Muhammadiyah dan Politik

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan menyatakan tidak berpolitik praktis artinya tidak terlibat dalam kegiatan politik yang berkaitan dengan proses perjuangan kekuasaan sebagaimana diperankan kekuatan politik formal. Menurut Nashir (2000:49) dalam momentum-momentum tertentu, persoalan politik pun senantiasa masuk ke dalam gerakan organisasi Muhammadiyah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut membuktikan bahwa Muhammadiyah tidak bersikap pasif dan tidak tahu sama sekali akan politik. Muhammadiyah justru berpandangan bahwa dengan berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dari tujuan dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara diwujudkan dalam langkah yang strategis sesuai kepribadian, keyakinan dan khittah perjuangannya. Muhammadiyah dalam bidang politik memperlihatkan sikap yang beragam. Suatu saat tampil sebagai pihak yang kritis terhadap pemerintah, tetapi pada saat yang lain tampil sebagai pendukung bahkan ikut dalam pemerintahan. Suatu saat menjadi bagian kekuatan politik tertentu dan saat yang lain menjadi organisasi yang tidak memiliki hubungan dengan parpol manapun. Muhammadiyah pernah beberapa kali terlibat dalam partai politik, ikut dalam proses pembentukannya bahkan menjadi kekuatan intinya. Meski statusnya sebagai ormas keagamaan, Muhammadiyah justru lebih banyak bersinggungan dengan politik praktis. Kedekatan KH. Ahmad Dahlan dengan Sarekat Islam (SI) dapat dikatakan sebagai titik awal Muhammadiyah bersinggungan dengan politik dan mempunyai peranan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Keterlibatan Muhammadiyah dengan politik telah menimbulkan masalah-masalah internal dalam organisasi Muhammadiyah. Hal itu menyebabkan adanya perdebatan antar anggota Muhammadiyah yaitu tetap bertahan pada kiprah politik atau keluar dari politik. 1

Hal tersebut menyebabkan adanya keinginan untuk kembali ke gerakan dakwah yang lebih membangun masyarakat. Sejak itulah direncanakan sebuah konsep yang meneguhkan jati diri Muhammadiyah, sehingga tahun 1962 dirumuskan kepribadian

Muhamamdiyah. Konsep itulah yang

menjiwai dan menjadi mata rantai perumusan khittah Muhammadiyah tahun 1971 yang menjadi acuan pokok bagi Muhammadiyah dalam menghadapi politik.

2

1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana gerakan Amar Mak’ruf Nahi Munkar Muhammadiyah dalam politik? 2. Bagaimana isi perumusan khittah Muhammadiyah 1971 yang merupakan acuan bagi Muhammadiyah dalam menghadapi poitik? 3. Bagaimana prinsip dasar Muhammadiyah dalam politik? 4. Bagaimana corak politik Muhammadiyah? 1.3 Tujuan Penulisan 1. Mengetahui gerakan dakwah Muhammadiyah Amar Mak’ruf Nahi Munkar dalam politik. 2. Mengetahui isi perumusan khittah Muhammadiyah 1971 yang merupakan acuan Muhammadiyah dalam berpolitik. 3. Mengetahui prinsip dasar muhammadiyah dalam politik. 4. Mengetahui bagaimana corak politik muhammadiyah. 5. Untuk memenuhi tugas AIKA.

