Materi Demokrasi Terpimpin

 

Materi Demokrasi Terpimpin Pengertiandefinisi.com   –  Pengertiandefinisi.com –  Demokrasi selalu dikaitkan dengan kebebasan. Melalui demokrasi ini masyarakat Indonesia dapat mewujudkan aspirasi mereka salah satunya adalah kebebasan dalam berpendapat. Pendapat menurut sebagian orang dianggap sebagai alat dan satu-satunya cara yang dapat mendapatkan hak mereka melalui kekuatan lisan. Lisan mampu mewakili pemikiran setiap insan manusia untuk menunjukan pemikiran mereka. Untuk itu, kebebasan berpendapat sebagai wujud demokrasi mulai ditanamkan setiap individu agar mereka mampu mewakili pemikiran dirinya dengan berani bersuara dan menyampaikan aspirasi mereka. Di lain sisi, kita masih melihat masih banyak praktik demokrasi yang belum terjadi di Indonesia. Alih-alih menjadi negara demokrasi, Indonesia justru kebablasan dalam melihat sebuah makna demokrasi. Jika demikian siapa yang patut disalahkan?Maka diperlukan pemahaman mengenai pengertian

demokrasi

terpimpin seperti terpimpin seperti

ulasan pengertian berikut ini. Pengertian Demokrasi Terpimpin dalam Negara Pengertian demokrasi terpimpin merupakan satu dari sekian demokrasi yang dikenal dalam pemerintahan Indonesia.Demokrasi ini mencakup sistem demokrasi yang berpusat pada mandat pemimpin negara.Kekuasaan pemimpin negara termasuk pada pengambilan keputusan dan pemikiran yang dilakukan oleh seorang Presiden sebagai pemimpin negara.Seperti halnya demokrasi yang dikakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin disinyalir dilatar belakangi oleh adanya dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi: 1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950 2. 3. 4.

Berlakunya kembali UUD 1945 Dibubarkannya konstituante Pembentukan MPRS dan DPAS

Secara singkat demokrasi terpimpin ini disebut-sebut sebagai salah satu pemerintahan yang meningkatkan otokrasi dimana kekuasaan tertinggi berada pada pemimpin negara.Maka tidak jarang demokrasi terpimpin ini mengakibatkan adanya penyimpangan pada otoritarianisme dalam kehidupan bermasyrakat. Namun di lain sisi, pengertian demokrasi terpimpin ini memberikan wadah bagi masyarakat untuk menuangkan hak dan kewajiban mereka. Salah satu bentuk demokrasi terpimpin yang terjadi dalam masyarakat masyarakat adalah adanya pemilihan umum yang berlandaskan ‘luber judril’. Pemilu sebagai cara yang dilegitinasi negara dapat digunakan pemerintah dalam melanjutkan kebijakan baik yang sudah berlangsung atau tengah berlangsung dalam pemerintahan. Sehingga tujuan masyrakat masih dalam porsi yang sama. Musyawarah dan mufakat dalam sistem demokrasi terpimpin merupakan kunci agar demokrasi ini berjalan dengan baik.Aspirasi masyarakat patut dipertimbangkan untuk melihat seberapa besar keputusan dapat diambil oleh pemerintah. Menurut Presiden Soekarno, masyarakat harys yakin terhadap pokok demokrasi terpimpin yang berlandaskan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam sila keempat. Artinya, pemerintahan tidak berkuta pada komando perorangan saja tetapi turut memperhatikan musyawarah dalam masyarakat.Jika menurut anda pengertian anda pengertian demokrasi terpimpin  terpimpin belum berjalan dengan baik pada saat itu, bisa jadi terdapat faktor dan kendala yang melintang seperti halnya faktor legislatif dan eksekutif yang masih memiliki banyak kekurangan dalam menjalankan pemerintahan.Semoga bermanfaat.

 

Kebijakan dalam negeri pada masa Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin muncul setelah terjadinya carut marut pada bidang pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal. Demokrasi Terpimpin setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini sebenarnya muncul dari gagasan ABRI yang ingin kembali diterapkannya UUD 1945. Harapannya dengan dikeluarkannya dekrit, pemerintahan Indonesia akan menjadi lebih stabil dan integrasi Indonesia dapat terjaga. Konsepsi mengenai Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Soekarno antara lain: Pembentukan MPRS  MPRS  Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dibentuk berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1959. Para anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan sejumlah persyaratan : setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada perjuangan RI, dan setuju pada manifesto politik. Keanggotaan MPRS terdiri atas 61 orang anggota DPR, dan 200 wakil golongan. Pada saat itu, ABRI mulai terjun kedunia politik. Hal ini sesuai dengan ide Dwifungsi ABRI yang dicetuskan oleh A.H Nasution. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Beberapa keputusan yang dibuat oleh MPRS: 1. 2. 3.

Melaksanakan Manifesto politik Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup Pidato presiden yang yang berjudul Berdiiri di atas Kaki Sendiri sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri. Pembentukan DPR-GR  DPR-GR  Pembubaran DPR hasil Pemiu 1955 disebabkan oleh penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan Penpres yang menyatakan DPR dibubarkan. Sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat gotong-Royong (DPRGR) yang anggotanya ditunjuk oleh presiden. Tugas DPR-GR adalah: melaksanakan manifesto politik, mewujudkan amanat penderitaan rakyat, melaksanakan demokrasi terpimpin. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR merupakan salah satu bukti penyimpangan bukti  penyimpangan Demokrasi Terpimpin. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung  Agung  Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasakan Penpres No. 3 Tahun 1959. Lembaga tinggi Negara diketuai oleh presiden dan wakilnya adalah Ruslan Abdulgani. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pemasyarakatan Ajaran Nasakom  Nasakom  Nasakom merupakan kependekan dari nasionalis, agama dan komunis. Ide ini muncul dari presiden Soekarno untuk menyatukan kekuatan membangun Indonesia. Presiden Soekarno menggagas adanya sebuah Demokrasi Terpimpin dengan dibentuknya kabinet gotong royong alias kabinet kaki empat yang komposisinya terdiri dari golongan nasionalis yang diwakili oleh PNI, kelompok agama yang diwakili oleh Partai Masyumi dan NU, serta komunis yang diwakili oleh PKI. Setiap lembaga atau instansi tertentu harus menerapkan ide nasakom tersebut. menurut presiden Soekarno, Nasakom adalah cerminan paham-paham yang berkembang dalam masyarakat Indonesia pada saat itu. Pembentukan Kabinet Kerja  Kerja   Pada tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk cabinet kerja. Karena tidak ada wakil presiden, maka presiden mengadakan jabatan menteri pertama. Ir. Juanda ditunjuk untuk memegang jabatan itu. Program kabinet kerja yang terkenal dengan nama Triprogram. Triprogram meliputi 1. mencukupi kebutuhan sandang pangan 2. menciptakan keamanan Negara 3. mengembalikan Irian Barat. Pembentukan Front Nasional  Nasional  Front Nasional dibentuk berdasarkan Penpres No. 13 tahun 1959. Tujuan dari Front nasional adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi suatu kekuatan menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Prsiden. Tugas dari Front Nasional adalah: 1.

