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Dengan demikian, negara hukum adalah syarat utama dan utama bagi negara demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo dalam Frans Magnis Suseno (1997) yang menyatakan bahwa ”demokrasi konstitusional” pertama-tama merupakan Rechsstaat. Perumusan yuridis dari prinsi-prinsip dalam demokrasi konstitusional dikenal dengan istilah Rechsstaat atau Rule of law (negara hukum).

C. Hakikat HAM 1. Pengertian HAM Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Musthafa Kemal Pasha (2002) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah SWT. Pendapat lian yang senada menyatakan bahwa hak asasi menusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan (Gazali,2004). 2. Ciri-ciri HAM Hak asasi manusia mempunyai sejumlah ciri menonjol diantaranya : a.

Hak asasi manusia adalah hak. Makna istilah ini tidak jelas dan akan menjadi salah satu objek penelitiah. Namun, setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi dan penegakannya bersifat wajib.

b.

Hak-hak ini dianggap brsifat universal, yang dimilki oleh manusia sematamata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraaan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Salah satu cirri khusus dari hak asasi

manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu

merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai objek perhatian dan aksi internasional yang sah. c.

Hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya didalam sistem adat atau sistem hukumdinegaranegara tertentu.

d.

Hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak tanpa pengeculian, hak asasi manusia cuku kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan noema-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia.

e.

Hak-hak ini mengimplikaskan kewajiban bagi individu maupun pemerintah.

Akhirnya,

hak-hak

ini

menetapkan

standar

minimal

bagi

praktek

kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang lahir dari kekejaman atau pementingan diri sendiri dan kebodohan merupakan problem hak asasi manusia. Sebagai misal, suatu pemerintah yang gagal untuk menyediakan taman-taman nasional bagi rakyatnya memang dapat dikecam sebagai tidak cakap atau tidak cukup memperhatikan kesempatan untuk rekreasi, namun hal tersebut tidak akan pernah menjadi persoalan hak asasi manusia. 2. Macam-macam HAM a. Hak untuk hidup b. Hak berkeluarga c. Hak mengembangkan diri d. Hak keadilan e. Hak kemerdekaan f. Hak berkomunikasi g. Hak keamanan h. Hak Kesejahteraan i. Hak perlindungan D. Sejarah Perkembangan HAM 1. Sejarah Pengakuan Hak Asasi Manusia Latar belakang sejarah HAM, pada hakikatnya muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang-wenangnya dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan kezaliman.

Perkembangan

beberapa dasar yuridis penegakan HAM dimulai tahun 1977 dengan deklarasi Right of Mine sampai deklarasi Wina (1993) bahkan terus berlanjut sepanjang umur manusia. Begitu juga di Indonesia dengan beberapa langkah ratifikasi yang ditempuh pemerintah melalui perundang-undangan 2. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, konsep yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Secara

garis besar Prof. Bagir Manan dalam bukunya Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia (2001) membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan(1945-sekarang). Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan seperti pada gerakan Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indische Pertij, Partai Nasional Indonesia dan perdebatan dalam BPUPKI. Sedangkan pemikiran HAM dalam periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang) dibagi dalam periode 1945-1950, periode 1950-1959,periode 1959-1966,periode 1966-1998 dan periode 1998-sekarang. 2.a Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) Sebagai organisasi pergerakan, Boedi Oetomo telah menaruh perhatian terhadap masalah HAM. Dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Boedi Oetomo telah memeperhatikan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerontah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar Goeroe Desa. Selanjutnya, pemikiran HAM pada Perhimpunan Indonesia banyak dipengaruhi oleh para tokoh organisasi seperti Mohammad Hatta, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebardjo, A.A Maramis dan sebagainya. Pemikiran HAM para tokoh tersebut lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination). Selanjutnya, Sarekat Islam organisasi kaum santri yang dimotori oleh H. Agus Salim dan Abdul Muis menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial. Sedangkan pemikiran HAM dalam Partai Komunis Indonesia sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat produkdsi. Pemikiran HAM Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. Sedangkan pemikiran HAM pada Partai Nasional Indonesia mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan. Pemikiran HAM sebelum Indonesia merdeka juga terjadi dalam perdebatan di sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mngeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. 2.b Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang) a. Periode 1945-1950 Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirukan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar negara (konstitusi ) yaitu UUD 1945. b. Periode 1950-1959 Periode 1950-1959 dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menadi semangat liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. c. Periode 1959-1966 Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini (Demokrasi Terpimpin), kekuasaan terpusat dan berada di tangan Presiden. d. Periode 1996-1998 Pada masa awal periode ini telah diadakan seminar tentang HAM. Salah satu seminal tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Dan di tahun 1970-1980 Pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya tehadap HAM sebagai produk Barat dan individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan refresif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya res-triktif terhadap HAM. e. Periode 1998-sekarang