BAB II PEMBAHASAN

3

2.1

Muhammadiyah sebagai gerakan Amar Mak’ruf Nahi Munkar dalam

Politik

Gerakan Dakwah Islam Muhamadiyah Amar Mak’ruf Nahi Munkar sendiri mengandung arti memerintahkan kebajikan/kebaikan dan mencegah kemungkaran atau apa saja yang diingkari dan ditolak oleh islam. Dalam politik nasional peran Muhammadiyah sangatlah penting. Muhammadiyah memang bukan partai politik. Muhammadiyah lebih merupakan organisasi Islamic-based civil society (masyarakat madani) dan sekaligus sebagai interest group (kelompok kepentingan). Pada masa Demokrasi Liberal yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1959, hubungan Muhammadiyah dengan Partai Politik serasa amat dekat. Ketika pemerintah mengumumkan berdirinya partai-partai politik pada 3 Nopember 1945, Muhammadiyah ikut mendirikan Masyumi melalui Muktamar Islam Indonesia, 7-8 Nopember 1945, dimana Muhammadiyah menjadi anggota istimewa partai politik ummat Islam pertama tersebut. Tarik ulur kepentingan Muhammadiyah dalam Masyumi memang sedikit mengalami dinamika, misalnya dengan persoalan posisi status keanggotaan Muhammadiyah di Masyumi. Hal ini sempat dibicarakan pada sidang Tanwir Muhammadiyah 1956 di Yogyakarta

yang

merekomendasikan

peninjauan

ulang

status

keanggotaan

Muhammadiyah di Masyumi. Persoalan ini tuntas ketika PP Muhammadiyah menyelenggarakan Pleno tahun 1959, yang memutuskan Muhammadiyah keluar dari keanggotaan Masyumi. Pada masa Demokrasi Terpimpin 1959 hingga 1966. Kepemimpinan nasional terpusat pada presiden. Muhammadiyah tidak sampai turut dalam aksi dukung-mendukung terhadap kepemimpinan nasional waktu itu, yang ternyata banyak melakukan penyimpangan dan terkoreksi pada masa sesudahnya. yang berujung pada lengsernya Bung Karno tahun 1965 setelah peristiwa G.30/S/PKI. 4

Pada masa Orde Baru, terjadi perubahan mengerucut. Paradigma Pembangunan yang mengedepankan

pembangunan

ekonomi

daripada

politik,

berdampak

pada

penyederhanaan organisasi sosial politik (lebih tegasnya Partai Politik). Sayangnya, langkah ini banyak berimplikasi pada peminggiran peran partai politik dalam proses pembangunan. Dan inilah yang melahirkan pemikiran high politik, dimana Muhammadiyah lebih menekankan partisipasinya pada konsep-konsep pembangunan dan wacana intelektual, misalnya tentang konsep kenegaraan, konsep pembangunan politik, pembangunan ekonomi dan seterusnya melalui berbagai aktivitas akademik maupun penelitian dan penulisan baik yang diselenggarakan oleh PTM maupun Persyarikatan. Pada era Reformasi, Peran politik penting Muhammadiyah menunjukkan keberanian yang signifikan seiring dengan arus besar keinginan masyarakat untuk mengembalikan potensi politik bangsa Indonesia. Di sinilah terjadi pematangan dan implementasi gerakan amar makruf nahi munkar dalam aspek politik yang sudah digodok cukup lama pada masa Orde Baru. Pada Sidang Tanwir 1998 di Semarang (setahun setelah jatuhnya rezim Orde Baru), peluang Muhammadiyah untuk menjadi Parpol amat besar. Namun rupanya keputusan Sidang Tanwir tersebut amat dewasa, dengan menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan menjadi partai politik. Warga Muhammadiyah dipersilahkan mendirikan partai politik atau bergabung dengan partai yang ada, dan secara institusional tidak ada hubungan antara parpol manapun dengan Muhammadiyah. Konteks amar ma’ruf nahi munkar Banyak orang berbicara bahwa dakwah amar makruf nahi munkar yang telah menjadi “khittah” Muhammadiyah sejak awal, dimaksudkan untuk membatasi gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan sosial semata. Padahal, apabila kita mau merenungkan, Rasulullah pernah menyatakan bahwa apabila engkau melihat suatu kemungkaran, maka hadapilah dengan tanganmu, dan apabila engkau tidak bisa, maka hadapilah dengan lidahmu, dan apabila tidak bisa, maka hadapilah dengan nuranimu, akan tetapi menghadapi kemungkaran dengan nurani adalah selemah-lemahnya Iman. Dengan mempertegas komitmen amar makruf nahi munkar pada level yang lebih tinggi, yakni kepemimpinan nasional: 5

