Materi Lab Klinik-1

ATURAN TERKAIT KLINIK DAN LABORATORIUM KLINIK KESEHATAN

Aturan – Aturan Terkait 3

1. UU PPN dengan Perubahan Terakhir UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2. PMK 78/PMK.03/2010 ditetapkan tanggal 5 April 2010 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN

Aturan – Aturan PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK dengan perubahan terakhir PMK 135/PMK.011/2014 tanggal 18 Juni 2014

3. SE-06/PJ.52/ 2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang PPN Atas Penggantian Obat Di Rumah Sakit, Perubahan terakhir SE-28/PJ.52/2000 4. Permenkes Nomor 9 TAHUN 2014 tentang KLINIK 5. Permenke Nomor 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik

4

Jenis Rumah Sakit

Sekilas Tentang Klinik dan Laboratorium Klinik

5

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permenkes Nomor 9 TAHUN 2014 tentang KLINIK

6

Laboratorium Klinik adalah Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang Kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permenkes Nomor 411 TAHUN 2010 tentang Laboratorium Klinik

7

Proses Bisnis Klinik

8

Proses Bisnis Laboratorium Klinik

Sumber : Inovasi Pelayanan Laboratorium Patology Klinik Rumah Sakit Era BPJS Oleh Hartatanto

9

ASPEK PERPAJAKAN Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Penyerahan Jasa Kena Pajak berupa : • Jasa Laboratorirum • Jasa Klinik • Jasa Penunjang Laborarotirum dan Klinik • Jasa Lainnya 2. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa : • Penyerahan Obat dan Alat Kesehatan • Penyerahan Barang Kena Pajak Lainnya Dasar Hukum : Pasal 4 UU PPN

10

ASPEK PERPAJAKAN Dasar Pengenaan Pajak

1. Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah : Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang tercantum dalam FP. 2. Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak adalah : Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang tercantum dalam FP Dasar Hukum : Pasal 1 angka 18 dan 19 UU PPN

11

ASPEK PERPAJAKAN Dasar Pengenaan Pajak

Faktor yang menentukan adanya kaitan suatu biaya berkaitan dengan penyerahan BKP atau JKP adalah apabila biaya tersebut tidak dibayar maka akan menghambat kelancaran penyerahan BKP atau JKP

Dasar Hukum : Pasal 1 angka 18 dan 19 UU PPN

12

ASPEK PERPAJAKAN Saat Terutang PPN Penyerahan Jasa Kena Pajak terjadi pada saat: 1. 2. 3.

harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui; atau mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak

Dasar Hukum : Pasal 17 PP 1 Tahun 2012 sdtd PP 9 Tahun 2021

13

ASPEK PERPAJAKAN Saat Terutang PPN Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, selain penyerahan oleh pemilik barang atau yang disebut consignor kepada penerima barang atau yang disebut consignee secara konsinyasi, terjadi pada saat:  Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;  Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;  Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan;atau  harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten Dasar Hukum : Pasal 17 PP 1 Tahun 2012 sdtd PP 9 Tahun 2021

14

ASPEK PERPAJAKAN Fasilitas PPN Pasal 16 B Ayat (1a) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan: j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain: 1) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; 2) jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional; 3) jasa pelayanan sosial; 4) jasa keuangan; 5) jasa asuransi; 6) jasa pendidikan; 7) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; dan 8) jasa tenaga kerja. Dasar Hukum : Pasal 16 B UU PPN

15

ASPEK PERPAJAKAN Fasilitas PPN Penjelasan Pasal 16 B Ayat (1a) huruf j jasa pelayanan kesehatan medis meliputi: a) jasa kesehatan tertentu, antara lain: 1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2) jasa dokter hewan; 3) jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi 4) jasa kebidanan dan dukun bayi; 5) jasa paramedis dan perawat; 6) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium 7) jasa psikolog dan psikiater, dan 8) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal b) jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional

Dasar Hukum : Penjelasan Pasal 16 B ayat (1a) huruf j UU PPN

16

ASPEK PERPAJAKAN Faktur Pajak Penjelasan Pasal 16 B Ayat (1a) huruf j jasa pelayanan kesehatan medis meliputi: a) jasa kesehatan tertentu, antara lain: 1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2) jasa dokter hewan; 3) jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi 4) jasa kebidanan dan dukun bayi; 5) jasa paramedis dan perawat; 6) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium 7) jasa psikolog dan psikiater, dan 8) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal b) jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional

Dasar Hukum : Penjelasan Pasal 16 B ayat (1a) huruf j UU PPN

17

FAKTUR PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2022 TENTANG FAKTUR PAJAK

Kewajiban dan Saat Pembuatan Faktur Pajak Faktur Pajak harus dibuat pada:

PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:  penyerahan BKP;  penyerahan JKP;

 ekspor BKP berwujud;

 ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau  ekspor JKP.

 saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;  saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;

 saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;  saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau

 saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri.

Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP serta saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.  Pasal 17 dan Pasal 17A PP-1/2012 s.t.d.d. PP-9/2021.

NEW

Faktur Pajak Gabungan PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan:

 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

 Harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

 Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, Faktur Pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

NEW

 Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang wajib dibuat Faktur Pajak dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) kode transaksi, PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama, untuk tiap-tiap kode transaksi.  Contoh kasus pada Lampiran huruf A angka 1 PER.

PENGECUALIAN: Faktur Pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP ke dan/atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu.

Keterangan dalam Faktur Pajak Keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak:  nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;  identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi: • nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah; • nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau • nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;  jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;  PPN yang dipungut;  PPnBM yang dipungut;  kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan  nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

NIK mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan  Pasal 19A ayat (3) PP-1/2012 s.t.d.d. PP-9/2021.

NEW

Tata Cara Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak (1/2) Identitas PKP Penjual Nama, alamat, dan NPWP wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP. *) Identitas Pembeli BKP/Penerima JKP  Nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang sebenarnya/sesungguhnya.  Bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP. *)  Dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pembeli BKP/ Penerima JKP yang merupakan tempat dilakukannya pemusatan tempat PPN terutang, tetapi BKP/JKP dimaksud dikirim/ diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan, berlaku ketentuan sebagai berikut: • nama dan NPWP diisi nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN terutang; dan • alamat diisi alamat tempat PPN terutang yang dipusatkan yang menerima BKP/JKP.  Contoh pengisian alamat pada Lampiran huruf A angka 2 PER.

*) Dalam hal nama/alamat

yang tercantum dalam SKT/SPPKP berbeda dengan nama/alamat yang sebenarnya/sesungguhnya, WP harus mengajukan permohonan perubahan data berupa nama/alamat dalam SKT/SPPKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya/ sesungguhnya.

Jenis Barang/Jasa  Wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya/sesungguhnya mengenai BKP/JKP yang diserahkan.  Untuk penyerahan BKP ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  ditambah HS Code.  Untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru untuk dilakukan registrasi kendaraan bermotor baru sesuai ketentuan yang berlaku, PKP dealer harus mencantumkan keterangan berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka.  Untuk penyerahan BKP berupa tanah dan/atau bangunan diisi dengan keterangan yang paling sedikit memuat informasi berupa alamat lengkap tanah dan/atau bangunan dimaksud.

Pengisian Identitas Pembeli BKP/Penerima JKP dalam Faktur Pajak Pasal 6 ayat (6):  Dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pembeli BKP/Penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN/PPnBM terutang yang diadministrasikan di KPP WP Besar, KPP Khusus, atau KPP Madya,

 tetapi BKP/JKP dimaksud dikirimkan/diserahkan ke tempat PPN/PPnBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan/tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut, serta  penyerahan BKP/JKP dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut,

berlaku ketentuan sebagai berikut:

Isian Nama dan NPWP Pembeli BKP/Penerima JKP Nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN atau PPN dan PPnBM terutang

Pasal 6 ayat (7a):

Isian Alamat Pembeli BKP/Penerima JKP • Alamat tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang • yang dipusatkan yang menerima BKP dan/atau JKP yang berada di kawasan/tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut dimaksud.

