Modul Akuntansi Pajak

Modul

AKUNTANSI PERPAJAKAN DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II Disusun Oleh : Drs. Basri Musri, Ak.,M.M.

PUSDIKLAT PAJAK

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Sakti Raya No. 1, Kemanggisan, Jakarta 11480 Telepon (021) 5481145 Fax (021) 5481394 http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BAB-I KETENTUAN PEMBUKUAN MENURUT PERPAJAKAN

1. PENGERTIAN PEMBUKUAN Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 2. KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK

2.1. PENGUKURAN DALAM MATA UANG Satuan mata uang adalah alat pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha dan akuntansi. Kita tidak dapat menambahkan persediaan barang dagangan dengan aktiva tetap dalam neraca jika tidak mempunyai alat ukur yang sama . Agar kedua harta ini dapat dijumlahkan, kita membutuhkan alat pengukur yaitu mata uang sebagai denominator. Dengan alat pengukur ini kita jelas dapat mengukur besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 28 ayat [ 4 ] U.U.No. 28 Tahun 2007 yang mewajibkan agar ” pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah” 2.2. KESATUAN AKUNTANSI Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemilknya. Transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Karena itu harta perusahaan bukan kepunyaan pemilik. Demikian pula kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang sama sekali terpisah. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan Pasal 9 ayat [ 1 ] huruf huruf b U.U.No. 36 Tahun 2008 menyatakan untuk menentukan ” besarnya penghasilan kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota”.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

1

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

2.3

KONSEP KESINAMBUNGAN Konsep ini beranggapan bahwa tujuan pendirian suatu usaha adalah untuk berkembang dan hidup seterusnya. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 25 ayat [1 ] U.U.No.36 Tahun 2008

yang menyebutkan ” besarnya angsuran pajak dalam

tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu ” 2.4

KONSEP NILAI HISTORIS Menurut konsep ini transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat pertukaran. Dengan dasar konsep ini harta yang ada dalam Neraca tidak dinilai dengan harga pasar tetapi dengan harga perolehannya. Misalnya persediaan barang dagangan dibeli pada akhir tahun 2008 dengan harga Rp.200.000.000. Akuntansi akan mencatatnya sebesar uang yang dibayarkan walaupun kemudian ternyata pada tahun 2009 harga persediaan

tersebut misalnya menjadi Rp. 225.000.000. Apakah

ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 10 ayat [ 6 ] U.U.No. 36 Tahun 2008 ” persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh ”. 2.5

PERIODE AKUNTANSI Periode akuntansi adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung posisi keuangan suatu perusahaan. Periode akuntansi dibutuhkan sesuai dengan konsep kesinambungan.

Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia

mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 28 ayat [ 6 ] U.U.No. 28 Tahun 2007 . Tahun pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan atau lebih.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

2

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

2.6

KONSEP TAAT ASAS Menurut konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama misalnya jika tahun 2007 menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan maka tahun 2008 dan seterusnya juga menggunakan metode garis lurus. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 28 ayat [ 5 ] U.U.No. 28 Tahun 2007 ” pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas “ dan dengan stelsel akrual stesel kas.

2.7

KONSEP MATERIALITAS Pengertian material dalam akuntansi dapat dijelaskan melalui contoh berikut. Menurut standar akuntansi aktiva yang jangka waktu penggunaannya lebih dari satu tahun kecuali tanah harus disusutkan. Pada kenyataannya kalkulator yang dapat digunakan lebih dari satu tahun nilai perolehannya tidak dikapitalisir karena harga perolehannya kecil. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 9 ayat [ 2 ] U.U.No. 36 Tahun 2008 ” pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A”

2.8

KONSEP KONSERVATISME Menurut konsep ini penghasilan hanya dapat diakui melalui pertukaran. Sebaliknya kerugian sudah dapat dicatat meskipun belum terjadi. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 9 ayat [ 1 ] huruf c U.U.No. 36 Tahun 2008 “ untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan

pembentukan

atau

pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang ”.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

3

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

2.9

KONSEP REALISASI Menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan jika telah terjadi transaksi penjualan. Kekayaan yang masih dalam bentuk potensi tidak dapat dicatat sebagai penghasilan . Potensi akan beralih menjadi penghasilan hanya jika telah terjual . Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita cermati dari ketentuan dalam Pasal 4 ayat [ 1 ] U.U.No. 36 Tahun 2008 ” yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima [ cash basis ] atau diperoleh [ accrual basis ] Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indoneisa, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dana dalam bentuk apapun

2.9.1 KONSEP MEMPERTEMUKAN BIAYA DENGAN PENGHASILAN Menurut konsep ini laba bersih diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama. Apakah ketentuan perpajakan di Indonesia mengacu konsep ini, dapat kita

cermati

dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat [ 1 ] U.U.No. 36 Tahun 2008 “ besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. ” 3. YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN Mengacu Pasal 28 ayat [ 1 ] dan ayat [ 2 ] U.U.No. 28 tahun 2007 yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto [yang peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp.4.800.000.000] dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

4

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

4. SYARAT MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN 4.1 Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya [ full disclosure ]. 4.2 Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 4.3 Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas [ consistency ] dan dengan stelsel akrual stesel kas. 4.4 Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. 4.5 Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 4.6 Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 4.7 Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. 4.8 Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempatkan kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.

5. SALDO NORMAL AKUN PAJAK DALAM LAPORAN KEUANGAN PPh Pasal 21/26

>> KREDIT NERACA

PPh Pasal 22

>> DEBET NERACA >> KREDIT NERACA

PPh Pasal 23

>> DEBIT NERACA >> KREDIT NERACA

PPh Pasal 24 MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

>> DEBET NERACA HALAMAN

5

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PPh Pasal 25

>> DEBET NERACA >> KREDIT NERACA

FISKAL LN

>> DEBET NERACA

PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

>> DEBET NERACA

PPh Pasal 28 A

>> DEBET NERACA

PPh Pasal 29

>> KREDIT NERACA

PPN MASUKAN DAPAT DIKREDITKAN

>> DEBET NERACA

PPN MASUKAN TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

>> DEBET L/R >> DEBET NERACA

PPN KELUARAN

>> KREDIT NERACA

BEA METERAI

>> DEBET R/L

PBB

>> DEBET R/L

BPHTB

>> DEBET NERACA

PHR/PHI

>> KREDIT NERACA

PAJAK REKLAME

>> DEBET R/L

PKB

>> DEBET R/L

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

6

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BAB-II TATA CARA PENJURNALAN TRANSAKSI OBJEK PAJAK

1. TATA CARA PENCATATAN TRANSAKSI OBJEK PPh POTPUT 1.1 PEMBAYARAN OBJEK PPh Pasal 21/26 Objek PPh Pasal 21/26

Rp. ……….

Utang PPh Pasal 21/26

Rp. ……….

Kas / Bank

Rp. ……….

Utang PPh Pasal 21 / 26

Rp. ……….

Kas/Bank

Rp. ……….

1.2 IMPOR PPh Pasal 22

Rp. ……….

Pembelian/Aktiva tetap

Rp. ……….

Kas / Bank

Rp. ……….

1.3 PEMBELIAN OLEH PEMUNGUT DARI NON PEMUNGUT Pembelian/Aktiva tetap

Rp. ……….

Kas

Rp. ……….

Utang PPh Pasal 22

Rp. ……….

Utang PPh Pasal 22

Rp. ……….

Kas/Bank

Rp. ……….

1.4 PEMBELIAN OLEH PEMUNGUT DARI PEDAGANG Pembelian

PENGUMPUL

Rp. ……….

Kas

Rp. ……….

Utang PPh Pasal 22

Rp. ……….

Utang PPh Pasal 22 Kas/Bank

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. ………. Rp. ……….

HALAMAN

7

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

1.5 PEMBELIAN DARI PEMUNGUT OLEH NON PEMUNGUT PPh Pasal 22

Rp. ……….

Pembelian

Rp. ……….

Kas

Rp. ……….

1.6 PENJUALAN KEPADA PEMUNGUT OLEH NON PEMUNGUT PPh Pasal 22

Rp. ……….

Kas

Rp. ………. Penjualan

Rp. ……….

1.7 PENJUALAN KEPADA NON PEMUNGUT OLEH PEMUNGUT Kas

Rp. ………. Penjualan

Rp. ……….

Utang PPh Pasal 22

Rp. ……….

Utang PPh Pasal 22

Rp. ……….

Kas/Bank

Rp. ……….