Menyelesaikan revolusi nasional

2. 3.

Melaksankan pembangunan Mengambalikan Irian Barat

 

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)  (Depernas)   Depernas dipimpin oleh Mohammad Yamin dan beranggotakan 50 orang. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional sekaligus menilai pelaksanaannya. Pada tahun 1963, Depernas berganti naman menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Beppenas). Ketua badan ini diambil alih oleh presiden. Tugas Beppenas adalah: 1. 2. 3.

Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek Mengawasi pelaksanaan pembangunan Menilai hasil kerja mendataris MPRS

Pembubaran Masyumi dan PSI  PSI   Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah membubarkan Partai Masyumi dan PSI. Pertimbangan pembubaran dua partai tersebut adalah dikarenakan pemimpin-pemimpinnya turut serta memberikan bantuan terhadap pemberontakan PRRI dan Permesta. Pembubaran partai politik merupakan gagasan dari Presiden Soekarno, hal ini mengacu keberadaan partai politik pada Demokrasi Liberal yang memunculkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Ide tentang pembubaran partai politik ini mendapatkan tentangan dari berbagai pihak, salah satunya dari Hatta. Oleh karena itu, Hatta kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden Indonesia pada tanggal 1 Desember 1956.

Kebijakan luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan merebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun seiring berjalannya waktu, status dan Indonesia prestis menjadi faktor-faktor pendorong semakin gencarnya Soekarno melaksanakan aktivitas politik luar negeri ini. Efek samping dari kerasnya usaha ke luar Soekarno ini adalah ditinggalkannya masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya yakni Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) dimana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah arah politik luar negeri Indonesia yakni condong ke Blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Condong ke Blok Komunis  Komunis   Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan China dan bagaimana Presiden Soekarno mengijinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Alasan Soekarno mengijinkan perluasan PKI itu sendiri adalah agar komunis mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar. Dibentuknya Poros Jakarta Peking. Faktor dibentuknya poros ini antara lain, pertama, karena konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik, mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh dari Inggris, Indonesia pun harus mencari kawan negara besar yang mau mendukungnya dan bukan sekutu Inggris, salah satunya adalah China. Kedua, Indonesia perlu untuk mencari negara yang mau membantunya dalam masalah dana dengan persyaratan yang mudah, yakni negara China dan Uni Soviet. Merebut Irian Barat  Barat  Dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintah RI mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya usaha ini dilakukan kepada negara-negara Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil yang memuaskan. Kemudian upaya ini dialihkan ke negara-negara Blok Timur (komunis), terutama ke Uni Soviet. Pada akhirnya dikirimkanya misi yang dipimpin oleh A.H Nasution untuk membeli senjata ke Uni Soviet. ASIAN Games Jakarta 1962.  1962.   Presiden Soekarno berusaha menjadikan ajang kejuaraan olahraga untuk menunjukan nama Indonesia di dunia internasional.

 

1.

Pembangunan komplek Istora yang yang terdiri dari Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Renang, Stadion Madya, Stadion Tenis dan Gedung Basket 2. Hotel Indonesia 3. Memperluas jalan Thamrin, jalan jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Grogol 4. Pembangunan jembatan Semanggi 5. Pembuatan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk menayangkan pertandingan Asian Games Berbagai proyek tersebut salah satu dananya merupakan bantuan dari Uni Soviet. Pelaksanaan  Asian Games berlangsung dari 24 Agustus  –  – 4  4 September 1962. Negara yang mengikuti berjumlah 16 negara. Muncul controversial dimana Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan. Hal ini menyalahi undang-undang Foundation olehLima karena itunegara kemudian Indonesia dalam mengikuti Olimpiade Asian musimGames panas 1964 di Tokyo. besar peroleh medalidiskors dalam  Asian Games ke-4 yaitu Jepang, Indonesia, India, Filipina dan Korea. OLDEFO dan NEFO  NEFO   Mundurnya Indonesia dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan Internasional. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu 1.

Old Established Forces (Oldefo) Forces (Oldefo) adalah negara-negara imperialis/kolonialis/kapitalis dan negara negara sedang berkembang yang cenderung pada imperialisme/kolonialis. 2. New Emerging Forces  Forces (Nefo) yaitu kelompok kelom pok negara-negara sedang seda ng berkembang yang anti imperialis/kolonialis dan sosialis serta komunis. Indonesia temasuk dalam Nefo. PelaksanaanGames of The New Emerging Forces (GANEFO)  (GANEFO)   Ganefo merupakan pesta olahraga untuk negara-negara yang termasuk Nefo. Ganefo diadakan atas prakarsa Presiden Soekarno sebagai tandingan dari Olimpiade. Hal ini dilatarbelakangi oleh peristitwa sebelumnya yang mana Indonesia diskors oleh komite Olimpade dikarenakan pada saat  Asian Games tahun 1962 di Jakarta, negara Israel dan Taiwan tidak boleh mengikuti pertandingan olahraga tersebut. Ganefo dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10-23 November 1963 yang diikuti oleh 53 negara. Penyelenggaraan Ganefo diboikot oleh negara-negara Barat. Meski demikian Ganefo tetap berlangsung. Motto dari Ganefo adalah “Maju Terus Jangan Mundur”. Lima besar perolehan medali pada Ganefo yaitu: Cina, Uni Soviet, Indonesia, Republik Arab Bersatu, dan Korea Utara. Pelaksanaan Conference of The New Emerging Forces (CONEFO)  (CONEFO)   Pelaksanaan Conference of The New Emerging Forces  Forces   (CONEFO) merupakan gagasan Presiden Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk menyaingi blok barat dan blok timur. Conefo merupakan tandingan terhada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada saat itu, Presiden Soekarno menentang PBB dikarenakan PBB justru dikuasai oleh negara adidaya. Sebagai realisasi dari adanya Conefo, maka Presiden Soekarno melakukan pembangunan gedung Conefo yang diharapkan akan lebih megah dibandingkan dengan markas PBB di New York. Rencananya Conefo akan dilaksanakan pada tahun 1966. Akan tetapi gagal dilaksanakan karena kondisi politik Indonesia tidak menentu pasca adanya peristiwa G 30/S PKI. Konfrontasi dengan Malaysia  Malaysia   Pembentukan federasi Malaysia oleh Inggris dianggap membahayakan Indonesia. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaanya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek Neokoloniali Neokolonialisme sme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Pada 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwi Kora) yang isinya: 1.

