Modul 1 OK Kebijakan Dan Regulasi KeuDesa

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Modul Pengelolaan Keuangan Desa # 1

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2016

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Modul Pengelolaan Keuangan Desa # 1

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2016

KEBIJAKAN PENGAWALAN BPKP DAN REGULASI KEUANGAN DESA

Dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - BPKP dalam rangka Diklat Substansi – Pengelolaan Keuangan Desa bagi pegawai di lingkungan BPKP.

Edisi Pertama: Januari 2016

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN JL. Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur Telepon

: (021) 8584863,

Fax.

: (021) 85910302

Surat elektronik

: [email protected]

Di la ra ng ke ra s m e n g ut ip, me n ji pla k , a ta u me ng ga n da ka n se ba gia n a ta u se l ur u h is i m od ul i ni , s e rta me mp e r j ua l be li ka n ta n pa izi n te rt u li s da ri De p ut i Bid a n g P e n ga w a sa n Pe n ye le ngga ra a n Ke ua nga n Da e ra h - B PKP

Modul #1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

KATA PENGANTAR

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) khususnya BPKP dalam rangka membantu pemerintah desa diantaranya melakukan pengawalan dalam pemberian bimbingan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan desa. Untuk bisa melaksanakan bimbingan dimaksud, diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para auditor mengenai pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai tujuan di atas, BPKP telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Bulan April 2015. Selanjutnya seiring perubahan regulasi yang ada dan juga untuk memenuhi materi pembelajaran pada Diklat Pengelolaan Keuangan Desa maka disusunlah Modul Pengelolaan Keuangan Desa #1: Kebijakan Pengawalan BPKP dan Regulasi Keuangan Desa sebagai salah satu dari 4 (empat) modul yaitu: 1) Modul #1: Kebijakan Pengawalan BPKP dan Regulasi Keuangan Desa; 2) Modul #2: Gambaran Umum, Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa; 3) Modul #3: Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa; dan 4) Modul #4: Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Modul ini diharapkan dapat digunakan juga dalam pemberian bimbingan maupun konsultasi kepada pemerintah desa dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa maupun kepada pemerintah daerah yang mempunyai peran pembinaan dan pengawasan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

i

Modul #1 : KeblJakan

Pengawalan

BPKP & Regula •• Pengelolaan

Keuangan

Desa

Kami menyadari modul ini masih jauh dari sempurna dan masih terbuka peluang untuk terus mengalami penyesuaian, diantaranya karena munculnya peraturan baru ataupun revisi peraturan. Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan ba$).i penyempumaan pada masa mendatang. Akhirnya kami mengucapkanterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikankontribusi atas terwujudnya modul ini.

11

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar

i

Daftar Isi Bab I

Bab II

iii PENDAHULUAN

1

A.

Latar Belakang

1

B.

Kompetensi Dasar

2

C.

Indikator Keberhasilan

2

D. Sistematika Modul

2

E.

3

Metode Pembelajaran

KEBIJAKAN UMUM PENGAWALAN BPKP A. Latar Belakang

5

B.

Tujuan Pengawalan

6

C.

Ruang Lingkup/Area Pengawalan

6

D. Identifikasi Stakeholders terkait Pengawalan Keuangan Desa E. Kondisi Desa Saat Ini F.

Bab III

Bab IV

5

7 11

Analisis SWOT

12

G. Tujuh Aspek Pengawalan Desa

13

H. Strategi dan Langkah-langkah Pengawalan Desa

17

REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

30

A.

Desa, Sejarah dan Kedudukannya

30

B.

Pemerintah Pusat

32

C.

Pemerintah Provinsi

39

D. Pemerintah Kabupaten/Kota

40

E.

Pemerintah Kecamatan

44

F.

Pemerintah Desa

45

PENUTUP

52

iii

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

11 (Sebelas) Stakeholders Desa

Gambar 2.2

7 (tujuh) Aspek Pengawalan Desa

Gambar 2.3

Aspek Pengawalan Desa dan Hasil Yang Diharapkan

Gambar 2.4

Grand Design Pengawalan Desa

Gambar 3.1

Struktur Dasar Kewenangan Pemerintah

Gambar 3.2

Kewenangan Kementerian

Gambar 3.3

Perbandingan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

iv

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Bab I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk di dalamnya Pengelolaan Keuangan Desa. Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula. Di Tahun 2015, telah dialokasikan Dana Desa oleh pemerintah pusat sebesar 20,7 Trilyun untuk 74.093 desa, sedangkan di tahun 2016 sebesar 46,9 Triliyun untuk 74.754 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dana Desa ini akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 Milyar per desa. Selain Dana Desa, terdapat pendapatan desa yang lain seperti Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi

Daerah,

dan

Bantuan

Keuangan

dari

pemerintah

provinsi/

kabupaten/kota. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik ( Good Village Governance). Dari hal-hal tersebut diatas, dalam implementasi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan APIP dapat berperan secara optimal dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, baik dalam bentuk assurance maupun konsultansi. Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dimana desa tercakup di dalamnya. Salah satu bentuknya yaitu dengan meningkatkan kapasitas SDM baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa, melalui penyediaan petunjuk pelaksanaan diantaranya yaitu Modul Pengelolaan Keuangan Desa.

1

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

B. KOMPETENSI DASAR Modul ini disusun untuk memenuhi materi pembelajaran pada Diklat Substansi Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu untuk menjelaskan konsepsi kebijakan umum BPKP dalam mengawal akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa serta regulasi-regulasi terkait pengelolaan

keuangan desa mulai dari UU Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa PDTT dan Peraturan Menteri Keuangan. Selain itu peserta

juga

pemerintahan,

diharapkan mulai

dari

mampu

memahi

pemerintah

peran

pusat,

dari

masing-masing

pemerintah

provinsi,

tingkat

pemerintah

kabupaten/kota, kecamatan hingga pemerintahan desa.

C. INDIKATOR KEBERHASILAN Berdasarkan kompetensi tersebut, maka setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta diklat diharapkan mampu: 1.

Menjelaskan mengenai kebijakan BPKP dalam melakukan pengawalan Akuntabilitas Keuangan Desa;

2.

Menjelaskan mengenai regulasi-regulasi terkait Pengelolaan Keuangan desa secara utuh;

3.

Menjelasan peran dari setiap tingkatan pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa

4.

Menjelasan struktur dan pelaksana pengelola keuangan desa.

D. SISTEMATIKA MODUL Modul ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengertian, pemahaman dan konsep-konsep pengawalan BPKP serta regulasi keuangan desa yang terdiri atas empat materi bahasan yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab 1 : Pendahuluan Bab ini menguraikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sistematika modul, dan metodologi pembelajaran.

2

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Bab 2 : Kebijakan Pengawalan BPKP Bab ini menguraikan kebijakan BPKP dalam melakukan pengawalan terhadap pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, identifikasi stakholders, analisis SWOT, tujuh aspek pengawalan desa, hingga strategi dan langkah pengawalan yang harus dilakukan BPKP. Bab 3 : Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa Bab ini menguraikan regulasi-regulasi yang diterbitkan dalam pengaturan desa khususnya terkait pengelolaan keuangan desa serta peranan dan fungsi setiap level tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Bab 4 : Penutup Bab ini merupakan kesimpulan dan himbauan kepada para auditor APIP untuk selalu meningkatkan kapasitasnya, khususnya dengan mengupdate peraturan atau regulasi terkait pengelolaan keuangan desa.

E. METODE PEMBELAJARAN Metodologi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah menggunakan pendekatan andragogi. Pendekatan ini disebut pendekatan pemelajaran orang dewasa mengingat peserta didik adalah orang yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan sebelumnya (prior knowledge) terkait dengan beberapa bagian dari materi diklat. Oleh karena itu, metode pemelajaran ini menggunakan kombinasi proses belajar mengajar dengan cara: ceramah, tanya jawab dan diskusi serta latihan dan kasus. 1. Ceramah Widyaiswara/instruktur membantu peserta dalam memahami materi dengan ceramah dan dalam proses ini peserta diberi kesempatan untuk mengajukan tanya jawab atau memberikan pendapat dalam sesi curah pendapat. Selain itu, agar proses pendalaman materi dapat berlangsung dengan lebih baik, dilakukan pula diskusi dan latihan secara berkelompok sehingga peserta didik benar‐benar dapat secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar.