Tempat/kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut yaitu tempat/kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam: a. ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat; b. ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus; dan c. ketentuan lain (yang sejenis) yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan/tempat tertentu di dalam Daerah Pabean yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Tata Cara Pengisian Keterangan dalam Faktur Pajak (2/2) Rp

Rp 01 02 03

Dasar Pengenaan Pajak  nilai pada jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima;  dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau  nilai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang menjadi dasar penghitungan PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN. PPN yang Dipungut  tarif PPN Pasal 7 ayat (1) UU PPN x Dasar Pengenaan Pajak; atau  besaran tertentu PPN yang dipungut berdasarkan Pasal 9A ayat (1) UU PPN. Kode dan NSFP Total 16 digit: 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 NSFP. Nama dan Penanda Tangan Faktur Pajak  Nama diisi sesuai KTP/paspor yang berlaku.  Telah didaftarkan sebagai penanda tangan Faktur Pajak pada aplikasi e-Faktur.  PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) pejabat/pegawai untuk menandatangani e-Faktur.  Termasuk pejabat/pegawai di cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat PPN terutang.  Tanda tangan berupa Tanda Tangan Elektronik.

Kode Transaksi dalam Faktur Pajak 01

Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

02

Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah.

03

Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain instansi pemerintah) yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya.

04

Penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain cfm. Pasal 8A ayat (1) UU PPN yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

05

Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu cfm. Pasal 9A ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

06

Penyerahan lainnya yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP (menggunakan tarif selain Pasal 7 ayat (1) UU PPN, penyerahan BKP kepada turis).

07

Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah.

08

Penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM.

09

Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan cfm. Pasal 16D UU PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP.

Urutan Prioritas Penggunaan Kode Transaksi Kode Transaksi

Termasuk 07/08?

Ya

07/08

Tidak Termasuk 02/03?

Ya

02/03

Tidak Termasuk 06?

Ya

06

Tidak Termasuk 04/05? Tidak 01

Ya

04/05

Bentuk Faktur Pajak dan Aplikasinya FAKTUR PAJAK:

 berbentuk elektronik;  dibuat menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP; dan  dicantumkan tanda tangan elektronik.

e-Faktur Aplikasi e-Faktur  aplikasi e-Faktur Client Desktop  aplikasi e-Faktur Web Based

PENGECUALIAN: Faktur Pajak atas:  penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir cfm. Pasal 13 ayat (5a) UU PPN (eceran);  penyerahan BKP/JKP dan/atau ekspor BKP/BKP tidak berwujud/ JKP, yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak cfm. Pasal 13 ayat (6) UU PPN (dokumen tertentu); dan  penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri cfm. Pasal 16E UU PPN (VAT refund),  dibuat sesuai dengan peraturan terkait.

 aplikasi e-Faktur Host-to-Host (H2H) • H2H Penyelenggara (PJAP) PKP di TLDDP, TPB, atau KEK wajib membuat e-Faktur atas penyerahan BKP kepada pembeli BKP di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Nomor Seri Faktur Pajak NEW

Permintaan NSFP

Jumlah NSFP yang Diberikan

PKP dapat mengajukan permintaan NSFP secara:

 Paling banyak 75 NSFP, bagi PKP baru dikukuhkan, PKP yang belum pernah membuat dan melaporkan Faktur Pajak, atau PKP yang 3 Masa Pajak sebelumnya membuat dan melaporkan ≤75 Faktur Pajak.

 elektronik melalui laman yang disediakan/ditentukan oleh DJP (berdasarkan user manual aplikasi e-Nofa atau  langsung ke KPP/KP2KP dengan cara menyampaikan surat permintaan NSFP. Syarat Pemberian NSFP  Memiliki Kode Aktivasi dan Password; (jika hilang/lupa, dapat mengajukan cetak ulang Kode Aktivasi/kirim ulang Password secara langsung ke KPP).  Memiliki akun PKP yang telah diaktivasi.  Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo. Penggunaan NSFP

NEW

NSFP digunakan untuk pembuatan Faktur Pajak mulai tanggal surat pemberian NSFP sesuai dengan tahun peruntukan yang tercantum dalam surat pemberian NSFP.

