Matrik Operasionalisasi SPIP Lebak
March 8, 2019 | Author: indra_w87 | Category: N/A
Short Description
spip...
Description
Matrik Operasionalisasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
1. Penegakan Integritas Integritas dan Nilai Etika (1.1) 1
2
3
4
Adanya dokumen kebijakan/ prosedur tentang 1. Aturan Perilaku (Kode Etik) yang mengatur mengenai keteladanan pimpinan, integritas, nilai 2. etika, dan penegakan disiplin dalam rangka penguatan komitmen terhadap integritas dan nilai 3. etika. (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 juga 4. mengakui bahwa kebutuhan kode etik instansi dan profesi didasarkan oleh karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi, oleh karena itu pasal 13 mengatur: 1. Pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi; 2.Organisasi profesi di Iingkungan PNS menetapkan kode etiknya masing-masing Kode etik yang ditetapkan instansi/organisasi profesi tidak boleh bertentangan dengan kode etik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004_ Pengkomunika- Adanya media/dokumen media/dokumen sosialisasi Aturan Perilaku Perilaku 1. sian K/SOP sian K/SOP kepada seluruh pegawai dalam setiap unit entitas 2. tentang Aturan perangkat daerah. Perilaku. 3. Adanya Pakta Integritas sebagai Integritas sebagai komitmen penerapan kebijakan/prosedur tentang Aturan Perilaku Implementasi Adanya dokumen pengenaan pengenaan sanksi disiplin yang 1. Aturan Perilaku tepat terhadap pelanggaran Aturan Perilaku 2. dan penegakan disiplin Evaluasi atas Adanya dokumen evaluasi evaluasi terhadap konsistensi Aturan Perilaku pelaksanaan penegakan disiplin terhadap setiap dan penegakan pelanggaran Aturan Perilaku. disiplin Adanya dokumen evaluasi evaluasi terhadap efektivitas efektivitas Adanya K/SOP tentang Aturan Perilaku
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
TINGKAT PUSAT Aturan tentang Pakaian Dinas Permendagri No. PNS 6 Tahun 2016 Aturan tentang tentang Pengawasan dan dan Permendagri No. atau Kode etik Pengawasan 28 Tahun 2007 Aturan tentang Hari dan Jam Permendagri No. Kerja Bagi Pegawai 59 Tahun 2008 Aturan tentang tentang Penilai Penilai PP No. 46 Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Tahun 2011
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Pakta Integritas Integritas tiap tahun tahun Dibuatkan pakta integritas untuk setiap jabatan yang ada pada Pencantuman di dalam dalam ST terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. larangan menerima gratifikasi. Sosialisasi gratifikasi gratifikasi kpd seluruh pegawai Potongan TPP TPP (BKPP) Peraturan Bupati Lebak Pemanggilan, penjatuhan hukuman disiplin PNS, termasuk surat teguran, -
1
NO 5
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
pemberlakuan Aturan Perilaku secara berkala Perbaikan Adanya dokumen tindak tindak lanjut perbaikan secara secara berkelanjutan berkelanjutan atas hasil evaluasi (continuous Adanya program aplikasi aplikasi seperti whistleblower improvement ) dan s ys tem sebagai saluran pengaduan sekaligus otomatisasi atas pemantauan penerapan Aturan Perilaku pemantauan.
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
-
-
TINGKAT PUSAT
2. Komitmen Terhadap Terhadap Kompetensi (1.2) 1
K/SOP berkaitan Adanya dokumen kebijakan/prosedur yang 1. Komitmen mengatur mengenai standar kompetensi untuk terhadap seluruh jabatan. kompetensi (Standar kompetensi jabatan hanya berlaku bagi jabatan fungsional dan tenaga administrasi, karena standar kompetensi untuk jabatan struktural PNS 2. telah diatur dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 43/KEP/2001) 3. Adanya dokumen kebijakan/prosedur kebijakan/prosedur yang 4. mengatur mengenai uraian tugas untuk seluruh jabatan berdasarkan analisis analisis beban kerja.
2
Pengkomunika- Adanya media/dokumen media/dokumen sosialisasi mengenai sian K/SOP standar kompetensi untuk seluruh posisi jabatan tentang Komitmen dalam entitas K/L/P. terhadap kompetensi Adanya media/dokumen media/dokumen sosialisasi mengenai uraian tugas untuk seluruh posisi jabatan Implementasi Adanya dokumen atas atas pertimbangan pimpinan pimpinan komitmen mengenai kompetensi teknis/manajerial pegawai terhadap dalam penempatan pada suatu formasi jabatan, kompetensi sesuai dengan kebijakan/ prosedur yang berlaku.
3
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Aturan terkait standar kompetensi untuk jabatan struktural mengacu pada Keputusan Kepala BKN Nomor 43/KEP/2001. Aturan tentang Jabatan Fungsional Aturan tentang Ijin Ijin Belajar Belajar dan Ujian Dinas bagi PNS Aturan tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka
Penempatan pegawai pada suatu formasi jabatandidukung oleh surat persetujuan/usulan kepala Perangkat Daerahdimana pegawai tsb berasal
2
NO
4
5
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Adanya dokumen peta kebutuhan formasi jabatan jabatan sesuai struktur organisasi yang ada. Evaluasi imple Adanya dokumen hasil evaluasi pemberlakuan mentasi komitmen kebijakan/prosedur tentang standar kompetensi terhadap maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan. kompetensi Adanya sistem/database kompetensi pegawai kompetensi pegawai Implementasi secara sebagai mekanisme perencanaan/pengembangan berkelanjutan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai, (continuous dan penempatan/penetapan formasi jabatan untuk improvement ) seluruh posisi jabatan.
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP Peta kebutuhan formasi jabatan
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
-
-
-
-
3
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
3. Kepemimpinan yang kondusif (1.3)
TINGKAT KABUPATEN
1
K/SOP berkaitan Adanya dokumen kebijakan/prosedur kebijakan/prosedur yang Kepemimpinan mengatur mengenai sistem manajemen kinerja, yang kondusif misalnya Prosedur SAKIP
2
Pengkomunikasian K/SOP tentang Kepemimpinan yang kondusif
Adanya media/dokumen media/dokumen sosialisasi mengenai kebijakan/prosedur sistem manajemen kinerja kepada seluruh level pimpinan unit entitas K/L/P.
3
Implementasi kepemimpinan yang kondusif Evaluasi implementasi kepemimpinan yang kondusif Implementasi secara berkelanjutan (continuous improvement)
Adanya dokumen/laporan dokumen/laporan akuntabilitas kinerja yang Terdapat LAKIP Pemerintah Daerah Berisi bukti dokumen LAKIP didukung dengan sumber data kinerjanya. dan LAKIP seluruh SKPD.