3

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

2. Tanya jawab dan diskusi Widyaiswara dan peserta bertanya jawab untuk mendalami permasalahan/kondisi yang terkait dengan tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian internal. 3. Latihan Peserta berlatih menyelesaikan soal‐soal yang terkait dengan permasalahan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

4

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

Bab II KEBIJAKAN UMUM PENGAWALAN BPKP A. LATAR BELAKANG Dengan telah disahkannya UU Desa di Tahun 2014, maka kedudukan desa saat ini menjadi lebih strategis dibandingkan sebelumnya. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan/atau Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Namun demikan, kondisi SDM Desa yang belum memadai, menyebabkan banyak pihak khawatirkan dalam implementasi UU Desa dimaksud. Terdapat banyak yang yang harus diantisipasi oleh berbagai pihak agar apa yang dikhawatirkan tersebut tidak menjadi kenyataan. Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundangundangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memiliki peran untuk turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

5

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

Di lihat dari sisi kebijakan, Implementasi UU Desa ini sangat selaras dengan Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan DESA

dalam kerangka NKRI”. BPKP sebagai lembaga yang diberi amanat oleh presiden untuk mengawal kebijakan strategis tentunya harus berperan aktif khususnya terkait keuangan dan pembangunan desa. Karenanya, BPKP perlu membuat suatu kebijakan dan langkah-langkah konkret khususnya dalam mengawal keuangan desa.

B. TUJUAN PENGAWALAN Pengawalan Keuangan Desa yang dilakukan oleh BPKP bertujuan untuk memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam mengimplementasikan UU Desa khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintahan baik tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sesuai dengan perannya masing-masing. Khusus untuk tingkat desa, pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik maka pengawalan desa akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu Good Village Governance dengan indikator diantaranya sebagai berikut: -

Tata kelola keuangan desa yang baik;

-

Perencanaan Desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional;

-

Berkurangnya

penyalahgunaan

kekuasaan/kewenangan

yang

mengakibatkan

permasalahan hukum; -

Mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat.

C. RUANG LINGKUP / AREA PENGAWALAN Ruang lingkup pengawalan keuangan desa meliputi seluruh ketentuan dan kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasi kebijakan tersebut baik tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa dalam mengimplementasikan UU Desa agar berjalan dengan baik. Setiap tingkat pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa dan aturan pelaksanaannya memiliki peran pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

6

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

D. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS TERKAIT PENGAWALAN KEUANGAN DESA Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan stakholders pembuat kebijakan. Begitu pun dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat banyak stakeholders terkait yang turut berperan penting agar pelaksanaan kebijakan strategis ini dapat berjalan dengan baik. Identifikasi stakeholders sangat penting diperhatikan agar strategi pelaksanaan pengawalan keuangan desa yang dilakukan BPKP menjadi efektif dengan mensinergikan seluruh potensi yang ada melalui koordinasi, sinergai dan kerja sama yang baik. Berdasarkan hasil kajian dapat diidentifikasi 11 (sebelas) stakeholders desa yang digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.1 11 (sebelas) Stakeholders Desa

7

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

1. Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) Pemerintah Pusat sesuai dengan UU Desa Pasal 113 memiliki peran pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Pusatyang terkait dengan hal ini terdiri dari: 

Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan;



Kementerian Dalam Negeri;



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;



Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kaitan Dana Desa) dan Direktorat Jenderal Pajak (kaitan kewajiaban perpajakan oleh Bendahara Desa)



Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya terkait penyiapan sumber daya pengelolaan keuangna desa melalui kurikulum pendidikan baik di tingkat perguruan tinggi atau pun pendidikan lanjutan atas.



Kementerian PPN/Bappenas.

Di dalam lingkungan pemerintah pusat ini tentunya termasuk BPKP yang diberi amanah untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa. 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) DPR-RI sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan merupakan mitra penting bagi BPKP dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dan daya dorong yang kuat dalam pelaksanaan pengawalan keuangan desa. Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), BPKP sering diminta laporan pengawalan keuangan desa yang telah dilakukan dan informasi terkini atas pelaksanaan implementasi desa yang ada di seluruh Indonesia. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) KPK-RI sebagai lembaga negara yang berperan dalam pemberantasan korupsi telah mengkaji

adanya

potensi-potensi

korupsi

yang kemungkinan

terjadi

dalam

pelaksanaan pengelolaan keuangn desa. BPKP berperan penting dalam mendukung pemberantasan korupsi tersebut khususnya melalui aspek pencegahan dengan melakukan kerjasama misalnya dalam bentuk Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) khusus Pengelolaan Keuangan Desa. 4. Aparat Penegak Hukum (APH) Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang berperan dalam penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Diperlukan suatu koordinasi dalam penyamaan persepsi

8

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

kaitan pengelolaan keuangan desa agar APH tidak menjadi momok bagi desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Jangan sampai ke depannya banyak aparat pemerintah desa yang terjerat kasus hukum dalam kaitannya pengelolaan keuangan desa. 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) selaku pengawas fungsional eksternal pemerintah memiliki kewenangan memeriksa keuangan negara. Keuangan Desa sebagai bagian dari keuangan negara merupakan bagian dari objek yang akan diperiksa oleh BPK-RI. Koordinasi dan sinergi dengan BPK-RI menjadi penting ke depannya dalam langkah pengawalan keuangan desa oleh BPKP agar terjadi penyamaan persepsi dalam membangun akuntabilitas keuangan desa yang baik. 6. Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi sesuai UU Desa pasal 114 memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas). Fungsi binwas ini dilakukan terhadap kabupaten/kota dalam mengimplementasikan UU desa, juga yang bersifat langsung ke desa. BPKP dalam melakukan pengawalan keuangan desa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam melaksanaan fungsi binwas tersebut khususnya kepada kabupaten/kota dalam hal regulasi dan pemantauan pelaksanaan penyaluran Dana Desa, ADD dan Dana Bagi Hasil. Koordinasi juga bisa dilakukan dalam kaitannya dengan peran binwas pemerintah provinsi yang bersifat langsung ke desa misalnya berupa pemberian bantuan keuangan. 7. Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan mitra utama dalam pengawalan keuangan desa, khususnya oleh Perwakilan BPKP di daerah. Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan desa karena regulasi-regulasi yang dikeluarkan kabupaten/kota akan menjadi acuan utama bagi desa dalam melaksanakan keuangan desa. Amanat pengawasan atas keuangan desa dan aset desa juga menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh inspektorat. Peran lannya adalah fungsi kecamatan yang merupakan bagian dari kabupaten/kota dalam melakukan fasilitasi-fasilitasi bagi desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

9

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

8. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/PTS) Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta merupakan mitra potensial dalam pengawalan keuangan desa. SDM yang kurang memadai di desa dapat diantisipasi misalnya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. Selain itu juga, keuangan desa dapat dijadikan salah satu mata ajar dalam perkuliahan yang dapat menjadi bekal kelak ketika mengabdi kepada masyarakat. Selain PTN/PTS, Kementerian yang menangani perguruan tinggi juga merupakan mitra yang berperan penting . 9. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) khususnya Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) merupakan mitra potensial bagi BPKP dalam membuat grand design keuangan desa ke depannya. Tentunya, regulasi keuangan desa saat ini yang masih bersifat „pembukuan‟ ke depannya akan berubah menjadi lebih baik dan akuntabel dengan penerapan mekanisme „akuntansi‟ sebagaimana yang dilaksanakan peda keuangan pemerintah daerah yang telah berbasis akrual. Selain itu, dengan adanya potensi dibukanya Kantor Jasa Akuntan (KJA) oleh individual akuntan bisa melakukan praktik konsultasi keuangan desa. 10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) memiliki peran penting dalam kebijakan pengadaan barang/jasa di desa. Titik kritis yang menjadi potensi penyalahgunaan keuangan desa terbesar berada pada proses pengadaan barang dan jasa di desa. Perlu pengawalan berupa regulasi dengan pengendalian yang baik namun tetap operasional agar pengadaan barang/jasa di desa menjadi lebih akuntabel. 11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki

concern kepada keuangan desa dapat dijadikan mitra dalam rangka peningkatan kapabilitas keuangan desa. Dengan banyaknya dana yang masuk ke desa menimbulkan banyaknya perhatian kepada desa yang dilakukan oleh LSM. Untuk mencegah adanya kontra produktif atas LSM yang tidak bertanggungjawab dan juga menunjang lancarnya pemerintahan desa diperlukan langkah-langkah pendekatan kepada LSM/ormas agar bersinergi dalam membangun desa. Selain itu Asosiasi

10

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

Pemerintah Desa (APDESI) misalnya bisa menjadi sumber bahan masukan berharga dalam rangka perbaikan regulasi keuangan desa. Kesebelas stakeholders tersebut menjadi perhatian bagi BPKP dalam pengawalan keuangan dan pembangunan desa dengan melakukan koordinasi, sinergi dan kerjasama agar terwujud keuangan dan tata pemerintahan desa yang baik (Good Village

Governance). Langkah-langkah koordinasi, sinergi dan kerjasama terhadap seluruh stakeholeder yang sudah diidentifikasi tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam strategi dan langkah-langkah pengawalan desa pada bagian berikutnya.

