Materi Lingkungan Full

 

HUKUM LINGKUNGAN Nadia Nurani NuraPowerpoint ni Isfarin, S.H.,LL.M  S.H.,LL.M Templates  Templates 

Page 1

 

Kontrak forum •

Toleransi keterlambatan15 Menit

•

Berpenampilan rapi

•

Referensi wajib: -Hukum HukumTata Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Absori) atau Lingkungan (Koesnadi Hardjasoemantri) - UU 32 No. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan - PP No. 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Templates  Powerpoint Templates 

Page 2

 

silabi •

Pengantar

•

Instrumen hukum internasional

•

Instrumen & penegakan hukum administrasi

•

Instrumen & penegakan hukum perdata

•

Instrumen & penegakan hukum pidana

•

Penyelesaian sengketa lingkungan non litigasi

•

Permasalahan lingkungan V otonomi daerah

Templates  Powerpoint Templates 

Page 3

 

Referensi • •

•

• • •

 Absori, 2009, Hukum Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Muhammadiyah University Press, Surakarta Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketujuh, Cetakan ke empatbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Rangkuti, Siti Sundari, 1991, Inovasi Hukum Lingkungan : Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum, Airlangga University Press, Surabaya. Rangkuti, Siti Sundari, 2005, Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, Tentang Analisys Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Templates  Powerpoint Templates 

Page 4

 

penilaian •

Presensi 75% terpenuhi

•

50% tugas harian

•

50% nilai ujian

Templates  Powerpoint Templates 

Page 5

 

PROBLEM GLOBAL •

LINGKUNGAN

Global warming

naiknya temperatur global 1,4-5,8 C permukaan air laut • • •

 naiknya

Global climate change Kerusakan dan pencemaran lingkungan lingkungan Berbagai bencana alam terjadi di Indonesia akibat perilaku manusia yang menempatkan alam sebagai komoditas tanpa melakukan upaya pelestarian lingkungan

Templates  Powerpoint Templates 

Page 6

 

 Akar persoalan persoalan degr degradasi adasi •

lingkungan Disparitas yang lebar antara miskin dan kaya

•

Erosi budaya yang semakin meluas dan gaya hidup pragmatis

•

Egoisme individu dan melemahnya kontrol

•

sosial Kemorosotan religius

Powerpoint Templates  Templates 

Page 7

Page 7  

Upaya masyarakat internasional •

Hukum kebiasaan internasional prinsip good neighborliness: neighborliness: melarang penggunaan wilayah suatu negara bila menimbulkan gangguan atau kerugian pada wilayah negara lain. Pada kasus nuclear test (Australia & New Zeland V France 1973) di ICJ. Aus&NZ meminta ICJ memberikan injuntive release atas percobaan nuklir Perancis di Pulau Maurora Atoll di lautan pasifik Templates  Powerpoint Templates 

Page 8  

Deklarasi Stockholm 1972 •

meminta negara-negara untuk mengembangkan hukum lingkungan internasional yang berkaitan dengan libility dan compensation.

•  Ada

tiga prinsip prinsip hukum hukum DS 1972: 1972: state

sovereignity, good neighborliness, state responsbility

Templates  Powerpoint Templates 

Page 9  

•

Perlindungan lingkungan laut Konvensi Paris 1974, 1976, UNCLOS 1982 Konvensi London

•

Perlindungan atmosfer Konvensi Wina 1985, Climate Change Convention 1992, Protokol Kyoto 1997

•

Konservasi Alam CITES (Convention on International International Trade in Endangered Species) 1973, Konvensi Keanekaragaman hayati Templates  Powerpoint Templates 

Page 10  

Tanggung Jawab Negara •

•

Tanggung jawab aktif : memastikan pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban negara Tanggung jawab pasif: memastikan untuk tidak melakukan perbuatan atau kegiatan yang dilarang

Templates  Powerpoint Templates 

Page 11  

Hukum kebiasaan internasional prinsip good neighborliness: melarang penggunaan wilayah suatu negara bila menimbulkan gangguan atau kerugian pada wilayah negara lain. Pada kasus nuclear test (Australia & New Zeland V France 1973) di ICJ. Aus&NZ meminta ICJ memberikan injuntive release atas percobaan nuklir Perancis di Pulau Maurora Atoll di lautan pasifik Powerpoint Templates  Templates 

Page 12  

Deklarasi Stockholm 1972 •

Merupakan konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup

•

Hasil: 1. deklarasi lingkungan hidup 2. rencana aksi lingkungan hidup, termasuk rekomendasi perencenaan dan pengelolaan permukiman manusia 3. rekomendasi kelembagaan dengan membentuk dewan pengurus UN Environment Programm (UNEP), sekretariat, dana lingkungan hidup dan badan koordinasi lingkungan hidup

•

Prinsip yang dikodifikasi: state sovereignity, s overeignity, good neighborliness, dan state