Perhebat ketahanan revolusi Indonesia

2.

Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk membubarkan negara boneka Malaysia

 

Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsekal Madya Oemar Dani sebagai Panglimanya. Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia ditetapkan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia Keluar dari PBB  PBB  Ditetapkannya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, menyulut kemarahan Indonesia. Hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat. Berikut ini merupakan alasan Indonesia keluar dari PBB: 1. 2. 3. 4.

Presiden Soekarno menganggap bahwa markas PBB (New York) tidak netral. Seharusnya diluar blok Amerika dan blok Uni Soviet PBB dianggap lamban dalam menyikapi konflik antara negara Adanya hak veto yang yang dimiliki oleh lima negara yakni A Amerika merika Serikat, Inggris, Uni Soviet (Rusia) Perancis dan Cina mencerminkan dominasi negara tertentu Banyak kebijakan yang menguntungkan negara-negara Barat.

Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Sejak diberlakukannya lagi UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, sebagai awal berlakunya herordering ekonomi. Dimana alat-alat produksi dan distribusi yang berarti wajib dimiliki dan dikuasai oleh negara atau sedikitnya di bawah pengawasan negara. Dengan demikianlah manfaat pemerintah di dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional semakin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan bersama dengan proses komando. Sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi basic bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya di tempatkan sebagai kasus strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan berasal dari masa demokrasi liberal mengupayakan diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa cara yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas)  (Depernas)  dan laksanakan sanering mata duit kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohammad Yamin bersama dengan beranggotakan 80 orang. Tugas dewan ini menyusun overall planningyang meliputi bidang ekonomi, kultural dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno mengimbuhkan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya mengimbuhkan isikan kepada proklamasi melalui grand strategy,yaitu perencanaan overalldan interaksi pembangunan bersama dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Depernas lantas menyusun program kerjanya berbentuk pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana bersama dengan pertimbangkan aspek pembiayaan dan kala pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala aspek pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis dan spiritual berdasarkan normanorma dan nilai-nilai yang tersimpul di dalam alam adil dan makmur. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan. Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana bagian pertama dibuat untuk tahun 19611969, proyek ini disingkat bersama dengan Penasbede. Penasbede ini lantas disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaanya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961. Depernas pada tahun 1963 diganti bersama dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang (Bappenas)  yang dipimpin segera oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun konsep pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, dan juga mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS. Kebijakan sanering  sanering  yang dijalankan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya duit yang beredar kepentingan keuangan dan perekonomian negara. Untuk capai target itu duit kertas untuk pecahan Rp500 danperbaikan Rp1000 yang tersedia di dalam peredaran pada kala berlakunya ketentuan itu diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100.

 

Kebijakan ini diikuti bersama dengan kebijakan pembekuan beberapa simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 bersama dengan target untuk mengurangi kuantitas duit yang beredar. Kebijakan keuangan lantas diakhiri bersama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 6/1959 yang isikan pokoknya ialah keputusan bahwa bagian duit lembaran Rp1000 dan Rp500 yang masih berlaku wajib ditukar bersama dengan duit kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum saat tanggal 1 Januari 1960. Setelah keamanan nasional sukses dipulihkan, kasus DI Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah jadi mengayalkan penderitaan rakyatnya bersama dengan laksanakan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi oleh timKonsep yang dipimpin Menteri Pertama Ir Djuanda dan hasilnya dikenal ekonomi bersama disusun dengan sebutan Djuanda.oleh Namun konsep ini mati sebelum saat lahir gara-gara mendapat kritikan yang tajam berasal dari PKI gara-gara dianggap bekerja sama bersama dengan negara revisionis, Amerika Serikat dan Yugoslavia. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dijalankan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan cuma para pakar ekonomi, tetapi termasuk melibatkan para pimpinan partai politik, bagian Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini membuahkan konsep yang lantas disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon)  (Dekon)   sebagai trik basic ekonomi Indonesia di dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Strategi Ekonomi Terpimpin di dalam Dekon terdiri berasal dari beberapa tahap; Tahapan pertama, wajib menciptakan kondisi ekonomi yang berbentuk nasional demokratis yang bersih berasal dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan ke-2 yakni bagian ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional bersama dengan menarik modal luar negeri dan juga merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. Peraturan pelaksanaan Dekon tidak lepas berasal dari campur tangan politik yang memberi tafsir sendiri pada Dekon. PKI selama termasuk partai yang menolak laksanakan Dekon, di di dalam penyusunannya, yang melaksanakannya bukan orang PKI.padahal Empat Aidit belasterlibat ketentuan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Djuanda dituduh PKI sudah menyerah kepada kaum imperialis.Presiden Soekarno selanjutnya menunda pelaksanaan ketentuan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 bersama dengan alasan tengah berkonsentrasi pada konfrontasi bersama dengan Malaysia. Kondisi ekonomi semakin memburuk gara-gara anggaran belanja negara tiap-tiap tahunnya tetap meningkat tanpa diimbangi bersama dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang mercusuar,  yang lebih berbentuk politis berasal dari pada ekonomi, jikalau pembangunan Monumen Nasional (Monas), pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk  Asian Games IV dan Games Of the New Emerging Forces (Ganefo). Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah mengupayakan meraih devisa kredit (kredit impor) jangka panjang yang wajib dibayar lagi setelah satu atau dua tahun. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda di dalam pakai devisa kredit ini sebagai deferedpaymentkhusus untuk mengumpulkan dan pakai dana revolusi bersama dengan cara laksanakan pungutan pada perusahaan atau perseorangan yang meraih sarana kredit antara Rp250 juta hingga Rp 1 milyar. Perusahaan atau perseorangan itu wajib membayar bersama dengan valuta asing di dalam kuantitas yang sudah ditetapkan. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk mengumpulkan dana revolusi, gara-gara dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berbentuk prestise politik atau mercusuar, bersama dengan mengorbankan ekonomi di dalam negeri. Dampak berasal dari kebijakan tersebut ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang capai 200300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata duit Rp1000 (uang lama) diganti bersama dengan Rp1 (uang baru). Tindakan penggantian duit lama bersama dengan duit baru diikuti bersama dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang membawa dampak reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang lantas membawa dampak mahasiswa dan masyarakat turun ke jalur menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Upaya Pembebasan dan pengembalian Irian Barat Pada awalnya, Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian dari kesatuan dari pulaupulau lain di Indonesia dalam Hindia Belanda. Namun, ketika penyerahan kemerdekaan kepada RI, Irian Barat belum disertakan di dalamnya. Hal ini menyebabkan kepemilikan wilayah itu menjadi

