MATERI 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Menurut pasal 1618 KUH, perdata persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian namun pasal ini tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian dimaksud bersifat consensus, yaitu dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan. Perjanjian itu dimulai berlaku sejak saat ditentukan dalam perjanjian (pasal 1624 KUH,perdata). Dalam mendirikan persekutuan perdata yang harus dipenuhi oleh pihak adalah: Memenuhi pasal 1320 KUH, perdata, bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kata sepakat, para pihak cakap atau dewasa, objek tertentu, dan causanya halal, Tidak dilarang oleh hukum, Tidak bertentangan oleh hukum., Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum, Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan, Adanya pemasukan (inbreg). Menurut pasal 1619 KUH,perdata bahwa “ Tiap-tiap sekutu dari Persekutuan Perdata diwajibkan memasukkan dalam kas persekutuan perdata yang terdiri dari :Uang, Benda-benda, Tenaga kerja 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa Pengertian Persekutuan Perdata? 2. Apa saja Jenis-Jenis dan Bentuk-Bentuk Persekutuan Perdata? 3.Apa Ciri-Ciri dan Sifat Persekutuan Perdata? 4. Bagaimana Syarat dan Pendirian Persekutuan Perdata? 5. Bagaimana Keanggotaan Maatschap? 6. Apa Saja Asas Kepentingan Bersama dalam Maatschap? 7. Bagaimana Tanggungjawab Sekutu Maatschap?

1

8. Bagaimana Pembagian Keuntungan dalam Persekutuan Perdata? 9. Bagaimana Berakhirnya atau Bubarnya Maatschap?

1.3 Tujuan Penulisan 1. Mengetahui Pengertian dari Persekutuan Perdata atau Maatschap 2. Mengetahui Apasaja Jenis-Jenis dan Bentuk-Bentuk Persekutuan Perdata 3. Mengetahui Ciri-Ciri dan Sifat Persekutuan Perdata 4. Mengetahui Syarat dan Pendirian Persekutuan Perdata 5. Mengetahui Bagaimana Keanggotaan Maatschap 6. Mengetahui Apa Saja Asas Kepentingan Bersama dalam Maatschap 7. Mengetahui Bagaimana Tanggungjawab Sekutu Maatschap 8. Mengetahui Bagaimana Pembagian Keuntungan dalam Persekutuan Perdata 9. Mengetahui Bagaimana Berakhirnya atau Bubarnya Suatu Maatschap

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Persekutuan Perdata Persekutuan Perdata ini diatur di dalam ketentuan-ketentuan pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUHPer, Buku Ketiga, Bab Kedelapan, tentang Perserikatan Perdata (Burgerlijk Maatschap). Persekutuan perdata atau lebih popular disebut Maatschap merupakan bentuk umum dari Persekutuan Firma,Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT). Jelasnya, apa yang diatur dalam BW mengenai Maatschap berlaku pula terhadap Firma dan CV. Keadaan ini terbaca dalam Pasal 15 KUHD, yang menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan yang disebut dalam Buku I, Bab III, Bagian I KUHD, diatur oleh perjanjian-perjanjian antara para pihak dan oleh BW. Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda “maatschap”; “vennootschap”. Maat maupun vennoot dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu. “Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan.Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum dagang), sebab menjalankan perusahaan. H.Van der Tas, dalam Kamus Hukum menerjemahkan Maatschap sebagai perseroan, perserikatan, persekutuan. Fockema Andreae, menerjemahkannya sebagai perseroan, perseroan perdata. R. Subekti dalam terjemahan BW menyebut istilah Maatschap sebagai persekutuan.

