Naskah Akademik Tentang Rancangan Perda Bali Mikol

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. sebagai negara yang beragama, akan lebih mudah mengatur  perkembangan minuman beralkohol atau yang sering juga disebut minuman keras (miras) yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia. Keberadaan minuman beralkohol dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun kenyataan yang ada, negara kita sampai sekarang belum dapat membuat payung hukum tentang peraturan pengawasan  peredaran minuman beralkohol. Pulau Bali sebagai daerah pariwisata, tentunya banyak beredar minumanminuman beralkohol yang pengadaan dan peredarannya belum dapat diawasi dengan baik. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan terkait pengawasan  peredaran minuman beralkohol. Selain itu, perlunya dibentuk peraturan pengadaan minuman beralkohol adalah untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran akibat ketidaktahuan akan aturan  jenis minuman yang harus dilengkapi dengan bea cukai yang sah. Sehingga para par a  pelaku usaha di Bali yang menyediakan minuman beralkohol tersebut, tidak ada yang melakukan tindakan pelanggaran dengan mengedarkan minuman beralkohol yang ilegal.

1

Untuk mengantisipasi dampak negatif

yang mungkin timbul terhadap

 peredaran minuman beralkohol di Bali, seyogyanya dibentuk suatu peraturan daerah di provinsi Bali mengenai pengawasan peredaran minuman beralkohol. B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan alasan tersebut, identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut; 1.

Pengawasan peredaran minuman beralkohol pada hakekatnya untuk

mengantisipasi terjadinya pelanggaran akibat ketidaktahuan akan aturan jenis minuman beralkohol yang harus dilengkapi bea cukai yang sah.dan juga untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melanggar. 2.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan turut campur atau

 pelibatan negara, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, sebagai penyelenggara negara yang berfungsi dalam bidang legislasi nasional, memandang perlu untuk mengajukan usul inisiatif rancangan peraturan daerah  provinsi yang mengatur tentang pengawasan pengawasan peredaran minuman beralkohol. 3.

Landasan filosofis pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi

yang mengatur tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol ini adalah demi mewujudkan kepedulian mengembangkan industri wisata di Bali, landasan sosiologis merupakan kebutuhan masyarakat akan rasa keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, dan landasan yuridis dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana setiap warganegara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat. 4.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,

 jangkauan, dan arah pengaturan tentang pengawasan peredaran minuman  beralkohol ini, akan tercermin dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah  provinsi ini.

2

C. TUJUAN, KEGUNAAN, DAN SASARAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka  penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: 1.

Bertujuan untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan

dalam perumusan pengaturan, dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan segala

dimensinya

secara

menyeluruh, terpadu, dan berwawasan

lingkungan; 2.

Berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan

Rancangan peraturan daerah provinsi tentang pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, dengan memberikan uraian tentang aspek pengaturan pengendalian  peredaran minuman beralkohol dengan segala dimensinya, di masa kini dan masa yang akan datang; 3.

Mempunyai sasaran agar terwujudnya tata pengaturan pengendalian

 peredaran minuman beralkohol di provinsi Bali. D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik ini, menggunakan Metode Penelitian Hukum,  baik melalui metode yuridis normatif, maupun melalui metode empiris, dan metode penelitian sosial, dengan Metode Survei, yaitu; 1.

Metode Yuridis Normatif, dilakukan melalui Studi Pustaka, yang menelaah

(terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang  berkaitan dengan Minuman beralkohol. 2.

Metode Yuridis Empiris, atau  sociolegal   adalah penelitian yang diawali

dengan penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan quesioner, untuk mendapatkan data non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

3

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. KAJIAN TEORITIS 1. Minuman beralkohol;

Adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil  pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. 1 2. Fermentasi, dan Destilasi;

Fermentasi, adalah suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba, sedangkan Destilasi, adalah suatu proses pemisahan ethanol dari cairan termentasi. Adapun alkohol adalah senyawa ethanol (ethyl alcohol), yaitu suatu jenis alkohol yang  paling populer digunakan dalam industri. 2 B. PRAKTIK EMPIRIS

Minuman beralkohol dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sepertinya sudah tidak asing lagi. Saat ini, minuman beralkohol dikonsumsi oleh remaja, orang dewasa, hingga orangtua yang sudah berumur, kesadaran masyarakat kita tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim.

