Mencintai Bangsa Dan Negara_Sugeng Haryono

Mencintai Bangsa dan Negara Sugeng Haryono

1.1. Latar Belakang Mencintai Bangsa dan Negara tidak bisa di pisahkan dari mencintai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena Pancasila merupakan sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga hal itu tidak bisa dipisah-pisahkan dan merupakan satu-kesatuan yang utuh, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara yang mengatur sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Perjalanan panjang yang kita lalui telah menjadikan catatan sejarah bagi Bangsa Indonesia. Tahapan demi tahapan proses sejarah yang kita lalui sampai pada terbentuknya bangsa dan negara Indonesia yang dimulai sejak masa sebelum penjajahan, yang di awali dengan berdirinya kerajaan-kerajan yang bercorak hindhu, budha, dan islam, begitu pula pada masa selama penjajahan, yang ditandai dengan berdirinya organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kebangkitan Budi Utomo telah menimbulkan rasa kebangkitan nasional yang kemudian menjadi pelopor berdirinya berbagai organisasi pergerakan nasional lainnya di tanah air, baik pergerakan nasional yang bercorak nasionalisme dan bercorak islam, seperti halnya pada masa perebutan serta mempertahankan kemerdekaan sampai dengan pada masa pengisian kemerdekaan, telah menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda-beda sesuai dengan jamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbedabeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan serta kecintaan pada kebersamaan. Kesemuanya itu tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi kekuatan yang

mampu mendorong proses

terwujudnya bangsa dan negara Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbinekatunggalika. Semangat perjuangan untuk mencintai bangsa dan negara harus dilandasi oleh keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keihklasan. Sedang dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, kita sebagai bagaian dari bangsa Indonesia harus tetap pada jati dirinya yang berjiwa patriotik dan cinta tanah air di dalam perjuangan non fisik sesuai dengan profesi masing-masing di dalam semua 1

aspek kehidupan untuk menuju kemandirian dan kemartabatan kita sebagai bangsa Inonesia,. Mencintai bangsa dan negara, kita harus berbenah diri atau melakukan perbaikan diri, perbaikan yang di mulai dari diri sendiri dengan harapan mampu untuk memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan tujuan dan cita-cita kita di dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

1.2. Tujuan Ada beberapa tujuan yang ingin disampaikan penulis didalam penulisan makalah dengan tema ”Mencintai Bangsa dan Negara”, selain untuk dipresentasikan di kelas, yang merupakan salah satu bagian dari tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Nasional 1949 – Jakarta, penulis juga mengharapkan dengan hadirnya makalah ini, dapat menjadikan rangsangan bagi pendengar pada saat dipresentasikan atau pembaca makalah ini untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa kecintaan pada bangsa dan Negara Indonesia, sehingga dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis sebagai warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggungjawab, serta diharapkan mampu menghayati, memahami, dan mengimplementasikan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga nantinya dapat mengatasi berbagai masalah dasar di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pemikiran kritis dan bertanggungjawab. Apalagi disaat sekarang ini, semangat nasionalisme dan kebersamaan kita sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara mulai terkikis, dan yang lebih menyedihkan Pancasila sudah terpinggirkan dan hampir terlupakan. Untuk itu dengan hadirnya makalah ini diharapkan bisa menumbuhkan kembali semangat nasionalisme kita dengan merefleksikan pemahaman dan pengamalan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mencintai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 merupakan mencintai bangsa dan Negara Indonesia, selain itu juga dengan hadirnya makalah ini bisa menambah pengetahuan dan berharap dapat memberikan kemaslahatan dan bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman. Aamiin.

2

1.3. Metode Penulisan Dalam metode penulisan makalah ini, saya sebagai penulis membaca buku-buku, searching di internet yang berkaitan dengan topik penulisan makalah ini, dan menganalisis bukti-bukti tertentu untuk memperoleh fakta dan kesimpulan yang kuat untuk pengumpulan suatu bahan untuk dijadikan suatu makalah agar data yang terkumpul mampu memberikan penegasan pada makalah ini.