3

Menurut Purwosutjipto, persekutuan perdata (maatschap) sebagaimana diatur dalam Buku III, Bab VIII BW adalah persekutuan yang termasuk dalam bidang hukum perdata umum, sebab apa yang disebut “maatschap” itu pada umumnya tidak menjalankan perusahaan. Tetapi dalam praktek, persekutuan perdata juga sering menjalankan perusahaan. Namun persekutuan yang dimaksud adalah persekutuan perdata khusus. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 1623 BW jo Pasal 16 KUHD. Pasal 1623 BW berbunyi:”Persekutuan perdata khusus ialah persekutuan perdata yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, pemakaian atau hasil yang didapat dari barang-barang itu atau mengenai suatu usaha tertentu, melakukan perusahaan ataupun melakukan pekerjaan”. Sedangkan Pasal 16 KUHD berbunyi: “Yang dinamakan persekutuan firma ialah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma)”. Sedangkan Menurut Soenawar Soekowati, Maatschap adalah suatu organisasi kerjasama dalam bentuk taraf permulaan dalam suatu usaha. Yang dimaksudkan dalam taraf permulaan disini adalah bahwa Maatschap merupakan suatu badan yang pra atau sebelum menjadi perkumpulan berbadan hukum. Ia merupakan bentuk badan yang paling sederhana, sebagai dasar dari bentuk-bentuk badan usaha yang telah mencapai taraf yang sempurna (berbelit-belit) pengaturannya. Jadi, maatschap bentuknya belum sempurna, artinya belum memiliki pengaturan yang rumit atau belum memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum. Maatschap (Persekutuan Perdata), sebagai badan usaha diatur dalam pasal 1618-1652 KUH Perdata. Dalam pasal 1618 KUH Perdata dijelaskan bahwa Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan nama dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbrengen) kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Dari ketentuan pasal 1618 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Persekutuan Perdata itu merupakan persetujuan, sedangkan persetujuan dimaksud adalah mengenai hal tertentu yaitu dalam hal menjalakan perusahaan. Oleh sebab itu mengenai persetujuan yang terdapat dalam persekutuan perdata itu termasuk dalam persetujuan yang bersifat khusus.

4

Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 1618 KUH Perdata bahwa dalam Persekutuan Perdata itu semua anggotanya mempunyai kewajiban memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Sesuatu yang dimaksudkan disini dapat berupa uang, barang, goodwilling, konsesi, cara kerja, tenaga biasa dll. Dalam hal cara membagi keuntungan harus seimbang dengan besarnya modal yang dimasukan kedalam persekutuan. Suatu hal yang dilarang adalah jika adanya keuntungan hanya diperuntukkan bagi seorang anggota persekutuan saja. Bentuk kerjasama mencari untung yang paling sederhana adalah persekutuan perdata dimana letak kesederhanaannya ialah cara-cara pendiriannya maupun caracara pembubarannya tidak memerlukan persyaratan formal tetapi cukup dengan lisan. Lazimnya pendirian suatu persekutuan perdata dilakukan dengan suatu akte (notaris) hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam hal pembuktian jika terjadi perselisihan pendapat diantara para anggota dikemudian hari. Dalam suatu persekutuan perdata para anggotanya dalam hal membuat suatu persetujuan untuk menentukan sesuatu untuk kepentingan perusahaannya pemerintah atau undang-undang tidak akan mencampuri tentang apapun yang dikehendaki oleh para anggotanya. Pemerintah atau undang-undang dalam hal tersebut memberi keleluasaan kepada para anggota persekutuan untuk berbuat apapun yang dikehendakinya. Sepanjang isi perbuatannya itu tidak bertentangan dengan undangundang, kepentingan umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Seandainya pemerintah sampai turut campur dalam suatu persekutuan perdata tersebut hanya terbatas hal-hal yang berkaitan dengan penyempurnaan dari pada persekutuan tersebut. Misalnyadalam hal cara membagi keuntungan dan kerugian yang harus seimbang dengan besarnya modal yang dimasukan dalam persekutuan, ketentuan siapa yang menjadi pengurus persekutuan mengingat dalam persekutuan perdata itu, semua anggota mempunyai hak yang sama.