 

permasalahan antara RI dan Belanda, sehingga munculah upaya pembebasan Irian Barat dari tahu 1945-1963. Dalam sidang BPUPKI ditegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka maka Irian Barat sudah seharusnya ikut merdeka. Namun, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi justru melakukan agresi ke NKRI, sehingga berkobarlah perang kemerdekaan (1945-1949). Akibat perjuangan Indonesia dan dukungan forum internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Kendati Belanda telah mengakui, namun disertakan dan baru akan dirundingkan satudalam tahunpenyerahan kemudian. kedaulatan tersebut Irian Barat belum Pada kenyataannya masalah Irian Barat tidak mudah untuk diselesaikan, karena Belanda tetap bersikeras mempertahankan wilayah itu. Oleh karena itu, tuntutan yang dilancarkan pihak Indonesia terus mengalami jalan buntu. Meskipun mendapati jalan buntu, namun pemerintah Indonesia tidak putus asa. Sebagai solusi pertama, Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk merundingkan penyerahan Irian Barat ke Indonesia. Upaya Pemerintah Indonesia  Indonesia   Perjuangan merebut Irian Barat dimulai pada masa demokrasi liberal (1950-1959). Setiap Kabinet pada masa Demokrasi Liberal pasti memiliki program yang berhubungan dengan mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan ibu pertiwi, dari kabinet Moh Natsir hingga Djuanda selalu menerapkan program khusus yang berhubungan dengan Irian. Berbagai cara ditempuh oleh RI untuk mendapatkan Irian, cara yang ditempuh antara lain cara diplomasi, konfrontasi eknomi hingga konfrontasi militer. Pada awalnya bangsa Indonesia menempuh jalur perundingan. Sebagai negara cinta damai, Indonesia ingin menyelesaikan masalah Irian dengan jalan baik-baik. Upaya perundingan dilakukan baik itu bilateral, multilateral maupun internasional. Perjuangan bilateral gagal akibat Belanda tidak mau membahas masalah Irian, kemudian Indonesia pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo membawa masalah Irian di forum PBB. Selain itu masalah Irian juga dibahas dalam Konferensi Bogor dan Konferensi Asia-Afrika, hasilnya adalah tetap gagal. Bahkan pada tahun 1952, Belanda secara sepihak memasukan wilayah Irian ke dalam wilayah Kerajaan Belanda. Sejak tahun 1953 usaha melalui forum PBB dilakukan oleh Indonesia. Masalah Irian barat setiap tahun selalu diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Umum PBB. Sampai dengan Desember 1957, usaha malalui forum PBB itu juga tidak berhasil. Sebabnya dalam pemungutan suara, pendukung Indonesia tidak mancapai 2/3 jumlah suara di Sidang Umum PBB. Konfrontasi politik  politik  Pemerintah RI melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal (Maluku) 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu, Tidore. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Cenderawasih untuk1958 dapat segera menggabungkan wilayah Irian Persatuan Barat ke dalam RI. Padadengan tanggal tujuan 4 Januari pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Konfrontasi ekonomi  ekonomi  Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut: Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951 pada masa kabinet Sukiman. Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. Pemogokan buruh secara total pada perusahanperusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti: 1. Perusahaan Perkebunan 2. Nederlandsche Handel-Maatschappij

 

3. Perusahaan Listrik 4. Perusahaan Perminyakan 5. Rumah Sakit (CBZ) manjadi RSCM Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie. Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958. Melihat aksi Indonesia,Belanda tidak tinggal diam, Bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua. Dewan ini akan menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Bahkan lebih lanjut, Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Membentuk Negara Boneka Papuadengan lagu lagu dan bendera Papua. 2. Mendatangkan bantuan dan mengirimkan pasukan dengan kapal perangnya ke perairan Irian, antara lain kapal Karel Doorman. 3. memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat. TRIKORA Perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan ibu pertiwi semakin menjadi-jadi. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Yogyakarta, Presiden Soekarno memberikan perintah yang terkenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora) Kami Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik konfrontasi dengan Belanda untuk membebaskan Irian Barat, telah memberikan instruksi kepada  Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian masih Barat Tanah Air Indonesia darikolonialisme belenggu kolonialisme Belanda. Dan kini, oleh karena Belanda tetap mau melanjutkan di tanah airBelanda.  kita Irian  Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan rakyat Indonesia,  juga yang berada di daerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando Koman do sebagai berikut: berikut:   1. Gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda kolonial.  kolonial.   2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.  Indonesia.   3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah  Air dan Bangsa.  Bangsa.  Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan kemerdekaan Indonesia.   Yogyakarta, 19 Desember 1961  1961 

Presiden/Pangti APRI/PBR/Panglima  APRI/PBR/Panglima  Besar KOTI Pembebasan Irian Barat   Soekarno.   Soekarno. Konfrontasi Militer   Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal.  Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena Bureau of European  Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan “menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat”.  coklat”. 