•

responbility Menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia

•

Keuntungan diadakan deklarasi Stockholm yaitu mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa di antara para ahli hukum sebagai dukunga dukungan n terhadap perkembangan hukum lingkungan pada taraf nasional, regional dan internasional Powerpoint Templates  Templates 

Page 13  

Konvensi Montevido 1981 • • •

Merupakan pertemuan yang bersifat ad hoc Perwujudan sanksi hukum lingkungan merupakan unsur yang penting untuk manajemen lingkungan yang baik Hasil: a. kerangka acuan, prinsip ataubidang: kesepakatan harus dibuat sesuai dengan tujuan yang disepakati, dalam polusi laut, perlindunga terhadap susunan lapisan ozon, trasnportasi, penanganan penanganan dan penjualan limbah berbahaya dan beracun b. selain itu diperlukan strategi dalam bidang: kerjasama internasional dalam lingkungan yang terancam, manajeman wilayah pantai, konservasi tanah, polusi udara antar perbatasan, perdagangan perdagang internasional berpotensi kimia berbahaya, perlindungan terhadap suangaian dan air dalam tanah, mekanisme hukum dan administrasi untuk pencegahan dan tindakan penanggulangan, penanggulan gan, perkiraan dampak lingkungan c. kerja tersebut harus dilaksanakan dalam rangka promosi pembangunan secara menyeluruh Powerpoint Templates  Templates 

Page 14  

World Commission on Environment and Development (WCED) •

•

Dibentuk melalui Sidang Umum PBB 1983 dengan keanggotaan Zimbabwe, Jerman Barat, Hongaria, Jepang, Guyana, Saudi Arabia, Italia, Meksiko, Brazilia, Aljazair, Nigeria, Yugoslavia, dan Indonesia Perspektif WCED dalam masalah lingkungan: - keterkaitan (interdepende (interdependency) ncy) permasalahan lingkungan hidup lingkungan hidup tidak lagi terbatas pada batas- batas negara. Oleh karena itu, diperlukan pende pendekata kata lintas negara - berkelanjutan (sustainability) pembangunan memerlukan sumber daya alam yang harus dilestarikan kemampuannya menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan - pemerataan (equity) kemiskinan dapat memicu eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga perlu adanya kesempatan merata untuk mengakses SDA bagi pemenuhan kebutuhan pokok seperti sumber air, tanah Templates  Powerpoint Templates 

Page 15  

Con’t  •

Sekuriti dan keamanan lingkungan Perlombaan persenjataan memperbesar potensi kerusakan lingkungan, sehingga perlombaan senjata dan peperangan harus berwawawan lingkungan

•

Pendidikan dan komunikasi

•

Kerjasama internasional

Templates  Powerpoint Templates 

Page 16  

Deklarasi Rio de Jenario 1992 •

•

•

Sustainable development - kesetaraan dan keadilan sosial - menghargai keanekaragaman hayati - pendekatan integratif (keterkaitan manusia-alam) - perspektif jangka panjang Biodiversity (keanekaragaman hayati) Climate change (perubahan iklim) - para pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan generasi kini dan yang akan datang sesuai dengan keadilan dan kemampuan - keadaan khusus dari negara berkembang yang harus memikul ketidakseimbangan beban harus dipertimbangkan - para pihak harus mengambil tindakan preventif - semua pihak mempunyai hak untuk memajukan pembangunan berkelanjutan Templates  Powerpoint Templates 

Page 17  

Deklarasi Rio de Jenario 1992 Prinsip2: •

•

Prinsip Pencegahan Dini (P r ec ec a u t i o n a r y P Prr i n c i p l e )  Prinsip ini menyatakan bahwa tidak adanya temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upayaupaya mencegah kerusakan lingkungan. Berbagai negara telah menerapkan prinsip ini dalam legislasi nasional, misalnya Ceylon, India, Filipina, Australia. Prinsip Keadilan Antargenerasi (T h e P r i n c i p l e o f In t e r g e n e r a att i o n a l E q u i t y )  Negara dalam hal ini harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan mendatang. Prinsip keadilan antargenerasi ini terumuskan dalam Prinsip 3 yang menyatakan bahwa hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Templates  Powerpoint Templates 

Page 18  

•

•

Prinsip Keadilan Intragenerasi (T h e P r i n c i p l e o f I n t r a g e n e r a att i o n a l E q u i t y )  masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Keadilan intragenerasi dapat diartikan baik secara nasional maupun internasional. Prinsip Integrasi (T h e P r i n c i p l e o f I n t e g r a t i o n  ) Dalam mencapai sasaran perlindungan,, pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan, pemerintah perlindungan atau setiap pengambil keputusan hendaknya mempertimbangkan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan. Syaratnya ialah bahwa ada integrasi yang efektif atas pertimbangan-pertimbang pertimbangan-pertimbangan an ekonomi (pembangunan) dengan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan.