5

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1619 dan 1624 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa Maatschap setidaknya mengandung unsur-unsur dibawah ini: a. Bertindak secara terang-terangan b. Harus bersifat kebendaan c. Untuk memperoleh keuntungan d. Keuntungan dibagi-bagikan antara para anggotanya e. Kerjasama ini tidak nyata tampak keluar atau tidak diberitahukan kepada umum f. Harus ditujukan pada sesuatu yang mempunyai sifat yang dibenarkan dan diizinkan g. Diadakan untuk kepentingan bersama anggotanya Sebelum mendirikan persekutuan perdata, ada hal-hal atau persyaratan yang yang harus dipenuhi seperti: 

Memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kata sepakat, para pihak cakap atau dewasa, objek tertentu, dan causanya halal.



Tidak dilarang oleh hukum.



Tidak bertentangan oleh hukum.



Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum.



Harus merupakan kepentingan bersama

yang dikejar,

yaitu

keuntungan. 

Adanya pemasukan (inbreg)

Menurut pasal 1619 KUH Perdata bahwa “Tiap-tiap sekutu dari Persekutuan Perdata diwajibkan memasukkan dalam kas persekutuan perdata yang terdiri dari: uang, benda – benda, dan tenaga kerja. Selain itu yang termasuk harta kekayaan persekutuan perdata adalah: a. Penagihan – penagihan dalam kepada sekutu-sekutunya, yaitu bungabunga dari pemasukan yang sanggup.

6

b. Penagihan-penagihan keluar kepada pihak ketiga. c. Penggantian kerugian kepada persekutuan dari sekutu-sekutu yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi sekutu.

Maatschap termasuk salah satu jenis permitraan (partnership) yang dikenal dalam hukum Perusahaan di Indonesia disamping bentuk lainnya seperti Vennootschap Onder Firma (Fa) dan Commanditaire Vennooschap (CV). Maatschap merupakan bentuk usaha yang biasa dipergunakan oleh para Konsultan, Ahli Hukum, Notaris, Dokter, Arsitek dan profesi-profesi sejenis lainnya. Maatschap merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena : a. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal, seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas (PT) yang menetapkan besar modal minimal. b. Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau maatschap, selain berbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan tenaga saja. c. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan. d. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma. 2.2 Jenis – Jenis dan Bentuk – Bentuk Persekutuan Perdata a. Jenis persekutuan perdata menurut pasal 1622 BW dan 1623 BW ada 2 yaitu : 

Maatschap Umum (Pasal 1622 BW) Dalam Persekutuan Perdata jenis umum diperjanjikan suatu pemasukan (in-breng) yang terdiri dari seluruh harta kekayaan masingmasing sekutu atau sebagian tertentu dari harta kekayaannya secara umum, tanpa adanya suatu perincian pun.Namun di dalam pasal 1621 KUHPer dilarang adanya Persekutuan Perdata macam ini: dengan rasio bahwa pemasukan seluruh atau sebagian harta kekayaan tanpa

7

adanya perincian, mengakibatkan tidak akan dapat dibaginya keuntungan secara adil seperti yang ditetapkan di dalam ketentuan pasal 1633 KUHPer.Persekutuan Perdata jenis umum ini ada juga yang diperbolehkan, asalkan diperjanjikan terlebih dahulu bahwa masingmasing sekutu akan mencurahkan segala potensi kerjanya, agar mendapatkan keuntungan (laba) yang dapat dibagi-bagi di antara para sekutu. Dalam pasal 1622 KUHPer, Persekutuan Perdata jenis ini menurut H.M.N. Purwosutjipto, S.H. dinamakan "Persekutuan Perdata Keuntungan" (algehele maatschap van winst). 