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap status penentuan (prescriptive status) dan tahap penataan aturan sacara konsisten (rule consisten behavior). E. Hak Asasi Manusia di Indonesia 1. Pengakuan bangsa Indonesia akan HAM Yaitu tercantum dalam UUD 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada 10 Desember 1945. 2. Penegakan HAM Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM maka dibentuklah aturan-aturan hukum dan kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan HAM antara lain : a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. b. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum dan berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota. c. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk atas usul dari DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan alternatif bahwa penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat dilakukan di luar Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsialiasi yang dibentuk brdasarkan undang-undang. Penegakan dan perlindungan yidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk negara. Masyarakat dapat pula berpatisipasi dalam rangka penegakan dan

perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat dapat membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) : a. KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan), b. YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia), c. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan d. Human Rights Watch (HRW) 3. Konvensi Internasional tentang HAM Konvensi internasional tersebut adalah wujud nyata kepedulian masyarakat Internasional dalam penegakan dan kemajuan HAM. Beberapa konvensi yang berhasil diciptakan adalah sebagai berikut : 1. Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan hak asasi manusia sedunia) dihasilkan dalam sidang umum PBB 10 Desember 1945. 2. International Convenant of Civil and Political Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dan International Convenant of Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) pada tahun 1966. 3. Declaration on the Rights of Peoples to Peace ( Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian) pada tahun 1984 dan Declaration on the Rights to Deveopment (Deklarasi Hak atas Pembangunan) pada tahun 1986. 4. African Charter on Human and Peoples’ Rights (Banjul Charter) oleh negara Afrika yang tergabung dalam persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1981. 5. Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) tahun 1990. 6. Bangkok Declaration bulan April tahun 1993. 7. Vienna Declaration (Deklarasi Wina) 1993. 4. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi Internasional Yaitu tanggung jawab penuh dan menghormati atas berbagai konvensi dan ikut serta untuk meratifikasi berbagai instrumen internasional. Meratifikasi adalah suatu perjanjian negara mengikrarkan diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dan itu menjadi bagian dari hukum nasionalnya sendiri.

Tujuan dai meratifikasi tersebut adalah untuk menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Beberapa macam konvensi Internasional tentang hak asasi manusia yang sudah diratifikasi Indonesia adalah sebagai berikut : a. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, (diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958). b. Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan –Convention on the Political Rights of Women (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958). c. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan – Convention on the Elimination of Diskrimination Against Women (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984). d. Konvensi Hak Anak –Convention on the Rights of the Child (diratifikasi dengan Keppres No.36 Tahun 1990). e. Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun serta Pemusnahannya –Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacterioligical (Biological) and Toxic Weapon and on their Destruction (diratifikasi dengan Keppres No.58 Tahun 1991). f. Konvensi Internasional terhadap Antiapartheid dalam Olahraga –International Convention Againts Apartheid in Sport (diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 1993). g. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia –Torture Convention (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 h. Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi –ILO Convention No.87 Concering Freedom of Association and Protection on the Rights to Organise (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1998). Daftar Pustaka Rosyada, Dede dkk. 2003. Pendidikan Kewaganegaraan. Jakarta : The Asia Foundation. Rozak, Abdul dkk. Buku Suplemen Pendidikan Kewarganegaraan (civic education)

demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Jakarta : The Asia Foundation. Http://hifdzil.wordpress.com/2008/07/05/konsep-dan-ciri-negara- hukum-dalamnegara-kesatuan-republik-indonesia/ Winarno. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : PT. Bumi Aksara.