1. Menyimak hadits Nabi di atas, jelas menunjukkan suatu keharusan untuk menempatkan amar makruf dengan tangan (kekuasaan) menjadi prioritas utama. 2. Melihat perkembangan hasil reformasi selama lima tahun terakhir, menunjukkan hal yang belum menggembirakan. Dalam aspek ekonomi, tidak suatu perbaikan yang signifikan. Hal ini tentunya erat terkait dengan visi dan komitmen presiden sebagai panutan rakyat. Dengan demikian misi amak makruf nahi munkar tidaklah menjadi hilang, malah diberi pemaknaan sesuai konteksnya. Muhammadiyah ikut

serta

memperjuangkan

kemerdekaan

Republik

Indonesia

sebagai kesatuan politik. Muhammadiyah sejak berdirinya selalu memberikan kontribusi yang besar dalam bidang itu. Politik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dan bagi Muhammadiyah ada peranan-peranan tertentu dalam sejarahnya dibidang politik. 2.2 Khittah Muhammadiyah 1971 Khittah artinya garis besar perjuangan, khittah itu mengandung konsepsi (pemikiran) perjuangan yang merupakan tuntunan, pedoman, dan arah perjuangan. Hal tersebut mempunyai arti penting karaena menjadi landasan berpikir dan amal usaha bagi semua pimpinan dan anggota Muhammadiyah. Garis – garis besar perjuangan Muhammadiyah tersebut tidak boleh bertentangan dengan asas dan tujuan serta program yang telah disusun. Isi Perumusan Khittah Ujung Pandang 1971, yaitu: 1. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun. 2. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah. 3. Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah islam setelah pemilu 1971, Muhammadiyah melakukan Amar Mak’ruf Nahi Munkar secara konsruktif dan positif terhadap partai muslimin Indonesia. 4. Untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah

dalam

pelaksanaan

pembangunan nasional. Berdasrkan keempat khittah tersebut, Khittah 1971 yang masih berlaku sampai saat ini yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang beramal dalam segala bidang 6

kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah. 2.3 Prinsip Muhammadiyah dalam politik Muhammadiyah menganut prinsip netral dalam politik dan para anggotanya diberi kebebasan untuk memilih gerakan politik yang sesuai dengan kecenderungannya. Prinsip ini telah diputuskan dalam Kongres di Surakarta pada 1929 bahwa “Muhammadiyah tidak mengutamakan salah satu partai politik Indonesia dan melebihkan partai lainnya; dalam hal ini, Muhammadiyah menghormati partai-partai itu secara sepadan, tetapi Muhammadiyah sendiri akan mengutamakan peran serta dalam melaksanakan kewajiban tertentu untuk mempertahankan keselamatan tanah air Indonesia.” Sejak berdiri pada 1912, menurut Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah telah menunjukkan partisipasi politiknya dalam kehidupan kenegaraan. Partisipasi politik tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk merebut kekuasaan, tetapi memiliki makna yang luas bagi upaya gerakan ini dalam menggarap bidang sosial kemasyarakatan. Dengan dasar tersebut, Muhammadiyah terlibat dalam dinamika politik. Keterlibatan itu memiliki kaitan langsung dengan orientasinya pada lapangan sosial yang digarapnya. Ketika pemerintah Hindia Nederland mengambil kebijakan diskriminatif terhadap Islam, Muhammadiyah merespons secara kritis dengan tetap mengedepankan sikap moderat. Muhammadiyah memberikan reaksi keras terhadap kebijakan pemerintah yang membiarkan kegiatan misi Katolik dan zending Protestan melakukan kegiatan di hampir seluruh wilayah kekuasaan pemerintah dan juga terhadap kebijakan memberikan subsidi yang tidak proporsional antara sekolah Kristen dan sekolah-sekolah yang dikelola pribumi dan muslim. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah mengambil kebijakan yang kontras dengan sikap umat Islam lain, terutama dalam soal menerima subsidi pemerintah untuk sekolah-sekolah yang dikelolanya. Ketika SI dan Taman Siswa menolak subsidi, sikap menerima subsidi disebut “a-nasionalis".