BAB II Permasalahan Perbaikan diri, perbaikan yang dimulai dari diri sendiri merupakan salah satu bentuk mencintai bangsa dan negara. Sudah selayaknya perihal seperti ini mendapat perhatian yang serius, karena ada hal-hal yang sangat mendasar yang lebih dari satu dekade telah terkikis semangat nasionalisme dan jati diri bangsa Indonesia yang diakibatkan oleh krisis kemiskinan. Krisis kemiskinan dalam banyak hal itulah, yang selalu melilit didalam tata kehidupan masyarakat. Krisis kemiskinan sosial dan ekonomi disatu sisi serta kemiskinan akhlak dan mental disisi yang lain. Akumulasi krisis kemiskinan sosial dan ekonomi yang kita rasakan telah membuat bangsa ini keluar dari rel atau tatanan yang ada, dan ditambah krisis kemiskinan akhlak dan mental yang tumbuh disegala lini segi kehidupan yang menambah kompleksitas dan rumitnya permasalahan bangsa Indonesia. Tekanan krisis kemiskinan sosial dan ekonomi yang bangsa Indonesia rasakan telah menjadikan ke arah pertentangan, permusuhan, saling menghujat, saling mencaci-maki, menghina, mengolokolok, saling serang, dan saling mempermalukan yang satu dengan yang lainnya antar anak bangsa, dan telah menjauhkan dari rasa solidaritas dan kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia. Krisis kemiskinan akhlak dan mental yang menjalar begitu cepat dan susah untuk dikendalikan bahkan sudah menjadi tradisi atau budaya yang telah menjadikan bangsa ini menjauh dan terus menjauh dari kemartabatan dan kepatutan. Banyak hal terjadi akibat krisis kemiskinan akhlak dan mental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu hal akibat krisis kemiskinan akhlak dan mental yang berdampak sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah korupsi yang telah mengakar dari level atas sampai level terbawah. Hanya satu hal saja bisa menjauhkan

3

kemartabatan dan harga diri bangsa Indonesia. Bagaimana kalau banyak hal ? Seharusnya kita bisa menyatukan antara jiwa dan raga serta ucapan dan tindakan semata-mata karena Allah ta'ala untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia, sehingga nantinya bisa menjadi suri teladan bagi generasi selanjutnya. Tetapi apa yang terjadi sekarang ? Badan atau raga di dekatkan dengan Allah ta'ala, akan tetapi ruh dan jiwa sengaja di jauhkan dengan Allah ta'ala. Ibadah ya terus beribadah, raga di bawa di hadapkan Allah ta'ala, sementara ruh, jiwa, dan hati di bawa ke hal lain yaitu korupsi, dan lain-lain. Krisis kemiskinan sosial, ekonomi, akhlak, dan mental telah melunturkan rasa nasionalisme dan jati diri bangsa Indonesia. Dan semakin menjatuhkan kemartabatan bangsa Indonesia itu sendiri, maka tak heran kalau Malaysia dengan sengaja dan berani melecehkan, menghina, menampar harkat dan martabat kita sebagai anak bangsa Indonesia. Apa yang kita dapat kita perbuat ? Tidak banyak yang dapat kita perbuat, sama persis, seperti cerita orang kaya yang melecehkan dan menghina orang miskin. Apa yang dapat diperbuat orang miskin ? Tidak banyak yang dapat diperbuat oleh orang miskin. Apalagi orang miskin yang telah terkikis harkat dan martabatnya. Orang miskin tidak akan berani membalas atau melawan pada orang yang kaya, karena orang miskin tidak mempunyai apa-apa atau tidak mempunyai kebanggan untuk melawan orang yang kaya, walaupun melawan akan konyol sendiri. Orang miskin hanya pasrah sambil membalikan badan dan hanya menggrutu di dalam hatinya. Sekarang apa yang akan kita perbuat terhadap Malaysia yang adigang adigung adiguna ? Sama persis seperti orang miskin tadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa mengedepankan diplomatik dengan sedikit polesan, bahwa perang bukan jalan yang terbaik, kita harus selesaikan dengan cara dialok yang sebenarnya untuk menutupi kelemahan kita, dan memang hanya itu senjatanya. Kita tidak mungkin dengan jalan perang. Karena kalau jalan perang dilakukan kita akan lebih terpuruk lagi dan akan jatuh ke jurang kemiskinan, dengan menambah beban hutang yang semakin menumpuk dan terus menumpuk. Perang dengan Malaysia memang bukan jalan terbaik, karena kita saat ini bukan tandingannya. Secara finansial, perekonomian, peralatan militer, dan dukungan Malaysia (UK dan sekutunya) jauh lebih unggul dari kita. Justru kita harus berhati-hati jangan sampai terprovokasi dalam permainan Malaysia. Kalau kita terpancing dan menyerang lebih dulu berarti kita sudah masuk perangkap permainan Malaysia. Dan Malaysia sudah mempunyai legalitas untuk menyerang balik dengan berbagai alasan dan pembenaran yang tidak masuk di akal. Mungkin legalitas ini, yang selama ini ditunggu-tunggu Malaysia, karena banyak kejadian yang bersifat provokatif dan memancing supaya kita marah dan menyerang dengan melanggar zona wilayah kedaulatan kita, di sekitar ambalat, setelah Ligitan dan Sipadan 4

