Nama Kementerian Dan Tugasnya

NAMA KEMENTERIAN DAN TUGASNYA

NO KEMENTRIAN KOORDINATOR 1 BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

NAMA KEMENTERIAN 1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 3. Kementerian Pertahanan (Kemhan) 4. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 7. Kejaksaan Agung 8. Tentara Nasional Indonesia (TNI) 9. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

2

Kementerian Koordinator 1. Kementerian Keuangan Bidang Perekonomian (Kemenkeu) (Kemenko Perekonomian) 2. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 3. Kementerian Perindustrian

TUGASNYA 1. Pengkoordinasian para menteri negara dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang politik dan keamanan, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas; 2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di bidang politik dan keamanan; 3. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

1. Mengkoordinasika n para menteri negara dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dalam keterpaduan

(Kemenperin)

4. Kementerian Perdagangan (Kemendag) 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) 6. Kementerian Pertanian (Kementan) 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) 10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemkop UKM)

3

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemen PMK)

1. Kementerian Agama (Kemenag) 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 5. Kementerian Sosial (kemensos)

pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas; 2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di bidang perekonomian; 3. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden

1. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penangulangan kemiskinan; 2. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penangulangan kemiskinan; 3. pengendalian penyelenggaraan

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT-T)

4.

7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP & PA)

5.

6.

8. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) 7.

4

Kementerian Koordinator Bidang Maritim

1.Kementerian Energi dan dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM)

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 3. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 4. Kementerian Pariwisata (Kemenpar)

kebijakan, sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; pelaksanaan tugas tertentu yang di berikan oleh presiden; penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada presiden

 koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;  pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;  koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;  koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan negara maritim dan pengelolaan sumber daya maritim;

 koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman;  pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;  pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.[6]