7

Sikap kooperatif dan akomodatif terhadap pemerintah ditandai dengan kesediaan Muhammadiyah menerima subsidi untuk sekolah-sekolah yang dikelolanya. Atas sikap ini, Muhammadiyah dituduh oleh sesama gerakan Islam dan kebangsaan sebagai sikap yang a-nasionalis atau bahkan antinasionalis. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa misi besar untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya diperlukan aliansi dengan berbagai kalangan termasuk pemerintah. Hal ini penting mengingat aktivisme sosialnya bergantung pada regulasi dan kebijakan pemerintah. Sikap ini berbeda dengan sikap umum kalangan SI yang antipemerintah dan menentang sikap kooperatif Muhammadiyah. Strategi Sosio budaya Sejak kemelut dan berakhir hubungannya dengan SI, Muhammadiyah mulai menerapkan sikap netral terhadap politik. Bagaimanapun, sikap netral ini dalam perkembangannya mengalami dialektika, terutama ketika iklim politik memungkinkan bagi keterlibatan gerakan Islam tentu peluang tersebut dimanfaatkan sebagai dakwah. Ketika mengambil sikap netral terhadap politik, gerakan ini memainkan peran-peran politiknya melalui lobilobi kepada pemerintah dan kekuatan politik. Aktivisme politik diperlukan untuk mempermudah kerja dakwahnya. Bagaimanapun, Muhammadiyah berhasil dalam menjalankan aktivitas sosial kemasyarakatan. Namun, apabila negara (pemerintah) membuat regulasi yang membatasi kiprah dan bahkan mengooptasi aktivismenya, tentu hal ini tidak banyak memberikan manfaat bagi kepentingan Muhammadiyah. Pendirian netral terhadap politik dengan tidak mengistimewakan atau melebihkan partai tertentu dan mengabaikan yang lain, sembari memberi kebebasan kepada setiap warganya untuk terlibat ataupun tidak dalam politik kepartaian merupakan sikap moderat Muhammadiyah. Gerakan ini menghormati partai-partai yang ada secara wajar dan sepadan. Muhammadiyah sendiri akan terus mengembangkan peran sertanya dalam melaksanakan kewajiban tertentu untuk mempertahankan keselamatan Tanah Air. Strategi sosiokultural yang dipilih Muhammadiyah dianggap sudah tepat untuk menjaga 8

organisasi dari pengaruh-pengaruh partai politik. Namun, orientasi sosiokultural semata, dalam konteks perubahan politik dan relasi-relasi lembaga kenegaraan yang semakin baik, kurang strategis, sehingga partisipasi politik Muhammadiyah dalam memengaruhi proses politik tidak akan memadai. Prinsip netral partai yang dipilih Muhammadiyah, khususnya pada masa otoriter, dianggap tepat. Namun, sikap tersebut belum tentu strategis dalam periode politik yang lebih demokratis. Sesuai kecenderungan perubahan, kelompok-kelompok kepentingan lebih mementingkan aspirasi kelompoknya daripada memikirkan dan mengakomodasi aspirasi kelompok lain, tidak sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat. Akibatnya, sikap netral terhadap politik menjadi kurang strategis. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa pada masa sistem demokrasi liberal-parlementer 1950-an sikap netral partai bagi ormasormas Islam tidak ditemukan, hampir semua ormas Islam berafiliasi ke salah satu partai (NU menjadi partai sendiri), sementara Muhammadiyah memperjuangkan aspirasinya melalui Masyumi. Usaha Muhammadiyah tetap menjaga identitasnya sebagai gerakan sosiokultural dan ingin menjadi tenda bangsa sudah tepat karena, dengan cara itu, organisasi ini dapat memperkuat identitasnya sebagai kekuatan civil society, mesti tetap perlu juga memikirkan alternatif partisipasi politik yang signifikan dalam proses politik Indonesia. Akan ke mana aspirasi politik Muhammadiyah dalam pilpres yang akan datang, kita tunggu saja hasil tanwir.