4
5
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. Perpres 29 tahun tahun 2014 tentang tentang SAKIP. 2. Kepmenpan RB RB No. KEP/135/M.PAN/9/2004, Pedoman Umum Evaluasi LAKIP 3. Kepmenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LAKIP) 4. Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Perda tentang RPJMD 6. Renstra tiap2 Perangkat Perangkat Daerah
Adanya dokumen hasil evaluasi pemberlakuan kebijakan/prosedur atas sistem manajemen kinerja.
-
-
Adanya sistem berbasis aplikasi komputer sebagai mekanisme penerapan sistem manajemen kinerja secara berkelanjutan.
-
-
4
NO
PARAMETER
Contoh SASARAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PENGUKURAN PARAMETER
TINGKAT PUSAT
4. Organisasi Sesuai Kebutuhan (1.4) (HANYAN UNTUK BAG. ORTALA) 1
2
Struktur Organisasi beserta tata laksananya
Adanya dokumen Struktur Struktur Organisasi dan tata tata laksananya mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
1.
Pengkomunikasian Struktur Organisasi beserta tata laksananya
Adanya dokumen sosialisasi sosialisasi mengenai Stuktur Stuktur 1. Organisasi beserta tata laksananya kepada seluruh level pimpinan unit entitas.
2.
2. 3. 3
4
5
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Perda tentang Pembentukan dan Susunan Susunan Perangkat Daerah. Perda yg mengatur Tupoksi tiap Perangkat Daerah. Perda tentang Pembentukan dan Susunan Susunan Perangkat Daerah langsung dilaksanakan (Berisi bukti pelaksanaan pengkomunikasian atau s os ialias i oleh seluruh Perangkat Daerah S TR UK TUR OR G A NIS S I PE R AN G K A T DA E R A H baik (sudah dengan struktur catatan, dokumentasi visual dan bukti pengkomunikasian organisasi yang baru). lainnya) Papan SOTK Website masing-masing SKPD
Implementasi Struktur Organisasi beserta tata laksananya Evaluasi implemetasi Struktur Organisasi beserta tata laksanannya
Adanya dokumen kebijakan/prosedur kebijakan/prosedur yang memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam entitas.
Struktur dan tata laksana tupoksi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
Berisi bukti Struktur Organisasi Perngkat Daerah
Adanya dokumen hasil evaluasi permberlakuan Struktur Organisasi
Evaluasi dan perubahan struktur organisasi sesuai PP Terbaru tentang Perangkat Daerah
Berisi bukti hasil evaluasi Struktur Organisasi Perngkat Daerah
Implementasi secara berkelanjutan (continuous improvement )
Adanya dokumen tindak tindak lanjut perbaikan secara secara berkelanjutan atas hasil evaluasi Adanya program aplikasi sebagai sarana pemantauan secara otomatis atas pelaksanaan tugas setiap level pimpinan dan pegawai sesuai uraian tugasnya
Adanya dokumen hasil evaluasi pemberlakuan tata tata laksana terkait Struktur Organisasi. Jika ada diisi
Jika ada diisi
5
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT PP Nomor 10 Tahun 1983
5.Pendelegasian Wewenang Wewenang dan Tanggung Jawab yang yang Tepat (1.5) 1
Surat formal pendelegasian wewenang
2
Pengkomunikasian surat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
3
4
5
Plt oleh Sekda, Plh Insp, PPTK oleh Ins,... Implementasi Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
Terhadap setiap pendelegasian wewenang disertai adanya surat pendelegasian wewenang secara formal yang ditandatangani pejabat terkait
Adanya disposisi pendelegasian pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada pejabat/ pegawai yang tepat
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. Atuan tentang tentang Pendelegasian Wewenang pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS 2. Aturan tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti bagi PNS 3. Aturan tentang tentang PP Nomor 53 Pendelegasian Wewenang Tahun 2010 Pemberiksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS Selalu ada SK “dokumen disposisi penugasan, dll”
-
Adanya dokumen/laporan dokumen/laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan yang didelegasikan.
Evaluasi imple Adanya dokumen hasil evaluasi secara berkala atas atas mentasi pendele- pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban gasian wewenang pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, & tanggung jawab. termasuk mekanismenya Implementasi Adanya perbaikan berkelanjutan berkelanjutan terhadap hasil secara evaluasi atas mekanisme pendelegasian wewenang berkelanjutan dan tanggung jawab
1. Surat Tugas/ Laporan yang di ttd (Berisi bukti dokumen Surat Tugas, Laporan, dll sebagaimana Plh/ Plt. dimaksud) 2. Dok. PBJ yang di ttd PPTK 3. Laporan serah terima terima dari Plt Plt kepada Pejabat Definitif -
-
-
-
6
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
(continuous improvement ) NO
PARAMETER
6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (1.6) (HANYA UNTUK BKPP) 1 Kebijakan dan Adanya kebijakan/aturan mengenai pembinaan pembinaan 1. Aturan tentang Ijin Belajar dan dan prosedur Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. Ujian Dinas bagi PNS pemberhentian 2. Aturan tentang Perpindahan PNS dari dan ke Instansi 3. Atuan tentang Pemberian Penghargaan bagi PNS 4. Aturan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS 2
3
4
5
Komunikasi kebijakan dan prosedur
Adanya dokumen yang menunjukkan pengkomunikasian kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Kebijakan2 terkait pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) telah disosialisasakan oleh pihak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kepada seluruh SKPD/Perangkat Daerah, terutama melalui sosialisasi ke Ka. Subag Kepegawaian masing2 SKPD
TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
(Berisi bukti pelaksanaan pengkomunikasian atau sosialiasi aturan, norma, kebijakan dan SOP TERK AIT SDM baik catatan, dokumentasi visual dan bukti pengkomunikasian lainnya)
Kebijakan & pro- Implementasi pembinaan SDM (rekruitmen s.d. Laporan hasil rekruitmen pegawai Berisi bukti dokumen Laporan hasil rekruitmen pegawai sedur berlaku bagi pemberhentian) yang telah diimplementasikan di oleh BKPP kepada Bupati, dan yang semua unit kerja unit kerja sesuai kebijakan/aturannya. terkait dengan rekruitmen internal internal Evaluasi atas Adanya evaluasi terhadap terhadap kebijakan/aturan mengemengeLaporan kegiatan evaluasi terkait (Berisi bukti pelaksanaan evaluasi atas penerapan pembinaan penerapan nai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). pembinaan SDM pegawai baik catatan, dokumentasi visual dan bukti kebijakan dan pengkomunikasian lainnya) Adanya bukti yang menunjukkan frekuensi prosedur pelaksanaan supervisi/evaluasi kebijakan pembinaan sumber daya manusia Jika ada diisi Jika ada diisi Pemantauan - Kebijakan pembinaan pembinaan SDM secara otomatis otomatis mampu memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan standar mutu dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
7
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Pengabaian terhadap kewajiban tsb berakibat pada punishment pada punishment , namun ketaatan ataupun pelampauan thd kewajiban berakibat pada reward . - Pengelolaan SDM termasuk pemenuhan terhadap terhadap standar kompetensi setiap saat dapat terpantau.
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
7.Perwujudan Peran APIP APIP yang Efektif (1.7) (HANYA UNTUK INSEKTORAT) 1 Kebijakan dan Adanya satuan pengawasan pengawasan intern prosedur (inspektorat/inspektorat jenderal) yang memiliki piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern 2 Komunikasi Adanya dokumen yang menunjukkan kebijakan dan pengkomunikasian piagam audit atau kebijakan prosedur pengawasan atau dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern
3
Kebijakan dan Adanya pemberian keyakinan keyakinan yang memadai atas atas prosedur berlaku ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, bagi semua unit pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
TINGKAT PUSAT 1. Atuan tentang Pelaksanaan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah 2. Aturan tentang Piagam Pengawasan Internal, 3. Renstra Inspektorat 1. Aturan tentang Piagam Pengawasan Internal telah disosialisasikan kepada Kepala2 SKPD dan Auditor Inspektorat 2. Renstra Inspektorat penyusunannya sudah melibatkan para pejabat struktural dan auditor di Inspektorat 3. Pada 2 kegiatan kegiatan tersebut mengundang Narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Banten Selama ini banyak di wilayah ketaatan dan kehematan....
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
(Berisi bukti pelaksanaan pengkomunikasian atau sosialiasi aturan, norma dan kebijakan TERK AIT PERWUJUDAN P E R A N A P I P Y A N G E F E K T I F baik catatan, dokumentasi visual dan bukti pengkomunikasian lainnya)
Berisi bukti peran APIP yang efektif
8
NO
PARAMETER kerja
4
5
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja oleh inspektorat/itjen
Adanya evaluasi Adanya penilaian internal dan eksternal Aturan tentang Standar Standar Audit, Kode atas hasil kinerja (penelaahan sejawat oleh aparat pengawasan lain) Etik dan Telaah Sejawat APIP pengawasan dan hasilnya hasilnya telah telah ditindaklanjuti dalam rangka inspektorat meningkatkan keyakinan yang memadai Adanya bukti yang menujukkan frekuensi Lap telaah sejawat. pelaksanaan penilaian internal dan eksternal Pemantauan - Secara otomatis otomatis mekanisme mekanisme yang ada mampu Jika ada diisi otomatis memberikan upaya peringatan dini, mis. inspektorat/itjen memberikan masukan ke Baperjakat; membantu organisasi/unit organisasi mengidentifikasi/ evaluasi eksposure risiko; penjaminan melalui reviu proses PBJ; evaluasi efektivitas pengendalian intern; reviu system; reviu kebenaran & ketepatan informasi keuangan & operasi; evaluasi pengamanan asset; reviu efisiensi & kehematan penggunaan Sumber Daya. - Adanya program aplikasi pemantauan kebijakan pemantauan kebijakan dan prosedur - Pimpinan instansi instansi memiliki inisiatif untuk untuk berkonsultasi dengan inspektorat/itjen atas permasalahan peningkatan kualitas tata kelola
Berisi bukti dokumen
Jika ada diisi
9
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
8.Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8) 1
2
3
4
Kebijakan dan prosedur
Adanya pedoman/kebijakan pedoman/kebijakan mekanisme saling uji antar unit organisasi/ unit kerja (pencocokan data dengan unit kerja/unit organisasi yang menangani anggaran, akuntansi dan perbendaharaan).
Evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur
Adanya bukti yang menunjukkan evaluasi atas saling uji/rekonsiliasi unit organisasi/ unit kerja Adanya bukti yang menunjukkan frekuensi pelaksanaan evaluasi mekanisme saling uji
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. Aturan tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah 2. Aturan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Aturan tentang Pedoman Penyusunan RKA Tahunan 4. Aturan tentang Penatausahaan Laporan Keuangan Bendahara. 5. Aturan tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Komunikasi Adanya dokumen yang menunjukkan Kebijakan2 di atas sudah kebijakan dan pengkomunikasian pedoman/kebijakan mekanisme dikomunikasikan oleh Dinas prosedur saling uji antar unit organisasi/ unit kerja Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah kepada seluruh SKPD/Perangkat Daerah, khsususnya melalui Ka.Subag Keuangan. Sosialisasi dilaksanakan pada momen2 menjelang penyusunan anggaran, rekonsiliasi belanja dan aset serta momen penyusunan LKPD Kebijakan dan Semua unit organisasi/ unit kerja berkoordinasi Dilaksanakan koordinasi terkait prosedur berlaku dengan unit organisasi/ unit kerja lain (yang dengan mekanisme saling uji antar bagi semua unit berfungsi mengelola anggaran, akuntansi dan unit organisasi/ unit kerja kerja perbendaharaan, serta tanggung jawab pengendalian) 1. RKA pasca reviu/evaluasi 2. LRA SKPD hasil rekonsiliasi 3. Daftar BMD/aset SKPD hasil rekonsiliasi 4. Neraca hasil rekonsiliasi 5. LKPD yang diserahkan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan tidak pernah terjadi keter-
-
10
NO
5
NO
PARAMETER
Pemantauan otomatis
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP lambatan dari batas akhir Maret.