1

Http:// WWW.Wikipedia.com, Ensiklopedia Bebas, diakses tanggal 3 Pebruari 2012.

2

 Ibid.

4

Dari

segi

kehidupan

sosial,

minuman

beralkohol

sangat

 berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Biasanya, seseorang mengonsumsi minuman keras, cenderung didorong oleh keadaan ekonomi minim, kondisi keluarga yang tidak harmonis, masalah yang dihadapi dan lain sebagainya. Bali sebagai daerah pariwisata, tentunya banyak beredar minuman  beralkohol yang sangat diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Hotel-hotel yang ada di Bali, seakan berlomba-lomba untuk menyajikan minuman  beralkohol yang tentunya dapat menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. Akibatnya banyak pelaku usaha yang mengedarkan minuman beralkohol yang ilegal. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan terkait  pengawasan peredaran minuman beralkohol di Bali. C. KAJIAN TERHADAP ASAS YANG TERKAIT DENGAN NORMA (KAIDAH)

Analisa terhadap asas yang terkait dengan norma tentang minuman  beralkohol antara lain: 1. Asas Keseimbangan Kesehatan dan Nilai-nilai Ekonomis

Sebagaimana diuraikan di Bab Pendahuluan, bahwa minuman beralkohol sebenarnya adalah suatu bahan yang antara lain mengandung alkohol, dimana didalamnya juga berisi ethanol, yang kalau penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, sangat  berbahaya untuk kesehatan manusia. 2.

Asas Kemanfaatan Umum

Pengendalian

peredaran

minuman

beralkohol

dilaksanakan

untuk

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesehatan pribadi maupun umum. Di samping itu pengendalian peredaran minuman beralkohol juga

5

diarahkan

untuk

tidak

merugikan

kepentingan

tenaga

kerja,

baik

di

 pertanian/perkebunan, maupun di industri minuman. Oleh sebab itu, didalam rancangan peraturan daerah provinsi ini, salah satunya memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas kemanfaatan untuk publik (umum) secara komprehensif. 3. Asas Keterpaduan dan Keserasian

Penyelenggaraan pengendalian dan keserasian dalam pengendalian Minuman  beralkohol, dilaksanakan secara seimbang dalam mewujudkan keserasian untuk  berbagai kepentingan baik kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomis (pajak dan cukai), maupun kepentingan ketenagakerjaan. D. KAJIAN TERHADAP KONDISI YANG ADA

Konsumsi

minuman

beralkohol sudah

menjadi

masalah

yang

kompleks, tidak saja menyangkut masalah di bidang kesehatan tetapi juga menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan  perpajakan, serta tidak jarang juga masalah yang berdampak psikologis. Di Bali, konsumsi terhadap minuman beralkohol juga menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi. Industri pariwisata di Bali banyak mengedarkan minuman beralkohol ilegal dipasaran. Banyak pelaku usaha yang mengedarkan minuman tersebut secara ilegal dan tanpa dilengkapi cukai yang sah. E. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan peraturan daerah provinsi tentang pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara. 1. Aspek Kehidupan Masyarakat;

6

Penggunaan minuman beralkohol dalam kehidupan masyarakat, seringkali didasari oleh motif-motif sosial, antara lain seperti untuk meningkatkan  prestige, atau adanya pengaruh pergaulan dan perubahan gaya hidup. Selain itu, aspek sosial lainnya, seperti sistem norma dan nilai (keluarga dan masyarakat), juga menjadi kunci dalam permasalahan penyalahgunaan alkohol. dan peredaran minuman beralkohol khususnya didaerah Bali masih belum adanya pengawasan secara komprehensif. Oleh sebab itu, perlu dibentuknya suatu peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pengawasan peredaran minuman beralkohol, akan berdampak  positif bagi kehidupan masyarakat. 2. Aspek Beban Keuangan;

Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa penerapan sistem baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pengawasan  peredaran Minuman Beralkohol, dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek  beban keuangan pemerintah daerah provinsi Bali. Pembuatan Naskah Akademik, dan draf rancangan Perda Provinsi tentang  pengawasan peredaran Minuman Beralkohol yang melibatkan banyak pihak sebagai stake- holder, tentunya memerlukan dana, pengusul sangat yakin bahwa  beban keuangan ini sangat tidak berarti dengan manfaat yang akan diperoleh jika RaPerda Provinsi tentang pengawasan peredaran Minuman Beralkohol ini, menjadi peraturan daerah provinsi Bali dan mengikat seluruh warga Bali.

7

BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT A. KONDISI HUKUM YANG ADA

Dalam UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, masalah minuman beralkohol, tidak diatur secara eksplisit. Dalam Pasal 44 UU No. 23/1992 berbunyi: 1)

Pengamanan

adiktif,diarahkan

penggunaan agar

bahan

tidak

yang

mengganggu

mengandung dan

zat

membahayakan

kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. 2) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. 3) Ketentuan mengenai pengaman bahan yang mengandung zat adiktif, sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan

(2) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah. Dalam Penjelasan Pasal 44 tersebut dikatakan bahwa: 1) Bahan

yang

mengandung

yang penggunaannya dapat

zat

adiktif

adalah

menimbulkan kerugian

bagi

bahan dirinya

atau masyarakat sekelilingnya; 2) Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh  bahan tersebut dapat ditekan dan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan orang lain;

8

B. KETERKAITAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH

Salah satu alasan yang sangat penting disusunnya Naskah Akademik Rancangan peraturan daerah provinsi ini tentang pengawasan pengedaran Minuman Beralkohol, karena hingga saat ini belum ada suatu peraturan daerah  provinsi yang mengatur secara khusus tentang peredaran Minuman Beralkohol. Oleh sebab itu, untuk membahas keterkaitan undang-undang dengan RaPerda tentang pengawasan peredaran Minuman Beralkohol ini, dapat disebutkan bahwa Undang-Undang yang terkait adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dampak negatifnya kurang lebih sama dengan Minuman beralkohol, dan telah diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Dibawah ini beberapa contoh, antara lain; 1. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

a)

Konsiderans

Menimbang,

huruf

d,

yaitu

“bahwa

penyalahgunaan

 psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya, dapat mengancam ketahanan nasional”  b)

Ketentuan Umum, Pasal 1, point 1, sebagai berikut: “Psikotropika, ad alah zat

atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukari narkotika, yang berkhasiat  psikoaktif

melalui

pengaruh

seloektif

pada

susunan

saraf

pusat,

yang

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku” 2. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

a) Konsideran Menimbang, huruf e, yaitu “bahwa tindak pidana Narkotika telah  bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukungoleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah  banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga 9

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;”  b) Ketentuan Umum, Pasal 1, point 1, sebagai berikut; “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan,

yang

dibedakan

ke

dalam

golongangolongansebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 3.

Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2007, tentang Minuman Beralkohol;

Konsiderans Menimbang

huruf a,

“bahwa  dalam rangka menjaga dan

memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman danketertiban masyarakat, tujuan pariwisata, adat istiadat, dan agama, maka perlu  pengawasan

dan

pengendalian

melalui

dan penggunaan minuman beralkohol”.