E. KONDISI PENGELOLAAN DESA SAAT INI Dari hasil pelaksanaan survei desa yang telah dilakukan BPKP pada 4 (empat) lokasi survei yaitu Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Papua, kondisi pengelolaan keuangan desa saat ini dapat diuraikan sebagai berikut: -

Kondisi desa variasinya sangat tinggi, pemerintahan desa dari yang sangat kurang karena tidak ada listrik dan sarana hingga pemerintahan desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet)

-

SDM perangkat desa bervariasi dari SD s.d. S1, umumnya SMP

-

Kualitas SDM belum memadai (blm memahami pengelolaan keuangan)

-

Masih terdapat desa yang belum menyusun RKP Desa

-

Dana yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya

-

Desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa

-

Masih terdapat desa yang belum menyusun laporan sesuai ketentuan

-

Evaluasi APB Desa belum didukung kesiapan aparat kecamatan

-

Pengawasan dan pembinaan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota

-

Proporsi penggunaan dana (ADD) belum sesuai ketentuan (30% Operasional : 70% pembangunan/pemberdayaan masyarakat).

Kondisi pengelolaan keuangan desa yang belum memadai pada saat ini merupakan suatu tantangan bagi pengawalan BPKP ke depannya.

11

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

F. ANALISIS SWOT Pengawalan desa yang dilakukan oelh BPKP, baik dalam keuangan maupun dalam pembangunan desa agar lebih efektif maka dilakukan analisis SWOT terlebih dahulu. Analisis SWOT diperlukan untuk mengetahui kondisi BPKP agar dalam pelaksanaan pengawalan pekerjaan lebih terarah dan terukur. Dengan analisis SWOT maka akan diketahui kekuatan (strength), Kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity) dan ancaman (threat) dalam pelaksanaan strategi pengawalan keuangan dan pembangunan desa. Berdasarkan hasil kajian, dapat diidentifikasi kekuatan (strength) BPKP dalam melakukan pengawalan desa yaitu: -

SDM yang memiliki kualitas memadai;

-

Adanya perwakilan di daerah yang mampu menjangkau daerah seluruh Indonesia;

-

Pengalaman BPKP dalam mengawal keuangan daerah yang telah diakui mitra kerja dan pengguna (users);

-

Posisi BPKP dalam 5 pilar kepresidenan memberikan akses yang kuat dalam memberi masukan kepada presiden.

Selain kekuatan, BPKP juga memiliki kelemahan (weakness) sebagai berikut: -

Jumlah SDM yang belum memadai untuk melayani seluruh permintaan daerah;

-

Banyaknya penugasan yang harus dilakukan khususnya di perwakilan sehingga beban kerja menjadi sangat tinggi;

-

Belum adanya regulasi yang secara jelas memberi amanat kepada BPKP dalam melakukan pengawalan desa;

-

Kurangnya dukungan dana yang memadai dalam melakukan pengawalan BPKP.

Kesempatan (opportunity) yang harus dimanfaatkan oleh BPKP dalam hal pengawalan desa adalah: -

Amanat

langsung

dari

Presiden

(President‟s

Directions)

untuk

mengawal

implementasi UU Desa; -

Permintaan dari DPR kepada BPKP untuk melakukan langkah konkret dalam pengawalan UU Desa saat dilakukan RDP;

-

Rekomendasi KPK-RI kepada BPKP berdasarkan hasil kajian yang dilakukan KPK khususnya terkait sistem dan aplikasi pengelolaan keuangan desa;

12

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

-

Permintaan dari users (kabupaten/kota) kepada BPKP dalam melakukan pengawalan desa;

-

Kerja sama dan koordinasi yang baik yang telah dilakukan BPKP terhadap pembuat kebijakan (Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendes PDTT).

Ancaman (threat) yang harus diwaspadai dalam hal pengawalan desa adalah: -

Adanya peraturan terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang belum lengkap dan jelas membuat kebijakan pengawalan yang diambil oleh BPKP belum didukung regulasi;

-

Kondisi pengawalan keuangan desa yang masih relatif belum baik karena SDM, sarana dan prasaran desa yang belum memadai;

-

Pihak-pihak eksternal di luar BPKP yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan kerja sama dengan desa yang tidak seseuai ketentuan.

Analisis SWOT yang telah dilakukan oleh BPKP menunjukan peranan BPKP ke depan dalam pengawalan keuangan desa sangat besar dan diharapkan sekali oleh pimpinan dan lembaga pemerintahan lainnya juga oleh kabupaten/kota selaku pengguna ( users). Kekuatan dan kesempatan yang ada akan dimanfaatkan secara maksimal dalam strategi pemgawalan desa, sedangkan kelemahan dan ancaman yang ada akan diminimalisir dengan melakukan koordinasi, sinergi dan kerjasama dengan stakeholders terkait.

G. 7 (TUJUH) ASPEK PENGAWALAN DESA Banyak hal yang perlu dikawal dalam implementasi UU Desa. Strategi pengawalan desa pada grand design ini lebih difokuskan adalah terkait keuangan dan pembangunan desa. Pembangunan desa lebih dikhususkan pada aspek perencanaan dan kinerja pemerintahan desa. BPKP sesuai kompetensinya dalam melakukan pengawalan desa memfokuskan pada 7 (tujuh) aspek penting terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan desa digambarkan sebagai berikut:

13

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

Gambar 2.2 7 (tujuh) Aspek Pengawalan Desa

 

 



 

1. Aspek Pengelolaan Keuangan Desa Aspek Pengelolaan Keuangan Desa merupakan aspek yang paling prioritas dan aspek yang pertama kali harus dikawal dalam implementasi UU Desa. Keuangan Desa merupakan pintu masuk untuk masuk pengawalan aspek berikutnya. Pengawalan pengelolaan keuangan desa difokuskan agar desa dapat menyusun APB Desa dengan baik yang bersifat terintegrasi dan partisipatif, pelaksanaannya memiliki pengendalian yang baik hingga proses pelaporan/pertanggungjawaban yang akuntabel. Dengan pengawalan keuangan desa, kekhawatiran semua pihak atas ketidakmampuan desa mengelola keuangan desa dengan dananya yang besar dapat diminimalisir.

14

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

2. Aspek Pengelolaan Aset/Kekayaan Milik Desa Pengawalan aset/kekayaan milik desa menjadi salah satu aspek penting karena dengan dikelolanya dana yang besar, desa akan memiliki kekayaan desa yang semakin besar pula serta disisi lain bagaimana kewajiban laporan kekayaan milik desa sesuai regulasi dapat dipenuhi oleh pemerintah desa. Selain itu, amanat UU desa untuk melakukan inventarisasi bersama antara pemerintah daerah dengan desa perlu dikawal agar tidak muncul potensi konflik perebutan aset. Ke depan, pengelolaan kekayaan milik desa termasuk di dalamnya pemanfaatan aset-aset desa untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan oleh desa sesuai ketentuan yang berlaku. Satu hal yang tak kalah penting dan perlu menjadi prioritas adalah menjaga aset-aset desa yang berasal dari program sebelumnya seperti PNPM dan program pemerintah lainnya agar tidak terjadi kerugian ataupun kehilangan. 3. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa Aspek pengadaan Barang/jasa di desa perlu dikawal dengan baik agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kegamangan ataupun penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan permasalahan hukum. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik kritis yang perlu diwaspadai dan menjadi perhatian bersama melalui regulasi dan pengendalian yang memadai agar pelaksanan barang/jasa berjalan secara transparansi, efesien dan efektif serta partisipatif. Pengadaan di desa secara umum dilakukan secara swakelola dan/atau melalui penyedia jika tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat desa. 4. Aspek BUM Desa Pembangunan ekonomi di desa diantaranya melalui BUM Desa merupakan salah satu

perhatian

utama

dari

Kementerian

Desa

PDTT

dalam

menggerakan

perekonomian di desa dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki desa. Ke depan, BUM Desa akan sangat banyak jumlahnya dan akan menjadi perhatian semua pihak. BUM Desa ini tentu perlu pengelolaan yang baik yang mana dengan kondisi SDM desa yang belum memadai dikhawatirkan belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah desa. Karenanya, diperlukan pengawalan yang baik dengan penerapan prinsip tata kelola BUM Desa yang akuntabel. 5. Aspek Pengawasan Keuangan Desa Jumlah desa yang sangat banyak serta semakin besarnya alokasi dana yang dikelola desa menimbulkan potensi penyelewengan dan penyalahgunaan akan semakin besar pula. Untuk itu, peranan pengawasan atas keuangan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten/kota memegang peranan penting. Saat ini, jumlah SDM yang