 Paling banyak 120% dari jumlah Faktur Pajak yang dibuat dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN 3 Masa Pajak sebelumnya, bagi PKP yang 3 Masa Pajak sebelumnya membuat dan melaporkan Faktur Pajak >75 Faktur Pajak.  Jumlah tertentu, bagi PKP baru dikukuhkan, PKP pemusatan, atau PKP yang mengalami peningkatan usaha yang karena kegiatan usahanya membutuhkan NSFP dengan jumlah teretntu.  Permintaan NSFP dengan jumlah tertentu harus disampaikan langsung ke KPP/KP2KP. Format Surat Permintaan dan Pemberian NSFP

NEW

 Contoh format surat permintaan NSFP pada Lampiran huruf F PER.  Contoh format surat pemberian NSFP pada Lampiran huruf G dan huruf H PER.

Batas Waktu Upload e-Faktur e-Faktur wajib diunggah (di-upload) menggunakan aplikasi e-Faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP  BUKAN FAKTUR PAJAK

UPLOAD

PALING LAMBAT

Syarat untuk memperoleh persetujuan DJP:  NSFP yang digunakan untuk penomoran e-Faktur merupakan NSFP yang diberikan oleh DJP; dan  e-Faktur diunggah (di-upload) dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur. Contoh kasus pada Lampiran huruf A angka 3 PER

TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA setelah tanggal e-Faktur

Cap/Keterangan Fasilitas PPN/PPnBM PPN ATAU PPN & PPnBM TIDAK DIPUNGUT

PPN ATAU PPN & PPnBM DIBEBASKAN

PPN ATAU PPN & PPnBM

DITANGGUNG PEMERINTAH

Harus diberikan keterangan melalui aplikasi e-Faktur mengenai:  PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemerintah; dan

 peraturan perundang-undangan perpajakan yang mendasarinya.

di

bidang

Tata Cara Pembetulan/Penggantian Faktur Pajak Pembetulan/Penggantian Salah dalam pengisian/penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas.

 Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur atas permintaan pembeli BKP/penerima JKP atau kemauan sendiri.  SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan.  NSFP Faktur Pajak pengganti sama dengan NSFP Faktur Pajak yang diganti.  Kode status diisi 1 (satu), kode transaksi yang digunakan sesuai peruntukan.  Tanggal Faktur Pajak pengganti yaitu tanggal pada saat Faktur Pajak pengganti dibuat.  Dalam hal PKP penjual telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa PPN maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti.  Dalam hal PKP pembeli telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT Masa PPN maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti.

Dengan implementasi aplikasi e-Faktur 3.0, pelaporan e-Faktur pengganti dilakukan secara prepopulated.

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Pembatalan  Penyerahan BKP/JKP yang transaksinya dibatalkan.  Penyerahan barang/jasa yang seharusnya tidak dibuatkan e-Faktur.

 Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur.  SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan.  Dalam hal pembatalan Faktur Pajak karena terjadi pembatalan transaksi, harus didukung bukti/dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.  Dalam hal PKP penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN maka PKP penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT Masa PPN dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPnBM sebesar 0 (nol).  Dalam hal PKP penjual telah melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPnBM sebesar 0 (nol).  Dalam hal PKP pembeli telah melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPnBM sebesar 0 (nol).

Dengan implementasi aplikasi e-Faktur 3.0, pelaporan e-Faktur yang dibatalkan dilakukan secara prepopulated.

Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran Penyerahan Bukan Konsumen Akhir

PKP BKP/JKP

Termasuk melalui PMSE

BKP/JKP

Termasuk melalui PMSE

Konsumen Akhir

NEW

 PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/ penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui PMSE, merupakan PKP Pedagang Eceran.  Tidak ditentukan berdasarkan KLU.  PKP Pedagang Eceran dapat membuat Faktur Pajak eceran atas penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir tanpa mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. • Faktur Pajak eceran dapat berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis  Dapat berbentuk elektronik.

Karakteristik Konsumen Akhir  pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli/diterima; dan  pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli/diterima untuk kegiatan usaha.

Faktur Pajak eceran dapat juga dibuat atas:  pemakaian sendiri BKP/JKP; dan  pemberian cuma-cuma BKP/JKP kepada konsumen akhir.  penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran

NEW

PENGECUALIAN

BKP/JKP Tertentu

PKP Pedagang Eceran yang melakukan penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu kepada Konsumen Akhir wajib membuat e-Faktur.

 Penyerahan dan penyewaan: • angkutan darat: kendaraan bermotor. • angkutan air: kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, yacht. • tanah/bangunan. • angkutan udara: pesawat terbang, helikopter, balon udara.  Penyerahan: • senjata api dan peluru senjata api.

Pembetulan/Penggantian dan Pembatalan Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran Rp…

Rp 25.500,00 Rp299.000,00 Rp 32.990,00 Rp 6.500,00 Rp363.990,00 Rp400.000,00 Rp 36.010,00

PKP pedagang eceran dapat melakukan pembetulan atau penggantian dan pembatalan Faktur Pajak sesuai dengan kelaziman usaha PKP pedagang eceran.

Persyaratan Formal dan Material Faktur Pajak Faktur Pajak harus memenuhi:

NEW

Persyaratan Formal

Persyaratan Material

Diisi secara benar, lengkap, dan jelas.

Berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Faktur Pajak Tidak Lengkap, Terlambat Dibuat, dan Dianggap Tidak Dibuat Tidak memenuhi persyaratan formal

TIDAK LENGKAP

 e-Faktur tidak mencantumkan keterangan cfm. Pasal 5 PER atau Faktur Pajak PKP pedagang eceran tidak mencantumkan keterangan cfm. Pasal 26 ayat (2) PER.  Mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya.

 Berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan cfm. PER.

TERLAMBAT DIBUAT Tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak melewati saat seharusnya Faktur Pajak dibuat.

DIANGGAP TIDAK DIBUAT Faktur Pajak dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.

PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak lengkap dan/atau yang dianggap tidak dibuat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Contoh kasus pada Lampiran huruf A angka 4, angka 5, dan angka 6 PER.

MEKANISME PPN Mekanisme PPN ? Pengkreditan ? PK ?? PM ?? Pusiingg……!!!

MEKANISME PPN Mekanisme Umum Mekanisme Khusus

PK Vs PM = KB/LB/N

A

Pembelian Rp 100 PPN (PM) Rp 11 Total Rp 111

B PK Rp 13,2 PM Rp 11 KB/LB/N ???

Penjualan Rp 120 PPN (PK) Rp 13,2 Total Rp 133,2

C

PAJAK MASUKAN PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP (Ketentuan formal Faktur Pajak Pasal 13 ayat 5 UU PPN) penerimaan JKP (Ketentuan formal Faktur Pajak Pasal 13 ayat 5 UU PPN) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean (ketentuan formal Pasal 13 ayat 6 UU PPN)

PMK 40 Tahun 2010

pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean (ketentuan formal Pasal 13 ayat 6 UU PPN)

impor BKP (ketentuan formal Pasal 13 ayat 6 UU PPN)

Pasal 1 angka 24 UU PPN

PERSYARATAN UMUM PM DAPAT DIKREDITKAN

Pasal 9 UU PPN

Syarat Formal • Diisi secara lengkap, jelas, benar dan ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh PKP Pasal 13 ayat 9 UU PPN

Syarat Material • Berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai transaksi yang bersangkutan (Arus Uang dapat dibuktikan, arus barang kena pajak dapat dibuktikan)

Pasal 73, 74 PMK 18 Tahun 2021

PRINSIP DASAR (1) (Pasal 9 UU PPN)

PM dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan PK untuk masa pajak yang sama; (ayat (2))

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang Undang ini

PM yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan (ayat 2b)

PRINSIP DASAR (2) (Pasal 9 UU PPN)

Bila PK>PM, maka selisihnya harus dibayar oleh PKP; (ayat 3)

Bila PM>PK, maka selisihnya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya; (ayat 4) dan dapat diajukan restitusi pada akhir tahun buku (4a) kecuali PKP tertentu yg dapat restitusi pada setiap masa pajak (4b) PKP Tertentu: -PKP yang melakukan ekspor BKP, BKP tdk berwujud, JKP -PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN -PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang PPN nya tidak dipungut

PRINSIP DASAR (3) (Pasal 9 ayat 5 UU PPN)

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan: a. dalam penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak, Dalam hal bagian penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan merupakan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Yang terutang dikenakan Besaran Tertentu Kode 05

PRINSIP DASAR (4) (Pasal 9 ayat 6 UU PPN)

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan: a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan b. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan. PMK-78/PMK.03/2010

PENGKREDITAN MASA TIDAK SAMA Dapat dikreditkan dengan PK untuk Masa Pajak yang sama

Masih dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya p.l. 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak ybs sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan

Penjelasan FP Masa Tidak Sama di SE -02/PJ/2020

PM YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN (1) UU PPN Pasal 9 ayat 8

Perolehan BKP atau JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP (Efaktur sudah deteksi) dirubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 menjadi dapat dikreditkan dengan Deemed Pajak Masukan 80% dari Pajak Keluaran

Perolehan BKP atau JKP yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha (E-faktur tidak bisa deteksi) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan (E-faktur tidak bisa deteksi) Basisnya BPKB Dihapus dengan UU Nomor 7 tahun 2021

Berlaku Bagi WP yang dikukuhkan menjadi PKP setelah melebihi saat harus PKP Contoh : PT A terpenuhi Wajib PKP tanggal 31 Januari 2019 PT A mendaptarkan diri menjadi PKP/dikukuhkan PKP Jabatan tanggal 10 Juli 2020 Maka PM 80 % berlaku untuk masa pajak sejak Januari 2019 s.d Juni 2020

Menjadi dapat dikreditkan

PM YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN (2) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean sebelum dikukuhkan sebagai PKP (E-faktur sudah deteksi) dirubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 menjadi dapat dikreditkan dengan Deemed Pajak Masukan 80% dari Pajak Keluaran

Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa faktur pajak yang tidak mencantumkan nama, alamat dan NPWP pembeli (E-faktur menolak)

Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajak standarnya tidak memenuhi syarat pembuatan faktur pajak (mengacu Pasal 13 ayat 5 UU PPN PER-03/PJ/2022)

Berlaku Bagi WP yang dikukuhkan menjadi PKP setelah melebihi saat harus PKP Contoh : PT A terpenuhi Wajib PKP tanggal 31 Januari 2019 PT A mendaptarkan diri menjadi PKP/dikukuhkan PKP Jabatan tanggal 10 Juli 2020 Maka PM 80 % berlaku untuk masa pajak sejak Januari 2019 s.d Juni 2020

Contoh Kode transaksi faktur pajak salah Kategori Faktur Pajak tidak Lengkap

PM YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN (3) Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean yang FP tidak memenuhi syarat (pembayaran PPN tidak sesuai 40/PMK.03/2010)

Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak ( dirubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 menjadi dapat dikreditkan sepanjang telah dilakukan pembayaran dan dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 UU PPN)

Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada saat pemeriksaan ( dirubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 menjadi dapat dikreditkan sepanjang sesuai Pasal 9 UU PPN)

Tidak diajukan upaya hukum, Setuju pada saat pemeriksaan, Telah dilakukan pembayaran Dikreditkan di masa pajak sesuai masa pajak saat pembayaran / 3 masa pajak berikutnya setelah masa pembayaran

Data Pajak masukan tersebut disampaikan kepada pemeriksa lengkap dengan tanda terima sebelum SPHP terbit, atau ditemukan oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan, sepanjang terpenuhi dapat dikreditkan sesuai UU PPN

PM YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN (4) Pasal 16B UU PPN Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan

Faktur kode 07

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan

Faktur kode 08

PAJAK KELUARAN Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang Wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Penyerahan Barang Kena Pajak Penyerahan Jasa Kena Pajak

Pasal 1 angka 25 UU PPN

MEKANISME PK DAN PM Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan memungut Pajak Keluaran yang terutang (harus menerbitkan FP)

Pada saat PKP tersebut membeli BKP atau JKP dari PKP lain, juga membayar pajak yang terutang (Pajak Masukan)

Pada akhir Masa Pajak, PM tsb dikreditkan dengan PK, bila PK > PM, kekurangannya dibayar ke Kas Negara selambat-lambatnya AKHIR bulan berikutnya

ASPEK PERPAJAKAN Kewajiban Perpajakan Laboratorium Klinik Kesehatan Pengkreditan Pajak Masukan Pengkreditan Pajak Masukan pada Laboratorium Klinik Kesehatan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pajak Masukan atas perolehan obat dan alat kesehatan yang nyata-nyata hanya digunakan untuk rawat jalan yang dibawa pulang oleh pasien dapat dikreditkan seluruhnya pada masa pajak yang bersangkutan; b. Pajak Masukan atas perolehan obat dan alat Kesehatan yang nyata-nyata hanya digunakan untuk Jasa Laboratorium klinik kesehatan tidak dapat dikreditkan seluruhnya; dan c. Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang belum dapat dipastikan penggunaannya untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, pengkreditannya menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya sebagaimana diatur dalam PMK-78/PMK.03/2010. Pengertian ‘penyerahan seluruhnya’ dalam Pasal 3 PMK-78/PMK.03/2010, yaitu: 1) Laboratorium Klinik Kesehatan merupakan satu kesatuan entitas Subjek Pajak/PKP yang melakukan penyerahan jasa pelayanan kesehatan medis oleh unit perawatan, penyerahan obat oleh unit apotek dan penyerahan barang atau jasa lainnya; dan 2) Keseluruhan penyerahan yang dilakukan oleh Laboratorium Klinik Kesehatan sebagai satu entitas PKP tersebut dilaporkan sebagai ‘Jumlah Seluruh Penyerahan’ dalam SPT Masa PPN. 53

ASPEK PERPAJAKAN Regulasi Perpajakan PPN Mulai 1 April 2022 Pasal 16B UU PPN Jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan mendapat fasilitas dibebaskan adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut jasa kesehatan tertentu dan jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2000 Mengingat instalasi farmasi melakukan pelayanan kepada pasien rawat jalan sebagaimana lazimnya sebuah apotik, maka atas penyerahan obat-obatan oleh instalasi farmasi kepada pasien rawat jalan tetap terutang PPN. Pasal 2 angka 2 PMK-78/PMK.03/2010 Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan: usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

54

ASPEK PERPAJAKAN Regulasi Perpajakan PPN Mulai 1 April 2022 Lampiran PMK-78/PMK.03/2010 Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain : a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated), misalnya Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan jagung (jagung bukan merupakan Barang Kena Pajak), dan juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung merupakan Barang Kena Pajak). b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan, disamping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha. c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. d. Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 3 PMK-78/PMK.03/2010 Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: P = PM x Z dengan ketentuan: P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

55

ASPEK PERPAJAKAN Penghitungan Kembali PPN Masukan Pasal 2 angka 2 PMK-78/PMK.03/2010 Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan: usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Pasal 3 PMK-78/PMK.03/2010 Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: P = PM x Z dengan ketentuan: P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap PENYERAHAN SELURUHNYA. Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor S-417/PJ.02/2016 tanggal 4 Mei 2016, yang dimaksud dengan ‘penyerahan seluruhnya’ dalam Pasal 3 PMK-78/PMK.03/2010 : a) Rumah sakit dan/atau Laboratorium Klinik Kesehatan merupakan satu kesatuan entitas Subjek Pajak/PKP yang melakukan penyerahan jasa pelayanan kesehatan medis oleh unit perawatan, penyerahan obat oleh unit farmasi/apotek dan penyerahan barang atau jasa lainnya. b) Keseluruhan penyerahan yang dilakukan oleh rumah sakit dan/atau klinik Kesehatan sebagai satu entitas PKP tersebut dilaporkan sebagai ‘Jumlah Seluruh Penyerahan’ dalam SPT Masa PPN.

56