Negara Dan Konstitusi (Makalah PKn)

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN NEGARA DAN KONSTITUSI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)

Penyusun : Kelompok 6 R.A. Bayu Putra Tanelvi

04091401006

Anna Karenina Permatasari Boer

04091401015

Rininta Fatma Sazamita

04091401024

Revan Satrio

04091401034

Kesavan Chandrasekar

04091401078

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UMUM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2012

KATA PENGANTAR Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Kami membuat makalah ini dalam rangka membahas mengenai Negara dan Konstitusi di Indonesia. Makalah ini kami buat dengan menggunakan studi pustaka yang berhubungan dengan negara dan konstitusi serta amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang pernah terjadi. Selama proses pembuatan makalah ini, kami sangat berterima kasih atas bantuan dari orang-orang di sekitar kami. Kami berterima kasih kepada ibu Dra. Sani Safitri, M.Si selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarnegaraan. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman membantu memberi ide kepada kami. Kami juga berterima kasih kepada orang-orang hebat yang telah menulis data ataupun artikel, di mana tulisan Anda sekalian kami jadikan referensi bagi karya makalah kami ini. Makalah ini kami buat secara sistematis agar pembaca dapat mengetahui sekilas tentang negara dan konstitusi. Kami berharap agar pembaca dapat memperoleh informasi yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami sangat berharap agar pembaca memperoleh banyak manfaat dari makalah ini. Kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan senang hati.

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Reformasi menuntut dilakukannya amandemen atau mengubah UUD 1945 karena yang menjadi causa prima penyebab tragedi nasional mulai dari gagalnya suksesi kepemimpinan yang berlanjut kepada krisis sosial-politik, bobroknya managemen negara yang mereproduksi KKN, hancurnya nilai-nilai rasa keadilan rakyat dan tidak adanya kepastian hukum akibat telah dikooptasi kekuasaan adalah UUD Republik Indonesia 1945. Itu terjadi karena fundamen ketatanegaraan yang dibangun dalam UUD 1945 bukanlah bangunan yang demokratis yang secara jelas dan tegas diatur dalam pasal-pasal dan juga terlalu menyerahkan sepenuhnya jalannya proses pemerintahan kepada penyelenggara negara. Akibatnya dalam penerapannya kemudian bergantung pada penafsiran siapa yang berkuasalah yang lebih banyak untuk legitimasi dan kepentingan kekuasaannya. Dari dua kali kepemimpinan nasional rezim orde lama (1959 – 1966) dan orde baru (1966 – 1998) telah membuktikan hal itu, sehingga siapapun yang berkuasa dengan masih menggunakan UUD yang all size itu akan berperilaku sama dengan penguasa sebelumnya. Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicitacitakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstititusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD

1945. Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan dapat terlihat apakah hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan. Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan perubahan itu telah mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya. Sebab dapat dikatakan konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan.

Tujuan Penulisan 

Untuk mengetahui pengertian dari negara.



Untuk mengetahui hubungan antara negara dan konstitusi.



Untuk mengetahui keberadaan Pancasila dan konstitusi di Indonesia.

Manfaat Penulisan 

Menambah pengetahuan kita tentang pengertian suatu negara.



Menambah wawasan kita tentang pengertian konstitusi.



Kita menjadi tahu bagaimana hubungan antara negara dan konstitusi.



Kita tahu keberadaan Pancasila dan konstitusi di negara kita.

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Negara dan Konstitusi 1. Pengertian Negara Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami atau wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta kelamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut (Supriatnoko, 2008). Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup tertentu yang harus memenuhi tiga syarat pokok, rakyat tertentu, daerah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat (M. Nasrun, 1978). Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama (Djokosutono, 1982). Tiga pokok pengertian yang terkandung didalamnya, yaitu: pertama, Negara adalah organisasi kelompok manusia, kedua, organisasi kelompok manusia itu mendiami wilayah tertentu, dan ketiga, kelompok manusia itu mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat untuk mengurus tata tertib dan keselamatannya. Berdasarkan ketiga pokok pengertian tersebut, maka Negara pada hakikat memiliki unsur-unsur berikut : 1. Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyatnya yang meliputi darat, laut, dan udara. 2. Rakyat, yaitu penduduk yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara, tunduk pada kekuasaan negar, dan mendukung negara yang bersangkutan. 3. Pemerintah, yaitu suatu organisasi yang bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan negara. Pemerintah berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh penduduk di dalam wilayahnya. 4. Kedaulatan, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Negara memiliki kekuasaan untuk memaksa penduduknya menaati undang-undang dan peraturannya