1.8 PENERIMAAN PENGHASILAN OBJEK PPh Pasal 23 Kas

Rp. ……….

PPh Pasal 23

Rp. ……….

Penghasilan Objek PPh Pasal 23

Rp. ……….

1.9 PEMBAYARAN BEBAN OBJEK PPh Pasal 23/26 Beban Objek PPh Pasal 23 lainnya

Rp. ……….

Utang PPh Pasal 23

Rp. ……….

Kas/Bank/Utang

Rp. ……….

Utang PPh Pasal 23 Kas / Bank

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. ………. Rp. ……….

HALAMAN

8

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

2. TATA CARA PENCATATAN TRANSAKSI OBJEK PPN 2.1. TATA CARA PENCATATAN PPN MASUKAN 2.1.1 PEMBELIAN ATAS BKP YANG PPN MASUKAN-NYA DAPAT DIKREDITKAN a. Barang Kena Pajak yang merupakan persediaan ( inventory ) : System Physical : Pembelian

Rp. ……….

PPN Masukan

Rp. ……….

Utang Dagang

Rp. ……….

Atau : Pembelian

Rp. ……….

PPN Masukan

Rp. ……….

Kas/Bank

Rp. ……….

( Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur pembelian )

Pembelian

Rp. ……….

PPN Masukan FP belum diterima

Rp. ……….

Utang Dagang

Rp. ……….

( Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian )

PPN Masukan

Rp. ……….

PPn Masukan FP belum diterima

Rp. ……….

( Pada saat diterima faktur pajak dari penjual ) Sistem Perpetual : Persediaan

Rp. ……….

PPN Masukan

Rp. ……….

Utang dagang

Rp. ……….

Atau : Persediaan

Rp. ……….

PPN Masukan

Rp. ……….

Kas / Bank

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. ……….

HALAMAN

9

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

( Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur pembelian )

Persediaan

Rp. ……….

PPN Masukan FP belum diterima

Rp. ……….

Utang dagang

Rp. ……….

( Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian )

PPN Masukan

Rp. ……….

PPN Masukan FP belum diterima

Rp. ……….

( Pada saat diterima faktur pajak dari penjual )

b. BKP yang merupakan barang modal yang ada hubungannya dengan proses produksi, distribusi, manajemen dan pemasaran. Mesin (Aktiva Tetap)

Rp. ……….

PPN Masukan

Rp. ……….

Utang

Rp.……….

Atau : Mesin ( Aktiva Tetap )

Rp. ……….

PPN Masukan

Rp. ……….

Kas / Bank

Rp. ……….

(Jika f aktur pajak diterima bersamaan dengan faktur pembelian)

Mesin (Aktiva Tetap)

Rp. ……….

PPN Masukan FP belum diterima

Rp. ……….

Utang

Rp. ……….

( Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian )

PPN Masukan PPN Masukan FP belum diterima

Rp. ………. Rp. ……….

( Pada saat diterima faktur pajak dari penjualan )

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

10

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

2.1.2 PEMBELIAN ATAS BKP YANG PPN MASUKAN-NYA TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

a. BKP yang masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun

Persediaan / Biaya alat tulis kantor

Rp. ……….

PPN Masukan tidak dapat dikreditkan

Rp. ……….

Utang / Kas / Bank

Rp. ……….

( Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur pembelian )

Atau : Persediaan/Biaya alat tulis kantor

Rp. ……….

PPN Masukan tidak dapat dikreditkan FP belum diterima

Rp. ……….

Utang / Kas / Bank

Rp. ……….

( Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian )

PPN Masukan tidak dapat dikreditkan

Rp. ……….

PPN Masukan tidak dapat dikreditkan FP belum diterima

Rp. ……….

( Pada saat diterima faktur pajak dari penjualan )

b. BKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun

Perlengkapan kantor (Aktiva Tetap) Utang / Kas / Bank

Rp. ………. Rp. ……….

( PPN Masukan langsung menambah cost dari aktiva tetap )

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

11

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

2.1.3 RETUR PEMBELIAN Utang

Rp. ………. Retur pembelian / persediaan

Rp. ……….

PPN Masukan

Rp. ……….

2.1.4 BARANG KONSINYASI ( TITIPAN ) Pada saat diterima barang titipan ( consignment-in ) P.M Pada saat faktur pajak diterima PPN Masukan

Rp. ……….

Utang lain-lain

Rp. ……….

Pada saat barang tersebut terjual Piutang Dagang

Rp. ……….

Utang dagang

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

Pembelian

Rp. ……….

Utang lain-lain

Rp. ……….

Utang dagang 2.1.5

Rp. ……….

JASA KENA PAJAK Biaya jasa

Rp. ……….

PPN Masukan

Rp. ……….

Kas

Rp. ……….

Atau : Biaya jasa

Rp. ……….

PPN Masukan tidak dapat dikreditkan

Rp. ……….

Kas

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. ……….

HALAMAN

12

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

2.2. TATA CARA PENCATATAN PPN KELUARAN 2.2.1 PENCATATAN ATAS PENJUALAN BKP Sistem Physical : Kas

Rp. ………. Penjualan

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

( Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur penjualan )

Atau : Piutang dagang

Rp. ……….

Penjualan

Rp. ……….

PPN Keluaran FP belum diterbitkan

Rp. ……….

( Jika faktur pajak diterbitkan tidak bersamaan dengan faktur penjualan )

PPN Keluaran FP belum diterbitkan

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

( Pada saat faktur pajak diterbitkan )

Sistem Perpetual : Kas

Rp. ………. Penjualan

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

Harga pokok penjualan

Rp. ……….

Persediaan barang dagangan

Rp. ……….

( Jika faktur pajak diterbitkan bersamaan dengan faktur penjualan )

Atau : Piutang dagang

Rp. ……….

Penjualan

Rp. ……….

PPN Keluaran FP belum diterbitkan

Rp. ……….

Harga pokok penjualan Persediaan barang dagang MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. ………. Rp. ………. HALAMAN

13

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

( J ika faktur pajak diterbitkan tidak bersamaan dengan faktur penjualan )

PPN Keluarga FP belum diterbitkan

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

( Pada saat faktur pajak diterbitkan )

2.2.2

RETUR PENJUALAN Sistem Physical : Retur penjualan

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

Piutang

Rp. ……….

Sistem Perpetual : Retur penjualan

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

Piutang Persediaan

Rp. ………. Rp. ……….

Harga pokok penjualan

2.2.3

Rp. ……….

PENJUALAN DENGAN UANG MUKA Pada saat uang muka diterima Kas

Rp. ………. Uang muka langganan

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

Pada saat pelunasan Kas

2.2.4

Rp. ………. Uang muka langganan

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

PENJUALAN CICILAN Piutang penjualan cicilan

Rp. ……….

Penjualan cicilan

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

14

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

2.2.5

KONSINYASI ( CONSIGMENT-OUT ) Transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah Sistem perpetual : Barang Konsinyasi

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

Persediaan barang

Rp. ……….

Sistem Physical : Barang konsinyasi

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

Pengiriman barang konsinyasi

Rp. ……….

Transaksi konsinyasi tidak dicatat terpisah Sistem Perpetual : Barang konsinyasi

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

Persediaan barang

Rp. ……….

Sistem Physical : Barang konsinyasi

Rp. ……….

PPN Keluaran

Rp. ……….

Pengiriman barang konsinyasi

Rp. ……….

2.2.6 PENCATATAN ATAS PENJUALAN BKP YANG DISERAHKAN KEPADA PEMUNGUT PPN PENJUALAN TUNAI : Kas

Rp. ……….

PPN Keluaran kepada pemungut

Rp. ……….

Penjualan

Rp. ……….

PPN Keluaran kepada pemungut

Rp. ……….

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

15

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PENJUALAN KREDIT Piutang dagang

Rp. ……….

Penjualan

Rp. ……….

PPN Keluaran kepada pemungut

Rp. ……….

Kas

Rp. ……….

PPN Keluaran kepada pemungut

Rp. ……….

Piutang Dagang 2.2.7

PENCATATAN

ATAS

Rp. ………. PENJUALAN

BKP

YANG

DISERAHKAN

KEPADA PEMUNGUT PPN DENGAN MENGGUNAKAN MATA UANG ASING Piutang dagang

Rp.

Penjualan

Rp.

PPN Keluaran kepada pemungut

Rp.

Kas

Rp. Piutang dagang

Rp

PPN Keluaran kurang dipungut

Rp.

2.2.8 PENCATATAN ATAS PEMBELIAN BKP OLEH PEMUNGUT PPN PEMBELIAN KREDIT : Pembelian

Rp. ……….

PPN Masukan

Rp. ……….

Utang dagang Utang Dagang

Rp. ………. Rp. ……….

Kas / Bank

Rp.

SAAT PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN LAPORAN PPN Keluaran

Rp. ……….

PPN Masukan

Rp. ……….

PPN yang masih harus dibayar

Rp. ……….

PPN yang masih hasrus dibayar Kas / Bank MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. ………. Rp. ………. HALAMAN

16

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

( Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan )

PPN Keluaran

Rp. ……….

PPN lebih bayar

Rp. ……….

PPN Masukan

Kas / Bank

Rp. ………. Rp. ……….

PPN lebih bayar

Rp. ……….

( Jika Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan )

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

17

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BAB – III PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN

1. PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK Berdasarkan Pasal 4 ayat [ 1 ] U.U. No.36 tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, dalam arti setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indoneisa, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk : a. penggantian atau imbalan, berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam Undang-undang ini; b. hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan; c. laba usaha; d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harga termasuk;: e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak ; f. bunga

termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang ; g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak ; i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ; j. penerimaan atau perolehan pembayaran ; k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; l. keuntungan selisih kurs mata uang asing ; m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva ; n. premi asuransi; o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

18

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak; q. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah ; r. imbalan bunga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan : s. surplus Bank Indonesia.

2. PENGHASILAN YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL Berdasarkan Pasal 4 ayat [ 2 ] U.U. No.36 tahun 2008 penghasilan yang

dapat

dikenai pajak bersifat final yang berakibat dikoreksi negatif : a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b. penghasilan berupa hadiah undian; . c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal ventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa dan/atau bangunan, usaha konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan dan e. penghasilan tertentu lainnya.

(2) PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK Berdasarkan Pasal 4 ayat [ 3 ] U.U. No.36 tahun 2008 yang dikecualikan dari objek pajak yang berakibat dikoreksi negatif adalah a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Pemerintah. MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

19

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak

yang

bersangkutan b. warisan c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. d. penggantian

atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. e. pembayaran

dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha

milik

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun, pegawai.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

20

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan ; 2.

Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

l. bea siswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak

dalam

bidang

pendidikan

dan/atau

bidang

penelitian

dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

21

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BAB – IV PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS BEBAN

1. PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS HPP

Berdasarkan Pasal 10 ayat [ 6 ] U.U. No.36 tahun 2008 persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata [ avarage ] atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh [ first in first out ]

2. PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS BEBAN PENYUSUTAN Berdasarkan Pasal 11 U.U. No.36 tahun 2008 2.1. Atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian,

penambahan, perbaikan atau

perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan dalam bagian-bagian yang sama besar selama manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut [ metode garis lurus ]. Atas pengeluaran untuk harta berwujud selain bangunan, dapat juga disusutkan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusunan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat azas [ metode saldo menurun ].

2.2 Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

2.3.Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memlihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

22

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

2.4.Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. 2.5.Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut : Kelompok I. Bukan bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 II. Bangunan Permanen Tidak permanen

Masa Manfaat Tarif Penyusutan Garis Lurus Saldo Menurun 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun

25% 12,5% 6,25% 5%

20 tahun 10 tahun

5% 10%

50% 25% 12,5% 10%

2.6 Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta karena penjualan

atau penarikan

harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebuut. Jika hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. Apabila terjadi pengalihan harta karena disumbangkan atau dihibahkan

maka

jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

3. PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS BEBAN AMORTISASI Berdasarkan Pasal 11A U.U. No.36 tahun 2008 3.1 Atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak terwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 ( satu) tahun yang yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, menagih, dan memelihara penghasilan, diamortisasi dalam bagian-bagian yang sama besar MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

23

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. 3.2 Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. 3.3 Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut : Tarif amortisasi Kelompok Harta Tak Berwujud

Masa Manfaat Garis Lurus

Saldo Menurun

Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

5%

10%

3.4 Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi 3.5 Atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi diamortisasi dengan menggunakan metode satuan produksi. 3.6 Atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain migas hak penguasaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, diamortisasi dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen). 3.7 Atas pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi 3.8 Apabila terjadi pengalihan harta tak terwujud atau hak-hak maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. 3.9 Apabila terjadi pengalihan harta harta tak berwujud karena disumbangkan atau dihibahkan maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

24

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

4. PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS BEBAN OPERASIONAL 4.1 Berdasarkan Pasal 6 ayat [ 1 ] U.U. No.36 tahun 2008 besarnya

pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan

bentuk

penghasilan kena

usaha tetap, ditentukan

berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.termasuk a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan

kegiatan

usaha, antara lain : 1. Biaya pembelian bahan. 2.

Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

3. Bunga, sewa, dan royalty 4. Biaya perjalanan 5. Biaya pengolahan limbah 6. Premi asuransi 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 8. Biaya administrasi dan 9. Pajak kecuali pajak penghasilan. b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 dan Pasal 11A. c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. e. Kerugian selisih kurs mata uang asing. f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. g. Biaya beasiswa, magang dan penelitian. h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat : MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

25

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 2.Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan : 3.Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembahasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur

dengan

peraturan pemerintah. l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan

peraturan

pemerintah dan, m.Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.

4.2 Berdasarkan Pasal 9 ayat [ 1] U.U. No.36 tahun 2008 untuk menentukan besarnya penghasilan kena Pajak bagi Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yang berakibat dikoreksi positif .

1.

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, dan

pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali : i. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

26

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

ii. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial. iii. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. iv. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. v. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan dan vi. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah Industri untuk usaha pengolahan limbah industri. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham

atau

kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 7.

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

8. Pajak penghasilan 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

27

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4.3 Berdasarkan Pasal

9 ayat [ 2]

U.U. No.36 tahun 2008 pengeluaran untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

28

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

BAB – V REKONSILIASI FISKAL

Meskipun pembukuan telah diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan Pasal 28 ayat [ 7 ] U.U. No. 28 , tidaklah berarti bahwa keseluruhan Standar Akuntansi Indonesia dapat dijadikan sebagai acuan untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak [ taxable income ] karena antara lain Pasal 6 dan Pasal 9 Undang Undang PPh telah menetapkan pengurangan-pengurangan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dari

penghasilan bruto dalam rangka penghitungan

besarnya pajak terutang [ penyebab perlu diadakan rekonsiliasi ]

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

29

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PT. XYZ LAPORAN LABA RUGI FISKAL TAHUN PAJAK 200X Laba menurut Laporan Keuangan komersial

Rp

Ditambah [ Ps.9( 1 ) & Ps. 4 huruf b PP.138/2000 ] 1.

Pengeluaran yg tdk dpt dikurangkan

2.

Pengeluaran berkaitan penghasilan yang bukan objek pajak

3.

Rp

Rp

Pengeluaran berkaitan penghasilan yg telah dikenakan pajak bersifat final .. Rp.

4. Beda penghitungan antara PSAK dan PPh Rp.

Rp.

Dikurangi [ Ps.4 ( 3) & Ps.4 (2) U.U.PPh ] 1.

Penghasilan yang bukan objek pajak.

2.

Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final

3.

Rp

Rp

Beda penghitungan antara PSAK dan PPh Rp

Rp.

Laba setelah koreksi fiskal

Rp

Fasilitas penanaman modal

Rp

Kompensasi kerugian

Rp

Penghasilan Kena Pajak

Rp

PPh terutang

Rp

Laba setelah PPh

Rp.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

30

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PT. Widya El Sipio yang bergerak dalam bidang manufaktur meminta bantuan untuk penyusunan Laporan Keuangan Fiskal dalam bentuk report form dan sekaligus pengisian SPT Tahunan PPh ( Formulir 1771 ) tahun pajak 2008 berdasarkan data dibawah ini .

(Dalam jutaan Rp ) Penjualan Neto [ Net Sales ] Harga pokok penjualan [ Cost of Goods Sold ] 10.987.LABA BRUTO

Rp. Rp.

12.345.-

Rp.

1.358.-

Biaya Usaha lainnya [ Operating Expenses ]: 1. Gaji, bonus, THR dan pesangon 2. Biaya PPh Pasal 21 4. Fiskal Luar Negeri 5. Biaya perjalanan dinas 6. Biaya pengangkutan 7. Biaya pemasaran 9. Biaya training karyawan di Luar Negeri 10. Sewa gedung kantor 11. Biaya reparasi dan pemeliharaan gedung kantor 13. Penghapusan piutang tak tertagih 14. Biaya jamuan tamu 15. Biaya listrik, air, gas, telefon, fax ( termasuk pulsa ponsel 12 Juta ) 16. Biaya up grade software aplikasi khusus 17. Sumbangan HUT RI - LXIII 18. Biaya alat kantor 19. Biaya pakaian seragam satpam & keselamatan kerja 20. PKB, PBB, Bea Materai 21. Biaya makan minum karyawan 22. Penyusutan aktiva tetap 23. Premi asuransi kebakaran 24. Biaya jasa teknik 25. Bantuan untuk Gerakan Nasional Orang Tua Asuh 26. Bantuan untuk korban gempa 27. Biaya rekreasi TOTAL BIAYA USAHA LAINNYA

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

130,00 11,00 6,50 25,00 17,50 17,50 20,00 20,00 20,00 15,00 25,00

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

24,00 24,00 23,00 19,00 20,00 10,00 121,94 18,06 30,00 30,00 15,00 20,00 14,00 676,50

BIAYA DARI LUAR USAHA [ Other Expenses ] 3. Biaya perawatan gudang yang disewakan 8. Bunga pinjaman kepada Bank BNI 12. Rugi selisih kurs TOTAL BIAYA DARI LUAR USAHA TOTAL BIAYA LAINNYA & DARI LUAR USAHA LABA USAHA

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

5,50 41,00 32,00 78,50 755 603

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

170,00 16,00 90,00 75,00 30,00 25,00 6,40 0,80 4,80 418 1.021

Pendapatan lain-lain [ Other Income ] : 01. Dividen dari PT. Bandar Olie ( setelah dipotong PPh ) 02. Dividen dari PT. Naga Sakti 03. Sewa gudang dari PT. Putra Pabatu ( setelah PPh ) 04. Bantuan dari PT. Meruya Batavia ( induk perusahaan ) 05. Dividen dari Bell Phone Ltd-New York 06. Laba penjualan tanah ( setelah PPh yg disetor ) 07. Sewa mesin dari Fa.Parna 08. Jasa giro dari Bank BNI ( setelah dipotong PPh ) 09. Bunga deposito dari Bank BNI ( setelah PPh ) LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM PPh

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

31

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KETERANGAN TAMBAHAN Informasi berkaitan dengan harga pokok penjualan :1771- II Direct Materials ( Bahan baku )

 Persediaan bahan baku, 1-1-2008.  Pembelian bahan baku  Potongan pembelian  Retur Pembelian  Persediaan bahan baku, 31-12-2008  Bahan baku yang dikonsumsi

Rp.

1.142.648.000.  ( II-12 )

Rp.

4.175.060.000 . ( II- 1 )

Rp.

87.896.000.  ( II- 1 )

Rp.

43.948.000.  ( II- 1 )

Rp.

791.064.000.  ( II-13 )

Direct Labor ( Upah langsung )

Rp. 1.977.660.000.  ( II- 2 )

Rp.

4.394.800.000.

Factory Overhead ( Beban Tidak Langsung )

 Gaji dan Upah tidak langsung  Bahan pembantu  Listrik, Air  Perbaikan mesin  Penyusutan gedung pabrik  Penyusutan mesin  PBB gedung pabrik  Asuransi gedung pabrik  Asuransi mesin  Biaya lainnya  Total beban tidak langsung

Rp.

901.444.000.  ( II- 2 )

Rp.

450.721.000.  ( II-11 )

Rp.

338.041.000.  ( II-11 )

Rp.

112.680.000.  ( II- 7 )

Rp.

100.000.000.  ( II- 4 )

Rp.

62.540.000.  ( II- 4 )

Rp.

992.000.  ( II- 11 )

Rp.

90.144..000.  ( II- 11 )

Rp.

67.608.000.  ( II- 11 )

Rp.

292.970.000.  ( II-11 )

Rp. 2.417.140.000.

Work in processs ( barang setengah jadi )

 Persediaan o1 Januari 2008  Persediaan 31 Desember 2008

Rp.

1.933.712.000.  ( II-12 )

Rp. 1.054.752.000.  ( II-13 )

Finished goods ( barang jadi )

 Persediaan o1 Januari 2008  Persediaan 31 Desember 2008

Rp. 1.582.128.000.  ( II-13 )

HARGA POKOK PENJUALAN

Rp.10.987.000.000

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. 2.900.568.000.  ( II-12 )

HALAMAN

32

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Informasi berkaitan dengan aktiva tetap : Lampiran khusus 1A AKTIVA TETAP PER 1-1-2008 (dalam jutaan rupiah ) JENIS AKTIVA TETAP Eks Golongan 3 Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Bangunan Permanen

Thn Perolehan

Harga Perolehan

27 – 10 – 1994 24 – 12 – 2004 04 – 06 – 2000 11 – 08 – 1995 06 – 06 – 2000

250 235 320 600 1.000

Informasi lainnya berkaitan dengan aktiva tetap : a. 17 Januari 2008 dibeli 1 unit ponsel untuk bagian marketing seharga Rp. 3.500.000. b. Diantara aktiva tetap kelompok 1 ternyata terdapat;  1 unit komputer yg menggunakan software aplikasi umum seharga Rp. 10 Juta,  1 unit komputer yg menggunakan software aplikasi khusus seharga Rp.100 Juta, c.

Diantara aktiva tetap kelompok 2 ternyata terdapat;  satu unit mobil sedan yang dibawa pulang Direksi seharga Rp.170 Juta,

d. 17 Juli 2008 aktiva kelompok 3 dilakukan perbaikan utk menambah masa manfaat yg diperkirakan mampu mencapai tahun 2010 dgn mengeluarkan biaya Rp. 20 juta. e. Penyusutan yang dialokasikan terhadap biaya operasi, umum adalah 10 % dari total beban penyusutan dengan menggunakan methode garis lurus.

INFORMASI LAINNYA a. Rata-rata pinjaman Rp. 150 juta dengan tingkat bunga pinjaman 24% b. Rata-rata deposito Rp. 40 juta dengan tingkat bunga deposito 18% c.

Pendapatan sewa gudang dan beban sewa gedung adalah untuk periode 18 bulan terhitung sejak 19 Okt 2008.

d. Dividen yang diterima karena kepemilikan saham : 24% pada PT. Bandar Olie, dan ; 25% pada PT. Naga Sakti. PAJAK – PAJAK 01. 02. 03. 04. 05.

PPh pasal 22 yang telah dipungut Bank Mandiri PPh pasal 23 yang telah dipotong pihak lain PPh pasal 25 yang telah dibayar Pajak yang dibayar di New York US$ 340,3 setara........ STP PPh Pasal 25 untuk masa Oktober sampai dengan Desember 2008 yang belum dilunasi ( termasuk bunga & denda Rp. 800.000,- ) 06. PPh pengalihan hak atas tanah yang disetor

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. Rp. Rp. Rp.

4.475.000 30.000.000 45.000.000 3.000.000

Rp. Rp.

16.800.000 3.000.000

HALAMAN

33

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN FISKAL TAHUN 2008

LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM KOREKSI FISKAL

Rp.

1.021.000.000

KOREKSI FISKAL POSITIF  1771-I 2. Biaya PPh Pasal 21 3. Biaya perawatan gudang yang disewakan 4. Fiskal Luar Negeri 8. Bunga pinjaman kepada Bank BNI 10. Sewa gedung kantor 13. Penghapusan piutang tak tertagih 14. Biaya jamuan tamu 15.Biaya pulsa ponsel 16. Biaya up grade software 17. Sumbangan HUT RI - LXIII 26. Bantuan utk korban gempa Sumbar 27. Biaya rekreasi 01. Dividen dari PT. Bandar Olie 06. Laba penjualan tanah

Rp.11.000.000 >5f Rp. 5.500.000 >5l Rp. 6.500.000 >5f Rp. 14.600.000 >5l Rp.16.666.666 >5l Rp.15.000.000 >5l Rp.25.000.000 >5l Rp. 6.000.000 >5l Rp.18.000.000 >5j Rp.23.000.000 >5e Rp.20.000.000 >5e Rp.14.000.000 >5c Rp.30.000.000 >5f Rp. 3.000.000 >5f Rp.