Konfrontasi dengan Malaysia PENDAHULUAN  PENDAHULUAN  Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris; Sarawak dan Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia.

 

  Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan Indonesia; Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah, dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak dan sandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris (British ( British Far Eastern Command ) mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi, dan pada 17 April 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir. Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi, pada 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan. Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur orang luar, tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai Persetujuan Manila yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku  Abdul Rahman— Rahman—Perdana Menteri Malaysia Mala ysia saat itu itu— —dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun m meledak. eledak. Demonstrasi anti-Indonesia di Kuala K uala Lumpur yang berlangsung tanggal 17 September 1963, berlaku ketika para demonstran yang sedang memuncak marah terhadap Presiden Sukarno yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysiaan. Ini beriringan pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Selain itu pencerobohan sukarelawan Indonesia (sepertinya pasukan militer tidak resmi) mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase pada 12 April berikutnya. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesian yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Soekarno memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia Konfrontasi terhadap Pembentukan Negara Federasi Malaysia  Malaysia  Konfrontasi merupakan kebijakan politik pemerintah Indonesia terhadap penolakan rencana pembentukan negara federasi Malaysia yang diyakini Soekarno sebagai proyek new-imperialism new-imperialism.. Konfrontasi sebagai aksi politik, hal tersebut diungkapkan oleh Menlu Subandrio secara resmi pada tanggal 20 Januari 1963. Dalam pengumuman tersebut, Subandrio mengatakan: “presiden telah memutuskan bahwa mulai saat ini kita akan menjalan suatu politik konfrontasi “presiden telah terhadap Malaka (sebutan lain untuk Malaya). Hal ini tidak berarti bahwa kita akan berperang. Tidak harus demikian. Sayapun merasa memang sudah seharusnya kita melancarkan politik konfrontasi. Yang perlu disesalkan adalah politik konfrontasi semacam ini harus dilancarkan terhadap sebuah negeri Asia (Tenggara), negeri tetangga kita sendiri” sendiri”   Konfrontasi berarti kondisi bermusuhan antara dua negara atau lebih karena tidak terakomodasinya perbedaan kepentingan di antara negara-negara tersebut. sebagai tujuan, konfrontasi merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan masing-masing negara. Sikap konfrontatif Indones Indonesia ia

 

menandakan buruknya hubungan Indonesia-Malaya Indonesia-Malaya dalam masalah pembentukan Negara Federasi Malaysia. Konfrontasi tidak selalu berupa kontak senjata. Kontak senjata dalam konfrontasi merupakan tahap lanjutan dari politik konfrontasi yang ekstrim. Tahap lanjutan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya sentiment anti Federasi-Malaysia yang mengarah pada kontak senjata dan ditandai dengan slogan “Ganyang “Ganyang  Malaysia”. Malaysia”.   Malaysia Sebelum Konfrontasi  Konfrontasi  Jauh sebelum konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia muncul, di Jazirah Malaya telah berdiri beberapa kesultanan yang dipengaruhi masuknya agama Islam pada abad ke 14,. Mereka bergabung dalam “Persekutuan “Persekutuan   Tanah Melayu” Melayu”   yang berada dibawah kekuasaan Inggris. Innggris mulai menguasai Malaya dengan perebutan Pulau Pinang dari Sultan Kedah, merebut Singapura dari Johor dan mengambil alih Malaka dari Belanda. Ketiga wilayah tersebut kemudian dihimpun dalam Strait Settlements  (Wilayah Pemukiman Selat Malaka). Pengambilan Malaka lewat konvensi London yang Settlements disepakati pada tahun 1884,. Salah satu isi Konvensi London ialah ialah menukar jajahan Inggris di Bengkulu dengan jajahan Belanda di Malaka (Mangandaralam). Kekuasaan Inggris semakin meluas tanpa halangan berarti. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang diserahkan dari kerajaan Siam tahun 1859 yang tergabung dalam :”Persekutauan :”Persekutauan   Tanah Melayu”   dan disusul dengan penyerahan Kedah, Perlis dan Trengganu pada rahun 1909 yang Melayu” menolak untuk bergabung dengan persekutuan tanah Melayu, termasuk Johor. Di sebelah timur Inggris menguasai secara langsung Sabah dan Serawak yang terletak di Borneo sebelah utara, berbeda dengan wilayah kekuasaan Inggris di sekitar Selat Malaka yang para Sultannya tetap mempunyai kekuasaan langsung meskipun terbatas karena kebijakan yang dilakukan berada di bawah kontrol Ingris. Pada masa pendudukan Jepang, pengaruh semangat Revolusi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sedikit banyaknya mempengaruhi keinginan kesultanan-kesultanan Malaya untuk mencapai kemerdekaan. Tatanan internasional yang terus berkembang dalam menyuarakan hak; termasuk hak untuk merdeka, menjadikan elit dan penduduk di kesultanan-kesultanan Malaya mencapai tingkat kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya perubahan politik yang lebih baik menurut pandangan mereka. Walaupun tidak dapat dipungkiri, terbentuknya Malaya didukung oleh Inggris. Posisi Inggris atas Malaka membentuk pola hubungan superioritas-inferior dalam artian “yang “yang   menguasai” menguasai”   dan “yang   dikuasai” “yang dikuasai”   secara lebih kondusif dibandingkan apa yang terjadi pada Indonesia dibwawah kekuasaan Belanda. Untuk mencapai kemerdekaan, awal 1956 dimulai pembicaraan antara wakil-wakil kesultanan Malaya. Perundingan mencapai kesepakatan bahwa pada agustus 1957 Malaya akan menjadi negara merdeka. Kesepakatan tersebut menjadi kennyataan, pada tanggal 31 Agustus proklamasi kemerdekaan Malaya diumumkan. Pemimpin Malaya pertama Tuanku Abdul Rahman, dengan sebutan Yang Dipertuan Agung. Sikap konfrontasi tersebut belum nampak, kemerdekaan yang tanpa pengorbanan berarti tersebut mengundang kecurigaan Indonesia. Bahkan kecurigaan Indonesia, khususnya Soekarno bertambah buram ketika Indonesia dan Malaysia menyepakati suatu penandatanganan perjanjian perdamaian pada tahun 1959. perjanjian tersebut menjadi tanda ketidak beratan Indonesia atas “lahirnya” “lahirnya” Malaya  Malaya di tanah Melayu. Politik Konfrontasi Indonesia  Indonesia  Konfrontasi menurut Ensiklopedia 1978 ialah suatu pola dalam hubungan internasional berupa konflik antara dua negara atau lebih mengennai masalah yang dipertentangkan. Segi-segi yang dapat dilihat