Beberapa pinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur—jujurnya dan sesungguh-sungguhnya yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh menghianati amanat, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, mengemban risalah Islam, menunaikan amar ma’ruf, nahi munkar, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mempedomani Al-Quran dan Sunnah, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia, menghormati kebebasan orang lain, menjauhi fitnah dan kerusakan, menghormati hak hidup orang lain, tidak berhianat dan melakukan kezaliman, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama 9

(konspirasi) dalam melakukan dosa dan permusuhan, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga, memelihara keselamatan umum, hidup berdampingan dengan baik dan damai, tidak melakukan fasad dan kemunkaran, mementingkan ukhuwah Islamiyah, dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan ishlah. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan ishlah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit.

Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (uswah hasanah) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, fasad (kerusakan), dan hanya mementingkan diri sendiri.

Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi amar ma’ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh. Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

2.4 Corak Politik Muhammadiyah Semua pihak mengetahui bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik dan tidak pernah menjadi organisasi politik. Walaupun dalam Doktrin Muhammadiyah menyebutkan bahwa “Muhammadiyah menghindari kegiatan politik praktis” (Dr. Amien Rais : 1998: 48) dimensi politik dari gerakan Muhammadiyah tidak dapat diabaikan. (Sudarnoto A H:kompas:83). Dalam tubuh Muhammadiyah telah berkembang corak pemikiran yang cerdas tentang posisi politik Muhammadiyah. Pikiran tersebut intinya menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak mengabaikan politik, tetapi tidak berarti bahwa Muhammadiyah tidak mempunyai respon terhadap kondisi sosial pada masanya. Pikiran ini pernah muncul dan diterapan pada periode awal Muhammadiyah, dan dikemukakan kembali oleh Amien Rais (Ketua PP Muhammadiyah) waktu itu, pada 10

sekitar tahun 1997, dengan istilah baru: high politics atau politik adi luhung (tingka tinggi). Politik adiluhung adalah politik dimana Muhammadiyah tidak hanya peduli dengan keagamaan tetapi juga peduli dengan realitas sosial yang terjadi. Muhammadiyah harus sensitif dan perlu merespon berbagai isu-isu seperti: KKN, kepemimpinan nasional, kemiskinan, ketidakadilan global, konflik dan berbagai macam fenomena sosial di Indonesia. Sehingga Muhammadiyah dalam konteks ini perlu memiliki kemandirian politik. Artinya organisasi Muhammadiyah lahir adalah demi kepentingan umat, dan bukan pengabdian kepada para pemimpinnya. Atau para elit Muhammadiyah harus tampil dalam pengabdian masyarakat tanpa beban politik dan interest pribadi. Muhammadiyah secara konstitusi internal organisasi mengedepankan prinsip politik untuk dakwah bukan dakwah untuk politik, hal ini jelas tergambar dalam matan keperibadian Muhammadiyah, disamping sebagai gerakan Islam dan gerakan Tajdid, Muhammadiyah menekankan diri sebagai gerakan dakwah. Segala kegiatan dalam bidang pendidikan, social, termasuk politik diselenggarakan untuk kepentingan dakwah. Muhammadiyah memiliki slogan yang menarik “hidup hidupilah Muhammadiyah, dan jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah” ungkapan KH.Ahmad dahlan ini memiliki arti yang sangat mendalam sesungguhnya bila dikaitkan dengan isu kontemporer prinsip high politic yaitu politik tingkat tinggi atau politik Adiluhung yang dicetuskan oleh Amien Rais sangat layak untuk menangkal permasalahan-permasalahan intress politic dikalangan petinggi Muhammadiyah saat ini.

11

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan

12