Maatschap Khusus (Pasal 1623 BW) Maatschap khusus (bijzondere maatschap) adalah maatschap yang gerak usahanya ditentukan secara khusus, bisa hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, hasil yang akan didapat dari barang-barang itu, atau mengenai suatu usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap. Jadi, penentuannya ditekankan pada jenis usaha yang dikelola oleh maatshap (umum atau khusus), bukan pada inbrengnya. Mengenai inbreng, baik pada maatschap umum maupun maatschap khusus harus ditentukan secara jelas/terperinci. Kedua maatschap ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah maatschap yang sangat umum yang inbrengnya tidak diatur secara terperinci seperti yang disinggung oleh Pasal 1621 BW.

b. Bentuk – Bentuk Persekutuan Perdata 

Persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi). Dalam bentuk ini, asosiasinya tidak menjalankan perusahaan tetapi mengutamakan anggotanya dan tidak menjadikan elemen modal organisatorisnya sebagai unsur utama. Misalnya asosiasi akuntan, dokter, pengacara dan lain-lain.

8



Persekutuan bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terangterangan dan terus menerus untuk mencari laba maka persekutuan perdata tersebut dikatakan menjalankan perusahaan. Misalnya pengusaha A dan B membentuk persekutuan untuk melakukan usaha di bidang lain.



Perjanjian kerja sama dari suatu transaksi sekali segera setempat. Contoh: kerja sama membeli barang bersama-sama kemudian dijual dengan mendapatkan laba.

2.3 Ciri - Ciri dan Sifat Persekutuan Perdata a. Ciri – ciri Persekutuan Perdata antara lain : 

Adanya perjanjian antara dua orang atau lebih.



Para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng).



Tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama – sama.

Dalam Pasal 1619 ayat (1) KUH Perdata yang berisikan “usaha persekutuan usaha yang halal dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak”, pasal yang menjelaskan bahwa bidang usaha yang dapat dilakukan oleh persekutuan sesuatu yang bermanfaat bagi para sekutu. Dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sarana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata, yaitu “masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang, dan keahliannya ke dalam persekutuan”.

b. Sifat Persekutuan Perdata 

Bertujuan mencari keuntungan secara material untuk dibagikan kepada anggota.



Tidak komersial yaitu bertujuan untuk membantu kelancaran kepentingan anggota.



Cara pendirian sederhana.

9



Cara pembubarannya tidak memerlukan persyaratan formal.



Cara pendirian persekutuan perdata dimulai saat ditandatanganinya akta pendirian di notaris dan selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri.

2.4 Syarat dan Pendirian Persekutuan Perdata Menurut Pasal 1618 BW, maatschap adalah persekutuan yang didirikan atas dasar perjanjian. Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual (concensuelle overeenkomst) dan perjanjian riil (reele overeenkomst). Perjanjian mendirikan maatschap adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada maatschap, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum ada inbreng, maka maatschap sudah dianggap ada. Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian maatschap, sehingga perjanjian maatschap bentuknya bebas. Tetapi dalam praktek, hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi maatschap, hal ini sesuai dengan sifat maatschap yang tidak menghendaki adanya publikasi (terangterangkan).Menurut pasal 1618 BW, Maatschap adalah persekutuan yang didirikan atas dasar perjanjian. Perjanjian untuk mendirikan Maatschap harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut: a. Harus memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata. b. Tidak dilarang oleh hukum. c. Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum. d. Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan. e. Keuntungan itu harus dibagi bagikan antara para anggota-anggotanya .

10

2.5 Keanggotaan Maatschap Keanggotaan suatu maatschap penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian (persoonlijke capaciteit) dari orang (sekutu) yang bersangkutan. Pada asasnya maatschap terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk-keluarnya ke dalam maatschap ditentukan secara statutair (tidak bebas). Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan, seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau teman karib. BW (Bab VIII) sendiri juga tidak melarang adanya maatschap antara suamiistri. Meskipun tidak dilarang, maatschap yang didirikan antara suami-istri, dimana ada kebersamaan harta kekayaan (huwelijk gemeenschap van goederen), maka maatschap demikian tidak berarti apa-apa, sebab kalau ada kebersamaan harta kekayaan (harta perkawinan), maka pada saat ada keuntungan untuk suami-istri itu tidak ada bedanya, kecuali pada saat perkawinan diadakan perjanjian pemisahan kekayaan. 2.6 Asas Kepentingan Bersama dalam Maatschap Asas kepentingan bersama dalam maatschap, tercantum dalam pasal 16281631 BW: a. Kewajiban untuk mengganti rugi untuk kesalahan yang dilakukan sekutu diatur dalam Pasal 1630. b. Perihal aturan untuk sekutu yang memasukan inbreng dalam bentuk barang diatur dalam Pasal 1631