 

dari konfrontasi; yaitu, tujuan dan kondisi. Dari segi kondisi, konfrontasi sebagai suasana dua negara atau lebih mempunyai kepentinngan yang berbeda dan tidak dapat diakomodasi. Sedangkan konfrontasi sebagai tujuan ialah suatu sarana untuk mencapai tujuan masing-masing negara. Situasi kondusif masih terlihat pada bentuk Federasi Malaya yang kemegahan serta citra federasinya belum sebesar Malaysia namun telah menjadi tonggak bertranformasinya kawasan Malaka tersebut kedalam suatu negosiasi yang lebih serius, yaitu; pembentukan Negara Federasi Malaysia. Setelah Malaya merdeka, keinginan untuk federasi yang lebih besar tersebut muncul pada awal tahun 1960,. Rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia yang terdiri atas Persekutuan Malaya, Singapura, Serawak, Brunei dan Sabah. Secara goegrafis, Malaya menginginkan Singapura masuk ke dalam federasi karena kota pulau tersebut dapat dijadikan pelabuhan setrategis. Penggabungan dengan Singapura banyak menuai kontra dari berbagai kalangan di Malaya atau Singapura itu sendiri, mengingat Singapura merupakan wilayah mayoritas etnis cina. Orang Melayu khawatir akan tergeser oleh etnis Cina, smentara pada waktu itu isu komunis masih merembak di kawasan Asia Tenggara. Sebagai solusi bagi orang Melayu di Malaya, Inggris menawarkan agar federasi juga mengikutsertakan koloni Inggris di utara Bornio, yaitu, Serawak, Sabah dan Brunei. Awalanya Indonesia tidak keberatan dengan rencana tersebut. Situasi bermusuhan terlihat ketika secara resmi politik konfrontasi Indonesia terhadap rencana Federasi Malaysia diumumkan oleh Subandrio pada tanggal 20 Januari 1963. Tetapi benih konfrontasi terhadap rencana Federasi tersebut telah dimulai pada awal Desember 1962 ketika perlawanan Azhari yang dianggap perjuangan menentang kolonialisme oleh Soekarno pecah pada tanggal 8 Agustus 1962,. Maka ketika sentimen menentang Federasi Malaysia lewat dukungan Azhari muncul, dapat dijadikan acuan untuk melihat kasus tersebut dari tinjauan konffrontasi. Sentimen anti rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia oleh Indonesia yang beriringan dengan dukugan Indonesia terhadap perlawanan Azhari merupakan perbedaan pandangan politik anatara Indonesia dan Malaya. Perubahan sikap Indonesia disambut “mendidih” “mendidih”   oleh Tengku Abdul Rahman, maka saat itu Indonesia bermusuhan dengan Malaysia. Soekarno telah dianggap mencampuri urusan dalam negeri Malaya. Inggris melihat perubahan sikap Indonesia seagai awal dari kepercayaan diri ekspansionisme Soekarno terhadap wilayah-wilayah di sekitar Indonesia, seperti yang terjadi pada kasus Irian Barat. Protes tidak hanya dilancarkan Indonesia, pada tanggal 22 Juli 1962 Presiden Fhilipina Macapagal menyatakan keberatan atas rencana Federasi Malaysia dan menuntut hak kedaulatan Sabah. Tuntutan tersebut didasarkan pada Kesultanan Sulu pimpinan Mohammad Jamalul Alam yang bersal dari Fhilipina menyewakan Sabah kepada Baron Von Overbeck dan Alfred Dent (atas nama Britis Nort Borneo Company ) dengan sewa 5.000 dolar Malaya per tahun pada 22 Januari 1878,. Namun tuntutan tersebut mempunyai kelemahan, karena pada tahun 1885, Spanyol meruntuhkan Kesulatanan Sulu, kemudian melepaskan klaim atas Sabah pada protokol Madrid 1885,. Malaysia mengecam Fhlipina atas tuntutan tersebut. Beberapa kali negosiasi antara Malaya, Indonesia dan Fhilipina dilakukan untuk meredam keadaan. Pada akhirnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Manila menghasilkan kesepakatan untuk menentukan nasib Sabah dan Serawak melalui jajak pendapat di bawah naungan PBB. Atas tekanan AS, Inggris menerima rencana jajak pendapat tersebut dan atas tekanan AS juga Inggris dengan “setengah “setengah   hati” hati”   bersedia berkompromi dengan Indonesia dan Fhilipina. Pada pertengahan Agustus dikirimlah misi untuk melakukan jajak pendapat yang disebut “Misi Michelmore”   tiba di Kalimantan dan bekerja sejak 26 Agustus 1963,. Nama Michelmore diambil dari ketua misi, yaitu, Michelmore, seorang diplomat AS.

 