Templates  Powerpoint Templates 

Page 19  

Con’t  •

Prinsip Kerja Sama (Principle of Cooperat Cooperation ion) Prinsip ini diatur dalam Prinsip 7 yang pada dasarnya bertujuan agar negara-negara melakukan kerja sama secara spirit of global  partnership dalam melindungi dan melestarikan lingkungan. Dalam prinsip kerja sama ini dicapai suatu consensus bahwa berdasarkan perbedaan kerusakan lingkungan (karena perbuatan masing-masing negara), semua negara mempunyai kewajiban bersama untuk melestarikan lingkungan namun tingkat kewajiban ini hendaknya berbeda berbeda satu sama lain. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka untuk melakukan upaya pada tingkat internasional dalam rangka pencapaian pembanungan berkelanjutan. Hal ini tentu dapat diterima karena tekanan lingkungan yang ada secara global lebih merupakan hasil aktivitas masyarakat mereka, dan berkenaan pula dengan kemampuan teknologi serta sumber keuangan yang mereka miliki.

•

prinsip mengenai kedaulatan negara untuk mengelola/memanfaatkan sumber daya alam tanpa merugikan negara lain (right to exploit resources but responsible do not cause damage to the environment of other States ) (Prinsip 2). Prinsip ini diadopsi dari Prinsip Deklarasi Stockholm (Prinsip 21), di mana prinsip ini merupakan asas hukum Romawi yang dikenal dengan Prinsip Sic Utere.

Templates  Powerpoint Templates 

Page 20  

WSSD (WorldSummit on •

•

Sustainable Sustainabl e Development)

Dalam perkembangannya ternyata prinsip sustainable development tidak diinterprestasikan secara baik oleh negara-negara di dunia karena pemerintahan yang corrupt dan tidak peduli lingkungan. Prinsip good sustaibale development governance: prinsip pemerintahan yang baik dan mempunyai komitmen lingkungan untuk menerapkan sustainable development

Templates  Powerpoint Templates 

Page 21  

Implikasinya terhadap Indonesia •

Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk: - UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup -Lingkungan UU No. 23 Hidup tahun 1997 tentang Pengelolaan - UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Templates  Powerpoint Templates 

Page 22  

Con’t 

Menurut Emil Salim: •

Membina keselarasan antar manusialingkungan

•

Melestarikan Melestarik an SDA

•

Mencegah kemorosotan mutu dan

•

meningkatkan mutu lingkungan Membimbing manusia dari posisi perusak lingkungan mnejadi pembina lingkungan Templates  Powerpoint Templates 

Page 23  

Fungsi perizinan (Sjachran Basah) •

Direktif  pengarah dalam pembangunan masyarakat

•

Integratif  pembina kesatuan bangsa (antar wilayah & antar departemen-birokrasi) departemen-birokrasi)

• •

Stabilitas  pemelihara hasil-hasil pembangunan Perspektif  penyempurna tindakan-tindakan administratif negara dan tindak warga masyarakat

•

Korektif  memperbaiki tindakan administratif negara dan warga negara

Templates  Powerpoint Templates 

Page 24  

Instrument administrasi lingkungan (perizinan lingkungan)

pengendalian

Sanksi administratif

Templates  Powerpoint Templates 

Page 25  

Instrumen hukum administrasi & Penegakannya

Templates  Powerpoint Templates 

Page 26  

Templates  Powerpoint Templates 

Page 27  

Hukum administrasi lingkungan

Penetapan kebijakan (perijinan)

HO (UKL-UPL)

AMDAL

Ijin buang limbah

Instrument ekonomi lingkungan

perUUan berbasis lingkungan

Templates  Powerpoint Templates 

 Anggaran berbasis lingkungan

 Analisa resiko lingkungan hidup

 Audit lingkungan

Page 28  

(dokumen) AMDAL • • •

•

Wajib bagi satiap usaha/kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup Merupakan dasar penetapan keputusaan kelayakan lingkungan hidup Disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian komisi penilai Amdal, pejabat setempat menetapkan keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya Templates  Powerpoint Templates 

Page 29  

 AMDAL •

Wajib Bagi usaha yang berdampak penting bagi lingkungan sebagaii dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup

•

Kriteria dampak penting: - jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha - luas wilayah dampak

- intensitas - banyaknya komponen LH yang akan terkena dampak - sifat kumulatif - berbalik / tidak berbaliknya dampak - kriteria lain sesuai dengan perkembangan iptek • •

Disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat Dinilai oleh komisi penilai amdal yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya

Powerpoint Templates

Powerpoint Templates  Templates 

Page 30

 

Muatan AMDAL •

Pengkajian mengenai dampak rencana usaha / kegiatan

•

Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi

•

Saran serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha

• •

Prakiraan dampak serta sifat dampak rencana usaha Evakuasi holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan LH