10

adanya

pelarangan pengedaran, penjualan,

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A. LANDASAN FILOSOFIS;

Secara filosofis, pengawasan peredaran minuman beralkohol tersebut sebagai wujud kepedulian mengembangkan industri khususnya industri pariwisata di Bali. Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Didalam UUD 1945, dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas  perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk  berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang  baik, dan sehat, serta berhak mernperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G, ayat (1), dan Pasal 28 H, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. LANDASAN SOSIOLOGIS;

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan permasalahan empiris, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang pengaturan  pengawasan peredaran minuman beralkohol. Oleh karena itu, secara sosiologis, Perda Provinsi tentang pengawasan peredaran Minuman Beralkohol haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan  peredaran minuman beralkohol. C. LANDASAN YURIDIS

Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam pembentukan Rancangan peraturan daerah provinsi Bali tentang pengawasan peredaran Minuman Beralkohol ini, dikaitkan dengan peran hukum baik sebagai pengatur 11

 perilaku ( social control ), maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah (dispute solution). Aspek yuridis ini sangat diperlukan, karena hukum, atau

peraturan

perundang-undangan

(certainty), dan

keadilan

dapat menjamin

( fairness)

adanya

kepastian

dalam penanganan akibat minuman

 beralkohol ini. Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka  persoalan

hukum

yang

terkait

dengan

pengaturan,

pengendalian,

dan

 pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah adanya peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pengawasan peredaran minuman  beralkohol.

12

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN A. JANGKAUAN PENGATURAN

Lingkup atau Jangkauan pengaturan, dalam Rancangan Peraturan daerah  provinsi Bali tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol ini, mencakup hal-hal sebagai berikut: Pencegahan Pengawasan; Penindakan Pengadaan Penyediaan Peredaran Kewenangan mengawasi Jenis minuman beralkohol Jumlah kuota yang diijinkan bagi masing-masing hotel di Bali Mekanisme kerjasama B. ARAH PENGATURAN

13

Dalam pengadaan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang legal dikalangan masyarakat diperlukan suatu peraturan yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan hal tersebut. Peraturan pengadaan minuman beralkohol adalah untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran akibat ketidaktahuan akan aturan jenis minuman yang harus dilengkapi cukai yang sah. selain itu, juga untuk memberikan kewenangan kepada aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut. sehingga tidak ada yang melakukan tindakan nakal dengan mengedarkan minuman yang ilegal. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk menjalin kerja sama dengan seluruh pihak dalam pembinaan sebagai begian dari pencegahan peredaran minuman beralkohol yang ilegal. C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011, maka masalah  pengendalian peredaran minuman beralkohol, karena menyangkut hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, dan untuk berkreasi dan berekspresi, hak dan kewajiban warga negara, keuangan negara, dan untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, maka pengendalian minuman  beralkohol, merupakan salah satu materi muatan undang-undang ini. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup Materi Muatan, pada dasarnya mencakup: 1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ini, memuat rumusan akademik mengenai  pengertian istilah, dan trasa, yaitu;

14

1. Istilah, adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama/lambang, yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sitat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Frasa, adalah satuan linguistik yang lebih besar dari kata, dan lebih kecil dari klausa, dan kalimat. Frasa berarti juga kumpulan kata non predikat. 2. Materi Muatan Yang Akan Diatur ;

Sebagaimana diuraikan di atas, maka materi muatan atau substansi yang  berkaitan dengan RaPerda tentang pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, harus diatur sejak dari hulu sampai dengan hilir, atau sejak dari produksi minuman keras sampai dengan penggunaannya (konsumsi), termasuk ekspor dan impornya.

Adapun

materi

muatan

Rancangan Peraturan

Daerah

tentang

Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, meliputi, antara lain: a.

Pencegahan;

 Norma yang dapat dibuat : 1.  pengkajian dan penyusunan kebijakan untuk mencegah terjadinya  peredaran, pengadaan dan penyediaan minuman beralkohol yang ilegal; 2.  pencegahan terjadinya penyediaan minumal berarkohol berlebihan bagi hotel-hotel yang ada di bali; 3. sosialisasi dan penyadaran larangan peredaran minuman beralkohol yang ilegal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha; dan 4.  pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap larangan minuman beralkohol yang ilegal. b.