  Pada tanggal 14 September 1963 Sekjen PBB mengumumkan hasil jajak pendapat tersebut. Hasilnya, Sabah dan Serawak menginginkan bergabung bersama Federasi Malaya, kemudian UThant menyampaikan perlunya merumuskan kembali kapan pengumuman kemerdekaan Federasi Malaysia. Sebelum rumusan tersebut dihasilkan, telah berlangsung pertemuan antara wakil-wakil Malaya, Singapura, Serawak, Sabah dan Inggris (tanpa Brunei) di London tanggal 9 Juli 1963 dan memutuskan bahwa kemerdekaan Malaya akan dideklarasikan pada 31 Agustus 1963,. Pertemuan dan pengumuman pencapaian kesepakatan hari kemerdekaan Malaysia tersebut membuat Soekarno marah karena menganggap Malaya melanggar kesepakatan yang telah dicapai di Manila. Keadaan bermusuhanpun menjadi semakin nyata ketika bersama Inggris mengumumkan hari kemerdekaan Negara Federasi Malaysia pada tanggal 16 November 1963,. Indonesia menganggap deklarasi tersebut tidak sah dan seharusnya dinegosiasikan terlebih dahulu seperti yang telah disampaikan oleh Sekjen PBB U Thant dua hari sebelumnya. Selain itu, Indonesia dan Fhilipina sebagai pengawas jajak pendapat merasa Inggris dan pihak Malaya sengaja mempersulit izin masuk ke Sabah dan Serawak sewaktu jajak pendapat dilaksanakan. Konfrontasi yang dilancarkan Indonesia merupakan suatu aksi politik luar negeri yang diangkat ke permukaan atas nama tujuan politik tertentu. Untuk mendapatkan hasil dari politik luar negeri, diperlukan tindakan (action (action)) untuk mencapai, baik pada masa konflik (interaksi konfrontatif) maupun pada masa damai (interaksi akomodatif). Tindakan-tindakan yang dimaksud yaitu; dukungan Indonesia terhadap perlawanan Azhari, pernyataan konfrontasi secara resmi, membuat kesepakatan lewat rentetan pertemuan dengan pihak yang bersebrangan maupun yang sepihak, sampai penolakan deklarasi kedaulatan Negara Federasi Malaysia.

   

 

Ganyang Malaysia  Malaysia  Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia (sepertinya pasukan militer tidak resmi) mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Tanggal 3 Mei 1963 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Sukarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang isinya: Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia Pada 27 Juli, Sukarno mengumumkan bahwa dia akan meng-"ganyang Malaysia". Pada 16 Agustus, pasukan dari Rejimen Askar Melayu DiRaja berhadapan dengan lima puluh gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.Federasi Malaysia resmi dibentuk pada pad a 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Ketegangan berkembang di kedua belah pihak Selat Malaka. Dua hari kemudian para kerusuhan membakar kedutaan Britania di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut m erebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Di sepanjang perbatasan di Kalimantan, terjadi terj adi peperangan perbatasan; pasukan Indonesia dan pasukan tak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah, dengan tanpa hasil Pada 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia (Operasi Dwikora). Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Kolaga dipimpin oleh Laksdya Udara Omar Dani sebagai Pangkolaga. Kolaga sendiri terdiri dari tiga Komando, yaitu Komando Tempur Satu (Kopurtu) berkedudukan di Sumatera yang terdiri dari 12

 

Batalyon TNI-AD, termasuk term asuk tiga Batalyon Para dan satu batalyon KKO. Komando ini sasaran operasinya Semenanjung Malaya dan dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris sebaga Pangkopur-I. Komando Tempur Dua (Kopurda) berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat dan terdiri dari 13 Batalyon yang berasal dari unsur KKO, AURI, dan RPKAD. Komando ini dipimpin Brigjen Soepardjo sebagai Pangkopur-II. Komando ketiga adalah Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI-AL dan juga KKO. Komando Kom ando ini dilengkapi dengan denga n Brigade Pendarat dan beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur. Di bulan Agustus, enam belas agen bersenjata IIndonesia ndonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. m eningkat. Tentera Laut DiRaja Malaysia Ma laysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentera Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service (SAS). Tercatat sekitar 2000 pasukan Indonesia tewas dan 200 pasukan Inggris/Australia (SAS) juga tewas setelah bertempur di belantara Kalimantan. Pada 17 Agustus pasukan terjun payung pa yung mendarat di pantai barat da daya ya Johor dan mencoba m encoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964 pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor-Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu DiRaja dan Selandia Baru dan menumpas juga Pasukan Gerak Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20, Muar, Johor. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Sukarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, Conefo) sebagai alternatif.Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan GANEFO (Games (Games of the New Emerging Forces) Forces ) yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10-22 10 -22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh o leh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing. Pada Januari 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 Resimen Kerajaan Australia dan Resimen Australian Special Air Service. Ada sekitar empat belas ribu pasukan Inggris dan Persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerang melalu perbatasan Indonesia. Tetapi, unit seperti Special Air Service, Service, baik Inggris maupun Australia, masuk secara rahasia (dikenal sebagai Operasi Claret). Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu Di Raja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary . Pada 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan "Pengepungan 68 Hari" oleh warga Malaysia.

Akhir Konfrontasi  Konfrontasi  Menjelang akhir 1965, Jendral Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya G30S/PKI. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda.

 

Pada 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan berakhir bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan dua hari kemudian. KEPENTINGAN POLITIK KONFRONTASI DALAM DAN LUAR NEGERI  NEGERI  Politik luar negeri suatu negara mencerminkan kepentingan negara tersebut. Politik luar negeri dapat difahami sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa politik luar negeri erat kaitanya dengan kepentingan nasional suatu negara. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari dasar politik luar negerinya yang antiimperialisme dan anti-kolonialisme. Sikap anti nekolim juga dapat dilihat dalam pidato Soekarno di depan forum PBB. Pidato itu berjudul ”membangun ”membangun dunia  dunia kembali”, kembali”, sebuah  sebuah pidato yang kental akan politik ’’mercu ’’mercu--suar’’. suar’’.   Dari dasar politik luar negeri tersebut, ditambah beberapa faktor lain yang mendukung, membuat terciptanya sebuah pandangan kolektif bahwa pembentukan Negara Federasi Malaysia adalah proyek new imperialisme dan imperialisme dan new kolonialisme (nekolim) kolonialisme (nekolim) Kepentingan Dalam Negeri  Negeri  Kepentiingan politik luar negeri pada saat Demokrasi Terpimpin dipengaruhi oleh permasalahan yang timbul di dalam negeri. Di antara permasalahan tersebut adalah masalah politik dan ekonomi. Situasi tersebut membuat Soekarno memposisikan diri sebagai unsur politik yang mendominasi meskipun penerapannya tidak terlepas dari pengaruh Angakatan Darat. Terkait kondisi Indonesia, demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus berubah sepanjang masa yang kacau dalam sejarah Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia memperhatikan kepentingan nasional, tersmasuk masalah konfrontasi terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia. Dari sudut pandang kepentingan nasioanal Indonesia, dapat difahami alasan konfrontasi tersebut dilakukan. Keadaan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin membuat sebagian kepentingan dalam negeri dikaitkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia, misalnya; konfrontasi sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai alat ”pengalihan” ”pengalihan” keterpurukan  keterpurukan ekonomi. Sebelum demokrasi terpimpin, semangat nasionalisme Indonesia sangat lemah, yaitu kurun waktu 1950-1957,. Pada masa itu, Indonesia terpecah dan motto ”Bhineka ”Bhineka   Tunggal Ika” Ika”   tidak diterapkan. Dengan munculnya konfrontasi, semangat persatuan tumbuh dengan mengatas namakan kepentingan nasional. Misalnya, unsur militer aindonesia yang awalnya sibuk dan membentang perbedaan pandangan mengenai kiblat revolusi serta pembangunan Indonesia, dengan adanya konfrontasi tersebut unsur militer bersatu bersama-sama mengharapkan kenaikan anggaran dan modernisasi alutsista militer agar dapat melawan gabungan militer Inggris, Malaysia, New Zeland,  Australia dan AS. Masalah pada saat demokrasi terpimpin selain perpecahan unsur politik dan militer adalah keterpurukan ekonomi. Berbagai kebijakan ekonomi dilakukan meskipun hasilnya jauh dari yang diharapkan. Pada akhir tahun 1961 sampai tahun 1964 perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan sampai hiper-inflash hiper-inflash  100% pertahunnya. Konfrontasi dalam konteks k onteks perang juga merupakan kebijakan Soekarno selaku pimpinan tertinggi militer. Soekarno memandang negara yang masih dalam taraf membangun sebuah negara yang baru merdeka haruslah mengedepankan kebijakan politik dan pembangunan ekonomi bukanlah suatu bagian yang paling penting untuk proses national building .