15

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

ada di inspektorat serta mekanisme pengawasan yang ada dipandang belum memadai sehingga perlu dilakukan pengawalan atas pengawasan keuangan desa agar dalam proses audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten/kota dapat berjalan efektif dan dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai. Dengan efektifnya pengawasan keuangan desa maka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ke depannya akan semakin baik. 6. Aspek Perpajakan Dengan jumlah pengelolaan dana di desa yang sangat besar maka transaksi keuangan di desa pun relatif akan semakin banyak dan jenisnya bervariasi. Dalam transaksi keuangan tersebut tidak terlepas dari aspek perpajakan. Bendahara Desa memiliki kewajiban perpajakan untuk melakukan pemotongan

dan pemungutan

atas transaksi tertentu serta menyetorkannya sesuai ketentuan perpajakan. Dengan kondisi SDM khususnya bendahara desa yang belum memadai, kewajiban perpajakan yang diemban oleh bendahara desa ini tentuanya perlu dikawal agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Aspek Perencanaan Pembangunan Desa Desa selama ini telah memiliki kewajiban untuk menyusun rencana pembangunan menengah dalam kurun waktu 6 tahuan berupa RPJM Desa dan rencana tahunan berupa RKP Desa. RKP desa ini merupakan dokumen sumber yang sangat penting dalam penyusunan APB Desa. Namun, berdasarkan hasil survei desa yang dilakukan, dokumen perencanaan tersebut hanya sebatas dokumen, dimana penyusunannya belum sesuai yang diamanatkan ketentuan yang ada. Pengawalan perencanaan pembangunan memiliki peran penting agar RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun partisiapatif sesuai aspirasi masyarakat, bermanfaat dan selaras dengan dokumen perencanaan kabupaten/kota. Terhadap ketujuh aspek tersebut, BPKP yang didukung SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi, bisa memberikan peran besar sebagai langkah konkrit pengawalan keuangan dan desa.

16

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

Gambar 2.3 Aspek Pengawalan Desa dan Hasil yang Diharapkan Area/Aspek Pengawalan

Hasil yang Diharapkan

Pengelolaan Keuangan Desa

Desa melaksanan pengelolaan keuangan desa yang sederhana namun akuntabel yang dapat menghasilkan laporan sesuai ketentuan Desa memiliki database aset desa (melalui inventarisasi bersama pemerintah kabupaten/kota) dan dapat mengelola serta menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa sesuai ketentuan Desa mampu melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan mekanisme yang sederhana namun akuntabel Desa mampu mengelola BUM Desa dengan akuntabel SDM Inspektorat Kabupaten/Kota selaku pelaksana pengawasan memiliki kompetensi dan metode memadai Bendahara Desa dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Desa mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang bersifat partisipatif dan selaras

Pengelolaan Aset/Kekayaan Milik Desa

Pengadaan Barang dan Jasa BUM Desa Pengawasan Keuangan Desa Perpajakan Perencanaan Pembangunan Desa

Implementasi atas pengawalan ketujuh aspek pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tersebut selanjutnya dijabarkan dengan langkah-langkah operasional yang dilakukan secara berkesinambungan. Langkah-langkah operasional tersebut sebagian sudah dilaksanakan oleh BPKP, sebagian masih dalam proses ataupun tahap perencanaan.

H. STRATEGI DAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN DESA Strategi Pengawalan Desa Strategi pengawalan desa yang dilakukan oleh BPKP secara garis besar dikelompokan ke dalam 4 kelompok besar. Kelompok dan strategi pengawalan yang dilakukan BPKP adalah sebagai berikut: 1. Tingkat Pemerintah Pusat Sebagaimana

dijelaskan

sebelumnya,

tingkat

pusat

ini

terdiri

dari

Kementerian/Lembaga yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

17

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kemenko PMK, Bappenas termasuk di dalamnya adalah KPK-RI, BPK-RI, DPR-RI dan LKPP. Pengawalan yang dilakukan untuk tingkat pusat ini berupa koordinasi dan sinergi agar pelaksanaan pengawalan berjalan efektif. Pelaksana koordinasi dan sinergi di tingkat pusat adalah BPKP Pusat dengan memperhatikan usalan serta masukan dari perwakilan BPKP di daerah. Contoh konkret koordinasi dan sinergi berupa memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan. BPKP akan memberikan masukan serta saran perbaikan apabilla ditemukan kebijakan yang tidak implementatif di lapangan ataupun belum selaras dengan kebijakan dari lembaga lainnya. 2. Tingkat Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota. Bentuk pengawalan yang dilakukan adalah berupa pemberian bimbingan dan konsultasi kepada pemerintah provinsi agar peran serta fungsi dalam Implementasi UU Desa berjalan efektif. Sebagai contoh, pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengawasan terhadap pengalokasian dan penyaluran Dana Desa, ADD dan Bagian Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah. Mekanisme dan tatacara pengalokasian dan penyaluran dana inilah yang dijadikan fokus pengawalan tingkat provinsi. Pelaksana dari pengawalan ini adalah Perwakilan BPKP di daerah, sedangkan peran BPKP Pusat adalah sebagai quality assurance atas pelaksanaan pengawalan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP. 3. Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota Pengawalan di tingkat pemerintah kabupaten/kota adalah pengawalan yang paling utama dilakukan oleh BPKP karena pemerintah kabupaten/kota merupakan tingkat pemerintahan yang diberikan kewenangan paling besar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas implementasi UU Desa. Melihat jumlah SDM BPKP yang terbatas maka pengawalan desa dipusatkan dan selalu dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Bentuk pengawalan yang dilakukan adalah berupa pemberian bimbingan, konsultasi serta asistensi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa. Terdapat beberapa SKPD di tingkat pemerintah kabupaten/kota yang menjadi mitra kerja, diantaranya yaitu DPKAD, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Inspektorat, Kecamatan dan SKPD lainnya yang terkait. Pelaksana kegiatan ini adalah Perwakilan BPKP di daerah sedangkan peran BPKP Pusat adalah sebagai quality assurance atas pelaksanaan pengawalan yang dilakukan

18

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

oleh Perwakilan BPKP. Contoh pengawalan yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota adalah asistensi penyusunan peraturan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan keuangan desa, pemberian sosialisasi peraturan, pendampingan dalam penerapan aplikasi keuangan desa serta pemberian jasa konsultasi atas permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam hal keuangan dan pembangunan desa. Permintaan asistensi keuangan dari desa tidak boleh dilakukan secara langsung ke desa, namun harus melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui SKPD

terkait.

Transfer

knowledge

kepada

aparat

di

tingkat

pemerintah

kabupeten/kota harus menjadi perhatian BPKP dalam pengawalan keuangan desa dengan menyarankan setiap pemda untuk membentuk satgas pengawalan desa. 4. Tingkat Pemerintah Desa Pengawalan untuk tingkat desa juga dilakukan oleh BPKP, namun karena jumlah desa yang sangat banyak (74.754 desa), maka hanya desa tertentu saja yang dilakukan pengawalan secara intensif melalui kegiatan „PILOTING‟. Desa yang menjadi target/objek piloting akan dikawal sejak awal (tahap perencanaan) hingga akhir (tahap pelaporan) agar bisa dijadikan „best practice‟ bagi desa yang lain serta menjadi bahan masukan/feedback bagi BPKP dalam memberi masukan/rekomendasi untuk perbaikan kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa. Dalam Satu perwakilan BPKP, terdapat ± 3 desa yang dijadikan target pelaksanaan kegiatan „piloting‟ pengelolaan keuangan desanya. Peran BPKP Pusat adalah memberikan arahan pelaksanaan melalui penyediaan juklak piloting serta melakukan quality

assurance atas piloting yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP. 5. Kerjasama Lainnya BPKP juga berupaya melakukan pengawalan dengan menjalin kerjasama antara instansi/lembaga/organisasi

lainnya

agar

terwujud

pelaksanaan

pengelolaan

keuagnan desa yang lebih baik dan efektif. Misalnya kerja sama dengan LKPP, Direktorat Jenderal Pajak, DJPK-Kementerian Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Aparat Penegak Hukum (APH) serta lembaga lainnya seperti perguruan tinggi, asosiasi pemerintah desa dan sebagainya. Kerjasama dengan organisasi tingkat pusat dilakukan oleh BPKP Pusat sedangkan kerja sama dengan organisasi tingkat daerah dilakukan oleh Perwakilan BPKP di daerah. Tingkat keberhasilan atas langkah-langkah pengawalan baik yang dilakukan oleh BPKP Pusat maupun Perwakilan BPKP di daerah akan dinilai secara mandiri, memadai dan berkesinambungan sesuai dengan indikator dan target yang direncanakan.

19

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

LANGKAH PENGAWALAN KEUANGAN DESA Berdasarkan uraian di atas, maka pengawalan yang dilakukan oleh BPKP secara umum digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.4 Grand Design Pengawalan Desa

Pengawalan keuangan desa sebagaimana diuraikan di atas, sebagian diantaranya telah dilakukan oleh BPKP. Langkah-langkah pengawalan berikutnya pun telah direncanakan, baik yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang. Pengawalan Desa yang Sudah Dilakukan BPKP Sampai dengan posisi per Desember 2015, pengawalan keuangan desa yang sudah dilakukan oleh BPKP adalah sebagai berikut: 1. Mengkaji dan menganalisis peraturan terkait pengelolaan keuangan desa Peraturan yang dikaji dan dianalis yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, Permendes PDTT, Peraturan Menteri Keuangan, serta peraturan lainnya yang terkait, misalnya Peraturan Kepala LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Hasil kajian berupa identifikasi risiko dan titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa.