Pengawasan;

 Norma yang dapat dibuat : 1. Produksi minuman beralkohol 2. Perdagangan minuman beralkohol 15

3. Pengedaran minuman beralkohol 4. Penyimpanan minuman beralkohol 5. Pengadaan minuman beralkohol c. penindakan

 Norma yang dapat dibuat antara lain: 1. Penindakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan perda ini. d. Pengadaan

 Norma yang dapat dibuat antara lain: 1. Pengadaan minuman berarkohol yang legal 2.  jumlah pengadaan minuman beralkohol 3. ijin pengadaan minuman beralkohol e. Penyediaan

 Norma yang dapat dibuat antara lain; 1. Penyediaan minuman beralkohol yang legal 2. Kuota penyediaan bagi masing-masing retailman 3. ijin penyediaan minuman beralkohol f.

Peredaran

 Norma yang dapat dibuat antara lain; 1. Siapa saja yang boleh mengedarkan minuman beralkohol legal 2. menjual dan membeli minuman beralkohol baik langsung ataupun tidak langsung 3. mengedarkan minuman beralkohol baik secara langsung maupun tidak langsung

16

g. Kewenangan mengawasi

 Norma yang dapat dibuat antara lain: 1. Siapa saja yang berwenang mengawasi, pengadaan,penyediaaan, dan  peredaran minuman beralkohol

h. Jenis minuman beralkohol

 Norma yang dapat dibuat antara lain: 1. Jenis minuman beralkohol apa saja yang termasuk legal 2. Jenis minuman beralkohol apa saja yang termasuk ilegal

i.

Jumlah kuota yang diijinkan bagi masing-masing hotel di Bali

 Norma yang dapat dibuat antara lain: 1. Jumlah kuota yang diijinkan bagi masing-masing hotel untuk penggunaan minuman beralkohol

 j.

Mekanisme kerjasama

 Norma yang dapat dibuat antara lain: 1. Aturan tentang mekanisme kerjasama dalam pencengahan dan pembinaan terkait dengan minuman beralkohol.

17

D. Penegakkan Hukum dan Ketentuan Sanksi;

 Norma-norma yang dapat dibuat antara lain adalah: Sanksi pidana dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Perda ini. E. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundangundangan memiliki Ketentuan Peralihan (Transitional Provision). Substansinya  bahwa Ketentuan Peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan.

18

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang , Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di Bab Penutup ini, diuraikan juga tentang Sub Bab mengenai Kimpulan dan Sub Bab Saran. A. KESIMPULAN

1.

Pengawasan peredaran minuman beralkohol pada hakekatnya untuk

mengantisipasi terjadinya pelanggaran akibat ketidaktahuan akan aturan jenis minuman beralkohol yang harus dilengkapi bea cukai yang sah.dan juga untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melanggar.. 2.

Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan

Daerah Provinsi yang khusus mengatur tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. B. SARAN

1.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran akibat ketidaktahuan akan

aturan jenis minuman beralkohol yang harus dilengkapi bea cukai yang sah.dan  juga untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melanggar, perlu diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi yang khusus mengatur tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. 2.

Untuk melaksanakan amanah Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik

Indonesia 1945 yang intinya, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir  batin, maka RaPerda tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, hendaknya menjadi Prioritas dalam Program Legislasi Daerah tahun 2013, dan dibahas serta diundangkan dalam Tahun 2013.

19

DAFTAR PUSTAKA

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan; 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1997 tentang

Psikotropika; 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

 Narkotika; 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengenai teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; 6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengenai I teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; 7.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 8. Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2007, tentang Minuman Beralkohol 9. Http://WWW.Wikipedia.com, Ensiklopedia Bebas, diakses tanggal 23 oktober 2013.

20