berhasil dicaplok. Kita belum saatnya untuk perang, justru kita harus banyak berbenah, tetapi kita tidak tahu dari mana memulainya ? Kita lupakan sejenak tentang Malaysia, biarlah harkat dan martabat kita dihina dan dilecehkan oleh Malaysia, kita sesama anak bangsa juga saling melecehkan, saling merendahkan, saling menghujat, saling menyalahkan, saling tuding-menuding, dan saling memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang jauh dari kemartabatan dan kepatutan yang sudah tidak ingat lagi ke generasi penerus bangsa yang dikemas dengan korupsi berjamaah yang hampir di semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus berbesar hati seperti yang telah diajarkan oleh nenek moyangku dahulu kala, apabila kita dihina dan dilecehkan sambil mengangkat telapak tangan kanan dan diusap-usapkan di atas dada sambil mengucapkan astagfirullah al azim. Kuatkanlah anak bangsa ini ya Allah, dan ampunilah serta sadarkanlah anak bangsa ini yang korupsi, karena semua ini salah satu sebab dari akibat korupsi yang berkepanjangan disemua sendi kehidupan yang susah dikendalikan dan tidak tahu kapan budaya korupsi ini akan berakhir, yang telah menyengsarakan dan melunturkan rasa nasionalis kita sebagai anak bangsa.

BAB III Pembahasan 3.1. Landasan Teori Mencintai Bangsa dan Negara Indonesia, tak lepas dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu inti dari mata kuliah Pengembangan Kepribadian yang akan melahirkan warga negara yang memiliki jiwa dan semanagt patriotisme, nasionalisme yang tinggi, dan tindakannya mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Selain sebagai pembentukan akhlak dan moral, di dalam mata kuliah pengembangan kepribadian mempunyai tujuan yang sangat jelas agar para sarjana Indonesia kelak memiliki kualifikasi dan semangat Pancasila yang di aplikasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dari mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu : 1. Taqwa kepada Allah - Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini dan dipeluknya, serta memiliki sikap tenggang 5

rasa atau toleransi terhadap agama/keyakinan orang lain. 2. Berjiwa Pancasila sehingga segala keputusan dan tindakan mencerminkan prinsipprinsip Pancasila serta memiliki integritas moral yang tinggi, yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi maupun golongannya. 3. Memiliki wawasan yang komprehensif dan pendekatan yang integral dalam mensikapi permasalahan kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Menurut Keputusan Dirjen Dikti No.267/Dikti/Kep/2000, antara lain dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dengan adanya pembekalan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan memiliki kompetensi. Kompetensi disini diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap maupun melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sedang komptensi lulusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggungjawab warga negara dalam hubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Yang dimaksud dengan cerdas adalah

tampak pada kemahiran,

ketepatan dan keberhasilan dalam bertindak. Sedang sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi serta etika ajaran agama dan budaya. Oleh karena itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang bersifat cerdas dan penuh rasa tanggung

jawab dari

mahasiswa dengan beberapa perilaku, yaitu: 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati

nilai-nilai

falsafah bangsa Indonesia. 2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. 3. Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

6

5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara NKRI diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasionalnya sebagaimana yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi globalisasi setiap warga negara NKRI pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya harus tetap pada jati dirinya yang berjiwa patriotik dan cinta tanah air di dalam perjuangan non fisik sesuai dengan profesi masingmasing di dalam semua aspek kehidupan.