20

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

2. Melakukan Survei Desa Survei desa dilakukan untuk: a) memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan desa yang selama ini telah berjalan; b) mengidentifikasi permasalahan yang mungkin menghambat pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban; dan c) memotret kesiapan desa dalam rangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Survei desa dilakukan oleh BPKP pada bulan November dan Desember Tahun 2014 di 13 desa pada 4 Provinsi yaitu (Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua). Selain itu dilakukan juga analisis dokumen/laporan atas pelaksanaan keuangan desa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa, diantaranya yaitu peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota tentang Alokasi Dana Desa dan lain sebagainya. 3. Menyusun Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan kajian serta analisis yang telah dilakukan maka BPKP Pusat telah menyusun Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Juklak Bimkon). Juklak Bimkon ini menjadi panduan khususnya bagi Perwakilan BPKP dalam melakukan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan terhadap pemerintah daerah/desa di daerah dalam wilayah kerja masing-masing perwakilan BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa berisi flowchart pengelolaan keuangan desa; sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa; desain format dokumen dan formulir yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; serta bagan akun/kode rekening yang digunakan desa. Juklak ini disusun lebih dahulu dibandingkan dengan juklak yang lain karena kepentingan dan kebutuhan yang sangat mendesak seiring pencairan Dana Desa yang sudah mulai dilakukan pada Bulan April 2015. Dengan adanya juklak ini maka diharapkan Perwakilan BPKP dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bimbingan dan konsultasi dalam hal: a. Pemberian dan atau peningkatan pemahaman mengenai keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban bagi aparat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; b. Pemberian bimbingan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakankebijakan terkait pengelolaan keuangan desa; c. Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam menyusun perencanaan keuangan desa;

21

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

d. Pemberian

bimbingan

teknis

bagi

Perangkat

Desa

dalam

melakukan

penatausahaan keuangan desa; e. Pemberian bimbingan teknis bagi Perangkat Desa dalam menyusun pelaporan keuangan desa; f.

Pemberian bimbingan teknis bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam kaitannya dengan proses penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan desa.

4. Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Tim Penyusun Juklak Bimkon telah melakukan FGD pada 2 (dua) perwakilan BPKP dalam rangka meminta masukan atas Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta.

FGD

dilakukan

dengan

metode

diskusi

secara

intensif

terkait

pengelolaan keuangan desa, khususnya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 5. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri selaku regulator pengelolaan keuangan desa telah mengeluarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan analisis dan kajian ditemukan beberapa ketentuan yang belum lengkap atau belum implementatif dalam pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Atas permasalahan

tersebut telah dilakukan pembahasan serta atensi untuk perbaikan regulasi berikutnya. Puncak koordinas adalah dengan penandatangan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa antara Kemendagri dan BPKP pada tanggal 6 November 2015. 6. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Kementerian

Keuangan

selaku

regulator

pengelolaan

keuangan

desa

telah

mengeluarkan PMK 93/PMK.07/2015 jo PMK 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan tersebut diantaranya mengatur tentang laporan semester Dana Desa. Selain itu kebijakan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa juga diatur oleh Kementerian Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan. Dalam kaitan kewajiban perpajakan bagi bendahara desa, juga telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Koordinasi selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi keuangan desa

22

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

(dilakukan BPKP) yang nantinya akan menghasilkan informasi laporan konsolidasi Dana Desa tingkat kabupaten serta penyeempurnaan menu fasilitas perpajakan. 7. Pengembangan Aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa Kondisi desa sangat bervariasi mulai dari desa yang sudah menggunakan internet sampai desa terpencil yang belum dialiri listrik. Hal ini menjadi perhatian dalam penerapan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, sederhana dan mudah. Penerapan pengelolaan keuangan secara manual dipersiapkan khususnya untuk kondisi desa yang belum „maju‟. Namun untuk desa yang kondisinya „maju‟ dimungkinkan penerapannya menggunakan aplikasi. Atas hal inilah maka dilakukan pengembangan aplikasi sederhana dalam pengelolaan keuangan desa yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDA-DESA). Aplikasi ini telah dilaunching pada tanggal 13 Juli 2015 yang dihadiri oleh KPK-RI, Komisi XI DPR-RI, BPK-RI, Kemendagri, Kemendes PDTT, LKPP, Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Mamasa. Bahkan dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 21 November 2015, Aplikasi SIMDA Desa yang selanjutnya diberi nama SISKEUDES diterapkan secara nasional secara bertahap mulai tahun 2016. 8. Internalisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Lingkungan BPKP Langkah berikutnya sebelum dilakukan bimbingan dan konsultasi ke pemerintah daerah, dilakukan internalisasi kebijakan pengelolaan keuangan desa baik di lingkungan BPKP pusat maupun perwakilan BPKP.

Internalisasi di tingkat pusat

dilakukan melalui PPM, sedangkan kepada perwakilan BPKP dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan diseminasi pengelolaan keuangan desa dan aplikasinya. Selain itu telah dibuka sebuah forum dalam situs BPKP yang dinamakan Forum Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Desa sebagai media diskusi dan berbagi informasi seputar keuangan desa. Diseminasi Pengelolaan Keuangan Desa telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 sebagai internalisasi dan koordinasi Perwakilan BPKP dalam melakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa. 9. Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa ke Pemda Setelah melakukan internalisasi kebijakan di tingkat BPKP Pusat dan Perwakilan, maka dilakukan kegiatan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa di tingkat pemerintah daerah yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP. Langkah awal bimbingan dan konsultasi Pengelolaan Keuangan di daerah dilakukan dalam bentuk

23

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

sosialisasi dan pendampingan atas tata kelola pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Tim pusat (Direktorat PKD Wilayah III) selaku rendal melakukan quality assurance atas pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan perwakilan BPKP di daerah. Materi sosialisasi/workshop akan disesuaikan menurut target peserta, khusus kepala desa/perangkat desa dan kecamatan materinya terkait kebijakan pengelolaan keuangan dan aset desa, sedangkan untuk bendahara desa berupa teknik pembukuan/keuangan desa. Di tingkat perwakilan BPKP, langkah-langkah pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan antara lain adalah: -

Sosialisasi/seminar pengelolaan keuangan desa baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota melalui kerjasama dengan AAIPI ataupun IAI wilayah

-

Pelaksanaan pendampingan/bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa

di

beberapa

perwakilan

yang

melibatkan

aparat

pemerintah

kabupaten/kota, camat, kepala desa dan perangkat desa -

Pelaksanaan piloting pengelolaan keuangan desa, di antaranya yaitu pada 168 desa di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat

-

Pembekalan

pengelolaan

keuangan

desa

kepada

mahasiswa

KKN

dari

universitas/perguruan tinggi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat -

Monitoring penyaluran dana desa dari kabupaten/kota ke desa-desa;

-

Pendataan peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Perbup/perwal) sebagai instrumen pelaksanaan pengelelolaan keuangan desa

-

Pemberian masukan/atensi sebagai bahan perbaikan/penyempurnaan peraturan pelaksanaan (perbup/perwal) pengelolaan keuangan desa.

Rencana Pengawalan Desa Berikutnya Rencana pengawalan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ke depan yang dilakukan BPKP Pusat adalah sebagai berikut: 1. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait Koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepetingan khususnya di tingkat pusat dari sisi pembuat kebijakan pengelolaan keuangan desa terus dilakukan diantaranya derngan Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; serta Kementerian Keuangan. BPKP dalam melakukan pengawalan harus melakukan koordinasi agar tercipta sinkronisasi kebijakan dan pemahaman

24

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

yang utuh dalam pengawalan keuangan desa. Koordinasi dilakukan juga sebagai media koordinasi dalam rangka penyampaian rekomendasi perbaikan atas kebijakan yang ada. Koordinasi selanjutnya adalah dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Koordinasi stakeholders di tingkat pusat di lakukan oleh BPKP Pusat, sedangkan di tingkat daerah dilakukan oleh Perwakilan BPKP. 2. Melakukan Pemetaan Desa Sesuai PP 60 Tahun 2014 jo PP 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Penyalurannya dilakukan dalam 3 tahap melalui transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya diteruskan ke Rekening Kas Desa bagi yang telah memenuhi persyaratan. Untuk dapat memotret kondisi penyaluran dana desa serta dana lainnya yang masuk ke desa maka dilakukan pemetaan penyalurannya. Selain itu pemetaan juga dilakukan untuk mengetahui kesiapan kabupaten/kota dan desa dalam mengimplementasikan UU Desa melalui permintaan data oleh Perwakilan BPKP di daerah ke kabupaten/kota. Informasi pemetaan yang dilakukan secara berkala ini sebagai bahan untuk rekomendasi strategis dan informasi yang harus disampaikan kepada presiden. 3. Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa lebih lanjut ke seluruh Pemda Kegiatan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa perlu ditingkatkan dan dilanjutkan di tingkat pemerintah daerah yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP ke seluruh pemerintah daerah. Tim pusat (Direktorat PKD Wilayah III) selaku rendal melakukan quality assurance atas pelaksanaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP di daerah. 4. Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan desa lebih lanjut Aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) akan terus dikembangkan sesuai tuntuan regulasi yang ada serta masukan dari pihak stakholder termasuk pengembangan beberapa fitur tambahan di antaranya fitur perencanaan desa, fitur pengadaan barang dan jasa serta fitur perpajakan sehingga lebih memudahkan pengelolaan keuangan desa oleh aparat pemerintah desa. Selain itu telah disepakati dengan Kemendagri untuk melakukan pengembangan Aplikasi Kompilasi Nasional Database Keuangan Desa yang dilakukan bersama melalui Satuan Tugas Bersama Kemendagri - BPKP.