2.7 Tanggungjawab Sekutu Maatschap Para sekutu Maatschap bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus Maatschap (gerant mandataire). Menurut Pasal 1637 BW, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu, walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap

11

pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukkan (kuasa) itu berlaku. Para sekutu tentu saja masih bebas untuk menggeser atau mengganti pengurus dengan mandat tersebut. Selama pengurus yang ditunjuk itu ada, maka maka sekutu yang bukan pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama Maaschap dan tidak bisa mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga. Bila tidak ada penunjukan secara khusus mengenai pengurus, Pasal 1639 BWmenetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama Maatschap dan atas nama mereka. Jadi, berkenaan dengan tanggungjawab intern antara sekutu, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian Maatschap, setiap sekutu berhak bertindak atas nama Maatschap dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu. a. Hubungan Intern Sekutu Maatschap Perjanjian maatschap tidak mempunyai pengaruh ke luar (terhadap pihak ketiga), dan pesertalah yang semata-mata mengatur bagaimana caranya kerjasama itu berlangsung, demikian juga pembagian keuntungan yang diperoleh bersama diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian maatschapnya. Hanya undang-undang mengadakan pembatasan terhadap kebebasan mengatur pembagian keuntungan itu, berupa dua ketentuan: 

Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga (Pasal 1634 BW).



Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan (Pasal 1635 BW)

Pengangkatan pengurus Maatschap dapat dilakukan dengan dua cara (Pasal 1636), yaitu: 

Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian maatschap. Sekutu maatschap ini disebut “sekutu statuter” (gerant statutaire);

12



Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan “sekutu mandater” (gerant mandataire).

 Menurut Pasal 1636 (2) BW, selama berjalannya maatschap, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya tidak cakap, kurang seksama (ceroboh), menderita sakit dalam waktu lama, atau keadaan-keadaan/peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melaksanakan tugasnya secara baik.  Sekutu statuter diberhentikan oleh maatschap itu sendiri. Atas pemberhentian itu sekutu statuter dapat minta putusan hakim tentang soal apakah pemberhentian itu benar-benar sesuai dengan kaidah hukum. Sekutu statuter bisa minta ganti kerugian bila pemberhentian itu dipandang tidak beralasan.  Sekutu mandater kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu atau atas permintaan sendiri.  Para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus kalau diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus. Jadi, ada kemungkinan pengurus maatschap adalah bukan sekutu. Hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian maatschap atau dalam perjanjian khusus. b.

Hubungan Ekstern Sekutu Maatschap Menurut Pasal 1642 s/d 1645 BW, pertanggungjawaban sekutu maatschap

terhadap pihak ketiga adalah sebagai berikut: 

Pada asasnya, bila seorang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.



Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila : a. Sekutu tersebut diangkat sebagai pengurus secara gerant statutaire b. Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-sekutu lain;



Hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan

13



Bila beberapa orang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun inbreng mereka tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan pertanggungjawaban masing-masing

sekutu

yang turut

mengadakan

perjanjian itu. 

Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan (Pasal 1645 BW), maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Disini tidak diperlukan adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain.

2.8 Pembagian Keuntungan dalam Persekutuan Perdata Dalam pasal 1633 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa sebaiknya pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja, akan tetapi berdasarkan Pasal 1633 ayat 2 boleh diperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja. Apabila tidak ada perjanjian yang mengatur cara pembagian keuntungan tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1633 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan dengan ketentuan bahwa pemasukan uang / benda yang terkecil. Selain itu, Pasal 1635 KUH Perdata menjelaskan bahwa janji untuk membagi keuntungan hanya pada satu pihak maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, sedangkan perjanjian untuk membagi kerugian hanya pada satu pihak diperbolehkan.