PENGUKURAN PARAMETER
Adanya program aplikasi pemantauan mekanisme saling uji
PARAMETER
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
-
-
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
PENGUKURAN PARAMETER
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
9.Identifikasi Risiko (2.1) 1
Kebijakan dan prosedur
2
Komunikasi pedoman penilaian risiko Implementasi pedoman oleh semua unit kerja Adanya evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur Pemantauan otomatis
3
4
5
NO
Adanya pedoman penilaian penilaian risiko (termasuk pada pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan entitas dan kegiatan) Adanya dokumen yang menunjukkan pengkomunikasian pedoman penilaian risiko
PENGUKURAN PARAMETER
-
-
-
-
-
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
Kebijakan dan prosedur
Adanya pedoman penilaian penilaian risiko (termasuk pada pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan entitas dan kegiatan)
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
10.Analisis Risiko (2.2) 1
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
-
Adanya daftar risiko atas seluruh kegiatan utama yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi unit-organisasi Adanya evaluasi terhadap terhadap pedoman penilaian risiko dan daftar risiko Adanya bukti yang menunjukkan menunjukkan frekuensi pelaksanaan evaluasi daftar risiko Adanya aplikasi komputer/web untuk komputer/web untuk memantau pemutakhiran daftar risiko sesuai dengan perubahan kebutuhan atau harapan stakeholders
PARAMETER
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah
11
NO
2
3
4
5
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Komunikasi Adanya dokumen yang menunjukkan pedoman pengkomunikasian pedoman penilaian risiko penilaian risiko Adanya Rencana Tindak Pengendalian/rencana Pengendalian/rencana Implementasi analisis risiko oleh penanganan risiko atas seluruh kegiatan utama seluruh unit kerja yang ditetapkan secara formal
Adanya evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur Pemantauan otomatis
Adanya evaluasi terhadap terhadap rencana tindak pengendalian/rencana penanganan risiko Adanya bukti yang menunjukkan frekuensi pelaksanaan evaluasi RTP Pegawai mampu mengidentifikasi seluruh risiko yang muncul dalam setiap langkah kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP Bimbingan teknik penyusunan Dokumen Penilaian Risiko yang diikuti oleh 11 perangkat daerah Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko berupa Daftar Tujuan Kegiatan, Daftar Risiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) oleh 11 perangkat daerah Jika ada diisi
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
-
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Adanya aplikasi komputer/web untuk komputer/web untuk memantau pemutakhiran RTP/rencana penanganan risiko sesuai dengan perubahan kebutuhan atau harapan stakeholders
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
11.Reviu Kinerja (3.1) 1
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Keberadaan tolok Adanya dokumen penetapan penetapan kinerja organisasi dan Renstra SKPD, Dokumen IKU, ukur kinerja unit organisasi/ unit kerja unit kerja (PK/Tapkin) Dokumen Perjanjian Kinerja seluruh tahunan dan atau triwulanan SKPD
12
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
2
Pengomunikasian Adanya pengkomunikasian dokumen penetapan tolok ukur kinerja kinerja organisasi dan unit organisasi/unit kerja kepada seluruh pegawai yg berkepentingan
3
Pelaksanaan reviu Adanya bukti pelaksanaan reviu reviu kinerja triwulanan kinerja dan tahunan berdasarkan tolok ukur kinerja berdasarkan tolok organisasi/unit organisasi/unit kerja ukur kinerja
4
Keberadaan evaluasi berkala atas kinerja
5
Pemantauan otomatis atas kinerja dan Pengembangan terus menerus metode dalam rangka meningkatkan kinerja
NO
PARAMETER
Adanya bukti evaluasi berkala dan pendokumentasian pelaksanaan evaluasi atas kinerja dan adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja utk meningkatkan efsiensi dan efektivitas kinerja Adanya pemantauan otomatis/onlineatas otomatis/onlineatas kinerja
Contoh SASARAN KONDISI KEBIJAKAN/SOP KEBIJAKAN/SOP Target Kinerja yang dikomunikasikan tiap awal tahun kepada seluruh pejabat struktural pada Perangkat Daerah Berisi bukti pelaksanaan REVIU KINERJ A TRIWUALAN DAN Reviu kinerja yang dilaksanakan TAHUNAN secara bulanan baik di tingkat Perangkat daerah maupun di tingkat Pemda. Reviu kinerja biasanya dikaitkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Jika ada diisi Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Adanya pengembangan berkelanjutan atas metode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi/unit organisasi/ unit kerja
PENGUKURAN PARAMETER
12.Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) 1
TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Rencana penga- Adanya kebijakan dan prosedur prosedur pemetaan 1. PP Nomor 78 tahun 2013 2013 daan pegawai kebutuhan pegawai yang didasarkan pada rencana 2. Peraturan Bupati terkait Jabatan berdasarkan kom- strategis Fungsional posisi kebutuhan 3. Peraturan Bupati Bupati tentang pegawai dalam Pengisian Jabatan Pimpinan renstra Tinggi Pratama secara Terbuka
13
NO
2
3
4
5
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Penetapan per Adanya kebijakan penetapan penetapan persyaratan jabatan jabatan syaratan jabatan sesuai dengan tugas fungsi berdasarkan renstra Penetapan Adanya kebijakan yang menetapkan Sasaran Kerja Kerja Standar kinerja Pegawai yang diturunkan dari target kinerja pada selaras dengan renstra target kinerja pada renstra Pengomunikasian Adanya dokumen yang menunjukkan kebutuhan pega- pengkomunikasian kebutuhan pegawai, persyaratan wai, persyaratan jabatan, dan standar kinerja jabatan, dan standar kinerja Perencanaan Adanya bukti pemetaan pemetaan kebutuhan pegawai pegawai yang SDM dilakukan di didasarkan pada rencana strategis semua unit kerja Adanya persyaratan jabatan jabatan sesuai dengan tugas Adanya persyaratan jabatan jabatan sesuai fungsi dengan tupoksi yang ditetapkan dalam Perbup Adanya Sasaran Kerja Pegawai yang diturunkan Pegawai menyusun SKP dari target kinerja pada renstra Laporan hasil evaluasi kinerja Keberadaan Adanya evaluasi berkala dan dan terdokumentasi atas atas evaluasi berkala kinerja pegawai berkala dan terdokumentasi Adanya program aplikasi pemantauan aplikasi pemantauan atas Pemantauan Jika ada diisi otomatis pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai
PARAMETER PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
13.Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) 1
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
-
Berisi bukti pemetaan kebutuhan pegawai di s etiap unit kerja
Berisi bukti dokumen dokumen baik catatan, catatan, dokumentasi dokumentasi visual atau SPJ kegiatan evaluasi kinerja pegawai
Jika ada diisi
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Keberadaan Adanya Kebijakan dan dan SOPyang memuat memuat Kebijakan dan SOP pengendalian umum dan pengendalian pengendalian umum aplikasi TI dan pengendalian
14
NO
PARAMETER PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
aplikasi TI 2
3
4
5
Pengomunikasian Adanya pengomunikasian pengomunikasian Kebijakan dan Kebijakan dan SOP SOP pengendalian umum dan pengendalian umum pengendalian aplikasi TI dan pengendalian aplikasi TI Pelaksanaan Adanya bukti pengendalian pengendalian umum, yg Pengendalian umum menjamin sistem informasi selalu dalam dan pengendalian keadaan siap untuk digunakan aplikasi TI Adanya bukti pengendalian pengendalian aplikasi, yg menjamin validitas, kelengkapan, dan akurasi data yg diolah dlm sistem informasi Keberadaan evaluasi Adanya evaluasi berkala dan dan berkala dan terdokumentasi atas pengendalian umum terdokumentasi dan pengendalian aplikasi Pengembangan ber- Adanya pengembangan berkelanjutan atas kelanjutan atas pepengendalian umum dan pengendalian ngendalian umum dan aplikasi sistem informasi pengendalian aplikasi sistem informasi
-
-
-
-
-
15
NO
PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
PENGUKURAN PARAMETER
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
14.Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) 1
Keberadaan aturan pengamanan BMN/BMD
Adanya aturan terkait dengan pengamanan aset dari pencurian/kerusakan/penyim pencurian/kerusakan/penyimpangan pangan penggunaan aset.
2
Pengomunikasian aturan pengamanan BMN/D Pengamanan BMN/D Keberadaan evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pengamanan fisik aset Pemantauan otomatis
Adanya pengomunikasian aturan aturan pengamanan aset -
3 4
5
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. Perda tentang Pengelolaan Barang milik Daerah 2. Aturan tentang tentang Pelaksanaan Sensus BMD 3. Aturan tentang tentang tentang Kodefikasi BMD 4. Aturan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan BMD 5. Aturan tentang tentang Pedoman Pemeriksaan BMD bagi APIP
Adanya pengamanan BMN/D BMN/D sesuai aturan pengamanan aset Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi pelaksanaan evaluasi atas pengamanan BMN/D
Adanya program aplikasi pemantauan aplikasi pemantauan atas pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai Adanya pengembangan berkelanjutan atas pengamanan aset organisasi/unit organisasi/ unit kerja
-
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
16
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
15.Penetapan dan Reviu Indikator Indikator (3.5) 1
2
3
4
5
Keberadaan Adanya IKU organisasi organisasi dan unit org/unit kerja indikator kinerja organisasi dan unit org/unit kerja IKU output Pengomunikasian Adanya bukti pengomunikasian pengomunikasian IKU IKU Kepala SKPD
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Pada RPJMD,. Renstra dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah terdapat IKU
IKU yang dikomunikasikan, dikomunikasikan, terutama pada saat penyusunan dokumen perencanaan dan penandatanganan PK Penggunaan IKU Adanya bukti pengukuran kinerja organisasi/unit org/ Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan IKU dalam pengukuran unit kerja menggunakan IKU kinerja Keberadaan Adanya evaluasi berkala dan dan terdokumentasi atas atas evaluasi berkala IKU dan terdokumentasi atas IKU Pengembangan Adanya pengembangan berkelanjutan atas IKU IKU berkelanjutan atas IKU
Laparan, catatan, dokumentasi
-
-
17
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
16.Pemisahan Fungsi (3.6) 1
Kebijakan terkait Adanya pemisahan tanggung tanggung jawab dan tugas tugas pemisahan secara formal tanggung jawab dan tugas
2
Pengomunikasian Adanya pengomunikasian kebijakan kebijakan
3
4
5
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. Perda tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Perbup 2 tentang tentang Tupoksi dan dan Tata Kerja seluruh SKPD/Perangkat Daerah
Keputusan Bupati tentangi pengangkatan Bendahara, Pengelola BMD, PPK, dllg Pelaksanaan Pe- Adanya bukti Pemisahan Pemisahan tanggung jawab dan tugas Keputusan Bupati tentangi misahan tanggung yg efektif/sesuai ketentuan pengangkatan Bendahara, jawab dan tugas Pengelola BMD, PPK, dllg keberadaan Adanya evaluasi berkala dan dan terdokumentasi atas evaluasi berkala pemisahan tanggung jawab dan tugas Pengembangan berkelanjutan
Adanya pengembangan berkelanjutan atas Pemisahan tanggung jawab dan tugas
-
-
18
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
17.Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting (3.7) 1
keberadaanaturan Adanya aturan/pedoman/SOP aturan/pedoman/SOP yg memuat memuat otorisasi terkait otorisasi atas transaksi transaksi
2
Pengomunikasian Adanya pengomunikasian otorisasi transaksi otorisasi transaksi
3
4
5
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Keberadaan aturan/pedoman ttg pencatatan transaksi dan kejadian
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. Aturan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Aturan tentang Penatausahaan Laporan Keuangan Bendahara. 3. Atuan tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 4. SOP-SOP di tingkat OPD
aturan/pedoman/SOP Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penggunaa Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Bendaharan Penerimaan, ULP, DLL Pelaksanaan Adanya bukti penerapan penerapan otorisasi transaksi Otorisasi pd penandatanganan penandatanganan Otorisasi transaksi kontrak. sesuai aturan Otorisasi PA/KPA kpd PPTK Pengelolaan BMD, dsb Keberadaan Adanya evaluasi berkala dan dan terdokumentasi atas Laporan evaluasi berkala kegiatan evaluasi berkala otorisasi transaksi yang memuat prinsip otorisasi dan transaksi Pengembangan Adanya pengembangan terus menerus atas aturan aturan Jika ada diisi berkelanjutan dan pelaksanaan otorisasi transaksi
18.Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu (3.8) 1
KONDISI KEBIJAKAN/SOP KEBIJAKAN/SOP
Jika ada diisi
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Adanya aturan/pedoman aturan/pedoman ttg kewajiban pencatatan pencatatan transaksi dan kejadian penting
19
NO 2
3
4
5
NO
PARAMETER Pengomunikasian aturan/pedoman ttg pencatatan transaksi dan kejadian Pencatatan transaksi akurat dan tepat waktu Keberadaan evaluasi berkala terdokumentasi Pemantauan otomatis
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER Adanya pengomunikasian aturan/pedoman aturan/pedoman pencatatan transaksi dan kejadian penting
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Adanya bukti pencatatan pencatatan transaksi dan kejadian penting secara akurat (termasuk pengklasifikasian transaksi) dan tepat waktu Adanya evaluasi berkala dan dan terdokumentasi atas pencatatan transaksi dan kejadian penting Adanya pemantauan otomatis/online otomatis/onlineatas atas pencatatan transaksi dan kejadian penting
PENGUKURAN PARAMETER
19.Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan (3.9) 1
Keberadaan Adanya pembatasan akses akses atas sumber daya dan pembatasan pencatatan kpd pegawai yg berwenang yg akses atas ditetapkan secara formal sumber daya dan catatan
2
Pengomunikasian pembatasan akses Pelaksanaan pembatasan akses atas sumber daya dan catatan
3
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP Sosialisasi SOP di tingkat SKPD
-
-
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
Adanya pengomunikasian pembatasan akses atas sumber daya dan catatan Adanya bukti bahwa akses akses atas sumber daya dan catatan hanya dilakukan pegawai yang berwenang
pembatas an aks aks es atas s umber (Berisi bukti pelaksanaan pembatas daya dan c atatan atatan baik catatan, dokumentasi, visualisasi atas adanya pembatasan akses)
20
NO 4
5
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Keberadaan Adanya evaluasi berkala dan dan terdokumentasi thd thd evaluasi berkala pembatasan akses atas sumber daya dan catatan dan terdokumentasi atas pembatasan akses Pengembangan Adanya pengembangan berkelanjutan atas berkelanjutan pembatasan akses
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
20.Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya (3.10)
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1
Keberadaan penanggung jawab atas pencatatan dan sumber daya
2
Pengomunikasian Adanya pengomunikasian penetapan penanggung Dalam Kepbup Kepbup terdapat penetapan penetapan penetapan jawab pencatatan dan barang tugas dan tanggung jawab (Berisi bukti pelaksanaan pengkomunikasian atau sosialiasi penanggung baik catatan, dokumentasi visual dan bukti pengkomunikasian jawab pencatatan lainnya) dan barang Pertanggungjawab Adanya pertanggungjawaban pertanggungjawaban atas pencatatan dan Setiap pejabat/petugas yang (Berisi bukti pertanggungjawaban atas pencatatan dan sumber an atas sumber daya diangkat telah mempertanggungmempertanggungdaya seperti dalam mekanisme pengelolaan pencatatan dan jawabkan atas pencatatan pencatatan dan pertanggungjawaban asset dan keuangan) sumber daya sumber daya Jika ada diisi Jika ada diisi keberadaan Adanya evaluasi berkala dan dan terdokumentasi atas atas evaluasi berkala akuntabilitas/ pertanggungjawaban pencatatan dan dan sumber daya terdokumentasi Adanya pemantauan otomatis/ online atas online atas Jika ada diisi Jika ada diisi Pemantauan otomatis akuntabilitas pencatatan dan sumber daya
3
4
5
Adanya SK pengelola pengelola barang,pengelola keuangan, keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola perijinan, pengelola pendapatan, dll yg relevan.
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Kepbup untuk pengelola barang,pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola perijinan, pengelola pendapatan
21
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
21.Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting (3.11) 1 Keberadaan Adanya kebijakan/ aturan/SOP aturan/SOP kegiatan kebijakan/aturan/ utama berdasarkan hasil identifikasi dan SOPkegiatan analisis risiko (kebijakan/ SOP berbasis risiko)
2
3
4
5
Pengkomunikasian Adanya pengomunikasian kebijakan/ aturan/SOP Kebijakan/aturan/SOP kegiatan utama yg kegiatan utama yang berbasis risiko berbasis risiko Penerapan Kebijakan/ Adanya bukti penerapan aturan/SOPkegiatan aturan/SOPkegiatan utama kebijakan/aturan/SOP dalam pelaksanaan kegiatan utama Keberadaan evaluasi Adanya bukti evaluasi berkala dan berkala terdokumentasi pendokumentasian pelaksanaan evaluasi atas kebijakan/aturan/SOP kebijakan/aturan/SOP atas kebijakan/aturan/SOPkegiatan utama kegiatan utama Pemantauan otomatis Adanya pemantauan otomatis/ otomatis/ online atas atas pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan/aturan/SOP kebijakan/aturan/SOP utama sesuai kegiatan utama. kebijakan/aturan/SOP dan Adanya pengembangan berkelanjutan berkelanjutan atas pengembangan kebijakan/aturan/SOP kegiatan utama berkelanjutan
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT PUSAT
TINGKAT KABUPATEN
TINGKAT LOKAL (PERANGKAT DAERAH
1. SOP-SOP di tingkat SKPD
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
Jika ada diisi
22
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
22.Informasi yang Relevan (4.1) 1
Identifikasi kebutuhan informasi Spesifikasi kebutuhan Informasi SPIP bagi para pengguna yang telah ditetapkan secara formal (Infokom bersumber dari internal dan masuk dalam dokumen Renstra dan eksternal RKT unit organisasi yg bersangkutan)
Setiap aplikasi memiliki dokumen ‘user requirement’. requirement’. Informasi yg diperoleh mempunyai Kesesuaian informasi informasi dengan tujuan relevansi dengan tujuan Instansi Instansi Pemerintah. Pemerintah yang bersangkutan. Informasi yang diperoleh telah Kesesuaian informasi dengan dikaitkan dengan dengan perkembangan perkembangan peraturan perundangperatu-ran perundang-undangan undangan serta perubahan politik dan serta perubahan politik dan ekonomi ekonomi 2
3
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT TINGKAT TINGKAT LOKAL PUSAT KABUPATEN (PERANGKAT DAERAH
Informasi internal dan eksternal bisa diperoleh semua tingkatan Pimpinan Instansi Pemerintah. Informasi yang baik dapat digunakan untuk melaksanakan tugas & tanggung jawab secara efisien dan efektif. Informasi yang diperoleh Pimpinan Instansi Pemerintah merupakan hasil analisis yang dapat membantu mengidentifikasi tindakan khusus yang perlu dilaksanakan. Informasi internal & eksternal bisa diolah dalam bentuk rincian yang tepat sesuai dg semua tingkatan Pimpinan Instansi Instansi Pemerintah.
Mekanisme perolehan informasi oleh semua tingkatan Pimpinan Instansi Instansi Pemerintah secara manual manual Terdapat rancangan perekaman dan penyimpan data yang dilakukan secara tertib administrasi Terdapat dokumen hasil analisis informasi dan tindakan khusus yang dilaksanakan.
Ada Harus Relevan Bukti fisik Informasi yg dihasilkan harus sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta perubahan perubahan Bukti fisik politik dan ekonomi, terutama informasi terkait dengan pengelolaan keuangan Ada informasi yg bisa diakses bebas, (Berisi bukti pelaksanaan mekanisme perolehan bahkan oleh masyarakat, ada informasi informasi oleh semua tingkatan pimpinanan instansi) yg hanya bisa diakses pihak tertentu
Dokumen hasil kajian informasi informasi dan tindakan yang dilakukan
Mekanisme pengolahan pengolahan data menjadi Sistem pengolahan data yang dilakukan (Berisi bukti format, formulir, formulir, templet, catatan, register informasi rinci dan sesuai untuk semua dan sistem data yang ada) tingkatan Pimpinan Instansi Pemerintah Evaluasi atas penerapan kebijakan dan Pembangunan sistem informasi yang prosedur informasi yang memungkinkan memungkinkan tindakan pengecekan pengecekan rinci Informasi Informasi tersedia rinci, pemantauan dan tindakan korektif
23
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
tepat waktu sebagai bahan pemantauan secara cepat. dan bahan melakukan tindakan korektif secara cepat.
4
5
NO
Informasi operasional dan keuangan Menggunakan sistem informasi dapat mendukung program yang operasional dan keuangng yang dapat dilaksanakan mendukung program dan kegiatan Frekuensi evaluasi kebijakan dan Laporan program kegiatan yang SOP infokom memuat Evaluasi Infokom Dokumentasi evaluasi Informasi operasional, keuangan Kesesuaian program kegiatan dengan dan anggaran dapat digunakan peraturan perundang-undangan untuk menentukan pelaksanaan program telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemantauan telah dilaksanakan Tingkat otomatisasi penyajian laporan secara otomatis keuangan Terdapat kegiatan analisis biaya dan manfaat infokom
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
SIMRAL utk Perencanaan dan pengelolaan Keuangan sampai tersusunnya Lap. Keuangan
Jika ada diisi
...
Jika ada diisi
SIMERAL
Jika ada diisi
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT TINGKAT TINGKAT LOKAL PUSAT KABUPATEN (PERANGKAT DAERAH
23.Komunikasi yang efektif (4.2) 1
Arahan Pimpinan tentang Adanya notulen, kick off , pakta tanggungjawab pengendalian intern. integritas, pencanangan arahan Pimpinan tentang tanggungjawab pengendalian intern. Adanya sosialisasi sosialisasi & pemahaman pe-gawai pe-gawai Pegawai telah memahami beban tugas, aspek pengendalian intern, tentang beban tugas, aspek pe-ngendalian pegawai dan peran masing-masing pegawai dan intern, peran masing-ma-sing pegawai hubungan kerja antar pegawai. hubungan kerja antar pegawai. Komunikasi harus menjangkau Pimpinan telah menetapkan mekanisme permasalahan dan penyebab, seuntuk mengkomunikasikan informasi
-
Bukti fisik
24
NO
PARAMETER hingga kerugian bisa ditanggulangi dengan identifikasi kelemahan potensial pengendalian intern. Pegawai memahami sikap perilaku yang tidak bisa diterima serta konsekuensinya.
PENGUKURAN PARAMETER
Mekanisme rapat, staf meeting atau mekanisme komunikasi lain yang dapat Bukti fisik dijadikan pegawai untuk dapat memahami perilakunya Bukti adanya mekanisme saluran komunikasi ke atasan selain melalui Bukti fisik atasan langsung
Adanya reward yang yang disiapkan untuk upaya perbaikan/ inovasi yang dilakukan oleh pegawai.
Catatan, Bukti pemberian penghargaan, keputusan dan bukti fisik lainnya
Tersedia saluran komunikasi informasi keatas, dan k omitmen pimpinan mendengar keluhan bawahan. Aliran informasi menjangkau menjangkau ke Adanya distribusi informasi informasi ke seluruh seluruh bagian yang memerlukan pegawai yang berkepentingan, dan dan adanya jaminan komunikasi yng komunikasi antar kegiatan fungsional lancar antar kegiatan fungsional. terjamin Tersedia saluran komunikasi Adanya saluran komunikasi komunikasi informal informal atau terpisah sebagai seperti melalui mailist, short message service (sms), service (sms), coffe morning dlsb. dlsb. alternatif. system di Jaminan perlindungan bagi pegawai Adanya whistleblower system yang melaporkan informasi yang Instansi Pemerintah dan perlindungan negatif, perilaku yang tidak benar, bagi pegawai yang melaporkan. atau penyimpangan.
3
Pegawai mempunyai kesempatan menyampaikan rekomendasi penyempurnaan kegiatan dan tersedia reward (Penghargaan thd tingkat kehadiran) Pimpinan Instansi Pemerintah menjalin komunikasi efektif dengan APIP Pimpinan Instansi Pemerintah melaporkan kinerja, risiko, inisiatif penting dan kejadian penting lainnya kepada APIP Tersedia saluran komunikasi yang
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Terdapat saluran komunikasi untuk memahami aturan perilaku , serta pemahaman pegawai atas perilaku yang tdk bisa diterima serta konsekuensinya. Adanya saluran komunikasi ke atasan alternatif selain melalui atasan langsung
2
4
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
yang dibutuhkan
Bukti fisik
Mekanisme komunikasi antar pimpinan pada berbagai jenjang dan lintas unit telah berjalan efektif Adanya forum bersama bersama dengan APIP seperti pemutakhiran data hasil pengawasan Tersedia dokumen laporan kinerja, profil risiko Mekanisme memberikan masukan masukan
25
NO
5
PARAMETER terbuka dan efektif dengan stake holder. Kode etik dikomunikasikan dengan stake holder Frekuensi evaluasi berkala komunikasi internal dan eksternal untuk mengetahui berfungsinya pengendalian intern Disediakan saluran pengaduan masyarakat dan penanganan tindak lanjut atas pengaduan. Penyajian hasil pengawasan dan Tindak Lanjut hasil pengawasan untuk memonitor perkembangan tindak lanjut Saluran komunikasi yang tepat dengan stake holder untuk menggambarkan misi, tujuan serta risiko yang dihadapi Instansi Pemerintah Pengembangan system informasi secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
yang signifikan terhadap kualitas pelayanan Instansi Pemerintah. Stake holder mengetahui kode etik Laporan setiap program kegiatan yang dilaksanakan yang memuat evaluasi berkala komunikasi internal dan eksternal. Terdapat mekanisme pencatatan pengaduan masyarakat dan mekanisme penyelesaian pengaduan tersebut. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Forum pemutakhiran data.
Website Instansi Pemerintah gambaran misi, tujuan serta risiko yang dihadapi Insatansi Pemerintah
Pengembangan Sistem informasi yang terintegrasi mulai dari Transaction Processing System (TPS), Decision Support System (DSS), Executive Information System (EIS)
26
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT TINGKAT TINGKAT LOKAL PUSAT KABUPATEN (PERANGKAT DAERAH
24.Pemantauan Berkelanjutan (5.1) 1
Instansi Pemerintah memiliki kebijakan/ SOP untuk melaksanakan pemantauan berkelanjutan.
Adanya kebijakan/SOP pimpinan 1. Peaturan Bupati tentang Pedoman Instansi Pemerintah menyediakan Penilaian Risiko pada Perangkat umpan balik rutin, pemantauan kinerja, Daerah dan mengendalikan pencapaian tujuan. 2. Adanya strategi pemantauan pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program atau operasional bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari.
2
Instansi Pemerintah memiliki strategi untuk mengkomunikasikan kebijakan/ SOP pemantauan berkelanjutan kepada pegawai. Komunikasi dengan pihak eksternal harus dapat menguatkan data yang dihasilkan secara internal atau harus dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengendalian intern.
Adanya strategi untuk melakukan melakukan komunikasi kebijakan / SOP pemantauan berkelanjutan kepada seluruh pegawai. Adanya tindak lanjut atas pengaduan rekanan mengenai praktik tidak adil oleh Instansi Pemerintah harus diselidiki.
Bukti fisik
Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan ditangani secara tertib.
3
Terdapat mekanisme formal tanggung jawab untuk menyimpan, menyimpan, menjaga, dan melindungi aset dan sumber daya lain dibebankan kepada yang ditugaskan. Pimpinan Instansi Pemerintah Adanya komunikasi informasi informasi antara mengambil langkah untuk Badan legislatif dan badan pengawas menindaklanjuti rekomendasi dengan Instansi Pemerintah mengenai penyempurnaan pengendalian kepatuhan atau hal lain yang mencerinternal yang secara teratur minkan berfungsinya pengendalian diberikan oleh aparat pengawasan intern dan pimpinan Instansi Pemerinintern pemerintah, auditor, dan tah menindaklanjuti semua masalah
Yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kab. Lebak
Ada kewajiban untuk untuk menindaklnajuti rekomendasi paling lambat 60 hari kerja dan selalu dilakukan monitoring oleh Inspektorat Kota Tangerang selatan
Bukti fisik
27
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
evaluator lainnya.
4
yang ditemukan. Adanya mekanisme reviu reviu kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yg timbul. Adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi. Struktur organisasi dan supervisi Pengeditan dan pengecekan otomatis yang memadai dapat membantu serta kegiatan penatausahaan digunamengawasi fungsi pengendalian kan untuk membantu dalam mengontrol intern. keakuratan dan kelengkapan pemrosesan transaksi. Pemisahan tugas dan tanggung jawab digunakan untuk membantu mencegah penyelewengan. APIP harus independen independen dan memiliki wewenang untuk melapor langsung ke pimpinan Instansi Pemerintah dan tidak melakukan tugas operasional apapun bagi kepentingan pimpinan Instansi Pemerintah. Data yang tercatat dalam sistem Adanya mekanisme pengecekan pengecekan informasi dan keuangan secara persediaan barang, perlengkapan, dan berkala dibandingkan dengan aset aset lainnya sudah secara berkala; fisiknya dan, jika ada selisih, harus selisih antara jumlah yang tercatat telusuri. dengan jumlah aktual harus dikoreksi dan penyebab selisih tersebut harus dijelaskan. Adanya kegiatan pembandingan pembandingan antara pencatatan dan fisik aktual didasarkan atas tingkat kerawanan aset. Pegawai secara berkala diminta Pegawai secara berkala menyatakan untuk menyatakan secara tegas kepatuhan mereka terhadap kode etik. apakah mereka sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang diharapkan.
28
NO
PARAMETER Instansi Pemerintah memiliki strategi yang dapat menunjukkan kapan saat pengujian secara berkala diperlukan.
5
Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern.
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Adanya jadwal pemantauan pemantauan yang mencakup identifikasi kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi yang memerlukan reviu dan evaluasi khusus. Adanya mekanisme untuk untuk mengangkat masalah, informasi, dan masukan yang relevan berkaitan dengan pengendalian intern yang muncul pada saat pelatihan, seminar, rapat perencanaan, dan rapat lainnya diterima dan digunakan oleh pimpinan untuk mengatasi masalah atau untuk memperkuat sistem pengendalian intern. Tindak lanjut atas saran dari pegawai mengenai pengendalian intern harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Adanya mekanisme untuk untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern oleh pegawai dan melaporkannya ke atasan langsungnya.
29
NO
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
25.Evaluasi Terpisah (5.2) (HANYA (HANYA UNTUK INSPEKTORAT) 1
2
3
Instansi Pemerintah memiliki kebijakan/ SOP untuk melakukan kegiatan evaluasi terpisah dan mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera.
1. SURAT EDARAN MENTERI D ALAM NEGERI NO. 700/025/A.4/IJ TANGGAL ANUARI 2016 TENTANG PEDOMAN 13 J ANUARI PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN D AN ANGGARAN T AHUNAN D AERAH 2. Perbup tentang Juknis Evaluasi LAKIP SKPD Kebijakan/ SOP untuk melakukan Adanya kegiatan sosialisasi sosialisasi dan media Penyusunan Rencana Tindak atas kegiatan evaluasi terpisah dan me- untuk komunikasi kegiatan evaluasi temuan Hasil Audit yg dilakukan secara kanisme untuk melaksanakan tindak terpisah dan tindak lanjut temuan audit bersama antara Inspektorat dan SKPD lanjut temuan audit telah dikomuniterkait. kasikan kepada seluruh pegawai Pimpinan Instansi Pemerintah tang- Adanya evaluasi temuan temuan dan Dokumen Rencana Tindak yg gap terhadap temuan dan rekomen- rekomendasi dan memutuskan tindakan ditandatangani oleh Bupati dasi audit dan reviu lainnya gu-na yang layak untuk memperbaiki atau memperkuat pengendalian intern. meningkatkan pengendalian. Kelemahan yang ditemukan selama Kelemahan yang ditemukan segera Ada kewajiban untuk untuk menindaklanajuti evaluasi terpisah segera dikomunikasikan kepada orang yang paling lambat 60 hari kerja diselesaikan. bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya. Kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius segera dilaporkan ke pimpinan tertinggi Instansi Pemerintah. Ruang lingkup dan frekuensi Adanya pemanfaatan pemanfaatan penilaian risiko evaluasi pengendalian intern secara dan efektivitas pemantauan yang terpisah telah memadai bagi berkelanjutan untuk menentukan Instansi Pemerintah. lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah. Adanya kegiatan evaluasi terpisah adanya kejadian misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciutan Instansi Pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran.
KONDISI KEBIJAKAN/SOP TINGKAT TINGKAT TINGKAT LOKAL PUSAT KABUPATEN (PERANGKAT DAERAH
Adanya kebijakan/ SOP SOP untuk melakukan kegiatan evaluasi terpisah dan mekanisme untuk melaksanakan tindak lanjut temuan audit
Bukti fisik
Bukti fisik
Bukti fisik
30
NO
4
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Metodologi evaluasi pengendalian Metodologi yang dipergunakan telah intern Instansi Pemerintah haruslah mencakup self assessment dengan logis dan memadai. menggunakan daftar periksa (check list), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya. Evaluasi terpisah tersebut meliputi suatu reviu terhadap rancangan pengendalian intern dan pengujian langsung (direct testing) atas kegiatan pengendalian intern. Dalam Instansi Pemerintah yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer, evaluasi terpisah dilakukan dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk mengidentifikasi indikator inefisiensi, pemborosan, atau penyalahgunaan. Tim evaluasi terpisah menyusun suatu rencana evaluasi untuk meyakinkan terlaksananya kegiatan tersebut secara terkoordinasi. Tim evaluasi terpisah sudah memahami bagaimana pengendalian intern Instansi Pemerintah seharusnya berkerja dan bagaimana implementasinya. Tim evaluasi terpisah menganalisis hasil evaluasi dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan evaluasi didokumentasikan sebagaimana mestinya. Jika evaluasi terpisah dilaksanakan Adanya staf dengan tingkat kompetensi oleh aparat pengawasan intern dan pengalaman yang cukup. pemerintah, maka aparat Adanya independensi APIP dan pengawasan intern pemerintah melapor langsung ke pimpinan tertinggi tersebut harus memiliki sumber di dalam Instansi Pemerintah. daya, kemampuan, dan Tanggung jawab, lingkup kerja, dan independensi yang memadai. rencana pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah harus
31
NO
5
PARAMETER
PENGUKURAN PARAMETER
sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Evaluasi secara berkala dilakukan terhadap bagian dari pengendalian intern secara memadai. Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah atau auditor eksternal. Instansi Pemerintah sudah memiliki Adanya mekanisme reviu reviu dan evaluasi mekanisme untuk meyakinkan temuan audit, hasil penilaian, dan reviu ditindaklanjutinya temuan audit atau lainnya yang menunjukkan adanya reviu lainnya dengan segera. kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan. Adanya tindakan yang memadai untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi. Instansi Pemerintah menindaklanjuti Adanya kegiatan konsultasi konsultasi dengan temuan dan rekomendasi audit dan auditor (seperti BPK, aparat reviu lainnya dengan tepat. pengawasan intern pemerintah, dan auditor eksternal lainnya) dan pereviu jika diyakini akan membantu membantu dalam proses penyelesaian audit. Adanya mekanisme koreksi terhadap masalah yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian tertentu. Adanya kegiatan pemantauan pemantauan temuan audit dan reviu serta rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan. Adanya laporan status status penyelesaian audit dan reviu sehingga pimpinan dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi.
Contoh SASARAN KEBIJAKAN/SOP
KONDISI KEBIJAKAN/SOP
Coba ikhtisar
32
Keterangan : Substansi yang diisikan pada matrik agar menggunakan kertas lain dengan memberikan keterangan tentang rujukan nomor unsur dan sub unsur yang dijelaskan
33
View more...
Comments