3.2. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Dalam UU No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39, ayat 2 dinyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokok dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Di Perguruan Tinggi Pendidikan Kewarganegaraan diejawantahkan salah satunya melalui mata kuliah Pendidikan Kewiraan yang

diimplementasikan sejak UU No. 2/1989 diberlakukan sampai pada

pemerintahan Bapak H. M. Soeharto berakhir. Pendidikan Kewiraan lebih menekankan pada Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Adapun yang dimaksud dengan Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasai oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, usaha bela negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air (wilayah nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Adapun wujud dari usaha bela negara yang dimaksud adalah kesiapan dan kerelaan dari setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan menitikberatkan perhatian pada kemampuan penalaran ilmiah yang kognitif dan afektif tentang bela negara dalam rangka ketahanan nasional.

7

Dengan adanya penyempurnaan kurikulum pada tahun 2000, materi pendidikan kewiraan disamping membahas tentang PPBN juga ditambah dengan pembahasan tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Kemudian sebutan Pendidikan Kewiraan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan, yang menurut Keputusan Dirjen Dikti No.267/Dikti/ Kep/2000, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) merupakan salah satu komponen yang

tidak dapat

dipisahkan dari kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam susunan kurikulum inti Perguruan Tinggi di Indonesia. Sedang yang dimaksud dengan pendidikan sebagaimana terdapat dalam UU No.2/1989 tentang sistem pendidikan nasional, Bab I, ayat (7) adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan/ atau latihan bagi perannya di masa mendatang. Kewarganegaraan berasal dari kata dasar ”warga”, berarti sekelompok orang yang menjadi anggota suatu negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Setelah mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi Kewarganegaraan, maka mempunyai arti kesadaran dan kecintaan serta berani membela bangsa dan negara. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan atau latihan dalam rangka mengembangkan atau menumbuhkan kesadaran, kecintaan, kesetiaan dan keberaniannya untuk berkorban demi membela bangsa dan negara.

3.3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No.267/Dikti/2000, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, adalah : a. Tujuan umum Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasara kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

8

b. Tujuan khusus 1. Agar mahasiswa dapat memahami

dan melaksanakan hak dan kewajiban secara

santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggungjawab. 2. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggungjawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. 3. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai

dengan nilai-nilai

kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

3.4. Landasan Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan a. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan Setiap warga negara dituntut untuk hidup berguna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi masa depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional. Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realitas global tersebut yang digambarkan sebagai kehidupan yang penuh paradoks dan ketakterdugaan itu. Untuk itu kepada setiap warga negara diperlukan adanya pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup bagi setiap warga negara. Pokok bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara, yang semua itu berpijak pada budaya bangsa. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku yang cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa yang calon sarjana/ilmuan warga negara kesatuan Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEK dan seni. Sebab kualitas warga negara yang baik adalah sangat ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya.

9

b. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu berobjek, mempunyai metode, sistematis dan bersifat universal. Objek pengetahuan ilmu yang ilmiah itu harus jelas baik material maupun formalnya. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sedang objek formal sudut pandang tertentu yang dipilih atau yang dijadikan ciri untuk membahas objek material tersebut. Objek material dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah segal ahal yang berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non empirik, yang berupa wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedang objek formalnya adalah mencakup dua segi, yaitu : 1. Segi hubungan

antara warga negara dengan negara (termasuk hubungan

antara warga negara). 2. Segi pembelaan negara. Objek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No.267/Dikti/Kep/2000, pokok-pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, mencakup: a. Hak dan kewajiban warga Negara. b. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. c. Demokrasi Indonesia. d. Hak asasi manusia. 2.

Wawasan nusantara.

3.

Ketahanan nasional.

4.

Politik dan strategi nasional.

c. Rumpun Keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) disejajarkan Civics Education yang dikenal di berbagai Negara. Sebagai bidang studi ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan bersifat interdisipliner bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu Kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu. Maka dalam upaya pembahasan dan pengembangannyapun perlu dibantu oleh disiplin ilmu-ilmu yang

10

lain seperti: ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi, administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa dan ilmu filsafat.

3.5. Landasan hukum a.

Undang-Undang Dasar 1945 1.

Pembukaan UUD 1945 alenia ke dua tentang cita-cita

mengisi kemerdekaan, dan alinea ke empat khususnya tentang tujuan negara. 2.

Pasal 30 ayat (1), Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib

ikut serta alam usaha pembelaan negara. 3.

Pasal 31 ayat (1), Tiap-tiap warga negara berhak

mendapatkan pengajaran. b.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982

Undang-Undang No.20/1982 adalah tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Kemanan Negara Republik Indonesia. 1. Pasal 18 Hak

dan kewajiban warga

negara yang diwujudkan dengan

keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. 2.

Pasal 19, ayat (2) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu: a. Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan dalam gerakan pramuka. b. Sikap lanjutan dalam bentuk Pendidikan Kewiraan pada tingkat Pendidikan Tinggi. c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 Undang-Undang No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa: ”Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar

11

menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

3.6. Landasan Ideal Landasan ideal pendidikan kewarganegaraan yang sekaligus menjadi jiwa dikembangkannya Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat menjiwai semua konsep ajaran Kewarganegaraan, yang dalam sistematikanya dibedakan atas tiga hal, yaitu: Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga hal ini hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan sebagai kesatuan. a. Pancasila sebagai Dasar Negara Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pola pelaksanaanya terpancar dalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dan selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran persatuan yang berfungsi sebagai dasar negara (dalam kesatuan organis) merupakan landasan dirumuskannya wawasan nusantara, dan pokok pikiran kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial yang berfungsi sebagai tujuan negara (dalam kesatuan organis) merupakan tujuan wawasan nusantara. Tujuan negara dijabarkan langsung dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu tujuan berhubungan dengan segi keamanan dan segi kesejahteraan dan tujuan berhubungan dengan segi ketertiban dunia. Berdasarkan landasan itu maka wawasan nusantara pada dasarnya adalah sebagai perwujudan nilai sila-sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan kristalisasi nilai-nilai lihur yang diyakini kebenarannya. Perwujudan

nilai-nilai luhur Pancasila terkandung juga dalam

12

wawasan nusantara, demi terwujudnya ketahanan nasional. Dengan demikian ketahanan nasional itu disusun dan dikembangkan juga tidak boleh lepas dari wawasan nusantara. Perwujudan nilai-nilai Pancasila mencakup lima bidang kehidupan nasional, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan landasan, yang disingkat dengan (poleksosbud Han-Kam), yang menjadi dasar pemerintahan ketahanan nasional. Dari lima bidang kehidupan nasional itu bidang ideologilah yang menjadi landasan dasar, berupa Pancasila sebagai pandangan hidup yang menjiwai empat bidang yang lainnya. Dasar pemikiran ketahanan nasional di samping lima bidang kehidupan nasional tersebut yang merupakan aspek sosial pancagatra didukung pula adanya dasar pemikiran aspek alamiah triagatra. c. Pancasila sebagai Ideologi Negara Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan konsep-konsep dasar yang memberikan arah dan tujuan menuju pencapaian cita-cita bangsa dan negara. Cita-cita bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila itu terpancar melalui alinea ke dua Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita untuk mengisi kemerdekaan, yaitu: bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bersatu merupakan bekal untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur, dengan sistem berdaulat. Cita-cita mengisi kemerdekaan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur harus diisi dengan pembangunan nasional, tanpa pembangunan nasional cita-cita bangsa untuk mengisi kemerdekaan tidak akan terwujud. Sebagai perbandingan, di beberapa negara juga dikembangkan materi Pendidikan Umum/General Education/Humanities) sebagai pembekalan nilai yang mendasari sikap dan perilaku warga negaranya. 1. Amerika Serikat: History, Humanity, dan Philosophy. 2. Jepang: Japanese History, Ethics, dan Philosophy. 3.

Filipina: Philipino, Family Planning, Taxation and Land

Reform, the Philiphine New Constitution, dan studi of Human Rights.

13

BAB IV 4.1. Penutup Perbaikan yang di mulai dari diri sendiri, bisa menumbuhkan dan mengembangkan rasa kecintaan kita pada bangsa dan Negara, karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau bukan kita yang mencintai negeri ini, siapa lagi, untuk itu, kita bersama-sama memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis sebagai warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggungjawab, serta diharapkan mampu untuk menghayati, memahami, dan mengimplementasikan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga nantinya dapat mengatasi berbagai masalah dasar di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pemikiran kritis dan bertanggungjawab. Demikianlah, dengan hadirnya makalah ini tentang Mencintai Bangsa dan Negara, semoga menambah pengetahuan serta berharap dapat memberi kemaslahatan dan bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman. Aamiin. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam.

4.2. Kesimpulan Dari tulisan di atas dapat saya simpulkan, bahwa pada kenyataannya kita melihat perkembangan bangsa dan negara saat ini, terasa begitu sulit diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang begitu komplek yang di hadapi bangsa ini, tapi setidaknya kita masih mempunyai landasan, walaupun landasan itu dipinggirkan dan dilupakan kita masih bersyukur, bahwa kita masih memiliki Pancasila. Pancasila sebagaimana kita yakini merupakan jiwa, kepribadian, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Disamping itu juga telah dibuktikan dengan kenyataan sejarah bahawa Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan karena menjadikan bangsa Indonesia bersatu. Dengan adanya persatuan dan kesatuan tersebut jelas mendorong usaha dalam menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan. Ini membuktikan dan meyakinkan tentang Pancasila sebagai suatu yang harus kita yakini karena Pancasila digali dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali, untuk menyamakan persepsi, apa yang menjadi landasan dan tujuan kita di dalam berbangsa dan bernegara, seperti yang terkandung 14

di dalam Pancasila dan Mukadimah (Preambule) UUD 1945. Kita bangsa Indonesia sudah sepakat dan sudah tidak bisa diganggu gugat lagi serta sudah menentukan arah yang sangat jelas sebagai bangsa dan negara yang di bentuk sangat demokratis. Berawal dari perbaikan diri, perbaikan yang di mulai dari diri sendiri, kita bisa melaksanakan Pancasila dan Mukadimah (Preamule) UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dan hanya itulah satusatunya jalan untuk menyelesaikan keterpurukan yang begitu komplek yang sedang dihadapi bangsa ini, dan tidak ada jalan lain, hanya itulah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Oleh karena itu menyamakan persepsi tentang Pancasila dan Mukadimah (Preambule) UUD 1945 sangat penting untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kita tidak boleh terlena dan di lenakan, kita telah melalui masa-masa sulit dan telah menjadi rentetan sejarah yang panjang, dan sejarah panjang yang kita lalui merupakan pembelajaran yang sangat berharga dan tak terhingga nilainya, dan itu suatu proses untuk menuju kemandirian bangsa yang bermartabat. Yang kita butuhkan hanya menyamakan persepsi dan melaksanakan secara muni dan konsekwen apa yang terkandung di dalam Pancasila dan Mukadimah (Preambule) UUD 1945, karena di sinilah yang menjadi landasan dan tujuan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Kita semua tahu apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan keseluruhan naskah yang terdiri dari Mukadimah (Preambule), pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan), dan Mukadimah (Preambule) terdiri atas 4 Alinea, yang harus menjadi landasan dan menjiwai sistem di dalam ketatanegaraan dan pemerintahan, dimana pada bagian akhir mukadimah tersebut dicantumkan Pancasila, dan kemudian batang tubuh yang mengatur sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta bagian terakhir adalah Penjelasan. Mukadimah (Preambule) dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu-kesatuan yang bulat dan utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Kita tidak boleh meminggirkan, melupakan, dan mengabaikan Pancasila dan Mukadimah (Preambule) UUD 1945 karena Pancasila dan Mukadimah (Preambule) UUD 1945 yang akan memberikan arah ke mana kita mau menuju dan juga sebagai pengingat agar kita jangan sampai salah arah.

4.3. Daftar Pustaka Referensi:

15

H. E. Hassan Saleh, Drs., Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Jakarta: Penerbit Audi Grafika, 2009.

16