2.9 Berakhir atau Bubarnya Maatschap Dalam pasal 1646 KUHPer, suatu maatschap dengan sendirinya bubar bila terjadi salah satu dari peristiwa dibawah ini: a. lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian maatschap; b. musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok permitraan

14

c. atas kehendak beberapa atau seseorang sekutu; d. jika seorang sekutu ditempatkan dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit Bila maatschap bubar, maka harta kekayaan maatschap akan dibagi kepada anggota maatschap berdasarkan perjanjian terdahulu, setelah dikurangi utang-utang terhadap pihak ketiga. Bila kekayaan maatschap justru tidak cukup untuk membayar utang, maka utang tersebut akan ditanggung bersama (tanggung renteng) oleh para sekutu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

15

BAB III PENUTUP

3.1 Simpulan Persekutuan Perdata ini diatur di dalam ketentuan-ketentuan pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUHPer, Buku Ketiga, Bab Kedelapan, tentang Perserikatan Perdata (Burgerlijk Maatschap). Persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Jenis persekutuan perdata ada dua yaitumaatschap umum dan maatschap khusus. Ciri - ciri persekutuan perdata salah satunya yaituadanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Apabila kita hendak mendirikan sebuah persekutuan perdata, maka ada syarat yang harus dipenuhi misalnya tidak dilarang oleh undang-undang. Keanggotaan suatu maatschap penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian (persoonlijke capaciteit) dari orang (sekutu) yang bersangkutan. Asas kepentingan bersama dalam maatschap, tercantum dalam pasal 1628-1631 BW. Tanggungjawab sekutu Maatschap harus memperhatikan dua hal yaitu hubungan intern sekutu dan hubungan ekstern sekutu. Persekutuan perdata bersifat mencari keuntungan secara material untuk dibagikan kepada anggota. Apabila kita hendak mendirikan sebuah persekutuan perdata maka harus memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan perdata diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja.

16

DAFTAR PUSTAKA R.T. Sutantya R. Handhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1991). Ardani, Yogi. 2017. Persekutuan Perdata (Maatschap) http://renvoikata.blogspot.co.id/2011/07/persekutuan-perdata-maatschap.html. (Diakses 24 September 2017) Artonang, Putra. 2016. Pengertian, Unsur, Jenis, Ciri Dan Sifat Persekutuan Perdata (Partnership / Maatschap. http://artonang.blogspot.co.id/2016/01/pengertianunsur-jenis-ciri-dan-sifat.html. (Diakses 24 September 2017) Fitriadi, Budi. 2010. Persekutuan Perdata http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2962&file=/PersekutuanPerdata.html (Diakses 24 September 2017) Helmi. 2011. Persekutuan Perdata (Maatschap) http://renvoikata.blogspot.co.id/2011/07/persekutuan-perdata-maatschap.html (Diakses 24 September 2017) Karina, Putri. 2012. Persekutuan Perdata.https://flowerlotus303.wordpress.com/2012/10/17/persekutuan-perdata. (Diakses 24 September 2017) Putra, Yogatryarie. 2014. Persekutuan Perdata (Maatschap). http://yogatryarieputra.blogspot.co.id/2014/05/persekutuan-perdata.html. (Diakses 24 September 2017) Putriana, Helmi. 2011. Persekutuan. Perdata.http://renvoikata.blogspot.co.id/2011/07/persekutuan-perdatamaatschap.html. (Diakses 24 September 2017) Rochmah, Nur. 2014. Maatschap (Persekutuan Perdata).http://akuntansi-keuanganrochmahndo.blogspot.co.id/2014/11/maatschap-persekutuan-perdata.html. (Diakses 24 September 2017)

17