 

Kepentingan Luar Negeri  Negeri  Politik luar negeri terhadap Ferderasi Malaysia yang bersifat konfrontatif dapat dikaitkan dengan kepentingan luar negeri. Paling tidak beberapa kepentingan tersebut jika dipenuhi dengan serius akan membawa Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di mata internasional. Cerminan hal tersebut dapat dilihat dari susesnya KAA yang pertama, dimana Indonesia mampu mengambil peranan penting dalam menguatkan unsur anti penjajahan antara negara-negara dunia ketiga di Asia dan Afrika. Federasi Malaysia salah satu momentum untuk menunjukkan beberapa kepentingan untuk diangkat. Adapun kepentingan tersebut adalah komitmen penentangan Indonesia terhadap new imperialisme, melawan kepungan secara geografis, dan yang tidak kalah penting adalah pengakuan imperialisme, dari internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai kekuatan baru yang diperhitungkan. Kekuatan baru tersebut diwujudkan oleh Soekarno dalam konsep NEFOS sebagai kontra OLDEFOS. Soekarno membagi negara-negara di dunia ini menjadi kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit atau NEFOS (New (New Emerging Forces) Forces) dan kekuatan-kekuatan lama atau OLDEFOS (Old (Old Emerging Forces). Forces ). Penggambaran Soekarno tersebut merupakan reaksi terhadap atau protes atas kesenjangan negara-negara maju dari negara-negara yang baru merdeka yang berkembang di Asia, Afrika, dan  Amerika Latin. Soekarno beranggapan bahwa NEFOS akan menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan. PENUTUP  PENUTUP  Politik luar negeri Indonesia terkait dengan rencana Malaya bersama Inggris ingin membentuk Negara Federasi Malaysia, yang mencakup Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei adalah menolak. Hal ini dapat diketahui dari pidato resmi Menlu Subandrio tanggal 20 Januari 1963 yang berisikan tentang pengambilan sikap konfrontatasi terhadap rencana tersebut. Dan dukungan Indonesia terhadap pembrontakan Azhari di Sabah dan Serawak. Politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia dilatar belakangi oleh kekhawatiran Soekarno terhadap kontrol Inggris di Asia Tenggara akan meluas jika Negara Federasi Malaysia terbentuk dan ini dapat mengancam keberlangsungan revolusi Indonesia. Selain itu Soekarno juga beranggapan Negara Federasi Malaysia adalah proyek new imperilsme dan new kolonialisme (Nekolim). kolonialisme (Nekolim). Sedangkan sebab langsung konfrontasi dalam artian perang adalah pelanggaran Malaya terhadap hasil KTT Manila dan mengumumkan secara sepihak berdirinya Negara Federasi Malaysia

Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS. Konflik senjata Indonesia dan Belanda terjadi di Laut Aru, yang terkenal dengan peristiwa laut aru. Pada peristiwa tersebut tenggelamlah Kapal Macan Tutul yang didalamnya terdapat pemimpin Yos Sudarso dan Kapten Wiratno. Kejadian tersebut kemudian diperingati sebagai hari bahari. Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando yang berpusat di Makasar. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut: 1.

Tahap Infiltrasi (penyusupan) (sampai akhir 1962),yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga

 

sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan pengusaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat. 2. Tahap Eksploitasi (awal 1963),yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting. 3. Tahap Konsolidasi (awal 1964),yaitu 1964),yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltasi, selanjutnya melaksanakan operasi Jayawijaya, tetapi sebelum terlaksana pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari presiden untuk menghentikan tembak-menembak. Beberapa operasi milter lainnya yaitu: 1. Operasi Banteng di Fak-Fak Dan Dan Kaimana 2. Operasi Srigala di Sorong dan Teminabiuan 3. Operasi Naga di Merauke 4. Operasi Jatayu di Sorong,Kaimana,dan Merauke Persetujuan New York  York  Permasalahan Irian Barat kemudian ditengahi oleh diplomat Amerika Serikat, Elswort Bunker yang mengusulkan masalah tersebut dibawa ke meja perundingan. Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah: 1. Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Uni United ted Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia. 2. Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan. 3. Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah. 4.

UNTEA akan membantu dalammasa menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah polisi SekjenPapua PBB dalam peralihan. 5. Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua bagian barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui 6. musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua bagian barat 7. penetapan tanggal penentuan pendapat 8. perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk tetap bergabung dengan Indonesia; atau memisahkan diri dari Indonesia 9. hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional 10. Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Ibukota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai “daerah karantina”. Pemerintah Indonesia In donesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan. Penentuan Pendapat Rakyat  Rakyat   Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia. Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi. Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya.