Memahami Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Kadeham)

 MEMAHAMI PENDIDIKAN KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA (KADEHAM)

Disusun Oleh: Kadek Elda Primadistya (022125003) Della Vionita Minagi (022125001) Ning Ayu Khuthrunnada Khuthrunnada (022125002)

Dosen Pengajar: Ahmad Cholil

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRISAKTI 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah KADEHAM yang berjudul MEMAHAMI PENDIDIKAN KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA ini dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak Ahmad Cholil selaku dosen mata kuliah KADEHAM yang telah memberikan bimbingannya, dan kepada teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Saran dan kritik yang membangun, sangat diharapkan agar kelak dapat memberikan karya yang lebih baik lagi. Akhir kata, semoga makalah ini berguna bagi penulis pada umumnya, dan bagi para pembaca pada khususnya. Semoga setiap tingkah laku kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa.

Jakarta, Maret 2013 Penulis

DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………………………………………………. i Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………………………………………………………………………………………. 1 B. Rumusan Masalah ……………………………………………………………………………………………………………... 1 C. Manfaat dan Tujuan Makalah …………………………………………………………………………………………….. 1 D. Metode Penelitian ………………………………………………………………………………………………………….. 1 -2 BAB II MASALAH

A. Pentingnya Mempelajari KADEHAM …………………………………………………………………………………... 3 BAB III PEMBAHASAN

A. Landasan Pendidikan KADEHAM …………………………………………………………………………………….. 4 -5 1. Landasan Hukum ………………………………………………………………………………………………………. 4 -5 2. Landasan Konseptual …………………………………………………………………………………………………… 5 B. Pendidikan KADEHAM dan Visi Indonesia 2030 ………………………………………………………………. 5 -7 C. Hakikat Visi dan Misi Pendidikan KADEHAM ………………………………………………………………………. 7 1. Hakikat Pendidikan KADEHAM …………………………………………………………………………………….. 7 2. Visi, Misi, Tujuan Pendidikan KADEHAM ………………………………………………………………………. 7 D. Tujuan Pendidikan KADEHAM ………………………………………………………………………………….……… 7 -8 E. Kompetensi Pendidikan KADEHAM …………………………………………………………………………………. 8 -9 F. Penyelenggaraan Pendidikan KADEHAM ………………………………………………………………………. 9 -10 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ………………………………………………………………………………………………………………………. 11 B. Saran …………………………………………………….…………………………………………………………………………. 11 BAB V PENUTUP ………………………………………..……………………………………………………………………………………… 12 DAFTAR PUSTAKA ………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………

13

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia 2030 yang lebih mengarah pada tantangan non fisik, kondisi ini menuntut bela Negara dalam berbagai aspek. Untuk itulah bangsa Indonesia harus menyusun rumusan/konsep bela Negara yang dikaitkan dengan lingkungan strategi yaitu pemahaman tentang wilayah Negara yang berada dalam kesatuan dan persatuan pedidikan kewarganegaraan. Pendidikan KADEHAM pada hakikatnya

adalah

pendidikan

kewarganegaraan

dalam

arti

luas,

dan

pendidikan

kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib disemua jenjang perguruan tinggi maka dari itu pendidikan KADEHAM merupakan pendidikan yang wajib diberikan bagi mahasiswa di lingkup TRISAKTI, hal ini tertuang dalam UU lama, yaitu UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan selanjutnya tetap dipertahankan sebagai pendidikan wajib menurut ketentuan baru UU system pendidikan nasional, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. Rumusan Masalah

1. Apa landasan hukum pendidikan KADEHAM di Indonesia? 2. Apa itu pendidikan KADEHAM? 3. Apa yang menjadi tujuan dari pendidikan KADEHAM? 4. Bagaimana penyelenggaraan penyelenggaraan KADEHAM di Indonesia? C. Manfaat dan Tujuan Makalah

1. Mengetahui landasan pendidikan KADEHAM 2. Mengetahui hakikat, visi, misi pendidikan KADEHAM 3. Tahu tujuan dari adanya pendidikan KADEHAM KADEHAM D. Metode Penulisan

Dalam penyusunan dari makalah ini, penulis menggunakan metode, yaitu Metode Kepustakaan :

Dalam metode ini penulis penulis menggunakan beberapa beberapa buku, internet serta sumber sumber lain yang berkaitan dengan judul karya tulis ini agar dapat membantu penulis dalam penyusunan karya tulis ini.

BAB II MASALAH A. Pentingnya Mempelajari KADEHAM

Sebuah bangsa selalalu dipahami sebagai sebuah solidaritas yang mendalam dan komprehensif. Solidaritas dan persaudaraan sebuah bangsa dapat berupa kesamaan etnis, kepercayaan, agama, sejarah,kepentingan, sejarah,kepentingan, dan hubungan darah. Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan manusia indonesia yang profesional dan berkualitas moral kebangsaan yang mewujudkan dalam sikap dan perilaku cinta tanah air dan yakin akan perjuangan menuju cita-cita nasional. Pendidikan Kadeham dalam arti luas merupakan proses yang berkaitan dengan upaya pengembangan diri seseorang pada tiga aspek kehidupannya. Ketiga aspek tersebut meliputi pandangan hidup, sikap hidup, dan ketrampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut dilaksanakan dengan bentuk formal dalam sistem perkuliahan. Untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang santun diperlukan Pendidikan KADEHAM agar peserta didik sebagai warga negara tidak sekedar mampu membaca dan berhitung. Peserta didik sebagai warganegara perlu memahami fungsi pemerintahan yang demokratis sebagai konstitusi (UUD 1945) 1945) dan memahami konsep operasional secara bebas. Hal ini karena kekuatan suatu bangsa terletak pada kemampuan warganegara untuk mengambil keputusan secara rasional. Selanjutnya Pendidikan Kadeham juga tidak hanya penting bagi negara-negara yang sedang dalam transisi menuju demokrasi seperti indonesia, tetapi juga bagi negara-negara yang telah mapan demokrasinya. demokrasinya.

BAB III PEMBAHASAN

A. Landasan Pendidikan KADEHAM 1. Landasan Hukum 

Pasal 27 ayat 3: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”



Pasal 30 ayat 1: “tiap -tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara”





Undang-Undang Nomor: 20/1982 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara Pendidikan Kewiraan berdasarkan SK Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan,dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1973



Undang-Undang Nomor: 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)



Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi (SK Dirjen Dikti) 1993 menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk Mata Kuliah Dasar Umum



Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1994; menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah umum bersama dengan Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila



Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 19/1997 menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk muatan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan komponen mata kuliah umum di PT yang wajib ditempuh oleh mahasiswa



SK Dirjen Dikti Nomor: 151/2000 menyatakan bahwa Pendidikan Kewiraan bermuatan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk Mata Kuliah Pengembangan Pengembangan Kepribadian (MPK), wajib ditempuh oleh mahasiswa



SK

Dirjen

Dikti

Nomor:

267/2000

menyatakan

bahwa

Pendidikan

Kewarganegaraan dan PPBN termasuk MPK yang merupakan kurikulum inti di PT serta wajib diikuti oleh setiap mahasiswa 

SK Dirjen Dikti Nomor: 232/2000 tentang Pedoman Penyusuna Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa



Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 38/DIKTI/Kep/20 38/DIKTI/Kep/2002 02 tentang Rambu-Rambu



Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Undang-Undang Nomor: 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan

bahwa

kurikulum

Bahasa,Agama,Kewarganegaraan.

wajib

di

PT

ialah

Pendidikan



Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/20 43/DIKTI/Kep/2006 06 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi

2. Landasan Konseptual

Pendidikan KADEHAM tidak sekedar untuk mengantar peserta didik untuk memahami keragaman budaya, tetapi sekaligus mengantarkan mereka untuk menghayati nilai-nilai bersama yang bisa di-sharing sebagai dasar dan pandangan hidup bersama. Dengan pendidikan KADEHAM, beragam keyakinan, tradisi, adat, dan budaya akan memperoleh tempat dan posisinya secara wajar. Sikap simpati, apresiasi, dan empati terhadap budaya yang berbeda akan tertanam. Hal ini bisa terjadi karena pendidikan KADEHAM KADEHAM memang menolak dominasi-hegemoni budaya yang berujung pada terbangunnya terbangunnya kultur monolik. Orientasi pada tumbuh-kembangnya kesadaran budaya hendaknya dimaknai sebagai situasi biophily , yakni perasaan cinta kepada segala sesuatu yang bukannya situasi necrophily, yakni perasaan cinta kepada materi atau kebendaan belaka. Dengan demikian, pengkajian muatan local dalam Pendidikan KADEHAM akan menjadi subversive-force, yang mengubah dan memperbaharui keadaan, sekaligus menyadarkan dan memberdayakan manusia Indonesia sesuai dengan visi Indonesia 2030. B. Pendidikan KADEHAM dan Visi Indonesia 2030

Setiap bangsa memerlukan sebuah pernyataan visi yang jelas dengan perpaduan antara fakta dan kempuan yang ada dengan imajinasi dimasa yang akan dating guna mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja dan berusaha lebih keras lagi dari saat ini. Hal ini sangatlah penting dalam membangun konsensus politik dalam satu strategi pengembangan nasional, yang meliputi interdependensi, interdependensi, peranan dan tanggung  jawab dari berbagai institusi terkait dengan korporasi di sektor privat, sektor usaha menengah dan kecil, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Indonesia yang berpenduduk kurang lebih 220 juta jiwa dengan mendiami sekitar 11.000 pulau dari 17.504 pulau di seluruh nusantara, tidak bisa tidak harus memiliki visi Bangsa yang jelas jika ingin keluar dari krisis multidimensi yang berkecamuk sejak akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Negara-negara di asia. Meskipun kaya dengan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah yang besar di bidang kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kependudukan, korupsi dan lain sebagainya. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa organisasi dunia telah menunjukkan posisi Indonesia yang sangat tertinggal dari Negara-negara lainnya (Cris Verdiansyah, 2007), khususnya dalam hal berikut: 1. Indeks Pembangunan Manusia (United Nations): Peringkat 108 dari 177 2. Indeks Kualitas Hidup (The Economist): Peringkat 71 dari 111

3. Indeks Kebebasan Ekonomi (Heritage Foundation/The Wall Street Journal) : Peringkat 110 dari 157 4. Indeks Persepsi Korupsi (Transparancy International) : Peringkat 130 dari 163 Guna mengatasi masalah tersebut diatas, pada tanggal 22 Maret 2007 yang lalu, Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan sebuah visi bangsa yang disebut dengan Visi Indonesia 2030 atau Visi 2030 yang diprakarsai oleh Yayasan Indonesia Forum (YIP). Empat target utamanya, yaitu: 1. Pada tahun 2030, dengan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa, Product Domestik  Bruto (PDB) Indonesia akan mencapai US$ 5,1 triliun atau bila hitung dengan formulasi pendapatan perkapita mencapai US$ 18.000 per tahun (Rp 13.500.000 per bulan). Dengan pencapaian tersebut Indonesia diperkirakan berada pada posisi kelima ekonomis terbesar setelah China, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. 2. Terciptanya pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan; berkelanjutan; 3. Terwujudnya kualitas hidup modern dan merata; 4. Mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk dalam daftar “Fortune 500 Companies”.

Sebelumnya, sebagai salah satu solusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia yang religious, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara. Adapun indicator keberhasilan ketetapan tersebut antara lain: 1. Penghormatan terhadap kemanusiaan; 2. Meningkatkan semangat persatuan dan kerukunan bangsa, toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab social; 3. Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajem k emajemukan; ukan; 4. Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan control social masyarakat; 5. Berkembangnya Berkembangnya organisasi social, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik yang bersifat terbuka; 6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing dalam era global; 7. Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah pergaulan antar bangsa-bangsa lain; 8. Terwujudnya penyelenggaraan Negara yang professional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Salah satu indicator keberhasilan dituangkan dalam UU Nomor: 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Rasa kebangsaan diperlukan untuk: 1. Menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati, dan disegani oleh bangsa lain. 2. Mempererat persatuan dan kesatuan, baik dalam arti spirit maupun geografi sehingga dapat meniadakan frontier . C. HAKIKAT, VISI, DAN MISI, PEDIDIKAN KADEHAM 1. Hakikat Pendidikan KADEHAM

Pendidikan adalah proses perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kearah yang dikehendaki. Tujuan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan pribadi anggota masyarakat madani yang bercirikan demokratis, demokratis, kepastian hukum, egalitor, penghargaan tinggi terhadap human dignity , kemajuan budaya dan bangsa dalam suatu kesatuan, dan religious. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hakikat pendidikan KADEHAM bertujuan membekali dan memantapkan peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga Negara Indonesia yang pancasilais dengan Negara dan sesame warga Negara. Dengan kemampuan dasar, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; bersikap demokratis dan berkeadaban. 2. Visi, Misi, Tujuan Pendidikan KADEHAM Visi

Menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan dan pengembangan program studi dalam mengantarkan peserta didik memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia Visi 2030 Misi

Membantu peserta didik memantapkan kepribadiannya agar secara konsisiten mampu mewujudkan nilai-nilai nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab. D. TUJUAN PENDIDIKAN KADEHAM

Secara umum tujuan pendidikan KADEHAM adalah agar pesera didik memiliki motivasi bahwa pendidikan KADEHAM yang diberikan kepada mereka berkaitan erat dengan peranan dan kedudukan individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga Negara Indonesia yang terdidik, serta bertekad dan bersedia untuk mewujudkannya. Sedangkan secara khusus pendidikan KADEHAM bertujuan, sebagai berikut: Pertama, membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik ditingkat local, nasional, regional, maupun global; Kedua, memberdayakan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan demokratis serta menegakkan etika kemajemukan; Ketiga, menghasilkan peserta didik yang berpikir komprehensif, analitis, kritis, serta bangga terhadap bangsa dan Negara, bertindak demokratis, dan menjunjung tinggi nilainilai HAM dengan berpegangan teguh pada ideology pancasila dan UUD 1945; Keempat, mengembangkan budaya dan peliku demokratis, yaitu kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan melakukan dialog, negosiasi, mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijak, kemampuan menyelesaikan konflik serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan menyelenggarakan menyelenggarakan Negara; Kelima, mampu membentuk peserta didik menjadi good and responsible citizen (warga Negara yang baik dan bertanggung jawab) melalui penanaman moral dan keterampilan social ( social skills) , sehingga kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan actual yang dihadapi oleh bangsa dan Negara Indonesia, seperti bangga kepada bangsa Indonesia, memiliki wawasan kebangsaan yang memadai, bersikap toleransi, menghargai perbedaan pendapat, bersikap empati, menghargai pluralitas, kesadaran huku dan kritik social, menjunjung tinggi HAM, mengembangkan mengembangkan demokratisasi dalam berbagai kehipan social dan menghargai kearifan lingkungan. E. KOMPETENSI PENDIDIKAN KADEHAM

Kompetensi merupakan kemampuan dan kecakapan yang terukur setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara keseluruhan yang meliputi kemampuan akademik, sikap dan keterampilan. Dalam pembelajaran Pendidikan KADEHAM, kompetensi dasar atau yang sering disebut kopetensi minimal terdiri atas tiga jenis. Pertama, kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan kewarganegaraan (civic knowledge) yang terkait dalam materi inti Pendidikan KADEHAM ( Civic Education ), yaitu kebangsaan, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, kecakapan dan  , antara lain pengakuan kemampuan sikap kewarganegaraan (Civic Disposition ) , kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan kemajemukan, kepekaan, dan pemberdayaan warganegara terhadap masalah berbangsa dan bernegara, antara lain

masalah kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Ketiga, kecakapan dan kemampuan berpartisipasi dalam proses penataan berbangsa dan bernegara, kemampuan melakukan control terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, dan pemberdayaan warganegara dalam menjaga integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar kompetensi  yang wajib dikuasai peserta didik adalah mampu berpikir rasional, bersikap dewasa dan dinamis, berpandangan luas, dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warga Negara Indonesia. Pendidikan KADEHAM yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap tersebut antara lain: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa; 2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia; 4. Bersifat professional yang dijiwai oleh kesadaran bela Negara; 5. Aktif memanfaatkan iptek serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan Negara. F.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KADEHAM

Pendidikan kewarganegaraan mulai diselenggarakan tahun 1973/1974 merupakan kurikulum nasional dalam bentuk pendidikan tahap awal  yang diselenggarakan di tingkat pendidikan dasar dan menengah dan tahap lanjut  berbentuk Pendidikan Kewiraan di Pendidikan Tinggi (PT). Materi Pendidikan Kewarganegaraan juga berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut: 1. Awal tahun 1979 bernama pendidikan kewiraan; materi disusun oleh lembaga pertahanan nasional (LEMHANNAS) dan Dirjen Dikti yang berintikan wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional, politik dan strategi pertahanan keamanan, dan system keamanan rakyat semesta. 2. Tahun 1985 terdapat penambahan materi, yaitu pengar meliputi pengetahuan pendidikan kewiraan dan hubungannya mata kuliah lain. 3. Tahun 1995 nama mata kuliah berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan; dengan materi yang kurang lebih sama. 4. Tahun 2001 terdapat penambahan materi, yaitu hak asasi manusia, demokrasi, otonomi daerah, lingkungan hidup, bela Negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional. 5. Tahun 2002 keputusan Dirjen Dikti No:38/DIKTI/kep/2002, dengan materi demokrasi, HAM, hak dan kewajiban warga Negara, bela Negara, otonomi daerah, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional.

6. Tahun 2006 keputusan Dirjen Dikti No:42/DIKTI/kep/2006 dengan materi filsafat pancasila, identitas nasional, politik dan strategi nasional, demokrasi Indonesia, HAM dan role of law , hak dan kewajiban warga Negara Indonesia, geopolitik, geostrategic Indonesia. Secara keseluruhan buku pendidikan KADEHAM berisikan materi-materi yang jauh lebih luas dan mendalam mengenai pendidikan kewarganegaraan, yang ditujukan untuk mengantarkan peserta didik agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara secara mendalam, dan mempunyai pola sikap dan perilaku yang komprehensif dan integral untuk cinta tanah air. Dengan demikian keberadaan buku ini dapat dipandang sebagai realisasi konkret dari kebijakan pemerintah sebagaimana yang digariskan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengenai mata kuliah pengembangan pengembangan kepribadian, khususnya substansi materi pendidikan kewarganegaraan. kewarganegaraan. Buku pendidikan KADEHAM terdiri atas tiga materi pokok ( core materials), yaitu kebangsaan, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ketiga materi inti tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa materi yang menjadi bahan kajian dalam pembelajaran pendidikan KADEHAM yaitu: 1. Kebangsaan; 2. Demokrasi; 3. Hak Asasi Manusia (HAM); 4. Geopolitik dan geostrategic (wawasan nusantara dan ketahanan nasional); 5. Negara hukum; 6. Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban Warga Negara Serta Bela Negara.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan

Pendidikan KADEHAM merupakan proses yang berkaitan dengqn upaya pengembangan diri seseorang pada tiga aspek dalam kehidupannya. Ketiga aspek tersebut meliputi pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Upaya pengembangan ketiga aspek tersebut dilaksanakan dengan bentuk formal dalam system perkuliahan. Untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang santun diperlukan pendidikan KADEHAM agar peserta didik sebagai warganegara tidak sekedar mampu membaca dan berhitung. Peserta didik sebagai warganegara perlu memahami fungsi pemerintahan yang demokratis sesuai dengan konstitusi (UUD 1945) dan memahami konsep operasional secara bebas. Hal ini karena kekuatan suatu bangsa terletak pada kemampuan warganegara untuk mengambil keputusan secara rasional. Kadar pemahaman warganegara atas fungsi pemerintahan menentukan derajat rasionalitas keputusan yang diambil. B. Saran

Berdasarkan uraian diatas kiranya kita dapat menyadari bahwa pendidikan KADEHAM sangatlah penting diterapkan pada pendidikan formal. Karena pendidikan KADEHAM merupakan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup dari individu.

BAB V PENUTUP

Dengan demikian kami membahas materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul serta pembahasan makalah ini. Kami banyak berharap teman-teman dapat memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi teman-teman.

DAFTAR PUSTAKA



Prayitno, H.A., Trubus P Rahardiansyah. Pendidikan KADEHAM Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia; UNIVERSITAS TRISAKTI.