208.266.666

KOREKSI FISKAL NEGATIF  1771-I 02. Dividen dari PT. Naga Sakti Rp.16.000.000 >4 03. Sewa gudang dari PT. Putra Pabatu Rp.90.000.000 >4 08. Jasa giro dari Bank BNI Rp. 800.000 >4 09. Bunga deposito dari Bank BNI Rp. 4.800.000 >4 22. Penyusutan aktiva tetap Rp.10.150.000 >6a 121.750.000 LABA SETELAH KOREKSI FISKAL 1771-I / 6  1771-A1 PPh Terutang 1771-B.4 Kredit Pajak Utang PPh Pasal 29  1771-D.11a

8  41 juta – [ 24% ( 150 juta – 40 juta ) ] 10  15/18 x 20.000.000. 15  50% x 12.000.000 16  24 juta – [ 25% x 24 juta ] 01  [ 100/85 x 170 juta ] – 170 juta

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. 1.107.516.666 Rp. 314.754.800 Rp. 107.975.000 Rp. 206.779.800

14.600.000 16.666.666 6.000.000 18.000.000 30.000.000

HALAMAN

34

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PT. Widya El Sipio LAPORAN KEUANGAN FISKAL. TAHUN 2008 Rp.

1.021.000.000

Rp. 11.000.000 Rp. 5.500.000 Rp. 6.500.000 Rp. 14.600.000 Rp. 16.666.666 Rp. 15.000.000 Rp. 25.000.000 Rp. 6.000.000 Rp. 18.000.000 Rp. 23.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 14.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 3.000.000

Rp.

208.266.666

Rp. 16.000.000 Rp. 90.000.000 Rp. 800.000 Rp. 4.800.000 Rp. 10.150.000

Rp.

LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM KOREKSI FISKAL KOREKSI FISKAL POSITIF

2. 3. 4. 8. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 26. 27. 01. 06.

Ps. 9 ( 1 ) huruf h Ps. 4 huruf b PP. 138 / 2000 Ps. 9 ( 1 ) huruf h SE-46/PJ.4/’95 Ps. 6 ( 1 ) huruf b ; Ps. 9 ( 2 ) Ps. 6 ( 1 ) huruf h SE-27/PJ.22/’86 KEP-220/PJ/2002 KEP-316/PJ/2002 Ps. 9 ( 1 ) huruf g Ps. 9 ( 1 ) huruf g Ps. 9 ( 1 ) huruf e Ps. 9 ( 1 ) huruf h Ps. 9 ( 1 ) huruf h

KOREKSI FISKAL NEGATIF

02. Ps. 4 ( 3 ) huruf f 03. Ps. 4 ( 2 ) ; PP 5/2002 08. Ps. 4 ( 2 ) ; PP 131/2000 09. Ps. 4 ( 2 ) ; PP 131/2000 22. Ps. 11 ; SE-44/PJ.4/’95;KEP-220/PJ/ ’02 ; KEP-316/PJ/’02 121.750.000 LABA SETELAH KOREKSI FISKAL PPh Terutang Kredit Pajak Utang PPh Pasal 29

Rp. 1.107.516.666 Rp. 314.754.800 Rp. 107.975.000 Rp. 206.779.800

By : basri musri

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

35

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KASUS-1 PT. Widya Cacao yang bergerak dalam bidang ekspor biji coklat meminta bantuan untuk penyusunan Laporan Keuangan Fiskal dalam bentuk report form sehingga diketahui utang PPh Pasal 29 yang akan disajikan dalam Neraca per 31-12-2008 berdasarkan data dibawah ini .

(Dalam jutaan Rp ) Penjualan Neto Harga pokok penjualan LABA BRUTO

Rp. Rp. Rp.

12.345.10.987.1.358.-

Biaya Usaha lainnya : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Gaji, bonus, THR dan pesangon Tunjangan PPh Pasal 21 Fiskal Luar Negeri Biaya perjalanan dinas Biaya pengangkutan Biaya pemasaran Biaya training karyawan di Luar Negeri Sewa gedung kantor Biaya reparasi dan pemeliharaan gedung kantor Penghapusan piutang tak tertagih Biaya jamuan tamu Biaya listrik, air, gas, telefon, fax ( termasuk pulsa ponsel 10 Juta ) 13. Biaya up grade software aplikasi khusus 14. Sumbangan HUT RI - LXIII 15. Biaya alat kantor 16. Biaya pakaian seragam satpam 17. PKB, PBB, Bea Materai 18. Biaya makan minum karyawan 19. Penyusutan aktiva tetap 20. Premi asuransi kebakaran 21. Biaya jasa teknik 22. Biaya perbaikan partisi 23. Bantuan untuk korban bencana alam 24. Biaya rekreasi TOTAL BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA 25. Biaya perawatan gudang yang disewakan 26. Bunga pinjaman kepada Bank BNI 27. Rugi selisih kurs TOTAL BIAYA DARI LUAR USAHA TOTAL BIAYA LAINNYA & DARI LUAR USAHA LABA USAHA Pendapatan lain-lain : 01. Dividen dari PT. Bandar Olie ( setelah dipotong PPh ) 02. Dividen dari PT. Naga Sakti 03. Sewa gudang dari PT. Putra Pabatu ( setelah PPh ) 04. Bantuan dari PT. Meruya Batavia ( induk perusahaan ) 05. Dividen dari Bell Phone Ltd-New York 06. Laba penjualan tanah ( setelah PPh yg disetor ) 07. Sewa mesin dari Fa.Parna [ setelah dipotong PPh ] 08. Jasa giro dari Bank BNI ( setelah dipotong PPh ) 09. Bunga deposito dari Bank BNI ( setelah PPh ) LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM PPh

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

130,00 11,00 6,50 25,00 17,50 17,50 20,00 20,00 20,00 15,00 25,00

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

24,00 24,00 23,00 19,00 20,00 10,00 121,94 18,06 30,00 30,00 15,00 20,00 14,00 676,50

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

5,50 41,00 32,00 78,50 755 603

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

170,00 16,00 90,00 62,30 30,00 25,00 19,10 0,80 4,80 418 1.021

HALAMAN

36

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KETERANGAN TAMBAHAN Informasi berkaitan dengan harga pokok penjualan

 Persediaan biji coklat , 1-1-2008.  Pembelian biji coklat  Persediaan biji coklat, per 31 Desember 2008  Harga Pokok Penjualan

Rp. 1.234.000.000. Rp. 12.098.000.000. Rp. 2.345.000.000. Rp. 10.987.000.000.

AKTIVA TETAP PER 1-1-2008 (dalam jutaan rupiah ) JENIS AKTIVA TETAP Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Bangunan Permanen

Thn Perolehan

Harga Perolehan

24 – 12 – 2004 04 – 06 – 2004 11 – 08 – 2004 06 – 06 – 2004

123 456 789 1.000

Informasi lainnya berkaitan dengan aktiva tetap : 1. 17 Juli 2008 dibeli 1 unit ponsel untuk bagian marketing seharga Rp. 3.500.000. 2. Diantara aktiva tetap kelompok 1 ternyata terdapat; 1 unit komputer yg menggunakan software aplikasi umum seharga Rp. 10 Juta, 1 unit komputer yg menggunakan software aplikasi khusus seharga Rp.100 Juta, 3. Diantara aktiva tetap kelompok 2 ternyata terdapat satu unit mobil sedan yang dibawa pulang Direksi seharga Rp.270 Juta, 4. 23 Mei 2008 aktiva kelompok 3 dilakukan perbaikan utk menambah masa manfaat yg diperkirakan mampu mencapai tahun 2010 dgn mengeluarkan biaya Rp. 20 juta. 5. Penyusutan yang dialokasikan terhadap biaya operasi, menggunakan methode garis lurus.

umum

dihitung dengan

INFORMASI LAINNYA 1. Rata-rata pinjaman Rp. 150 juta dengan tingkat bunga pinjaman 24% 2. Rata-rata deposito Rp. 200 juta dengan tingkat bunga deposito 18% 3. Pendapatan sewa gudang , sewa mesin dan beban sewa gedung adalah untuk periode 12 bulan terhitung sejak 19 Okt 2008. 4. Dividen yang diterima karena kepemilikan saham : 24% pada PT. Bandar Olie, dan : 25% pada PT. Naga Sakti. PAJAK – PAJAK 1. PPh pasal 22 yang telah dipungut Bank Mandiri 2. PPh pasal 23 yang telah dipotong pihak lain 3. PPh Pasal 4 ayat [ 2 ] 1.400.000 4. PPh pasal 25 yang telah dibayar 5. Pajak yang dibayar di New York US$ 340,3 setara........ 6. STP PPh Pasal 25 untuk masa Oktober sampai dengan Desember 2008 yang belum dilunasi ( termasuk bunga & denda Rp. 800.000,- ) 7. PPh pengalihan hak atas tanah yang disetor MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. Rp. Rp.

4.475.000 30.900.000

Rp. Rp.

45.000.000 3.000.000

Rp. Rp.

16.800.000 3.000.000

HALAMAN

37

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KASUS-2 PT. Widya El Tidar yang bergerak dalam bidang manufaktur meminta bantuan untuk penyusunan Laporan Keuangan Fiskal dalam bentuk report form sehingga diketahui utang PPh Pasal 29 yang akan disajikan dalam Neraca per 31-12-2009 berdasarkan data dibawah ini .

(Dalam jutaan Rp ) Penjualan Neto [ Net Sales ] Harga pokok penjualan [ Cost of Goods Sold ] LABA BRUTO Biaya Usaha lainnya [ Operating Expenses ]: 1. Gaji, bonus, THR dan pesangon 13. Tunjangan PPh Pasal 21 14. Fiskal Luar Negeri 15. Biaya perjalanan dinas 16. Biaya pengangkutan 17. Biaya pemasaran 18. Biaya training karyawan di Luar Negeri 19. Sewa gedung kantor 20. Biaya reparasi dan pemeliharaan gedung kantor 21. Penghapusan piutang tak tertagih 22. Biaya jamuan tamu 23. Biaya listrik, air, gas, telefon, fax 24. ( termasuk pulsa ponsel 12 Juta ) 25. Biaya up grade software aplikasi khusus 26. Sumbangan HUT RI - LXIV 27. Biaya alat kantor 28. Biaya pakaian seragam satpam & keselamatan kerja 29. PKB, PBB, Bea Materai 30. Biaya makan minum karyawan 31. Penyusutan aktiva tetap 32. Premi asuransi kebakaran 33. Biaya jasa teknik 34. Bantuan untuk tim sukses Pilkada 35. Bantuan untuk Palang Merah Indonesia 36. Biaya rekreasi TOTAL BIAYA USAHA LAINNYA

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

130,00 11,00 6,50 25,00 17,50 17,50 20,00 20,00 20,00 15,00 25,00

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

24,00 24,00 23,00 19,00 20,00 10,00 121,94 18,06 30,00 30,00 15,00 20,00 14,00 676,50

BIAYA DARI LUAR USAHA [ Other Expenses ] 37. Biaya perawatan gudang yang disewakan 38. Bunga pinjaman kepada Bank BNI 39. Rugi selisih kurs TOTAL BIAYA DARI LUAR USAHA TOTAL BIAYA LAINNYA & DARI LUAR USAHA LABA USAHA

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Pendapatan lain-lain [ Other Income ] : 01. Dividen dari PT. Bandar Olie ( setelah dipotong PPh ) 02. Dividen dari PT. Naga Sakti 03. Sewa gudang dari PT. Putra Pabatu ( setelah PPh ) 04. Bantuan dari PT. Meruya Batavia ( induk perusahaan ) 05. Dividen dari Bell Phone Ltd-New York 06. Laba penjualan tanah ( setelah PPh yg disetor ) 07. Sewa mesin dari Fa.Parna 08. Jasa giro dari Bank BNI ( setelah dipotong PPh ) 09. Bunga deposito dari Bank BNI ( setelah PPh )

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM PPh

Rp. Rp.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

12.345.10.987.1.358.-

5,50 41,00 32,00 78,50 755,603,170,00 16,00 90,00 75,00 30,00 25,00 6,40 0,80 4,80 418,1.021,-

HALAMAN

38

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN AKTIVA TETAP PER 31-12-2009 (dalam jutaan rupiah ) JENIS Thn AKTIVA TETAP Perolehan Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Bangunan Permanen

Harga Perolehan

27 – 10 – 2004 24 – 12 – 2009 04 – 06 – 2000 11 – 08 – 2000 06 – 06 – 2002

250 235 320 600 1.000

Informasi lainnya berkaitan dengan aktiva tetap : a.

Diantara aktiva tetap kelompok 1 yang dibeli 24 Desember 2009 terdapat 1 unit ponsel untuk bagian marketing seharga Rp. 3.500.000.

b.

Diantara aktiva tetap kelompok 1 yang dibeli 27 Oktober 2009 terdapat;  1 unit komputer yg menggunakan software aplikasi umum seharga Rp. 10 Juta,  1 unit komputer yg menggunakan software aplikasi khusus seharga Rp.100 Juta,

c.

Diantara aktiva tetap kelompok 2 ternyata terdapat;  satu unit mobil sedan yang dibawa pulang Direksi seharga Rp.250 Juta,

d.

23 Mei 2009 aktiva kelompok 3 dilakukan perbaikan utk menambah masa manfaat yg diperkirakan mampu mencapai tahun 2012 dgn mengeluarkan biaya Rp. 20 juta.

e.

Penyusutan yang dialokasikan terhadap biaya operasi, umum adalah 10 % dari total beban penyusutan dengan menggunakan methode saldo menurun .

INFORMASI LAINNYA a.

Rata-rata pinjaman Rp. 50 juta dengan tingkat bunga pinjaman 24%

b.

Rata-rata deposito Rp. 140 juta dengan tingkat bunga deposito 18%

c.

Pendapatan sewa gudang dan beban sewa gedung adalah untuk periode 18 bulan terhitung sejak 19 Okt 2008.

d.

Dividen yang diterima karena kepemilikan saham : 24% pada PT. Bandar Olie, dan ; 25% pada PT. Naga Sakti. PAJAK – PAJAK 1. 2. 40. 41. 42.

PPh pasal 22 yang telah dipungut Bank Mandiri PPh pasal 23 yang telah dipotong pihak lain PPh pasal 25 yang telah dibayar Pajak yang dibayar di New York US$ 340,3 setara........ STP PPh Pasal 25 untuk masa Oktober sampai dengan Desember 2009 yang belum dilunasi ( termasuk bunga & denda Rp. 800.000,- ) 43. PPh pengalihan hak atas tanah yang disetor

Rp. Rp. Rp. Rp.

4.475.000 30.000.000 45.000.000 3.000.000

Rp. Rp.

16.800.000 3.000.000

TEORI : 1. 2. 3. 4. 5.

Jelaskan alasan mengapa Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan Sebutkan sanksi yang akan dikenakan kepada WP jika tidak menyelenggarakan pembukuan Sebutkan faktor penyebab terjadinya perbedaan taxable income dengan net income Sebutkan alasan mengapa anda sebagai petugas pajak harus mempelajari akuntasi pajak Apakah dalam menetapkan pajak terutang dapat digunakan PSAK karena dalam undang-undang pajak belum diatur bagaimana perlakuannya, misalnya tahun buku 2008 untuk Wajib Pajak yang berbasis syariah

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

39

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Kasus 3 PT. Widya El Sipio yang bergerak dalam bidang manufaktur di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu / KAPET meminta bantuan untuk menyajikan Laporan Keuangan Fiskal dalam bentuk report form untuk tahun pajak 2008 berdasarkan data dibawah ini sehingga dapat diketahui akun utang PPh Pasal 29 / 28A dan akun utang PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2009 serta Laba setelah PPh .

(Dalam jutaan Rp ) Penjualan Neto Harga pokok penjualan LABA BRUTO

Rp. Rp. Rp.

12.345.10.987.1.358.-

Biaya Operasi dan Umum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Gaji, bonus, THR dan pesangon Biaya PPh Pasal 21 Biaya perawatan gudang yang disewakan Fiskal Luar Negeri Biaya perjalanan dinas Biaya pengangkutan Biaya pemasaran Bunga pinjaman kepada Bank BNI Biaya training karyawan di Luar Negeri Sewa gedung kantor Biaya reparasi dan pemeliharaan gedung kantor Rugi selisih kurs Penghapusan piutang tak tertagih Biaya jamuan tamu Biaya listrik, air, gas, telefon, fax ( termasuk pulsa ponsel 12 Juta ) Biaya up grade software aplikasi khusus Sumbangan HUT RI - LXIII Biaya alat kantor Biaya pakaian seragam satpam & keselamatan kerja PKB, PBB, Bea Materai Biaya makan minum karyawan Penyusutan aktiva tetap Premi asuransi kebakaran Biaya jasa teknik Pajak Reklame Bantuan untuk bencana alam Biaya rekreasi

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

130,00 11,00 5,50 6,50 25,00 17,50 17,50 41,00 20,00 20,00 20,00 32,00 15,00 25,00

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

24,00 24,00 23,00 19,00 20,00 10,00 121,94 18,06 30,00 30,00 15,00 20,00 14,00

TOTAL BIAYA LABA USAHA

Rp. Rp.

755,603,-

Pendapatan lain-lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dividen dari PT. Bandar Olie ( setelah dipotong PPh ) Dividen dari PT. Naga Sakti Sewa gudang dari PT. Putra Pabatu ( setelah PPh ) Bantuan dari PT. Meruya Batavia ( induk perusahaan ) Dividen dari Bell Phone Ltd-New York Laba penjualan tanah ( setelah PPh yg disetor ) Sewa mesin dari Fa.Parna Jasa giro dari Bank BNI ( setelah dipotong PPh ) Bunga deposito dari Bank BNI ( setelah PPh )

LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM PPh

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

170,00 16,00 90,00 75,00 30,00 25,00 6,40 0,80 4,80 Rp. Rp.

418,1.021,-

HALAMAN

40

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KETERANGAN TAMBAHAN

Informasi berkaitan dengan harga pokok penjualan : Direct Materials ( Bahan baku )  Persediaan bahan baku, 1-1-2008. Rp. 1.142.648.000.  Pembelian bahan baku Rp. 4.175.060.000  Potongan pembelian Rp. 87.896.000.  Retur Pembelian Rp. 43.948.000.  Persediaan bahan baku, 31-12-2008 Rp. 791.064.000.  Bahan baku yang dikonsumsi Rp. 4.394.800.000. Direct Labor ( Upah langsung )

Rp. 1.977.660.000.

Factory Overhead ( Beban Tidak Langsung )  Gaji dan Upah tidak langsung Rp. 901.444.000.  Bahan pembantu Rp . 450.721.000.  Listrik, Air Rp. 338.041.000.  Perbaikan mesin Rp. 112.680.000.  Penyusutan gedung pabrik Rp. 100.000.000.  Penyusutan mesin Rp. 62.540.000.  PBB gedung pabrik Rp. 992.000.  Asuransi gedung pabrik Rp . 90.144..000.  Asuransi mesin Rp. 67.608.000.  Biaya lainnya Rp. 292.970.000.  Total beban tidak langsung Rp. 2.417.140.000.

Work in processs ( barang setengah jadi )

 Persediaan o1 Januari 2008  Persediaan 31 Desember 2008

Rp. 1.933.712.000. Rp. 1.054.752.000.

Finished goods ( barang jadi )

 Persediaan o1 Januari 2008  Persediaan 31 Desember 2008

Rp. 2.900.568.000. Rp. 1.582.128.000.

HARGA POKOK PENJUALAN

Rp.10.987.000.000

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

41

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Informasi berkaitan dengan aktiva tetap : AKTIVA TETAP PER 1-1-2008 (dalam jutaan rupiah ) JENIS AKTIVA TETAP Eks Golongan 3 Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Bangunan Permanen

Thn Perolehan

Harga Perolehan

27 – 10 – 1994 24 – 12 – 2000 04 – 06 – 2000 11 – 08 – 1995 06 – 06 – 2000

250 235 320 600 1.000

. Informasi lainnya berkaitan dengan aktiva tetap :  17 Januari 2008 dibeli 1 unit ponsel untuk bagian marketing seharga Rp. 3.500.000.  Diantara aktiva tetap kelompok 1 ternyata terdapat;  1 unit komputer yg menggunakan software aplikasi umum seharga Rp. 10 Juta,  1 unit komputer yg menggunakan software aplikasi khusus seharga Rp.100 Juta,  Diantara aktiva tetap kelompok 2 ternyata terdapat;  satu unit mobil sedan yang dibawa pulang Direksi seharga Rp.170 Juta,  14 Juli 2008 aktiva kelompok 3 dilakukan perbaikan utk menambah masa manfaat yg diperkirakan mampu mencapai tahun 2010 dgn mengeluarkan biaya Rp. 20 juta.  Penyusutan yang dialokasikan terhadap biaya operasi, umum adalah 10 % dari total beban penyusutan dengan menggunakan methode garis lurus.

INFORMASI LAINNYA 1. Rata-rata pinjaman Rp. 150 juta dengan tingkat bunga pinjaman 24% 2. Rata-rata deposito Rp. 40 juta dengan tingkat bunga deposito 18% 3. Pendapatan sewa gudang dan beban sewa gedung adalah untuk periode 18 bulan terhitung sejak 19 Okt 2008.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

42

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

4. Dividen yang diterima karena kepemilikan saham : 24% pada PT. Bandar Olie, dan ; 25% pada PT. Naga Sakti. 5. Rugi tahun yang lalu dapat dikompensasikan untuk tahun 2008 adalah sejumlah Rp. 107.516.666. 6. Realisasi penanaman modal atas aktiva tetap yang dapat maupun tidak dapat disusutkan adalah sejumlah Rp.500.000.000. PAJAK – PAJAK 1. 2. 3. 4. 5.

PPh pasal 22 yang telah dipungut Bank Mandiri PPh pasal 23 yang telah dipotong pihak lain PPh pasal 25 yang telah dibayar Pajak yang dibayar di New York US$ 340,3 setara........ STP PPh Pasal 25 untuk masa Oktober sampai dengan Desember 2008 yang belum dilunasi ( termasuk bunga & denda Rp. 800.000,- ) 6. PPh pengalihan hak atas tanah yang disetor

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. 4.475.000 Rp. 30.000.000 Rp. 45.000.000 Rp. 3.000.000

Rp. Rp.

16.800.000 3.000.000

HALAMAN

43

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Kasus 4

PT.WIDYA KARYA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi bangunan. Pada tahun buku 2008 anda diminta bantuan untuk menyusun Laporan Keuangan Fiskal dalam bentuk report form mengacu Psl 6 PP No.138 Tahun 2000 berdasarkan data dibawah ini :

A. UMUM (dalam jutaan Rupiah ) NAMA PROYEK

MULAI DIKERJAKAN

NILAI KONTRAK

PEMBERI KERJA

RENCANA BIAYA

A

06-06-2007

4.000

PT.PARNA

2.800.

B

27-10-2007

8.000

PT.EL SIPIO

6.000

JUMLAH

12.000

8.800

B.TINGKAT PENYELESAIAN PEKERJAAN Proyek A : Tahun 2007 ( 25 % ) sampai dengan Tahun 2008 ( 100 % ) Proyek B : Tahun 2007 ( 20 % ) sampai dengan Tahun 2008 ( 80 % )

C. BIAYA PROYEK ( dalam jutaan Rupiah ) NAMA PROYEK

BAHAN Tahun 2007

UPAH Tahun 2007

OVERHEAD Tahun 2007

Jumlah Tahun 2007

Sampai Dengan Tahun 2008

A

350

210

140

700

2.800

B

600

360

240

1.200

4.800

570

380

1.900

7.600

J U M L AH

950

D. DAFTAR PENERIMAAN TERMIJN & PEMBAYARAN PAJAK-PAJAK

[ Dalam

jutaan Rp ] NAMA PROYEK

PENERIMAAN TAHUN 2007

PENERIMAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2008

PPN DIPUNGUT TAHUN 2008

PPh Ps.4[2] DIPOTONG TAHUN 2008

A

800

4.000

320

64

6.080

488

97,6

B

1.200

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

44

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

E. BIAYA OPERASI dan UMUM ( dalam jutaan Rp.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Gaji dan tunjangan – tunjangan Biaya Pajak ( PPh Pasal 21 ) Biaya perjalanan dinas Biaya Pengangkutan Biaya Pemasaran Bunga pinjaman kepada Bank Mandiri Biaya training karyawan Sewa gedung kantor Biaya reparasai dan pemelihraan Biaya jamuan tamu ( 25 % daftar nominatif tersedia ) Biaya listrik, air, gas, telefon, fax ( termasuk pulsa ponsel Rp.2 juta ) Sumbangan Biaya alat kantor Biaya pakaian seragam keselamatan kerja PKB, PBB, Bea Materai Biaya makan karyawan Penyusutan aktiva tetap Premi asuransi kebakaran Biaya jasa teknik Biaya upgrade sofware aplikasi umum Bantuan untuk Gerakan Peduli Banjir Biaya rekreasi

Rp.1.125,00 Rp. 6,50 Rp. 21,50 Rp. 12,50 Rp. 12,50 Rp. 36,50 Rp. 15,00 Rp. 15,00 Rp. 15,00 Rp. 45,00 Rp. 46,00 Rp. 8,00 Rp. 14,00 Rp. 15,00 Rp. 5,00 Rp. 40,00 Rp. 90,00 Rp. 25,00 Rp. 25,00 Rp. 10,00 Rp. 14,00 Rp. 10,00

TOTAL BIAYA

Rp.1.620,00

F. PENDAPATAN LAIN-LAIN ( dalam jutaan Rp.) 01. Deviden dari PT. Sriwijaya Abadi ( setelah dipotong PPh ) 02. Sewa gudang dari PT. Embun pagi ( setelah dipotong PPh ) 03 Sewa mesin dari PT Poetra Pabatoe 04. Jasa giro dari Bank BNI ( setelah dipotong PPh ) TOTAL PENDAPATAN LAIN – LAIN

Rp. Rp. Rp. Rp.

85,00 45,00 18,80 0,40

Rp.

149,20

G. KETERANGAN TAMBAHAN AKTIVA TETAP PER 1-1-2008 ( dalam jutaan rupiah ) JENIS AKTIVA TETAP Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Banguna Permanen

TAHUN BELI

HARGA BELI

UNIT

27 – 10 – 2004 24 – 12 – 2000 04 – 06 – 2001 23 – 05 - 2001

125 360 600 1.000

5 5 3 1

Informasi lainnya berkaitan dengan aktiva tetap : a. b.

06 Juni 2008 dibeli 2 unit ponsel untuk proyek seharga Rp. 7.000.000 Diantara aktiva tetap kelompok 2 ternyata terdapat : - Satu unit mobil sedan yang dibawa pulang Direksi seharga Rp. 150.000.000,- Dua unit komputer seharga Rp. 15.000.000,-

H. PAJAK – PAJAK 01. PPh. pasal 23 yang telah dipotong pihak lain 02. PPh pasal 4 ayat ( 2 )

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

Rp. Rp.

15.000.000,166,700.000,-

HALAMAN

45

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Kasus 5

Berdasarkan data yang disampaikan PT.Bulan Putri( perusahaan PMA ) sajikanlah; a. Schedule Statement of Cost Goods Sold 2009 b. Schedule Selling Expenses 2009 c. Schedule General and Administrative Expenses 2009 d. Income Statement Fiscal 2009 sehingga tergambar Income Taxes dan Net Income After Tax yang menjadi acuan pembagian dividen. 1. SALES 2. SALES DISCOUNTS 3. SALES RETURNS AND ALLOWANCES

US.$. 950.000. 700. 9.000.

4. INTEREST REVENUE

600.

5. DIVIDEND INCOME

200.

6. GAIN ON SALE OF LAND

120.

7. INTEREST EXPENSES

600.

8. LOSS ON SALE OF EQUIPMENT

625.

9. MATERIALS INVENTORY, JANUARY 1, 2009

25.000.

10. MATERIALS INVENTORY, DECEMBER 31, 2009

37.000.

11. WORK IN PROCESS INVENTORY, JAN 1, 2009

18.500.

12. WORK IN PROCESS INVENTORY, DEC 31, 2009

32.450.

13. FINISHED GOODS INVENTORY, JAN 1, 2009

41.500.

14. FINISHED GOODS INVENTORY, DEC 31, 2009

38.000.

15. PURCHASES 16. PURCHASES DISCOUNTS 17. PURCHASES RETURN & ALLOWANCES 18. DIRECT LABOR

354.000. 900. 4.000. 163.000.

19. INDIRECT LABOR

57.000.

20. INDIRECT MATERIAL

38.500.

21. SUPERINTENDENT'S SALARY

15.000.

22. HEAT, LIGHT AND POWER

18.000.

23. REPAIRS TO MACHINERY

8.000.

24. DEPRECIATION OF OFFICE BUILDING

3.600.

25. DEPRECIATION OF OFFICE EQUIPMENT

12.000.

26. DEPRECIATION OF FURNITURE AND FIXTURES

2.100.

27. DEPRECIATION OF DELIVERY EQUIPMENT

5.000.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

46

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

28. DEPRECIATION OF FACTORY BUILDING

12.000.

29. DEPRECIATION OF MACHINERY

10.000.

30. PROPERTY TAX

5.300.

31. TOOLS EXPENSES

4.800.

32. INSURANCE ON BUILDING & MACHINERY

1.700.

33. MISCELLANEOUS FACTORY OVERHEAD

9.350.

34. SALES SALARIES AND COMMISSIONS

42.000.

35. TRAVEL EXPENSES

18.250

36. ADVERTISING

15.000.

37. REPAIRS TO DELIVERY EQUIPMENT

1.600.

38. DELIVERY SUPPLIES

9.400.

39. FREIGHT- OUT

750.

40. STATIONERY AND PRINTING

1.000.

41. TELEPHONE, FAX

1.500

42. MISCELLANEOUS SELLING EXPENSES

10.000.

43. OFFICERS AND OFFICE SALARIES

25.000.

44. STATIONERY AND PRINTING

2.000.

45. DONATIONS

2.900.

46. LOSS FROM BAD DEBTS

1.200.

47. TELEPHONE, FAX

400.

48. BUILDING RENT

9.000.

49. PROPERTY TAX

600.

50. INSURANCE

900.

51. MISCELLANEOUS GENERAL EXPENSES

21.400.

KETERANGAN TAMBAHAN

1. FIXED ASSETS JENIS FIXED ASSETS

( US.$ ) Thn beli

Harga beli

Unit

Kelompok 1

24-07-2005

10.500

20

Kelompok 2

27-10-2005

136.000

30

Kelompok 3

24-12-2005

100.000

10

Bangunan

04-06-2005

312.000

5

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

47

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Informasi lainnya berkaitan dengan fixed assets :

a. 11 Agustus 2009 satu unit aktiva tetap kelompok 1 ( Furniture and Fixtures ) yang dibeli seharga setara US.$ 3.000. terbakar . b. 19 Oktober 2009 satu unit aktiva tetap kelompok 2 ( Equipment ) yang dibeli seharga setara US.$ 5.000. dijual seharga US.$.1.500. c. 6 Juni 2009 satu unit aktiva tetap kelompok 3 ( Machinery ) seharga setara US.$ 25.000. dilakukan perbaikan dengan mengeluarkan biaya setara US.$.500. Estimasi manfaat biaya yang dikeluarkan adalah untuk 2 tahun. d. Pada tanggal 14 Juli 2009 dibeli satu unit ponsel seharga setara US.$650. e. Metode penyusutan yang dianut adalah : Saldo menurun

2. INFORMASI LAINNYA : 1. Interest revenue terdiri dari : Bunga Deposito US.$ 480. Jasa Giro

US.$ 120.

2. Dividend income berasal dari investasi saham 20% pada P.T. El Sipio 3. Dalam account Miscellaneous Factory Overhead, antara lain terdapat pengeluaran untuk pembayaran pulsa ponsel sebesar setara US.$. 135. 4. Dalam account Miscellaneous selling Expenses, antara lain terdapat pengeluaran untuk jamuan tamu sebesar setara US.$. 100. 5. Buillding Rent sejumlah US$.9.000. ternyata adalah untuk periode 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak Juli 2009. 6. Dalam account Miscellaneous General Expenses, antara lain terdapat pengeluaran untuk : 1. Biaya reparasi mobil sedan Direksi................. US.$ . 400. 2. Pembelian pakaian seragam karyawan pabrik.

1.000.

3. Biaya makan karyawan ...............................

4.000.

4. Biaya upgrade software aplikasi khusus..........

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

. 2.500.

HALAMAN

48

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

7. Rincian Interest Expenses adalah sebagai berikut ( US.$ ): BUNGA PINJAMAN

TINGKAT BUNGA

POKOK PINJAMAN

MASA PENGGUNAAN

200.

24%

2.500

Peb s/d Mei

200.

24%

5.000

Juni s/d Juli

200

24%

2.000

Agt s/d Des

600

h. Rincian Interest Revenue ( US.$ ). PENDAPATAN

TINGKAT BUNGA

JUMLAH DEPOSITO

MASA DEPOSITO

BUNGA 50

18%

2.500

Peb s/d Maret

230

18%

4.600

Apr s/d Agt

200

18%

5.000

Sept s/d Des

480

PAJAK-PAJAK a. PPh Pasal 22 yang telah dipungut Bank Mandiri

US.$

300.

b. PPh Pasal 23 yang telah dipotong pihak lain

US.$.

30.

c. PPh Pasal 25 yang telah dibayar ...............

US.$ 1.350.

d. PPh pengalihan hak atas tanah & bangunan

US.$

e Fiskal Luar Negeri............

US $.1.200.

20.

Kurs Menkeu per 31 Desember 2009 U$.1 = Rp. 9.500.

MODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

49