•

Rencana pengelolaan LH

Powerpoint Templates  Templates 

Page 31

 

Kriteria AMDAL •

Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak

• • • • •

Luas wilayah dampak Intensitas danpenyebaran lamanya dampak Banyaknya komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak Berbalik/tidak berbaliknya dampak Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Powerpoint Templates  Templates 

Page 32

 

Muatan AMDAL • • • • • •

Pengkajian mengenai dampak rencana usaha/kegiatan Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana tersebut Perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak Evaluasi kerja secara holistik Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Powerpoint Templates  Templates 

Page 33

 

Pelibatan masyarakat dalam •

penyusunan AMDAL Yang terkena dampak

•

Pemerhati lingkungan hidup

•

Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL

•

Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL

Powerpoint Templates  Templates 

Page 34

 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL)

•

Wajib bagai usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk wajib AMDAL

•

Juga duperuntukkan bagi kegiatan usaha mikro dan kecil

•

Bagi usaha yang tidak wajib UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Powerpoint Templates  Templates 

Page 35

 

Instrumen ekonomi lingkungan hidup

•

Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi

• •

Pendanaan lingkungan hidup insentif dan/atau disinsentif

Powerpoint Templates  Templates 

Page 36

 

Instrumen ekonomi lingkungan •

hidup

Instrumen ekonomi lingkungan merupakan alat bagi pemerintah, pemerintah daerah maupun setiap orang untuk mengintegrasikan kebijakan pelestarian lingkungan hidup

Powerpoint Templates  Templates 

Page 37

 

Pengawasan •

Pasal 71 (1): Menteri, gubernur, nupati/walikota sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

•

Pasal 73 : menteri dapat melakukan pengawasan thdkegiatan ketaatanyang penanggung jawab usaha dan/atau izin lingkungannya dikeluarkan oleh pemda jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran serius

Powerpoint Templates  Templates   

Sanksi administratif •

•

Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif bagi penanggung jawab usaha yang melakukan pelanggaran Sanksi berupa:  –  –  –  –  –

Teguran tertulis Paksaan pemerintah Pembekuan izin lingkungan Pencabutan izin lingkungan Denda  bila PU terlambat melaksanakan Paksaan pemerintah

Page 38

Powerpoint Templates  Templates 

Page 39

 

•

Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana

•

Pembekuan dan pencabutan izin lingkungan dilakukan bila penanggungjwab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah

Powerpoint Templates  Templates 

Page 40

 

Paksaan pemerintah • • • • • • •

Penghentian sementara kegiatan produksi Pemindahan sarana produksi Penutupan saluran pembuangan air limbah Pembongkaran Penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelangga pelanggaran ran Penghentian sementara seluruh kegiatan Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan

Powerpoint Templates  Templates   

•

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa teguran bila: ancaman yang sangat serius bagi manusia & LH Dampak yang lebih besar dan lebih luas kerugian yang lebih besar dan lebih luas

Page 41

Powerpoint Templates  Templates 

Page 42

 

Gugatan administratif (pasal 93) •

Badan atau pejabat TUN izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yg wajib amdal tetapi tdk dilengkapi dengan dokumen amdal

•

Badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan wajib UKLUPL, namunkpd tdkkegaiatan dilengkapiyg dengan UKL-UPL

•

Badan atau pejabat TUN yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi izin lingkungan lingkungan

Powerpoint Templates  Templates 

Page 43

 

Hinder Ordonantie •

Sering juga disebut izin tetangga, izin i zin gangguan, izin lingkungan.

•

Berisi larangan mendirikan bangunan pada tempat ttt yg dapat menimbulkan gangguan, kerusakan, bahaya pada milik pribadi, perusahaan atau kesehatan masyarakat

• •

Untuk kegiatan usaha yang tidak menimbulkan dampak besar thd lingkungan Terdapat beberapa kelemahan: 1. jangkauan teritorialnya sempit

2. dilakukan terbatas oleh pemda Tk.II 3. hanya ditujukan kepada bahaya n kerusakan, gangguan yang timbul 4. ordonansi yang bersifat individual 5. tidak adanya memperhatikan aspek kausalitas antara pencemaran satu dengan lainnya

6. tidak fleksibel 7. penutupan perusahaan sebagai sanksi HO tidak bersifat fakultatif 8. pengertian perusahaan dalam HO tidak jelas

Powerpoint Templates  Templates 

Page 44

 

Upaya Pengelolaan n Pemantauan •

LH (UKL-UPL)

Wajib bagi usaha yang tidak termasuk wajib amdal

Powerpoint Templates  Templates   

Izin lingkungan •

Diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup (yang dibuat berdasarkan AMDAL atau UKL-UPL)

•

Diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya

•

Permohonan izin lingkungan wajib ditolak bila tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL

•

Izin dapat dibatalkan bila persyaratan cacat hukum dan penernitannya tanpa memenuhi syarat

Page 45

Powerpoint Templates  Templates 

Page 46

 

Instrumen ekonomi lingkungan hidup

Instrumen ekonomi lingkungan merupakan alat bagi pemerintah, pemerintah daerah maupun setiap orang untuk mengintegrasikan kebijakan pelestarian lingkungan hidup

Powerpoint Templates  Templates 

Page 47

 

Instrument Ekonomi LH

•

Perancanaan pembangunan dan kegiatan

•

ekonomi Pendanaan lingkungan hidup

•

Insentif dan / atau disinsentif

Powerpoint Templates  Templates 

Page 48

 

Perancanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi •

Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup

•

Penyusunan PDB & Produk Domestik Regional yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan

•

Mekanisme kompensasi/imbal jasa LH antar daerah

•

Internalisasi biaya lingkungan hidup

Powerpoint Templates  Templates 

Page 49

 

Pendanaan LH •

Dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup

•

Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan LH

•

Dana amanah / bantuan untuk konservasi

Powerpoint Templates  Templates 

Page 50

 

Insentif-disinsentif •

Pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan

•

Penerapan pajak, retribusi dan subsidi LH

•

Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang

•

ramah LH Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah /emisi

•

Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup

•

Pengembangan asuransi LH

•

Pengembangan sistem label ramah lingkungan

•

Sistem penghargaan kinerja

Powerpoint Templates  Templates 

Page 51

 

Question 1. Jelask Jelaskan an pen penyel yelesa esaian ian sengke sengketa ta lilingk ngkung ungan an menuru menurutt hukum perdata biasa, class action, dan legal standing! 2. Jela Jelask skan an per perbe beda daan an pem pembu bukt ktia ian n bias biasa a deng dengan an pembuktian terbalik! 3. Jelask Jelaskan an lat latar ar bel belaka akang ng mun muncul culnya nya gugata gugatan n class class action! 4. Jelask Jelaskan an bag bagaim aimana ana keberh keberhasi asilan lan gugata gugatan n clas class s acti action on dalam praktek di pengadilan!

Powerpoint Templates  Templates 

Page 52

 

Kelompok 1 •

Jelaskan dasar hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui gugatan perdata biasa beserta unsur2 yang harus dipenuhi!

•

Jelaskan pembuktian gugatan perdata

•

biasa Jelaskan kelemahan dan kelebihan gugatan perdata biasa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Powerpoint Templates  Templates 

Page 53

 

Kelompok 2 •

•

•

Jelaskan yang dimaksud dengan gugatan class action (hak gugat masyarakat/perwakilan kelompok) dalam penyelesaian sengketa LH? Bagaimana pengaturan (unsur-unsur) gugatan class action (gugatan masyarakat/perwakilan kelompok) dalam UU 32/2009? Menurut saudara apa kelemahan dan kelebihan gugatan class action dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup?

Powerpoint Templates  Templates 

Page 54

 

Kelompok 3 •

Jelaskan latar belakang munculnya gugatan legal standing (hak gugat organisasi Lingkungan Hidup) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup?

•

Jelaskan pengaturan gugatan legal standing (hak gugat organisasi Lingkungan Hidup) dalam UU No. 32 tahun 2009?

•

Jelaskan kelemahan dan kelebihan gugatan legal standing (hak gugat organisasi Lingkungan Hidup)

Powerpoint Templates  Templates 

Page 55

 

Hukum perdata lingkungan •

Dasar hukum - Pasal 1234 KUHPer: penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan - pasal 1365 KUHPer: kewajiban mengganti rugi bagi orang yang perbuatanya melanggar hukum dan menimbulkan kerugian - Pasal 1865: beban pembuktian berimbang

Powerpoint Templates  Templates 

Page 56

 

Tanggung jawab mutlak (strict •

liability)

Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 “setiap

orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan •

Implementasi dari tanggung jawab mutlak pencemaran lingkungan: - penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat

•

- menggunakan sistem pembuktian terbalik Contoh limbah B3: limbah hasil tambang (tailing), limbah industri batu baterai, limbah industri oli

Powerpoint Templates  Templates   

Karakteristik limbah B3 (PP No 85 tahun 1999)

•

Mudah terbakar

•

Mudah meledak

•

Reaktif

•

Beracun

• •

Menyebabkan infeksi Bersifat korosif

Page 57

Powerpoint Templates  Templates 

Page 58

 

Pengelolaan limbah B3 •

Rangkaian kegiatan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan

Powerpoint Templates  Templates   

Gugatan perdata biasa 



pasal 1365 KUHPer: perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya untuk membayar ganti rugi Syarat (Hamzah):  Kesalahan (schuld 

Kerugian (schade)



Hubungan causal (causal verband)



Relativitas

Page 59

Powerpoint Templates  Templates 

Page 60

 

Gugatan dapat berupa •

Permintaan ganti rugi

•

Memasang atau memperbaiki unit pengolah

•

limbah sesuai baku lingkungan LH Memulihkan fungsi LH

•

Menghilangkan atau memusnahkan penyebab terjadinya pencemaran

Powerpoint Templates  Templates 

Page 61

 

Tenggat kadaluwarsa pengajuan •

•

gugatan

Sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, dihitung sejak diketahui adanya pencemaran Tidak berlaku bagi limbah B3

Powerpoint Templates  Templates 

Page 62

 

Dibebaskan dari tanggung jawab ganti •  Adanya •  Adanya

rugi bila

bencana alam bencana alam atau pe peperangan perangan

keadaan kea daan di luar kemampuan kemampuan manusia •  Adanya tindakan tindakan pih pihak ak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan

Powerpoint Templates  Templates 

Page 63

 

Gugatan perwakilan kelas (Class Action)

•

Merupakan gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan kelas, mewakili kepentingan mereka sekaligus mewakili kepentingan korban lainnya (class members)

•

Syarat-syarat:  –

Noumerosity ( class members yang banyak)

 –

Commonality (ada kesamaan fakta maupun question of law antara class representative dengan class members)

 –

Typicality (tuntutan dan pembelaan dari seluruh class members

 –

harus sejenis)  Adequacy of representation representation ( class representative harus menjamin secara adil dan jujur untuk melindungi kepentingan class members

Powerpoint Templates  Templates 

Page 64

 

Syarat class action mnrt Perma No •

1/2002

Class member (anggota kelas) lebih dari satu

•  Ada

kesamaan kesamaa n fakta/peristiwa fakta/peristiwa hukum, dasar hukum, dan tuntutan hukum antara class representative (perwakilan kelas) dengan class member

Powerpoint Templates  Templates   

Syarat class representative menurut Perma no 1/2002

•

Pihak yang juga merasakan kerugian

•

Memiliki kejujuran dan kesungguhan unt melindungi kepentingan anggota kelompoknya

Page 65

Powerpoint Templates  Templates 

Page 66

 

•

Untuk menjamin kelayakan keterwakilan, pengadilan menerapkan mekanisme preliminary certification agar class members dapat melakukan opt in atau opt

•

out (rekonfirmasi) Jika class action hanya mengajukan permintaan deklaratif, pemberitahuan pengadilan terhadap anggota kelas tidak perlu dilakukan

Powerpoint Templates  Templates   

Manfaat class action •

Ekonomis

•  Akses •

pada keadilan pada

Perubahan sikap pelaku pelanggar

Page 67

Powerpoint Templates  Templates   

Contoh kasus •

Gugatan warga Penjaringan, Jakarta terhadap Presiden RI, Gubernur DKI, Gubernur Banten dg dalil kelalaian pencegahan dan penanggulangan banjir ke PN Jakarta Pusat

•

Putusan PN Jakarta Pusat (2002): menolak gugatan karena tergugat tidak terbukti melawan hukum dan telah

Page 68

melakukan upaya penanggulangan banjir Powerpoint Templates  Templates 

Page 69

 

Korban longsor mandalawangi Vs •

Pemerintah

Gugatan korban longsor gunung mandalawangi, kec. Kadungora, Garut terhadap Presiden RI, Menteri kehutanan, Perum Jabar, Pemkab Garut di PNPerhutani, Bandung PemProv

•

Majelis hakim berpendapat bahwa masing2 tergugat yang merupakan perwakilan pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan

Powerpoint Templates  Templates 

Page 70

 

Putusan PN bandung •

Mengabulkan gugatan class action

•

Menyatakan tergugat I, III, IV dan V bertanggungjawab secara mutlak Menghukum tergugat tergugat I, III, IV dan V unt melakukan pemulihan keadaan di areal hutan Menayatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

•

•

Powerpoint Templates  Templates   

Gugatan legal standing •

Gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya ganti rugi, kecuali biaya riil

•

Syarat organisasi LH yang mengajukan gugatan legal standing (pasal 92 ayat 1):  – Berbentuk badan hukum  –

Dalam anggaran dasar tujuan organisasi adalah untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup

 –

Organisasi tersebut telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya minimal 2 tahun

Page 71

Powerpoint Templates  Templates 

Page 72

 

Hak Gugat Pemerintah •

Pasal 90 ayat (1) instansi pemerintah dan pemda yg

•

bertanggungjawab di bidang LH berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yg menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan LH yg mengekibatkan kerugian LH Penjelasan Pasal 90 ayat (1) kerugian LH merupakan kerugian yg bukan hak milik privat

Powerpoint Templates  Templates 

Page 73

 

Gugatan Menteri LH Vs PT Selatnasik INDOKWARSA & pt Simpang Pesak • •

Di PN Jakarta Utara Tergugat memperoleh izin usaha pertambangan dari SK Bupati Belitung Timur untuk bahan galian pasir kwarsa di desa Simpak Pesak, Dendang

• •

Tergugat kawasan hutan lindung ygmerambah berada diluar wilayah izin Hal tersebut dibiarkan oleh pemkab Belitung Timur

Powerpoint Templates  Templates 

Page 74

 

•

Kementerian LH mengajukan gugatan perdata dg menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan meminta tergugat membayar biaya pemulihan lingkungan

Powerpoint Templates  Templates   

diskusikan •

•

Kelemahan n kelebihan gugatan perdata biasa, class action dan legal standing, bandingkan! Mana yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa LH?

Page 75

Powerpoint Templates  Templates 

Page 76

 

Instrumen hukum pidana •

Mengatur pelanggaran atau kejahatan di bidang lingkungan yang dikategorikan sebagai public welfare offense (tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat)

•

Tujuan hukum pidana administrasi: - pendidikan dan represitas - preventif

Powerpoint Templates  Templates   

Yang diberi kewenangan penyidikan

•

Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia

•

Pejabat PNS tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugasnnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Page 77

Powerpoint Templates  Templates 

Page 78

 

Hal-hal yang harus •

dipertimbangkan dalam sanksi Mengganti sepenenuhnya keuntungan pidana administrasi

ekonomi yang diperoleh si pelaku sebagai •

•

hasil tindak pidananya Menggantikan sebagian atau seluruhnya biaya-biaya penyidikan dan recovery lingkungan Dapat berbentuk pidana penjara, sanksi finansial seperti denda, penutupan usaha dan sanksi kompensasi dan perbaikan

kerusakan Powerpoint Templates  Templates 

Page 79

 

Sistem pembuktian •

Negatif wettelijk: dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim  jika TP tidak menimbulkan ancaman serius terhadap laingkungan

•

Pembuktian terbalik jika TP menimbulkan ancaman serius (B3)

Powerpoint Templates  Templates   

 ALAT BUKTI BUKTI •

Keterangan saksi

•

Keterangan ahli

•

Surat

•

Petunjuk

• Keterangan terdakwa lain yang diatur •  Alat bukti lain

an

perat. perat. Per-UU-

Page 80

Powerpoint Templates  Templates   

Sanksi pidana dapat diberikan kepada

•

Orang yang didakwa melakukan TP

•

Penanggung jawab usaha / kegiatan

•

Pemberi perintah atau pemimpin TP   sanksi diperberat sepertiga

•

Badan usaha

Page 81

Powerpoint Templates  Templates 

Page 82

 

Sanksi pidana terhadap BU •

Perampasan keuntungan yang diperoleh dari TP

•

Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Perbaikan akibat TP

• • •

Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak Penempatan perusahaan di bawah

pengampuan paling lama 3 tahun Powerpoint Templates  Templates 

Page 83

 

Rambu2 dalam memilih sanksi •

pidana

Kriteria normatif: hukum pidana hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi

•

Kriteria instrumental yang berisfat pragmatis (penjeratan tersangka sebagai tujuan)

•

Jika instrumen administratif tidak berjalan

Powerpoint Templates  Templates 

Page 84

 

•  Apakah

korporasi ko rporasi da dapat pat dimintai dimintai pertanggungjawaban pidana?

•

Jelaskan mengenai Pembuktian formal dan materiaal dalam hukum pidana lingkungan?

•  Apa

saja kendala penegakan penegakan hukum

lingkungan (dari per-UU-an, sosial budaya dan politik) aparat, •  Apakah

putusan pengadilan putusan pengadilan dapat dapat

dieksaminasi oleh publik? Powerpoint Templates  Templates 

Page 85

 

Corporate liability • “

Dasar hukum: pasal 1 angka 32 setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum” 

•

Pasal 116 ayat (1)

•

Pasal 119

Powerpoint Templates  Templates 

Page 86

 

• • •

•

Korporasi mencakup badan hukum maupun non badan hukum Bersifat privat maupun publik Seorang alamiah (manager, agents, staf) dan korporasi dapat dipidana secara sendiri atau bersama-sama Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi

•

•

Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi

tidak menghapus kesalahan perseorangan Powerpoint Templates  Templates 

Page 87

 

Pembuktian formal n pembuktian •

material

Pembuktian materiaal  –

kausa sebab-akibat

 –  –

Unsur kesalahan sangat penting Harus dibuktikan bahwa pencemaran atau rusaknya lingkungan adalah akibat kegiatan suatu kegiatan usaha atau industri tertentu, hubungan sebab-akibat dengan kesengajaan atau kelalaian terdakwa dengan lingkungan yang tercemar, akibat rusaknya lingkungan menimbulkan kerugian yg nyata bagi

masyarakat Powerpoint Templates  Templates   

Pembuktian formal •

Strict liability (pertanggungjawaban mutlak)

•

Non causalitas

Page 88

Powerpoint Templates  Templates 

Page 89

 

Eksaminasi putusan •

Belum dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia

•

Eksaminasi putusan hakim atas pencemaran Sungai Banger (pekalongan0, dan sungai babon oleh LSM Gita Pertiwi dan LBH Nurani

•

Hasil eksaminasi dikirimkan ke aparat penegak hukum dan pemerintah  tidak mendapat tanggapan

Powerpoint Templates  Templates 

Page 90

 

•

Eksaminasi cukup diperhatikan dalam kasus eksaminasi kasus adelin lis (illegal logging)

•

Terdakwa akhirnya divonis in absentia

•

Hal-hal yang menjadi substansi eksaminasi: - pertimbangan hukum - prosedur beracara - putusan

Powerpoint Templates  Templates 

Page 91

 

Kendala penegakan hukum •

Perundangan-undangan yang sangat legal formal

•

Hukum pidana lingkungan masih dianggap sebagai public welfare offense (TP. Yg mengganggu kesejahteraan masy)   menimbulkan kesan ringan

Powerpoint Templates  Templates 

Page 92

 

Latar belakang ADR •

Kegagalan lembaga peradilan dalam menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dalam menyelesaikan sengketa LH

•

Pendekatan yang sangat legal formal

•

Kasus PT Indorayon Utama di PN Jak Pus (1988) yang menolak gugatan WALHI

•

Kasus PT Sido Makmur di PN Sidoarjo (1989) yang melapaskan terdakwa dari segala dakwaan

•

Kasus PT Newmont Vs masyarakat Buyat yang memenangkan Newmont di tingkat Kasasi

Powerpoint Templates  Templates 

Page 93

 

•

Paradigma positivis dalam menyelesaikan sengketa LH, tanpa adanya analisa yang mendalam mengenai ancaman potensi kerusakan lingkungan di masa yang akan datang

•

Kurang mampu menerjemahkan bukti ilmiah menjadi bukti hukum

Powerpoint Templates  Templates 

Page 94

 

Penyelesaian Sengketa LH di Luar •

Peradilan Pasal 84 (3): merupakan upaya penyelesaian pertama sebelum penyelesaian melalui peradilan

•

Pasal 85 (1) dilakukan untuk mencapai kesepakatan: a. bentuk & besar ganti rugi b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan perusakan c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak ada perualangan pencemaran dan/atau perusakan d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap LH (2) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam UU (3) dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa

Powerpoint Templates  Templates 

Page 95

 

•

Pasal 86 (1) masyarakat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa LH yang bersifat bebas dan tidak memihak (2) pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa LH yang bersifat bebas dan tidak memihak

•

Lembaga penyedia jasaTahun penyelesaian diatur dalam PP No.54 2000 LH Powerpoint Templates  Templates 

Page 96

 

negosiasi •

Para pihak melakukan perundingan hingga tercapai titik kesepakatan tanpa adanya campur tangan pihak ketiga maupun dengan adanya pihak ketiga yang dapat mendorong tercapainya

•

kesepakatan Didasarkan atas tawaran dan kesepakatan

•

Para pihak dapat mengawasi prosedur

penyelesaian tanpa adanya publisitas Powerpoint Templates  Templates 

Page 97

 

mediasi •

Proses penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga (yang dapat diterima, tidak memihak dan netral, tidak memihak dan tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan)

Powerpoint Templates  Templates 

Page 98

 

arbitrase •

Penyelesaian sengketa oleh arbitrator berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan

•

Kelebihan - dijamin kerahasiaan sengketa - para pihak dapat memilih arbitrator - para pihak dapat menentuka pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa - Keputusan yang diberikan oleh arbitrator bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat

Powerpoint Templates  Templates 

Page 99

 

Pemulihan LH Setiap orang yang melakukan pencemaran dan / atau pengrusakan LH wajib melakukan pemulihan fungsi LH PEMULIHAN dalam bentuk: - Peng Penghe hent ntia ian n sum sumbe berr pe penc ncem emar aran an da dan n pembersihan unsur pencemaran -

Remidiasi Rehabilitasi Restorasi Cara Cara lain lain ses sesua uaii p per erke kemb mban anga gan n IIPT PTEK EK

Powerpoint Templates  Templates 

Page 10

 

Kelanjutan ADR... •

Kesepakatan hasil ADR kemudian dituangkan dalam suatu naskah perjanjian  diserahkan kepada Panitera PN memiliki kekuatan hukum untuk ditaati

dan dilaksanakan

Powerpoint Templates  Templates 

Page 10

 

Kelebihan penyelesaian sengketa LH di Luar Peradilan •

Sifat kesukarelaan dalam sengketa

• •

Prosedur cepat Putusan non-judicial

•

Terjamin kerahasiaan dalam proses dan

•

hasil Fleksibel

•

Efektif dan efisien