25

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

5. Piloting Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Penerapan pengelolaan keuangan desa merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah desa. Terhadap juklak dan apliaksi keuangan desa

yang sudah

Piloting

merupakan

dibuat

selanjutnya

akan

diujicobakan

pelaksanaannya.

implementasi pengelolaan keuangan desa yang disertai pengawalan secara intensif sejak tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Kondisi dan permasalahan yang dihadapi akan dipetakan dan dicarikan solusinya untuk dijadikan acuan bagi desa lain. Piloting untuk BPKP Pusat bisa dilakukan bersama dengan perwakilan BPKP dengan pengkhususan pada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Hal ini akan menjadi aspek yang penting dalam penerapan pengelolaan keuangan desa di awal implementasi UU Desa. 6. Penyusunan Juklak Pendukung Lainnya Selain Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, masih terdapat juklak-juklak lain yang diperlukan dalam pengawalan keuangan desa sebagaimana diuraikan dalam 7 aspek pengawalan desa. Juklak tersebut diperlukan sebagai panduan bagi perwakilan BPKP dalam melakukan pengawalan di daerah, antara lain Juklak Pengadaan Barang/Jasa, Juklak Pengelolaan Aset/Kekayaan Milik Desa, Juklak BUM Desa, Juklak Perencanaan Desa, Juklak Penyusunan APB Desa, Juklak Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan buku pegangan bagi Bendahara Desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 7. Membuat Kajian-Kajian yang Diperlukan untuk Memperkuat Peran BPKP Langkah strategis lainnya yang diperlukan adalah melakukan kajian komprehensif terkait pengawalan keuangan dan pembangunan desa. Kajian ini selain dilakukan oleh Puslitbang BPKP, juga dilakukan oleh Direktorat PKD Wilayah III, diantaranya kajian pendapatan desa, pengawasan keuangan desa, aset/kekayaan milik desa, utang desa dan lain sebagainya. Kajian ini menjadi masukan dalam pembuatan kebijakan pengawalan desa yang lebih baik. Rencana pengawalan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang akan dilakukan oleh Perwakilan BPKP adalah sebagai berikut:

26

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

1. Penerapan SISKEUDES secara Nasional Perwakilan BPKP menginformasikan kepada seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayahnya mengenai penerapan SISKEUDES (d/h SIMDA Desa) secara nasional diikuti dengan terbitnya Permendagri Sistem Keuangan Desa

(saat ini dalam

proses penyusunan). 2. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. Pemberian pemahaman keuangan desa tetap diperlukan sebagai landasan untuk penerapan SIMDA Desa. Target sosialisasi ini ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang melibatkan fasilitator kabupaten, fasilitator kecamatan, kepala desa, BPD, perangkat desa dan pendamping desa. 3. Piloting Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa sebagai desa percontohan Perwakilan BPKP diberi kewajiban untuk melakukan piloting minimal 1 desa berupa pengawalan secara intensif untuk seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Piloting Desa ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung proses pengelolaan keuangan desa sehingga diketahui permasalahan dan diantisapisi sedini mungkin. Desa yang dijadikan piloting selanjutnya menjadi desa percontohan bagi desa yang lain di wilayah masing-maisng. Untuk piloting tingkat pemerintah daerah bisa dilakukan berkoordinasi dengan BPKP Pusat. 4. Perbaikan Regulasi Daerah Dalam penerapan keuangan desa terkadang ditemukan regulasi daerah yang belum

sesuai

dengan

ketentuan

sehingga

diperlukan

perbaikan

dan

penyempurnaan agar pengelolaan keuaagan desa menjadi lebih baik. Perwakilan BPKP berperan untuk memberikan atensi atas hal itu khususnya terkait regulasi sistem dan prosedur keuangan desa, aset desa serta pengadaan barang/jasa di desa. 5. Monitoring Penyaluran Dana Desa Dana Desa disalurkan dari APBN ke desa melalui kabupaten/kota. Perwakilan melalukan monitoring apakah penyaluran dari Kab/kota ke setiap desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai bahan rekomendasi strategis kepada presiden melalui BPKP Pusat.

27

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

6. Inventarisasi Aset/kekayaan Milik Desa Salah satu amanat UU Desa adalah inventarisasi aset desa yang dilakukan bersama antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa. Sampai saat ini inventarisasi tersebut belum dilakukan, Oleh karena itu Perwakilan BPKP harus mendorong pemda agar amanat UU Desa tersebut dapat dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan data awal dalam penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa. 7. Pemberian masukan atau rekomendasi kepada BPKP Pusat terhadap pengawalan pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan sebagai bahan pengambilan kebijakan pengawalan keuangan desa dan rekomendasi strategis presiden. Pengawalan Desa Dalam Jangka Panjang Selain pengawalan yang telah diuraikan di atas, strategi jangka panjang yang dilakukan BPKP dalam melakukan pengawalan keuangan desa adalah: - Membuat grand design akuntansi keuangan desa Saat ini, penatausahaan keuangan desa masih bersifat „pembukuan‟ yaitu pencatatan dengan menggunakan Buku Kas Umum sederhana oleh bendahara desa. Seiring dengan peningkatan SDM desa yang makin memadai maka diperlukan peralihan ke sistem akuntansi yang lebih akuntabel. Tahap awal misalnya menggunakan sistem akuntansi kas menuju akrual (cash toward akrual), berikutnya menggunakan basis akrual (accrual basis) agar sesuai dengan sistem akuntansi yang digunakan pemda saat ini. Perubahan ini dilakukan dengan perencanaan yang matang serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan yang ada. BPKP memiliki kompetensi untuk membuat usulan grand design akuntansi keuangan desa sebagai wujud pengawalan keuangan desa dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan bekoordinasi dengan pihak terkait seperti IAI-KASP dan Kementerian Dalam Negeri. - Membuat grand design aplikasi keuangan desa yang komprehensif Saat ini BPKP telah mengembangkan aplikasi keuangan desa. Dengan adanya aplikasi, diharapkan proses pengelolaan keuangan desa akan semakin mudah dan akuntabel. Proses pengelolaan keuangan desa diharapkan bisa dilakukan melalui aplikasi ini, misalnya terkait dokumen pengadaan barang/jasa, perpajakan, atau hal lain yang dibutuhkan pemerintah desa. Selain keuangan, masih terdapat kebutuhan pemerintahan desa yang perlu difasilitasi dengan aplikasi misalnya pengelolaan kekayaan milik desa, BUM Desa dan kinerja. Oleh karena itu diperlukan grand

strategi aplikasi keuangan desa yang mampu memfasilitasi kebutuhan pemerintah daerah sesuai regulasi dan perkembangan yang ada.

28

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan

- Membuat kajian-kajian strategis terkait keuangan dan pembangunan desa Kajian terkait keuangan dan pembangunan desa strategis sangat diperlukan untuk pengembangan tata kelola desa serta sebagai bahan masukan strategis khususnya bagi stakeholders pembuat keputusan. Kajian-kajian tersebut misalnya konsep pengawasan keuangan desa yang efektif, BUM Desa, pemanfaatan aset desa dan lain-lain. - Peninjauan best practise pengelolaan keuangan desa di luar negeri Peninjauan berupa studi banding ke luar negeri yang pengelolaan keuangan desanya sudah baik bisa menjadi masukan untuk perbaikan regulasi misalnya terkait pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, BUM Desa dan lain sebagainya. - Pengklasifikasian desa berdasarkan mapping akuntabilitas keuangan desa Untuk melihat perkembangan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa serta menilai keberhasilan pengawalan desa yang telah dilakukan maka diperlukan suatu klasifikasi penggolongan/pengelompokan desa. Klasifikasi desa ini dilihat dari sisi akuntabilitas keuangan desa dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditentukan. Klasifikasi ini misalnya membagi desa dalam 3 (tiga) katagori yaitu Baik, Memadai dan Kurang Memadai dalam mengimlementasikan keuangan desa. Indikator yang bisa dikembangkan dalam klasifikasi tersebut misalnya terkait jumlah dan kuantitas SDM, ketepatan waktu penyusunan APB Desa dan penyampaian laporan, kelengkapan SPJ, dan lain sebagainya. Kesepakatan pengkategorian desa ini harus disepakati secara nasional oleh karenanya melibatkan stakeholders terkait misalnya BPK-RI dan Kemendagri.