baik kedalam maupun kedaulatan keluar. Untuk itu negara menuntut loyalitas mutlak dari warga negaranyanya

Berdasarkan uraian diatas maka unsur Negara dapat dikelompokkan menjadi : 1. Konstitutif, yang berarti bahwa di dalam negara tersebut terdapat wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. 2. Deklaratif, yang ditandai oleh adanya tujuan Negara, undang-undang dasar, dan pengakuan dari Negara lain atau masuk dalam perhimpunan bangsabangsa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya, hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Implikasi perkembangan teori kenegaraan dalam proses terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat kita lihat pada hal berikut ini : Pertama. Ternyadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar. Kedua. Proklamasi baru mengantar bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah selesai bernegara. Ketiga. Keadaan bernegara yang kita cita-citakan belum tercapai hanya dengan adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus kita isi kemerdekaan untuk menuju keadaan yang nerdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Keempat. Ternyadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekedar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi yang lemah yang menentang ekonomi yang kuat seperti dalam teori kelas. Kelima. Religius yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi Negara 

Menjaga ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dalam masyarakat, Negara bertinda sebagai stabilisator.



Mengusahakan kesejateraan dan kemakmuran rakyat



Mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar



Menegakkan keadilan yang dilaksanankan oleh badan-badan peradilan.

3. Tujuan Negara Tujuan negara berhubungan erat dengan organisasi negara yang bersangkutan. Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya, kondisi geografis, sejarah pembentukan negara tersebut, serta pengaruh politik dari pengusasa negara yang bersangkutan. Secara singkat tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan, ketertiban dan ketentraman semua rakyat. Bagi bangsa Indonesia tujuan itu dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-empat, meliputi : a. Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia b. Memajukan kesejahteraan umum c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

4. Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia a.

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum

b.

Pemerintahan berdasaran system konstitusional

c.

Kekuaaan Negara yang tertinggi di tangan rakyat

d.

Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara tertinggi disamping MPR dan DPR

e.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR dan DPR

f.

Menteri Negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR

g.

Kekuasaan kepala Negara tidak tak berbatas

5. Kelembagaan Negara Republik Indonesia a. Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) MPR adalah lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Adapun tugas dan wewenang MPR antara lain : 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilihan Umum 3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden 5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan. b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Merupakan lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat, dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

DPR

memiliki

fungsi

Legislasi,

Anggaran,

dan

Pengawasan. DPR terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. 

Legislasi Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.



Anggaran Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.



Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. DPD memiliki fungsi : 

Mengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu



Mengawasi atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang mempunyai wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Badan bersifat bebas dan mandiri, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi kekuasaan pemerintah. Tugas BPK antara lain : 1. Memeriksa laporan dan tanggung jawab keuangan Negara 2. Memeriksa semua pelaksanaan APBN

e. Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara

f. Mahkamah Konstitusi (MK) Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban dan wewenang MK

adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final untuk : a.

Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

b.

Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

c.

Memutus pembubaran Partai Politik

d.

Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

g. Komisi Yudisial (KY) Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY memiliki wewenang untuk : 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR 2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim. Tugas Komisi Yudisial 

Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung, dengan tugas utama: 1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; 2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; 3. Menetapkan calon Hakim Agung; dan 4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.



Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim, dengan tugas utama: 1. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, 2. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan 3. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan

kepada

Mahkamah

disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Agung

dan

tindasannya

h. Presiden dan Wakil Presiden Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara ia merupakan simbol resmi negara Indonesia di dunia, dan sebagai kepala pemerintahan ia memegang kekuasaan eksekutif, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari dibantu Menteri-Menteri dalam Kabinet. Wakil Presiden secara umum memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, secara khusus wakil Presiden memiliki tugas : 1. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah dan mengusahakan

pemecahan

masalah-masalah

menyangkut

tugas

kesejahteraan rakyat 2. Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan kementrian atau departemen

6. Pengertian Konstitusi Konstitusi bagi suatu negara adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintahan negara

dan

orang-seorang

yang

berada

di

bawah

pemerintahannya

(Supriatnoko:2008). Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita menerjemahkan kata Constitution (Inggris) dengan Undang-Undang Dasar. Dalam pemakaian istilah UndangUndang Dasar biasanya kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, karena semua Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah tertulis padahal istilah Constitution lebih luas mencakup keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalaam suatu masyarakat. Konstitusi suatu negara memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis disebut Undang-Undang Dasar dan konstitusi yang tidak tertulis disebut konvensi. Undang-Undang dasar suatu negara adalah aturan-aturan pokok negara yang bersifat dasar dan belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaranya. Konvensi

adalah aturan-aturan pokok negara yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Pada hakikatnya konstitusi itu mengandung pokok-pokok sebagai berikut : 1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganya 2. Ditetapkan susunan ketatanegaran suatu negara yang bersifat fundamental 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental

7. Sifat Konstitusi Konstitusi bersifat formal yaitu bahwa prosedur pembuatan konstitusi yang dilakukan harus secara istimewa karena isinya penting, menyangkut nasib negara dan rakyat seluruhnya. Bersifat material, bahwa isi konstitusi menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Bersifat fleksibel, konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan jaman, memuat hal-hal yang pokok, dan untuk mengubahnya tidak memerlukan prosedur yang istimewa, cukup dilakukan oleh badan pembuat Undang-Undang biasa. Bersifat

kaku

(rigid),

jika

konstitusi

itu tidak

mudah

mengikuti

perkembangan jaman, meuat hal-hal yang pokok dan pembuat konstitusi menetapkan prosedur perubahan yang tidak mudah. Perlu diketahui bahwa yang menentukan perlu atau tidaknya suatu konstitusi diubah adalah kekuatan politik yang berkuasa pada suatu orde. Betapa kakunya suatu konstitusi akan tetapi bila kekuatan politik yang berkuasa pada orde itu menghendaki perubahan, maka konstitusi akan diubah. Sebaliknya, walaupun konstitusi fleksibel tetapi jika kekuatan politik yang berkuasa tidak menghendaki adanya perubahan, konstitusi tetap tidak akan berubah. Fungsi pokok konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Dengan memperhatikan sifat dan fungsi konstitusi atau

Undang-Undang Dasar, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuanketentuan sebagai berikut : a.

Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

b. Hak Asasi Manusia c.

Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar

d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar Meskipun Undang-Undang Dasar bukanlah merupakan salah satu syarat untuk berdirinya suatu negara serta penyelenggaraan negara yang baik, dalam perkembangan zaman modern dewasa ini Undang-Undang Dasar mutlak diperlukan. Sebab dengan adanya Undang-Undang Dasar baik penguasa negara maupun penguasanya dapat mengetahui aturan atau ketentuan yang pokok atau mendasar mengenai ketatanegaraannya. Undang-Undang Dasar sebagai hokum tertinggi harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara. Untuk menjamin agar ketentuan Undang-Undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata sesuai dengan naskah, maka setiap negara membentuk lembaga / badan yang berwenang terhadap Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

B. Konstitusi pada Negara Republik Indonesia Konsepsi konstitusi negara RI bersumber pada Undang – Undang Dasar 1945, dalam arti luas knstitusi Indonesia didasarkan pada Pancasila yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945, batang tubuh serta penjelasannya. Lebih lanjut kemudian dijabarkan dalam berbagai prosuk peraturan perundangan yang berlaku. Undang – undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara kita yang ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945 menunjukan bahwa negara Indonesia mengaut konstitusionalisme, konsep negara hukum dan pinsip demokrasi. Sebagai hukum

dasar, Undang – undang Dasar 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum, cita- cita, dan falsafah yang merupakan nilai – nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam menyelenggarakan negara. Mekanisme demokrasi Pancasila tercantum dalam penjelasan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut daalm sistem pemerintahan negara sebagai berikut : 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum 2. Indonesia menggunakan sistem konstitusional 3. Kekuasaan negara yang tertiggi ada di tangan MPR 4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan negara dibawah Majelis 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

C. AMANDEMEN ATAU PERUBAHAN KONSTITUSI Pada awal era reformasai, berkembang dimasyarakat banyaknya tuntutan yang didesakkan ole berbagai berbagai komponen bangsa termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan itu antara lain sebagai berikut : 1. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Penhapusan doktrin dwifungsi ABRI 3. Penegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN 4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antar pusat dan daerah 5. Mewujudkan kebebasan pers 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi

Tuntutan perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di gulirkan beberapa kalangan masyarakt dan kekuatan sosial politik didasarkan pada pandangan bahwa UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM. Selain itu di dalamnya terdapat pasal – pasal yang menimbulkan multi tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara

yang otoriter, sentralistik, tertutup dan KKN yang memungkinkan pemerosotan kehidupan nasisonal di berbgai kehidupa nasional. Dalam pekrmbangan selanjutnya, tuntutan perubahan UUD Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa indonesia. Kemudian tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan pada empat kali sidang MPR sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah sesuai pasal 3 dan pasal 37 yang emnyatak MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD dan untuk mengubah UUD sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Putusan diambi dalam persetujuan sekurankurangnya 2/3 anggota yang hadir. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan MPR merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan usah pencapaian cita – cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Perubahan dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan yang merupakan satu rangkaian dan satu sistem kesatuan. Perubahan pertama dilakukan pada siang umum MPR tahun 1999, perubaha kedua pada sidang tahunan mpr tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001, adn perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Tujuan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk : 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD

1945 dan

memperkokoh NKRI berdasarkan Pancasila 2. Menyempurnakan atauran dasar mengenai jamian dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembngan paham demokrasi 3. Menyempurnakn aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus syarat bagi suatu negara hukum dicita – citakn oleh UUD 1945

4. Menyempurnakan aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara secara demoratis dan modern antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling megimbagi yang lebih ketat dan transparan, pembentukan lembaga –lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman 5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban

negara

mewujudkan

kesajhteraan

sosial,

mencerdaskan

kehidupan bangsa, menegakkan etika moral dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakt berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanuisaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera 6. Melengkapi aturandasr yang sangat penting dalam penyelenggaran negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum 7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa kepentingan

sesuai

dengan

bangsa

dan

perkembangan negara

aspirasi,

Indonesia

kebutuhan

dewasa

in

serta

sekaligus

mengakomodasi kecendrungan untuk kurun waktu yang akan datang

D. Hubungan Negara Dengan Konstitusi Berhubungan sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.

E. Pancasila Dan Konstitusi Di Indonesia Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar negara sebagai Philosofische grondslag sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya

akan

didirikan

bangunan

negara

Indonesia.

Soekarno

juga

menyebutnya dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.

Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai Philosofische grondslag ataupun Weltanschauung, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan Philosofische grondslag dan Weltanschauung bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. 2. Konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. 3. Antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. 4. Pancasila merupakan filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi tertutup, sehingga pancasila bukan sebagai konstitusi melainkan UUD 1945 yang menjadi konstitusi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA Bahari, Romzie, dkk. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Sriwijaya. Palembang Catatan terhadap hasil rumusan amandemen pertama dan kedua UUD 1944, KRHN,maret, 2001 Nasution, Mirza. Negara Dan Konstitusi. 2004 (diakses http://www.prince-mienu.blogspot.com http://www.wikipedia.com

lewat

internet)