29

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Bab III REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa), dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

A. Desa, Sejarah dan Kedudukannya Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerahdaerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerahdaerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu: 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

30

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self

government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedudukan pemerintahan desa dapat dilihat pada struktur dasar kewenangan pemerintah sebagaimana digambarkan Sudarno Sumarto, 2004 (Smeru) yang masih relevan sebagai berikut:

31

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Gambar 3.1 Struktur Dasar Kewenangan Pemerintah

Diharapkan konsep pemerintahan desa ini dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat

serta

dapat

mendorong

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya menghasilkan. Sebagaimana penggambaran tersebut di atas, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan yang memadai, diperlukan pengaturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bahkan di tingkat desa.

B. Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat memiliki peran yang sangat strategis dalam penentuan kebijakan terhadap desa. Selain amanat untuk mengalokasian Dana Desa dalam APBN, terdapat peran strategis lainnya berupa pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diatur dalam UU Desa pasal 113, meliputi:

32

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

a.

Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b.

Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada desa;

c.

Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa;

d.

Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

e.

Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa;

f.

Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

g.

Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

h.

Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa;

i.

Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

j.

Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di desa tertentu;

k.

Mendorong percepatan pembangunan perdesaan;

l.

Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan

m. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama desa. Pada tingkat pusat, instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan desa diantaranya yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT). Selain itu juga terdapat Kementerian Keuangan dan kementerian teknis yang mempunyai kegiatan yang didanai dari dana desa. Pemerintah Pusat diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Peraturan Pemerintah yang diamanahkan untuk dibuat diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut: 

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 31);



Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 66);



Keuangan Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 75);



Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 77).

33

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Secara umum, materi yang tersebut diatas telah diatur dalam PP 43 Tahun 2014 jo PP 47 Tahun 2015 dan PP 60 Tahun 2014 jo PP 22 Tahun 2015.

1. Kementerian Keuangan Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN. Pemerintah Pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBN (Dana Desa). Pengaturan terkait Dana Desa lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun anggaran yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari RKUD ke Rekening Kas Desa, dan dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan. Beberapa ketentuan yang diamanatkan kepada Kementerian Keuangan dalam bentuk peraturan menteri sebagai tindak lanjut implementasi UU Desa adalah sebagai berikut: a.

Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (PP Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 14);

b.

Tata Cara Penyaluran Dana Desa (PP Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 18);

c.

Tata Cara Penggunaan Dana Desa (PP Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 23);

d.

Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (PP Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 28).

Kementerian Keuangan telah menindaklajuti amanat tersebut dengan menerbitkan PMK Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Pertanggunjawaban Dana Desa. Peraturan ini selanjutnya dicabut dengan menerbitkan PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang hal yang sama. 2. Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2015, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

34

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa; c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa; d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa; e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa; f.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Beberapa ketentuan yang diamanatkan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk peraturan menteri sebagai tindak lanjut implementasi UU Desa adalah sebagai berikut: a. Penataan Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 32); b. Penetapan Kewenangan Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 39); c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 53); d. Ketentuan Bidang Urusan Sekretariat Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 62); e. Ketentuan Mengenai Pelaksana Teknis (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 64); f. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 70); g. Badan Permusyawaratan Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 79);

35

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

h. Peraturan Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 89); i. Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 99); j. Pengelolaan Kekayaan Milik Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 110). Ketentuan-ketentuan tersebut hingga saat ini masih dalam proses penyusunan untuk merevisi ketentuan/permendagri yang telah terbit sebelum UU Desa. Hingga saat ini, Kemendagri telah menerbitkan beberapa peraturan, yaitu: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan. 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2015, Dalam kaitannya dengan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi: a.

Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;

36

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

b.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;

c.

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;

d.

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;

e.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;

f.

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

g.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Desa PDTT.

Sedangkan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan

pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan

pembangunan

ekonomi

kawasan

perdesaan

sesuai

ketentuan

peraturan

perundangundangan, dengan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; c. Penyusunan pembangunan

norma,

standar,

kawasan

prosedur

perdesaan,

dan

kriteria

pembangunan

di

perencanaan

sarana/prasarana

perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

37

bidang

kawasan

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan

perdesaan,

pembangunan

sarana/prasarana

kawasan

perdesaan,

dan

pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; f.

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan perdesaan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Desa PDTT. Beberapa ketentuan yang diamanatkan kepada Kementerian Desa PDTT dalam bentuk peraturan menteri sebagai tindak lanjut implementasi UU Desa diantaranya adalah sebagai berikut: a. Pengaturan tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan serta pembubaran BUM Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 142); b. Tata kerja sama desa (PP Nomor 43 tahun 2014, Pasal 149); c. Prioritas Penggunaan Dana Desa (PP Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 21). Hingga saat ini, Kemendes PDTT telah menerbitkan beberapa peraturan, yaitu: 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 2. Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Isu yang sempat menjadi polemik adalah mengenai kewenangan antara Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT walaupun telah terbit Perpes 11 Tahun 2015 dan Perpres 12 Tahun 2015 tersebut di atas. Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, secara umum sesuai dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2015,

38

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa (berkaitan dengan aparat pemerintahan desa) sedangkan Kementerian Desa PDTT mempunyai tugas berkaitan dengan pembangunan desa/kawasan desa serta pemberdayaan masyarakat desa (Lebih berkaitan dengan masyarakat desa). Secara singkat, perbandingan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT diuraikan dalam tabel berikut. Gambar 3.2 Kewenangan Kementerian No

Kemendagri

No

Kementrian Desa PDTT Pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar Pengembangan usaha ekonomi desa Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna Pembangunan sarana prasarana desa Pemberdayaan masyarakat desa Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan Pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan Pembangunan ekonomi kawasan perdesaan

1

Penataan desa

1

2

2

4

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Pengelolaan keuangan dan aset desa Produk hukum desa

5 6

Pemilihan kepala desa Perangkat desa

5 6

7

7

8

Pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan Kelembagaan desa

9 10

Kerja sama pemerintahan Evaluasi perkembangan desa

3

3 4

8

Diharapkan koordinasi yang baik di antara kedua kementerian tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga desa sebagai tingkat pelaksana, pada akhirnya tidak mengalami kebingungan karena kebijakan yang berbenturan atau tidak sinkron.

C. Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi mempunyai peran pengawasan dan pembinaan terhadap desa sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 114, meliputi: 1. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur desa; 2. Melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian Alokasi Dana Desa; 3. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;

39

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

4. Melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa; 5. Melakukan

pembinaan

upaya

percepatan

pembangunan

desa

melalui

bantuan

keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; 6. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; 7. Melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa; 8. Melakukan

pembinaan

dan pengawasan

atas

penetapan

Rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan desa; 9. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penataan wilayah desa; 10. Membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan 11. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa kabupaten/kota dan lembaga kerja sama antar-desa. Kaitan dengan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah provinsi dapat mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada desa dalam APBD Provinsi yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APB Desa. Dalam Permendagri 113/2014 pasal 44 dinyatakan bahwa pemerintah wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Hal ini merupakan perwujudan peran pemreintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

D. Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa di tingkat kabupaten/kota diantaranya yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD. Selain itu juga pemerintah

kabupaten/kota

diamanahkan

untuk

menetapkan

berbagai

peraturan

pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota. 1.

Pengalokasian dan penyaluran dana ditransfer ke desa yang dialokasikan dalam APBD

Pemerintah kabupaten/kota sesuai mekanisme dalam PP Nomor 60 Tahun 2014, akan menerima Dana Desa yang selanjutnya akan diteruskan ke desa. Penerimaan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan

40

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

dicatat sebagai Pendapatan Transfer-Pendapatan Transfer Lainnya, sedangkan penyaluran ke desa akan dicatat sebagai Transfer ke desa. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besarannya minimal adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tata cara pengalokasian ADD diatur dalam peraturan bupati/walikota. Pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besarannya minimal adalah 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dalam peraturan bupati/walikota. Selain itu pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa, yang bersumber dari APBD kabupaten/kota. Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota dalam jangka waktu 10 hari setelah KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD. Bagi pemerintah desa, informasi ini dijadikan salah satu bahan penyusunan rancangan APB Desa Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap, dan diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota ke desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.

Penetapan Peraturan Pelaksanaan

Sebagai pelaksanaan dari UU Desa, maka pemerintah kabupaten/kota harus menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai hal-hal sebagai berikut: a.

Pembentukan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8;

b.

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 14;

c.

Perangkat Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50;

41

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

d.

Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 65;

e.

Perencanaan,

Pelaksanaan

Pembangunan

Kawasan

Perdesaan,

sebagaimana

diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 84; f.

Penataan Desa Adat, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 98 dan 101.

Selain itu juga, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun Peraturan Bupati/Walikota mengenai hal-hal sebagai berikut: a.

Batas Wilayah Desa yang Dinyatakan Dalam Bentuk Peta Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 62014, Pasal 8 dan Pasal 17;

b.

Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan serta Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 81 dan pasal 82;

c.

Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 37;

d.

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 12;

e.

Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 96;

f.

Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 97;

g.

Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 105; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 32 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 69;

h.

Pedoman Teknis Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 22;

i.

Pengenaan Sanksi Administratif Atas SILPA Dana Desa yang Tidak Wajar, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 27;

j.

Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Kepada Camat, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23;

k.

Pengaturan Besaran Jumlah Uang Dalam Kas Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 25;

l.

Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 43;

42

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

m. Pembekalan Pelaksana Kegiatan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 61; dan n.

Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Kegiatan

Pembangunan

Desa

sebagaimana

diamanatkan

dalam

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 89. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU Desa meliputi: a.

Memberikan

pedoman

pelaksanaan

penugasan

urusan

kabupaten/kota

yang

dilaksanakan oleh desa; b.

Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

c.

Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

d.

Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

e.

Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;

f.

Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;

g.

Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

h.

Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;

i.

Menyelenggarakan

pendidikan

dan

pelatihan

bagi

Pemerintah

Desa,

Badan

Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; j.

Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

k.

Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;

l.

Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-desa; dan n.

Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Permendagri 113/2014 pasal 44 dinyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib membina

dan

mengawasi

pelaksanaan

pengelolaan

keuangan

desa.

Pemerintah

kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan keuangan desa dimana amanah ini diserahkan ke inspektorat kabupaten/kota untuk melakukan pemeriksaan.

43

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

E. Kecamatan Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai

wilayah

kerja

tertentu

dan

dipimpin

oleh Camat.

Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 101 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23, bupati/walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. Selain itu juga, camat mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APB Desa

dan

Laporan

Pertanggungjawaban

Realisasi

Pelaksanaan

APB Desa

kepada

bupati/walikota. Camat sebagaimana diatur dalam pasal 154 PP Nomor 43 Tahun 2014 melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa, melalui: 1.

Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

2.

Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

3.

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

4.

Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

5.

Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

6.

Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

7.

Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

8.

Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

9.

Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

10.

Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

11.

Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

12.

Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

13.

Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

14.

Fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

15.

Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

16.

Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;

17.

Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan

18.

Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

44

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

F. Pemerintah Desa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebutan „desa‟ disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya „huta/nagori‟ di Sumatera Utara, „gampong‟ di Aceh, „nagari‟ di Minangkabau, „marga‟ di Sumatera bagian selatan, „tiuh‟ atau „pekon‟ di Lampung, „desa pakraman/desa adat‟ di Bali, „lembang‟ di Toraja, „banua‟ dan „wanua‟ di Kalimantan, dan „negeri‟ di Maluku. Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa disajikan dalam tabel sebagai berikut: Gambar 3.3 Perbandingan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Uraian

Pemerintah Daerah

Desa

- Pemilihan Langsung

PILKADA

PILKADES

- Eksekutif

Gub/Bupati/Walikota

Kepala Desa

- Legislatif

DPRD

- Perencanaan Menengah

RPJM Daerah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) RPJM Desa

- Perencanaan Tahunan

RKPD

RKP Desa

- Sumber Pendapatan

- Badan Usaha

DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pendapatan Asli Daerah BUMD

Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pendapatan Asli Desa BUM Des

- Anggaran

APBD

APB Des

- Laporan Tahunan

LPPD, LRA-APBD

LPP Des, LRA-APB Des

- Laporan Kekayaan

Neraca

Lap. Kekayaan Milik Desa

45

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi: 

Kewenangan berdasarkan hak asal usul;



Kewenangan lokal berskala Desa;



Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan



Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

“Hak Asal Usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. “Kewenangan Lokal Berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur menteri, yang akan ditindak lanjuti oleh bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas: a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana kewilayahan; dan c. Pelaksana teknis.

46

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

a. Sekretariat Desa Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa. b. Pelaksana Wilayah Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. c. Pelaksana Teknis Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya pemerintah desa perlu menyusun berbagai peraturan, baik dalam bentuk peraturan desa terkait pengalokasian, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APB Desa sebagai berikut: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73; b. RPJM Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79; c. RKP Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79; PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 58 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 29; d. Pendirian BUM Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 88; PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 132; e. Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 37;

47

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

f. Pengelolaan Kekayaan Milik Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 110; g. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Aset Desa dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 125; h. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 150; i. Pembentukan Lembaga Adat Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 152; j. Pembentukan Dana Cadangan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 19; dan k. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 83.

2. Penghasilan Tetap Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 81 sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus); b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp700.000.000,00

(tujuh

ratus

juta

rupiah)

digunakan

antara

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus); c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp900.000.000,00

(sembilan

ratus

juta

rupiah)

digunakan

antara

Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

48

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap: a. Kepala Desa; b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50%. Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Badan Permusyawaratan Desa Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat

kebersamaan,

serta

meningkatkan

partisipasi

dan

pemberdayaan

masyarakat, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan

dalam

Permusyawaratan

keputusan Desa

dan

hasil

musyawarah

Pemerintah

Desa

dijadikan dalam

dasar

oleh

menetapkan

Badan

kebijakan

Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

49

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis yangmasa keanggotaannya selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kelembagaan Masyarakat Desa Di dalam UU Desa diatur mengenai kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukannya LKD diatur dalam Peraturan Desa, dengan rincian tugas: a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa; b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh LKD sebagai berikut: a.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b.

Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

c.

Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;

d.

Menyusun

rencana,

melaksanakan,

mengendalikan,

melestarikan,

dan

mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; e.

Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

f.

Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

g.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

50

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

5. Desa Adat Desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul. Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.

51

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Bab IV PENUTUP Profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat perlu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pengguna jasa profesi tersebut. Tanpa kepercayaan, profesi tersebut akan musnah. Hal ini pun merupakan tuntutan bagai APIP dalam memberikan jasa konsultasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Terus meningkatkan kemampuan merupakan tuntutan mutlak yang harus selalu dilakukan. Salah satu hal nyata yang penting dilakukan adalah selalu meng-update peraturan. Peraturan terkait pengelolaan keuangan desa akan terus berkembang dengan seluruh aspeknya sebagaimana pengelolaan keuangan daerah yang lebih dahulu berkembang. Salah cara untuk terus mengupdate pengetahuan diantaranya mengikuti diskusi atau forum yang membahas tentang pengelolaan keuangan desa. Saling membagi pengetahuan akan saling mempercepat pemahaman pengelolaan keuangan desa. Untuk BPKP telah disediakan forum internal berupa forum diskusi pengawalan akuntabilitas pengelolana keuangan desa di warga.bpkp.go.id. Namun, di dunia maya, forum diskusi khususnya pengelolaan keuangan desa juga cukup banyak. Terkait kebijakan pengawalan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan BPKP, perwakilan diharapkan mampu mengimplementasikannya dengan baik di daerah dengan selalu berkoordinasi dengan BPKP Pusat. Masukan dan saran perbaikan sangat diharapkan agar kebijakan pengawalan ini dapat berjalan lebih baik dan efektif. Dan sebagai penutup, semoga seluruh upaya pengawalan yang dilakukan ini berguna dan bermanfaat sebagai sumbangsih untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa dan negara.. kontribusi yang berharga bagi desa di Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridhoNya atas niat kita bersama ini untuk dapat mewujudkan cita-cita luhur kita bersama.

52

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

DAFTAR PUSTAKA 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

5.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

6.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;

7.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

8.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraaan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

53

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 20. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

247/PMK.07/2015

tentang

Tata

Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa. 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 25. Sudarno Sumarto, Asep Suryahad, dan Alex Arifianto, 2004. Tata Kelola Pemerintahan Dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi Di Indonesia. SMERU Research Institute, Jakarta. Maret 2004. 26. http://pmd.kemendagri.go.id 27. http://www.kemendesa.go.id 28. http://www.djpk.depkeu.go.id

54

Modul 1 : Kebijakan Pengawalan BPKP & Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

TIM PENYUSUN

Pengarah Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

Pembantu Penanggung Jawab Kasubdit Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III.2

Penyusun Syukri Adrian Puspawijaya Robertus Gatot Megantoro Akhmad Basori Julia Dwi Nuritha Siregar Arief Irwanto Lasantu Azhary Rivai Siregar

Usulan perbaikan atas modul ini sangat kami harapkan, usulan dapat dikirimkan via email: [email protected] dan [email protected]

55